Kelompok 4 Mempersembahkan
Pengertian Demokrasi Kata ini berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari (dêmos) "rakyat" dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari (aristocratie) "kekuasaan elit". Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
Masa Demorasi Demokrasi ada 3 masa: 1.Zaman Dulu 2.Abad Pertengahan 3.Era Modern
Bentuk Bentuk Demokrasi •
Demokrasi langsung Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. • Demokrasi perwakilan Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.
Prinsip-Prinsip Demokrasi • • • • • • • • • • •
Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas, adil dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.
Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi • • • • • • • • •
Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).
Demokrasi Pancasila Dasar hukum 1.Alinea 4 Pembukaan UUD 2.Pasal 1 ayat 2 UUD 3.Pasal 18 UUD 4.Putusan dengan suara terbanyak a.Pasal 2 ayat 3 UUD b. Pasal 6 UUD c. pasal 37 UUD 5. TAP I MPR/ 1983 ttg Tatib MPR
C.Asas Demok PS
7
TAP II/MPR/1993 asas pembangnas.
Upaya mencapai tuj pembangnas meliputi seluruh kehidupan bermasy, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yg bercirikan: kebersamaan, gotro, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah utk mencapai mufakat
Demokrasi terpimpin
13
MENURUT Sukarno (pesiden RI) seperti dikutip Ahmad Syafi’i Ma’arif adalah:demokrasi yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dlm kesempatan lain : demokrasi kekeluargaan tanpa anarchisme, liberalisme dan otokrasi diktator. Demok kekeluargaan demok yg mendasarkan sis pemerintahannya kpd musy dan mufakat dg pimpinan satu kekuasaan sentral yg sepuh, seorang ketua dan mengayomi
