Boks 1. Peningkatan Peran Bank Indonesia Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM dan Pemetaan Sektor Ekonomi dan Pemberdayaan Sektor Riil.
Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi daerah serta memperkuat struktur ekonomi nasional bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, juga untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia Jambi kembali melakukan dan meningkatkan peran sebagai katalisator dalam memfasilitasi dan mengoptimalkan koordinasi antar instansi terkait di daerah melalui pembentukan TFPPED tahun 2008, yang beranggotakan stakeholders ataupun pihak/instansi terkait. Kegiatan TFPPED tahun 2008 merupakan tindaklanjut dari kegiatan TFPPED tahun sebelumnya (2007), yaitu sebagai sarana fasilitasi BI dalam berperan aktif mengakselerasi pemberdayaan ekonomi daerah dan laju pertumbuhan ekonomi daerah
melalui
optimalisasi
hasil-hasil
kajian,
program-program
dan/atau
kesepakatan-kesepakatan di sektor riil yang masih terkendala namun berpotensi diimplementasikan, serta melalui pemikiran-pemikiran berupa solusi konkrit terhadap berbagai permasalahan yang menghambat percepatan pertumbuhan sektor riil khususnya pada sub-sektor perkebunan karet dan kelapa sawit. Kegiatan TFPPED tahun 2008 masih berfokus pada tujuan untuk akselerasi pemberdayaan ekonomi daerah melalui realisasi pembiayaan perbankan dengan Kredit Pengembangan Energi Nabati-Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan kredit komersial lainnya dalam rangka perluasan areal kebun dan peremajaan tanaman komoditi sub-sektor perkebunan tersebut. Target output atau keluaran utama dari TFPPED tahun 2008 ini adalah : 1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam rangka percepatan pemberdayaan ekonomi daerah, khususnya pada subsektor perkebunan. 2. Realisasi percepatan sertifikasi lahan perkebunan rakyat. 3. Rekomendasi pola kemitraan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan pola manajemen
pengelolaan
kebun
yang
mudah
diterapkan
dan
saling
menguntungkan perusahaan dan petani. 4. Penyaluran kredit perbankan dalam rangka perluasan areal perkebunan dan peremajaan tanaman perkebunan. 5. Memfasilitasi rendahnya daya tawar petani dalam memasarkan hasil produksi kebunnya (komoditi karet atau lainnya) melalui Kerjasama Kemitraan Pemasaran Bokar (pengembangan dari pilot project di Kabupaten Batang Hari tahun 2007) ataupun dengan bentuk yang lain.
Kegiatan TFPPED tahun 2008 akan dilaksanakan dalam bentuk : 1. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara stakeholders guna mensinergikan dan mengoptimalkan peran masing-masing pihak yang terkait. 2. Merumuskan langkah-langkah konkrit terhadap solusi bagi permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam percepatan implementasi pengembangan sub-sektor perkebunan di Provinsi Jambi, khususnya karet dan kelapa sawit 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi langkah-langkah konkrit dalam upaya percepatan implementasi pengembangan sub-sektor perkebunan komoditi kelapa sawit dan karet. Sementara sampai dengan Triwulan I/2008, terdapat beberapa perkembangan dari hasil TFPPED Tahun 2007, diantaranya yaitu : •
Dari jumlah petani yang telah ditetapkan melalui SK Bupati pada tahun 2007, jumlah kredit yang baru direalisasikan untuk skim kredit (KPEN-RP non kemitraan) adalah sebesar Rp 3,9 Miliar untuk 112 KK petani dengan areal seluas 211 hektar di Kabupaten Merangin. Sementara di Kabupaten Sarolangun terdapat permohonan yang sedang diproses untuk akad kredit dengan jumlah petani 64 KK dan areal seluas 103 hektar dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 2,045 Miliar.
•
Perkembangan penyaluran kredit perbankan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Jambi sampai dengan 31 Maret 2008 sebagai berikut : Penandatanganan MoU dan SPK kredit perkebunan tanggal 18 Juni 2007: 2 (dua) SPK
: Rp
95.827.390.722,00
16 (enam belas) MoU
: RP 2.259.031.115.461,00
Total
: Rp 2.354.858.506.183,00
Telah mengalami perkembangan menjadi: 10 (sepuluh) SPK
: Rp 199.471.390.722,00
8 (delapan) MoU
: Rp 2.155.387.115.461,00
Total
: Rp 2.354.858.506.183,00
Kredit sub-sektor perkebunan terbaru: Komoditi Kelapa Sawit
: Rp
82.330.750.000
Komoditi Karet
: Rp
3.911.729.000
Total
: Rp
86.242.479.000
Perkembangan total kredit sub-sektor perkebunan: Penadatanganan SPK & Mou 18 Juni 2007
: Rp
199.471.389.703
Kredit sub-sektor perkebunan terbaru
: Rp
86.242.479.000
Total
: Rp
285.713.868.703
Sehingga total perkembangan kredit sampai dengan 31 Maret 2008, bila dikategorikan berdasarkan jenis kredit dan komoditi perkebunan adalah: Total perkembangan kredit berdasarkan Jenis Kredit: KPEN-RP
: Rp
99.739.118.703
Komersil
: Rp
185.974.750.000
Total
: Rp
285.713.868.703
Total perkembangan kredit berdasarkan Komoditi Perkebunan: Kelapa Sawit
: Rp
281.802.139.703
Karet
: Rp
3.911.729.000
Total
: Rp
285.713.868.703
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TFPPED 1. Rapat Pembahasan Rencana Kerja Calon Konsultan TFPPED Tahun 2008 Pertemuan ini dilaksanakan untuk mengetahui program kerja yang direncanakan oleh calon konsultan TFPPED Tahun 2008. 2. Rapat pembahasan rancangan SK Gubernur Jambi tentang pembentukan TFPPED Tahun 2008 Rapat ini pada intinya bertujuan untuk membahas susunan kepengurusan dan anggota TFPPED tahun 2008. Adapun susunan pengurus dan anggota yang disepakati sebagian besar sama dengan TFPPED tahun 2007, namun terdapat sedikit perubahan, yaitu: •
Penambahan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi sebagai Ketua III TFPPED Prov. Jambi tahun 2008.
•
Penambahan Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Prov. Jambi, Kepala Bagian Pertaninan dan Kehutanan Biro Ekbang Setda Prov. Jambi, dan Pemimpin Cabang BRI se-Provinsi Jambi selain BRI cabang Sungai Penuh sebagai Anggota TFPPED Prov. Jambi tahun 2008.
•
Tidak mengikutsertakan kembali Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
3. Workshop : “Evaluasi Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi
Jambi Tahun 2007”
Workshop ini dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2008 di Ruang Mayang Mangurai Kantor Bappeda Provinsi Jambi. Hasil evaluasi yang diperoleh antara lain: -
Realisasi pencairan kredit KPEN-RP untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Jambi pada tahun 2007 masih sangat rendah.
-
Rendahnya realisasi KPEN-RP khusus untuk perkebunan karet disebabkan sebagian besar lahan yang diajukan belum bersertifikasi atau belum mendapatkan surat keterangan (covernote) dari BPN.
-
Petani belum mampu mencari dana talangan untuk biaya sertifikasi, sedangkan dari instansi terkait belum dianggarkan biaya sertifikasi lahan
petani, baik berupa bantuan atau pinjaman pendahuluan menjelang pencairan kredit. -
Terkait proses kemitraan antara petani dan perusahaan mitra, masih terdapat perbedaan persepsi antara petani dan perusahaan mitra dalam penerapan pola
pengembangan
dan
pengelolaan
kebun
satu
tangan
(single
management). -
Belum terdapat pedoman teknis dalam pelaksanaan pola kemitraan yang dikeluarkan pemerintah.
-
Proses pengajuan KPEN-RP yang dirasa cukup rumit dan perbedaan bunga antara skim KPEN-RP dengan kredit komersial yang dinilai sangat kecil membuat perusahaan cenderung menggunakan kredit komersial.
Adapun langkah direkomendasikan dari workshop tersebut adalah: -
Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan menyebar kepada petani dan kelompok tani/koperasi di setiap kabupaten agar petani sebagai calon peserta benar-benar memahami tentang pembiayaan perbankan, prosedur dan persyaratan kredit.
-
Perlu dilakukan suatu kajian mengenai pola kemitraan maupun model manajemen kebun baik dari aspek sosial, teknis, maupun ekonomi.
4. Pertemuan Koordinasi : “Percepatan Realisasi Program Revitalisasi Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2008” Kesimpulan yang diperoleh dari pertemuan ini yaitu : -
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mentargetkan perluasan dan peremajaan perkebunan karet di Provinsi Jambi dengan memanfaatkan kredit program KPEN-RP untuk tahun 2008 seluas 3.000 hektar. Dalam hal ini setiap kabupaten diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk menetapkan target perluasan dan peremajaan perkebunan karet di masing-masing kabupaten yang akan dibiayai dengan kredit program KPEN-RP tahun 2008, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kabupaten.
-
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah menganggarkan dana sebesar Rp75.000 per hektar atau total dana sebesar Rp225.000.000,- untuk areal 3.000 hektar dalam rangka memfasilitasi kegiatan verifikasi ulang Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) untuk petani/lahan peserta kredit program KPENRP yang telah memenuhi persyaratan proses setifikasi lahan dan administrasi bank untuk akad kredit, yang pelaksanaannya akan dilakukan bersama oleh Tim Kabupaten.
-
”Cover Note” telah disepakati untuk ditiadakan, karena istilah tersebut tidak ada dalam tatanan hukum agraria. Selanjutnya ”Cover Note” diganti dengan nama “Surat Keterangan”, dimana isi pokok surat tersebut berbunyi, ”.....sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini, bidang tanah yang tersebut dalam surat ini bebas dari silang sengketa dan permasalahan
kepemilikan lainnya dan sedang dalam proses pembuatan sertifikat di BPN........”. -
Pemerintah Kabupaten Bungo bersedia untuk membiayai pembuatan sertifikat lahan petani peserta Revitalisasi Perkebunan, dimana sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Kabupaten Bungo, yang diwakili Kabid Perkebunan Dinas Hutbun Bungo, Pemerintah Kabupaten Bungo akan mengajukan rancangan anggaran biaya pembuatan sertifikat lahan petani peserta Revitalisasi Perkebunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Tahun 2008 sebesar Rp 2 Juta per bidang (termasuk BPHTB dan pajak lain yang mungkin timbul). Sedangkan untuk kabupaten lainnya (Muara Jambi, Batang Hari, Merangin, Sarolangun, Tebo, Tanjab Barat, dan Tanjab Timur) belum ada kesepakatan ataupun ketetapan mengenai langkah Pemerintah Kabupaten dan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten setempat dalam hal pembiayaan pembuatan sertifikat lahan petani. Untuk itu selanjutnya kabupatenkabupaten tersebut akan segera menetapkan angka estimasi biaya sertifikat yang akan dibahas oleh Pemerintah Kabupaten dengan Kantor Pertanahan Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002, dimana satuan biaya pembuatan sertifikat lahan akan bervariasi untuk setiap daerah sesuai dengan situasi dan kondisi lahan tersebut.
-
Biaya pembuatan sertifikat yang dianggarkan dalam plafond kredit KPEN-RP sebesar Rp 1.200.000,- belum dapat diberlakukan sebelum ditetapkannya estimasi satuan biaya oleh masing-masing kabupaten. Estimasi satuan biaya pembuatan sertifikat tersebut akan bervariasi sesuai dengan situasi/kondisi lahan, Nilai Perolehan Tanah (NPT), Upah Mnimum Regional (UMR), dan kewajiban membayar biaya pemasukan kepada negara dan daerah di masingmasing kabupaten, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang berlaku. Namun demikian, BPN/Kantor Pertanahan memberikan penawaran solusi, dimana BPN/Kantor Pertanahan akan segera menetapkan estimasi satuan biaya proses sertifikasi lahan, dengan catatan seandainya terjadi perbedaan antara biaya estimasi dengan biaya dalam plafond kredit, dimana ternyata setelah proses sertifikasi lahan berlangsung diperoleh biaya estimasi lebih rendah dari biaya plafond kredit, maka BPN/Kantor Pertanahan akan mengembalikan kelebihan anggaran biaya tersebut. Sebaliknya apabila ternyata biaya proses sertifikasi lahan lebih tinggi dari biaya plafond kredit, maka pemerintah harus mengupayakan biaya tambahan untuk selisih estimasi biaya tersebut.
-
Ada 2 (dua) opsi yang coba ditawarkan oleh Asiten II Provinsi Jambi berdasarkan usulan peserta pertemuan sebagai solusi dalam penetapan angka estimasi biaya pembuatan sertifikat lahan petani peserta Revitalisasi Perkebunan pada masing-masing kabupaten. Pertama, BPN akan melakukan
perhitungan estimasi biaya sertifikasi lahan secara vertikal dalam internal BPN. Kedua, yaitu dengan melakukan koordinasi antara BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Disbun Kabupaten, dan BRI setempat (Tim Kabupaten). -
Selanjutnya, besaran hasil estimasi biaya sertifikat lahan petani peserta Revitalisasi Perkebunan yang telah diperoleh baik berdasarkan perhitungan dari internal BPN/Kantor Pertanahan maupun berdasarkan koordinasi masingmasing Tim Kabupaten akan disampaikan kepada Kanwil BPN Provinsi Jambi dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pertemuan ini berlangsung.
5. Penandatanganan
Surat
Keputusan
Gubernur
Jambi
tentang
Pembentukan TFPPED Provinsi Jambi Tahun 2008 Pembentukan TFPPED Provinsi Jambi tahun 2008 telah disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 120/Kep.Gub/B.EKBANG/2008 tanggal 16 April 2008, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Anggaran yang telah digunakan sampai dengan tanggal 21 April 2008 adalah sebesar
Rp11.656.800,-
dari
total
anggaran
yang
direncanakan
sebesar
Rp181.776.000,- (6,41%). Isu Strategis Ada beberapa isu strategis yang merupakan peluang dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet di Provinsi Jambi yang saat ini dipandang perlu untuk terus diperhatikan agar output yang diharapkan dari TFPPED dapat direalisasikan secara optimal, yaitu : 1.
Melaksanakan
workshop:
Evaluasi
Pelaksanaan
Program
Revitalisasi
Perkebunan Provinsi Jambi tahun 2007. 2.
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bekerjasama dengan Bank Indonesia merencanakan pelaksanaan workshop di beberapa kabupaten di provinsi Jambi dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi mengenai Program Revitalisasi Perkebunan dalam rangka meningkatkan hasil yang dicapai dari program tersebut pada tahun 2008.
3.
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi memberikan bantuan dana operasional kepada BPN untuk verifikasi lahan pra-sertifikat.
4.
Dinas Perkebunan Provinsi menetapkan luasan lahan di tiap-tiap kabupaten yang ditargetkan dapat dikembangkan melalui skim kredit KPEN-RP.
5.
Dinas
Perkebunan
Pendamping Program
Provinsi
Jambi
telah
menambah
jumlah
Tenaga
Revitalisasi Perkebunan sebanyak 6 orang, sehingga
jumlah total tenaga pendamping menjadi 12 orang.
6.
Badan Pertanahan Nasional akan melakukan perhitungan estimasi besaran biaya untuk sertifikasi lahan perkebunan karet sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002.
7.
Terkait dengan biaya sertifikasi lahan, telah ada Pemerintah Kabupaten yang merencanakan akan membiayai biaya sertifikasi lahan petani karet peserta Revitalisasi Perkebunan.
8.
Bank pelaksana KPEN-RP, khususnya untuk komoditi karet, bersedia memberikan kredit dengan syarat adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa sampai dengan dikeluarkannya surat tersebut lahan berada di luar kawasan dan bebas dari silang sengketa.
Kendala a. Pengembangan Perkebunan Karet 1. Sebagian besar stakeholder, khususnya dari instansi pemerintah, memiliki kendala dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang dirasa sangat kurang memadai. Hal ini dikarenakan jumlah peserta Calon Petani-Calon Lahan untuk Program Revitalisasi Perkebunan Karet yang mengajukan permohonan tidak sebanding dengan petugas yang menangani di masing-masing instansi. Dinas Perkebunan terkendala dengan minimnya Petugas Penyuluh Lapangan, BPN terkendala dengan Petugas Juru Ukur, dan bank pelaksana kekurangan Petugas Analis Kredit. 2. Besaran biaya pembuatan sertifikat sangat bervariasi dan berbeda-beda di masingmasing kabupaten. Besaran biaya tersebut dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2002 dengan indikator perhitungan yang diantaranya adalah Upah Minimum Provinsi. Sementara Indikator lain yang mengakibatkan perbedaan biaya, yaitu struktur medan dari lahan (ringan, sedang atau berat), biaya transportasi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan masing-masing kabupaten terkait Undang-Undang Otonomi Daerah yang berlaku. b. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit 1. Potensi pengembangan perkebunan sebagian besar telah dikuasai masyarakat baik secara legal maupun ilegal pada areal yang terpencar-pencar, dan belum terorganisir dalam suatu bentuk kelembagaan yang kuat. 2. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami tentang pembiayaan perbankan, prosedur, dan persyaratan kredit Program Revitalisasi Perkebunan. 3. Terkait proses kemitraan antara petani dan perusahaan mitra, masih terdapat perbedaan
persepsi
antara
petani
dan
perusahaan
mitra
tentang
pola
pengembangan dan pengelolaan kebun satu tangan (single management), dimana belum ada kesepakatan antara petani dan perusahaan mitra tentang pola pengembangan dan pengelolaan kebun yang dianggap saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.
4. Proses pengajuan KPEN-RP yang dirasa cukup rumit dan selisih perbedaan bunga antara skim KPEN-RP dengan kredit komersial yang dinilai sangat kecil membuat perusahaan cenderung untuk menggunakan kredit komersial. Rencana Kegiatan Memasuki triwulan II tahun 2008, Tim Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah Kantor Bank Indonesia Jambi merencanakan kegiatan sebagai berikut : 1. Melaksanakan Rapat Perdana TFPPED tahun 2008 dengan pokok pembahasan utama yaitu sosialisasi program kerja TFPPED tahun 2008. Selain itu, akan dibahas juga mengenai rencana pelaksanaan launching TFPPED Tahun 2008. 2. Perencanaan pelaksanaan workshop Program Revitalisasi Perkebunan di tingkat kabupaten bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 3. Pelaksanaan workshop Program Revitalisasi Perkebunan di tingkat kabupaten bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 4. Pengumpulan
data
dan
informasi
mengenai
profil
kegiatan
sub-sektor
perkebunan untuk difasilitasi, yaitu diantaranya adalah fasilitasi kajian pola kemitraan
pengembangan
pemasaran
Bahan
Olahan
perkebunan Karet
kelapa
(BOKAR),
sawit,
dan
fasilitasi
kegiatan
kerjasama
lainnya
yang
dimungkinkan untuk difasilitasi. REKOMENDASI Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Taskforce selama tahun 2007, dapat dirangkum beberapa rekomendasi dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang menjadi kendala implementasi Program Revitalisasi Perkebunan, yaitu : 1. Potensi Lahan a. Perlu penyusunan rencana jangka panjang yang jelas dalam bentuk blue print tentang rencana pembangunan perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan. b. Perlu monitoring dan evaluasi tentang implementasi pemanfaatan lahan pada perusahaan yang telah memperoleh izin lokasi, sehingga diperoleh data luas potensi lahan yang bisa dikembangkan dan tertuang di dalam peta peruntukan lahan. c. Meningkatkan pelaksanaan program sertifikasi lahan petani dan peninjauan kembali penetapan biaya sertifikasi sesuai dengan keadaan lapangan. d. Masih perlu lebih efektif lagi mengadakan kegiatan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang prosedur administrasi perbankan.
2. Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet a. Kelapa Sawit •
Perlu
dilakukan
pengkajian
secara
rinci
mengenai
pola
kemitraan
pengembangan kelapa sawit yang saling menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan. •
Dalam pengelolaan satu atap (single management), kedudukan kelembagaan petani harus jelas, dengan kata lain, harus memiliki hak suara dalam penyelesaian permasalahan.
•
Perlu adanya kajian mengenai kemungkinan petani mendapat bagian keuntungan dari PKS, karena kapsitas olah pabrik dipasok dari produksi TBS petani.
b. Karet •
Perlu adanya upaya BPN daerah untuk menambah jumlah tenaga (aparat) yang kompeten agar dapat melayani permintaan sertifikasi khususnya dalam rangka mendukung program revitaliasi perkebunan, khususnya perkebunan karet rakyat di Provinsi Jambi.
•
Diharapkan agar Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dapat segera menyampaikan permohonan petani yang sudah mempunyai sertifikat lahan atau yang memiliki agunan lain ke BRI.
3. Fasilitasi Kerjasama Pemasaran Bokar dengan Pola Kemitraan •
Kemitraan
dalam
pemasaran
bokar
antara
petani
melalui
kelompok
tani/koperasi dengan industri crumb rubber perlu terus difasilitasi untuk kelompok tani/koperasi petani lainnya, baik dalam Kabupaten Batanghari maupun kabupaten lainnya. •
Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kemitraan ini masih tetap diperlukan terutama dukungan modal usaha, pendampingan, pelatihan dan pengawasan.
•
Kemitraan dalam pemasaran ini diharapkan dapat pula dilaksanakan pada komoditi-komoditi pertanian unggulan lainnya di Provinsi Jambi.
