TESIS
KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKENAAN DENGAN PENANDATANGANAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI
KOMANG FEBRINAYANTI DANTES 1292461007
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKENAAN DENGAN PENANDATANGANAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI
Tesis ini dibuat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana
KOMANG FEBRINAYANTI DANTES NIM. 1292461007
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
Lembar Pengesahan
TESIS INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2015
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr.I Made Arya Utama, S.H.,M.H. NIP. 19650221 199003 1 005
Dr. I Nyoman Sukandia, S.H.,M.H. NIP. –
Mengetahui :
Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana
Prof. Dr. Dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). NIP. 19640402 198911 2 001
Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana
Dr.Desak Putu Dewi Kasih, SH.,M.Hum. NIP. 19640402 198911 2 001
Lembar Penetapan Panitia Penguji Tesis
TESIS INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL : 20 Oktober 2015
Panitia Penguji Tesis Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor :
/UN14.4/HK/2015
Tanggal 20 Oktober 2015
Ketua
: Prof. Dr. I Made Arya Utama, S.H.,M.Hum.
Sekretaris
: Dr. I Nyoman Sukandia, S.H.,M.H
Anggota
: 1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,M.Hum.,LLM. 2. Dr. I Ketut Wirawan, S.H.,M.Hum. 3. Dr. I Ketut Westra, S.H.,M.H.
iii
SURAT PERNYATAAN Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya ilmiah/ penulisan hukum/ tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila karya ilmiah/ penulisan hukum/ tesis ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini penulis buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak lain.
Denpasar, 22 Desember 2015 Yang Membuat Pernyataan,
(Komang Febrinayanti Dantes) NIM. 1292461007
iv
UCAPAN TERIMAKASIH Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKENAAN DENGAN PENANDATANGANAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
(RUPS)
PERSEROAN
TERBATAS
MELALUI
MEDIA
TELEKONFERENSI”. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari pembimbing dan berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pertama dan terimakasih saya ucapkan kepada Dr. I Nyoman Sukandia, SH., MH selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan Tesis ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMD selaku Rektor Universitas Udayana beserta staff atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Terimakasih juga ditujukan kepada Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp. S(K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Magister v
pada Program Pascasarjana Universitas Udayana. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas ijin yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister dan kepada Dr. Desak Putu Dewi Kasih, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana yang telah memberikan ilmu kepada para mahasiswa termasuk penulis. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu seluruh staff dan karyawan di Sekretariat Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu penulis dalam proses administrasi. Terimakasih juga penulis tujukan kepada Bapak Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Ibu tercinta Ni Wayan Kumiari serta kakak-kakak tersayang Dr. Gede Rasben Dantes, ST.,M.TI, Dr. Kadek Rihendra Dantes, ST.,M.T atas doa dan dukungannya selama ini. Terimakasih kepada suami tercinta I Ketut Yudiarta, anak-anak tercinta Gede Dikey Arta Putra D, Kadek Ayuni Arta Putra D, Komang Kaira Arta Putri D, yang dengan sabar selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Sahabat Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, SH., Ida Ayu Kade Kusumaningrum, SH., M.Kn., Ni Ketut Ayu Pudja Pertiwi, SH., Cindy Cephanie Manek, SH., M.Kn., I Gusti Ayu Semilir Susila, SH, M.Kn. serta seluruh teman-teman Angkatan IV Magister Kenotariatan Universitas Udayana yang telah membantu memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan tesis ini serta semua pihak yang vi
telah mendukung proses pembuatan tesis ini, sebagai akhir kata penulis berharap semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat.
Denpasar, 22 Desember 2015 Penulis
vii
ABSTRAK KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS BERKENAAN DENGAN PENANDATANGANAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI
ABSTRACT LEGAL FORCE OF NOTARIAL DEED WITH RESPECT TO THE SIGNING OF GENERAL SHAREHOLDER’S MEETING (GSM) OF A COMPANY LIMITED THROUGH TELECONFERENCE MEDIA
ix
RINGKASAN Tesis ini menganalisis mengenai kekuatan hukum akta notaris berkenaan dengan penandatanganan rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan terbatas melalui media telekonferensi. Bab I tesis ini menguraikan tentang latar belakang masalah dimana Rapat Umum Pemegang Saham saat ini sudah bisa dilakukan melalui media telekonferensi yang membuat pemegang saham bisa ikut berpartisipasi dalam RUPS walaupun tidak dalam satu ruangan. Dalam kaitannya dengan RUPS, secara telekonferensi Notaris yang ikut hadir berwenang untuk membuat Akta Berita Acara RUPS. Pemegang saham yang tidak hadir dalam ruangan tersebut menandatangani melalui tanda tangan elektronik. Kekaburan norma yang terdapat dalam Undang Undang Jabatan Notaris mengenai tanda tangan yang dilakukan secara elektronik dalam rapat umum pemegang saham melalui media telekonferensi tidak diatur secara jelas dalam UUJN, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kekuatan hukum terhadap penandatanganan akta notaris yang menggunakan tandatangan secara elektronik melalui media telekonferensi, serta bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang ditandatangani melalui media telekonferensi. Bab II tesis ini menguraikan tinjauan umum mengenai Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham dan Telekonferensi. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Bab III tesis ini menguraikan pembahasan terhadap rumusan permasalahan pertama dengan mengangkat judul Kekuatan Hukum Akta Notaris Berkenaan dengan Penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas melalui Media Telekonferensi. Dalam RUPS biasa, akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara telekonferensi, maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 UU ITE ditegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditandatangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dari sini dapat ditarik pernyataan bahwa seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama seperti akta otentik. Kekuatan hukum penandatanganan akta notaris yang menggunakan penandatanganan elektronik melalui media telekonferensi adalah sah berdasarkan Pasal 11 UU ITE dengan ketentuan
x
pemegang saham (subjek hukum yang berhak) ketika melakukan RUPS via telekonferensi memang benar-benar berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat 3 dan ayat 4 UUPT. Bab IV tesis ini menguraikan pembahasan rumusan permasalahan kedua, yaitu pertanggungjawaban Notaris terhadap penandatanganan Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik melalui media telekonferensi. Dalam hal ini tanggung jawab notaris yaitu memberi legitimasi hukum yang kuat atas Akta Berita Acara RUPS karena tandatangan yang dibubuhkan secara elektronik dalam RUPS itu telah mendapatkan certificate authority untuk menjamin keabsahan dari tanda tangan elektronik. Dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS, dimana Notaris turut hadir dalam RUPS yang dilaksanakan melalui telekonferensi tersebut, karena merupakan akta pejabat, maka Notaris bertanggungjawab secara formil dan materiil atas kebenaran dari akta tersebut yang meliputi kebenaran tanggal, waktu dan tempat di mana RUPS diadakan dan seluruh isi Akta Berita Acara RUPS, terutama tentang keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham dalam RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RUPS tersebut, oleh karena pada saat RUPS berlangsung, Notaris menyaksikan dan mendengar secara langsung sejak dibuka sampai dengan ditutupnya RUPS yang bersangkutan. Tanggungjawab Notaris atas Akta Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Risalah RUPS melalui telekonferensi hanya terbatas pada kebenaran tanggal, waktu dan tempat dimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dibuat dan ditandatangani. Mengenai kebenaran isi dari keputusan-keputusan RUPS melalui media telekonferensi yang dituangkan ke dalam Akta Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi tanggungjawab dari klien yang bertindak selaku pihak yang diberi kuasa oleh RUPS untuk menuangkan seluruh Keputusan RUPS tersebut ke dalam Akta Pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham dan yang menandatangani akta tersebut, oleh karena pada saat proses pengambilan keputusan dalam RUPS melalui media telekonferensi itu, Notaris tidak menyaksikan dan mendengarkan secara langsung. Bab V tesis ini sebagai bab penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pembahasan diatas adalah : kekuatan hukum penandatanganan akta notaris yang menggunakan penandatanganan elektronik melalui media telekonferensi adalah sah berdasarkan Pasal 11 UU ITE dengan ketentuan pemegang saham (subjek hukum yang berhak) ketika melakukan RUPS via telekonferensi memang benar-benar berada di wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat 3 dan 4 UUPT. Berdasarkan uraian diatas maka apabila tercipta suatu kondisi pada saat RUPS dilaksanakan via telekonferensi, salah satu atau beberapa pemegang saham ternyata berada di luar wilayah Indonesia, maka apabila berdasarkan hukum perdata berhasil dibuktikan (tentunya harus didukung oleh keterangan saksi ahli dari para IT yang membuktikan bahwa salah satu pemegang saham memberikan tandatangan elektronik di luar wilayah Republik Indonesia) maka RUPS dimaksud akan berakibat batal demi hukum, dan pada saat pemegang saham yang ikut hadir dalam RUPS melalui sarana media telekonferensi kemudian menandatangani akta tersebut dengan tanda tangan elektronik, Notaris harus dibantu oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang bertugas menerbitkan Sertifikat yang xi
bersifat elektronik yang berisikan tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek pemilik sertifikat. Tanggung jawab notaris dalam hal ini yaitu memberi legitimasi hukum yang kuat atas Akta Berita Acara RUPS karena tanda tangan yang dibubuhkan secara elektronik dalam RUPS itu telah mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi untuk menjamin keabsahan dari tanda tangan elektronik.
xii
DAFTAR ISI Halaman SAMPUL DALAM………………………………………………………….......
i
PRASYARAT GELAR……………………………………………………........
ii
LEMBAR PERSETUJUAN……………………………………………….........
iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT……………………………………….......
iv
UCAPAN TERIMAKASIH……………………………………………….........
v
ABSTRAK…………………………………………………………………........
vii
ABSTRACT……………………………………………………………….........
viii
RINGKASAN……………………………………………………………….......
ix
DAFTAR ISI………………………………………………………………........
xi
BAB I
PENDAHULUAN...........................................................................
1
1.1.Latar Belakang...................................................................................
1
1.2.Rumusan Masalah..............................................................................
26
1.3.Tujuan Penelitian...............................................................................
27
1.3.1. Tujuan Umum..................................................................
27
1.3.2. Tujuan Khusus.................................................................
27
1.4. Manfaat Penelitian............................................................................
28
1.4.1. Manfaat Teoritis......................................................... ......
28
1.4.2. Manfaat Praktis.................................................................
28
1.5. Landasan Teoritis...............................................................................
29
1.5.1. Teori Negara Hukum........................................................
30
xiii
1.5.2. Teori Kepastian Hukum.....................................................
31
1.5.3. Teori Kewenangan.............................................................. 32 1.5.4. Teori Pembuktian................................................................ 33 1.5.5
Teori Tanggungjawab.......................................................
35
1.6. Metode Penelitian................................................................................ 37
BAB II
1.6.1. Jenis Penelitian...................................................................
37
1.6.2. Jenis Pendekatan................................................................
38
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.......................................................
39
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.................................
39
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum..........................................
39
TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN TELEKONFERENSI....................
41
2.1 Notaris.........................................................................................
41
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Notaris..............................
41
2.1.2 Kewajiban, Kewenangan Notaris dan Larangan Notaris..
48
2.1.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Akta Notaris..........................
53
2.2 Rapat Umum Pemegang Saham..................................................
59
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).................................................................
59
2.2.2 Para Pihak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)............................................................................
61
2.2.3 Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)...
64
2.3 Telekonferensi dalam RUPS......................................................
67
xiv
BAB III
BAB IV
2.3.1 Pengertian Telekonferensi................................................
67
2.3.2 Mekanisme Telekonferensi..............................................
72
2.3.3 Legalisasi RUPS Dengan Telekonferensi........................
77
KEKUATAN HUKUM PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI ................................ .87 3.1 Tandatangan Akta Notaris Melalui Media Telekonferensi........
87
3.2 Kekuatan Hukum Penandatanganan Elektronik Akta Notaris Melalui Media Telekonferensi......................................
95
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI ..................................................... 109 4.1 Peranan Notaris Dalam Penandatanganan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Media Telekonferensi .......................................................................... 109 4.2 Tanggung Jawab Notaris Atas Penandatanganan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Melalui Media Telekonferensi .......................................................................... 121
BAB V
PENUTUP ......................................................................................
138
5.1 Kesimpulan.................................................................................. 138 5.2 Saran............................................................................................ 139 DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................
xv
141
