kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B

30

kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B. Sutopo, 2002 : 96).

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam rangka untuk mengendalikan jumlah kendaraan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan masal Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan program penataan parkir sebagai salah satu upaya untuk

31

mengurangi volume kendaraan yang bertujuan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Surakarta. Banyaknya tempat-tempat publik atau pusat-pusat kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kegiatan yang terus-menerus berakibat pada banyaknya ruas jalan yang digunakan menjadi lahan parkir karena banyak tempat perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id publik atau pusat-pusat kegiatan yang tidak memiliki lahan parkir sendiri. Bila hal ini dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan berkurangnya potensi jalan yang berimbas pada kemacetan arus lalu lintas yang dapat menyebabkan kerugian untuk semua pihak. Penataan parkir Kota Surakarta mempunyai tujuan antara lain salah satu bagian dari manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan selamat; memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta; memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Surakarta pengguna jasa parkir; membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya; dan pengendalian penggunaan mobil pribadi untuk mengurangi kendaraan yang parkir di badan jalan juga meningkatkan potensi dari penggunaan angkutan masal, berkaitan untuk mengatasi kemacetan di pusat-pusat kegiatan.sedangkan sasaran dari penataan parkir ditujukan kepada masyarakat dan para juru parkir. Penataan parkir Kota Surakarta mulai dilaksanakan pada awal tahun 2012 hingga sekarang. Penataan parkir Kota Surakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dibantu oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran, juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta, Kejaksaan Negeri

32

Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA). adanya pelaksanaan penataan parkir di Kota Surakarta, mulai tanggal 1 Januari 2012 diberlakukan 3 zona untuk membagi tingkatan yang diberlakukan untuk kegiatan parkir di ruas jalan atau badan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id jalan. Zona-zona tersebut adalah zona C untuk 1 ruas jalan, zona D untuk 17 ruas jalan, dan zona E untuk jalan yang kegiatan parkirnya sangat kecil. Adapun penjelasan pembagian jalan sesuai zona-zona yang diberlakukan di Kota Surakarta dalam penataan parkir dapat dilihat berikut ini: Tabel IV.1 Pembagian Zona-zona Parkir ZONA ZONA C ZONA D

NAMA JALAN Jl. Slamet Riyadi

Jl. Urip Sumoharjo Jl.Kapten Mulyadi Jl. Kom. Yos Sudarso Jl. Dr. Rajiman Jl. Veteran Jl. Gatot Subroto Jl. Kapten Tendean Jl. Sutan Syahrir Jl. RM. Said Jl. Dr. Muwardi Jl. S. Parman Jl. RE. Martadinata Jl. Brigjen Sudiarto Jl. Gajah Mada Jl. Honggowongso Jl. Suryo Pranoto Jl. Sutowijoyo Semua ruas jalan di tepi jalan ZONA E umum, selain yang termasuk di Zona C dan Zona D (Sumber : www.dishub_surakarta.com)

LOKASI PADA PETA Garis Biru 1 Garis Merah 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Garis Abu-abu

33

Masyarakat di Kota Surakarta terkadang belum mengenal tentang nama-nama jalan yang ada di Kota Surakarta, mereka cenderung mengenal daerah jalan tersebut dengan julukan nama daerahnya. Oleh karena itu dapat kita lihat nama-nama jalan di atas dengan melihat peta perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Kota Surakarta yang sudah dijelaskan dengan nomor-nomor yang sesua dengan nama jalan-jalan di atas, berikut peta jalan-jalan di Kota Surakarta sesuai dengan zona Parkir: Gambar IV.1 Peta Pembagian Zona Parkir

(Sumber : www.dishub_surakarta.com)

Pembagian zona parkir yang diberlakukan mempunyai tujuan untuk lebih menata perparkiran di Kota Surakarta. Penzoningan yang diberlakukan telah didasarkan pada berbagai perincian dan klasifikasi dari potensi ruas jalan, untuk Zona C lebih diutamakan untuk ruas jalan protokol yaitu jalan yang ditetapkan sebagai jalan utama pada suatu kota yang cenderung berada pada pusat tatanan Kota Surakarta. Zona D

34

merupakan zona yang diperuntukan untuk jalan-jalan yang bukan menjadi jalan protokol di Kota Surakarta. Zona E merupakan zona yang diperuntukkan untuk ruas jalan yang berada di luar ruas jalan yang disebutkan di Zona C dan Zona D. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Adanya pelaksanaan penataan parkir dilandaskan pada payung hukum Perda Nomor 9 tahun 2011, meskipun didalamnya hanya terdapat ketentuan mengenai retribusi parkir kota Surakarta dan memuat konsep penataan, karena ketentuan itulah kemudian walikota Surakarta merumuskan Peraturan Walikota Surakarta tentang Zona-zona Parkir di Tepi Jalan Umum. Setelah peraturan-peraturan tersebut diberlakukan, pihak Dinas Perhubungan selaku dinas yang menaungi masalah perparkiran kemudian merumuskan SOP yang di dalamnya memuat semua ketentuan yang berhubungan dengan Perparkiran Kota Surakarta, mulai dari prosedur tentang pengawasan, prosedur tentang pengelola parkir, dan juga prosedur yang berkaitan dengan juru parkir. Konsep Penataan Parkir Kota Surakarta ini tidak hanya bertumpu pada pembagian tarif parkir dan potensi jalan ke dalam zona-zona saja, namun juga tentang diperjelasnya tempat-tempat yang diperuntukkan sebagai lahan parkir dengan garis-garis batas, rambu-rambu yang jelas. Penataan parkir Kota Surakarta juga memperbaiki tempat-tempat parkir di pusat-pusat perbelanjaan baik modern maupun tradisional yang berlokasi di pinggir jalan yang berpotensi mengakibatkan kemacetan dengan memasang rantai-rantai batas yang diharapkan bisa merapikan

35

lokasi parkir tersebut. Di samping menata lokasi-lokasi parkir dan tariftarif parkir, penataan parkir juga mempertegas para juru parkir supaya menjadi juru parkir yang legal dengan memberikan prosedur persyaratan yang tertulis dalam SOP perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Penelitian ini berusaha untuk melihat implementasi penataan parkir Kota Surakarta. Pembahasan mengenai implementasi ini dibagi dalam dua bagian yaitu : A.

Proses Implementasi Penataan Parkir Kota Surakarta.

B.

Hambatan-hambatan yang ditemukan selama proses implementasi Penataan Parkir Kota Surakarta dilihat berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, sikap pelaksana, karakteristik agen pelaksana, kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Secara lebih jelas mengenai pembahasan tentang implementasi penataan

parkir Kota Surakarta dapat dilihat sebagai berikut : A.

Proses Implementasi Penataan Parkir Kota Surakarta Proses implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena itulah implementasi merupakan hal yang paling berat. Implementasi mencakup banyak kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelaksana untuk dapat membuat program berjalan. Demikian pula dalam pelaksanaan Penataan Parkir Kota Surakarta juga memiliki berbagai tahapan. Sebelum dilakukannya implementasi penataan parkir, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran yaitu Tahapan Interpretasi (sosialisasi), Tahapan Pengorganisasian, Tahapan Aplikasi (pelaksanaan). Sebelum dilakukan tahapan-tahapan tersebut terlebih

36

dahulu diadakan usulan penganggaran yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan dalam setiap tahapan. Kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut: 1. Tahapan Interpretasi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Pada Tahapan ini Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan sosialisasi Perda Kota Surakarta Nomor 9 tahun 2011 dan Peraturan Walikota Surakarta tentang Zona Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai pedoman pelaksanaan penataan parkir kepada semua anggota UPTD Perparkiran sebagai aparatur pelaksana dan dinas-dinas serta pihakpihak yang membantu proses pelaksanaan penataan parkir. Tidak hanya untuk para paratur pelaksana saja tetapi sosialisasi juga diberikan kepada juru parkir, meskipun para juru parkir merupakan target sasaran terkait dengan kenaikan tarif parkir yang berpengaruh kepada penghasilan mereka, namun pada kenyataannya mereka yang lebih banyak melakukan kegiatan parkir dilapangan, dan mereka wajib mengetahui mengenai penataan parkir secara lebih jelas dan terperinci. Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai Zona Parkir, dalam hal ini zona parkir terdiri dari: pembagian zona dan tarif parkirnya (terdapat 3 zona parkir yaitu zona C, D, dan E) penentuan zona dapat dilihat dari potensi jalan yang ada, kejelasan jalan-jalan yang termasuk dalam zona C, atau zona D, atau zona E, penjelasan mengenai batas-batas tempat yang diperbolehkan untuk parkir.

37

Dinas perhubungan selaku kepanjangan tangan dari pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan kebijakan pemerintah, dalam mensosialisasikan penataan parkir ini dengan cara mengadakan pembinaan dan pembekalan teknis untuk UPTD Perparkiran, pengelola perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dan juru parkir. Hal ini dijelaskan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Kota Serakarta berikut ini: “ jadi begini mbak, sebelum kita melaksanakan kegiatan khusunya penataan parkir kita memang diberikan sosialisasi mengenai penataan parkir ini. Salah satunya dengan diadakannya kegiatan seperti seminar-seminar pada umumnya. Isi kegiatan tersebut ya seputar pelatihan dan pembekalan teknis gitu, untuk memberikan kita pengetahuan mengenai penataan parkir ini” (Wawancara 28 Desember 2012) Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Edi selaku ketua Asosiasi Parkir Kota Surakarta: ”Sekitar akhir tahun 2011 kita diundang oleh dinas untuk mendapatkan penjelasan mengenai penataan parkir, tidak hanya kita para pengelola saja, tetapi juga dengan sebagian juru parkir mbak. Bentuknya seperti diklat gitu mbak, tapi itu semua isinya tentang sosialisasi perda dan perwali yang berkaitan dengan penataan parkir” (Wawancara 15 Januari 2013) Pelatihan dan pembekelan teknis yang diadakan oleh dinas bertujuan agar para pelaksana lebih mengetahui tentang adanya penataan parkir tidak hanya melalui bentuk peraturan tertulis saja, namun mereka juga harus diberikan kegiatan-kegiatan dengan mempertemukan berbagai kalangan di suatu tempat. Hal ini dimaksudkan suapaya mereka benar-benar paham tentang penataan parkir itu. Berikut merupakan pembekalan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas :

38

Gambar IV.2 Pelatihan dan pembekalan Teknis Perparkiran


digilib.uns.ac.id

(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta) Disamping diadakannya pelatihan dan pembekalan teknis oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama UPTD Perparkiran, para pengelola parkir dan juru parkir juga mendapatkan pembinaan teknis dari Pemerintah Kota Surakarta sebagai pusat dari pelaksanaan penataan parkir Kota Surakarta. berikut merupakan gambar dari pembinaan teknis yang dilakukan oleh wakil walikota Surakarta pada waktu itu Bapak FX Rudyatmo:

39

Gambar IV.3 Pembinaan Teknis Pengelola dan Juru Parkir


digilib.uns.ac.id

(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta) Tarif parkir juga merupakan bagian dari pembagian zona yang termasuk dalam sosialisasi yang diadakan oleh dinas. Pemberlakuan tarif parkir di tepi jalan umum juga disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan. Hal ini tujuannya supaya masyarakat pengguna jasa parkir bisa ikut berpartisipasi dalam keberhasilan pelaksanaan penataan parkir. Ketentuan yang diberlakukan tidak hanya pembagian zona saja, tetapi juga mengenai tarif progresif ketentuan tentang lama waktu penggunaan jasa parkir oleh konsumen pengguna jasa parkir. Adapun tarif parkir di tepi jalan umum tersebut adalah sebagai berikut:

40

Tabel IV.2 Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum ZONA Zona C perpustakaan.uns.ac.id

JENIS KENDARAAN Sepeda Andong/Dokar/Becak Sepeda Motor Mobil pnp/Taxi/Pick up Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar Zona D Sepeda Andong/Dokar/Becak Sepeda Motor Mobil pnp/Taxi/Pick up Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar Zona E Sepeda Andong/Dokar/Becak Sepeda Motor Mobil pnp/Taxi/Pick up Bus/Truk Sedang Bus/Truk Besar (Sumber : www.dishub_surakarta.com)

TARIF Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

500,digilib.uns.ac.id 500,2.000,3.000,5.000,7.000,500,500,1.500,2.000,3.500,5.500,500,500,1.000,1.500,3.000,4.000,-

Keterangan: a. Dari tabel di atas dapat dijelaskan tarif-tarif yang ditentukan merupakan tarif parkir per jam, dalam ketentuan ini maksimal penggunaan jasa parkir hanya 1 jam. Jadi apabila para pengguna parkir menggunakan jasa parkir lebih dari satu jam dan kelebihan waktunya kurang dari 1 jam maka tarif parkir yang dikenakan hanya dihitung 1 jam, namun apabila kelebihan waktunya 1 jam makan akan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari tarif yang diberlakukan.

41

b.

Khusus untuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit (Rumah Sakit Umum Daerah, Puskemas) dan semua yang termasuk tempat-tempat sosial tidak dikenakan tarif progresif, tetapi untuk para penjemput apabila menggunakan jasa parkir digilib.uns.ac.id lebih dari ketentuan yang dijelaskan di atas maka


dikenakan tarif progresif. c.

Sebelumnya zona yang diberlakukan adalah Zona A sampai E, namun mulai tahun 2012 zona parkir di Kota Surakarta dimulai dari Zona C, D dan E

Ketentuan tentang adanya zona parkir ataupun tentang tarif parkir sesuai dengan zona parkir tidak hanya untuk tempat parkir di tepi jalan umum saja, tetapi juga di tempat parkir yang ditunjuk sebagai tempat khusus parkir. Pemberlakuan ketentuan tersebut dapat kita lihat seperti yang dijelaskan di bawah ini: Tabel IV.3 Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir JENIS TEMPAT JENIS KENDARAAN TARIF Pelataran Sepeda Rp. 500,Andong/Dokar/Becak Rp. 500,Sepeda Motor Rp. 1.000,Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,Bus/Truk Sedang Rp. 4.000,Bus/Truk Besar Rp. 8.000,Taman Sepeda Rp. 500,Andong/Dokar/Becak Rp. 500,Sepeda Motor Rp. 1.000,Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,Bus/Truk Sedang Rp. 4.000,Bus/Truk Besar Rp. 8.000,Gedung Sepeda Rp. 500,-

42

Sepeda Motor Rp. 1.000,Mobil pnp/Taxi/Pick up Rp. 2.000,Bus/Truk Sedang Rp. 4.000,(Sumber : www.dishub_surakarta.com) Keterangan: a. Dari tabel di atas dapat dijelaskan tarif-tarif yang perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id ditentukan merupakan tarif parkir per jam, dalam ketentuan ini maksimal penggunaan jasa parkir hanya 1 jam. Jadi apabila para pengguna parkir menggunakan jasa parkir lebih dari satu jam dan kelebihan waktunya kurang dari 1 jam maka tarif parkir yang dikenakan hanya dihitung 1 jam, namun apabila kelebihan waktunya 1 jam makan akan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari tarif yang diberlakukan. b.

Untuk terminal dan pasar tradisional penggunaan satu kali jasa parkir maksimal 12 jam, apabila penggunaan jasa parkir lebih dari 12 jam dan kelebihan waktunya 12 jam maka akan dikenakan tarif tambahan sebesar 100% dari besarnya tarif parkir yang diberlakukan.

Untuk bongkar

muat di pasar dikenakan tarif progresif tiap 2 jam. c.

Khusus untuk : anak sekolah, tempat ibadah, karyawan toko, pedagang pasar, pasaien rumah sakit tidak dikenakan tarif progresif.

2.

Tahapan Pengorganisasian

43

Dalam melaksanakan penataan parkir dinas memang tidak melaksanakannya sendiri, karena melihat keterbatasan jumlah anggota UPTD Perparkiran sendiri yang hanya beranggotakan 38 orang. Pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Komunikasi perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dan Informatika mengerahkan semua aparatur yang berada di UPTD Perparkiran Kota Surakarta dan juga bekerja sama pihak Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA) untuk dapat melaksanakan penataan parkir dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Para aparat pelaksana gabungan dan aparat pelaksana dari UPTD Perparkiran diberikan pemahaman tentang adanya penataan parkir di Kota Surakarta sebelum melaksanaan penataan parkir tersebut. Mereka diberi bekal tentang pelaksanaan penataan parkir, bagaimana melakukan sosialisasai yang baik supaya para target sasaran penataan parkir dapat berpartisipasi aktif dalam keberhasilan penataan parkir. Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Tata Usaha UPTD Perparkiran Kota Surakarta: “ Jadi begini, sebelum adanya pelaksanaan kita kan melakukan pengorganisasian, mulai dari pihak dinas kita sendiri UPTD Perparkiran dan juga para aparat pelaksana lain yang kita ajak kerjasama seperti: kepolisisan, denpom, kejaksaan, pengadilan, satpol PP dan para pengelola parkir. Sebelumnya pasti mereka belum tahu-menahu tentang penataan parkir ini, tetapi yang kita selaku aparat pelaksana langsung yang memberikan pemahaman dan penjelasan tentang adanya penataan

44

parkir sampai mereka paham benar, juga kita lakukan pengorganisasian pembagian tugas pelaksanaan penataan parkir. Masalahnya ini kan peraturan yang tujuannya untuk semua pihak, jadi ya kalau aparat pelaksananya sendiri kurang paham bagaimana penataan ini mau berhasil.” (Wawancara 28 Desember 2012) ASPARTA: perpustakaan.uns.ac.id Begitu juga dengan pendapat Bapak Edi selaku ketua digilib.uns.ac.id “Dulu sebelum melaksanakan penataan ini kita memang diorganisir terlebih dahulu, tidak hanya dari pihak kami ASPARTA dan UPTD Perparkiran saja, tetapi pihak dinas juga meminta bantuan dan bekerjasama dari dinas-dinas lain seperti kepolisian,Denpom,pihak kejaksaan dan pengadilan serta satpol PP, kita benar-benar dibekali pemahaman tentang penataan supaya pada saat dilapangan kita semua dapat menjalankan penataan dengan baik” (Wawancara 15 Januari 2013) Dalam pengorganisasian ini, meskipun Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran kota Surakarta melakukan kerjasama dengan berbagai dinas dan badan, tetapi dalam melaksanakan penataan parkir khususnya di lapangan dilakukan pada saat mereka sudah melakukan pekerjaan administratif mereka di kantor, hal ini harus dilaksanakan secara seimbang. Harapan dari semua pihak, kewajiban dan tanggung jawab merelka di bidang masing-masing tidak akan terganggu meskipun mereka juga membantu kerja dari dinas lain, karena pada dasarnya dinas-dinas dan badan yang bekerjasama dalam penataan parkir saling berkaitan satu sama lain. 3.

Tahapan Aplikasi Pada tahapan aplikasi atau pelaksanaan pihak UPTD Perparkiran lebih menekankan prosedur yang ada dalam SK SOP yang dibuat untuk mengatur pelaksanaan penataan parkir. Melihat konsep penataan parkir

45

yang sudah dijelaskan di atas, SK SOP ini memuat ketentuan-ketentuan procedural yang juga sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan penataan parkir. Standar Operasional Prosedur ini dibuat supaya dalam pelaksanaan penataan parkir berjalan secara sistematis, sehingga dapat perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dilaksanakan sesuai dengan tujuan utama dari penataan parkir Kota Surakarta. SK SOP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tersebut mencakup antara lain sebagai berikut: a.

Prosedur Perijinan Pengusahaan Parkir melalui mekanisme penunjukan.

b.

Persyaratan

Perijinan

Pengusahaan

Parkir

melalui

mekanisme penunjukan. c.

Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir Kota Surakarta.

d.

Persyaratan memperoleh Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir Kota Surakarta.

e.

Prosedur

Pengawasan,

Penertiban

dan

Pengendalian

Lapangan. f.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

bahwa

apabila

dikemudian

hari

terdapat

kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

46

Adanya SOP tersebut diharapkan semua pelaksanaan yang berkaitan dengan perparkiran bisa berjalan secara sistematis. Hal ini dmaksudkan untuk menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dalam praktek penataan parkir. Para pengelola parkir sebelum melakukan kegiatan parkir haruslah perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id melengkapi prosedur yang diberlakukan oleh dinas yang bersangkutan, karena kegiatan parkir sendiri termasuk dari kegiatan yang berdampak pada perkembangan dari suatu daerah dalam hal ini khususnya Kota Surakarta. Oleh karena itu kegiatan parkir tidak bisa sembarangan dilaksanakan, sebelumnya para pengelola harus mematuhi ketentuan yang ada. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel IV.4 Prosedur Perijinan Pengusaha Parkir melalui mekanisme penunjukan PEMOHON

Berkas Masuk Syarat Administrasi

Alur pelaksanaan : a. Pemohon yakni pengelola parkir melaksanakan pendaftaran dengan memasukkan surat permohonan dan berkas sesuai dengan persyaratan administrasi.

47

b.

Setelah memenuhi persyaratan, kemudian dilaksanakan pemeriksaan lapangan untuk melihat lokasi apakah sudah memenuhi syarat sebagai fasilitas parkir, penentuan batas tempat parkir serta potensinya.

perpustakaan.uns.ac.id c.

digilib.uns.ac.id Hasil dari Pemeriksaan lapangan adalah sebuah Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. 1)

DISETUJUI Apabila fasilitas parkir memenuhi syarat teknis dan tidak ada permasalahan di lapangan.

2)

TIDAK DISETUJUI Apabila fasilitas parkir tidak memenuhi syarat teknis dan/atau terdapat potensi permasalahan dilapangan. Apabila tidak disetujui maka berkas-berkas administrasi akan dikembalikan.

d.

Dengan telah disetujuinya pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, maka langkah selanjutnya adalah dilaksanakan perhitungan retribusi yang harus disetor ke Kas Daerah serta penentuan batas-batas lokasi parkirnya;

e.

Langkah selanjutnya adalah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

f.

Pemohon wajib membayar jaminan retribusi sesuai dengan SKRD;

48

g.

Setelah pemohon membayar jaminan retribusi kemudian ijin pengusahaan tempat parkir diproses mulai dari pencetakan dokumen sampai penandatanganan;

h.

Ijin

Pengusahaan

Tempat

Parkir


diberikan kepada digilib.uns.ac.id

Pemohon. Dalam melaksanakan permohonan untuk mengelola sebuah tempat parkir, para pengelola harus melengkapi beberapa dokumen yang digunakan supaya dipercaya untuk mengelola tempat parkir tersebut. Oleh karena pelaksanaan penataan parkir harus dilaksanakan secara sistematis oleh para pengelola dan para pengelola harus bertanggung jawab kepada dinas terkait, maka identitas mereka harus jelas. Persyaratan administrasi Perijinan Pengusahaan Parkir melalui mekanisme penunjukan adalah sebagai berikut: a.

Fotocopy KTP pemohon;

b.

Fotocopy Akte Pendirian (apabila berbentuk badan usaha);

c.

Surat Ijin Pengusahaan Parkir tahun sebelumnya disertai bukti lunas pembayaran (apabila perpanjangan);

d.

Surat pernyataan kesanggupan bermaterai : 1)

Sanggup membayar jaminan

2)

Sanggup mentaati peraturan

e.

Daftar petugas parkir

f.

Pas Foto 3 x 4 (3 lb);

49

g.

Fotocopy SKCK;

h.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Perparkiran di Kota Surakarta tidak sepenuhnya berada di bawah binaan UPTD Perparkiran secara langsung, tetapi UPTD Perparkiran juga bekerja perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id sama dengan para pengelola parkir. Oleh karena itu setelah para pengelola parkir melengkapi prosedur perijinan dan disetujui oleh dinas. Pengelola parkir membuka lowongan untuk para juru parkir, mereka merekruit para juru parkir untuk dapat melaksanakan kegiatan perparkiran. Meskipun kegiatan parkir tidak menuntut tingakatan pendidikan, tetapi tidak sembarangan orang bisa melakukan kegiatan parkir sendiri tanpa kontrol. Para petugas atau juru parkir harus menataati ketentuan yang berlaku seperti harus memiliki Kartu Tanda Anggota Parkir Kota Surakarta. adapun prosedur penerbitan KTA Parkir adalah sebagai berikut: Tabel IV.5 Prosedur Penerbitan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir Kota Surakarta PEMOHON PENDAFTARAN

Alur Pelaksanaan : a.

Pemohon

Kartu

Tanda

Anggota

Petugas

Parkir

melaksanakan pendaftaran dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

50

b.

Berkas akan dikembalikan kepada pemohon apabila tidak memenuhi atau kurang memenuhi persyaratan;

c.

Berkas yang memenuhi persyaratan langsung diproses dengan melaksanakan pengambilan gambar;

perpustakaan.uns.ac.id d.

digilib.uns.ac.id Selanjutnya adalah proses percetakan dan pengarsipan Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir;

e.

Kartu Tanda Anggota Petugas Parkir diserahkan kepada pemohon.

Untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota Parkir para petugas atau juru parkir harus melengkapi persyaratan lengkap yang ditentukan di dalam SOP. Hal ini dilakukan supaya para petugas parkir bisa lebih bertanggung jawab dalam pekerjaanya sebagai juru parkir, dan lebih professional dalam menaati peraturan yang sudah ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran pihak terkait bisa langsung menindak petugas tersebut supaya tidak terjadi asas praduga tak bersalah. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh petugas parkir adalah sebagai berikut: 1)

Surat pengantar dari pengelola parkir titik yang dimohonkan;

2)

Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan

3)

Fotokopy KTP;

4)

Kartu Tanda Anggota Lama (apabila perpanjangan);

5)

Pas Foto 3 x 4 (2 lembar)

51

UPTD Perparkiran dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban tidak bekerja sendiri, karena keterbatasan jumlah dari dinas sendiri yang hanya 38 anggota, dengan melakukan pekerjaan dan tanggung jawab administratif di kantor juga, sehingga memungkinkan keterbatasan gerak perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id untuk melakukan kegiatan dilapangan. Meskipun sebenarnya mereka juga bisa melakukan pekerjaan itu sendiri, namun akan berjalan kurang efektif karena dalam penyelesaianya akan memakan waktu yang lama. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekedar melaksanakan sosialisasi kepada target sasaran saja, namun juga lebih kepada pengawasan, penertiban dan juga pengendalian. Oleh karena itu UPTD Perparkiran melakukan kerjasama dengan oknum-oknum aparatur negara untuk dapat membantu mereka dalam melaksanakan penataan parkir. Dalam kerjasama ini juga dibutuhkan kejelasan prosedur supaya dalam pelaksanaanya bisa berjalan sistematis dan tidak ada yang terlewat sedikitpun. Berikut adalah penjelasan tentang prosedur pengawasan, penertiban dan pengendalian. Tabel IV.6 Prosedur Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Secara Gabungan

TIM

Dishub Kepolisian Den Pom Kejaksaan Pengadilan

Petugas Parkir Nakal OPERASI

Pembinaan, Teguran 1 dan 2 kepada petugas dan pengelola parkir

Premanisme

Satpol PP

Asosiasi Parkir Kepolisian

KTA dan Ijin Dicabut

52

Alur pelaksanaan : a.

Tim Pengawasan, penertiban dan Pengendalian Lapangan terdiri atas unsur Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakarta, Kejaksanaan Negeri Surakarta, Pengadilan digilib.uns.ac.id Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota


Surakarta dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta; b.

Tim tersebut diatas huruf a, melaksanakan koordinasi untuk menentukan lokasi rawan parkir liar dan/ atau lokasi rawan pungutan parkir yang melebihi ketentuan;

c.

Setelah

melaksanakan koordinasi,

Tim melaksanakan

operasi dengan target, petugas parkir nakal, yaitu petugas parkir yang tidak memakai kelengkapannya (Seragam, KTA, karcis dan atribut lain) dan petugas parkir yang memungut melebihi ketentuan, serta seseorang yang bukan petugas parkir memungut biaya tertentu atas kendaraan yang parkir (premanisme); d.

Hasil operasi berupa petugas parkir nakal : 1)

Apabila petugas parkir nakal diberi pembinaan oleh Dinas

Perhubungan

Kota

Surakarta,

berupa

sosialisasi, teguran 1 dan 2 kepada petugas parkir serta pengelola parkirnya, 2)

Apabila tahap sosialisasi, teguran 1 dan 2 tidak diindahkan, maka Dinas Perhubungan Kota Surakarta akan mencabut Kartu Tanda Anggota Petugas parkir dan mencabut Surat Ijin Pengusahaan Parkir yang telah diberikan kepada pengelola parkir.

e.

Hasil operasi berupa seseorang yang bukan petugas parkir memungut biaya tertentu atas kendaraan yang parkir (premanisme) :

53

1)

Tindakan yang diambil, yaitu diserahkan kepada pihak Kepolisian.

Meskipun para paratur pelaksana sudah melaksanakan pengawasan, tetapi mereka tidak mungkin mengawasai tempat-tempat parkir secara penuh 1x24 jam. Para aparatur pelaksana disamping melaksanakan peraturanperpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id peraturan yang sifatnya baru ditetapkan juga mempunyai tugas admnistratif di kantor meskipun keduanya sangat penting tetapi kedua tugas tersebut haruslah dijalankan secara maksimal dan seimbang. Oleh sebab itu UPTD Perparkiran membuka kesempatan bagi masyarakat untuk lebih mengenal mereka dengan cara apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan penataan parkir, masyarakat dihimbau untuk melakukan pengaduan dan pengaduan tersebut akan diproses dan ditindak lanjuti oleh dinas terkait. Penanganan pengaduan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel IV.7 Prosedur Penanganan Pengaduan PENGADUAN

Alur pelaksanaan : Unit Pengaduan a.

catat

Ambil Tindakan sesuai ketentuan

Laporan masyarakat masuk, melalui pengaduan langsung, media cetak maupun elektronik; Database

b.

Laporan dicatat unit Pengaduan dan diinventaris ke dalam database;

c.

Tim akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Setelah para pengelola dan juru parkir mendapatkan pelatihan, pembekalan dan pembinaan teknis secara teori dari Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta UPTD Perparkiran Kota Surakarta. Pengelola parkir dan juru parkir juga diharapkan

54

benar-benar paham dengan adanya penataan parkir. Oleh sebab itu maka Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran Kota Surakarta mengadakan pelatihan lapangan bagi mereka. Adapun pelatihan yang dilakukan adalah sebagai berikut: perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id Gambar IV.4 Pelatihan Juru Parkir di Lapangan

( Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta) Di samping adanya kegiatan pelatihan, pembekalan dan pembinaan yang dilakukan, masih ada kegiatan lain yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia para pengelola dan juru parkir. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian tak terduga yang terjadi di sekitar tempat yang digunakan untuk parkir. Selain itu tujuan diadakan peningkatan kualitas SDM ini untuk meningkatkan kesadaran para petugas parkir supaya

55

lebih peka dan terampil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Berikut gambar peningkatan kualitas SDM yang dilakukan: Gambar IV.5 Peningkatan Kualitas SDM Juru Parkir perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta) Pada dasarnya memang UPTD Perparkiran sudah melakukan prosedur pelaksanaan pada proses implementasi penataan parkir Kota Surakarta, namun pada kenyataanya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dalam penataan parkir pelaksanaan prosedur harus dilaksanakan secara bertahap, karena dengan kondisi banyaknya jumlah lahan parkir, pengelola parkir, dan juru parkir tidak memungkinkan apabila dengan keterbatasan aparatur pelaksana sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan hanya pada saat awal dimulainya pelaksanaan penataan parkir.

56

Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelanggaran yang disebabkan oleh para juru parkir yang memiliki tingkat pendidikan berbedabeda, sehingga dalam menangkap maksud dan tujuan dari penataan parkir kurang paham benar. Terbukti dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id masih terjadi di sebagian jalan-jalan maupun badan jalan. Misalnya, di Jalan Kolonel Sutarto meskipun sudah terpasang jelas rambu-rambu dilarang parkir tetapi tetap saja ada juru parkir yang masih melakukan kegiatan parkir di sana, kemudian di Jalan Slamet Riyadi meskipun pada pagi sampai sore hari terlihat tertib dalam melakukan kegiatan parkir tetapi apabila sudah menginjak malam hari terkadang masih ada juru parkir yang melakukan kegiatan parkir hingga dua sap melebihi batas parkir yang ditentukan, ada juga di beberapa tempat-tempat umum ada yang membayar parkir lebih dari tarif yang seharusnya tetapi tidak diberikan kembalian, terkada juga terlihat di beberapa tempat ada juru parkir yang tidak menggunakan seragam yang ditentukan. Dalam pelaksanaan atau implementasi penataan parkir ini memang berdasarkan pada SOP yang bertujuan supaya kegiatan yang dijalankan berjalan secara sistematis. Namun sebenarnya interaksi dari aparatur pelaksana dan kelompok sasaran lah yang juga sangat berpengaruh dan hal yang paling penting juga. Seperti kita ketahui kebanyakan dari masyarakat khususnya Kota Surakarta, mereka akan mematuhi peraturan tidak hanya dikarenakan

peraturan

yang

sudah

ditetapkan

saja,

tetapi

dalam

pelaksanaanya para aparatur pelaksana juga harus memberikan pemahaman

57

tentang penataan parkir dengan berinteraksi secara halus dan sopan. Pada dasarnya apabila masyarakat dan juru parkir merasakan bahwa dirinya dihargai oleh orang lain, kemungkina besar mereka akan menerima apa yang disampaikan oleh aparatur pelaksana dengan terbuka. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Berikut ini merupakan dokumentasi pelaksanaan penataan parkir melalui interaksi langsung ke lapangan yang dapat kita lihat: Gambar IV.6 Bentuk Penataan Parkir Interaksi Langsung di Lapangan

B.

(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Penataan Parkir Kota Surakarta Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implemnetasi program penataan parkir Kota Surakarta dijadikan suatu indikator yang berpengaruh dan memberikan kontribusi. Faktor-faktor tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, sikap pelaksana, karakteristik agen pelaksana,

58

kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Berikut akan dijelaskan satu per satu faktor tersebut. 1.

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yang telah dibuat akan mendukung perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id keberhasilan Penataan Parkir. Apabila standar dan sasaran kebijakan sudah jelas dan terukur maka implementasi program penataan parkir juga dapat direalisasikan. Namun apabila standarnya kabur dan tidak jelas maka akan mudah menimbulkan konflik antara aparat pelaksana. Faktor standar dan sasaran, untuk menentukan keberhasilannya maka dapat dilihat melalui faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kinerja, bnyaknya tempat parkir yang ditargetkan untuk didisiplinkan, dan kemajuan yang ada setelah dilaksanakannya penataan parkir. Standar dan sasaran kebijakan yang baik harus memiliki faktor yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan dari program tersebut. Penataan parkir memiliki faktor tersendiri yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan tujuan penataan parkir, indikator tersebut didasarkan atas SOP, karena Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta telah memiliki SOP maka untuk operasional parkir sudah diatur dalam SOP, sehingga SOP sudah cukup untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari implementasi penataan parkir. Sedangkan indikator lain yang digunakan untuk menilai kinerja dari implementasi penataan parkir yaitu jumlah aparatur pelaksana, penentuan tarif parkir yang sesuai dengan kapasitas atau

59

potensi jalan, dana yang diberikan untuk melaksanakan program dan efektivitas operasional parkir. Jumlah aparatur pelaksana berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh jalan, tempat, dan atau badan-badan jalan yang digunakan untuk perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id parkir yaitu potensi jalan yang ada, jadi ketika jalan, tempat dan atau badan-badan jalan ketika dijadikan lahan parkir menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau tidak, apabila tidak menimbulkan kerugian berarti sudah dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari penataan parkir sehingga natinya dampak yang terjadi sampai pada peningkatan fungsi dari jalan, tempat dan atau badan jalan itu sendiri karena tujuan utama program adalah untuk pengendalian guna memperlancar lalu lintas. Jumlah aparatur pelaksana sendiri berfungsi untuk mensosialisasikan peraturan yang ada terkait dengan tujuan program serta untuk memberikan arahan dan peringatan atau sanksi bagi juru parkir yang melakukan pelanggaran. Penentuan tarif parkir sesuai dengan kapasitas atau potensi jalan juga akan mempengaruhi kinerja dari penataan parkir. karena besarnya tarif yang ditetapkan akan sangat mempengaruhi besarnya minat para pengguna

kendaraan

bermotor

untuk

meninggalkan

sebentar

kendaraannya maupun untuk parkir di badan jalan yang mempunyai tujuan untuk pengendalian kendaraan. Tidak hanya untuk pengendalian saja tetapi peningkatan tarif sendiri juga bertujuan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dan untuk peningkatan

60

kesejahteraan juru parkir, hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan penataan parkir dan mewujudkan lalu lintas Kota Surakarta yang aman, nyaman, tertib, dan selamat. Dana yang ada untuk pelaksanaan penataan parkir diharapkan dalam kenyataannya digunakan secara optimal untuk perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id menunjang keberhasilan penataan parkir, keterbukaan kegiatan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan dana yang dikeluarkan dan harus ada catatan terperinci sehingga tindakan penyelewangan dana diharapkan tidak akan terjadi. Faktor yang lain adalah efektivitas operasional parkir, apabila lahan parkir sebagai sasaran dari penataan parkir sudah dapat melaksanakan operasional parkir yang ditetapkan dan berjalan dengan efektif maka kinerja dari implementasi penataan parkir sudah berjalan dengan baik. Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perpakiran Kota Surakarta tentang adanya SOP dalam pelaksanaan Program Penataan Parkir Kota Surakarta: “ Dalam pelaksanaan program ini UPTD Perparkiran punya SOP jadi prrosedur pelaksanaannya sudah diatur di dalam SOP ini. SOP ini bisa dikatakan menjadi acuan setelah Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah bagi dinas ini dalam melaksanakan program.” (Wawancara 28 Desember 2012) Pelaksanaan Penataan Parkir Kota Surakarta melalui beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut dimaksudkan supaya dalam proses pelaksanaan penataan parkir Kota Surakarta sendiri

dapat berjalan

lancar dan para pengelola parkir, juru parkir dan juga para masyarakat yang termasuk sebagai konsumen pengguna jasa parkir sama-sama

61

mendapatkaan maanfaat atau tujuan yang positif dari adanya penataan parkir ini. Tahapan yang dilakukan dijelaskan oleh Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta: perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id “ Tahapannya, dulu kan dengan adanya penyusunan Raperda retribusi daerah dijadikan satu, dulu kan masing-masing retribusi daerah berbagai macam Perda, sekarang jadi satu dan punya sendiri. Sudah amanat dari Undang-undang 28, Undangundang tentang Retribusi dan Penganggaran 2009-2011 untuk semua retribusi jadi satu perda, dan itu dibuat rancangan dari Perda retribusi daerah. Setelah itu kita evaluasi juga sejauh ini ada evaluasi masalah tarif parkir yang berlangsung, sejauh ini kan dulu masih Rp. 1000,- dan Rp. 500,00 namun di lapangan menyesuaikan nilai mata uang dan juga kita punya maksud dan tujuan untuk pengendalian di lapangan. Makanya trus kita terapkan pemberlakuan mengenai zona itu, dan kita juga melihat bahwa cermin kita tidak di Indonesia lagi tetapi cermin kita melihat seperti yang ada di Singapura, parkir di tepi jalan sudah tidak ada di sana diberlakukan Demand Electronic for Placing (DRP) yaitu mobil yang parkir kena denda dimasukkan dalam denda tahunan dalam pajak kendaraan. Jadi untuk kendaraan di Kota Surakarta ini kita terapkan dengan adanya tahapan itu diberlakukan zona-zona ini.” “Jadi tahapannya yaitu kita menyusun Raperda dulu, konsep kajian kita tentang penerapan tarif itu, kita beri pemahaman, kita beri masukan kepada Kepala Daerah Kota Surakarta trus sangan baik respect dari Walikota Surakarta pada saat itu Pak Jokowi sangat setuju sekali. Jadi ditetapkan setinggi mungkin saja tarif parkirnya khusus di mall-mall itu. Sekarang kan terlihat Jalan Slamet Riyadi itu orang lebih cenderung senang parir di dalam, masuk ke dalam mall daripada di tepi jalan, dulu di tepi jalan kan Cuma Rp. 2000,00 temen-temen juru parkir narik biaya parkir lama maupun sebentar. Sekarang Rp. 3000,00 temen-temen dicatat itu jam masuk jam keluarnya parkir 2 jam lebih 10 menit sudah Rp. 3000,00 dikalikan 3 jadi Rp. 9000,00. Kalau di dalam kan Cuma Rp. 2000,00 dan progresifnya dikurangi, tujuannya untuk beban volume di jalan berkurang.” (Wawancara 28 Desember 2012) Pemerintah Kota Surakarta mengharapkan program penataan parkir ini dapat berjalan

secara

optimal, akan tetapi dalam

62

pelaksanaannya masih terjadi beberapa konflik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta:


“ Ya saat ini memang masih ada beberapa juru parkir yang belum sadat, namun kita sudah antisipasi hal tersebut. digilib.uns.ac.id Kita sudah punya kegiatan yang dibuat yaitu operasi penertiban parkir-parkir liar kita adakan sebulan empat kali, dengan adanya kegiatan ini diharapkan lambat laun mereka yang belum terdaftar izinnya di kantor, yang memungut uang seenaknya sendiri, uangnya dikantongin dibuat mendem ini lambat laun sudah mulai berkurang dan sudah mulai tertib. Dengan adanya operasi gabungan kita setiap bulan empat kali yang melibatkan Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi Militer IV/4 Surakrta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA).” (Wawancara 28 Desember 2012) Operasi gabungan yang dilakukan diharapkan dapat membantu

tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan juga Unit Pelayanan Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta, sehingga penataan parkir di Kota Surakarta dapat mengalami perbaikan yang meningkat. Para aparat yang tergabung dalam operasi gabungan perparkiran dengan sukarela membantu Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran dalam dalam melakukan pengawasan juga dalam menindak para juru parkir yang melakukan kecurangan di lapangan. Pengawasan yang dilakukan juga termasuk jalan-jalan yang dilarang untuk dilewati oleh pengendara kendaraan motor seperti city walk. Adapun dokumentasi operasi gabungan dan penertiban yang dilakukan adalah sebagai berikut:

63

Gambar IV.7 Operasi Gabungan di City Walk


digilib.uns.ac.id

(Sumber: UPTD Perparkiran Kota Surakarta) Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang tempat-tempat perparkirannya sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan. Tempat-tempat umum seperti pasar-pasar tradisional yang merupakan pusat kegiatan sebagian besar masyarakat juga sudah mulai ditata dengan adanya pemasangan rantai pembatas di tempat parkirnya, hal ini dapat kita lihat pada gambar berikut: Gambar IV.8 Penataan Parkir di Pasar Kadipolo Surakarta

SEBELUM

SESUDAH

64

(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti) Gambar IV.9 Penataan Parkir di Pasar Gede Surakarta (Pasar Buah)


digilib.uns.ac.id

SEBELUM (Sumber: UPTD Perparkiran)

SESUDAH

Gambar IV.10 Penataan Parkir di Pasar Gede Surakarta (Pasar Kebutuhan Pokok)

SEBELUM (Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)

SESUDAH

Gambar IV.11 Penataan Parkir di Pasar Klewer Surakarta

SEBELUM

SESUDAH

65

(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti) Penataan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran tidak hanya di pasar-pasar tradisional saja, tetapi juga di tempat parkir pusat perbelanjaan seperti pasar swalayan juga di tempat-tempat sekitar pusat perbelanjaan seperti mall-mall yang memungkinkan digunakan untuk perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dipaka sebagai tempat parkir, serta di jalan-jalan besar seperti di Jalan Slamet Riyadi. Berikut beberapa gambar yang menunjukkan sudah adanya penataan parkir di beberapa tempat: Gambar IV.12 Penataan Parkir di Sami Luwes Surakarta

SEBELUM (Sumber: dokumentasi pribadi peneliti)

SESUDAH

Gambar IV.13 Penataan Parkir di Jalan Slamet Riyadi

SEBELUM

SESUDAH

66

(Sumber: UPTD Perparkiran) Dalam melakukan penataan parkir tentu harus melihat pada zonazona yang sudah di tentukan sesuai dengan potensi jalan. Oleh karena itu pada sebagian jalan juga dipasang baliho zona sesuai dengan jalan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id yang ada. Berikut merupakan gambar zona tersebut: Gambar IV.14 Zona Penataan Parkir

(Sumber: dokumentasi pribadi peneliti) Penataan parkir Kota Surakarta dinilai sebagai salah satu yang memberikan kemajuan bagi Kota Surakarta khususnya dalam bidang transportasi. Meskipun sejauh ini belum bisa meningkatkan potensi ruas jalan secara keseluruhan dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para juru parkir dan masyarakat konsumen pengguna jasa parkir, namun pada dasarnya program ini sedikit demi sedikit sudah mengalami peningkatan. Kesulitan yang dihadapi oleh para aparatur pelaksana dan dampak yang dirasakan dijelaskan oleh Bapak Henry selaku Kepala

67

Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran Kota Surakarta: “ Kesulitannya saya kira sampai saat ini belum ada, mungkin hanya saja kan adan beberapa rekan-rekan juror parkir, pengelola parkir yang belum sadar penuh melaksanakan juru parkir perpustakaan.uns.ac.id kewajiban mereka, dalam hal ini misalnyadigilib.uns.ac.id berkewajiban menggunakan seragam parkir pada saat bertugas, kadang mereka merasa malu mengenakan seragam di lapangan. Tetapi dengan adanya kegiatan yang kita berikan kepada mereka seperti: shock terapi, sosialisasi, pemahaman lamnat laun mereka juga mempunyai kesadaran dan pelanggaran yang dilakukan jadi berkurang, dan nantinya kita harapkan semua akan menjadi petugas parkir yang legal yang resmi.” “ Ya ini dampaknya sangat besar sekali, jadi sudah terlihat ini kita evaluasi selama hampir setahun ini kurang lebih sebelas bulan. Khususnya di pusat-pusat kegiatan terutama di Zona C Jalan Slamet Riyadi di depan SMP Bintang Laut itu biasanya tahun kemarin tidak ada tarif, progresif tidak diberlakukan tarifnya hanya flat. Para penjemput itu kan parkirnya menunggu berlama-lama di tempat itu, jadi misalnya pulangnya jam 2 dari jam 11 sudah parkir di tempat itu, bahkan bisa saja parkir 2 sap melebihi dari batas parkir yang ada. Dengan adanya pemberlakuakn tarif baru ini kegiatan yang seperti itu sudah mulai berkurang, jadi tidak 2 sap lagi. Sekarang mereka hanya ngedrop turun langsung pergi lagi. Jadi mereka tidak harus membayar parkir mahal-mahal. Karena sifatnya parkir kan kendaraan yang berhenti lebih dari 5 menit dan ditinggalkan pengemudinya, kalau sekarang mereka berhenti hanya sebentar tidak lebih dari 5 sampai 10 menit.” (Wawancara 28 Desember 2012) Sudah seharusnya penataan parkir Kota Surakarta dengan tujuan dari implementasi penataan perparkiran juga membawa kemajuankemajuan yang ada di perparkiran Kota Surakarta, yaitu jumlah juru parkir yang meningkat karena yang sebelumnya mereka menjadi juru parkir yang illegal yang tidak terdaftar di kantor UPTD Perparkiran. Karena adanya sosialisasi, maka mereka yang ingin menjadi juru parkir atau para juru parkir illegal dihimbau untuk menjadi juru parkir yang

68

terdaftar di kantor UPTD Perparkiran dan menjadi juru parkir resmi. Meningkatnhya potensi kegunaan ruas-ruas jalan, perputaran uang yang meningkat karena arus lalu lintas yang lancar sehingga pergerakan kegiatan dari masyarakat juga meningkat khususnya dalam penggunaan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id jasa parkir, karena mereka berkepentingan di pusat-pusat perekonomian yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta berasal dari sektor retribusi daerah. Selain itu kemajuan yang lain dari adanya penataan parkir Kota Surakarta adalah penarikan tarif yang jelas karena pada ruas-ruas jalan sudah mulai terpasang zona-zona parkir meskipun masih terpasang beberapa. Sebelum adanya penataan, para juru parkir masih menarik biaya parkir sesuai yang mereka ketahui saja, padahal dalam kenyataanya biaya yang mereka tarik tidak sesuai dengan tarif yang diberlakukan. Berdasarkan uraian dapat dijelaskan bahwa faktor yang dapat digunakan untuk menetukan kinerja dari implementasi penataan parkir tidak hanya berasal dari SOP yang ada pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perpakiran saja tetapi juga dipengaruhi oleh indikatorindikator yang lain yang dapat digunakan untuk mendukung kinerja dari implementasi program penataan parkir. Jumlah aparatur pelaksana, kesadaran para pengelola parkir, juru parkir dan masyarakat konsumen pengguna jasa parkir, dan dana yang dikeluarkan pemerintah serta efektifitas operasional parkir menjadi faktor pendukung untuk dapat

69

mengukur kinerja implementasi program penataan parkir untuk dapat memenuhi tujuan dari program tersebut. Faktor merupakan tolak ukur untuk dapat mengetahui kinerja dari implementasi penataan parkir, sedangkan penataan parkir tersebut akan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id diimplementasikan pada seluruh potensi ruas jalan yang menjadi tempat parkir, yang menjadi kendala adalah masih kurangnya kesadaran dari pihak pengelola parkir, juru parkir dan masyarakat konsumen pengguna jasa parkir tentang perparkiran di Kota Surakarta sendiri. Meskipun kita lihat parkir di Kota Surakarta sudah mengalami peningkatan tetapi masih kita lihat beberapa pelanggaran yang terjadi, seperti ruas jalan yang sudah dipasang rambu-rambu dilarang parkir tetapi masih saja menjadi tempat parkir seperti kondisi jalan di ruas Jalan Kolonel Sutarto, para juru parkir yang menarik biaya parkir kurang atau lebih dari tarif parkir yang sudah ditentukan di beberapa ruas jalan, beberapa hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah dan tanggung jawab dari dinas terkait dan para pengelola parkir sebagai aparatur pelaksana program ini sendiri. Dengan permasalahan seperti ini dinas terkait haruslah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum dan akan dilaksanakan seperti yang dijelaskan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran Kota Surakarta: “ Dalam hal ini ya kita sebagai aparatur pelaksana sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program akan mengadakan sosialisasi dan pembinaan tenkis lagi untuk para pengelola parkir dan juru parkir, kita usahakan dalam melakukan sosialisasi ini kita tujuannya kan pelauyanan, jadi ya

70

semaksimal mungkin kita usahskan kita mensosialisasikan program ini lagi dengan lebih sifatnya musyawarah supaya mereka juga mempunya kesadaran yang tulus dari hati mereka untuk lebih menjunjung tinggi peraturan yang ada. Untuk maasyarakat sendiri kita mungkin akan mengusahakan sosialisasi secara langsung bisa sajsa mengumpulkan warga masyarakat di kelurahan kemudian kita jelaskan secara lebih detail. Apabila masih dirasa perpustakaan.uns.ac.id dengan cara mendekat lebih lagi kemasyarakatdigilib.uns.ac.id kurang mungkin kita akan menegaskan kepada sanksi-sanksi yang tegas sehingga diharapkan program ini bisa dilaksanakan dengan baik, meskipun pada kenyataannya sebuah kebijakan tidak akan seratus persen berhasil tapi setidaknya kita sudah berusaha secara maksimal.” “ Ya ini kan tujuannya untuk pengendalian kendaraan ini nantinya tujuan kedua supaya mereka itu tidak menggunakan kendaraan pribadi lagi, tidak membebani jalan untuk parkir namun beralih keangkutan masal ya ini kaitannya secara umum tidak hanya masalah parkir saja, mereka bisa berpindah keangkutan masal angkutan umum, dan angkutan umum Kota Surakarta sedang ditingkatkan dan terus pelayanannya diperbaiki dengan adanya kegiatan Batik Solo Trans (BST) itu kan tahun 2013 sudah ada penambahan koridor lagi ada 5 koridor lagi yang ditambah yang belum terlayani rutenya kemudian untung merangsang para konsumen untuk bisa beralih ke angkutan umum.” Sampai saat ini memang program penataan parkir belum menyeluruh dalam pelaksanaanya, tetapi pada dasarnya hal-hal yang menunjang tujuan dari program penataan parkir sendiri sudah mulai terlihat di beberapa jalan-jalan yang ada di Kota Surakarta, sudah adanya pemasangan papan pemberlakuan zona di jalan tersebut, pemasangan rantai pembatas di badan jalan sekitar tempat publik, dan garis-garis pembatas untuk lahan parkir juga sudah mulai dibenahi kembali. Meskipun pelaksanaan penataan parkir dirasa masih kurang maksimal dan hasil yang ada sejauh ini masih dirasa kurang dari yang diharapkan, namun kondisi jalan di Kota Surakarta sendiri sudah

71

mengalami kemajuan dibandingkan dengan kondisi jalan sebelum adanya penataan parkir, apalagi karena adanya pembagian zona yang jelas sehingga kondisi jalan sedikit demi sedikit sudah mulai tertata rapi. perpustakaan.uns.ac.id 2. Sumber Daya

digilib.uns.ac.id Sumber daya merupakan salah satu indikator dalam menentukan

keberhasilan kebijakan ataupun program, baik sumber daya manusia ataupun juga sumber daya non-manusia. Dalam implementasi penataan parkir Kota Surakarta juga memerlukan sumber daya baik dana, alat maupun juga manusia yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Beberapa unsur dari sumber daya sebagai penentu keberhasilan penataan parkir Kota Surakarta, yaitu: a.

Aparat Pelaksana Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah aparat

pelaksana

(pegawai).

Pada

saat

kebijakan

sudah

diimplementasikan penyebab adanya ketidakberhasilan dari implementasi

tersebut

disebabkan

oleh

pengetahuan

dan

penguasaan aparat yang tidak memadai dan tidak kompeten, selain itu karena jumlah aparat pelaksana yang tidak mencukupi. Dalam

pelaksanaan

penataan

parkir

Kota

Surakarta

ditangani oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran selaku satuan unit dinas yang berada di dalam naungan Dinas Perhubungan

Komunikasi dan

Informatika

yang ditunjuk

72

Pemerintah Kota Surakarta, untuk selanjutnya pelaksanaan implementasi penataan parkir untuk memudahkan pengawasannya dibantu oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta, Detasemen Polisi


Militer IV/4 Surakrta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan digilib.uns.ac.id Negeri Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta, dan Asosiasi Parkir Kota Surakarta (ASPARTA) yaitu para pengelola parkir yang sudah bekerjasama dengan UPTD Perparkiran Kota Surakarta yang ditunjuk karena sudah adanya kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yang telah mendapatkan

pembinaan

teknis

dari

Dinas

Perhubungan

Komunikasi dan Informatika. Sehingga mampu ikut serta mengimplementasikan penataan parkir sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian

Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah

Perparkiran Kota Surakarta: “ Jadi semua anggota Dinas Perhubungan sudah di sosialisasi semua dan paham, otomatis mereka juga kelapangan terjun langsung dan tim-tim gabungan juga sudah mengerti tentang program dari kebijakan tersebut.” “ Pengelola parkir yang bekerja sama dengan dinas kami ya pastinya sudah memenuhi semua prosedur yang diberlakukan di dinas ini, dan para pengelola parkir pada dasarnya sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana cara pengelolaan semua yang berhubungan dengan perparkiran disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi dalam pelaksanaan parkir juru parkir yang ada sampai sejauh ini ya ada yang sebagian besar berada di bawah kendali pengelola parkir tersebut. Selain harus memenuhi prosedur yang ada para pengelola sudah mendapatkan berbagai pembinaan teknis, pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mereka

73

mampu mengimplementasikan penataan parkir agar sejalan dengan tujuan yang kami harapkan.” (Wawancara 28 Desember 2012)

Berbeda dengan Bapak Henry, Bapak Edi selaku Ketua sejauh ini perpustakaan.uns.ac.id Asosiasi Parkir Kota Surakarta mengungkapkan bahwa digilib.uns.ac.id para pengelola parkir memang sudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan, namun untuk beberapa juru parkir masih ada yang belum

paham dengan

adanya

pembinaan,

pelatihan

dan

peningkatan kualitas SDM tersebut, ini dikarenakan karena perbedaan pendidikan, sehingga hal ini yang mengakibatkan masih adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir dan pelaksanaan penataan parkir sendiri dirasa belum optimal. Perlu adanya kegiatan pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas SDM ynag dilakukan secara bertahap dan jajaran yang ada sebagai aparatur pelaksana bisa melaksanakan secara maksimal, berikut penuturannya: “ Seharusnya kegiatan-kegiatan semacam pembinaan, pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pengelola dan juru parkir dilakukan secara rutin yang paling tidak ya bertahap. Apalagi tingkat pendidikan mereka kan tidak sama, tentunya mempengaruhi daya tangkap mereka dalam menerima pembinaan itu. Ini kan tujuannya untuk lebih meningkatkan kaitannya peraturan perparkiran yang diberlakukan sekarang. Maka dari itu yang kalau bisa dinas yang mengurusi perparkiran memberikan kegiataan pembinaan lagi khususnya untuk para pengelola dan juru parkir baru.” (Wawancara 15 Januari 2013)

74

Di samping melakukan pengawasan langsung, UPTD Perparkiran melakukan pengawasan secara tidak langsung, dalam artian mereka tidak selalu setiap saat bisa mengawasi jalannya


perparkiran dengan langsung terjun ke lapangan. Seperti yang digilib.uns.ac.id diungkapkan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “ Pada prinsipnya kita selalu stand by untuk menindaklanjuti setiap laporan pengaduan keluhan masyarakat, sekarang kita sudah punya wadah di dunia maya. Banyak sekali temen-temen yang melaporkan pengaduan keluhan lewat dunia maya, kit tamping langsung dan anggota kita langsung menuju lokasi untuk menindak lanjuti apa saja pelanggarannya, apa keluhannya, apa yang dikeluhkan langsung kita tindak lanjuti kita fasilitasi kalau ada masalah di lapangan.” (Wawancara 28 Desember 2012)

Dari segi jumlah aparat pelaksana sendiri memang dirasa masih belum memadai, mmelihat jumlah tempat-tempat parkir di Kota Surakarta yang sangat banyak, ini disebabkan karena para aparat pelaksana gabungan yang membantu Dinas Perhubungan sendiri tidak hanya bertugas membantu pengawasan penataan parkir saja, tetapi mereka juga memiliki tugas dan kewajiban pokok mereka sendiri. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “ Ya secara karena skup kita seluruh wilayah Surakarta dan yang berwenang ya di sini kan UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan di sini staf kita, anggota kita keselurungan ada 28 orang itu harus mengatasi 1 wilayah kota Surakarta, meskipun kita dibantu sama temen-

75


temen aparat gabungan itu, tapi kan memang temen-temen dari dinas kita harus turu serta bersama mereka, yam au ga mau beban dan tanggung jawab pekerjaan kita ya sangat tinggi, dan mau ga mau temen-temen kita beri pemahaman, kita pacu terus selalu semangat memberikan pelayanan kepada masyarakat pada setiap saat setiap waktu. Jadi semua temen-temen di sini ya serabutan antara tugas administrasi dan di lapangan harus bisa siap.” (Wawancara digilib.uns.ac.id 28 Desember 2012)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada aparat pelaksana dalam hal ini beberapa pengelola parkir yang kurang menguasai dan memahami tujuan dari penataan parkir dikarenakan kurangnya pengetahuan akibat beberapa dari mereka belum

paham dengan

adanya

pembinaan,

pelatihan

dan

peningkatan kualitas SDM yang disebabkan karena keberagaman tingkat pendidikan yang menyebabkan adanya perbedaan daya tanggap mereka dalam menerima pembinaan dan pelatihan tersebut, diharapkan perlu adanya kegiatan rutin yang berkaitan dengan pembinaan teknis, pelatihan dan peningkatan kualitas SDM agar mereka benar-benar paham terhadap program penataan parkir. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah jumlah aparat pelaksana yang minim yang berakibat kurang optimalnya pelaksanaan parkir, dan diharapkan dengan terbatasnya jumlah aparat pelaksana perlu adanya jadwal kegiatan yang lebih terperinci lagi dan lebih sistematis yang dapat membantu aparat pelaksana memaksimalkan pelaksanaan penataan parkir ini supaya berjalan lebih efektif dan efisien.

76

b.

Dana Dana yang digunakan untuk penataan parkir Kota Surakarta berasal dari APBD, sesuai degan Realisasi Anggaran Pendapatan


dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta per Satuan Kerja digilib.uns.ac.id Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011 dana yang dianggarkan untuk UPTD Perparkiran Kota Surakarta sebesar Rp. 1.082.641.500,00. Dana yang diberikan harus sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, sebelumnya diajukan Rencana Kegiatan Anggaran (RAK) yang disetujui oleh DPA dan SPJ yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan pemakain anggaran untuk pelaksanaan program. Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perparkiran: “Memang di APBD sudah ada pos-pos DPA, sudah ada dana sekitar 1M lebih anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini. Ya harus sesuai dengan dana yang dikeluarkan, itu kan sudah kita rencanakan untuk kegiatan ini, frekuensinya harus tepat, SPJnya juga harus sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya. Kalau dananya kurang tidak akan bisa nambah biaya lagi, penggunaan dana harus sesuai rencana. Tiap DPA kan ada pembagian Rencana Kegiatan Anggaran (RAK) harus kita usulkan dan disetujui baru menjadi DPA yaitu Departemen Pelaksana Anggaran.” (Wawancara 28 Desember 2012)

3.

Sikap Pelaksana Sebelum program penataan parkir diimplementasikan, terlebih dahulu harus ada respon yang baik dari aparat pelaksana, respon tersebut akan dapat mempengaruhi kemauan aparat pelaksana untuk dapat melaksanakan penataan parkir. Selama ini respon dari aparat

77

pelaksana cukup baik dan cukup mendukung, karena ini merupakan program dari Pemerintah Kota sehingga setiap aparat pelaksana mendukung dalam pelaksanaan implementasi penataan parkir. Respon dari aparat pelaksana disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id yang tidak diabaikan, apabila sudah mendapat tugas cepat untuk dilaksanakan dan harus dilaksanakan secara seimbang supaya pekerjaan dapat selesai semua. Adanya respon yang baik dari aparat pelaksana harus disertai dengan adanya pemahaman aparat pelaksana terhadap penataan parkir. Pemahaman terhadap penataan parkir tergantung pada bagaimana cara sosialisasi program dengan baik, apalagi dengan kondisi latar belakang pendidikan yang berbeda-beda menyebabkan cara mengintepretasikan penataan parkir secara berbeda-beda pula, sehingga terdapat beberapa aparat pelaksana yang kurang memahami. Adanya respon dan pemahaman terhadap penataan parkir akan membantu untuk mengetahui intensitas dari aparat pelaksana dalam mengimplementasikan penataan parkir. Intensitas aparat pelaksana tersebut ditunjukkan dengan selalu aktifnya setiap aparat pelaksana untuk mendukung penataan parkir, baik itu fisiknya dan sumber daya manusianya.

Sebagai

aparat

pelaksana,

mereka

harus

dapat

melaksanakan tugasnya sesusai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh dinas Perhubungan yang memberikan mandat kepada UPTD Perparkiran. Aparat pelaksana yang berasal dari pemerintahan melalui

78

UPTD Perparkiran telah memiliki tupoksi sehingga tanggung jawab terhadap ketentuan Dinas Perhubungan sudah dimengerti secara menyeluruh. Berikut ini penuturan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Surakarta: “ Intensitasnya sangat bagus dari temen-temen itu, sangat respect dan sangat mendukung dengan kegiatan kita, hadir terus itu setiap kegiatan. Para personil yang ada pasti lengkap setiap kegiatan personil lengkap dan pro-aktif juga dilapangan.” (Wawancara 28 Desember 2012) Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa respon dari agen pelaksana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan parkir, semakin baik respon yang ditunjukkan aparah pelaksana akan semakin baik pula pelaksanaan penataan parkir. Respon yang dimiliki aparat pelaksana sudah cukup baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, namun aparat pelaksana diharapkan bisa mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya sehingga pelaksanaan penataan parkir akan dapat berjalan baik dan semakin lama semakin mengalami peningkatan yang lebih baik lagi. Adanya aparat pelaksana dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dapat mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap penataan parkir, sehingga aparat pelaksana membutuhkan pembinaan teknis dan latihan khusus untuk para pengelola parkir dan juru parkir supaya dapat mengasah kemampuan dan pengetahuannya, meskipun tidak semua aparat pelaksana tidak paham dengan adanya program penataan parkir. Dengan adanya respon

79

yang baik terhadap penataan parkir akan berpengaruh terhadap intensitas aparat pelaksana dalam mengimplementasikan penataan parkir, intensitas aparat pelaksana yang selalu aktif dalam mendukung pelaksanaan penataan parkir disesuaikan dengan tugas dan tanggung perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id jawabnya sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya. 4.

Karakteristik Agen Pelaksana Setiap aparat pelaksana kebijakan atau program pasti memiliki karakteristik sendiri-sendiri mulai dari struktur birokrasi, norma-norma yang ada dalam dinas yang bersangkutan dan pola hubungan dalam dinas yang akan sangat mempengaruhi implementasi program penataan parkir. Dalam struktur birokrasi jabatan tertinggi pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran adalah Kepala Dinas dan untuk pembagian tugas Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Bidang. Sehingga dalam implementasi program penataan parkir masing-masing bidang memiliki tugas sesuai bidangnya masingmasing. Dalam setiap bagian dan bidang memiliki pegawai sebagai salah satu aparat pelaksana dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda, kemampuan atau kompetensi yang dimiliki juga berbeda-beda antara aparat pelaksana yang satu dengan aparat pelaksana yang lain. Karena perbedaan yang ada, masing-masing

80

aparat pelaksana diberikan tugas untuk implementasi penataan parkir sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Adanya ketidaksamaan kompetensi diantara aparat pelaksana harus diatasi dengan diadakanya pelatihan-pelatihan dan pembinaan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id teknis supaya tidak terjadi kesenjangan tugas dan wewenang yang nantinya akan menggangu proses implementasi penataan parkir. Walaupun setiap aparat pelaksana memiliki tugas dan kewenangan, namun dalam pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan yang aparat pelaksana miliki, agar aparat pelaksana dapat menjalankan pengawasan dengan baik dan dapat melaksanakan

penataan parki

dengan baik. Hal ini diungkapkan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “ ya masing-masing kan sudah punya tugas dan tanggung jawab kewenangan sendiri-sendiri sesuai yang sudah diberikan. Jadi ya agar tidak saling bertabrakan kita kan ada rincian tugastugasnya.” (Wawancara 28 Desember 2012) Aparat pelaksana dituntut untuk memiliki kompetensi yang cakap supaya

dapat

melaksanakan

penataan

parkir

dan

melakukan

pengawasan selama pelaksanaan program tersebut. Selama pelaksanaan penataan parkir di Kota Surakarta diharapkan selalu dilakukan pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan. Pengawasan yang dilakukan dengan cara turun ke lapangan supaya dapat memonitor dan mensosialisasikan secara langsung tujuan dari pelaksanaan penataan parkir sendiri, dan pengawasan yang dilakukan dengan cara

81

operasi gabungan dilakukan empat kali dalam sebulan. Hal ini diungkapkan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “ Di sini kita selalu mengutamakan untuk pengawasan turun sebulan perpustakaan.uns.ac.id langsung ke lapangan. Pengawasan tersebut kita lakukan digilib.uns.ac.id ya paling tidak ada 4 kali kelapangan. Tujuannya kan sudah jelas, supaya kalau terjadi masalah serius kita bisa menindak secara cepat.” (Wawancara 28 Desember 2012) Hal ini juga diutarakan oleh Bapak Imam selaku juru parkir di Jalan Honggowongso: “ Tempat parkir di sini diawasi terus mbak, meskipun tidak rutin tapi paling tidak ya seminggu sekali didatangi dari dinas parkir, untungnya saya sudah mengetahui adanya penataan parkir, jadi ya tidak terjadi masalah di tempat ini” (Wawancara 18 Januari 2013) Keberhasilan implementasi suatu program tidak hanya berasal dari dalam dinas yang bersangkutan saja, tetapi juga karena adanya dukungan dari badan-badan yang lain terhadap pelaksanaan penataan parkir. Dukungan terhadap implementasi parkir berasal dari dinas-dinas lain, maupun juga dari masyarakat. Dari dinas lain misalnya Kepolisian, Denpom, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Satpol PP dan Asosiasi Pengelola Parkir yang membantu turun ke lapangan pada saat UPTD Perparkiran dan Dinas Perhubungan Kota Surakarta melakukan operasi. Berikut penjelasan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “ Dinas lain yang ikut kami saat operasi ke lapangan ya seperti dinas-dinas yang saya sebut tadi, seperti: Kepolisian, Denpom, Kejaksaan, Pengadilan,satpol PP juga para pengelola.

82

Mereka sangat mendukung dan aktif berpartisipasi.” (Wawancara 28 Desember 2012) Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Edi selaku Ketua Asosiasi Parkir Kota Surakarta, berikut penuturannya: perpustakaan.uns.ac.id

“ Dalam kaitan operasi langsung ke lapangan sih, saya digilib.uns.ac.id beserta dengan para pengelola yang lain juga ikut serta ke jalanjalan, tujuannya ya supaya para juru parkir yang kami kelola bisa bekerja sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.” (Wawancara 15 Januari 2013) Selain dukungan dari sesama dinas, masyarakat juga ikut

mendukung dalam pelaksanaan penataan parkir. Dukungan dari masyarakat sangat mendukung dengan ikut mentaati peraturan yang ada dan berpartisipasi aktif pada saat menggunakan jasa parkir. Berikut ini penuturan Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “ Dukungan yang lain dari masyarakat mungkin mereka lebih memilih untuk mencoba mentaati peraturan yang kita berlakukan sekarang.” ( Wawancara 28 Desember 2012)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua aparatur bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh, karena keterbatasan jumlah aparatur pelaksana dari dinas yang melaksanakan penataan parkir. Dukungan dari dinas-dinas yang lain yang bekerjasama dan bersama dalam aparat pelaksana gabungan serta dukungan dari masyarakat yang memberikan respon yang positif. Perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pembinaan teknis dan pelatihan-pelatihan serta peningkatan kualitas SDM yang dapat membantu mereka dalam bertindak secara

83

cepat melihat jumlah personil aparatur pelaksana yang terbatas. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan parkir harus dilakukan oleh aparatur pelaksana yang benar-benar mempunyai kemampuan dan memahami dengan baik maksud dan tujuan dari penataan parkir, perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id sehingga pelaksanaan program akan berjalan dengan baik, pengawasan tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD Perparkiran saja, namun juga semua pihak sama-sama ikut bagian. Dukungan dari dinas-dinas dan semua pihak sangan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi penataan parkir. Keduanya sangat mendukung terhadap impelementasi penataan parkir, tanpa adanya pihak-pihak lain yang mendukung, implementasi penataan parkir tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 5.

Kepatuhan dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran dalam melaksanakan Penataan Parkir Kota Surakarta akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari Penataan Parkir Kota Surakarta. Adanya kepatuhan yang baik dari masyarakat akan sangat berdampak baik terhadap implementasi penataan parkir. Ketaatan dari masyarakat akan terlihat pada saat masyarakat menaati peraturan yang berlaku dengan melakukan kegiatan parkir pada tempat parkir dan membayar tarif parkir sesuai tarif yang ditentukan dengan biaya progresifnya. Sejauh ini seluruh masyarakat kota Surakarta pengguna

84

jasa parkir sedikit demi sedikit sudah menaati peraturan dengan baik, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang merasa kalau tarif yang dikenakan terlalu mahal atau bahkan marah-marah kepada juru parkir yang bertugas dan tega membayar kurang dari tarif yang ditetapkan. perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id Berikut penuturan Bapak Imam selaku juru parkir di Jalan Honggowongso: “Masyarakat yang menggunakan jasa parkir sejauh ini bisa menerima peraturan yang diberlakukan, namun ya ada beberapa orang yang sempat marah-marah sama saying, kog biaya parkirnya mahal gitu. Padahal sudah saya beritahu kalau ketentuannya sudah seperti itu, terkadang ada juga yang membayar kurang dari tarif yang seharusnya dan langsung pergi.” (Wawancara 18 Januari 2013)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Tejo selaku masyarakat yang pernah melihat langsung adanya masyarakat lain yang berbuat kurang sopan kepada juru parkir: “ masalah tarif baru ini memang pertama saya juga kurang setuju soalnya terlalu mahal, tetapi ketika saying sudah tahu maksud dan tujuannya sangat baik, ya mau ga mau kita harus menerima kalau tujuannya baik, waktu itu saya pernah melihat ada orang lain yang semena-mena pada juru parkir sudah bayarnya kurang, marah-marah juga, tetapi saya kan tidak berwenang ya saya tidak bisa membantu banyak juga.” (Wawancara 20 Januari 2013)

Selama pelaksanaan penataan parkir masyarakat cukup patuh terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan sepanjang sudah dilakukan

sosialisasi

dari

UPTD

Perparkiran,

bila

terjadi

ketidakpatuhan itu hanya dari beberapa orang juru parkir dan beberapa masyarakat saja. Seperti kita ketahui masih ada di beberapa tempat

85

yang melakukan pelanggaran, jalan yang terdapat tanda dilarang parkir tetapi masih saja digunakan sebagai lahan parkir, dan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir di jalan itu juga tidah pernah komplain dengan adanya pelanggaran itu. Padahal dalam kenyataanya sebelum perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id perparkiran di Kota Surakarta mengalami penataan terlebih dahulu Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan dan UPTD Perparkiran mengumpulkan para pengelola parkir dan juru parkir untuk mendapatkan sosialisasi tentang adanya penataan parkir. Sedangkan untuk masyarakat mendapat sosialisasi langsung di lapangan melalui beberapa peraturan tertulis yang terpasang di sebagian ruas jalan. Berikut penjelasan dari Bapak Henry selaku Kepala Sub Bagian Ttata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta: “Sebelum kita adakan sosialisasi memang benar para pengelola parkir dan juru parkir kita undang datang ke balai kota untuk mendapatkan pengarahan dari Bapak Walikota, waktu itu ya Pak Jokowi. Kalau untuk masyarakat sendiri kita sosialisasi di lapangan dengan memasang beberapa peraturan di ruas-ruas jalan dan sesekali kita juga menjelaskan.” (Wawancara 28 Desember 2012)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edi selaku Ketua Asosiasi Parkir Kota Surakarta: “ Sebelum pelaksanaan program penataan parkir ini, kami dan para juru parkir diundang oleh dinas Perparkiran datang ke balai kota untuk mendapatkan pengarahan dari Pak Walikota, dan saya juga merespon positif dengan ikut datang pada acara tersebut.” (Wawancara 15 Januari 2013) Dalam proses pelaksanaan penataan parkir pasti akan ada pelanggaran dan ketidakpatuhan dari para aparat pelaksana dan

86

kelompok sasaran, pelanggaran yang dilakukan oleh juru parkir seperti tidak memakai seragam, tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir, menarik biaya lebih dari tarif yang diberlakukan, dan pemakaian jalan-jalan yang bukan tempat yang disetujui untuk perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id kegiatan parkir menjadi tempat parkir. Meskipun tidak semua juru parkir melakukan pelanggaran tersebut, tetapi pada kenyataannya pelanggaran masih terjadi meskipun tidak begitu terlihat jelas. Oleh karena itu dibutuhkan sanksi untuk menimbulkan efek jera terhadap aparatur pelaksana maupun kelompok sasaran apabila terbukti melakukan pelanggaran dan tidak patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Karena di sini mengarah kepada kelompok sasaran sanksi yang diberikan kepada juru parkir biasanya melalui peringatan dan teguran yang kita sampaikan secara langsung atau melalui para pengelola parkir, apabila sudah diberi peringatan beberapa kali mereka masih melakukan pelanggaran, maka sanksi paling akhir yang diberikan berupa pencabutan izin sebagai juru parkir dan pencabutan Kartu Tanda Anggota perparkiran. Untuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat pertama memang kita beri peringatan melalui juru parkir yang ada tetapi apabila melanggar sampai beberapa kali akan kita catat kemudian akan kita kenakan sanksi perdata penambahan pajak tahunan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Henry Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Daerah Perparkiran Kota Surakarta:

87

“ jadi pengelolaan parkir di Kota Surakarta kita tidak mengelola secara langsung, ada pihak ketiga dan kita bekerja sama dengan pihak ketiga di semua wilayah, jadi ada kontraktor atau pengelola parkir. Kita terikat kontrak dengan mereka, mereka mempunyai surat izin pengelolaan. Mereka merupakan kepanjangan tangan dari kita, tetapi aturan yang diberlakukan tetap sesuai dengan atuan yang sudah kita tentukan. Pada saat di sesuai aturan perpustakaan.uns.ac.id lapangan juru parkir harus begini, harus begitudigilib.uns.ac.id perda yang ada, dengan tarif sekian, seragam, karcis, dan KTA juga sesuai aturan. Apabila tidak sesuai itu, ada pelanggaran di lapangan kita tegur pengelolanya, jadi mereka yang akan menindak petugas parkirnya. Kalau tidak ya pada saat ada kegiatan operasi terjadi pelanggaran langsung kita tindak juru parkirnya, dan pengelolanya juga kita beri peringatan, mereka bisa memberi tahu anggotanya tidak, kalau sudah sering melanggar lebih dari 3 kali pihak dinas menyuruh pengelola mengganti dengan orang lain, apabila tidak bisa bekerja dengan baik, jadi kepanjangan tangan kita ya pihak ketiga itu. Kalau untuk masyarakat memang kita serahkan kepada juru parkir untuk menegur, tetapi apabila sudah beberapa kali melanggar dan terlalu sering pastinya sanksinya akan kita kenakan pada pajak tahunan” (Wawancara 28 Desember 2012) Dari uraian di atas terlihat bahwa kepatuhan kelompok sasaran sangat diperlukan untuk dapat membantu mengimplementasikan penataan parkir secara maksimal. Kepatuhan dari aparat pelaksana sudah berjalan dengan baik karena setiap aparat pelaksana sudah melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. kepatuhan

aparat pelaksana dapat

ditunjukkan dengan melaksanakan setiap tahapan-tahapan dalam prosedur yang telah ditetapkan. Selain dibutuhkannya kepatuhan dari aparat pelaksana, diperlukan pula kepatuhan dari para kelompok sasaran, apabila tidak ada kepatuhan dari juru parkir dan masyarakat maka program ini akan sulit

88

diimplementasikan. Kepatuhan yang ditunjukkan sangat terlihat pada saat juru parkir dan masyarakat mau melaksanakan dan mematuhi peraturan dengan baik. Bila tidak ada kepatuhan dari aparat pelaksana dan kelompok sasaran maka akan menimbulkan banyak permasalahan perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id dalam pelaksanaan penataan parkir. Munculnya permasalahan dalam pelaksanaan penataan parkir memang tidak terlalu besar, namun apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan baik oleh aparat pelaksana maupun kelompok sasaran tetap akan mendapat sanksi. Sanski yang diterima dari masing-masing akan berbeda-beda, mulai sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat. Namun, selama aparat pelaksana dan kelompok sasaran setelah ditegur mau taat terhadap prosedur yang ditetapkan maka permasalahan tidak akan menjadi panjang dan sanksi yang diberingan hanya sanksi ringan, berat ringannya sanksi yang diberikan tergantung pada permasalahan yang ditimbulkan. Sehingga sangat diperlukan kepatuhan dari aparat pelaksana, kelompok sasaran, dan kontraktor atau pengelola parkir untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan.

kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan yang ada juga bagi pendalaman data (H.B

Recommend Documents