PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PEMBENTUK KEPRIBADIAN ANAK .
Dosen:Drs Tahajudin Sudibyo Kelompok:D
DISUSUN OLEH: MUTMAINAH 11.11.5067
JURUSAN S-1 TEHNIK INFORMATIKA UNTUK MEMENUHI SYARAT MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA STMIK AMIKOM JOGJAKARTA TAHUN AJARAN 2011-2012
DAFTAR ISI DAFTAR ISI………………………………………………………………………..
i
DAFTAR ISI………………………………………………………………………..
ii
BAB 1 PENDAHULUAN…………………………………………………………. A.Latar Belakang Masalah……………………………………………….... B.Rumusan Masalah………………………………………………………..
1 1 1
BAB II INTI……………………………………………………………………….... A.Pendekatan Yuridis…………………………………………………….... B.Pembahasan……………………………………………………………… 1.Pengertian Dasar Negara………………………………………… 2.Pancasila sebagai Dasar Negara RI……………………………… 3.Proses Pancasila Sebagai Dasar Negara………………………….
2 3 3 3 4 5
4.Pancasila Menjadi Pembentuk Kepribadian Anak.................
6
5.Pentingnya Pendidikan Pancasila………………………………...
7
BAB III PENUTUP………………………………………………………................. A.Kesimpulan………………………………………………………………. B.Saran………………………………………………………………………
9 9 9
DAFTAR ISI………………………………………………………………………….
10
i
ABSTARAK Pancasila adalah sumber tertinggi hukum, sehingga terkesan memaksa Pancasila sebagai dasar Negara keberadaanya menjadi sangat penting demi mencapai cita-cita dan tujuan Negara Pembinaan moral juga sangat ditekankan terutama dimulai dari anakanak .agar biasa melahirkan sesuatu yang nantinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai pancasila
ii
BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah Pancasila adalah dasar egara egara c Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bersama –sama dengan UUD 1945 . Pancasila adalah sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Secara singkat dapat diuraikan bahwa kedudukan pancasila adalah sebagai dasar egara RI. Untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan egara. Pancasila yang benar dan sah (otentik) adalah yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditegaskan melalui Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968, tanggal 13 April 1968. Penegasan tersebut diperlukan untuk menghindari tata urutan atau rumusan sistematik yang berbeda, yang dapat menimbulkan kerancuan pendapat dalam memberikan isi Pancasila yang benar dan sesungguhnya. Dalam rangka mempelajari Pancasila, Laboratorium Pancasila IKIP Malang (1986:9-14) menyarankan dua pendekatan yang semestinya dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh mengenai Pancasila. Pendekatan tersebut adalah pendekatan yuridis-konstitusional dan pendekatan komprehensif.
B.Rumusan Masalah 1. Pengertian Dasar Negara 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI 3. Proses Pancasila Sebagai Dasar Negara 4. Pancasila Menjadi Pembentuk Kepribadian Anak 5. Pentingnya Pendidikan Pancasila
1
BAB II INTI A.Pendekatan yuridis Walaupun "Pancasila" tidak secara langsung disebutkan dalam UUD 1945 sebagai dasar negara, tetapi pada Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah keseluruhan nilai yang dikandung di dalam Pancasila. Dengan demikian benar adanya pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa secara yuridis-konstitusional, "Pancasila adalah Dasar Negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduktaat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yaitu hukum yang berlaku di Negara Indonesia." Pernyataan tersebut sesuai dengan Pancasila sebagai sumber tertinggi hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia 'tunduk' kepada Pancasila sebagai 'kekuasaan' tertinggi. Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaankebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara. Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): "… tetapi juga harus selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …" sedemikian rupa sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran, pelaksanaan, penerapan Pancasila. Pendekatan yuridis-konstitusional diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan karenanya mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia. Pancasila adalah sejarah yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, tinjauan filosofis tidak hendak mengabaikan sumbangan budi-nurani terhadap aspek-aspek religius dalam Pancasila (Lapasila, 1986:13-14): "Dengan tercantumnya Ketuhanan yang mahaesa sebagai sila pertama dalam Pancasila, Pancasila sebenarnya telah membentuk dirinya sendiri sebagai suatu ruang lingkup filsafat dan religi.
2
Dengan demikian secara 'inheren' Pancasila mengandung watak filosofis dan aspek-aspek religius, sehingga pendekatan filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan aspek religius. Karenanya, cara pembahasan yang terbatas pada bidang ilmiah semata-mata belum relevan dengan Pancasila.
B.Pembahasan 1.Pengertian Dasar Negara Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh setiap negara dalam setiap detail kehidupannya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan,baik kekacauan yang berasal dari luar maupun dari dalam Negara itu sendiri. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan Negara. Pancasila sebagai dasar negara yang berarti Pancasila berfungsi sebagai dasar yang mengatur pemerintahan suatu negara atau sebagai dasar aturan penyelenggaraan suatu Negara. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, SH. Pancasila merupakan suatu norma hukum pokok atau pokok kaidah fundamental yang memiliki kedudukan tetap, kuat, dan tidak berubah. Kedudukan pancasila sebagai sumber segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum dapat dijabarkannya suatu sistem dalam sturktur fungsi pancasila sebagai: 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. 2. pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita sebagai dasar hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 dengan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional memegang teguh cita-cita rakyat yang bermoral luhur. 5. Pancasila sebagi sumber semangat kebangsaan bagi UUD 1945, penyelenggara negara , pelaksana pemerintah, termasuk penyelenggara parati dan golongan fungsional. Oleh karena itu, dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan luhur itu dilandaskanlah suatu konsep kebangsaan yang diberi nama Pancasila. Lima sila yang berarti bangsa Indonesia.
3
Istilah dasar negara terbentuk dari dua kata yaitu dasar dan negara.Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata dasar berarti: 1) bagian yang terbawah, 2) alas, fundamental, 3) asas, pokok atau pangkal (suatu pendapat atau aturan, dsb). Dengan demikian pasti muncul di fikiran ,bagaimana agar bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu bagus ,dan bermanfaat yang dalam konteks ini adalah agar menghasilkan Negara yang kokoh,dan dapat mensejahterakan rakyat nya. Yakni dimulai dari dasarnya atau bagian bawah Negara tersebut Sedangkan kata Negara berarti: 1) persekutuan bangsa dalam satu daerah yang tentu batas-batasnya yang diperintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur, 2) daerah dalam lingkungan satu pemerintah yang teratur. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara. Sebagai suatu konsep norma hukum tertinggi atau sumber dari segala sumber hukum dalam suatu negara yang berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam sebagai fandemen yang kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup serta cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah perkembangan suatu negara dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Pancasila sebagai Dasar Negara RI Pancasila dalam pengertiaan ini sering disebut dasar filsafat negara. Pancasila merupakan suatu nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, konsekwensinya seluruh pelaksanaan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, maka pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Pancasila merupakan kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara RI beserta seluruh unsur-unsurnya (rakyat, wilayah, pemerintahan). Pancasila merupakan suatu azas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum sehingga merupakan sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang. Pada bulan Juni 1945,64 tahun yang lalu, lahirlah sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila. 4
Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia, terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais.
3.Proses Pancasila Sebagai Dasar Negara Nilai-nilai luhur yang telah dipupuk sejak pergerakan nasional kini telah tersapu oleh kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara tidak sebagai sesuatu substantif, melainkan di-instumentalisasi-kan sebagai alat politik semata. Demikian pula di Orde Baru yang “berideologikan ekonomi”, Pancasila dijadikan asas tunggal yang dimanipulasikan untuk KKN dan kroni-isme dengan mengatasnamakan sebagai Mandatoris MPR. Kini terjadi krisis politik dan ekonomi karena pembangunan menghadapi jalan buntu. Krisis moral budaya juga timbul sebagai implikasi adanya krisis ekonomi. Masyarakat telah kehilangan orientasi nilai dan arena kehidupan menjadi hambar, kejam, gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spiritual. Pancasila malah diplesetkan menjadi suatu satire, ejekan dan sindiran dalam kehidupan yang penuh paradoks. Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya menjadi suatu kesatuan integral-integratif dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jika itu diletakkan kembali, maka kita akan menemukan landasan berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan dan kesatuan nasional yang kini sedang mengalami disintegrasi. Revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan utuh dengan pembukaan, dieksplorasi-kan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu : Realitasnya: dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai kondisi cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Idealitasnya: dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai “kata kerja” untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok lebih baik.
5
Fleksibilitasnya: dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandeg dalam kebekuan oqmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakikinya, Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat “Bhinneka tunggal Ika” Proses pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas juga memerlukan hukum karena keduanya terdapat korelasi. Moralitas yang tidak didukung oleh hukum kondusif akan terjadi penyimpangan, sebaliknya, ketentuan hukum disusun tanpa alasan moral akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan nilainilai luhur Pancasila. Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya sebelas(11) pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seleuruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. 4.Pancasila Menjadi Pembentuk Kepribadian Anak Anak adalah Sebagai generasi penerus bangsa atau cikal bakal para pemimpin negeri, maka perlu adanya pembekalan yang baik dan tidak hanya kecerdasan emosional tetapi juga perlu adanya pembinaan moral,sikap dan tingkah laku.oleh karena itu ,dalam setiap pendidikan pengetahuan harus ada pendidikan moral dan pembinaan kepribadiaan yang sehat. Dasar dan tujuan pendidikan moral biasanya ditentukan oleh pandagan hidup dari lembaga pendidikan itu sendiri,tetapi juga harus sesuai dengan dasar dan tujuan Negara.Bila suatu Negara itu berdasarkan demokrasi,maka pendiddikan yang dilakukan pada anak – anak juga bertujuan membina jiwa demokrasi,karena Negara kita berdasarkan pancasila ,maka pendidikan harus bertujuan mempersiapkan anak untuk dapat menerima pancasila dan menjadikan pancasila sebagai dasar hidupnya .oleh karena itu pendidikan harus ditunjukan pada anak dengan menumbuhkan kesadaran,yaitu :
6
a. kepercayaan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sikap dan tindakan harus sopan-santun dan berperikemanusiaan c. Rasa cinta terhadap bangsa dan tanah Air d. Menumbuhkan jiwa Demokratis e. Rasa keadilan, kejujuran, kebenaran dan menolong orang lain Kepribadian seorang anak juga terbentuk oleh pengarahan lingkungan terhadap perilaku anak dari waktu ke waktu secara terus-menerus, termasuk sekolah sebagai lingkungan kedua,setelah lingkungan keluarga tempat anak berinteraksi dan mengembangkan kemampuannya. Saat ini, anak-anak Indonesia memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan meraih prestasi disegala bidang keilmuan, namun masih ada yang melakukan pelanggaran atau tindak kekerasan menunjukkan bahwa masih ada anak yang tidak lagi memiliki etika yang baik dan ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Pancasila sudah memudar dalam dirinya.Tentunya akan menjadi sebuah ancaman yang serius jika hal ini terus dibiarkan ,dan mengakibatkan menurunnya kualitas anak bangsa
5. Pentingnya Pendidikan Pancasila
Rumah-tangga atau keluarga adalah tempat yang pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian, yang kemudian ditambah dan disempurnakan oleh sekolah. Demikian pula halnya pendidikan pancasila, harus dilakukan oleh orang membiasakannya pada tingkah-laku dan moral yang diajarkan oleh pancasila. Pada masa ini anak belum mengerti tentang sesuatu yang baik, seperti kejujuran dan keadilan (terlalu abstrak), Untuk merealisasikannya, orang yang relevan dengan hal tersebut, agar anak dapat meniru dengan baik. Untuk itu, orangtua harus memberikan perlakuan yang adil serta dibiasakan pula untuk berbuat adil sehingga rasa keadilan dapat tertanam dalam jiwanya, juga dengan nilai-nilai pancasila dan kaidah-kaidah negara lainnya yang menjadi dasar untuk pembinaan mental dan kepribadian anak itu sendiri. Kalau pendidikan pancasila tidak diberikan kepada anak sejak kecil, maka akan berakibat hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak mempunyai pedoman yang baik dalam kepribadiannya sehingga sukar baginya untuk menerima ajaran itu kalau ia telah dewasa; 2. Mudah melakukan segala sesuatu menurut dorongan dan keinginan jiwanya tanpa memperhatikan hukum-hukum atau norma-norma yang berlaku. 3. Sebaliknya kalau dalam kepribadian seseorang terdapat nilai-nilai dan unsur-unsur pancasila, maka segala keinginan dan kebutuhan dapat dipenuhi dengan cara yang wajar dan tidak melanggar norma-norma pancasila.
7
Sesuai dengan dasar Negara kita Pancasila, dengan sila pertamanya ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka kepribadian warga Negara berisi kepercayaan yang menjadi bagian dari kepribadian tidak hanya dapat diucapkan secara lisan saja, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Keluarga memainkan posisi penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan nilai kejujuran, kegotongroyongan, toleransi dan kerja keras. Karena itu keluarga adalah kekuatan negara. Pola asuh yang diberikan keluarga kepada anak-anak sangat berkaitan erat dengan karakter anak dalam tumbuh kembangnya dan akan terbawa sampai dewasa bahkan sampai mereka membentuk keluarga sendiri.
8
BAB III PENUTUP A.Kesimpulan Dasar negara merupakan hal yang sangat penting,untuk menetapkan kearah mana,dan seperti apa suatu negara kedepannya kelak . Melalui proses Pancasila dikembangkan dalam semangat demokrasi yang secara konsensual akan dapat mengembangkan nilai praksisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba pluralistik. Selain itu melestarikan dan mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana telah dirintis dan ditradisikan oleh para pendahulu, merupakan suatu kewajiban etis dan moral yang perlu diyakinkan kepada para anak- anak sekarang.
B.Saran Dalam karya tulis ini penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca dalam pembuatan makalah ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan baik dari bentuk maupun isinya - Penulis menyarankan kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana pembaca mempelajari tentang dasar Negara yaitu Pancasila - Semoga dengan makalah ini para pembaca dapat menambah pengetahuan nya
9
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Erlangga, Jakarta. Djamal,D.1986.Pokok-Pokok Bahasan Pancasila.Bandung: Remadja Karya Tim Penulis Jurusan PMPKN. 1987. Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Malang : IKIP Malang. Soediman Kartohadiprojo 1970, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Bandung Alumni
10
