BENTANGAN PRA PUTUSAN KASUS KORUPSI KEHUTANAN TERDAKWA BURHANUDDIN HUSIN
KEJAHATAN KEHUTANAN, BISNIS MENGUNTUNGKAN DI BUMI MELAYU Bagaimana korporasi menebang hutan alam hingga merugikan Negara setengah triliun itu berlangsung sepanjang tahun 2005-2006? Apa peran besar PT RAPP?
SAJIAN BURHANUDDIN HUSIN alias Boy terlibat kasus korupsi kehutanan di Propinsi Riau saat ia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau periode 2005-2006. Ia resmi jadi tahanan KPK sejak 24 Januari 2012. Sidang perdana Boy ditaja di ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada 11 Juni 2012. Sidang telah ditaja 19 kali: tiga kali bulan Juni (11-1920), tujuh kali di bulan Juli (11-17-18-23-24-30-31), empat kali di bulan September (05-12-17,24), empat kali dibulan Oktober (01-08). Total 45 saksi telah diperiksa majelis hakim: 11 saksi korporasi, 29 orang saksi pejabat pemerintahan, 4 ahli dari Penuntut Umum, dan 1 ahli dari terdakwa. Bentangan Pra Putusan ini hasil monitoring selama sidang berlangsung. Bentangan ini berisi hasil diskusi Bentangan PMH dan Korupsi ( 12 dan 18 Oktober 2012 di Jikalahari). Tujuan Bentangan, hendak memudahkan bagi masyarakat memahami korupsi sektor kehutanan di Riau. Boy didakwa Penuntut Umum KPK telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, memperkaya korporasi dan merugikan keuangan Negara saat mensahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) korporasi pemegang IUPHHK-HT di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Boy sahkan RKT untuk perusahaan di Pelalawan: PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Uniseraya, PT Rimba Mutiara Permai, PT Trio Mas FDI, PT Madukoro. Untuk di Siak: PT Seraya Sumber Lestari, PT Rimba Mandau Lestari, PT Bina Daya Bintara, PT National Timber and Forest Product. Penerbitan RKT telah melanggar; 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 November 2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Bentangan Pra Putusan Boy1 of 8
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 5. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan. KPK mendakwa Boy telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan negara. Korporasi (Pelalawan)
Memperkaya Korporasi
PT Mitra Tani Nusa Sejati
Rp
69,913,222,405.86
PT Selaras Abadi Utama
Rp
23,333,201,893.10
CV Alam Lestari
Rp
14,795,468,366.94
PT Merbau Pelalawan Lestari
Rp
32,465,316,461.52
PT Uniseraya
Rp
18,227,044,239.86
PT Rimba Mutiara Permai
Rp
46,500,120,097.80
PT Trio Mas FDI PT Madukoro
Rp Rp
22,105,262,785.33 128,002,732,817.92
Sub Total
Rp
355,342,369,068.33
PT Seraya Sumber Lestari
Rp
34,376,426,101.70
PT Rimba Mandau Lestari
Rp
10,830,839,767.00
PT Bina Daya Bintara PT National Timber and Forest Product
Rp Rp
66,850,242,894.12 52,180,840,959.72
Sub Total
Rp
164,238,349,722.54
Total Pelalawan dan Siak
Rp
519,580,718,790.87
Korporasi (Siak)
PU MENUNTUT BOY pada 01 Oktober 2012 di Pengadilan Tipikor Pekanbaru enam tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diancam pidana dalam pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan primer.
Bentangan Pra Putusan Boy2 of 8
Boy dalam Pledoi pada 08 Oktober 2012 membantah tuduhan PU. Dia bilang perbuatannya bukan tindak pidana. Menhut juga mengetahui rkt yang ia teken pada 2006. Boy mempersoalkan hingga kini korporasi 12 korporasi tersebut (Pelalawan dan Siak) masih beroperasi.
KAJIAN Dalam Diskusi Bentangan PMH bertajuk “Hutan Alam ditebang, Dijual ke PT RAPP” , dari sisi kesaksian direktur perusahaan, terlihat jelas perusahaan sebelum mengajukan URKT pada Boy tahu dengan pasti mengetahu berada pada hutan alam, bukan pada hutan tanaman. Lantas kayu-kayu hutan alam itu dijual ke PT RAPP, PT Siak Raya Timber, Grup Panca Eka dan PT Asia Forest Tama Raya. PT RAPP adalah pembeli utama kayu illegal tersebut. Kayu itu illegal karena delapan korporasi tersebut menebang hutan alam bukan hutan tanaman. Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan ahli jelas terbukti RKT yang disahkan Burhanuddin Husin tidak sesuai dengan kriteria dan standar yang seharusnya. Izin hutan tanaman diberikan pada areal hutan alam. Delapan orang direktur perusahaan yang diajukan Penuntut Umum sebagai saksi membenarkan areal perusahaan mereka berupa hutan alam, sedangkan izinnya untuk hutan tanaman. Hutan alam tersebut di land clearing untuk ditanami hutan tanaman. Hasil kayu alam dijual dan mereka mendapat sejumlah keuntungan dari penjualan tersebut. Mereka adalah Soe Erwin Direktur PT Mitra Tani Nusa Sejati dan PT Rimba Mutiara Permai berlokasi di Pelalawan. Supendi Direktur PT Uniseraya dan PT Triomas FDI di Pelalawan serta PT Bina Daya Bintara dan PT Seraya Sumber Lestari di Siak. Guno Widagdo Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari di Pelalawan. Ficky ZZ Direktur PT Bina Daya Bintara di Siak. Samuel Soengjadi Direktur PT Seraya Sumber Lestari dan PT Bina Daya Bintara di Siak. Heriyanto Direktur PT National Timber and Forest Product di Siak. Soenarijo Direktur PT National Timber and Forest Product di Siak. Said Edi Direksi CV Alam Lestari pun mengakui areal perusahaannya berupa hutan alam. Said Edi juga Direktur PT Persada Karya Sejati (PKS). Ia katakan di depan persidangan bahwa PT PKS melakukan kegiatan operasional di lapangan menebang kayu alam di areal beberapa perusahaan di Pelalawan. Perusahaan tersebut: PT Madukoro, CV Alam Lestari, dan PT Selaras Abadi Utama. Ketiga perusahaan ini merupakan mitra kerja PT PKS. TABEL Ringkasan Kesaksian Nama Andry Yama Putra
Peran Eks Direktur PT Madukoro
Said Edi
Direktur PT.Persada Karya Sejati
Soe Erwin
Direktur PT Rimba Mutiara Permai dan PT Mitra Tani Nusa Sejati
Supendi
Direktur PT Uni Seraya dan PT Triomas Fdi
Inti Kesaksian Perusahaan tak punya modal apa-apa. Fokusnya tak jelas. Tandatangan rkt diajukan ke Dsihut. Kayu yang ditebang hutan alam. Kayu dijual ke PT RAPP Dan PT Asia Forest Taman Raya. lahannya masih berupa hutan alam. Perusahaan Erwin juga kerjasama dengan RAPP dalam menjual hasil kayunya. Yang ditebang adalah kayu alam. Untuk penjualan kayu, Supendi bekerjasama dengan anak perusahaan PT RAPP yakni Cahaya Mas Lestari Jaya. Direkturnya Rosman.
Bentangan Pra Putusan Boy3 of 8
Guno Widagdo
Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari
Saat itu lokasinya 70 persen berupa hutan alam. Kayu dijual ke PT RAPP, dan Asia Forestama. Perusahaan juga bekerjasama dengan RAPP yang diwakili oleh Rosman.
Ficky Z Z
Mantan Direktur Utama PT Bina Daya Bintara Direktur PT Seraya Sumber Lestari
Kawasannya masih hutan alam
Heriyanto
Direktur PT Siak Raya dan PT National Timber dan Forest Product
Kayu yang ditebang adalah kayu alam bekas tebangan. Keuntungan penjualan tahun 2006—saat RKT disahkan Boy—sebesar Rp 4 miliar.
Lim Wi Lin
Eks Direktur Keuangan PT RAPP
Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas
Samuel Soengjadi
Yang ditebang adalah hutan alam. . Hasil penjualan kayu dibawa ke grup Panca Eka. Sedangkan kayu kecil dijual ke PT RAPP dan Indah Kiat
Sumber: Dokumentasi sidang rct, dakwaan dan tuntutan.
Pada Diskusi Bentangan Korupsi bertajuk “Hutan Alam Ditebang Korporasi, Negara Rugi Rp 519 Miliar” Nasrul Wathon saksi ahli bidang akutansi dan auditing yang bekerja sebagai PNS BPKP Kerugian Negara akibat penebangan hutan alam sebesar 519 milyar. Selain merugikan Keuangan Negara, Korporasi juga membayar pegawai pemerintahan. Perusahaan membayar tim survey. Perusahaan dengan sengaja menyuap pegawai negeri agar terlihat legal, seolah olah RKT yang diterbitkan Boy benar berada di hutan tanaman bukan di hutan alam. Table Ringkasan Kesaksian Nama Surakhmat
Peran Ketua Tim Survei RKT PT Merbau Pelalawan Lestari
Inti Kesaksian hutan disurvei kayu alam. Laporan yang dibuat rkt hutan tanaman. Seminggu survei lapangan ditanggung perusahaan pemohon RKT. Honor dihitung per hari Rp 400 ribu per hari.
Wahyu Idris
Ketua Tim Survei RKT PT Rimba Mutiara Permai Ketua Tim Survei RKT PT Seraya Sumber Lestari
Kayu hutan alam. Selama survei dapat honor dari perusahaan pemohon rkt. Totalnya 2,5-3,5 juta untuk satu orang. Turun ke lapangan seminggu. Di lapangan hutan alam. Dalam laporan hasil surveinya dibuat hutan tanaman. Honor dari perusahaan pemohon rkt selama survei ke lapangan. Besarnya Rp 1520 juta untuk semua anggota tim. Honor dari perusahaan untuk pertimbangan teknis sebesar Rp 85 juta untuk semua perusahaan yang pernah dibuat pertimbangan teknisnya. Khusus tahun 2006 honor sebesar Rp 25 juta. Sebelum survei dilakukan, Amin sudah tahu bahwa areal yang dimohonkan perusahaan berupa hutan alam. “Tahu dari peta yang terdapat pada lampiran buku usulan RKT,” katanya. Ia juga tahu izinnya untuk hutan tanaman. Honor dari perusahaan untuk pertimbangan teknis khusus tahun 2006 honor sebesar Rp 25 juta
Sandra Wibawa
Amin Budiadi
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak
Amrizal
Pejabat pengesah laporan hasil produksi (P2LHP) PT Triomas FDI
Kayu di lapangan kayu alam. Kayu disahkah berpedoman rkt. Pemeriksaan lapangan, perusahaan menyediakan uang transport. Rp 1 juta per bulan selama 3 tahun. Turun ke lapangan paling tidak 2 kali dalam sebulan.
Djamalis
P2LHP PT Uniseraya.
Irianto
(P2LHP) untuk CV Alam Lestari PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Siak
Kayu alam, rkt untuk hutan tanaman. Dapat honor dari perusahaan Rp 500 ribu sekali jalan, sebulan bisa dua kali, dinas berikan Rp 750 ribu per bulan. Kayu alam, tak sesuai izin berlaku berupa izin untuk hutan tanaman. Biaya pengesahan LHP diberikan perusahaan berupa transport Rp 500 ribu sekali turun. Di dalam pertimbangan teknis tidak disebutkan hutan alam tapi dari hasil laporannya jelas menunjukkan hutan alam. Pertimbangan teknis adalah salah satu pedoman Boy untuk mengesahkan rkt. Meski hutan alam, RKT PT Seraya
Abdul Haris
Bentangan Pra Putusan Boy4 of 8
Nasrul Wathon
Ahli bidang akutansi dan auditing sebagai PNS
Sumber Lestari tahun 2006 disahkan oleh Boy. Soal bayaran atas kerjanya, Abdul mengaku ia diberi uang oleh Agus Syamsir sebesar Rp 250-300 ribu setiap bulan. Dari hasil penghitungan 13 perusahaan kerugian negara di wilayah Pelalawan sebesar Rp355. 342. 369. 680, 33 dan untuk wilayah Siak Rp 164. 238. 349.722, 54. Yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan penebang kayu
Sumber: dok rct, dakwaan dan tuntutan Jaksa KPK
FAKTA: Kayu Alam Untuk Bahan Baku Bubur Kertas Proses pengesahan RKT (izin agar perusahaan dapat beroperasi) oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau didahului dengan pengajuan permohonan usulan RKT dari perusahaan pemilik areal. Melalui usulan tersebut, tim survei di daerah tempat perusahaan berlokasi melakukan survei lapangan untuk mengecek, di antaranya jenis kayu, kubikasi, volume kayu, apakah sesuai dengan usulan perusahaan atau tidak. Boy sebelum menerbitkan rkt sudah tahu bahwa urkt yang diajukan perusahaan berada di hutan alam. Meski tahu, Boy tetap menerbitkan rkt dan melanggar ketentuan soal hutan alam, bahwa rkt bukan untuk hutan alam, tapi hutan tanaman. Begitu juga sebaliknya, korporasi sedari awal juga tahu bahwa urkt yang mereka ajukan ke Boy adalah hutan alam, bukan hutan tanaman. Korporasi 1 2 3 4 5 6 7 8
PT Merbau Pelalawan Lestari PT Selaras Abadi Utama PT Uniseraya PT Rimba Mutiara Permai PT Mitra Taninusa Sejati PT Triomas FDI CV Alam Lestari PT Madukoro total
Th 2005 (HA)
2,015
2,015
RKT Pelalawan Th 2006 (HA) 2,185 1,437 6,000 4.595 2,750 2,155 600 4,832 24,554 26.569 Sumber: dok rct, dakwaan dan tuntutan
Korporasi PT Bina Daya Bintara PT Seraya Sumber Lestari PT Rimba Mandau Lestari PT National Timber and Forest Product TOTAL
RKT SIAK TH 2006 (Ha) 3482 3900 2856 1550 11.788 Bentangan Pra Putusan Boy5 of 8
total RKT Pelalawan dan Siak
38.357 ha Sumber: dok rct, dakwaan dan tuntutan
Saksi fakta di persidangan mengungkapkan kayu alam yang ditebang dijual ke RAPP untuk keperluan bubur kertas. Said Edi Direktur PT Persada Karya Sejati (PKS) yang melakukan kegiatan operasional di areal milik PT Madukoro, CV Alam Lestari dan PT Selaras Abadi Utama mengatakan bahwa hasil kayu alam perusahaan-perusahaan tersebut dijual ke PT RAPP. PT PKS sendiri saat awal pendiriannya tahun 2003 dipegang oleh Rosman selaku direktur. Rosman adalah Manager Forestry PT RAPP. Rosman digantikan oleh Said Edi pada tahun 2006. Menurut keterangan Budi Surlani staf dinas kehutanan Pelalawan, PT Madukoro didirikan atas permintaan Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan saat itu. PT Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri, PT Bhakti Praja Mulia, PT Mutiara Lestari, CV Alam Lestari milik keluarga Azmun Jaafar. Perusahaanperusahaan tersebut didirikan untuk mengurus izin hutan tanaman. Pada akhirnya perusahaanperusahaan ini berkasus karena menebang hutan alam. Setelah izin prinsip hutan tanaman terbit, perusahaan-perusahaan tersebut, kecuali PT Madukoro, langsung di take over oleh PT PKS. Perusahaan yang ditake over PT PKS, kata Budi Surlani, mendapat fee hingga Rp 3 miliar. Pemilik PT PKS saat itu adalah Rosman Manager Forestry PT RAPP. Budi Surlani di depan persidangan mengaku mengenal Rosman. Saat perusahaan-perusahaan tersebut hendak di take over, Budi bilang Azmun minta ia untuk menghubungi Rosman. Lim Wi Lin Direktur Keuangan PT RAPP turut memberikan keterangan di persidangan Burhanuddin Husin. Sebagai orang dalam di PT RAPP, ia mengakui PT RAPP melakukan kerjasama dengan PT PKS untuk menjalankan perusahaannya. PT RAPP juga pernah melakukan land clearing di lahan milik PT Selaras Abadi Utama, CV Alam Lestari, CV Tuah Negeri, PT Mutiara Lestari, dan PT Putri Lindung Bulan. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hubungan mitra kerjasama dengan PT PKS. PT RAPP bahkan pernah membayarkan PSDH dan DR untuk perusahaan-perusahaan tersebut dan hasil kayunya dibawa oleh PT RAPP. Perusahaan-perusahaan pun mendapat fee dari PT RAPP. “Alasan utama RAPP melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemegang izin tersebut, karena kekurangan pasokan kayu untuk bubur kertas. Ditebang kayu alam untuk ditanam kayu akasia. Hasilnya dijual ke RAPP untuk diolah menjadi kertas,” kata Lim Wi Lin, Direktur Keuangan PT RAPP. Keterlibatan PT RAPP diungkapkan pula oleh Soenarijo Direktur PT National Timber and Forest Product di depan persidangan. Ia katakan perusahaannya dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Lestari Jaya anak perusahaan PT RAPP. Direktur PT Cahaya Mas Lestari Jaya adalah Rosman, Manager Forestry PT RAPP. Baik Lim Wi Lin maupun Soenarijo sama-sama mengungkapkan bahwa PT RAPP membayar sejumlah fee ke perusahaan atas kayu alam yang dibeli. Misal PT Mitra Tani Nusa Sejati, kata Lim Wi Lin, mendapat fee sebesar Rp 21 miiar dari land clearing hutan alam tersebut. Soenarijo Direktur PT National Timber
Bentangan Pra Putusan Boy6 of 8
and Forest Product juga mendapat fee Rp 700-800 juta dari PT Cahaya Mas Lestari Jaya, anak perusahaan PT RAPP. Atas perbuatan melawan hukum karena menerbitkan RKT yang menyalahi ketentuan, negara dirugikan ratusan miliar rupiah. Nasrul Wathon, saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan besarnya kerugian negara di persidangan Burhanuddin Husin. Metoda dalam menghitung kerugian negara, kata Nasrul, volume kayu dikalikan harga standar kayu dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, kemudian dikurangkan dengan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Perbuatan Burhanuddin mengesahkan RKT, menurut Nasrul Wathon, telah memperkaya sejumlah perusahaan. PT Mitra Tani Nusa Sejati sejumlah Rp 69 miliar, PT Selaras Abadi Utama sejumlah Rp 23 miliar, CV ALam Lestari sejumlah Rp 14 miliar, PT Merbau Pelalawan Lestari sejumlah Rp 32 miliar, PT Uniseraya sejumlah Rp 18 miliar, PT Rimba Mutiara Permai sejumlah Rp 46 miliar, PT Triomas FDI sejumlah Rp 22 miliar, PT Madukoro sejumlah 128 miliar, PT Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp 34 miliar, PT Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp 10 miliar, PT Bina Daya Bintara sejumlah Rp 66 miliar, PT National Timber and Forest Product sejumlah Rp 52 miliar. Total kerugian negara yang ditimbulkan senilai Rp 519 miliar lebih, di Pelalawan senilai Rp 355 miliar dan di Siak senilai Rp 164 miliar. Saksi fakta di persidangan mengungkapkan mereka mendapat sejumlah bayaran atas kerja mereka. Seperti pengakuan Andry Yama Putra Direktur PT Madukoro. Ia diberikan uang Rp 200 juta oleh Budi Surlani, staf Dinas Kehutanan Pelalawan yang juga orang dekat Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan saat itu. Uang tersebut diperoleh atas imbalannya membantu mendirikan PT Madukoro. Surakhmat tim survei PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Madukoro, PT Uniseraya, PT Selaras Abadi Utama mengatakan mendapat honor dari perusahaan tersebut sebesar Rp 400 ribu per hari. Wahyu Idris tim survei PT Rimba Mutiara Permai mendapat honor dari perusahaan senilai Rp 2,5-3,5 juta per orang. Sandra Wibawa tim survei PT Seraya Sumber Lestari katakan dapat honor dari perusahaan senilai Rp 15-20 juta untuk semua anggota tim survei. Amin Budiadi Kadishut Siak mengakui terima Rp 85 juta dari perusahaan yang pernah dibuat pertimbangan teknisnya. Edi Suriandi Kadishut Pelalawan juga mengatakan ada terima dana dari perusahaan pada proses pengesahan RKT. Para petugas P2LHP pun mendapat honor dari perusahaan atas kerja mereka di lapangan. Hal ini diakui oleh Fachrudin P2LHP PT Mitra Tani Nusa Sejati dan Selaras Abadi Utama, Tri Rahayu Widodo P2LHP PT Merbau Pelalawan Lestari, Amrizal P2LHP PT Triomas FDI, Djamalis P2LHP PT Uniseraya, Irianto P2LHP CV Alam Lestari, Andi Stevanus Aritonang P2LHP PT National Timber and Forest Product, Kusriantono P2LHP PT Rimba Mandau Lestari, Winarto P2LHP PT Seraya Sumber Lestari, Ajis P2LHP PT Bina Daya Bintara dan Balai Kayang Mandiri.
Bentangan Pra Putusan Boy7 of 8
Uang yang diterima dari keterangan mereka tidak sama jumlahnya. Amrizal katakan ia mendapat uang transport Rp 1 juta per bulan selama 3 tahun dari PT Triomas FDI. Djamalis katakan dapat honor Rp 500 ribu sekali turun ke lapangan dari PT Uniseraya. Irianto katakan dapat honor Rp 500 ribu sekali turun ke lapangan dari CV Alam Lestari. Abdul Haris KCDK Siak mengaku terima uang dari Agus Syamsir, staf Dishut Siak senilai Ro 250-300 ribu per bulan. Uang tersebut diterimanya selama 2 tahun. Sebagai KCDK, Abdul Haris bertugas mengesahkan PSDH dan DR yang dibayarkan perusahaan.
KESIMPULAN Perbuatan Burhanuddin Husin mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) terhadap 12 perusahaan yang berlokasi di Siak dan Pelalawan telah melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. RKT yang disahkannya berada pada areal hutan alam, padahal izinnya untuk hutan tanaman. Total 38.357 ha, hutan alam yang telah hilang akibat perbuatan terdakwa. Perbuatan melawan hukum ini juga dilakukan secara bersama-sama. Ia melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten Siak dan Pelalawan, mulai dari tim survei di lapangan (keterangan 6 orang), petugas P2LHP (keterangan 11 orang), KCDK (keterangan 5 orang) hingga kepala dinasnya (keterangan 2 orang Kadis Kabupaten). Dinas Kehutanan Propinsi Riau pun turut terlibat melalui keterangan saksi Fadrizal Labay, Frederik Suli dan Purnama Irwansyah. Keterlibatan korporasi juga terbukti melalui keterangan para direkturnya (8 orang direktur perusahaan). Keterlibatan korporasi mengarah ke perusahaan raksasa RAPP milik Sukanto Tanoto. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama ini, negara dirugikan hingga Rp 519 miliar rupiah (keterangan saksi ahli Nasrul Wathon).
REKOMENDASI 1. Agar Majelis Hakim memvonis terdakwa Boy 10 tahun pen jara, karena akibat perbuatannya Negara telah kehilangan setengah triliun lebih. 2. KPK tidak hanya berkutat pada Bupati dan Kepala Dinas. Berdasarkan fakta persidangan, korporasilah yang jadi actor intelektual atau pelaku utama. 3. Kepada KPK agar mengusut lebih jauh keterlibatan Rosman eks GM Forestry PT RAPP, karena keterlibatan Rosman adalah bukti kuat kejahatan korporasi. 4. Kepada KPK segera menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal karena telah menerbitkan rkt tahun 2004 yang bukan kewenangannya dan indikasi keterlibatan MS Kaban serta mengusut tuntas keterlibatan korporasi melalui para direkturnya.
Pembentang, Yofika Pratiwi, SH Puput Jumantirawan Lovina
Bentangan Pra Putusan Boy8 of 8
