KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN

KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN

TESIS

OLEH SHERHAN 117005021 / HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

OLEH SHERHAN 117005021 / HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Judul Tesis

: KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN

Nama

: Sherhan

NIM

: 117005021

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S) Ketua

(Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum) Anggota

Dekan

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus : 15 Juli 2013


Telah diuji Pada Tanggal : 15 Juli 2013

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS.

Anggota : 1. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 2. Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum 3. Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum 4. Dr. Dedi Harianto, SH, M.Hum


ABSTRAK Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang mana dalam aktifitasnya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip syariah wajib memperhatikan aspek prudential banking. Pembiayaan menjadi salah satu aktifitas perbankan yang sangat mengandung resiko karena apabila Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah (Mudharib) berarti Bank Syariah tersebut telah memutuskan untuk mengambil dan mengelola resiko tersebut. Salah satu upaya yang telah diciptakan Undang-undang dalam memitigasi resiko pembiayaan bermasalah adalah dengan diwajibkannya nasabah memberikan jaminan dalam pembiayaannya. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu mengadakan analisa terhadap masalah dengan melihat peraturan yang berlaku (khususnya UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berasal dari karangan ilmiah, buku-buku referensi dan informasi, akta perjanjian kredit dan sertifikat hak tanggungan, dan bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yakni kamus umum, kamus hukum, jurnal, artikel, majalah dan dokumendokumen pendukung yang ada di PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk Semangat lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan merupakan suatu solusi bagi dunia perbankan dalam hal menguasai jaminan debitur yang mengalami pembiayaan bermasalah sebagai sumber pengembalian. Setelah dilakukan penelitian pada praktek di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan sebagai jaminan pengembalian utang bagi nasabah pembiayaan bermasalah hasilnya tidak signifikan dan maksimal. Pelaksanaan parate eksekusi maupun riil eksekusi memiliki kelemahan dan celah hukum tersendiri. Pelaksanaan parate eksekusi sebagai kelebihan yang dimiliki UUHT memiliki celah hukum dalam hal menguasai aset jaminan yang masih ditempati/dihuni karena wajib memasukkan gugatan pengosongan ke Pengadilan Negeri Domisili, selain itu pelaksanaan parate eksekusi juga dapat menimbulkan gugatan atau perlawanan dari nasabah sendiri dengan alasan harus dilaksanakan melalui Pengadilan. Sedangkan pelaksanaan Riil Eksekusi lebih memiliki kepastian hukum karena langsung dilakukan oleh Pengadilan Negeri melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi prosesnya membutuhkan waktu cukup lama karena wajib melalui beberapa tahapan proses eksekusi antara lain : Aanmaning, Penetapan Sita Eksekusi, Pelaksanaan Sita Eksekusi, Penetapan dan proses Lelang. Hal tersebut menjadi kendala bagi perputaran bisnis Bank dalam menyehatkan NPF (Non Produktif Financing) dan dilema bagi Bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Hak Tanggungan, Parate Eksekusi, Riil Eksekusi



ABSTRACT Islamic bank as an intermediary institution in which the activities to collect funds and distribute it back to the community with regard to Islamic principles shall banking. Financing prudential aspects of banking activity into one that is very risky because if the Islamic banks provide financing to customers (Mudharib) means Islamic Bank has decided to take on and its manage risk. One of the efforts that have created laws to mitigate the risk of financing problems that arise from the provision of financing to the community is to provide assurance to customers of compulsory its financing. Type of the study is descriptive with normative juridical approach, which approached the problem by looking at the existing regulations (particularly Law No. 4 of 1996 on Mortgage). Sources of data in this study came from the primary, secondary and tertiary legal materials related to the regulations of legislation, scientific writing, reference books, and information, credit agreement deed and certificate of right of guarantee, any legal materials directing and explaining the secondary legal materials such as general dictionary, dictionary of legal terms/law, journals, articles, magazines and supporting documents that exist in PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. The spirit of the birth of the Mortgage Act was a solution for the banking sector in terms of having control collateral that debtor financing problems as a source returns. After doing research on practice in PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk which carry out executions Mortgage as a loan repayment guarantees for customers financing problems and the results are not significantly the maximum. Parate execution and real implementation of execution has its own weaknesses and loopholes. Parate execution as UUHT has advantages in terms of legal loopholes guarantee control assets that are still occupied because mandatory evacuation filed suit to state court of domicile, in addition to the implementation of parate execution may also lead to a lawsuit or opposition from its own customers with reasons to be implemented through the courts. While the implementation of the execution of real legal certainly for directly by the district court through the command chair of the district court, but the process will take a long time because it must go through several stages of the process execution like Aanmaning, Determination confiscation execution, Execution of confiscation execution, Determination and the auction process. It’s make obstacles for the Bank's business turnover in healthy NPF (Non Productive Financing), this is a problem for the Bank in disbursing financing to the community. Keywords : Financing problems, Mortgage, Parate Execution, Real Execution


KATA PENGANTAR

Pertama dan terutama dengan segala kerendahan hati terimakasih saya kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmatnya yang telah menambah keyakinan dan kekuatan penulis dengan segala keterbatasan yang dimiliki telah dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI

JAMINAN

PENGEMBALIAN

UTANG

PEMBIAYAAN

BERMASALAH DALAM PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, diucapkan terimakasih kepada dosen komisi pembimbing, yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, MS, Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, dan Bapak Dr. Hasyim Purba, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing, juga kepada dosen penguji dan atas bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc (CTM), SpA (K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan para Pembantu Dekan serta seluruh Staf atas bantuan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi pada


Program Magister Ilmu Hukum (M.H.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Suhaidi, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum (M.H.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara beserta seluruh Staf yang memberikan kesempatan dan fasilitas sehingga dapat diselesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum (M.H.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Sumatera Utara. 5. Para pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (M.H.) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan. 6. Kepada semua rekan-rekan seangkatan mahasiswa Magister Ilmu Hukum (M.H) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga berperan dalam penyelesaian tesis ini. 7. Kepada kekasihku Aryta yang selalu membantu penulis dalam hal penulisan tesis, merapikan format tesis, doa dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini. Teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu mengasihi, Ayahanda Junaidi, dan Ibunda Nazia yang selalu memberikan limpahan kasih sayang dan nasihat untuk berbuat sesuatu yang terbaik


demi masa depan penulis, demikian juga kepada Fadhil adik penulis tercinta, atas motivasi dan doa kalian telah dapat diselesaikan tesis ini. Akhir kata kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan, ketulusan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan,

Juli 2013

Penulis,

SHERHAN


RIWAYAT HIDUP I. Identitas Pribadi Nama Tempat/ Tgl. Lahir Alamat Agama Jenis Kelamin Status II. Orang Tua Nama Ayah Ibu

: Sherhan : Medan, 17 Oktober 1988 : Jl. Tulip Blok-J.43 Komp. Griya Riatur Indah Medan : Islam : Laki-laki : Belum Kawin

: Junaidi : Nazia

III. Riwayat Pendidikan Formal 1. SD : SD Angkasa II Lanud Medan Tamat tahun 2000 2. SMP : SMP Harapan 1 Medan Tamat tahun 2003 3. SMA : SMA Negeri 1 Medan Tamat tahun 2006 4. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tamat tahun 2010 5. S-2 : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara IV. Riwayat Pendidikan Non Formal A. Seminar Ilmiah 1. Peserta Dialog bersama Kapoldasu “Jangan Ada Lagi Air Mata di Kantor Polisi tanggal 3 September 2010 2. Peserta Dialog Interaktif Deponering Kasus Bibit-Chandra tanggal 11 November 2010 3. Peserta Seminar Kepailitan AKPI tanggal 9 November 2011 4. Peserta Seminar Refleksi Penanganan Masalah Pertanahan di Sumatera Utara tanggal 15 Januari 2011 5. Peserta Seminar Essential Selling Skills Training Bank Muamalat tanggal 11-12 Maret 2011 6. Peserta In House Legal Training Bank Muamalat tanggal 11-13 Juli 2012 7. Peserta Muamalat Sales Model Training tanggal 25 Februari 2012


B. Kegiatan Non Formal 1.

Peserta Pesantren Kilat Ramadhan VII tanggal 4 Desember 2000

2.

Atlet Institut Karatedo Indonesia (INKAI) tanggal 14 Februari 2006

3.

Pendidikan Pelatihan Komputer TRICOM tanggal 14 November 2006

4.

Peserta Pelatihan Sholat Khusyu tanggal 30-3 Januari 2010


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................. i ABSTRACT ............................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ........................................................................................... iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................. vi DAFTAR ISI .......................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ................................................................................................. xii DAFTAR SKEMA ................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..................................................................................... 1 B. Permasalahan........................................................................................ 11 C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 11 D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 12 E. Keaslian Penelitian ............................................................................... 12 F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi ............................................. 15 1. Kerangka Teori ............................................................................... 15 2. Kerangka Konsepsi ......................................................................... 33 G. Metode Penelitian ............................................................................... 37 1.

Jenis dan Sifat Penelitian .............................................................. 37

2.

Sumber Data .................................................................................. 38

3.

Pendekatan Masalah ...................................................................... 38

4.

Metode Pengumpulan Data ........................................................... 39

5.

Analisis Data ................................................................................. 41


BAB II

KEKUATAN EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN SECARA PARATE EKSEKUSI PADA PRAKTIK YANG DILAKUKAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG MEDAN A. Pengertian Hak Tanggungan .............................................................. 44 B. Pengertian Parate Eksekusi Dalam Hak Tanggungan........................ 46 C. Kekuatan Eksekutorial Parate Eksekusi Dalam Hak Tanggungan .... 54 D. Pelaksanaan Parate Eksekusi melalui Balai Lelang Swasta .............. 61 E. Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk .................................................................. 63

BAB III KEKUATAN EKSEKUTORIAL HAK TANGGUNGAN YANG DILAKUKAN SECARA EKSEKUSI MELALUI PENGADILAN NEGERI PADA PRAKTIK YANG DILAKUKAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG MEDAN A. Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri .................... 69 1. Pengertian Eksekusi ..................................................................... 69 2. Proses Permohonan Eksekusi Melalui Pengadilan Negei............ 72 3. Implementasi Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Pengadilan Negeri........................................................................................... 75 B. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan ............................. 78 1. Aanmaning ................................................................................... 78 a. Pengertian Aanmaning ............................................................ 78 b. Tata Cara Pelaksanaan Aanmaning ......................................... 79


2. Sita Eksekusi ................................................................................ 81 a. Pengertian Sita Eksekusi ........................................................ 81 b. Macam-macam Sita Yang Diatur Di dalam HIR ................... 83 1) Sita Revindicatoir (Pasal 226 HIR) ................................... 83 2) Sita Conservatoir (Pasal 227 HIR) .................................... 84 3) Sita Eksekutoir (Pasal 197 HIR) ....................................... 85 c. Tata Cara Pelaksanaan Sita Eksekusi..................................... 86 3. Eksekusi ....................................................................................... 87 a. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi ............................. 87 b. Pelaksanaan Eksekusi (Pasal 1033 Rv) .................................. 88 4. Lelang .......................................................................................... 90 a. Pengertian Lelang Eksekusi ................................................... 90 b. Tata Cara Pelaksanaan Lelang Eksekusi ................................ 91 C. Pelaksanaan Eksekusi Melalui Pengadilan Negeri Pada Praktik yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan ........ 93 BAB IV KELEMAHAN DAN KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN PARATE EKSEKUSI DIBANDINGKAN DENGAN MENGGUNAKAN EKSEKUSI MELALUI PENGADILAN NEGERI A. Keuntungan Menggunakan Parate Eksekusi...................................... 98 B. Kelemahan Menggunakan Parate Eksekusi ....................................... 101 C. Keuntungan Menggunakan Eksekusi Melalui Pengadilan Negeri................................................................................................. 105 D. Kelemahan Menggunakan Eksekusi Melalui Pengadilan Negeri................................................................................................. 109


BAB V

KESIMPULAN & SARAN A. Kesimpulan ........................................................................................ 113 B. Saran .................................................................................................. 116

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 118


KEKUATAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PRAKTIK PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG MEDAN

Recommend Documents