Denada
JADI DUTA WISATA BAHARI
K
egemaran menyelam atau diving dari tahun 1996 ternyata membawa berkah bagi Denada. Belum lama ini penyanyi rap yang lebih suka dangdut tersebut diangkat menjadi duta wisata bahari oleh pemerintah Berau, Kalimantan Timur. Pengangkatan itu memang tidak terduga. Denada mengaku kaget saat menerima title duta. “Ya, nggak sangka aja. Walau aku sudah menyelam belasan tahun tapi baru sekarang dapatnya dan tugasku sekarang menyampaikan informasi mengenai wisata bawah laut Berau yang tidak kalah cantiknya dengan perairan lain di wilayah Indonesia lain bahkan di dunia,” ujarnya tadi malam, di Pasific Place. Selain itu, lanjutnya, perairan Berau dengan pemandangan luas telah menjadi daerah yang terlindungi sehingga masih belum terjamah tangantangan jahil. Malahan menjadi salah satu pendaratan bagi penyu yang akan bertelur. “Pantainya termasuk yang terbesar di Asia untuk penyu bertelur dan ini patut dijaga. Bahkan mendatangkan devisa dari sisi turis,” katanya lagi. Tak hanya itu, ucap Denada, di salah satu pulau masih terdapat danau air payau yang berisi ubur-ubur yang tak menyengat. “Aku menyelam dan berenang di sana. Anehnya nggak menyengat seperti ubur-ubur yang hidup di laut,” ujarnya geleng-geleng. (Rechan)
Terbit setiap hari SENIN Harga Rp.5.000 luar Pulau Jawa tambah ongkos kirim
PENERBIT BINA INTERAKSI EKONOMI PERS Redaksi : Jl. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595, Fax: 021-46828595, Kode Pos 13960 Jakarta Timur. Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3 NPWP : 01.917.755.9-407-000 KODE SERI FAKTUR PAJAK : EFCXV - 407 . E-mail
[email protected]
SK/MENPEN/1496/SIUPP/Jakarta 22 JULI 1999 No. 190 Th X Senin 23 Nov - 6 Des 2009
Imigrasi Deportasi Aktivis Greenpeace dan Jurnalis
Trans, Asampulau : Kegiatan galian C seluas 3 hektar yang berlokasi di Jorong Sikayan Paku, Nagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman didemo masyarakat setempat. Kegiatan tersebut dinilai telah merusak lingkungan, tapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya secara langsung.
K
egiatan Galian C itu beroperasi selama sebulan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 545/03/KEP/BPP2009 tentang Pemberian Izin SIPD (Izin Isidentil Pembuatan Tanggul Bencana Alam dan Pembuatan Bendungan) kepada H. Baidir, tanggal 24 September 2009. Dalam keputusan tersebut terlihat
bahwa pertimbangan utama Bupati Padang Pariaman, dalam hal ini H Muslim Kasim, adalah pajak Galian Golongan C merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dikelola secara baik dalam memanfaatkan izin pertambangannya. Bupati menegaskan, kepada pemegang izin (SIPD) diwajibkan untuk membayar luran tetap eksploitasi sebesar Rp.
150.000,- per Ha per tahun; Membayar Pajak Bahan Galian Golongan C sebesar Rp. 6.000,- /meter. Bupati Padang Pariaman cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Pariaman juga memutuskan bahwa kegiatan usaha pertambangan insidentil harus dilakukan dalam rangka Bersambung hal 7 ...
Penghijauan Kota Rp 120 Miliar Belum Terealisasi Trans, Jakarta: Pembebasan Lahan Penghijau Kota seluas 148.563 m2 Tahun Anggaran 2009 sebesar 120 Miliar, di Kampung Pisang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan peruntukan penghijauan, tidak direalisasikan hingga saat ini. Padahal, batas waktu pelaksanaannya hanya sampai tanggal 2 Desember 2009. Tidak direalisasikannya pembebasan lahan untuk penghijauan kota itu kini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan, muncul indikasi bahwa Dinas Pertamanan DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan survei ke lapangan. “Bagaimana pertanggungjawaban Eko Nugraha selaku Pimro terhadap SK Gubernur DKI Jakarta yang telah dikeluarkan oleh Gubernur? Pasalnya, anggaran tahun 2009 sudah disediakan untuk pembebasan lahan itu, namun tidak dimanfaatkan,” ujar sumber Koran Trans di lingkungan Dinas pertaman DKI Jakarta, belum lama ini. Berdasarkan hasil infestigasi di lapangan, lokasi yang terkena proyek pembebasan lahan itu, antara lain milik Endang Wijaya (Depkeu-sitaan), PT Propin-
Bersambung hal 7 ...
Juru Sita PA Cikarang Bebani Tergugat
SK Galian C Nomor: 545/03/KEP/BPP-2009 tentang Pemberian Izin SIPD (Izin Isidentil) kepada H. Baidir perlu dipertanyakan. Aktivitas galian golongan C, tetapi yang digali adalah batu-batu besar. Uang yang diterima nagari atau korong hanya Rp 2.000,per mobil. Akibat galian C kelestarian lingkungan nagari Asampulau terancam punah. foto trans: daniel
Bersambung hal 7 ...
Kepala Kantor Pos Jakarta Titipkan Uang Untuk Usaha
Dirut PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana. Foto, doc
Trans, Jakarta : Pegawai PT Pos Indoesia diduga menggunakan dana perusahaan untuk kegiatan bisnis pribadi. Kini dana yang dititipkan se-
bagai modal usaha ini, terancam macet. Kasus ini, mengemuka ketika, Mar dengan status Kepala Kantor PT Pos Indonesia di Jakarta, menunjuk seorang Purnawirawan TNI-AD untuk mengurus pengembalian uang yang dia titipkan untuk modal usaha kepada seorang pengusaha, MSB. Seperti data yang diperoleh Koran Trans, Mar menyerahkan dana sebesar Rp.200 Juta kepada MSB. Sesuai kwitansi penerimaan uang tertanggal 22 Oktober 2008, dana itu disebut sebagai titipan usaha. Bersambung hal 7 ...
PT Jasa Marga (Persero) Tbk:
Tidak Benar Karyawan Ajukan Kredit Kepemilikan Saham Trans, Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk membantah telah melakukan kerjasama dengan pihak bank untuk memberikan kredit secara langsung kepada karyawannya. Sebelumnya beredar kabar perusahaan pengelola jalan tol itu, melakukan kerja sama dengan Bank Jabar Banten Cabang Bekasi, untuk pemberian kredit kepada karyawannya. Kepala Cabang Jakarta-Cikampek PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Ir. Robert Sitorus mengatakan, tidak Bersambung hal 7 ...
CV Indah Kontruksi laksanakan Proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi. foto: doc edi
Bekasi, Trans : Pengangkatan sita jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Agama (PA) Cikarang No.379/Pdt.G/2009/PA. Ckr yang dibacakan Kamis, 08 Oktober 2009, hingga kini, belum dilaksanakan karena juru sita membebankan biaya pengangkatan kepada tergugat selaku pihak yang menang perkara. Ketika Koran Trans melakukan konfirmasi, Rabu (18/11) Pansek PA Cikarang, Drs. Sumardi. S.ag membenarkan, pihaknya membebankan biaya pengangkatan sita jaminan kepada tergugat selaku pihak yang menang perkara atau pengangkat. “Ketentuan ini diatur undang-undang,” ujarnya. Menanggapi hal ini Firdaus, SH penasehat hukum Badrudin bin H Sanim kepada Koran Trans mengatakan, tidak ada ketentuan yang mengatur soal biaya pengangkatan sita jaminan dibebankan kepada tergugat. Ia juga menyatakan penolakannya, atas biaya pengangkatan sita jaminan yang diminta juru sita PA Cikarang, juga karena putusan yang dibacakan Ketua majelis hakim, Drs. Hasan Basri, SH. MH, beberapa waktu lalu, majelis hakim memerintahkan jurusita/ panitera untuk melaksanakan pengangkatan sita jaminan. Menurutnya, atas perintah majelis hakim dalam putusan tersebut, juru sita/panitera berkewajiban melaksanakan pengangkatan sita jaminan tanpa harus membebani tergugat dengan keharusan mengajukan permohonan dan biaya. “Atas putusan majelis hakim yang memerintah Bersambung hal 7 ...
Halo Bung TRANS Kelangkaan Listrik Karena ...... Sekilas kegiatan pembangunan jalan tol PT Jasa Marga (Persero Tbk) Jakarta Cikampek. foto:doc
Proyek PLN, Sarang Korupsi Oknum Pejabat Trans, Jakarta: PLN padam dan rugi secara terus menerus. Itulah kondisi PLN yang hingga kini memonopoli listrik di negeri ini. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pun ikut gundah dibuatnya sekarang. Namun, oknum-oknum nakal di tubuh PLN, khususnya yang berhubungan dengan proyek, masih berkeliaran bagaikan hantu yang menggerogoti uang negara. Kejadian seperti itu terungkap di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), pada proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi
Trans, Palalawan : Imigrasi deportasi 15 warga negara asing, 13 di antaranya adalah aktivis Greenpeace dan dua lainnya adalah jurnalis. Pemulangan tersebut dilakukan oleh Imigrasi Riau dengan alasan warga negara asing tersebut tidak memiliki izin kegiatan dan peliputan di Riau. “Sebenarnya untuk wartawan bisa dengan visa kunjungan, tapi mereka sebelumnya harus ada izin dari departemen teknis yakni Depkominfo dan aparat terkait, karena tidak memiliki ijin maka mereka kita deportasi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, Jumanter Lubis, Selasa (17/11) di Pekanbaru. Kedua jurnalis asing yang didefortasi itu yakni Kum Kum jurnalis Hindustan Times, India dan jurnalis Italia Raimondo Bultrini dari El Expresso. Mereka berniat meliput kegiatan Greenpeace di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau. Jumanter mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan polisi, kedua jurnalis asing tersebut belum mengantongi surat tanda melapor di Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Namun, ia agak sulit menjelaskan dasar hukum mengenai alasan deportasi dua jurnalis tersebut. “Aturan itu tersebar ada di PP dan Keputusan Menteri, bukan tertera di Undang-Undang tentang Keimigrasian,” kata Jumanter. Sementara itu, Kepolisian Resor Pelalawan me-
tahun 2008 lalu. Secara keseluruhan total jumlah nilai pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 2.252.729.334,30, jika kemudian ditambah PPN 10 % (Rp 225.272.933,43), maka jumlah total nilainya sebesar Rp 2.478.002.267,73. Persoalan kemudian muncul, karena PT Sriwijaya Prima Makmur sebagai pemenang tender mensubkontrakkan proyek itu ke CV. Indah Konstruksi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.025.000.000,00. Meskipun demikian, proyek bronjong tersebut selesai dikerjakan dan tidak ada komplain dari pihak PT. PLN (Persero) Pembangkitan
Sumbagsel, termasuk direksi yang ditunjuk maupun pengawas lapangan yang ditugaskan. Praktik seperti itu sejatinya terjadi secara berulang-ulang. Sumber terpecaya Koran Trans mengungkap bahwa tahun anggaran 2005 ada proyek Pengerukan Kolam Tando PLTA Maninjau, dengan pagu proyek Rp 25.000/m3. Kemudian tahun 2009 dikeruk ulang lagi dengan nilai pagu Rp23.000/ m3. Artinya, nilai pagunya lebih murah Rp 3.000,Anehnya, di tahun 2005 kon Bersambung hal 7 ...
Ketua Fraksi FPKB DPR, Marwan Jakfar, mengatakan, kelangkaan listrik yang terjadi karena manajemen pemeliharaan dari PT PLN buruk.
Baca hal 4
Gempa Sumbar Telan Kerugian ...... Total kerugian materiil akibat gempa di Provinsi Sumbarpada diperkirakan mencapai Rp 21,58 triliun
Baca hal 10
Polda Banten Amankan Puluhan Imigran .... Setelah melakukan pengembangan dan penyelidikan aparat reskrim Polda Banten, berhasil mengamankan puluhan imigran asal Afganistan
Baca hal 14
WARTAWAN KORAN TRANSAKSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS LIPUTAN DILAPANGAN WAJIB BERPAKAIAN ATRIBUT KORAN TRANS, DIBEKALI IDENTITAS ID CARD. TUGAS LIPUTANNYA TERCANTUM PADA BOKS REDAKSI, DILUAR ITU REDAKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB. JIKA ANDA MERASA DIRUGIKAN LAPORKAN SEGERA KEPADA PIHAK KEPOLISIAN-RI TERDEKAT
KORAN TRANSAKSI THN 9
Pemilik Daun Ganja Divonis 1,6 Tahun Penjara Trans, Jakarta : Karena kedapatan memiliki daun ganja siap pakai, Boy Charles (33) yang tingggal di Jalan Bandar Raya No. 03 Rt. 005/006, Kelurahan Rawa Badak Selatan (RBS), Kecamatan Koja Jakarta Utara ini, akhirnya hanya bisa tertunduk malu saat majelis hakim menjatuhkan vonis selama 1 tahun 6 bulan penjara terhadap dirinya. Beginilah sejarah perjalanan hidup Boy Charles yang masih tergolong muda. Kasusnya terungkap saat Arif Hidayat dan Ekhlis Suhada yang merupakan anggota polisi Sektor Koja melakukan observasi di Jalan Beringin. Pada saat itu duga petugas itu melihat terdakwa sedang duduk sendirian di dekat parit (got). Merasa curiga, kedua anggota polisi itupun langsung mendekatinya. Tahu dirinya didatangi polisi, terdakwa Boy Charles langsung membuang kotak rokok merk Sampoerna A Mild, yang di dalamnya ternyata berisi 1 bungkus daun ganja. Namun usaha yang dilakukan oleh terdakwa itu, sia-sia karena kedua anggota polisi tersebut sudah melihatnya terlebih dahulu. Detik itu juga terdakwa bersama barang bukti (BB) dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Mabes Polri No. 163/KNF/ 2009 Tanggal 17 Juli 2009, menyimpulkan bahwa barang bukti (BB) yang berupa 1 amplop kecil berwarna cokelat yang berisi daun kering seberat 0,9561 gram yang dibungkus dalam kotak rokok merk Sampoerna A Mild itu adalah benar ganja. Ganja ini mengandung Tetra Hidro Cannabinol (THC) yang terdaftar dalam Gol. 1 No. Urut 8 dan 9 UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Saat disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yuana Nurshiyam SH MHum yang digantikan oleh JPU Shofia Marrisa SH mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Boy Charles melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terdakwa dituntut hukuman pidana selama 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Penasehat Hukum terdakwa, Abdul Sahroni SH, pada sidang yang dilaksanakan Kamis (5 November 2009) pukul 15.55 wib, meminta agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa Boy Charles, karena kliennya itu masih berusia muda, berterus terang dan mengakui semua kesalahannya. Selain itu, Boy Charles juga berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya. Boy Charles juga belum pernah ditahan,” tuturnya kepada majelis hakim. Hakim ketua Eko Supriyono SH MAP yang didampingi hakim anggota Purwanto SH MH dan Kamaruddin Simanjuntak SH setelah bermusyawarah akhirnya menjatuhkan vonis hukuman pidana terhadap terdakwa Boy Charles selama 1 tahun 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 3 juta, subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- serta menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. (Aston)
Terdakwa Pembeli Kabel Dengan ‘Cek Kosong’ Akui Keterangan Saksi Trans, Jakarta: Sidang lanjutan terhadap terdakwa Efendi Anto Wijaya terkait pembelian kabel sepanjang 2 juta meter dengan harga Rp. 22 miliar dari PT Sansol Nusantara Indonesia (SNI) mulai menunjukkan titik titik terang, setelah menghadirkan beberapa saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saksi Khong Bu-Khin yang bertugas sebagai Operasional di PT SNI mengungkapkan, terdakwa Efendi Anto Wijaya memesan kabel sebanyak 25 truk, namun dari pihak PT. Sansol Nusantara Indonesia (SNI) hanya mampu mengeluarkan kabel tersebut sebanyak 2 truk saja. Sedangkan Saksi Nita Narita mengatakan bahwa terdakwa Efendi Anto Wijaya datang langsung ke kantornya dari PT Andhika Karya, memesan kabel sepanjang 2 juta meter senilai Rp. 15 Miliar yang terdiri dari merek Power dan Instalasi, yang biasa dikirim (eksport) ke negara eropa. Nita Narita juga mengatakan pada hari Sabtu (03 Januari 2008), terdakwa Efendi Anto Wijaya pernah memberikan garansi atas nama Bank Mandiri senilai Rp. 22 Miliar, namun yang langsung dibayar hanya sebesar Rp. 500 juta. Saksi Ronald Subali yang mengaku kenal dengan terdakwa Efendi Anto Wijaya sebatas rekan bisnis saja, mengatakan bahwa terdakwa Efendi Anto Wijaya menunjukkan Surat Keterangan Bank (SKB) senilai Rp. 20 Miliar. Atas dasar itu, dia langsung mempertemukannya dengan Mr. Khim Jhong-Yhun. Setelah menunjukkan Surat Keterangan Bank (SKB) kepada Mr. Khim Jhong-Yhun, terdakwa Efendi Anto Wijaya langsung memesan kabel sebanyak 2 truk yang dibayar melalui cek atas nama Bank Mandiri sebesar Rp. 500 juta. Namun, saat sisa pembayaran hendak dicairkan, cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut ternyata
NO. 190. TH X
TRANS VONIS
HALAMAN 2
sudah kosong. Merasa dirugikan, pihak perusahaan PT SNI, akhirnya memanggil dan menghubunginya. Namun, terdakwa Efendi Anto Wijaya sama sekali tidak mau datang. Begitu mendengarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, terdakwa Efendi Anto Wijaya langsung menjawab, “Benar, Pak Hakim. Tapi cuma sedikit,” ucapnya. Pada sidang yang dilaksanakan Senin (17 November 2009) pukul 15.00 wib, Saksi Sofian bin Umar Mansyur mengatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa Efendi Anto Wijaya melalui saksi Ronald Subali. Saksi Sofian bin Umar Mansyur juga mengatakan untuk pembelian kabel sebanyak 2 truk itu, dia yakin karena terdakwa menunjukkan Surat Keterangan Bank (SKB) senilai Rp.20 Miliar. “Setelah cek atas nama Bank Mandiri senilai Rp. 500 juta diserahkan, kabel sebanyak 2 truk itu pun dikeluarkan,” tuturnya kepada majelis hakim. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Efendi Anto Wijaya telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 378 KUHP jo. pasal 55 KUHP ayat (1) tentang penipuan, yang diancam pidana selama 4 tahun penjara. Majelis hakim yang dipimpin oleh H Arifin SH MM yang didampingi hakim anggota Mawardi SH MH dan Hasby Junaidi Tholib SH MH mengatakan, untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang lainnya, sidang akan dilanjutkan kembali pada Selasa (24 November 2009) mendatang. (Aston)
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
KONSULTASI HUKUM PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI LEMBAGA BANTUAN HUKUM
LBH-PEPABRI Diasuh Oleh : Alam P Simamora, SH, MH (Direktur Eksekutif)
Alamat : DPP PEPABRI Jl. Diponegoro No. 53 Jakarta, 10310 Telp (021) 3147990 Fax. (021) 3150482 Email:
[email protected]
Terkait Kasus Oknum Jaksa & Oknum Polisi Penasehatnya Bantah Ada Persekongkolan Trans, Jakarta: Semakin menarik sidang lanjutan kasus penjualan barang bukti (BB) jenis ekstacy atas nama terdakwa Mohamad Yusuf Alias Kebot di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terdakwa Esther Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH (Jaksa) Bersama Irfan (Polisi) dan Jenanto (Pegawai harian lepas Reskrim Polsek Pademangan. Pada sidang lanjutan yang beragendakan pembacaan pembelaan (Pledoi) terhadap terdakwa, yang digelar Kamis (12 November 2009) pukul 13.25 Wib, Penasehat Hukum (PH) dari masing-masing terdakwa itu langsung secara bergiliran membacakan pembelaan (pledoi). Penasehat Hukum terdakwa Jenanto mengatakan bahwa kliennya bukanlah ber-
sekongkol dengan terdakwa Irfan, Esther Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH untuk melakukan penjualan pil ekstacy tersebut, seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aris S Sirait SH, yang didampingi Jaksa Djumaidi SH dan Jaksa SMY Ayatullah Rambe SH. Seputar pemberian HP Black Berry kepada terdakwa Esther Tanak SH itu, sang penasehat hukum mengatakan, kliennya hanya disuruh mengantar oleh terdakwa Irfan selaku atasannya. Penasehat hukum terdakwa juga mengatakan bahwa kliennya itu sudah empat kali disuruh oleh terdakwa Irfan untuk dicarikan calon pembeli pil ekstacy. Dia menilai, tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Arios S Sirait terlalu berat.
Penasehat hukum tedakwa Irfan mengatakan bahwa mereka tidak sependapat dengan tuntutan JPU, karena HP Black Berry yang dititipkan kepada terdakwa Jenanto itu adalah atas permintaan terdakwa Esther Tanak SH sendiri. Penasehat hukum ini mengatakan bahwa kliennya disuruh oleh terdakwa Esther Tanak SH untuk dicarikan obat Prednison (sesak nafas) sebagai pengganti pil ekstacy tersebut. Bukan itu saja, penasehat hukum terdakwa juga merasa kecewa aats kinerja JPU Agus S Sirait SH, karena saksi mahkota tidak pernah dihadirkan saat persidangan. Selain itu, surat register, berita acara perkara (BAP) pemusnahan barang serta No. Print-out HP Black Berry, yang pernah diminta sama sekali tidak pernah diberikan. Penasehat hukum terdakwa meminta agar majelis hakim mem-
Pasutri Pemilik Narkotika Divonis Berbeda Trans, Jakarta : Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis berbeda terhadap pasangan suami-istri pemilik narkoba. Terdakwa Efendi alias AKew divonis 13 tahun denda 50 juta Subsidair 6 bulan kurungan, sedangkan Kamsiatun alias Vony divonis bebas. Sebelum vonis itu dijatuhkan, terdakwa Efendi alias A-Kew dan Kamsiatun alias Vony bersama Tanu Wijaya alias Andi terlihat tidak bisa berkutik saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oman Setiawan SH yang digantikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shofia Marrisa SH, menjatuhkan tuntutan kepada ketiga terdakwa dengan hukuman pidana selama 18 tahun penjara dan denda masingmasing sebesar Rp. 150 juta subsidair 6 bulan kurungan. Seperti diberitakan sebelumnya, terungkapnya kasus sindikat pengedar narkotika ini berawal dari tertangkapnya terdakwa Lau ChinChun alias Chin-chin yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kepemilikan narkotika. Berdasarkan informasi dari terdakwalah muncul nama Tanu Wijaya alias Andi yang biasa mangkal di Jalan Gereja Ayam. Begitu tiba di lokasi itu, Pardiman dan Prima Gunawan yang merupakan anggota polisi dari Polres Jakarta Barat langsung menangkap Tanu Wijaya aliasAndi. Sebelum dibawa ke Polres Jakarta Barat, terdakwa Tanu Wijaya alias Andi mengatakan bahwa yang
memiliki barang (narkotika) itu adalah temannya Efendi alias A-Kew yang tinggal di daerah Pademangan Jakarta Utara. Laksana mendapatkan angin segar, dua anggota polisi itu bersama terdakwa Tanu Wijaya alias Andi langsung bergerak menuju lokasi. Benar saja, ketika rumah yang ditempati oleh terdakwa Efendi alias A-Kew bersama Kamsiatun alias Vony digeledah, dua anggota polisi itu berhasil menemukan shabu-shabu seberat 20 kg, ganja seberat 19 kg dan pil ekstacy sebanyak 56.000 butir. Rabu, 11 November 2009, pukul 14.20 wib, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Oman Setiawan SH yang digantikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Shofia Marrisa SH mengatakan bahwa perbuatan ketiga terdakwa Efendi alias AKew, Kamsiatun dan Tanu Wijaya alias Andi melanggar pasal 59 ayat(1) UURI No. 55 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 80 ayat (4) sub. pasal 82 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Selanjutnya, JPU menuntut agar ketiga terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 18 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp. 150 juta subsidair 6 bulan kurungan. JPU Shofia Marrisa SH juga mengatakan barang bukti (BB) yang terdiri dari dua lembar uang kertas senilai Rp. 100.000,- dan 16 lembar uang kertas senilai Rp. 50.000 dirampas
untuk negara. Senin (16 November 2009) pukul 15.40 wib, Neril Afdi SH selaku Penasehat Hukum dari ke3 terdakwa itu mengatakan bahwa isi tuntutan dari JPU itu tidak lengkap, karena mencampur-baurkan permasalahan tanpa didasari fakta persidangan. Penasehta hukum itu juga mengungkapkan, Bambang yang merupakan saksi kunci yang bisa menyatakan kliennya itu bersalah atau tidak sama sekali tidak pernah dihadirkan tuturnya kepada majelis hakim. Dalam surat pembelaan (pledoi) yang ditulis langsung oleh ketiga terdakwa juga mengatakan bahwa mereka mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi serta memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman. Selanjutnya, majelis hakim yang diketuai oleh Eko Supriyono SH MAP yang didampingi hakim anggota Purwanto SH MH dan Kamaruddin Simanjuntak SH, setelah bermusyawarah, Kamis (19 November 2009), menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Efendi alias A-Kew divonis 13 tahun penjara denda 50 juta, subsidair 6 bulan kurungan, namun Kamsiatun alias Vony divonis bebas. Sedangkan Tanu Wijaya alias Andi divonis 19 tahun. Namun, JPU Oman Setiawan SH usai persidangan mengatakan bahwa ia akan mengajukan kasasi. (Aston)
Vonis Billy Sindoro Tiga Tahun Penjara Trans, Jakarta : Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pengusaha Billy Sindoro hingga tetap dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Putusan tersebut merupakan putusan majelis hakim dengan anggota Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Mansyur Kartayasa di Jakarta, Selasa (17/11). Anggota majelis hakim, Krisna Harahap, membenarkan putusan terhadap Billy Sindoro tersebut dan tetap harus menjalani hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. “Billy Sindoro langsung mengaju-
kan PK tanpa banding dan kasasi (pasca putusan pengadilan tipikor),” katanya. Majelis hakim menyatakan Billy Sindoro bersalah melakukan korupsi dengan memberi uang Rp500 juta kepada M Iqbal, Komisioner KPPU. Dalam perkara tersebut, hakim MS Lumme mengajukan “dissenting opinion” karena menganggap yang terbukti bukan dakwaan primair, tetapi subsider yakni Pasal 13 UU 31 tahun 1999. Sebelumnya dilaporkan di pengadilan tingkat pertama, pengusaha Billy Sindoro, divonis tiga tahun penjara. Majelis hakim yang diketuai oleh Moefri menyatakan Billy terbukti bersalah melakukan penyua-
pan sebesar Rp500 juta terhadap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Iqbal. “Menyatakan terdakwa Billy Sindoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim Moefri. Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Billy dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf b UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan majelis hakim itu lebih ringan daripada tuntutan tim JPU yang menghendaki hukuman empat tahun penjara bagi Billy Sindoro. (Daniel)
bebaskan kliennya, karena saat persidangan kliennya tersebut selalu bersikap sopan dan belum pernah dihukum. “Seandainya majelis hakim tidak bisa membebaskan kliennya itu, disamaratakan dengan terdakwa Jenanto dan Esther Tanah SH,” tuturnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Eko Supriyono SH MAP, didampingi hakim anggota Purwanto SH MH dan Kamaruddin Simanjuntak SH. Lain lagi dengan penasehat hukum terdakwa Eshter Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH. Dia mengatakan, pemberitaan dari para wartawan, baik media elektronik maupun media cetak, selama ini dirasakan sangat menggangu mental dan kejiwaan kliennya. Kasus ini terungkap saat terdakwa Muhamad Yusuf alias Kebot berhasil ditangkap Polisi di lokasi Kelapa Gading dengan barang bukti
sebanya 15.000 butir ekstacy, yang berkasnya dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Penasehat hukum terdakwa juga mengatakan seputar masalah HP tersebut tidak ada hubungannya dengan pil ekstacy tersebut. Sebab, Esther Tanak SH dan Dara Vera Nita SH MH sudah memberikan uang terlebih dahulu kepada terdakwa Irfan. Surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum (JPU) Agus S Sirait SH menurut penasehat hukum terdakwa dinilai tidak cermat, karena pada saat terdakwa Jenanto dan terdakwa Irfan ditangkap Polisi dari Polda Metro Jaya, nama Dara Vera Nita SH MH selaku kliennya tidak disebutkan. (Aston)
Anggota Dieler PT Sanyo Divonis Bebas Trans, Jakarta: Putusan majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto SH MH mungkin bisa membuat terdakwa Budi Setiawan merasa senang. Bagaimana tidak? Terdakwa yang dituntut selama 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM terkait penggelapan barang perusahaan milim PT Sanyo itu, justru divonis bebas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Apsari Dewi SH LLM mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Budi Setiawan telah terbukti bersalah dan melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 2 tahun penjara. Namun, pada yang digelar Senin (9 November 2009) pukul 14.25 Wib, dengan agenda pembacaan putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Purwanto SH MH yang didampingi hakim anggota Eko Supriyono SH MAP dan Kamaruddin Simanjuntak SH yang digantikan Harsono SH MH, mengatakan bahwa tuntutan JPU keliru. Sebab, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Budi Setiawan bukanlah perbuatan tindak pidana, sehingga majelis hakim memutuskan terdakwa divonis bebas dan membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Di luar sidang, JPU Apsari Dewi SH LLM ketika dikonfirmasi Koran Trans seputar putusan majelis hakim tersebut, mengatakan bahwa dia
akan mengajukan kasasi. Kasus ini berawal ketika terdakwa Budi Setiawan datang ke PT Sanyo memesan barang yang berupa Lemari Es (Kulkas), TV dan Mesin Cuci yang pembayarannya dapat dilakukan setelah 45 hari kemudian. Pertama kali memesan, pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Budi Setiawan memang lancar-lancar saja. Namun, pembayaran kemudian mendadak macet sehingga pihak perusahaan PT Sanyo mengalami kerugian sebesar Rp 5 milyar lebih. Saksi Thomas Julianto yang bertugas sebagai Kepala Cabang di PT Sanyo mengatakan apabila barang yang sudah dipesan itu sudah dikirimkan, maka tidak bisa dikembalikan lagi dan pembayaran dapat dilakukan setelah 45 hari kemudian. Seandainya pembayaran itu terlambat, maka pihak perusahaan PT Sanyo langsung melakukan pemblokiran. Saksi Gonsan Marisi dan Edwin Chandra yang merupakan karyawan PT Sanyo itu mengatakan bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan karena tidak mampu membayar utang kepada perusahaan PT Sanyo senilai Rp 5 Milyar lebih. Saksi Shanty yang juga karyawan di PT Sanyo mengatakan bahwa terdakwa Budi Setiawan pernah melakukan pembayaran sebanyak empat kali. Setelah pembayaran mulai macet, tedakwa sering membuat janji-janji, namun tidak pernah ditepati. Saksi Nina Andari juga mengatakan bahwa ia pernah menerima cek - giro namun ketika hendak dicairkan ternyata tidak bisa karena masa jatuh tempo sudah berakhir. (Aston)
Tangkapan Narkoba Meningkat Trans, Jakarta : Jumlah kasus tangkapan narkoba oleh Ditjen Bea Cukai meningkat dari tahun lalu. Ganja kering menjadi barang yang paling sering disita oleh Ditjen Bea Cukai. Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Thomas Sugijata, menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta, Selasa (17/11/2009). Thomas mengungkapkan, kasus tangkapan narkoba pada tahun 2009 mencapai 74 kasus sedangkan 2008 hanya 42 kasus. “Dari 74 kasus 25 kasus dari Malaysia, kami sudah koordinasi dengan Bea Cukai Malaysia untuk koordinasi barang
keluar,” jelasnya. Berdasarkan data Ditjen Bea Cukai, kasus tangkapan narkoba pada tahun 2008 melalui seaport sejumlah 1 kasus, cuseline sejumlah 10 kasus, airport 23 kasus, airmail/ parcel service sejumlah 7 kasus, dan land boarder sejumlah 1 kasus. Sedangkan pada 2009, jumlah tangkapan kasus narkoba melalui cuseline sebanyak 27 kasus, airport 29 kasus, airmail/parcel service sejumlah 23 kasus, seaport dan landboarder belum ada kasusnya sepanjang 2009. Jumlah penangkapan kasus narkoba ini tidak disertai dengan kenaikan jumlah narkoba pada beberapa jenis narkoba yang didapat. Untuk heroin pada tahun 2008 sebanyak 33.332 gram. (SN)
Penerbit : Bina Interaksi Ekonomi Pers. SK/MENPEN/1496/ SIUPP/22 Juli 1999. Alamat Redaksi: Jln. Teratai Blok i 4/6 Taman Modern, Pulogebang Telp. 021-46828595 Faximail 021-46828595 Kode Pos 13960 Jakarta Timur - Rek, Bank Mandiri KCP BKS 125.00.0569340.3, E-mail
[email protected]. Percetakan : PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA ( Isi diluar tanggung jawab percetakan). Dewan Penasehat : Mayor Jenderal TNI (Purn) H. Syamsu Djalal, SH; Mayjen TNI (Purn) H. Asril H Tanjung; Brigjend TNI (Pur) Indra Yudono; Letkol Art, Ir. Akhmad Luthfie. Msc; DR. A Hamid Hariantoni; Drs. H Muslim Kasim Dt Sinaro Basa AK MM; Alam P Simamora SH.MH;Marni Malay SH, H. Ismail Ibrahim SH; Fafinaldi. SH.MH; Aman Simamora SH. MH; A Rysanto Situmorang; Idris Koto; I Nyoman Redita SH. MH; H.Arifin Cokro Sasmita SE, H Ujang Thamrin, Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Drs Syaiful Nazar; Pemimpin Perusahaan : Ny Helfita Afianthy; Wkl Pimpinan Perusahaan: Elman Sihombing; Wkl Pempinan Umum: C Herry SL; Wkl. Pemimpin Redaksi : R. Akram SM; Redaktur Pelaksana : Ali Rahmat Siregar Dewan Redaksi: Syaiful Nazar; Elman Sihombing; C Herry SL; R Akram SM; Harris Fadhillah Abbas; Ali Rahmat Siregar; F.Safan Akom BA; Yeye Sutedja . Sekretaris Redaksi : Rofiq,Intan Gunasari; Sirkulasi dan Periklanan: Saskia Maulida, Peter Tatangindatu :Redaktur Senior: Aidil Yan M. Bsc, Redaktur Eksekutif : H. M Nursin HR, Dahniel Saputra Htb.SE, Meidi Mulia Muluk, Iwan Koto; Wig SM; Ongen Geser; Syamsul Bachri S.sos; M. Rechan RR; Intan Geysa; Lendi Agustinus; Buddy A Towoliu, SE; Cecelia Siby, SH, T Maemun; T Jamal Oteng; M Zikri Alfurqon; Saskia Maulida,Onangego Chandra Maruhawa, Freddy Fatinasa Maruhawa,Daniel Sasfen S. PENEMPATAN TUGAS LIPUTAN WARTAWAN: SEKRETARIAT NEGARA-RI : Syaiful Nazar; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKUMHAM : Elman Sihombing; KEJAKSAAN AGUNG : Kelly Ma’ruf, M Erzi Zulfian HB.SH, H. Suthrisna, SH., MABES POLRI : Syaiful Nazar; C Herry SL; DEPKEU-RI; Ali Rahmat Siregar; ESDM: Rechan RR; M. Zikri Alfurqon;DEPERINDAG ; Meidi Mulia Muluk, DEPDAGRI : Chaidir Arifin; Djon Firman MA; DEPNAKERTRANS/BNP2TKI : Syaki Chevalier; Hohom Purba; DEPSOS-RI : Fitri Novita; DEPARTEMEN AGAMA RI : Boy Budi Lubis; DPR-RI: Murphy Astorraja Tolongalo ; DITJEN BEA &CUKAI : Mukhtar Sitorus, Dien Efendi; BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) ---; INFOTAIMENT : Suryati ; BANDARA SOETTA: Dede Ardian; FOTOGRAFER : H. Zainal Abidin; Yudi Efendi; KONTRIBUTOR : Abu Darin,Hartono; Firman NPWP : 01.917.755.9-407-000 Kode Seri Faktur Pajak : EFCXV - 407 Kelana; Rudy Suwandi; Zainal Abidin; S Hadiyanto Bachtiar. WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI PEMBERITAHUAN: Kepada Seluruh Kepala Perwakilan/Biro KORAN TRANSAKSI, nama dan wilayah tugas liputannya WARTAWAN tercantum pada boks halaman masing-masing. Harap maklum, Terimakasih.
HALAMAN 3
KORAN TRANSAKSI THN 9
Polisi Ajukan 19 Pertanyaan Pada Bonaran Trans, Jakarta : Penyidik Mabes Polri mengajukan sekitar 19 pertanyaan pada pemeriksaan pengacara Bonaran Situmeang terkait laporan Kongres Advokat Indonesia (KAI) terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penyadapan. “Ada sekitar 18 hingga 19 pertanyaan yang diajukan penyidik terkait penyadapan oleh KPK,” kata Bonaran di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11). Bonaran mengatakan penyidik mengajukan pertanyaan seputar dugaan penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK yang melakukan penyadapan terhadap percakapan dirinya dengan Anggodo Widjojo. Ia menuturkan KAI menganggap penyadapan pembicaraan Bonaran dengan kliennya, Anggodo Widjojo merupakan pelanggaran karena kedua orang tersebut tidak termasuk orang yang sedang diselidiki atau terkait kasus di KPK. Menurutnya, KPK menyadap dan merekam pembicaraan Anggodo dengan dirinya itu tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, serta Pasal 31 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Sehingga menuduh pimpinan KPK menyalahgunakan wewenang yang diatur pada Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Lebih lanjut, Bonaran menyatakan sesuai undang-undang KPK, pimpinan KPK berhak menyadap pembicaraan orang yang sedang menjalani proses penyelidikan dan penyidikan di KPK. “Sementara saya dan Anggodo tidak sedang menjalani penyelidikan sehingga KPK tidak boleh menyadap,” ujar Bonaran seraya menambahkan dirinya berstatus sebagai saksi pelapor pada laporan KAI itu. Isi rekaman percakapan Anggodo dengan Bonaran, serta sejumlah pejabat penegak hukum mencuat ke publik setelah diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu yang lalu. (SN)
Pemeriksaan Mantan Anggota DPRD DKI Berlanjut Trans, Jakarta : Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memeriksa mantan anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengusut kasus dugaan korupsi Kajian Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Didiek Darmanto, di Jakarta, Rabu, menyatakan pada pemeriksaan kali ini yang diperiksa sebagai saksi adalah mantan anggota DPRD DKI Daniel Abdullah Sani. Sebelumnya, penyidik kejaksaan juga telah memeriksa dua mantan anggota DPRD DKI Jakarta yaitu Tatang Rusfandi mantan anggota Komisi C dan Abdullah Prawiradja mantan anggota Komisi C, serta Sarwo Edhi, Sekretaris DPRD DKI Jakarta. Kejagung sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut yakni Aries Halawani (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang sewaktu terjadi tindak pidana menjabat sebagai Kasubbag Pelayanan Pengaduan Masyarakat —sekarang menjabat sebagai Kasubbag Publikasi Dokumentasi dan Perpustakaan pada Sekretariat DPRD DKI Jakarta—, dan Abdul Haris Mugni (Direktur Utama PT Murjani Artha Konsultan). Kapuspenkum menyatakan jaksa penyidik mengatakan pemeriksaan terhadap saksi Daniel Abdullah Sani tersebut, sudah cukup. “Dari keterangan penyidik, pemeriksaan terhadap saksi Daniel Abdullah Sani sudah dikatakan cukup,” katanya. Sebelumnya, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah, menyatakan kasus dugaan korupsi tersebut terjadi di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DKI Jakarta dalam penggunaan anggaran tahun 2008. Dkatakannya, penyalahgunaan terjadi pada anggaran pembuatan modul yang ternyata modulnya tidak benar. Dia mengatakan, seharusnya proyek tersebut dilaksanakan oleh pelaksana atau perusahaan yang telah ditunjuk. “Namun proyek itu dikerjakan oleh sekelompok orang,” katanya. (SN)
Dugaan Penipuan Pembelian Senjata Pindad Trans, Jakarta : Pemerintah RI menduga ada unsur penipuan dalam masalah pembelian sejumlah senjata PT Pindad oleh Pemerintah Mali dan Filipina, beberapa waktu lalu. “Kami telah temukan dugaan penipuan itu, dan kami masih usut keberadaan oknum yang mengatasnamakan pemerintah kedua negara itu, dalam pembelian senjata PT Pindad beberapa waktu lalu,” kata Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Marsekal Madya TNI Eris Heryanto, di Jakarta, Rabu (18/11). Aparat bea cukai Filipina menahan kapal kargo “Capt Ufuk” yang mengangkut sekitar 50 senapan di Bataan, pada Agustus 2009. Setelah diperiksa, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, dan senjata laras panjang bermerek Israel “Galil”. Senjata itu adalah sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat (300-800 meter). Selain senjata-senjata itu, aparat Filipina juga menahan 14 kru dari Georgia dan Afrika. Kapal tersebut disebutkan berangkat dari Pelabuhan Georgia dan singgah di Indonesia untuk mengambil barang, sebelum kemudian berlayar ke Pelabuhan Mariveles. “Namun, setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut oleh wakil pemerintah RI di Filipina dan Mali, bersama pihak otoritas pemerintah setempat, tidak ada pembelian senjata PT Pindad oleh pemerintah kedua negara,” katanya. Erys mengatakan, Pemerintah Mali dan Filipina tidak pernah melakukan pembelian sejumlah senjata ke PT Pindad. “Proses jual beli sudah berjalan, uang sudah diterima dan barang sudah dikirim, namun ternyata bukan pesanan dari pemerintah kedua negara melainkan seseorang yang mengatasnamakan kedua pemerintahan tersebut,” ungkapnya. Pemerintah RI melalui perwakilannya bersama otoritas Filipina dan Mali, kini tengah menelusuri dan menyelidiki keberadaan oknum itu yang telah diketahui identitasnya, kata Erys. (SN)
MA Tolak PK Mantan Anggota DPR, Sarjan Taher Trans, Jakarta : Mahkamah Agung (MA), menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan anggota DPR, Sarjan Taher, sehingga tetap divonis dengan empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan penjara. Hal tersebut merupakan putusan majelis hakim agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Imam Harjadi, di Jakarta, Selasa (17/11). Anggota majelis hakim, Krisna Harahap, membenarkan putusan tersebut dan Sarjan Taher tetap harus menjalani hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp200 juta/subsider empat bulan penjara. “Itu sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” katanya. Sarjan Taher didakwa menerima hadiah Rp5 miliar untuk merealisasikan Proyek Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. “Sarjan Taher langsung mengajukan PK tanpa melalui banding dan kasasi setelah putusan pengadilan tipikor,” katanya. (SN)
NO. 190. TH X
TRANS HUKUM Chairul Anwar Sempat Dijanjikan Posisi di KPK
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Trans, Jakarta : Antasari Azhar pernah menjanjikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, saat itu, Kombes Pol Chairul Anwar untuk menjadi staf di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
K
ombes Pol Chairul Anwar mengatakan hal itu dalam kesaksiannya di sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen dengan terdakwa Sigit Haryo Wibisono, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis. Chairul Anwar menambahkan tawaran itu tidak sampai terealisasi karena dirinya menjalani pendidikan. “Janji itu tidak jadi, saya bersyukur,” katanya. Seperti diketahui, Kombes Pol Chairul pernah menjadi ketua tim investigasi untuk membuntuti Nasruddin Zulkarnaen, dan tim tersebut dibentuk oleh Kapolri. Chairul Anwar mencari keterangan seputar Nasruddin Zulkarnaen, setelah Antasari Azhar yang juga mantan Ketua KPK mengeluhkan adanya ancaman kepada Kapolri. Hingga Kapolri membentuk tim investigasi untuk mencari pelaku teror, dan diketahui adalah Nasruddin Zulkarnaen. Saksi Tak Hadir Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis menunda sidang
dengan terdakwa Kombes Pol Wiliardi Wizar sampai Selasa (24/11), karena lima saksi tidak hadir. Kelima saksi itu sekaligus sebagai eksekutor Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen, yakni, Daniel Daeng Sabon, Fransiskus, Hendrikus, Heri Santoso dan Edu. Jaksa penuntut umum (JPU), Bambang Suharyadi, menyatakan, dirinya sudah berusaha untuk menghadirkan keempat saksi itu, dengan menjemputnya dari rumah tahanan. “Kami sudah menjemput, tapi yang bersangkutan tidak mau mengikuti mobil yang menjemputnya dengan alasan kecapean,” katanya dalam sidang yang dipimpin hakim Artha Theresia. Kombes Pol Wiliardi Wizar yang juga mantan Kapolres Jakarta Selatan, menjadi pesakitan dalam dugaan pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB), Nasruddin Zulkarnaen. Terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan itu, yakni, Antasari Azhar (mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)), Sigit Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan Lo, serta lima ek-
Antasari Azhar disebut menjanjikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Chairul Anwar untuk menjadi staf di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). foto: ist
sekutor lainnya. Sedangkan lima eksekutor disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, mengingat tempat kejadian perkara atau locus delictie berada di daerah Banten. Pembunuhan itu terjadi pada 14 Maret 2009, usai Nasruddin Zulkarnaen bermain golf di Modernland, Tangerang, Banten. Nasruddin Zulkarnaen tewas setelah peluru tepat mengenai ke-
Kapolri Jamin Anggodo Tidak Kabur Trans, Jakarta : Polri menjamin Anggodo Widjojo tak akan melarikan diri atau kabur untuk menghindari pemeriksaan. Statusnya pun hingga, Kamis (19/11) masih dalam perlindungan saksi. Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, menyatakan Anggodo Widjojo tidak akan melarikan diri karena statusnya sebagai perlindungan saksi di Mabes Polri. “Sementara ini status (Anggodo Widjojo-Red) dalam perlindungan saksi di Mabes Polri, hingga yakin tidak akan melarikan diri,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) antara Polri, Kejagung dan KPK dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Rabu (18/11) malam. Jenderal Pol Bambang Hendarso juga menyatakan, posisi kasus Anggodo Widjojo sampai sekarang masih dalam tahapan penyelidikan untuk kasus dugaan penyuapan, percobaan penyuapan, pencemaran nama baik presiden, pemfitnahan pejabat dan pengancaman institusi. Pengacara Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang yakin kliennya belum berstatus sebagai tersangka dan masih menjadi saksi pelapor terkait transkrip dan rekamannya dengan sejumlah pejabat penegak hukum. “Saya yakin Anggodo itu masih sebagai saksi pelapor,” kata Bonaran usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu. Bonaran mengaku, hingga saat ini, dirinya belum mendapatkan pemberitahuan dari Mabes Polri terkait perubahan status Anggodo dari saksi menjadi tersangka.
Anggodo Widjojo
Bonaran juga menyatakan tim kuasa hukum Anggodo tidak akan mencari informasi maupun menanyakan kepada penyidik Mabes Polri tentang perubahan status kliennya dari saksi pelapor menjadi tersangka, karena alasan pengacara akan menunggu perkembangan terakhirnya. Namun demikian, Bonaran berharap Anggodo tidak menjadi tersangka karena adik pengusaha Anggoro Widjojo itu berstatus sebagai saksi pelapor. Sepengetahuan Bonaran, penyidik kepolisian belum menemukan unsur pidana maupun bukti yang kuat untuk menetapkan Anggodo menjadi tersangka. Sebelumnya, tim penyidik Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan beberapa kali terhadap Anggodo sejak Selasa (3/11), terkait rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah penegak hukum. Polisi berusaha memformulasikan enam sangkaan terhadap Anggodo, yakni pencemaran nama baik,
penghinaan, upaya percobaan penyuapan atau penyuapan, tuduhan fitnah dan ancaman terhadap seseorang. Guna mendukung penetapan Anggodo sebagai tersangka, maka polisi harus mencari minimal dua alat bukti dan unsur pasal tindak pidananya. Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, sempat mempertanyakan, penanganan Anggodo Widjojo terkait rekaman di MK. “Apa sudah ada penetapan Anggodo, jelas-jelas kasat mata tayangan di MK bahwa orang ini (Anggodo) suka masuk wilayah penegakkan hukum, kekuatan luar biasa,” katanya dalam Raker Komisi III DPR RI. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) memperdengarkan rekaman rekayasa penetapan tersangka kepada pimpinan KPK, dengan peranan Anggodo Widjojo. Dalam rekaman itu menyebutkan Anggodo Widjojo mampu mengatur petinggi hukum di lingkungan Kejagung dan Polri dalam mengatur berita acara pemeriksaan (BAP). Terkait dengan rekaman tersebut, Kapolri menyatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk mendapatkan rekaman tersebut. “Hingga ada percepatan (penanganan kasus tersebut),” katanya. Sementara itu, Ketua KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean, menyatakan pihaknya sudah menerima surat permohonan dari Kapolri untuk melakukan penyitaan rekaman tersebut. “Saya sudah perintahkan biro hukum untuk menyerahkan dan dibuatkan acara penyitaan. Kami siap memberikan,” katanya. (Opick,Ali,Ram)
palanya dan sejumlah pengamat menduga tidak mungkin penem-
baknya orang biasa melainkan orang yang sudah terampil. (Tim)
Sidak, Menteri Temukan Komputer Imigrasi Rusak Trans, Denpasar : Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Minggu (15/11) melakukan inspekasi mendadak ke Bandara Ngurah Rai. Ditemukan, dari 26 konter pungutan Visa On Arrival (VOA) Imigrasi di ruang kedatangan internasional, enam komputernya tidak berfungsi dan mengganggu pelayanan. “Kerusakan tersebut tidak bisa ditolerir. Kita ingin pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat,” kata Patrialis. Menurutnya, dengan total 26 konter yang ada sebenarnya masih terdapat kekurangan, sehingga diperlukan penambahan konter. Ruang pelayanan VOA di bandara internasional, menurutnya masih kurang layak karena terlalu sempit sehingga tidak membuat nyaman wisatawan. Ia menyatakan, layanan VOA menjadi salah satu target perbaikan 100 hari yang diajukannya kepada Presiden, sebab masalah itulah yang selama ini dikeluhkan oleh
kalangan industri pariwisata, khususnya di Bali. Bersama dengan Departemen Pariwisata, kata Patrialis, pihaknya mentargetkan pelayanan VOA serta pelayanan lainnya di bandara akan membuat wisatawan yang datang ke Bali maksimal hanya 15 menit berada di bandara. “Jadi mereka bisa segera merasakan keindahan Bali,” ujarnya. Sementara itu Jero Wacik sempat langsung melakukan tanyajawab dengan beberapa wisatawan yang datang ke Bali. Mereka mengaku pelayanan imigrasi berkisar antara 5-10 menit. “Kami rasa wajar kalau menunggu, seperti juga di negara lain,” kata seorang turis dari Australia. Dia sendiri merasa cukup nyaman dengan kondisi Bandara Ngurah Rai. Wacik menyatakan perbaikan kondisi Ngurah Rai akan terus dilakukan. Tahun depan sudah dirancang untuk melakukan renovasi bandara agar makin layak dari sisi kenyamanan dan keamanannya. (Elman Sihombing)
Tangkap, Distributor Obat Kuat Ilegal Trans, Jakarta : Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pedagang karena diduga menjadi distributor obat kuat khusus laki-laki secara ilegal di Ancol, Jakarta Utara. Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Anjan Pramuka Putra di Jakarta, Rabu, mengatakan, polisi menyita ribuan obat ilegal itu senilai Rp260 juta sebagai barang bukti. Polisi menangkap tersangka SND (29) yang diduga menjadi distributor obat ilegal ke para pedagang di Jakarta baik yang berada di pasar ataupun kios-kios pinggir jalan. Aneka obat kuat itu diimpor dari China dalam bentuk kapsul,
pul dan bubuk. “Peredaran obat kuat di pasaran sangat membahayakan masyarakat, karena proses pembuatannya tidak sesuai dengan standar kesehatan,” kata Anjan. Obat kuat tersebut diduga mengandung sildenafil sitrat dan tadalavil yang dapat mengakibatkan sakit kepala, pusing depresi, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, radang hidung, nyeri dada, dan palpitasi (denyut jantung bergerak cepat yang menimbulkan kematian). Peredaran obat kuat secara ilegal marak tidak hanya di Jakarta tapi juga di berbagai kota di Indonesia, kendati polisi telah beberapa kali menangkap distributornya. (Tim)
Pendaftaran Hakim Adhoc Tipikor Kembali Dimulai Trans, Jakarta : Panitia Seleksi hakim adhoc tindak pidana korupsi sudah mulai bekerja. Batas waktu pendaftaran calon hakim adhoc Tipikor hingga 25 November 2009. Lahirnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberi amanat besar kepada Mahkamah Agung (MA). Setidaknya ada dua tugas besar yang diemban oleh lembaga yudikatif tersebut. Pertama, membentuk Pengadilan Tipikor di 33 Provinsi dalam jangka waktu dua tahun. Kedua, menyeleksi hakim adhoc yang berkualitas untuk mengisi pengadilan yang akan dibentuk itu. Pembentukan pengadilan tipikor dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, MA akan membentuk pengadilan tipikor di tujuh provinsi. Yaitu, Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Palembang, Medan, dan Samarinda. Alasannya, pengadilan negeri di
tujuh provinsi itu sudah masuk kategori 1A khusus. Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa mengatakan sudah meresmikan panita seleksi hakim adhoc tipikor. Pembentukan Pansel itu dituangkan dalam surat Keputusan Nomor 154 Tahun 2009 yang ditandatangani pada 5 November 2009 lalu. Pansel ini diketuai oleh Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko, Indrianto Seno Adji, Bambang Widjojanto, Soeharto dan Fahmi. Tak menunggu waktu lama, Pansel segera bergerak. Harifin mengungkapkan pendaftaran telah dibuka sejak empat hari yang lalu. “Batas waktu pendaftaran sampai tanggal 25 November,” ujarnya di gedung MA, Rabu (18/11). Ia mengatakan MA juga telah mengeluarkan Peraturan MA No. 4 Tahun 2009 sebagai aturan main Pansel dalam menyeleksi para calon hakim adhoc tipikor itu. “Berdasarkan Perma No. 4 Ta-
hun 2009 itu, MA telah mengumumkan kepada publik mengenai penerimaan seleksi calon hakim adhoc untuk tindak pidana korupsi baik untuk tingkat pertama, tingkat banding dan MA,” jelas Harifin. Pengumuman itu memang sudah disampaikan melalui sejumlah media massa nasional. Pasca pendaftaran, akan segera dilakukan seleksi administratif. Setelah itu, lanjut Harifin, akan diadakan ujian tertulis yang kemungkinan akan digelar awal bulan Desember. “Sesudah ujian tertulis, nanti akan diadakan wawancara dan psikotes,” ujarnya. Dijelaskan Harifin, bila semua proses itu telah rampung, para calon akan diumumkan kepada masyarakat untuk dinilai. “Nanti orang yang lulus ujian tertulis akan diumumkan kepada masyarakat dan MA menunggu laporan dari masyarakat tentang track record (rekam jejak) dari calon yang bersangkutan,” ujarnya.
Sekedar mengingatkan, syarat untuk menjadi hakim adhoc tipikor diatur dalam Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor. Persyaratannya adalah warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik, dan melaporkan harta kekayaan. Calon hakim adhoc juga harus jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik. Selain syarat itu, Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor mensyaratkan calon hakim adhoc harus berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun untuk pengadilan Tipikor tingkat pertama dan banding. Sedangkan untuk hakim adhoc di tingkat MA harus berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun. Calon hakim adhoc juga harus membuktikan dirinya tidak pernah
dipidana oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Para calon juga harus bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tipikor. Terakhir, para calon juga tidak sedang menjabat sebagai pengurus dan anggota partai politik. Selain syarat-syarat yang diatur dalam UU itu, panitia seleksi tampaknya mempunyai ‘syarat’ lain untuk orang yang mencalonkan diri sebagai hakim adhoc. Anggota Pansel, Bambang Widjojanto pernah mengutarakan memiliki tiga persyaratan sendiri. Pertama, hakim adhoc tipikor harus memiliki pengetahuan terhadap asas dan prinsip hukum. Kedua, jelas rekam jejak (track record)nya. Ketiga, hakim adhoc tipikor harus memahami modus operandi kejahatan korupsi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Namun, persyaratan ini masih perlu digodok di internal pansel. (Elman Sihombing)
HALAMAN 4
KORAN TRANSAKSI THN 9
BNI Pinjami Pemerintah US$68,85 Juta Trans, Jakarta : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meminjami Departemen Keuangan Indonesia sekitar Rp680 miliar atau US$68,85 juta melalui kredit sindikasi internasional BNI Cabang Singapura, Credit Suisse Cabang Singapura, Natixis Cabang Singapura serta Bank Rakyat Indonesia Cabang New York. Nilai itu merupakan porsi BNI dari total kredit sindikasi internasional sebesar US$284,75 juta atau sekitar Rp2,8 triliun dan ditandatangani Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu Rahmat Waluyanto selaku debitur di Singapura, Rabu (18/11). Dari pihak kreditur, penandatangan dilakukan Kepala BNI Asia Tenggara dan Selatan Hadi Sutaryo, Regional Head Structured Export Finance Asia Pacific Natixis Arnaud Dornel, serta Managing Director Emerging Market Structuring Credit Suisse Ali Alam Abbas. Kredit itu berjangka waktu 27 bulan dan akan digunakan Depkeu untuk membiayai kegiatan Departemen Pertahanan. Dalam sindikasi internasional tersebut, BNI Singapura menjadi “mandated lead arranger” bersama Natixis Cabang Singapura yang berpusat di Prancis serta Credit Suisse (Swiss), dan bersama Natixis Singapura, BNI setempat berstatus “joint book runners.” Kredit dengan bunga komersial telah dikucurkan Natixis senilai US$157,25 juta pada Oktober 2008 sebagai tahap pertama, dan kini sebesar US$127,50 juta yang didanai BNI Singapura US$68,85 juta, Credit Suisse sebesar US$58,65 juta, dan BRI Cabang New York US$5 juta. “Ini menjadi kebanggaan kami karena merefleksikan bank negara,” kata Direktur BNI Bien Subiantoro. Dalam pemberian pinjaman kepada pemerintah, katanya, BNI pun diuntungkan, sebab selain mendapat penghasilan dari bunga komersial, tidak harus mencadangkan 1% karena hampir tidak ada risiko gagal pengembalian dari pemerintah selaku debitur. (Ali)
Apindo Belum Sikapi Soal UMK 2010 Trans, Surabaya : Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Timur belum bersikap terhadap Peraturan Gubernur Jatim Nomor 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jatim Tahun 2010. “Kami belum menentukan sikap menerima atau tidak terhadap penetapan UMK 2010. Kami akan berkoordinasi dulu dengan beberapa perusahaan,” kata Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Johson Simanjuntak, di Surabaya, Rabu. Meskipun demikian, dia berjanji Apindo akan menempuh prosedur yang berlaku dengan meminta perusahaan mengajukan penangguhan kepada dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten/kota, jika mereka tidak mampu membayar gaji buruh sesuai UMK 2010. “Masing-masing perusahaan memiliki kemampuan sendirisendiri, jadi tidak bisa kalau kami diminta bersikap sekarang,” katanya saat ditemui usai mengikuti acara penyerahan Pergub Jatim tentang UMK di kantor Pemprov Jatim. Berdasarkan Pergub Nomor 69/2009, UMK 2010 di Jatim mengalami kenaikan berkisar antara 0,78 hingga 20 persen dibandingkan dengan UMK 2009. Dalam acara itu, Gubernur Soekarwo, meminta Apindo mematuhi Pergub tentang UMK di Jatim. “Tolong Apindo mematuhi SK ini,” katanya. Gubernur mengemukakan kebutuhan hidup layak (KHL) setiap bulan di perkotaan sebesar Rp202.000,00 per orang, sedangkan di perdesaan Rp174.000,00 per orang. “Demikian halnya dengan para buruh, juga harus mengerti hasil survei KHL itu,” katanya setelah menyerahkan Pergub tersebut kepada masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Ia mempersilakan para buruh untuk berunjuk rasa, jika tidak terima dengan hasil keputusan itu. “Silakan demo, pasti saya temui, asalkan tidak merusak dan bertindak anarkhis. Mau berdemo hari Jumat (20/11) depan, silakan, nanti kita bisa shalat Jumat bersama,” tandasnya. (Rechan)
Penerimaan Cukai Rokok Meningkat Tiap Tahun Trans, Jakarta :Penerimaan cukai rokok dari kabupaten/kota di Jawa Tengah setiap tahunnya meningkat dengan diberlakukannya aturan secara tegas mengenai cukai rokok. “Target penerimaan cukai rokok 2009 naik 20% dari tahun sebelumnya. Tahun 2010 diperkirakan mengalami kenaikan yang sama,” kata Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Eddy Nazmuddin, di Ungaran, Rabu. Ia mengatakan, dari laporan per 31 OKtober 2009, sudah diterima sebesar Rp14,6 triliun dari target setahun Rp15,8 triliun. “Pencapaian sementara sudah 92,26% dari target setahun,” katanya usai diskusi mengenai peningkatan dukungan media massa dalam sosialisasi cukai rokok dan dampaknya bagi kesehatan. Sampai akhir tahun, katanya, target penerimaan cukai akan tercapai karena masih ada sisa waktu satu setengah bulan. Menurut dia, daerah berperan besar dalam meningkatkan penerimaan cukai melalui penegasan pelaksanaan aturan. Ia mengatakan, setidaknya terdapat 300 kasus pelanggaran cukai rokok yang dipidanakan. “Sebanyak 130 kasus sudah mendapatkan vonis, dan sisanya masih dalam proses,” katanya. Pelanggaran cukai rokok, katanya, di antaranya tidak ada pita cukai rokok dan pemalsuan pita cukai rokok. “Jepara memiliki jumlah kasus pelanggaran tertinggi di banding daerah lain,” tegasnya. (M. Sitorus)
TRANS EKONOMI
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Kelangkaan Listrik Karena Manajemen PLN Buruk Trans, Jakarta : Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR, Marwan Jakfar, mengatakan, kelangkaan listrik yang terjadi saat ini terutama di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) karena manajemen pemeliharaan dari PT PLN buruk.
Pemadaman listrik secara bergiliran seluruh masyarakat yang menjadi pelanggan PLN merasakannya. foto: ist
BUMN Ikut Konsorsium Beli Newmont Trans, Jakarta : Menneg BUMN Mustafa Abubakar menyatakan bahwa pemerintah masih menginginkan ada BUMN yang ikut dalam konsorsium dalam rangka divestasi Newmont. “Kita ingin sekali BUMN di pusat bisa ikut dalam core bisnis itu tapi sampai sekarang tidak juga tercapai, sayang sekali,” katanya sebelum rapat di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Kamis (19/11). Menurut Mustafa, sebenarnya persediaan dana di BUMN (PT Antam) sudah ada namun kesepakatan tidak juga muncul. “Saya sebagai pemegang saham Antam tentu sangat mendambakan supaya itu jadi,” kata Mustafa. Ia menjelaskan, Antam mundur dari konsorsium itu karena tidak tercapai kesepakatan mengenai formula pembagian saham. “Tidak tercapai kesepakatan pada formulanya, karena bagi Antam formula tepat yang mencapai keekonomian
adalah 50:50. Ternyata itu tidak ada titik temu dengan konsorsium pemda,” jelasnya. Ia menyebutkan, masalah itu kemungkinan akan dibahas bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa di samping membahas masalah listrik dan gas pada Kamis pagi ini. Ketika ditanya apakah ada BUMN lain yang berminat, Mustafa mengatakan, belum ada. “Hari ini saya bertemu (dengan Menko Perekonomian dan menteri lainnya) dan kita akan bicarakan juga selain masalah gas. Sampai hari Rabu, posisinya masih seperti itu,” katanya. Sebelumnya pemerintah daerah NTB dan PT Antam tidak mencapai kesepakatan pembelian 14% saham divestasi PT Newmont Nusa (NNT)Tenggara. Grup Bakrie melalui PT Multicapital bersama Pemda NTB akan mengambil alih jatah divestasi 2008-2009 sebesar 14% saham NNT.
Dalam negosiasi yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11), pemda yang diwakili Gubernur NTB Zainul Majdi dan Dirut Antam, Alwinsyah Loebis, tetap pada pendirian sebelumnya. Hadir sebagai fasilitator adalah Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM Bambang Setiawan, Deputi Menko Perekonomian Wimpie S Tjetjep, dan Deputi Menneg BUMN Sahala Lumban Gaol. Dalam pertemuan tersebut, Antam yang telah ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat, tetap meminta porsi saham mayoritas yakni 50% dan 50% lainnya dibagi pemda dan PT Multicapital. Sementara, pemda menginginkan porsi sahamnya adalah 25% pemda, 37,5% Antam, dan 37,5% Multicapital. Antam beralasan, kalau saham di bawah 50%, tidak sesuai dengan strategi bisnis Antam ke depan. (Opick)
Produk Distributor Outlet Siap Rambah Pasar Luar Negeri Trans, Bandung : Produk distributor outlet (distro) atau clothing siap memerambah pasar internasional, dengan melakukan pameran dan membuka outlet di beberapa negara Asia. “Rencananya 2010 mendatang kami akan menggelar mini expo di Nagoya Jepang, khusus untuk memamerkan produk clothing yang selama ini dipasarkan di dalam negeri,” kata Ketua Kreatif Independen Clothing Komuniti (KICK), Ade Andriansyah di Bandung, Rabu (18/11). Mini Expo KICK pertama itu rencananya akan digelar pertengahan 2010 mendatang. Nagoya dipilih menjadi kota pertama untuk pameran produk industri kreative karena memiliki potensi besar disamping merupakan kota bagi komunitas kreative di negeri itu. Produk yang akan diperkenalkan dalam expo itu adalah produk pakaian dan t-shirt yang saat ini
menjadi produk khas distro. Menurut Ade, kegiatan expo tersebut akan diikuti oleh sekitar 50-an produk anggota KICK dari berbagai kota di Indonesia seperti Bandung, Lampung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Lampung dan Bali. “Expo ini diharapkan akan memperluas jejaring pasar produk distro yang selama ini cukup berkembang di dalam negeri, ke depan kami diharapkan bisa mengembangkan pasar di luar negeri,” katanya. Selain itu, KICK juga merencanakan pembukaan outlet distro di Singapura, Malaysia dan Thailand sebagai upaya untuk memenuhi permintaan pasar di negeri itu. Tahap pertama membuka outlet bersama di Singapura. Pembeli dari Singapura saat ini cukup banyak terutama produk distro dari Kota Bandung. Pembukaan rute penerbangan Bandung - Singapura
dan Bandung - Kualalumpur cukup berpengaruh terhadap pemasaran produk clothing ke Singapura dan Kualalumpur. “Meski go internasional, namun kami tetap mempertahankan originalitas. Paling banyak produk kami 200 pcs, dan tetap mempertahankan kreativitas khas distro,” ujar Ade. Jepang dan Singapura bukan negara pertama bagi distro, pasalnya sudah ada beberapa outlet distro di Australia yang memasarkan produk distro asal Bandung. “Syaratnya outlet itu juga mengembangkan dan memproduksi produk distro, tak sekedar menjual produk,” kata Ade. Sementara itu, komunitas clothing juga akan menggelar KICK Festival 2009 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Kota Bandung , 20-22 November 2009 mendatang. Rencananya sebanyak 130 booth akan memamerkan produk clothing produksi mereka. (Arso)
Revitalisasi Balai Riset Industri
Kepala BKPM Optimis Tarik Investasi Dua Triliun’ Trans, Jakarta : Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan mengaku optimistis menarik investasi Rp2 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi ratarata 7% dalam lima tahun ke depan. “Untuk mencapai masuknya dana investasi Rp2.000 triliun itu tidak gampang, tapi juga bukan tidak mungkin. Kita akan kerja keras untuk menarik investor asing dan dalam negeri,” katanya sebelum upacara serah terima jabatan Kepala BPKM di Kantor BKPM, Jakarta, Senin Pekan lalu. Menurut dia, saat ini, Indonesia telah memiliki modal yang baik untuk menarik investasi swasta yang ditargetkan sebesar 55 persen dari total kebutuhan investasi. Gita menyebutkan, salah satu modal besar yang dimiliki Indonesia adalah terjaganya stabilitas makro ekonomi. Meski demikian, pemerintah masih perlu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah selain pembenahan aturan dan reformasi birokrasi yang telah dilakukan. “Di atas itu, ada PR untuk melaksanakan perbaikan regulasi yang sudah dilakukan untuk mendorong perbaikan iklim investasi,” ujarnya. Selain stabilitas makro, menurut Gita, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga akan mendorong investasi asing masuk ke Indonesia. “KEK akan bisa mendorong masuknya investasi,” tuturnya. (Aries)
NO. 190. TH X
Menperin MS Hidayat. foto: ist
Trans, Jakarta : Menperin MS Hidayat mengatakan akan merevitalisasi balai besar dan balai riset industri yang ada di jajaran Departemen Perindustrian, agar lebih berdaya saing menghasilkan produk penelitian yang mampu diserap industri dalam negeri. “Balai itu harus dikelola seperti sebuah perusahaan, kalau tidak efisien kita likuidasi atau dimerger,” ujarnya di Jakarta, Selasa, usai membuka pameran hasil litbang industri yang diselenggarakan di Plaza Industri, Depperin, pada 17-20 November 2009. Ia menilai sudah saat balai besar serta balai riset dan standarisasi yang dimiliki Depperin mengembangkan penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh kalangan industri nasional guna membantu peningka-
tan daya saing. Hidayat bahkan menegaskan balai besar serta balai riset dan standarisasi yang tidak efisien akan dilikuidasi. “Nanti kami akan melakukan perjalanan dan kajian untuk menentukan hal tersebut,” ujarnya. Saat ini Depperin memiliki 11 balai besar yang bersifat sektoral yang penelitiannya berbasis produk serta 11 balai riset dan standarisasi industri yang bersifat kewilayahan. Ia menilai fungsi balai besar dan riset sangat penting mengingat Depperin sebagai pemangku kebijakan sektor industri diharapkan dapat menjadi mediator dalam penerapan teknologi di sektor industri untuk meningkatkan nilai tambah produk industri nasional. “Beberapa kemampuan balai
memang telah difokuskan pengembangannya pada pelayanan teknis yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat industri,” katanya. Ia berharap melalui pameran tersebut, kalangan industri dan konsumen bisa mengetahui hasilhasil litbang unggulan yang telah maupun yang belum dimanfaatkan industri nasional. Pameran itu sendiri diikuti 52 peserta dari balai litbang industri, usaha kecil dan menengah (UKM), swasta, serta pusat layanan seperti hak kekayaan intelektual (HaKI). Hidayat yang masih menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia mengatakan kalangan swasta harusnya lebih didorong untuk melakukan riset dan pengembangan (R&D). Namun minimnya jumlah R&D yang dilakukan swasta nasional, menurut dia, terkait belum adanya insentif yang menarik dari pemerintah. “Seharusnya biaya R&D itu dapat tax deductible. Ia (R&D) tidak masuk dalam biaya yang dikenakan pajak. Itu salah satu alternatif yang saya usulkan,” ujarnya. Menurut dia, dengan tidak mengenakan pajak untuk biaya R&D, maka perusahaan swasta akan semakin mengembangkan R&D mereka di dalam negeri dengan baik sehingga menghasilkan berbagai inovasi yang mampu mendukung peningkatan daya saing industri nasional. (Meidi Muluk)
“Terbakarnya trafo pada gardu induk di Cawang Jakarta Timur yang menyebabkan aliran listrik di Jakarta padam secara bergantian merupakan wujud dari buruknya manajemen pemeliharaan PLN,” kata Marwan Jakfar di sela diskusi Krisis Listrik: Potret 100 Hari Kinerja Bidang Energi di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin Pekan lalu. Guna memperbaiki manajemen pemeliharaan listrik, Marwan mengusulkan, agar Direktur Utama PT PLN, Fahmi Mochtar diganti dengan figur yang lebih kompeten. Namun anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah III ini tidak menyebutkan kriteria seperti ini yang dinilai lebih kompeten. Menurut dia, persoalan listrik adalah persoalan primer yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. “Pemadaman listrik secara bergiliran seluruh masyarakat yang menjadi pelanggan PLN merasakannya,” katanya. Marwan mengusulkan agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Darwin Zahedy Saleh segera memperbaiki buruknya manajemen pemeliharaan di PT PLN serta melakukan penataan ulang aturan-aturan di bidang ESDM.
Apalagi, kata dia, ketersediaan listrik ini menjadi salah satu program 100 hari di bidang ESDM sehingga harus bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Anggota Fraksi PKB DPR, Agus Sulistyono, mengatakan, PT PLN harus bertanggung jawab terhadap pemadaman listrik secara bergiliran di Jakarta maupun daerah lainnya. Dikatakannya, direksi PLN mengusulkan anggaran kepada DPR sebesar Rp70 triliun dengan asumsi akan menjamin tidak terjadi kelangkaan listrik. Namun kenyataannya, kata dia, terjadi kelangkaan listrik di luar Jawa Bali dan sekarang di Jawa Bali. Pemadaman listrik secara bergiliran ini, kata dia, merupakan wujud dari buruknya manajemen pemeliharaan PLN. “Jika manajemen pemeliharaan PLN baik, maka tidak sampai terjadi meledaknya trafo di gardu induk di Cawang Jakarta Timur,” katanya. Menurut dia, dengan pemadaman listrik secara bergiliran kerugian yang ditanggung masyarakat dan pengusaha cukup besar. (Ram)
Cadangan Lahan Perumnas Kian Terbatas Trans, Jakarta : Cadangan lahan milik Perum Perumnas semakin terbatas, tinggal 20.000 hektar, itupun yang produktif hanya tersisa 1.400 hektar saja sehingga ke depannya masih membutuhkan tambahan. “Kami membutuhkan tambahan untuk mendukung program pemerintah memasok rumah dengan harga terjangkau,” kata Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arief di Jakarta, Kamis (19/11), usai meresmikan pembangunan Rusunami Cengkareng. Menurut dia, Perum Perumnas menyiapkan strategi dalam rangka memupuk cadangan tanah terutama di kota-kota besar dalam rangka membangun Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Cengkareng. Strategi yang ditempuh di antaranya dengan membeli tanah di lokasi strategis sehubungan dengan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana Rp1 triliun dalam bentuk dana penugasan layanan masyarakat (public service obligation, PSO), kata Himawan. Strategi selanjutnya, jelas Himawan, melalui kerjasama dengan BUMN. Lahan BUMN dapat dimanfaatkan bagi karyawan BUMN itu sendiri atau dapat juga dipasarkan untuk masyarakat umum. Rencana ‘land banking‘ Perum Perumnas sampai dengan tahun 2013 dapat mencapai 20.000 hektar, sementara ini pihaknya merencanakan untuk
merevitalisasi lahan-lahan miliknya yang strategis. Perumnas tengah mempersiapkan lahan di sejumlah lokasi strategis yang saat ini berdiri Rusun empat lantai akan dibangun kembali menjadi 20 lantai, tetapi pemilik lama tetap diakomodasi untuk mendapat unit paling besar. Lahan, menurut Himawan, merupakan bahan baku utama dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak dapat diperbarui (unrenewable resources) yang semakin mahal dan terbatas. Terkait dengan program 1000 menara Rusunami, Himawan mengatakan, tengah membangun 31 menara untuk sekitar 11.000 unit tersebar di empat lokasi Cengkareng, Kemayoran, Pulogebang, dan Bekasi Barat, sebagian akan selesai akhir 2009. City Garden Apartment di Cengkareng merupakan Rusunami yang dibangun Perum Perumnas yang sudah menyelesaikan tahap I dan sudah diserahterimakan Presiden tanggal 4 Desember 2009, ujarnya Pembangunan tahap dua sendiri akan diselesaikan dua menara sekitar 1140 unit, tambahnya. Perumnas didirikan tahun 1974 melalui PP No. 29 tahun 1974 merupakan pelopor pembangunan lebih dari 300 lokasi perumahan di 156 kota dengan total hunian 500.000 unit ditujukan masyarakat menengah ke bawah. (DN Saputra)
Transportasi Makanan Masih Belum Optimalkan Truk Berpendingin Trans, Surabaya : Keselamatan logistik dan transportasi makanan mudah membusuk di Indonesia dinilai minim karena negara ini belum mengoptimalkan penggunaan truk berpendingin seperti yang dipakai di sejumlah negara maju. “Penggunaan truk berpendingin untuk menghindarkan makanan mudah busuk sekitar 90% baru terlihat di beberapa negara di kawasan Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang,” kata “Directur Research Center for Logistics & Transportation”, Ruhe Xie, di sela Konferensi Perhubungan Internasional “Eastern Asia Society for Transportation Studies/EASTS” ke-8 (16-19 November 2009), di Shangri-La Hotel Surabaya, Rabu (18/11). Ia menegaskan, penggunaan truk berpendingin di Asia jauh di bawah pencapaian di negara maju. Di China dari 100% makanan yang dimasukkan dalam pendingin komposisinya terdiri dari 60% logistik melalui jalur udara, 25% truk berpendingin, dan 15% dengan kereta api. “Di Indonesia, penggunaan truk itu masih minim karena tingginya biaya yang harus dikeluar-
kan,” ujarnya. Ia menyatakan, elemen kunci agar makanan mudah busuk itu bisa diangkut antara lain kendaraan pengangkut harus berkualitas baik, kontrol kualitas harus tepat, pemilik barang membutuhkan sistem pemilihan perusahaan ekspedisi yang tepat, dan pemeliharaan jaringan jalan yang baik. “Keselamatan pengangkutannya bisa memakai model sistem pegas yang kami teliti,” katanya. Penelitian tentang metode penanganan barang, kata dia, dilakukan dengan membandingkan tiga cara penanganan pengiriman daging babi. Penanganannya menggunakan pembungkus hampa udara yang diangkut dengan truk berpendingin. “Mengenai kontrol kualitas produk terangkut dilakukan dengan mengambil kasus pengangkutan pisang. Upaya ini untuk menemukan metode pengujian kualitas sederhana tapi tepat,” katanya. Untuk pemilihan perusahaan ekspedisi, tambah dia, dengan metode sederhana berbasis pembobotan entropi (keseimbangan termodinamis) dan analisis keterhubungan tingkat abu-abu. (OKI)
HALAMAN 5
KORAN TRANSAKSI THN 9
Perketat Syarat Calon TKI Trans, Jakarta : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan memperketat syarat bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. Menurut Muhaimin, calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri harus lulus pelatihan sebagai standar kompetensi minimal 200 jam agar dapat bersaing di pasar dunia. “Kita, saat ini berada dan masuk dalam era globalisasi pasar dunia. Untuk itu, calon tenaga kerja harus memiliki standar kompetensi yang bisa diserap pasar kerja,” katanya di Jakarta, Kamis (19/11). Pemerintah juga melakukan pembenahan sistem pengiriman dan penempatan TKI untuk mencegah keberangkatan TKI yang belum siap bekerja di luar negeri. Upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap TKI, agar mereka tidak diperlakuan buruk oleh majikan. Dengan demikian, Muhaimin mengaku optimis bahwa dalam lima tahun ke depan TKI yang ditempatkan sudah sesuai standar kompetensi. Saat ini ada 130 balai latihan kerja (BLK) milik perusahaan jasa penempatan TKI, dan pemerintah mewajibkan kurikulum pelatihan 200 jam. Sementara itu, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja sesuai standar kompetensi, Depnakertrans bersama Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan berkoordinasi menciptakan sinergi antara pendidikan dan dunia usaha. “Kami akan berkoordinasi menciptakan formula yang tepat agar lulusan dunia pendidikan bisa langsung terserap pasar kerja dan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan,” katanya. Hal ini, disebutnya, sesuai dengan program kerja 100 hari dan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menciptakan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Berkaitan dengan sistem pengiriman dan penempatan tenaga kerja, Depnakertrans akan memberantas calo TKI yang selama ini membuat rantai rekrutmen menjadi panjang dan berbelit-belit. “Kita akan perkuat kerjasama dengan Kepolisian maupun imigrasi, mencegah pengiriman TKI illegal,” katanya. (SN)
Dukung Program 100 Hari, Dirjen BC Buka Layanan 24 Jam Trans, Jakarta : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan untuk mendukung program 100 hari pemerintah, siap membuka layanan 24 jam sehari pada 4 pelabuhan. “Program 100 hari kita mendukung dari Departemen Perhubungan untuk membuka pelabuhan 24 jam sehari dan seminggu 7 hari. Dan ini berarti kan Kantor Bea Cukai harus buka,” tutur Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi seusai konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta, Selasa (17/11). Anwar menyebutkan keempat pelabuhan yang siap menjalankan program 100 hari Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Belawan. Menurutnya, operasional pelabuhan 24 jam ini masih menunggu persetujuan dan peraturan Menteri Keuangan. Untuk urusan mekanisme akan diserahkan pada Departemen Perhubungan. “Pada prinsipnya PMK (Peraturan Menteri Keuangan) pembukaan ini sudah diusulkan ke Menteri Keuangan, tapi kami masih menunggu peraturan. Kalau urusan yang lain seperti pelabuhan, TPS, transportasi ini juga ditangani oleh Departemen Perhubungan,” ujarnya. Dia menyatakan tenaga yang ada di tubuh Bea dan Cukai saat ini masih cukup untuk pelayanan 24 jam setiap hari di 4 pelabuhan tersebut. Namun, memang dibutuhkan SDM tambahan untuk pelayanan di seluruh kantor Bea Cukai di Indonesia. “Kalau hanya di 4 kantor, kita cukup dengan SDM yang ada dan dana yang ada. Tapi kita membutuhkan SDM, 500 tenaga baru sedang kita proses di Diklat dari lulusan D1,” jelas Anwar. (M Sitorus)
Hak Angket Century Sebuah Realitas Politik
Trans, Jakarta : Fraksi Partai Golkar (FPG) Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menilai, aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya Hak Angket untuk mengungkap kasus dana talangan (bailout) Bank Century adalah sebuah realitas politik. “Namun untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, sikap FPG tidak akan gegabah, dan akan sangat berhati-hati. FPG akan menunggu hasil akhir audit investigasi dari BPK,” tegas Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin kepada pers di Jakarta, Kamis (19/11). Menurut dia, menunggu hasil akhir audit investigasi dari BPK bukan berarti sikap FPG melunak dalam mengungkap kebenaran. “DPR periode lalu menugaskan BPK untuk melakukan audit investigasi, seyogianya kita menghormati dan sangat bijaksana bila kita semua menunggu hasil audit tersebut,” papar Ade. Ia mengatakan, bila dalam audit tersebut ditemukan adanya penyimpangan, maka FPG akan segera mendorong penjadwalan untuk pengambilan keputusan di Sidang Paripurna DPR dan mendukung pengajuan Hak Angket DPR. “Pada prinsipnya, FPG mendukung usulan Hak Angket Century karena hal itu merupakan hak konstitusional para anggota Dewan. Reaksi anggota Dewan dari FPG merupakan wujud tanggap cepat atas aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat luas terkait masalah ini,” jelas Ade. Meski begitu, FPG berpandangan bahwa Hak Angket tersebut haruslah bertujuan mencari kebenaran dan kejelasan secara menyeluruh atas proses pencairan dana talangan tersebut, bukan untuk memakzulkan (impeachment) Presiden ataupun pemerintahan yang sah. Ia mengingatkan kepada semua pihak bahwa dalam penggunaan hak tersebut tidak disertai niat untuk memakzulkan Pemerintah, tapi untuk menguatkan Pemerintah dalam menjalankan program-programnya demi menciptakan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, sudah terlalu banyak gosip atau rumor yang berkembang di masyarakat yang merugikan pemerintah dari kasus ini. Karena itu, FPG berpandangan Hak Angket itu harus mengungkap secara jelas apa yang sebenarnya terjadi, apakah pengucuran dana talangan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. “Bila ada yang tidak sesuai di situ akan terungkap, siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga ke depan pemerintah tidak terbebani lagi oleh gosip atau rumor yang sangat merugikan citranya di mata masyarakat luas,” kata Ade Komarudin. (Tim)
TRANS KOTA
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Organisasi - Organisasi Minang Di Jabodetabek Diminta Bersatu
Acara silaturahmi Ikatan Keluarga Kabupaten Pasaman (IKKP) se-Jabodetabek dengan semua masyarakat Kabupaten Pasaman yang ada di Jabodetabek, Gedung Sanggita Sat Sik Mabes Polri Jakarta, Minggu (8/11) lalu.
Trans, Jakarta: Semua organisasi minang yang ada di Jabodetabek diharapkan bersatu padu memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Barat yang terkena dampak gempa belum lama ini, serta menjaga keutuhan NKRI, khususnya membangun kembali perekonomian. Ketua Umum Gebu Minang Mayjend (Pur) TNI Asril Tanjung mengemukakan hal itu saat menghadiri acara silaturahmi Ikatan
Keluarga Kabupaten Pasaman (IKKP) se-Jabodetabek dengan semua masyarakat Kabupaten Pasaman yang ada di Jabodetabek, Gedung Sanggita Sat Sik Mabes Polri Jakarta, Minggu (8/11) lalu. Selain Mayjend (Pur) TNI Asril Tanjung (Ketua Umum Gebu Minang), acara itu juga dihadiri H Yusuf Lubis SH Msi (Bupati Kabupaten Pasaman), H Hamdy Burhan SH (Wakil Bupati Kabupaten Pasaman), dan DR Zulfahmi Burhan
SE MM, Dt Rajo Bagagar (Ketua Umum Badan Koordinasi Kemasyarakatan Kebudayaan Alam Minangkabau/BKsAM DKI Jakarta), Ketua DPRD Kabupaten Pasa-man, Sekda Pasaman dan seluruh kepala dinas dan seluruh Camat Pasaman. Pada acar silaturrahmi itu, Asril Tanjung mengingatkan bahwa Propinsi Sumbar tidak lama lagi akan melaksanakan Pilkada dari tingkat Gubernur hingga tingkat Kabupaten. “Mari kita jaga dan sukseskan pilkada ini dengan jujur dan adil,” katanya. Ketika disinggung kabar mengenai dirinya yang akan mencalonkan sebagai calon Gubernur Sumbar, ia mengatakan “saya tidak akan mencalonkan diri kecuali masyarakat Sumbar yang mencalonkannya” katanya. Sedangkan Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH Msi, dalam kata sambutannya mengungkapkan telah melakukan penggalangan bantuan dana gempa yang menimpa Sumatera Barat beberapa waktu lalu. “Insya allah bantuan ini sangat bermanfaat bagi saudara kita yang kena gempa di Sumatera Barat,” ujar Yusuf Lubis, dan diamini
Menunggu Polisi Terbitkan SP3 Trans, Jakarta : Dalam penanganan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, polisi sepertinya akan menyerah atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), karena selain begitu kencangnya desakkan masyarakat untuk menghentikan penyidikkan, polisi juga diburu waktu untuk menyelesaikan berkas pemeriksaan yang telah tiga kali dikembalikan Kejaksaan. Gubernur Lemhanas Muladi mengatakan, dikeluarkannya SP3 oleh penyidik kepolisian atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh kejaksaan merupakan alternatif terbaik dalam menangani kasus KPK, Kejaksaan dan Polri. Muladi mengemukakan itu, saat mengikuti saresehan bersama masyarakat Indonesia yang dibuka Duta Besar Salim Said di Wisma Duta Besar di Praha, Ceko. Secara terpisah anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, menyatakan, semua pihak sebaiknya memberikan kesempatan kepada Polri untuk menyelesaikan berkas penyidikan kasus BibitChandra. Namun menurutnya, penyidik harus diberi tenggat waktu untuk menyelesaikan berkas penyidikkan, jika tidak juga menyelesaikan berkas penyidikan, maka Polri harus menerbitkan SP3. “ Itu, jalan terbaik,” ujarnta, Rabu (18/11) di Jakarta. Ia menyatakan, berkas Chandra saat ini direvisi oleh penyidik Polri untuk yang ketiga kali setelah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. “Agar ada kepastian hukum, maka Polri tidak perlu ragu untuk menerbitkan SP3 jika berkas nantinya dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Agung,” ungkapnya. Demikian juga dengan berkas Bibit yang kini dikembalikan ke Polri oleh Kejaksaan Agung. “Harus ada batas waktu yang pasti berapa lama penyidikan itu berjalan di kepolisian. Kalau di KPK, kan waktunya 90 hari. Dengan batasan waktu itu, maka satu kasus dapat diselesaikan sesuai dengan batasan waktu,” katanya. Namun demikian, Ia mengakui bahwa, hingga kini belum ada aturan yang membatasi waktu penyidikan, namun demi kepastian hukum, Polri seharusnya membuat batasan waktu yang jelas. “Dengan tidak ada batasan waktu penyidikan maka berkas bisa bolak-balik hingga belasan kali dan membutuhkan waktu beberapa tahun. Ini tidak boleh dibiarkan terus,” katanya. Trimedya mengatakan, bolakbalik berkas hingga berkali-kali tersebut membuka peluang makelar kasus untuk bermain sebagaimana yang terjadi selama ini. “Jika bolak
oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasaman H. Benny Utama SH Msi. Mengenai pembangunan di Pasaman, kata H Yusuf Lubis SH Msi, telah berhasil dilaksanakan di berbagai sector, bidang pendidikan peringkat II tingkat Propinsi Sumatera Barat, pembangunan saran jalan, kelanjutan irigasi Panti Rao, bahkan ke-berasilan menaikan peringkat dalam MTQ tingkat Propinsi yang baru-baru ini dilaksanakan di Pasaman. Sebelumnya Pasaman berhasil meraih peringkat V menjadi peringkat III. Pada kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan soal kenaikan APBD Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2005 Pasaman hanya memperoleh APBD Rp 125 Miliar, sedangkan saat ini sudah disetujui kurang lebih Rp 490 Milyar. Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Pasaman Jakarta Buya H. Ismail Hasan SH mengharapkan, dengan adanya kegiatan halal bi halal seluruh masyarakat, Sumatera Barat umumnya dan Kabupaten Pasaman khususnya, untuk lebih giat lagi dalam bidang pelaksanaan pembangunan di segala bidang. “Berbagai bencana gempa yang
terjadi dan menimpa Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman mari kita jadikan sebagai cambuk, instropeksi diri. Mungkin karena kita lalai selama ini terhadap Allah SWT. Mari kita bangkit dan membangun daerah kembali secara bersamasama agar terwujud masyarakat Pasaman Saiyo yang lebih sejahtera,” ungkap Ismail Hasan. Chaliz Syam selaku Ketua Panitia Pelaksana Halal Bi Halal IKKP, usai acara kepada wartawan mengatakan, silaturahmi antar warga masyarakat Pasa-man yang ada di Jakarta rutin dilakukan setiap tahun. Namun, acara kali ini dinilainya cukup meriah, karena dihibur oleh artis ibukota Nur Abni Oktavia. Sedangkan Ket-ua IKKP H Mirin Hidayat mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh panitia dan para tamu undangan yang datang menghadiri acara ini. H Mirin Hidayat berharap acara silahturahmi ini harus sering dilaksanakan agar tali persaudaraan dan persahabatan lebih erat lagi antara Masyarakat Kabupaten Pasaman yang ada di perantauan maupun yang ada di Kabupaten Pasaman itu sendiri. (Abdul Rauf Matondang/Ismet)
Terkait Kasus Pemasukan SPH
Kasudin PU Jalan Jakarta Utara Ogah Temui Wartawan
Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah
balik berkas ditetapkan maksimal hanya tiga kali, maka peluang makelar kasus akan sempit karena sudah pasti akan ada SP3 jika berkas dikembalikan tiga kali,” katanya. Ia mengharapkan agar pembatasan waktu penyidikan dan bolak-balik berkas itu dimasukkan dalam revisi KUHAP dan KUHP yang kini masih digodok oleh pemerintah. Intervensi Trimedya menyatakan, tidak setuju jika dalam kasus ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri untuk menerbitkan SP3 atau Jaksa Agung untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). “Jika Presiden melakukan itu, maka itu bentuk intervensi hukum oleh Presiden. Ini tidak boleh terjadi dan bisa menjadi preseden buruk pembangunan hukum,” kata politisi dari PDI Perjuangan itu. Ia mengatakan, intervensi Presiden dengan meminta Kapolri dan Jaksa Agung untuk menghentikan pengusutan perkara juga melanggar prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum. Namun pihak lain justru menyarankan, penyidikkan tidak dipercepat tapi harus menunggu keputusan presiden. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafi’i Maarif mengatakan, kasus yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah jangan dipercepat sebelum ada keputusan jelas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menegaskan, tindak pidana korupsi dan penegakan hukum atas korupsi merupakan permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sehingga pemerintah harus benar-benar menunjukkan ketegasannya. “Salah satu cara untuk menunjukkan ketegasan, adalah dengan mengikuti dan melaksanakan dengan segera berbagai rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Delapan,” ungkapnya ketika
mengikuti diskusi “Skandal Korupsi Bank Century: Apa Solusinya?” di Jakarta, Kamis (19/11). Menurut Syafi’i Maarif, sudah jelas sekali di mata banyak orang termasuk berbagai pakar hukum bahwa kasus Bibit-Chandra sangat lemah bila harus diteruskan ke meja hijau. Seperti diketahui, Tim Delapan mengakui terdapat keterkaitan antara kasus hukum Chandra Hamzah-Bibit Samad Rianto dan pencairan dana nasabah terbesar Bank Century, Budi Sampurno, yang diduga melibatkan Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Anggota Tim Delapan Anies Baswedan usai rapat finalisasi akhir rekomendasi Tim Delapan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Minggu (15/11), mengatakan, meski masalah pencairan dana itu bukan fokus utama namun tim memberikan perhatian pada masalah tersebut. “Yang terkait itu konteksnya itu adalah pencairan uang yang difasilitasi oleh pak Susno Duaji. Itu mendapat perhatian,” ujarnya. Menurut Anies, Tim Delapan juga memberikan perhatian pada latar belakang masalah yang memicu munculnya kasus Chandra dan Bibit karena tidak ingin kejadian sejenis terulang kembali di Indonesia pada masa depan. Sebelumnya, Polri menetapkan dua pimpinan nonaktif KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dan suap. Namun, sejumlah tokoh nasional dan masyarakat menentang hal itu karena diyakini ada unsur rekayasa sehingga membuat Presiden Yudhoyono membentuk tim untuk melakukan verifikasi atau dikenal dengan Tim Delapan. Salah satu rekomendasi Tim Delapan adalah agar Polri dan Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan dan penuntutan kasus itu karena alat buktinya lemah. (HM Nursin, Ali, Ram)
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Pemda DKI Jakarta/DPRD DKI Pengadilan Tinggi Tipikor POLDA METROJAYA Walikota/Pengadilan Jakarta Pusat Walikota/Pengadilan Jakarta selatan Walikota/Pengadilan Jakarta Barat Walikota/Pengadilan Jakarta Utara Walikota/Pengadilan Jakarta Timur
: : : : : : : :
Doddy Suryadi Pura Gaus Kaisuku Meidi MM, Daniel Sasfen S -------Ramly -------Aston Darwin SP Nazaruddin Jamil
Trans, Jakarta: Hal yang sangat dilematis ditunjukkan oleh Kasudin PU jalan Jakarta Utara, Ir Maman Suparman MM. Ini terkait dengan perubahan harga saat pemasukan Surat Penawaran Harga (SPH), yang diadakan pada tanggal 21 Agustus 2009 di Gelanggang Olahraga (GOR). Menurut Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerajopa Tudha Sartana dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Parulian Simanjuntak SE, kegiatan rehabilitasi yang berlokasi di Jalan Indah Raya yang dikerjakan oleh PT Mutiara Hiduyp, dengan total penawaran Rp. 811.215.000,- berubah menjadi Rp. 509.017.000,- saat pemasukan surat penawaran harga (SPH). Proyek rehabilitasi yang berlokasi di Jalan Sungai Barito lanjutan yang dikerjakan oleh CV. Indah Permatajaya, dari total penawaran Rp. 279.400.000,- berubah menjadi Rp. 169.180.000,-. Bahkan proyek rehabilitasi yang berlokasi di jalan menuju SMP 122 Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara yang dikerjakan oleh PT Data Tama Mandiri, dari total penawaran Rp. 767.332.646 juga berubah menjadi Rp. 565.889.756,-.
Rabu (28 Oktober 2009) pukul 11.15 Wib, Kasudin PU Jalan Jakarta Utara Ir Maman Suparman MM ketika hendak dikonfirmasi seputar adanya perubahan harga penawaran saat pembukaan SPH, ternyata ogah menemui wartawan. Kasudin PU Jalan Jakarta Utara Ir Maman Suparman MM malah menyarankan agar bertemu langsung dengan Murdah, salah seorang anak buahnya. Begitu ketemu, anak buahnya itu juga ternyata tidak mau berkomentar. Senin (9 November 2009) pukul 10.00 Wib, saat hendak dikonfirmasi kembali, Kasudin PU Jalan Jakarta Utara juga tidak bisa ditemui lagi. Salah seorang petugas keamanan dalam (Pamdal) mengatakan bahwa Kasudin tidak ada di tempat. Senin (16 November 2009) pukul 09.15 Wib, Kasudin PU Jalan Jakarta Utara, Ir Maman Suparman MM bahkan tidak mau ditemui. Kasudin ini malah memberikan surat agar wartwan tersebut menemui Ir Agus S. Begitu tiba di rungan orang yang ditunjuknya, ternyata tidak ada juga. Ada apa? Hingga berita ini diturunkan, Kasudin PU jalan Jakarta Utara, Ir Maman Suparman MM, tetap saja tidak bisa ditemui. (Aston)
Langgar IMB, Bangunan Tiga Lantai Dibongkar Trans, Jakarta: Karena melanggar izin mendirikan bangunan (IMB, Petugas Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Timur membongkar sebuah bangunan megah berlantai tiga di Jl Pondasi V, Kayuputih, Pulogadung. Dari pantauan di lapangan diketahui bahwa bangunan tersebut rencananya akan dijadikan klinik. Padahal izin bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 120 M2 itu untuk rumah tinggal. Pemiliknya adalah Taslim, salah seorang ahli bedah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). “Bangunan tersebut telah menyalahi aturan, yakni ketinggian bangunan sebagai rumah tinggal tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal, untuk bangunan rumah tinggal, idealnya tidak boleh lebih dari dua lantai atau maksimal tingginya sekitar delapan meter,” ujar Kasie Penertiban, Sudin P2B Jakarta Timur, Achlak Semaun. Hanya saja, petugas membongkar bangunan tersebut pada bagian lantai tiga saja. “Walau yang dibongkar hanya bagian lantai tiga saja, itu sudah membuat jera pemiliknya. Pasti
pembangunanya tidak dilanjutkan sebelum izinnya diubah untuk klinik,” terangnya. Kasudin P2B Jakarta Timur, Bernard Sitorus kepada wartawan mengungkapkan, sebenarnya bangunan tersebut sudah pernah dibongkar Agustus 2009 lalu. Bentuk kesalahannya sama, yakni menyalahi perizinan. Anehnya pemilik tetap nekat melanjutkan pembangunan hingga akhirnya petugas kembali membongkarnya hari ini. Untuk mengantisipasi maraknya bangunan bermasalah, ia telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penyisiran setiap hari. Ia juga meminta masyarakat agar turut melakukan pengawasan terhadap bangunan bermasalah. Jika mengetahui ada kesalahan maka hendaknya masyarakat melaporkannya langsung ke Sudin P2B setempat. “Laporan dari masyarakat tentunya akan segera ditindaklanjuti oleh petugas yang ada di kecamatan. Karena petugas juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat,” jelasnya. (Nazaruddin Jamil)
HALAMAN 6
KORAN TRANSAKSI THN 9
Bangunan Bermasalah di Jaksel Masih Marak Trans, Jakarta: Penertiban yang gencar dilakukan aparat Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban (Sudin P2B) Jaksel) tak membuat pemilik bangunan jera. Buktinya, hingga kini bangunan bermasalah masih marak di wilayah itu. Pantauan di lapangan, beberapa bangunan yang menyalahi perizinan itu terdapat di sebuah Town House di Jl Karangtengah Raya, Lebakbulus, Cilandak. Dimana 18 unit diantaranya tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ironisnya, hingga kini bangunan tersebut masih berdiri kokoh. Selain itu bangunan rumah tinggal dua lantai di Jl H Saleh, Kelurahan Pondoklabu juga tanpa dilengkapi izin. Bahkan ada sebuah bangunan rumah tinggal 3 lantai di Jl Keuangan Raya No 11 RT 07/05 Cilandakbarat, masih berdiri megah padahal menyalahi IMB. Bangunan dengan nomor IMB: 5117/S/ 2008 ini sebenarnya sudah disegel petugas. Namun pemiliknya masih nekat melanjutkan pembangunannya. “Apa segel yang tertera hanya untuk formalitas saja. Kalau ada aturan harusnya ditegakkan jangan sampai ketidaktegasan petugas menjadi preseden buruk di mata
masyarakat. Ini juga menjadi contoh buruk sehingga memicu orang lain untuk melakukan pelanggaran,” kata Zainuddin satu warga Cilandak. Ya, pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan memang masih marak. Aparat sudah bertindak tegas dengan melakukan penertiban. Tindakan tegas mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta, yaitu pasal 5 untuk bangunan yang tidak dilengkapi IMB, Pasal 23 tentang bangunan yang tidak sesuai dengan perizinan, dan pasal 49 terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Kasudin P2B Jakarta Selatan, Widio Dwiyono, belum dapat dikonfirmasi terkait maraknya bangunan bermasalah itu. Sebab ponselnya yang telah dihubungi wartawan berkali-kail tidak diangkat. Begitu juga Kasie Penertiban Sudin P2B Kecamatan Cilandak, Sugiarto, juga tidak berhasil dihubungi. (Ramli)
JPO Dipasang, Jalan Bekasi Timur Ditutup
Gelagar baja (JPO). foto: ist
Trans, Jakarta: Penutupan Jalan Bekasi Timur untuk sementara dimulai Sabtu (21/11) pukul 22.00 hingga 05.00. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyusul pemasangan gelagar baja jembatan penyeberangan orang (JPO). Dengan adanya penutupan itu, arus lalu lintas terpaksa dialihkan. Arus kendaraan dari arah Jl I Gusti Ngurah Rai dan Jl Cipinang Jaya
yang menuju ke Jl Jatinegara dan Jl Ahmad Yani akan diarahkan dengan cara contra flow atau berlawanan arah melalui Jl Bekasi Timur sisi utara depan rel kereta api dimulai dari putaran (U-Turn) LP Cipinang sampai dengan simpang Jl Bekasi Timur, dan Jatinegara Kodim (traffic light). Sedangkan arus kendaraan dari arah barat, Jl Jatinegara dan Jl Ahmad Yani yang menuju arah Jl I Gusti Ngurah Rai dan Jl Cipinang Jaya akan diarahkan dengan cara berlawanan arah melalui Jl Bekasi Timur, depan kantor Imigrasi Jakarta Timur. “Untuk menghindari penumpukan kendaraan, pengguna jalan diminta untuk menghindari ruas jalan tersebut dan mematuhi rambu-rambu serta petunjuk petugas di lapangan,” ujar M Tauchid, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (Doddy)
Bermasalah, Perjanjan Sewa Gedung Ranch Market Kedoya Trans, Jakarta : Gara-gara enam bulan sebelum perjanjian berakhir tidak ada kesepakatan harga sewa dengan pemilik gedung, PT Supra Boga harus kehilangan hak prioritas perpanjangan sewa gedung 99 Ranch Market. Lantaran menghentikan perjanjian sewa gedung 99 Ranch Market, PT Alam Semesta Permata Indah harus berurusan dengan pengadilan. Adalah sang penyewa, PT Supra Boga Lestari, yang membawa masalah itu ke meja hijau. Perusahaan retail itu menuding PT Alam Semesta melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan hak prioritas untuk memperpanjang sewa gedung yang berlokasi di sekitar Kedoya, Jakarta Barat. PT Supra Boga memang telah menjadi penghuni gedung 99 Ranch Market sejak 10 tahun lalu. PT Supra Boga bahkan menuntut PT Alam Semesta mengembalikan uang muka sebesar AS$475,200 ribu. Namun tuntutan itu tidak berjalan mulus di pengadilan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mementahkan seluruh gugatan PT Supra Boga lewat putusan yang dibacakan Rabu (18/11). Menurut majelis hakim, sebelum masa sewa berakhir, PT Alam Lestari dan PT Supra Boga silang pendapat tentang harga sewa baru sehingga tak lahir addendum perpanjangan sewa. “Dengan demikian hak pioritas penggugat menjadi batal demi hukum,” ujar ketua majelis hakim Dasniel saat membacakan putusan. Walhasil, PT Supra Boga Lestari harus angkat kaki dari gedung 99 Ranch Market. PT Supra Boga juga harus menyerahkan gedung pada PT Alam Lestari dengan keadaan baik. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa, jika ingin memperpanjang sewa gedung, maka si penyewa harus memberitahukannya ke pe-
milik gedung 12 bulan sebelum masa sewa berakhir. Enam bulan sebelum masa sewa berakhir, perjanjian tentang perpanjangan masa sewa harus sudah ditandatangani. “Akta tersebut merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya,” kata Dasniel. Dalam kasus ini perjanjian sewa berakhir pada 31 Desember 2008. PT Supra Boga sendiri mengakui berakhirnya perjanjian tersebut. Enam bulan sebelum masa sewa berakhir, antara PT Alam Semesta dan PT Supra Boga tak sepakat tentang perpanjangan masa sewa berikutnya. Dengan begitu, pengakiran masa sewa bukan disebabkan karena kesalahan PT Alam Semesta. Terkait dengan tuntutan pengembalian uang muka, majelis hakim menolak tuntutan itu. Berdasarkan perjanjian, pembayaran sewa dapat dilakukan dengan membayar uang muka 10 persen dari nilai sewa sekitar AS$4,7 juta, yakni AS$475,200 ribu. Sisanya dibayarkan dengan cara dicicil setiap enam bulan sekali. Biaya pembayaran itu akan ditambah dengan pajak. Majelis hakim berpendapat pembayaran uang muka sebesar 10 persen merupakan bagian dari pembayaran sewa sehingga tidak bisa dikembalikan. “Tuntutan penggugat menjadi tidak punya dasar hukum sehingga harus ditolak,” kata anggota majelis hakim Ennid Hasanudin. PT Alam Semesta juga menyatakan hal senada dalam jawabannya. Yang bisa dikembalikan adalah security deposit bila tidak terjadi kerusakan saat pengembalian barang yang disewakan, bukan uang muka. (Daniel Sasfen S)
TRANS KOTA
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Wartawan Diingatkan Berlaku Sopan Saat Sidang Pengadilan Berlangsung
Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan bersama koordinator terpilih Abdul Rauf. foto: aston
Trans, Jakarta: Kepala Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara H Prim Haryadi meng-
ingatkan agar para wartawan yang hendak mengikuti jalannya sidang berlaku sopan, yakni menghormati
majelis hakim tanpa berlalu-lalang untuk mengambil gambar (fhoto). Hal itu dikemukakannya saat memberi kata sambutan dalam pemilihan coordinator wartawan unit Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Periode 2009 - 2012, Jumat (13/ 11) lalu. “Saya berharap pemilihan calon koordinator wartawan ini berjalan lancar,” ujarnya. Pemilihan itu juga dihadiri Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan. Baik Ketua PWI Jaya maupun Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada pemilihan itu tidak ikut campur untuk memenangkan calon koordinator tertentu. H Prim Haryadi SH MH mengatakan bahwa kehadirannya hanya sebagai perwakilan saja, kare-
Penyesuaian UU Sektoral dan Desentralisasi Diajukan Trans, Jakarta : Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD mengusulkan penyesuaian UU bidang sektoral dengan kebijakan desentralisasi, termasuk penataan hubungan antara pusat dengan daerah, antar Pemda dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masuk dalam substansi Prolegnas 2010-2014. Ketua PPUU DPD I Wayan Sudirta di Jakarta, Kamis, berpendapat bahwa desentralisasi harus mendukung pelayanan publik melalui pengembangan kreativitas masyarakat dan aparat daerah, kesejahteraan, dan kemandirian. “Apalagi, perebutan akses sumberdaya alam dan lingkungan kerap berakibat konflik horizontal di beberapa wilayah, karena kepemilikan sumber daya alam berhubungan dengan ikatan primordial (primordial sentiments) seperti kekeluargaan dan kesukuan,” ujarnya. Ditegaskannya, DPD menyadari kebutuhan daerah tidak saja hanya sandang, pangan, dan papan, tapi juga infrastruktur yang memadai. Selain masalah desentralisasi, PPUU DPD juga mengusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR agar persoalan pertahanan keamanan, HAM dan korupsi juga masuk sebagai substansi penyusunan perundang-undangan, di samping masalah investasi dan usaha kecil menengah guna menciptakan kesempatan berusaha serta menanggulangi kemiskinan. “Kebijakan tersebut harus mengikis transaksi
dan praktik ekonomi biaya tinggi,” katanya. Pada bagian lain, Wayan mengatakan bahwa untuk substansi hukum Prolegnas Prioritas 2010, PPUU DPD mengharapkan adanya pemantapan kelembagaan demokrasi dan penataan lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. UU tentang peran DPR-DPDPresiden, hak keuangan dan administrasi, protokol lembaga negara, reformasi birokrasi, UU keparlemenan (DPR, DPD) serta kepresidenan, menurut DPD, perlu disempurnakan di awal masa jabatan parlemen saat ini untuk menghindari kepentingan praktis. Prolegnas prioritas 2010, ujar Wayan, harus menjawab kebutuhan masyarakat melalui kebijakan legislasi yang komprehensif. Garis kebijakannya, ia menambahkan, harus benar-benar mencerminkan pula kehendak masyarakat dan menitikberatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Mengenai usulan Prolegnas 2010-2014 yang diajukan PPUU DPD, Wayan menjelaskan, di antaranya adalah RUU Pemerintahan Daerah, RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, RUU pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, Perubahan UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, RUU Batas Wilayah NKRI, RUU Pengganti UU 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya, RUU Pemilihan
gubernur, bupati, dan wali kota, RUU Desa, RUU Perubahan UU 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu, RUU Perubahan UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RUU Perubahan UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; RUU Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Kepegawaian, RUU Otonomi Khusus Bali, RUU Perubahan Ketiga UU 3/1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, RUU Partisipasi Masyarakat, RUU Hukum Pidana, RUU Hukum Acara Pidana, RUU Pertambangan Umum. RUU lainnya yang juga layak masuk dalam Prolegnas adalah RUU Minyak dan Gas Bumi, RUU Agraria, RUU Hak-Hak Atas Tanah, RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, RUU Perubahan UU 56/ Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Otoritas Jasa Keuangan, RUU Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU Perdagangan, RUU Perindustrian, RUU Lalu Lintas Barang dan Jasa, RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan, RUU Perkebunan, RUU Pangan, RUU Keamanan Hayati dan Pangan. (C Herry SL)
Pabrik VCD Bajakan Cakung Digerebek Trans, Jakarta : Satuan Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek satu rumah yang diduga sebagai pabrik penggandaan VCD bajakan di Jl Marzuki, Komplek Komzet, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (17/11). Pusat Komunikasi dan Informasi Polda Metro Jaya menyebutkan, polisi menangkap pemilik pabrik yakni DP sebagai tersangka dalam bisnis ilegal itu. Dari dalam rumah itu, polisi menyita sejumlah barang bukti ant-
ara lain ratusan VCD bajakan, mesin duplikator dan komputer. Polisi menemukan lokasi penggandaan VCD ilegal setelah menerima laporan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas yang berada di dalam rumah itu, Warga itu menduga bahwa rumah tersebut dijadikan tempat menggandakan dan menjual VCD bajakan. Setelah melalui penyelidikan, polisi menggerebek rumah itu dan menangkap tersangka yang sedang menggandakan VCD secara ilegal. VCD bajakan banyak beredar di Jakarta secara terang-terangan na-
mun polisi kewalahan untuk memutus mata rantainya karena lokasi penggandaan menggunakan kawasan pemukiman bahkan kamar kos. Pada 14 Oktober 2009, Polda Metro Jaya menangkap lima tersangka pengganda VCD ilegal dengan barang bukti berupa lima unit mesin pengganda, dan 64.828 keping VCD bajakan. Selain itu polisi juga menyita 9.865 perangkat lunak bajakan, 3.200 sampul VCD bajakan, 3.400 keping CD, 101 keping master film, empat set stempel, satu komputer, satu unit printer dan satu mobil. (Ziq)
na Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara H Zainuddin SH MHum sedang mengikuti Pendidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Mega Mendung, Jawa Barat. Sedangkan Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan mengatakan bahwa kehadirannya untuk pada pemilihan koordinator itu hanya sebagai Kepala Urusan Harian (KUH) dan pencatat saja. Meskipun, dia mengharapkan agar calon koordinator dan pengurus itu sudah memiliki kartu anggota dari PWI Jaya. Pemilihan koordinator wartawan itu dilaksanakan adalah untuk menciptakan suasana baru bagi seluruh wartawan dari berbagai media cetak yang bertugas di unit Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. akhirnya sepakat
untuk mengadakan pemilihan koordinator. Rapat pemilihan dilaksanakan pukul 13.20 wib. Namun, sebelum pemilihan calon koordinator itu dilanjutkan, Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan mengatakan agar pengurus yang lama dibubarkan terlebih dahulu. Rapat pemilihan calon koordinator itu terdiri dari 27 suara dan 3 undangan. Dari 27 suara tersebut, 14 suara yang menggunakan sistem aklamasi dengan memilih Abdul Rauf sebagai koordinator dan Selamat Tambunan sebagai sekretaris, serta Suswenti sebagai bendahara. Setelah pengurus terbentuk, Ketua PWI Jaya Kamsul Hasan langsung mengucapkan selamat bertugas sambil berjabat tangan. (Aston)
P2B Jakarta Timur Bongkar Tembok Beton 100 Meter
Petugas melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan yang telah menyalahi aturan. foto: doc
Trans, Jakarta: Suku Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Timur membongkar bangunan tembok sepanjang 100 meter di kawasan Rumah Susun Seruni sisi tol timur Jl Komarudin dari arah Jl Dr Sumarno menuju kolong tol Cakung-Cilincing (Cacing), Pulogebang, Cakung. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tembok tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Tindakan pembongkaran dilakukan 25 personil gabungan dari Sudin P2B Jaktim, dibantu petugas dari kecamatan dan kelurahan setempat. Kasudin P2B Jaktim, Bernard Sitorus, menjelaskan setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum didirikan. “Karena itu, bangunan tembok tersebut terpaksa kami bongkar agar pemilik mengurus izinnya terlebih dahulu,” tukasnya. Proses pembangunan tembok tersebut terbilang cepat, apalagi pengerjaannya baru dilakukan pekan lalu. Namun, hingga kini sudah berdiri tembok beton sepanjang sekitar 100 meter. Ironisnya, hal ini baru
diketahui oleh aparat seksi P2B yang ada di kecamatan sejak tiga hari yang lalu. Pembongkaran tembok setinggi tiga meter itu dilakukan dengan cara manual menggunakan palu besar. Namun sayangnya, petugas tidak memberitahukan nama pemilik bangunan yang melanggar tersebut. Sebab, menurut petugas, mereka hanya melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan yang telah menyalahi aturan. Kasi Penertiban Sudin P2B Jaktim, Achlak Semaun, setiap bangunan yang melanggar peraturan akan segera ditindaklanjuti dengan pembongkaran. “Sudin P2B Jaktim tidak pandang bulu dalam membongkar bangunan yang bermasalah,” tegasnya. Sementara itu dari data yang tercatat di Sudin P2B Jaktim, sepanjang 2009 ini sebanyak 189 bangunan, baik rumah tinggal maupun bangunan non rumah tinggal dibongkar lantaran melanggar ketentuan berlaku. “Kami melakukan penertiban lima kali dalam seminggu terhadap bangunan yang melanggar,” tambahnya. (Nazaruddin Jamil)
Untuk Memastikan Layak Dikonsumsi Masyarakat
Tempat Penampungan Hewan Kurban Diawasi
Petugas Suku Dinas Pertanian dan Peternakan melakukan pengecekan kesehatan di tempattempat penampungan hewan kurban. foto: ist
Trans, Jakarta: Petugas Suku Dinas Pertanian dan Peternakan Jakarta Pusat masih terus melakukan pengecekan kesehatan di tem-
pat-tempat penampungan hewan kurban di delapan Kecamatan di Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban
yang diperjualbelikan sehat dan layak dikonsumsi masyarakat. Hery Indyanto, Kasie Peternakan Sudin Pertanian dan Peterna-
kan Jakarta Pusat, mengatakan, pengecekan dan pengambilan sampel diperlukan guna mendeteksi serta memeriksa kelengkapan administrasi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari daerah asalnya. Jika tidak didapati surat kesehatan dari daerah asal, maka hewan kurban tersebut dilarang dijual kepada masyarakat. Bahkan meski memiliki surat kesehatan dari daerah asal, petugas masih tetap akan memeriksa apakah hewan kurban tersebut layak atau memenuhi syarat untuk diperjualbelikan. “Jika memenuhi syarat maka akan kita pasangi stiker hasil pemeriksaan di lokasi penampungan,” jelas Hery. Menurut Hery, pihaknya telah memasang sedikitnya 50 stiker di seluruh tempat penampungan yang tersebar di delapan Kecamatan di Jakarta Pusat. Tahun lalu, pihaknya memasang sekitar ratusan stiker hasil pemeriksaan di 170 tempat penampungan di Jakarta Pusat. Hingga saat ini, dari 60 sampel yang telah masuk, Hery mengatakan, hasilnya negatif dari penyakit berbahaya seperti Anthrax. Selain memantau dan mengecek
kesehatan hewan kurban, rencananya, Sudin Pertanian dan Peternakan Jakarta Pusat juga akan memeriksa daging hewan kurban saat pemotongan berlangusng. Untuk mendukung rencana tersebut, sebanyak 102 petugas yang terdiri dari 55 petugas Sudin, 30 mahasiswa IPB, 14 petugas Dinas Kelautan dan Peternakan, 3 petugas Dirjen Peternakan, dan 2 petugas dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) akan dikerahkan memantau kegiatan pemotongan dari awal hingga berakhirnya proses pemotongan hewan. “Petugas akan disebar ke sekitar 140 tempat pemotongan, khususnya masjidmasjid besar di Jakarta Pusat,” jelas pria berkacamata ini. Untuk wilayah Jakarta Pusat dari hasil penelitian sampel yang dilakukan tahun lalu, terungkap sebanyak 52 persen daging dalam kondisi bagus, 41 persen dalam kondisi sedang, dan 7 persen dalam kondisi jelek. “Kondisi penanganan pemotongan daging yang lama dan kurang steril dapat menyebabkan timbulnya bakteri sehingga memengaruhi kondisi daging,” tandasnya. (Tim Trans)
HALAMAN 7
KORAN TRANSAKSI THN 9
Proyek .............. traktor pelaksana adalah PT Buana Reksa Jakarta, namun tahun 2009 disub ‘orang dalam’ PLN. Orang dalam itu disebut bernama Madizon, yang mengerjakan proyek dengan alat berat, padahal seharusnya dikerjakan secara manual. Permainan proyek kembali terjadi di tubuh PLN dalam proyek Pengadaan Belt Conveyor PLTU Ombilin di Sektor Ombilin, tanggal 4 September 2009. Penawaran dalam proyek tersebut, CV Supa Prima Teknik Rp 464.750.000,-, CV Budi Mulia Rp 410.300.000,dan CV Jesika Rp 238.000.000,-. Namun, yang menang adalah CV Supa Prima Teknik selaku penawar tertinggi. “Di sini mafia PLN bermain. Saya sedih sekarang melihat kondisi PLN,” ujar sumber Trans, yang mengaku sebagai karyawan PLN, seraya meminta namanya tidak ditulis. Persoalan Subkontrak Proyek Maraknya korupsi dalam proyek PLN, memang sering terjadi akibat pemenang tender mensubkontrakkan proyek itu ke pihak lain. Seperti PT Sriwijaya Prima Makmur sebagai pemenang tender mensubkontrakkan proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi ke CV. Indah Konstruksi. Nilai proyek yang dimenangkan oleh PT Sriwijaya Prima Makmur sebesar Rp 2.478.002.268,00 itu, harus dikerjakan dengan tiga bagian uraian kerja. Pertama, Perkerjaan Persiapan, yang meliputi Mobilisasi & Demobilisasi, Pembersihan Lokasi & Survey, Pembuatan Direksi Keet UK. 4x4 Meter, Dokumentasi dan Laporan. Kedua, Pekerjaan Galian, yang meliputi Galian Tanah Berbatu Untuk Tapak Bronjong, Galian Tanah Berbatu Alur Sungai, Urugan Tanah Belakang Pasangan Batu Bronjong (Termasuk Pemadatan). Uraian pekerjaan ketiga adalah Pekerjaan Batu Bronjong, yang meliputi Pasangan Bouplank, Pasang Batu Bronjong Kawat 4 mm (Anyaman 3x Lilitan) batu Pecah Isian UK. 20x30 Cm, Pasangan Baru Bronjong Untuk Grip & Pengunci Sebelah kiri Bagian Hulu, dan Pasangan Ijuk Tebal 5 Cm. Namun, PT Sriwijaya Prima Makmur mensubkontrakkan proyek itu ke CV. Indah Konstruksi, dengan nilai kontrak sebesar Rp
Juru ................... kan pengangkatan sita jaminan, juru sita dengan serta merta harus mengangkat sita jaminan, baik ada maupun tiada permohonan angkat sita jaminan dari para pihak,” jelasnya. Lebih lanjut Firdaus mengatakan, dengan putusan majelis hakim yang menyatakan sita jaminan diangkat, maka secara hukum status sita jaminan menjadi berakhir, meskipun tanpa ada pelaksanaan pengangkatan sita jaminan karena juru sita mengingkari putusan majelis hakim. Sebelumnya, seperti diberitakan Koran Trans pada edisi lalu, jurusita/panitera PA Cikarang meminta biaya pengangkatan sekitar Rp.8 juta kepada tergugat selaku pihak yang menang perkara. Sementara itu salah seorang
PT Jasa ............ benar karyawan mendapatkan fasilitas kredit secara langsung dari Bank. Namun karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta-Cikampek mendapatkan fasilitas Pinjaman dari Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII, yang sumber dananya berasal dari Bank yang melakukan Kerjasama dengan Koperasi JMB VIII. “Tidak benar Karyawan kami menandatangani aplikasi kredit dan kuitansi kosong yang disodorkan oleh Bank, karena karyawan kami hanya berhubungan dengan Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII,” jelasnya. Menurutnya, pemberian kredit kepada karyawan melalui Koperasi Jasa Marga Bhakti VIII, proses administrasinya terdiri dari, Surat Kuasa Karyawan Untuk Penjualan Saham, Perjanjian Dana Pinjaman Pembelian Saham. “Perjanjian kredit dibuat tidak menggunakan form aplikasi bank serta kuitansi sebagaimana yang tanyakan,” terangnya. Ia menyatakan, sesuai dengan perjanjian bahwa atas dana pinjaman tersebut akan dibayar oleh karyawan melalui Jasa Produksi
SAMBUNGAN
1.025.000.000,00. Meskipun demikian, proyek bronjong tersebut selesai dikerjakan dan tidak ada komplain dari pihak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel, termasuk direksi yang ditunjuk maupun pengawas lapangan yang ditugaskan. Pertanyaannya, kalau proyek tersebut bisa diselesaikan dengan nilai Rp 1.025.000.000,00, mengapa PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menetapkan kontrak dengan PT Sriwijaya Prima Makmur sebesar Rp 2.478.002.267,73? Kuat dugaan, nilai uraian pekerjaan pembuatan bronjong tersebut dimark up sampai Rp 1,4 miliar. Selain itu, sulit diterima akal bahwa pihak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel tidak tahu bahwa PT Sriwijaya Prima Makmur men-subkan proyek itu ke CV. Indah Konstruksi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.025.000.000,00. Sebab, ada klausul berupa syarat khusus dari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel yang intinya menyatakan bahwa: “Penyedia barang/jasa (dalam hal ini PT Sriwijaya Prima Makmur) tidak diperbolehkan menguasakan kepada pihak ketiga atau men-subkontrakkan pekerjaan atau bagian pekerjaan tanpa izin tertulis dari Direksi Pekerjaan ( dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel …” Masih ada lagi syarat cara melaksanakan pekerjaan di lapangan dari pihak PLN bahwa PT Sriwijaya Prima Makmur sebagai Penyedia barang dan jasa harus memberitahu Direksi Pekerjaan mengenai pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel diduga keras telah bekerjasama dengan PT Sriwijaya Prima Makmur, merongrong uang negara miliaran rupiah. Terkait masalah itu, Koran Trans membentuk Tim Investigasi dan berangkat ke Palembang dan Padang. Rabu (21/10/2009), Tim berupaya mengkonfirmasi pihakpihak terkait di PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Ternyata, pejabat-pejabat tersebut tidak bisa ditemui pada hari itu. Baru mau memasuki pintu PLN yang berkantor di Jalan Demang Lebar Daun No. 375 Palembang itu, petugas satpam sudah terkesan mengajak ribut atau bersitegang. Setelah Tim Trans, menunggu di Pos Satpam rentang waktu satu jam lamanya, petugas satpam baru bisa mengijinkan bertemu dengan Herman selaku Kepala Humas PT. PLN (Persero)
Pembangkitan Sumbagsel. Namun, Herman tidak bisa menjanjikan kepada Koran Trans kapan bisa bertemu dengan General Manager PT PLN Pembangkitan Sumbagsel. “Saya akan berupaya menemui GM atau manager lain agar dapat menerima Trans,” katanya. Namun, ditunggu dua hari di Palembang, tidak ada kabar dari Herman. Sepertinya birokrasi di kantor pelayanan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel, yang berbelit-belit ini sengaja dibuat sedemikian rupa, dan di kantor ini para mafia proyek (rekanan) yang senantiasa mangkal dapat memonitor siapa dan ada keperluan apa orang luar yang masuk berhubungan dengan PT PLN, serta sulit ditembus. “Aneh memang! Akan tetapi itulah kenyataan yang selama ini terjadi di sini,” ujar sumber yang tidak mau disebut jati dirinya kepada Trans. Investigasi dilanjutkan ke Sumatera Barat. Dengan menempuh perjalanan panjang selama 18 jam, menaiki kendaraan pribadi, maka sampailah di lokasi proyek, yaitu Nagari Asampulau, Kabupaten Padang Pariaman. Tim bertemu dengan Edi Putra selaku Pilot Manager CV Indah Konstruksi. Edi Putra mengatakan, setelah merampungkan proyek bronjong tersebut, PT Sriwijaya Prima Makmur, masih mempunyai tanggungan, karena belum membayar haknya sebesar Rp. 168.568.000,-. “Karena secara hukum dalam kontrak subkontraktor antara PT Sriwijaya Prima Makmur (Rosadi selaku Direktur) dan CV Indah Kontruksi (Edy Putra selaku Pilot Manager), saya sebagai pelaksana proyek,” katanya. Menjawab keluhan Edi Putra, Komisaris Utama PT Sriwijaya Prima Makmur, Edi Mulyono via telepon seluler kepada Tim Trans dari Palembang mengatakan bahwa masalah pembayaran subkontrak CV Indah Kontruksi sebesar Rp 168 juta yang dituntut Edi Putra, sudah diketahuinya. “Suratnya juga sudah sampai ke kami. Pada prinsipnya kami sudah membayarnya kepada Direktur CV Indah Konstruksi H Muhamad Anas melalui M Yusuf. Jika CV Indah Kontruksi tidak mengakui, kami punya bukti. Kami siap laporkan H Muhamad Anas ke pihak kepolisian,” katanya. Edy Muliono sebagai Komisaris UtamaPT Sriwijaya Prima Makmur tidak ingin rebut. Dia bahkan memohon kepada Tim Trans,
agar dapat difasilitasi untuk menyelesaikan sangketanya dengan Edi Putra. “Jangan sampai berlarutlarut, kiranya dapat dipertemukan, agar semuanya jelas,” katanya. Karena di sini, ujar Edy Muliono, yang lebih bertanggung jawab terhadap proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi tahun 2008 itu adalah Rosadi selaku Direktur PT Sriwijaya Prima Mandiri dan pengawas Feri.
sumber di PA Cikarang, kepada Koran Trans disela-sela acara pisah sambut Ketua PA Cikarang, Kamis (5/11) mengatakan, biaya pelaksanaan angkat sita jaminan tidak dapat dibebankan kepada Badrudin bin H Sanim sebagai tergugat, tapi bisa dibebankan kepada Penggugat sebagai pemohon dilakukan sita jaminan. Seperti diketahui, majelis hakim PA Cikarang menolak gugatan waris Gomay bin Nasir atau cucu tiri alm. H Sanim terhadap Badrudin bin H Sanim. Majelis Hakim perkara gugat waris itu juga mengabulkan eksepsi yang diajukan kuasa hukum Badrudin bin H Sanim, sebagai tergugat. Dalam putusannya No.379/ Pdt.G/2009/PA. Ckr, majelis hakim antara lain menyatakan, gugatan Penggugat rancu (kabur) sehingga eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard/NO). Perkara di PN Mediasi Ketika persidangan gugat waris di PA Cikarang sedang berjalan, Penggugat Gomay bin Nasir dan para cucu tiri alm. H Sanim yang lainnya, kembali mengajukan gugatan di PN Bekasi, terhadap Badrudin bin H. Sanim. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum HM Yoyo Caryonih, SH & Rekan dalam gugatannya menyebutkan, Tergugat, Badrudin telah menjual 4 bidang tanah sawah harta peninggalan alm. H Sanim bin Rain di Desa Karang Sari, Kecamatan Cikarang Timur. Humas PN Bekasi, Barita Lumban Gaol, SH, ketika dikonfirmasi Koran Trans soal perkara itu mengatakan, perkaranya saat ini masih dalam proses mediasi. “Jika dalam mediasi tidak ada kesepaka-
tan, maka persidangan berlanjut,” ujarnya. Sementara itu, H Nursin kepada Koran Trans mengungkapkan, pihaknya bersedia membeli 4 bidang tanah sawah atas nama H Sanim dari Badrudin bin H Sanim karena adanya Penetapan PA Cikarang No. 017/Pdt.P/2009/ PA.Ckr yang menetapkan ahli waris dari alm. H Sanim adalah seorang anak laki-laki bernama Badrudin bin H Sanim. Perkara pembagian waris ini berawal dari meninggalnya H Sanim bin Rain pada 10 Maret 2009. Semasa hidupnya alm. H Sanim pernah menikah dengan Badriah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Badrudin bin H Sanim. Pasangan ini kemudian bercerai. H. Sanim kemudian menikah lagi dengan Hj. Rosidah seorang janda beranak 2 bernama Ongsin bin Bondan dan Notih binti Bondan.
yang akan diterima karyawan. “Jadi tidak benar bahwa untuk pembayaran cicilan pinjaman tersebut dipotong dari gaji karyawan,” ungkapnya. Dasar acuan manajemen dalam memberikan kesempatan kepada karyawan Perusahaan untuk membeli Saham Perusahaan adalah sesuai dengan ketentuan suatu Perusahaan yang akan Go Publik / IPO, yang harus mengalokasikan kepemilikan sahamnya kepada karyawan Perusahaan ( disebut Employee Stock Alocation ) sebesar 10% dari jumlah Saham yang akan dilepas/dijual Secara terpisah Danny Mulyadi selaku Pimpinan Bagian Pemasaran Bank Jabar Banten Cabang Bekasi, diruang kerjanya mengatakan, Bank Jabar Banten, tidak pernah melakukan proses pembelian saham karyawan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Namun Denny menambahkan, yang ada memang karyawan PT Jasa Marga (Persero) secara perorangan mengajukan kredit, jumlahnya sekitar seratus orang dengan anggunan SK Pengangkatan dan rekomendasi dari Kepala Cabang. Seperti contohnya yang diperlihatkan Denny, ini ada yang sudah lunas akan tetapi minta diperpan-
jang sebanyak 5 orang. “Untuk sementara terpaksa saya pending, kami tidak ingin terkendala nantinya. Adapun mengenai kredit pemilikan saham karyawan PT Jasa Marga (Persero) saya memang pernah dengar, tetapi tidak ada melalui Bank Jabar Banten Cabang Bekasi,” jelasnya. 10% Saham Karyawan Ir. Robert Sitorus mengungkapkan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, telah menjadi Perusahaan terbuka sejak dilakukan IPO pada bulan Nopember 2007 dimana 30% sahamnya dimiliki publik, dan dari jumlah tersebut 10% dialokasikan kepada karyawan melalui program ESA (Employee Stock Alocation), sebagaimana ketentuan IPO. Untuk melaksanakan program ESA tersebut Perusahaan telah membentuk Tim yang bertugas, melakukan sosialisasi tentang program ESA kepada Karyawan Perusahaan, mencari solusi guna membantu karyawan dalam hal pembelian Saham, melalui kerjasama dengan pihak penyedia dana. Kemudian tim ESA sesuai dengan fungsi dan kewenangannya menawarkankan kepada beberapa Lembaga/ Bank untuk dapat mendanai kebutuhan pembelian saham tersebut.
Menyalahi Bestek Ketika Tim Trans dihubungi via telepon seluler dari Palembang oleh Rosadi (Direktur PT Sriwijaya Prima Makmur) dan kemudian bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan, kesan pertama yang terlihat Rosadi tidak menggambarkan seorang Direktur PT Sriwijaya Prima Makmur yang memenangkan tender proyek Pembuatan Bronjong Sungai Anai PLTA Singkarak PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi, senilai Rp 2.478.002.268,00. Pasalnya, Rosadi tidak mengusai proyek yang dikerjakan dan manajemen perusahaan. Rosadi terkesan hanya dipasang sebagai direktur untuk kepentingan Edi Mulyono selaku pemilik dan Komisaris PT Sriwijaya Prima Makmur. Celakanya, justru Rosadi yang menandatangi kontrak dengan pejabat-pejabat terpelajar dari PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel senilai Rp 2.478.002.268,00. “Rosadi, adalah seorang direktur di perusahaan saya,” kata Edi Mulyono, tanpa ragu. Dari pengamatan Tim Trans, proyek memang tidak dikerjakan sesuai bestek alias banyak penyimpangan dilakukan, mulai dari jenis batu yang digunakan, kawat, dan panjang bronjongpun tak sesuai isi kontrak, bahkan ada yang dialihkan. “Kalau masalah proyek tersebut itu kewenangan PLN, silahkan saja tanya PT PLN,” kata Komisaris Utama PT Sriwijaya Prima Mandiri, berkilah. Sedangkan Edi Putra tetap menuntut haknya kepada PT Sriwijaya Prima Makmur yang belum dibayar. “Karena selama ini, dengan mengacu kepada kontrak yang dibayarkan kepada saya sebagai pilot manager CV Indah Konstruksi, melalui transfer Bank Mandiri Rek No. 111.000.04.62107.70 atas nama Edi Putra, baru 37 kali mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 90 juta. Masih kurang sebesar Rp. 168.568.000,-,” katanya Edi Putra juga mengatakan,
Menurutnya untuk efektifitas pelaksanaan, Bank tidak langsung berhubungan dengan karyawan, mengingat sistem dan prosedur administrasi yang berlaku tidak memungkinkan, sehingga pihak Bank melakukan perjanjian kerjasama melalui Pihak Koperasi Jasa Marga Bahkti VIII. “Selanjutnya Pihak Koperasi yang akan menyalurkan pinjaman tersebut kepada Karyawan dengan perjanjian tersendiri,” katanya. Robert Sitorus menjelaskan, setiap Karyawan telah diberikan jatah kepemilikan saham berupa, Saham Bonus (tanpa bayar) dan Saham Jatah Pasti (harga yang ditetapkan Rp. 1.700,- perlembar), yang jumlah jatahnya dihitung secara proporsional tergantung dengan besaran gaji yang bersangkutan. Namun karyawan diberikan kebebasan untuk membeli Saham Jatah Pasti atau tidak membeli, tidak ada unsur paksaan. “Berdasarkan data, hampir seluruh karyawan Cabang JakartaCikampek mengajukan minat untuk membeli Saham Jatah Pasti tersebut, namun terdapat sejumlah karyawan atau sebanyak 836 karyawan tidak memiliki kesiapan dana yang cukup untuk membelinya,” ujar Ir. Robert Sitorus. Jika dilihat dari perkembangan
nilai kontrak antara CV. Indah Konstruksi dengan PT Sriwijaya Prima Makmur, tidak lagi sebesar Rp 1.025.000.000,00. Sebab, sebagaimana juga diakui Fery selaku Pengawas PT Sriwijaya Prima Makmur, dana Rp 40 juta dipotong dari nilai kontrak tersebut. Uang tersebut kemudian diserahkan Rosadi sebesar Rp 25 juta kepada Yarli Putra selaku Asmen II PLN Sektor Pembangkitan Bukit Tinggi, dan Rp 15 juta diserahkan Rosadi kepada tiga orang pengawas dari PLN Asampulau dalam artian “Uang Suap” agar berita acara serah terima dapat dibuat dan disetujui. “Jadi, kontrak pekerjaan kami hanya Rp 985 juta. Belum lagi pengeluaran-pengeluaran kepada oknum-oknum lain yang tidak bisa dirinci besarannya. Jika semua terbuka, banyak kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek ini. Seperti pembuatan Direksi Kit sama sekali tidak ada, peralatan maupun alat berat milik PT Sriwijaya Prima Makmur tidak ada di Sumbar, semua peralatan yang kami disewa itu adalah milik perusahaan di Sumbar. Dalam proyek itu, yang diadakan oleh PT Sriwijaya Prima Makmur hanya kawat, itupun sebenarnya kawatnya tidak sesuai standar tertera dalam bestek. Jika saja kita mau besikap jujur tentunya nilai proyek bronjong itu hanya berkisar ratusan juta rupiah. Bagaimana mungkin dapat diterima pihak PLN kalau tidak ada KKN?” paparnya. Di sisi lain, tokoh masyarakat, Niniak mamak di Asampulau Syansuir alias Aciak, dan Sudirman Dt Rky Endah mengatakan, tempat berdirinya 3 Gardu Pembangkit PT PLN dan pembuatan bronjong, rasa kecewaanya terhadap pelaksanaan proyek itu. Sebab, menurut mereka, tidak satupun karyawan PT PLN yang diangkat dari putra asli daerah Asampulau. Untuk pengadaan petugas keamanan alias satpamnya saja, tidak ada warga setempat yang diterima, semuanya dari daerah lain. Sungguh tragis memang, tapi itulah kenyataannya Padahal, keberadaan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbag sel Sektor Bukittinggi itu terletak di Asampulau, sedangkan pemanfaatan aliran listriknya dinikmati oleh Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Toh, tidak ada kontribusinya untuk masyarakat di Asampulau, bahkan kehidupan masyarakat di Asampulau tetap saja di bawah garis kemiskinan. (Tim Trans)
Ongsin bin Bondan pada Tahun 1976 meninggal dunia, disusul Hj. Rosidah yang meninggal Tahun 2000 kemudian Notih binti Bondan meninggal Tahun 2005. Dari perkawinan alm. H Sanim dengan almh. Hj Rosidah tidak dikaruniai anak. Sejak meninggalnya Hj. Rosidah pada Tahun 2000, H Sanim hingga akhir hayatnya (meninggal 10 Maret 2009) tidak menikah lagi. Sepeninggalan alm. H Sanim, putra satu-satunya, yakni Badrudin bin H Sanim kemudian mengajukan permohonan penetapan waris kepada PA Cikarang, sehingga keluar Penetapan PA Cikarang pada Selasa, 21 April 2009, No. 017/Pdt.P/ 2009/PA.Ckr dan menetapkan ahli waris dari alm. H. Sanim adalah seorang anak laki-laki bernama Badrudin bin H Sanim. (Kaslim/Lora/Ram)
dan keutungan yang telah diraih PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jakarta Cikampek, jumlah penambahan lajur diruas tol Jakarta Cikampek pada Th 2007 Cibitung, panambahan lajur dari 2x2 lajur menjadi 2x3 lajur, Th 2008 penambahan lajur Karawang Timur dari 2x2 menjadi 2x3 lajur, Th 2009 Simpang Susun Dauwan penambahan lajur dari 2x2 menjadi 2x3 lajur hampir selesai. Demikian juga, jumlah karyawannya sudah mencapai ribuan orang. Namun, nasib jalon tol tidak sama dengan nasib ribuan karyawannya. Apa lacur sampai demikian , menurut sumber yang berkempeten kepada koran ini, tepatnya tiga tahun yang lalu dari seluruh karyawan hanya satu orang saja yang tidak mau membeli saham. Dimana setiap pembelian saham ada yang cash dan dana pinjaman melalui Danareksa, Bank Mandiri, dan Bank Jabar Banten. Harga setiap satu l embar saham nominalnya Rp 1.700/lembar. Setiap karyawan diwajibkan membeli saham ada 83 lot dan lebih sesuai dengan jabatannya. Yang menjadi tanda tanya, apakah ini tidak pemaksaan namanya, sementara laporan keutungan tidak dijelaskan secara transparan.(SN)
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Imigrasi ............. meriksa petinggi kelompok pencinta lingkungan Greenpeace dan seorang staf sebagi tersangka. Kedua aktivis Greenpeace itu adalah Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar dan staf Greenpeace, Ejie Anugrah Romadhon. “Mereka diperiksa sebagai tersangka pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan,” kata Kuasa Hukum Greenpeace, Susilaningtyas, Rabu (18/11). Kepala Polres Pelalawan Ajun Komisaris Besar Ary Rachman membenarkan keduanya diperiksa sebagai tersangka. “Masih terkait dengan laporan RAPP (Rian Andalan Pulp and Paper),” kata Ary melalui pesan singkat. Penetapan status keduanya menjadi tersangka menambah jumlah tersangka yang sudah ditetapkan polisi. Sebelumnya, sebanyak 21 aktivis Greenpeace yang melakukan demonstrasi di lahan milik RAPP juga sudah diperiksa sebagai tersangka dengan pasal yang sama. Menyurati Presiden Greenpeace menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus pemulangan sejumlah aktivis asing oleh Imigrasi Riau dan tekanan yang dilakukan pihak kepolisian di Semenanjung Kampar Desa Teluk Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan. “Kami menyurati Presiden untuk melaporkan kasus yang terjadi di Semenanjung Kampar Desa Teluk Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau,” kata Perwakilan Greenpeace Asia Tenggara untuk Indonesia, Nur Hidayati di Jakarta, Rabu (18/11). Ia mengatakan hal itu, menyusul adanya tekanan terhadap aktivis Greenpeace baik dari aparat kepolisian maupun perusahaan pascaaksi penyegelan terhadap tujuh unit alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang mereka lakukan di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar (Kampar Peninsula) pada Kamis (12/11) lalu. Tekanan tersebut juga mengakibatkan terhentinya aksi para aktivis Greenpeace di kamp perlindungan hutan di Semenanjung Kampar. “Padahal kamp tersebut kami dirikan untuk melindungi hutan di Semenanjung Kampar yang kami nilai telah rusak karena kegiatan perusahaan,” katanya. Untuk itu, Greenpeace ingin Presiden SBY mengetahui kondisi yang sebenarnya yang telah terjadi di Semenangjung Kampar Riau. “Kami ingin presiden menge-
Kepala ........... Nampaknya, hingga batas waktu yang mereka sepakati, MSB, belum juga dapat mengembalikan dana titipan usaha tersebut, sehingga Mar meminta bantuan salah seorang Purnawirawan TNI-AD untuk mengurus pengembalian uang yang dititipkannya. Kasus ini menimbulkan tandatanya, apakah dana yang digunakan Mar adalah milik PT Pos Indonesia atau milik pribadi?. Hingga berita ini diturunkan belum diperoleh konfirmasi dari Mar. Surat konfirmasi yang disampaikan Koran Trans, tanggal 17
Galian ........... pengamanan sawah masyarakat yang kena bencana alam, memberikan kesempatan kerja. Pemegang izin diwajibkan diputuskan untuk bertanggung jawab dan bersedia mengganti kerugian atas segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Selain itu, wajib memelihara ketertiban, keamanan, keselamatan lingkungan kerja, kebersihan/kelestarian lingkungan serta mcnghormati dan menjunjung tinggi norma - norma yang berlaku khususnya didaerah setempat. Nyatanya di lapangan, kegiatan galian C itu justru merusak lingkungan, sehingga masyarakat setempat mendemo kegiatan galian golongan C tersebut. Apalagi, dalam aktivitasnya, pemegang izin mengambil batu-batu sebesar mobil, se-
Penghijauan .... do (anak perusahaan Pemda DKI Jakarta), H. Juned lebih kurang 1 Ha, Faisal luas 1,6 Ha. Selain itu, dari hasil pengukuran sudah terjadi mark up luas tanah kepemilikan H. Juned, yakni seluas kurang lebih 6.000 m2? Eko Nugraha selaku Pimpro Pembebasan Lahan seluas 148.563
tahui bahwa telah terjadi kebijakan yang bertolak belakang dengan komitmen Presiden untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh jajarannya,” kata Nur Hidayati. Greenpeace Bertahan Hingga 26 November Kapolres Pelalawan AKBP Ari Rachman menyatakan, sesuai kesepakatan aktivis Greenpeace bertahan di Kamp Perlindungan Iklim di lahan gambut Semenanjung Kampar, Pelalawan, Riau, hingga 26 November 2009. “Kita telah mengambil kesepakatan dengan para aktivis Greenpeace bahwa mereka bertahan di Semenanjung Kampar hingga 26 November,” kata Ari Rahman melalui sambungan telepon dari Pekanbaru, Rabu (18/11). Dia menjelaskan, kesepakatan itu diambil melalui dialog dengan para aktivis penggiat lingkungan itu pada akhir pekan lalu (13/11) ketika puluhan warga mendatangi Desa Teluk Meranti melakukan demonstrasi menolak keberadaan organisasi itu. Semula Greenpeace, kata Ari, meminta tetap bertahan hingga pekan kedua Desember 2009 atau ketika Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Kopenhagen, Denmark digelar. Namun melihat kondisi fakta di lapangan serta terjadi pro dan kontra warga Teluk Meranti terkait keberadaan organisasi lingkungan yang membangun kamp di tepi Sungai Kampar itu, akhirnya disepakati pekan keempat November merupakan batas waktu akhir. “Tapi itu pun dengan catatan, jika sebelum 26 November terjadi keributan maka kita mohon maaf karena harus mengevakuasi mereka,” tegasnya. Sebelumnya, puluhan aktivis Greenpeace menyegel alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai bentuk protes penebangan hutan alam dari program konversi lahan gambut menjadi hutan akasia yang dilakukan perusahaan. Akibat peristiwa itu, Polisi menetapkan 21 orang aktivis warga negara Indonesia sebagai tersangka dan sebanyak 11 orang aktivis Greenpeace berkewarganegaraan asing telah dideportasi pihak imigrasi setempat karena melakukan penyalahgunaan visa kunjungan. Polisi juga kembali memeriksa empat aktivis dan jurnalis asing yang sedang melakukan kegiatan peliputan kerusakan hutan alam Semenanjung Kampar yang keempatnya direncanakan dideportasi oleh Imigrasi Pekanbaru pada hari Rabu, Pekan lalu. (Elman Sihombing) Nopember 2009 yang diterima Ibu Ely selaku sekretarisnya, hingga berita diturunkan belum mendapat jawaban dari yang bersangkutan. Beberapa sinyalemen yang berkembang, pemberian Titipan Uang Usaha ini merupakan suatu perikatan saja. Namun, sinyalemen sementara uang yang dimaksud ada kaitannya dengan oknum Kepala Kantor Pos yang sedang ditahan di rutan Salemba. Untuk itu, koran ini akan senantiasa melakukan investigasi agar kebobrokan oknum yang telah merusak Citra Corp PT. Pos dapat terungkap. Semoga (SN/Firman/Daniel) hingga justru dikhawatirkan menimbulkan bencana baru di daerah tersebut. Dalam hal ini Bupati Padang Pariaman diminta agar introspeksi diri. Apalagi diketahui bahwa kontraktor yang melaksanakan aktivitas di lokasi seluas tiga hektar ternyata bernama Faisal dari Padang, dengan menunjuk seorang bernama Jhon sebagai pengawas lapangan. Sedangkan yang membeli hasil galiannya adalah PT Hutama Karya di Pariaman. “Aktivitas galian golongan C tetapi yang digali adalah batu-batu besar itu tidak ada manfaatkanya bagi kami. Pasalnya, uang diberikan kepada nagari atau korong hanya Rp 2.000,- per mobil. Aktivitas perusahan di lokasi itu sebaiknya dihentikan,” ujar seorang warga. (SudirmanDt.RkyEndah,Amir Husin,Adnan,Daniel ,Bbl )
m2, di Kampung Pisang, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, surat konfirmasi No. 1459/PR/Trans/XI/09 yang diterima TU Ibu Nurhayati, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan. “Dengan adanya masalah pembebasan lahan untuk penghijauan itu, Pak Eko Nugraha kemungkinan besar akan berurusan dengan penegak hukum,” imbuh sumber tersebut. (SN)
DEWI PERSSIK LECEHKAN PENGADILAN? NO. 190. TH X
TRANS SELEBRITIS Uya Kuya
Ratusan Juta Raib
P
umah dibobol maling dan kehilangan ratusan juta tetap membuat Ustad Yusuf Mansyur berbesar hati. Ia bahkan tidak merasa trauma, apalagi ingin pindah dari rumah yang sudah memberinya banyak barokah tersebut. “Itu nggak seberapa lah. Saya kan pernah dikejar polisi, tentara, dan debt collector. Sekarang ini diikhlaskan saja,” katanya kala ditemui di kediamannya di Cipondah, Tangerang, Banten, belum lama ini. Dituturkan Ustad Yusuf, barang yang hilang cukup lumayan jumlahnya. Ada tiga BlackBerry miliknya, sang istri, dan juga anaknya. Bukannya merasa jengkel,
MANFAATKAN KECANGGIHAN BLACKBERRY erkembangan teknologi handphone sangat pesat, berbagai merek ternama memiliki kualitas dan keunggulan fasilitas masing-masing. Salah satunya adalah smartphone BlackBerry yang memiliki keunggulan lebih di antara handphone lainnya. Handphone jenis BlackBerry banyak dipakai di kalangan selebritis karena handphone tipe ini bisa mengakses langsung layanan e-mail dan internet secara mudah. Kecanggihan BB tersebut diakui oleh artis Uya Kuya sebagai handphone tercanggih saat ini yang mampu mengakomodir kebutuhannya secara cepat dan akurat. Menurut Uya, dirinya sangat puas memakai BlackBerry type Bold dan Javelin karena Uya sangat membutuhkan banyak alamat e-mail dan dapat membuka rating dan share di mana saja, tanpa harus membuka laptop. “Kalau sekarang gue puas dengan Javelin dan Bold. Kalau ada yang baru lagi juga gue rasa belum perlu dulu, karena dari tipe terbaru gue rasa juga belum banyak keunggulannya juga,” ujar Uya. “Karena gue butuh banyak alamat e-mail terus juga keperluan Facebook juga banyak, karena Facebook-nya Cinta dan gue. Terus juga gue sering banyak terima e-mail, gue attachment di satu, yang satu jalan,” lanjut Uya saat
ditemui di Studio Penta, Jakarta Barat, beberapa waktu berselang. Walaupun memiliki kecanggihan yang sudah mengakomodir kebutuhan Uya, kedua BlackBerry miliknya masih dirasakan ada kekurangan dan untuk mengatasi kekurangan tersebut Uya terpaksa menggunakan kaca pembesar untuk melihat rating dan share. “Cuma kekurangannya kalau gue terima e-mail kecil, jadi gue harus punya kaca pembesar gitu. Karena kan kalau gue lihat rating atau share kan kecil-kecil banget, jadi gue harus lihat pakai kaca pembesar,” tutur Uya. (Saskia)
Dwi Andhika
BANGGA BERGAYA URAKAN
S
oal penampilan, semua orang punya pilihan sendiri. Bagi Dwi Andhika dandanan yang mengesankan urakan adalah hal terbaik baginya. Bintang muda ini mengaku merasa kurang sreg jika berkaca dan menemukan dirinya terlihat biasa saja. Jadi diri sendiri, nampaknya hal yang dipegang teguh Dwi Andhika. Dandanan yang berkesan urakan jadi pilihannya dalam bergaya. “Pas rambut gue gimbal, ya tetapi bukan karena gue urakan. Tapi memang gue suka rambut gimbal. Jadi gue merasa
itu diri gue, makanya gue sekarang kembali ke masa-masa diri gue 17 tahun. dengan rambut yang normal saja, gini-gini saja tanpa diapa-apain. Jadi gue ngerasa ini oke, gue jadi kayak dulu lagi deh,” ungkap Dhika yang ditemui di Pacific Place SCBD, kawasan Sudirman, Jaksel, Kamis (19/11). Meski kini kembali berpenampilan rapi, Dhika berusaha mempertahankan penampilan urakannya di sisi lain. Sebuah kebanggaan baginya jika melihat dirinya tampil seperti yang disukainya. “Tapi gue nggak mau ninggalin ini semua, harus ada sisi urakannya, kadang-kadang gue suka bete ngelihat di kaca, biasa banget penampilan gue. Jadi gue nggak ngerasa bangga, kayak biasa saja, kayak nggak dapat puasnya,” kilah Dhika. “Makanya gue tambah sesuatu biar gue ngerasa puas kalau lagi bergaya. Gue ngerasa pede saja dengan penampilan gue ini, karena penampilan bisa dilihat dari jati diri kita. Gue ngerasa enjoy, gue ngerasa bangga. Jadi di saat gue bercermin, inilah penampilan gue. Baru itu namanya suatu kepuasan dari diri gue,” tambahnya. (Nay)
Yuni Shara
MENGELAK DITANYA ‘RASA’ CIUMAN RAFFI AHMAD
J
alinan kasih antara Yuni Shara dan Raffi Ahmad memang selalu menarik perhatian publik. Barubaru ini bahkan keduanya kabarnya tertangkap basah oleh kamera infotainment saat berciuman, sontak hal itu langsung menghebohkan para penggemarnya. Namun apa tanggapan Yuni sendiri? “Saya nggak bilang gitu, berlebihan aja. Namanya juga ditanya sama Edric. Dia suka becanda, saya juga harus becanda dong,” ujarnya menjelaskan jawabannya saat sebelumnya ditanya oleh Edric Tjandra yang jadi host dalam sebuah acara musik soal ‘rasa’ ciuman Raffi. “Tapi yah lama-lama harus berani, kalau nggak tertunda. Nggak apa-apa, nanti juga jadi terbiasa kan orang juga ntar tahu kalau suka becanda,” imbuhnya. Ditemui di Studio Penta, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (19/11), Yuni akhirnya lebih memilih menjawab pertanyaan seputar karirnya, ketimbang soal hubungannya dengan Raffi. “Saya baru sekarang ini sama Yanti bisa satu ruangan dan satu perusahaan yah. Yang mengedarkan kaset sama. Baru sekarang saat saya
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
YUSUF MANSYUR TE TETAP BERSYUKUR R ia malah berpikir positif saja. “Mungkin Allah ingin mengistirahatkan tangan saya supaya banyak berzikir, bukan BBan dan tangan saya nggak cantengan. Sebenarnya bukan BlackBerry-nya yang saya pikirkan, tapi ada juga BPKB mobil sedekahan,” ujarnya. Lalu, bagaimana dengan uang yang katanya juga raib digondol maling senilai Rp150 juta? Ditanya begitu, ustad keturunan Betawi ini langsung menjelaskan jika uang yang yang hilang bukan seperti yang dikabarkan. “Nggak sampai ratusan juta, paling cuma Rp 100 jutaan. Nggak ada emas sekilo juga, nggak ada dokumendokumen juga, hanya uang sedekah saja. Kalau dibilang sampai setengah miliar dan emas 1 kilo saya jadi sedih juga, nanti dikiranya nimbun,” terang
pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Bulak Santri ini. Namun, ada sedikit yang disesalkan Ustad Yusuf, yakni karena uang yang hilang tersebut merupakan uang sedekah yang belum ia setorkan ke pesantren. Biasanya ia memang langsung menyetornya, tapi kali ini ia memilih menyimpannya lebih dulu. “Saya dan istri sudah komitmen mau mengganti. Alhamdulillah ada jamaah yang mengganti,” katanya. (Rechan)
Untuk Penuhi Kebutuhan Pemirsa
TRANS TV HADIRKAN ARTIS-ARTIS TOP
S
tasiun Televisi terkemuka Trans TV tak henti-hentinya memberikan suguhan berbeda, berkualitas dan menarik untuk memenuhi kebutuhan pemirsa akan tayangan yang lebih varitatif, dengan menampilak artis-artis yang kini digemari masyarakat. Merupakan sebuah komitmen Trans TV untuk menjadi televisi terbaik di Indonesia maupun Asia Tenggara dengan mengedepankan terobosanterobosan program in-house hasil karya anak negeri. Happy Oktober sebagai tema bulan ini di Trans TV menghadirkan line up yang penuh keceriaan, unik berbeda serta pengharapan program-program yang berkualitas. Seperti, Kejar Tayang Pkl 17.30 WIB dan Angel Diary PKL 19.00 WIB. Hadir 19 Oktober 20009 setiap Senin Jumat. The Promotor setiap Minggu PKL 19.00 WIB mulai 25 Oktober 2009.
Kejar Tayang setiap Senin-Jumat pkl 17.30 Wib adalah situasi komedi yangg mengangkat kehidupan para kru dan artis dalam proses pembuatan sientron striping. Adanya perbedaan karakter serta tuntutan pekerjaan akan membuat konflik-konflik dan situasi yang lucu dalam kegiatan kantor maupun suting di lapangan. Acara ini diperaankan oleh: Dwi Sasono, Rifky Balwell, Maya Septa, Amanda Riki seta atis-artis pendatang baru berkualitas. Terobosan baru serial televisi Angel’s Diary Senin - Jumat Pkl 19.00 Wib yang dikemas sekaliber layar lebar menghadirkan adu akting yang apik antara pemain pendatang baru berbakat. Kualitas gambar dan editing dinamis. Angel bertutur tentang seorang seorang gadis ayah berasal dari Australia dan ibu Indonesia. karena pergaulan Angel yang menakutkan di Ausi maka ia dipindahkan ke Indonesia. Di Indonesia Angel tinggal tinggal di rumah om dan tantenya yang sangat cerewet dan memiliki seorang
Darna Project Band
NUANSA BARU DUNIA MUSIK
K
endati Darna Project Band terbilang anyar di belantara industri musik tanah air, namun band yang terbentuk April 2009 tersebut ternyata digawangi oleh muka-muka lama. Mereka adalah Kohar Kahler (lead gitar dan vokal) dan Edos Manggala (drummer), dua personil ini tercatat sudah malang melintang di jalur cadas. Plus, Agan (bass), Ade (perkusi), Deddy Priambodo (keyboard), dan Andre (gitar). “Kami memang sempat jenuh di rock,” ujar Edos bersama dengan personil Darna Project Band dalam launching debut album religi bertajuk Doa Untuk Ananda di Avra Music Studio, Rawamangun, Jakarta Timur. “Di Darma Project adalah sesuatu yang baru. Mungkin bisa disebut multigenre. Pasalnya semua aliran musik masuk, dan kami aksentualisasikan dengan tema yang menggugah,” tambahnya. Ditandaskan Edos lagi, Darna Project menyadari komposisi masyarakat Indonesia yang religius. “Sebagai bangsa yang religius, kita perlu berpikir
serius tentang tanggung jawab moral sosial terkait apa yang dihadapi bangsa ini,” ujarnya Dalam album Doa Untuk Ananda ini, Kohar Kahler dkk menyuguhkan 8 lagu yang liriknya sepenuhnya digarap H.Edi Damadi selaku produser eksekutif Darna Project. Lagu–lagunya berisi petuah orang tua pada anak–anaknya untuk tetap menjaga silaturahmi dan bersedekah, ajakan untuk sholat, dan menjalankan perintah–perintah Allah. Sementara itu, menurut Kohar, proses kreatif dalam penggarapan album adalah dengan maksimalkan dan mempersatukan dimensi estetika, etika, dan agama. “Nilai–nilai inilah yang kami usung melalui musik sebagai bentuk penjelajahan imajinatif,” imbuh kohar. (Suryati)
Kesayangan Bapak,
ANAK BERPRESTASI
antik, manis, menggemaskan, dan ini. Dengan bekal itulah, ia meraih pintar pula! Itulah sosok dari juara prestasi membanggakan di sekolah. I kelas III SD Negeri 13 Batang “Iyalah, kita harus baik dulu. Baik Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ia kepada orang tua, baik kepada guru, biasa disapa Nining, karena nama dan baik kepada teman. Orang baik itu lengkapnya memang Nining Aulia Idris. selalu rajin, rajin bantu orang tua dan Itu lho nama di belakangnya, ada rajin sekolah, termasuk mengaji, tertulis kata Idris. Artinya, anak berusia 8 sehingga selalu berada dalam dekapan tahun itu adalah putri kesayangan dari doa orang tua,” tutur Nining yang Idris Koto, seorang tokoh yang cukup terlihat tampil pede. disegani khususnya di Batang Tapakis. Apa cita-citanya nati sesudah “Putri saya cantik dewasa? Nining seperti dan baik hati. mengernyitkan dahi. Pintar dan selalu Lalu, dia menjawab juara I. Tapi, spontan, “Saya ingin Nining juga rajin menjadi orang yang membantu ibunya, baik sampai kapan pun, seperti mencuci sehingga Tuhan piring dan bersihberkenan meninggikan bersih rumah,” drajat hidupku sebagai tutur Idris Koto hamba-Nya. Bermanfaat seraya tertawa bagi sesama manusia. lepas. Bukankah selalu dapat Bagi Nining berbuat baik selama sendiri menjadi hidup sebagai ciri orang orang baik adalah sukses? Ya, itu maksudsuatu kebutuhan ku,” imbuh Nining untuk meniti hidup dengan nada pasti. Oh, ya begitu? (Tim Trans)
anak laki-laki. Angel diperankan oleh Angelina Faustina. Angelina Faustina, karirnya berawal dari seingnya tampilnya dara kelahiran Jakarta, 9 Juli 1986 di salah satu tayangan FTV produksi Trans TV, ia memasuki dunia hiburan tanah air. Secara tidak sengaja, Angel, demikian ia biasa dipanggil, ditawari untuk bekerja di stasiun televisi tersebut. Kesempatan itu tidak ia sia-siakan, karena ia memang memiliki obsesi menjadi sutradara. Semenjak tampil di FTV pula, lulusan London School Jurusan Marketing ini juga kerap ditawari peran-peran akting lainnya. Sebut saja, Suci, Doaku Harapanku dan Julia Juleha adalah beberapa sinetron yang pernah ia perankan, meski belum pernah menjadi pemeran utama. Angel yang menjabat sebagai staf Production Assistant ini akhirnya kebagian peran utama. Kesempatan itu datang saat tawaran membintangi serial Angel’s Diary. (Suryati)
Olivia Zalianty
MARCELLA SUDAH KEBAL GOSIP
G
osip miring soal kedekatan Marcella Zalianty dengan duda baru Anang Hermansyah rupanya dibantah keras oleh Olivia Zalianty. Adik Marcella itu bahkan menegaskan jika sang kakak sudah ‘kebal’ dengan kabar tersebut. “Enggak, kan kalau dilihat nggak pernah jalan bareng atau pacaran. Hubungan paling hanya sebatas profesional pertemanan,” ujarnya. “Dia bilang, ‘Gila ye’ cuma gitu doang,” tambahnya menirukan reaksi Marcella soal gosip terkait. Ditemui KapanLagi.com di pembukaan festival film Iran di Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, Kuningan, Jakarta, Senin (16/11), Oliv lantas menuturkan lebih jauh pendapat sang kakak yang terkesan santai. “Kemarin nyantai-nyantai aja,
terus aku bilang kak digosipin tuh, terus dia cuma jawab ‘Ah gue udah kebal’,” tandas Oliv. (Opiq)
Permata Sari Harahap
INGIN PROFESIONAL JADI LESBIAN
C
sendiri, dia sendiri kita bisa samasama. Sekarang programnya banyak aku sama Yanti,” terangnya menghindar. Sementara itu, saat ditanya soal kemungkinan adik kakak itu untuk berduet, janda 37 tahun tersebut menjelaskan jika hal tersebut hanya tinggal menunggu waktu. “Nggak bisa, karena kita kan beda label. Jadi memang belum pernah. Tapi ada saatnya nantilah,” tandasnya. (Ziq)
8
Berperan sebagai seorang lesbian membuat dalam Film MINGGU PAGI DI VICTORIA PARK, membuat Permata Sari Harahap bisa lebih mengenal bagaimana karakter dan sikap seorang penyuka sesama jenis. Dalam film arahan sutradara Lola Amaria itu, Permata beradu akting dengan Fitri dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ). “Lesbian di sini sangat blakblakan ketika mereka pacaran.
Mereka sudah lupa urat malu, ciuman dan pelukan di jalanan atau di Victoria Park sudah biasa bagi mereka dan di sinilah aku kaget melihat mereka yang sebenarnya karena bayanganku tidak seperti itu,” paparnya saat ditemui di Peterson Building lantai 13, Hong Kong, Selasa ( 17/11 ). “Sangat mudah menemukan pasangan lesbian di sini, mereka bisa dilihat ciri cirinya. Kalau yang menjadi laki-lakinya terlihat macho dan yang jadi perempuan biasanya membawa boneka dengan gaya lebih feminim,” tambahnya. Sebelum menjalani perannya, Permata telah melakukan observasi selama 2 minggu tentang bagaimana tingkah seorang lesbian. Dari cara duduk, berpacaran dan bermesraan. Namun ia mengaku hanya mau melakukannya saat take aja, bukan dalam latihan. Lantas bagaimana perasaannya saat menjadi seorang lesbian? “Melihat saja aku geli, apalagi melakukan. Sampai sekarang aku masih deg-degan mikirin adegan itu. Pokoknya aku tidak mau latihan, tapi pas syuting aku akan melakukan dengan profesional,” tuturnya. (Nay)
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
9
Bantuan Untuk Pembangunan Lokal Darurat Sekolah Perlu Diawasi atau tiga atau empat lokal, tinggal dikalikan saja Rp 8 juta per lokal. Berdasarkan data yang dimiliki Koran Trans, dana untuk pembangunan itu dari pemerintah pusat lebih kurang Rp. 6 Milyar. Karena, pihak dari Dinas Pendidi-
Trans, Padang Pariaman: Setiap sekolah yang rusak berat akibat gempa 30 September 2009, mulai sekolah SD, SMP, SMU mendapat bantuan untuk membangun lokal darurat sebesar Rp. 8 juta per lokal. Kalau rusaknya ada dua
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Lubuk Sikaping, Transaksi : PDAM selama ini identik dengan kerugian, utang, kinerja perusahaan yang rendah, manajemen yang tidak professional dan sumber daya yang kurang berkualitas.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
dan Badan Pengawas tidak cepat berpuas diri dengan berbagai keberhasilan tersebut. “Harapan kita keberhasilan itu harus dipertahankan dan kinerja para aparatur PDAM selalu ditingkatkan,” tegas Hamdy Burhan lagi. Hamdy Burhan mengakui bahwa keberhasilan PDAM Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini tidak terlepas dari fungsi PDAM yang telah dilaksanakan, khususnya di bidang teknis yang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam teknis maupun dalam menyusun program untuk kemajuan PDAM. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Hj Silfia Eva Yanti SPI MM didampingi Direktur Umum Drs Gamles usai pelantikan Direktur Teknis, menyebutkan bahwa pelantikan Direktur Teknis ini merupakan pelantikan yang dilaksanakan untuk masa jabatan yang kedua kali dipegang oleh Syahrial Thaib. “Direktur Teknis yang baru dilantik kembali saat ini diharap-
Wakil Bupati Pasaman Drs Hamdy Burhan MSi saat melantik Direktur Bidang Teknis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Syahrial Thaib, di Aula Pertemuan Wakil Bupati Pasaman. foto: Ismet
kan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya guna kemajuan PDAM dalam kurun waktu 4 tahun ke depan,” katanya. Direktur Teknis Syahrial Thaib saat di temui koran ini di Lubuk
Sikaping mengungkapkan bahwa akan berusaha menjalankan tugas dan wewenang yang diemban serta akan meningkatkan koordinasi dengan semua pihak baik pemerintah bersama jajarannya maupun
dengan badan pengawas. “Dukungan, partisipasi seluruh intern PDAM sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayan yang baik dan prima kepada masyarakat,” katanya. (Ismet)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Bantuan Lauk Pauk Diterima Warga Tak Sesuai Ketentuan
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
“Beranjak dari kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan mitos tersebut. Berkat kerja keras para direksi PDAM yang didukung Pemerintah Kabupaten Pasaman dan berbagai pihak, mitos selalu merugi dapat kita hilangkan,” ujar Wakil Bupati Pasaman Drs Hamdy Burhan MSi saat melantik Direktur Bidang Teknis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Syahrial Thaib, di Aula Pertemuan Wakil Bupati Pasaman, belum lama ini. Wakil Bupati mengungkapkan, pada akhir tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 PDAM Kabupaten Pasaman berhasil membukukan keuntungan. “Hal ini merupakan satu- satunya PDAM Kabupaten yang berhasil membukukan dan meraih keuntungan di Sumatera Barat untuk tahun 2009 ini,” katanya. Meskipun demikian, Wakil Bupati mengharapkan agar Direksi
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
orang berarti menerima Rp 60 ribu; Kalau tiga orang menerima Rp 90 ribu; Kalau empat orang menerima Rp 120 ribu. Pembagian seperti itu terjadinya di Kecamatan Lubuk Alung, di mana jumlah rumah rusak berat di Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 5.447 yang teridiri dari KK 8.550 KK, 1289 Rumah Tangga Miskin. Uang lauk pauk langsung diberikan Camat Lubuk Alung Drs Mawardi M Nur SH ke 10 Wali Korong di wilayah Kecamatan Lubuk Alung, tidak melalui Wali Nagari. Tahap kedua dan ketiga, sebesar Rp 5000 x 16 hari x 5-1 per orang per jiwa. Berarti masyarakat menerima Rp. 320 ribu, setelah diterima tahap pertama sebesar Rp 150 ribu. Tetapi yang terjadi di lapangan biarpun ada 5 jiwa, ada saja yang menerima Rp 240 ribu, Rp 160 ribu. Bermacam cara dilakukan oleh oknum Wali Korong untuk melakukan hal itu saat membagikan bantuan kepada masyarakat, dengan berdalih yang terdaftar hanya ada dua, ada tiga, salah dari pendaftaran di tahap pertama itu. Di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Enam Lingkung Pekandangan, yang diterima masyarakat bahkan berbeda dengan yang diterima di 14 kecamatan lain. Tahap pertama warga yang mengalami rumah rusak berat Rp. 150 ribu. Tahap kedua dan tiga, uang lauk pauk diterima Rp. 80 ribu perjiwa. Kalau melihat banyak orang dalam di tiga kecamatan ini, seharusnya tidak demikian perhitungannya. Misalnya, 21 orang min 1 berarti 20 x 80 atau Rp. 1600.000. Kalau dua orang dalam rumah rusak berat min 1, mereka menerima Rp. 80 ribu. Perlu diketahui, jumlah rumah rusak berat di Kecamatan Ulakan Tapakis sebanyak 3.530 rumah. Di kecamatan lain, sistemnya
sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, bagi warga yang maksimal per KK 5 orang min 1 menerima Rp. 320 ribu. Kalau empat orang min 1 menerima Rp. 240 ribu, tiga jiwa min 1 menerima Rp. 160 ribu, kalau dua orang min 1 menerima Rp. 80 ribu, kalau 1 orang min 1 minus tidak menerima. Namun, anehnya di lapangan seperti yang dipantau oleh Koran Trans di Kenegarian Kuraitaji, rumahnya rusak berat anggota keluarganya 7 orang cuma menerima Rp. 160 ribu. Kejadian seperti ini terjadi di setiap korong dan nagari. Alasan dari para wali nagari, penataan pertama yang tidak mencantumkan jumlah orang/jiwa dalam rumah rusak berat. Mereka mencontohkan, yang didata 3 atau 4 orang, ternyata jumlah orang dalam rumah ada 7 atau 9 orang. “Yang bisa kami bayar sesuai dengan data pertama seperti 3 dan 4 orang yang berhak untuk mendapatkan uang lauk pauk,” kata par wali nagari. Akibatnya, masyarakat merasa dirugikan oleh oknumoknum pembagi uang lauk pauk. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengucurkan dana lauk pauk ke kecamatan sesuai data rumah rusak berat dan banyak jiwa sesuai data. Ya, setiap korong memberikan uang lauk pauk kepada masyarakat, namun bukannya memberi penyejukan melainkan membuat masyarakat banyak berteriak, karena hak yang diterimanya tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagian besar masyarakat berpendapat, lebih baik mereka yang langsung mengambil bantuan itu dari Pemerintahan Kabupaten padang Pariaman. Karena yang terjadi dilapangan sudah menimbulkan kecemburuan sosial. (Bas)
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Sumatera Barat
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
Trans, Padang Pariaman: Dengan terjadinya gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat, Rabu (30 September 2009) lalu, sesuai aturan ada bantuan untuk korban meninggal dunia, ada bantuan lauk pauk bagi warga yang mengalami rumah rusak berat, bahkan ada bantuan transportasi bagi petugas posko bencana alam. Di Padang Pariaman, rumah masyarakat yang rusak berat akibat gempa itu sebanyak 70.833 rumah di 17 kecamatan, 46 nagari. Bantuan bagi korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 2,5 juta bantuan, korban luka berat mendapat biaya perawatan selama di rumah sakit, bantuan lauk pauk untuk korban yang rumahnya rusak berat sebesar Rp 5000 per jiwa (maksimal 5 jiwa per KK), bantuan operasional bagi petugas posko pemulangan bencana alam menerima bantuan transportasi Rp. 30.000/orang/ hari. Hal itu sesuai dengan perintah Sekretaris kabupaten Daerah Kabupaten Padang Pariaman kepada camat dan wali nagari No. 90/193/Setda/XI/2009, serta hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pasca Gempa 30 September 2009, yang dilaksanakan Jumat (6 Nopember 2009), serta Keputusan Gubernur Suamtera Barat Nomor 360-512009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360/1391/SK-2009 tentang Pemberian Bantuan Untuk Korban Meninggal Dunia, Bantuan Lauk Pauk dan Bantuan Transportasi bagi Petugas Posko Bencana Alam Gempa Bumi 30 September 2009. Tahap pertama bantuan uang lauk pauk bagi rumahnya rusak berat perjiwa mendapati 5000/ perhari x 6 hari/orang (5 orang per KK), sehingga jumlah yang diterima oleh masyarakat tahap pertama Rp. 150 ribu per KK. Kalau per KK hanya ada dua
Kota Padang Kota Pariaman
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lubuk Sikaping, Transaksi : Diperlukan sekali pemahaman terhadap proses terjadinya berikut faktor penyebab gempa. Hal ini penting bagi pemerintah maupun masyarakat, sehingga alternatif penanggulangan baik dari aspek pencegahannnya (preventif), pengurangan (mitigasi) ataupun rehabilitasinya. “Bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita harapkan. Peristiwa alam ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Kita dapat menyadari bahwa tinggal pada daerah rawan gempa dan bencana alam lainnya harus siap menghadapi, seperti musibah bencana gempa bumi, longsor, banjir dan lainnya,” ujar Bupati Pasaman H Yusuf Lubis SH MSi saat membuka Sosialisasi Mitigasi Rawan Bencana Geologis di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, belum lama ini. Kegiatan itu diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari Camat, Walinagari, Perguruan Tinggi, para pelajar SLTA serta pemuda se Kabupaten Pasaman. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Yusuf Lubis mengatakan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi dengan adanya bencana alam yang sering mengakibatkan kerugian harta benda maupun korban jiwa serta menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana lainnya yang membawa dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Tanggal 30 September 2009 telah terjadi musibah gempa bumi yang melanda daerah Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Pasaman, dengan kekuatan sekitar 7, 6 SR yang telah meninggalkan duka yang dalam bagi masyarakat. Di Kabupaten Pasaman 100 lebih rumah penduduk dan gedung sekolah dan parsarana lainnya rusak berat dan ringan. Dikatakan Bupati Yusuf Lubis bahwa Kabupaten Pasaman secara geologis memang sangat rawan terjadinya bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. “Para peserta sosialisasi ini ke depan agar dapat sebagai motor penggerak nantinya di daerah atau di nagari tempat tinggal masing-masing, untuk mengajak warga setempat untuk menyelamatkan alam,” ujarnya. Sedangkan Kepala Dinas Energi dan Sumber daya mineral (ESDM ) Ir. Rosben Aguswar saat ditemui koran ini di Lubuksikaping menyebutkan bahwa tujuan utama dilaksanakannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat mendapatkan informasi tentang Mitigasi Rawan Bencana Geologis. Selain itu, masyarakat juga mengetahui langkah-langkah yang diambil apabila terjadi bencana alam dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. “Harapan kita agar tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam penanganan berbagai bencana alam, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah membentuk Posko Satkorlak PB yang didasari oleh Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/803/BUP-PAS/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Mitigasi Rawan Bencana Geologis,” ujarnya. (Ismet)
○
○
Diperlukan Pemahaman Proses & Penyebab Gempa
○
○
○
Trans, Padang Pariaman: Baru-baru ini Sumatera Barat mengalami gempa yang sangat dahsyat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang harus menanggung derita terparah. Mereka menjerit, terlebih banyak pembangunan yang dilaksanakan sebelum gempa oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman justru menambah penderitaan mereka saat ini. Sebagaimana diketahui, pembangunan kantor bupati di Kenegarian Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Pakandangan, telah mengakibatkan banyak tanah-tanah masyarakat yang kena dampak lingkungan, seperti tanah longsor yang menimbun sawah-sawah masyarakat. Tidak hanya itu. Pembangunan jalan lingkar juga memberikan dampak di Kenegarian Parit Malintang. Masyarakat dirugikan! Tanah-tanah yang longsor telah menimbun sawah dan kebunkebun mereka. “Kami yang kena dampak lingkungan karena banyaknya tanah longsor yang menimbun area-area sawah kami, belum ada ganti rugi dari pihak pemerintah daerah. Istilahnya Tangih Babujuak sampai sekarang. Belum ada sama sekali uang santunan dari dampak lingkungan ini, maubek masyarakat tangih babujuak,” ujar Ab Datuak Rajo Ameh selaku Niniak Mamak Kenegarian Parit Malintang yang bersuku Tanjung kepada Koran Trans di rumahnya, baru-baru ini. Datuk Rajo Ameh mengungkapkan, tanah-tanah masyarakat yang kena dampak longsor luasnya puluhan hektar. “Masyarakat tidak bisa lagi memanfaatkan lahan sawahnya karena tertimbun tanah longsor di area pembangunan kantor bupati yang sedang berjalan,” tuturnya. Harapan Datuk Rajo Ameh, Pemerintah Kabupaten Pariaman dapat secepatnya menyelesaikan permasalahan itu. “Secepatnyalah pihak Kabag Pertanahan yang ditunjuk langsung oleh bupati (H Muslim Kasim-red) menangani permasalahan ini, yakni Drs. Usman Muktar. Kenapa kami sampai sekarang belum juga mendapatkan uang tangih babujuak,” ujarnya lirih. Uang ganti rugi itu, kata Datuk Rajo Ameh, sangat mereka butuhkan untuk membangun rumah-rumah mereka yang telah hancur akibat gempa 30 September 2009 lalu. “Hendaknya Pak Bupati mendengar jeritan kami ini, untuk dapat dipertimbangkan secara seksama.Sekarang kami tidur di bawah tenda,” imbuhnya. (Bas)
○
○
Oh Pak Bupati… Dengarlah Jeritan Kami
○
○
○
Trans, Padang Pariaman: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mulai membangun rumah masyarakat yang tertimbun gempa 30 September 2009. Seperti di wilayah Pulau Aia, Cimanak, Lubuk Laweh, pemerintah membangun sebanyak 37 rumah. Dana untuk pembangunan rumah yang tertimbun gempa itu berasal dari negara luar. Sedangkan pelaksanaannya langsung ditangani oleh pihak Dinas PU. Inilah pertama kali pihak pemerintah membangun rumah permanen bagi masyarakat yang tertimpa bencana gempa yang tertimbun longsor, seperti di Kenegarian Tandikat. Bantuan untuk pembangunan rumah-rumah akibat gempat juga sudah banyak dilakukan beberapa lembaga-lembaga yang masuk ke Sumatera Barat, seperti ’rumah senyum’ dibangun oleh PKPU. Bantuan juga datang dari Yayasan Al-Azhar dan lembaga lainnya. Hal itu sangat membantu korban gempa. Kalau masyarakat harus menunggu anggaran APBBN 2010-2011 dalam menangani rekonstruksi pascagempa di Sumatera Barat dinilai terlalu lama dan dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sebesar Rp. 8,3 triliun. (Bas)
ing agar tidak terjadi bantuan ganda ini untuk keperluan yang sama. Kalau hal ini yang terjadi, bantuan yang diberikan bisa saja digunakan oknum-oknum tertentu untuk keperluan lain. (Bas)
PDAM Identik Dengan Kerugian & Utang
○
Rumah Tertimbun Gempa Dibangun Secara Permanen
kan perlu mengawasi penggunaan dana untuk pembangunan lokal darurat tersebut. Sebab, bantuan dari lembaga lain juga banyak masuk ke sekolah, termasuk untuk pembangunan lokal darurat. Pengawasan itu semakin pent-
Kab Padang Pariaman Pasaman Timur Kota/Kab. Solok Biro Khusus Asampulau
: Fakhri Sani Amd ( Kepala Perwakilan), HP 085263122356, Mudawar Panyalai : Nursal Tanjung, HP 081374864670 : Jusmaini (Kabiro) HP 081363270313, Zulkifli, A. Dt Naro. : Bastani Nazar (Kabiro) HP 081266839502 : Ismed Badun HP 085274385814 : Dedi Firdaus HP 081363885483 : Sudirman Dt. Rky Endah , HP 085263608381 (Kabiro) ,Abu Na’in, Amir Husin Koto, Adnan, Sudirman.
Sejumlah Nama Mulai Ramaikan Bursa Pilkada Padang Pariaman Trans, Padang Pariaman: Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Padang Pariaman sudah di ambang pintu. Beberapa nama bakal calon (balon) bupati periode 2010-2015 pun sudah bermunculan. Nama yang paling santer dibicarakan saat ini adalah Drs. H. Damsuar, MM Dt. Bandaro Putiah, putra Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto. Saat ini, Damsuar menjabat sebagai Asisten II Pemkab Padang Pariaman. Damsuar merupakan pamong senior yang sudah malang melintang di birokrasi. Ia dikenal sebagai sosok cerdas dan intelek. Selain itu, Damsuar dikenal dekat dengan masyarakat karena posisinya yang pernah menjabat sebagai camat di beberapa kecamatan. Dilihat dari segi popularitasnya, ia cukup populer di kalangan masyarakat, terutama dikalangan intelektual dan birokrasi.
Padang Pariaman periode 20102015. Kabarnya, Sudirman Gani termasuk calon yang direstui oleh Muslim Kasim dan Gamawan Fauzi. Nama lain yang ikut meramaikan bursa Pilkada adalah Chairul Darwis yang kini menjabat sebagai Asisten III Setprov Sumbar. Kabarnya ia akan maju bersama Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan beberapa partai kecil lainnya. Selanjutnya, Eri Zulfian yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui Partai Demorat. Terakhir adalah nama Ali Mukhni yang sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman. Ali Mukhni dikabarkan akan berpasangan dengan H. Taslim Mukhtar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kandepag Kabupaten Padang Pariaman. Ali Mukhni dan H. Taslim
Nama yang paling santer dibicarakan saat ini adalah Drs. H. Damsuar, MM Dt. Bandaro Putiah, putra Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto. Saat ini, Damsuar menjabat sebagai Asisten II Pemkab Padang Pariaman. Kepada Koran Transaksi Selasa (17/11) di kantornya, Damsuar mengakui akan ikut meramaikan bursa Pilkada tahun depan. Selain itu, ada nama Yobana Samial, SH, notaris terkenal dan juga Ketua Umum DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Walaupun berdomisili di Jakarta, tapi ia sering pulang kampung dan selalu hadir di tengah masyarakat. Yobana Samial mulai gencar melakukan sosialisasi di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan pun diangkat, baik di bidang sosial, pendidikan, agama, olah raga dan lain sebagainya. Selain itu, ada H. Sudirman Gani, SH, MM yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat. Putra Nagari Batu Kalang dan Nagari Tandikat itu juga dikatakan bakal maju sebagai balon bupati
Mukhtar dikenal sosok jujur, dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Posisi mereka sebagai wakil bupati dan Kepala Kandepag memberi kesempatan banyak berinteraksi dengan masyarakat untuk menarik simpati. Salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sungai Geringging, Zaherman pada koran ini mengatakan, tidak adanya realisasi janji-janji politik Ali Mukhni pada kampanye Pilkada tahun 2005 lalu membuat masyarakat yang ada di daerahnya kurang percaya. Ditambah lagi dengan tidak adanya keseimbangan lokasi tentang pemindahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman ke Parit Malintang. “Menoleh pada pengalaman masa lalu, tentu saja masyarakat Padang Pariaman bagian Utara akan berpikir panjang untuk menentukan siapa calon Bupati Padang Pariaman yang akan mereka dukung nanti” tegasnya. (Mudawar)
HALAMAN 10
KORAN TRANSAKSI THN 9
Pelayanan KP2T Kota Padang Amburadul Trans, Padang : Janji Walikota Padang Drs H Fauzi Bahar Msi untuk membenahi setiap SKPD dan memberikan pelayanan yang terbaik, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu, ternyata omong kosong belaka. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang yang dipimpin Dr Maiyulisa jelas tidak membantu masyarakat banyak, bahkan mempersulit pengurusan perizinan, seperti pengurusan SITU, SIUP, TDP dan lainnya. Kepala kantor yang bersangkutan juga tidak punya itikad baik untuk melakukan pembenahan ke dalam serta pegawai yang ada. Hal itu diungkapkan beberapa tokoh masyarakat kepada Koran Trans. Menurut mereka, masyarakat Kota Padang mulai resah mengurus perizinan. Dikatakan, beberapa oknum pegawai dengan alasan yang dibuat-buat meminta uang pengurusan izin melebihi ketentuan yang telah ditetapkan. Perbuatan seperti itu sangat memalukan instansi yang bersangkutan dan tidak ada punya itikad baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Padahal, Walikota Padang Drs H Fauzi Bahar Msi selalu berbicara bahwa dengan program 100 hari tidak ada lagi warga Kota Padang yang merasa kesulitan dalam hal pelayanan. Tokoh masyarakat meminta kepada Walikota Padang agar segera memanggil Kepala KP2T yang bersangkutan, untuk menjelaskan kinerja yang selama ini amburadul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Nursal Tanjung)
Proyek Tetap Dilanjutkan Trans, Padang Pariaman: Bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,9 yang meluluhlantakkan Sumatera Barat mengakibatkan kerusakan terjadi disegala bidang termasuk fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, pasar, irigasi, rumah ibadah dan kantor pemerintahan.Hal serupa juga terjadi pada bangunan yang sedang dikerjakan dengan menggunakan dana APBD 2009. Berdasarkan pantauan Koran Transaksi di lapangan hari ini Rabu (18/11), salah satunya yang masih dalam tahap pengerjaan adalah pembangunan gedung Gudang Coklat di Korong Koto Hilalang Utara, Nagari Sikucur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Padang Pariaman. Gedung tersebut masih dibangun sebelum gempa terjadi tepatnya bulan September lalu yang menggunakan dana APBD Kabupaten Padang Pariaman. Namun sejak gempa menghoyak sekitar sebulan lalu pembangunan gedung yang dilaksanakan oleh CV Aqhsa Mandiri yang sudah masuk pada pemasangan atap belum dilanjutkan. Saat dikonfirmasikan pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman, Zainir Koto menyebutkan, semua proyek pembangunan yang memakai dana APBD yang rusak akibat gempa bumi 30 September akan tetap dilanjutkan pengerjaanya. “Kalau proyek tersebut sudah ditender akan kita lanjutkan, salah satunya pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang” jelasnya. Namun Zainir Koto enggan menyebutkan proyek mana saja yang sudah ditender dan sedang dalam pengerjaan saat ini. (Mudawar)
CJH Kabupaten Padang Pariaman Sudah di Makkah Trans, Padang Pariaman: Hingga hari ini Calon Jemaah Haji (CJH) Kabupaten Padang Pariaman yang sudah berada di Makkah berjumlah sebanyak 186 orang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Padang Pariaman, Drs. H Taslim Mukhtar pada Koran Transaksi Senin (16/11) di kantornya. “Mereka telah delapan hari melakukan Shalat Arbain di Madinah” jelasnya. Sampai saat ini, lanjut Taslim, calon jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman belum ada yang wafat di tanah suci. “Alhamdulilah, sampai detik ini belum ada laporan dari tanah suci tentang adanya CJH Kabupaten Padang Pariaman yang wafat” tuturnya. Calon jamaah haji Kabupaten Padang Pariaman, tambah Taslim, termasuk pada kloter pertama yang berangkat di Sumatera Barat. “Insya Allah, jika tidak ada aral melintang, pada 4 Desember 2009 seluruh jamaah haji Kabupaten Padang Pariaman akan tiba kembali di Pariaman,” tutup Taslim yang dikabarkan akan jadi Balon Wabup Padang Pariaman priode 2010-2015. (Mudawar)
Bantuan Gempa September 2007 di Padang Pariaman Belum Cair Trans, Padang Pariaman: Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang menjad korban bencana alam gempa bumi tanggal 12-13 September 2007 lalu sampai saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah. Berdasarkan surat edaran dari masing-masing camat se Kabupaten Padang Pariaman yang didapatkan oleh Koran Transaksi dilapangan berbunyi sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 akan diadakan Sosialisasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) korban gempa bumi tanggal 12-13 September 2007 yang rumahnya termasuk kategori rusak berat yang bertempat di Aula BLK Pariaman. (Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman). Namun sosialisasi tersebut batal dilakukan karena pada tanggal 30 September 2009 gempa yang berkekuatan 7,9 SR kembali menguncang Sumatera Barat. Ketika hal ini dikonfirmasikan pada PLH Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman, Drs Ibrahim Senin (16/11) dikantornya menyebutkan, pihaknya saat ini sedang menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. “Dua minggu yang lalu kita sudah mengirim surat ke propinsi.” terangnya. Ditambahkan Ibrahim, pasca gempa 12-13 September 2007 jumlah rumah yang termasuk kategori rusak berat sebanyak 913 unit dengan besar bantuan perumah senilai Rp.15 juta. Saat dikonfirmasi pada Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Sumatera Barat H. Sudirman Gani, SH, MM melalui ponselnya mengatakan, maaf pak saya rapat, jawab mantan Sekdakab Kabupaten Pariaman Pariaman yang dikabarkan akan ikut meramaikan balon Bupati Padang Pariaman periode 2010-1015. Sementara itu Anan dan Nurlis warga Korong Koto Hilalang Barat Nagari Sikucur Kecamatan V Koto Kampug Dalam pada koran ini mengakui keduanya belum mendapat bantuan dari pemerintah pasca gempa September 2007 tersebut. (Mudawar)
TRANS SUMBAR
Gempa Sumbar Telan Kerugian Rp 21,58 Triliun
Kerugian terbesar gempa Sumbarditimbulkan oleh kerusakan pemukiman masyarakat dengan nilai mencapai Rp 7,8 triliun. foto: fakhri
Trans, Sumbar : Total kerugian materiil akibat gempa 7,9 skala Richter yang diikuti tanah longsor di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada 30 September 2009 lalu diperkirakan mencapai Rp 21,58 triliun.
K
erugian terbesar berasal dari kerusakan rumah ting gal milik masyarakat yang mencapai 74 persen dari total Rp 21,58 triliun. Menurut Wakil Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, kerugian tersebut berdasarkan hasil verifikasi final yang menyebutkan sebanyak 249.833 unit rumah milik masyarakat rusak akibat gempa dan tanah
longsor. Rinciannya adalah 114.797 unit rusak berat atau roboh rata dengan tanah, 67.198 unit rusak sedang dan 67.838 unit rusak ringan. Kerusakan pada komponen bidang ekonomi produktif mencapai 11 persen, lalu komponen sosial tujuh persen dan komponen infrastruktur lima persen. Kerusakan pada komponen bidang ekonomi
produktif mencapai 11 persen, lalu tujuh persen komponen sosial dan komponen infrastruktur lima persen. Sedangkan kerusakan lainnya timbul dari komponen lintas sektor terutama pada kantor pemerintahan yang mencapai kerugian tiga persen dari total nilai kerugian. Daerah terparah yang mengalami kerugian adalah Kabupaten Padang Pariaman yang kerugiannya mencapai Rp 8,67 triliun. Bupati Padang Pariaman, Muslim Kasim menjelaskan, kerugian terbesar ditimbulkan oleh kerusakan pemukiman masyarakat dengan nilai mencapai Rp 7,8 triliun. (Fakhri)
Masyarakat Banggakan Lurah Tabiang Banda Gadang Trans, Padang: Masyarakat Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, sangat membanggakan lurahnya dalam mengatasi masalah ketika terjadi musibah gempa. Zulfahmi Dt. Bandaro Sati sebagai lurah dinilai cepat tanggap dan peduli atas musibah gempa yang menimpa masyarakatnya, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik dan sembako. Masyarakat juga bangga atas kedatangan Lurah Tabiang Banda Gadang, yang melihat secara langsung masyarakatnya tanpa mengulur waktu dan segera memberikan bantuan bagi mereka yang tertimpa musibah. Lebih dari itu, semua aspirasi masyarakat selalu ditanggapi Lurah dengan cepat. Lurah Tabiang Banda Gadang Zulfahmi Dt. Bandaro Sati, kepada Trans, Rabu (18/11), di kediamannya, mengatakan bahwa amanah yang diembannya dijalankan semaksimal mungkin. “Apalagi musibah gempa yang menimpa masyarakat kita, yang paling diutamakan mereka adalah pertolongan dan bantuan logistik dan sembako. Segala upaya saya kerahkan untuk menyalurkan bantuan. Saya bekerja di lokasi 24 jam tanpa mengenal lelah,” katanya. Lurah menambahkan, dari data yang diperolehnya ada sekitar 1.615 jiwa yang menjadi korban
Lurah Tabiang Banda Gadang Zulfahmi Dt.Bandaro Sati
gempa, di mana rumah mereka mengalami rusak berat. “Bantuan dari Pemerintah Kota Padang berupa Uang Lauk Pauk (ULP) dilakukan tiga tahap. Tahap I disalurkan sebanyak Rp 77.250.000 dan untuk tahap II dan III disalurkan sebanyak Rp 161.500.000. Kami mengucapkan terima kasi atas terjalinnya kerjasama kami dengan RT/RW, Ketua LPM, dan Camat Nanggalo,” katanya. Lurah mengungkapkan, Kamis (19/11), dilakukan pendataan ulang bagi warga yang mengalami rumah rusak berat, sesuai anjuran Walikota Padang, dengan maksud data yang
diperoleh lebih akurat. “Peran serta tokoh masyarakat yang selalu berkoordinasi sangat membantu dalam menyalurkan bantuan tersebut,” katanya. Lurah ini juga selalu berinteraksi dengan Radio RRI dalam menampung aspirasi dan keluhan masyarakat yang tertimpa musibah gempa. Dalam hal ini telah dibentuk sebuah Lembaga Kewiraan Masyarakat (LKM) untuk menanggulangi kemiskinan dengan koordinator Asman Nasution Mhi bersama Ketua LPM Drs Akhri Mahendri, yang memfasilitasi bantuan gempa dan menyalurkan kepada masyarakat. “Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dari tokoh masyarakat seperti Ir. Zainir, Drs. Sulaiman, donatur, relawan dan tokoh masyarakat lainnya, khususnya kepada Anggota Dewan Kota Padang Usman Ayub dan Afrizal, yang telah memberikan fasilitas kendaraan untuk menjemput bantuan 10 kali dalam 1 bulan tanpa mengharapkan imbalan apapun,” tuturnya. Dalam menyalurkan bantuan untuk pembangunan rumah yang tergolong rusak berat, kata Lurah, masih memanfaatkan petunjuk dari Kelompok Kerja Masyarakat (Pokjamas). (Fakhri/Nursal Tanjung)
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
PORROV di Agam Akan Menuai Masalah Trans, Agam: Pembangunan Sport Center untuk kegiatan Pekan Olah Raga Tingkat Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat, bermasalah baik waktu maupun kualitas pengerjaanya. Kondisinya semakin parah, menyusul terjadinya gempa bumi Sumbar, 30 September 2009 lalu. Dengan terjadinya gempa, banyak terjadi kerusakan yang sangat fatal pada fasilitas pendukung arena olahraga ini. Untuk memperbaikinya dibutuhkan biaya tambahan. Padahal, PT Waskita Karya hanya mengerjakan sesuai anggaran tahun 2007 sampai 2009. Sedangkan sport center itu harus dapat dipakai bulan Maret 2010 ini. Karena itu, pelaksanaan Poprov di Kabupaten Agam sebagai tuan rumah, diyakini akan menuai masalah. Terkait pengerjaan proyek tersebut, BPK-RI Cabang Padang yang telah melakukan audit bulan lalu, menemukan penyimpangan pengerjaan yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya. Penyimpangan dimaksud adalah proyek yang dilaksanakan tidak sesuai spek,
Nagari Tiku V Jorong Harapkan Perhatian Pemkab Agam Trans, Agam : Selama kepemimpinan Bupati Aristo Munandar lebih kurang 10 tahun, belum menampakkan hasil dalam pembangunan di Kabupaten Agam. Hal itu sangat dirasakan di Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara. Namun, di daerah tersebut sebenarnya ada lahan perkebunan sawit dan plasma-plasma yang dikelola oleh masyarakat di bawah naungan Ninik Mamak Am Dt. Bandaro, yang juga Ketua KUD Tiku V Jorong. Dengan adanya KUD ini, masyarakat merasa terbantu dalam urusan pertanian. Plasma ini telah berhasil dikelola untuk tahap kedua dengan luas 1000 hektar dan akan dilanjutkan 2000 hektar lagi dalam waktu dekat ini. Hal itu diakui oleh Walinagari Tiku V Jorong Abadi. Kepada Trans dia mengatakan, pihaknya terus membenahi kampung halaman melaui program mensejahterakan masyarakat, dengan kinerja pemerintahan yang
Trans, Padang Pariaman: Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak terbesar akibat gempa berkekuatan 7,9 SR pada 30 September lalu. Setelah sebulan lebih, Satlak Penanggulangan Bencana setempat mencatat 467 korban meningal dunia dari bencana tersebut. Selain itu, puluhan ribu rumah warga serta fasilitas umum maupun infrastruktur mengalami kerusakan. Berikut data terakhir korban dan kerusakan rumah warga maupun fasilitas umum yang diperoleh Koran Transaksi di Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman, pada Selasa lalu. Korban meninggal: 467 orang, Luka berat: 43 orang, Luka ringan : 512 orang,Hilang : 199 orang Fasilitas umum yang rusak (jalan, jembatan, pasar, irigasi dan lain-lain) : Rusak Berat : 135, Rusak Sedang : 33,Rusak Ringan : 23, Rumah ibadah, Rusak Berat : 748 unit, Rusak Sedang : 225, Rusak
Ringan : 15, Kantor pemerintahan, Rusak Berat : 104, Rusak Sedang : 32, Rusak Ringan : 9, Sekolah, Rusak Berat : 87, Rusak Sedang : 87, Rusak Ringan : 31, Rumah penduduk, Rusak Berat : 57.771, Rusak Sedang : 16.418, Rusak Ringan : 13.690 (sumber: Wakil Ketua Satlak PB Kabupaten Padang Pariaman yang juga Sekdakab Kabupaten Padang Pariaman, H. Yuen Karnova). Sementara itu menurut Kepala Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Padang Pariaman, Ir Ali Amran, MP mengatakan, akibat gempa sebanyak 7000 hektar lahan pertanian rusak dengan rincian 5.809 hektar terancam kekeringan, 1.806 terancam gagal panen. “Diperkirakan kerugian irigasi saja mencapai Rp. 16 milyar” terangnya. Ditempat terpisah, Bila Kanih salah seorang warga Kalapo Sawik, Korong Koto Hilalang Barat, Nagari Sikucur, Kecamatan V Koto
Kampung Dalam mengungkapkan akibat gempa 30 September lalu puluhan hektar sawah dan kolam ikan ditempatnya tidak bisa dialiri air karena tali bandarnya tertimbun longsor. Akibatnya masyarakat tidak bisa menggarap sawah dan ratusan ribu ternak ikan warga terpaksa dijual murah serta untuk mandi, cuci, kakus (mck) warga harus rela jalan kaki hingga 1 kilometer. “Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah maupun pihak lain, kalau dibiarkan terus bisa-bisa kami terancam kelaparan karena tidak bisa turun ke sawah.” jelasnya. Ditambah lagi longsor yang menimbun tali Bandar ± sepanjang 150 meter dengan ketebalan 1 meter. Hal senada juga diakui Kaharruddin, sudah dua hari warga setempat melakukan gotong royong untuk memperbaiki tali Bandar yang rusak namun hingga sekarang belum bisa dialiri air, terangnya. (Mudawar)
bersih dan transparansi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. ”Alhamdulillah masyarakat memberikan respon yang positif. Selama saya menjadi Walinagari mereka bangga. Masyarakat memang membutuhkan pemimpin yang arif dan bijaksana dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi. Insya Alah saya dengan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, dapat berbuat yang terbaik untuk nagari dan kampung halaman saya,” katanya. Pada saat berbincang dengan Koran Trans, Walinagari ini meminta kepada Bupati Agam, supaya membangun jalan yang terisolir, khususnya Jalan Sumu dari Labuhan menuju Jorong Masang Timur, Gadih Angik yang belum selesai di-hotmix (diaspal) sampai ke tiap-tiap pelosok yang menghubungkan kendaraan ke luar Kota Lubuk Basung. Selain itu Bupati Agam juga diminta membangun penerangan lampu jalan, supaya masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan lancar. (Fakhri)
Perekonomian Terbesar di Pasaman Agribisnis & Ekonomi Kerakyatan
Akibat Gempa 30 September
Masyarakat Tak Bisa Garap Sawah
dengan bobot kerja hanya 54 persen, serta perpanjangan pelaksanaan proyek atau kontrak kerja (Adendum) yang telah berakhir 27 September 2009. Dalam temuan BPK-RI tersebut juga diungkapkan, konsultan MK yang mengawasi Sport Center ini tidak bertanggung jawab atas proyek yang dilaksanakan. Akibatnya, seluruh item tidak dapat dilaksanakan. Celakanya, akibat pembangunan sport center yang bermasalah, Kepala Dinas PU Kabupaten Agam telah diganti. Namun, Kepala Dinas PU yang baru Ir.Ardi Syofwan tetap tidak dapat menyelesaikan pengerjaan yang amburadul tersebut. Ketika hal ini dikonfirmasikan Koran Trans via telepon seluler, Kamis (19/11), Kepala Dinas PU Agam Ir Ardi Syofwan, ternyata tidak bisa dihubungi. Hal yang sama juga terjadi ketika Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam Drs Misran M Pd dihubungi via telepon seluler, juga tidak bisa dihubungi. Karena pelaksanaan Porprov diyakini akan menuai masalah, maka berbagai pihak Pemkab Agam akan malu, termasuk Bupati Agam, karena dinyatakan tidak siap melaksanakan Poprov ini. (Fakhri)
H. Yusuf Lubis
Lubuk Sikaping, Transaksi: Perekonomian masyarakat di Kabupaten Pasaman berhubungan erat dengan kegiatan agribisnis dan ekonomi kerakyatan. Peningkatan pemanfaatan sumber daya adalah merupakan salah satu agenda RPJMD Kabupaten Pasaman 2006 – 2010. “Pemanfaatan potensi sumber daya yang sangat besar yang dimiliki daerah kita sampai saat ini belum optimal. Ke depan kita harapkan dapat membuka cakrawala dan pola pikir serta pemahaman kita tentang agribisnis dan ekonomi kerakyatan, karena bidang inilah yang menjadi andalan dan primadona setiap kegiatan usaha rakyat dan masyarakat Kabupaten Pasaman,” ujar Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis SH
MSi saat membuka Seminar Agribisnis dan Ekonomi kerakyatan Kabupaten Pasaman tahun 2009 di Gedung Syamsiar Thaib Lubuk Sikaping, belum lama ini. Bupati mengingatkan, besarnya produksi domestik regional bruto (PDRB) atau peningkatan perekonomian di suatu daerah terbentuk dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan ekonomi yang timbul di daerah tersebut. “Kabupaten Pasaman secara riil mengalami peningkatan pada 2008, nilainya mencapai Rp 1.214,88 miliar rupiah atau meningkat sebesar Rp 69,65 miliar, jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang tercatat sebesar Rp 1.145,23 miliar. Dengan kata lain Kabupaten Pasaman mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08 %,” katanya. Kepala Bappeda HM Saleh SH MM bahwa kegiatan seminar ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tentang perkembangan dunia usaha, pengembangan agribisnis dan ekonomi kerakyatan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong kemampuan pelaku usaha yang umumnya berskala kecil dan menengah untuk mengatasi berbagai hal, seperti permodalan, sarana dan teknologi produksi, manajemen usaha dan lainnya, sehingga ekonomi rakyat betul-betul membawa kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Pasaman ke depan. (Ismet/Wal)
HALAMAN 11
KORAN TRANSAKSI THN 9
DAK Pendidikan Kota Batu Baru Terserap 60 Persen Trans, Batu : Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2009 sebesar Rp 11,7 miliar, hingga pertengahan November baru terserap 60 persen. Namun, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu optimis bisa terserap hingga 100 persen sampai dengan akhir tahun. Diperkirakan Kepala Dindik Kota Batu, Mistin, pada akhir November ini serapan akan mencapai 80 persen. Sehingga, DAK yang dialokasikan untuk rehabilitasi fisik 76 Sekolah Dasar (SD) bisa terpakai sepenuhnya. “Beberapa sekolah yang belum tergarap akan segera mengerjakannya, sehingga kita yakin seluruh DAK bisa terserap secara total dananya,” ujarnya. SD yang belum direhabilitasi saat ini sudah memasuk data base tim monitoring yang terdiri dari Dindik dan Dinas Cipta Karya dan Pertamanan (DCKP) Kota Batu. Sehingga tinggal meng-
gunakan saja apalagi lelang rekanan untuk pembangunannya sudah ada. “Dengan demikian, tinggal menunggu waktu saja untuk sekolah yang belum tergarap,” imbuhnya. Pembangunan fisik sekolah dari DAK 2009 ini sepenuhnya meliputi pembangunan fasilitas kamar mandi, perpustakaan, usaha kesehatan sekolah (UKS), dan yang yang menjadi kebutuhan lainnya. “Prinsipnya, semua sekolah yang masuk data base tim monitoring adalah mereka yang mendapat skala prioritas untuk direhabilitasi fisik sekolahnya,” jelas Mistin. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pedoman umum (pedum), DAK wajib diperuntukkan rehabilitasi sekolah. Maka rehabilitasi ini dilakukan setelah melakukan pemetaan hasil monitoring pada Maret silam. (Tim)
Bandar & Pengepul Judi Togel Dibekuk
9 bandar dan pengepul judi toto gelap (togel) dibekuk, beserta barang buktinya. foto: ist
Trans, Surabaya: Sebanyak 9 bandar dan pengepul judi toto gelap (togel) tersebar di beberapa kota di Jatim, 4 diantaranya ibu rumah tangga dibekuk. Omset judi togel sekali putaran mencapai Rp 20-Rp 100 juta. “Pengungkap kasus perjudian ini diungkap anggota Unit III Satpidum Ditreskrim Polda Jatim selama sebulan, mulai Oktober hingga November 2009,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti saat jumpa pers bersama Kanit III AKP Aziz Ardiansyah di mapolda, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat pekan lalu. Pengungkapan pertama oleh Kanit III AKP Aziz Ardiansyah membekuk pengepul judi togel di Malang yang beromset Rp 2050 juta setiap putaran. Dari penangkapan tersangka RHT disita barang bukti uang Rp 119 ribu, 3 buku tafsir mimpi dan seperangkat alat rekap judi togel. “Dia mendapatkan togel dari pengecer. Jika ada yang dapat tombokan, pembayarannya dilakukan pada besok hari,” tambah AKP Aziz Ardiansyah. Di kawasan Malang lainnya, polisi menangkap YYN pengepul togel asal Kedung Kandang Malang, yang mempunyai omset Rp 20-30 juta per putaran. “Modus-
nya sama dan pembayarannya dilakukan besok,” tuturnya. Sedangkan di Bondowoso, menangkap bandar togel inisial BDN. “Transaksi menggunakan sms atau mesin fax dari pengepul. Pembayarannya dilakukan via bank,” terangnya. Sementara di Tuban membekuk bandar togel dan pegawainya inisial SL dan RRN. Omset bisnis haram tersangka ini mencapai sekitar Rp 50 - Rp 100 juta per putaran. “Modusnya menggunakan sms maupun fax dari pengepul. Jika ada yang dapat, pembayarannya menggunakan jasa kurir,” tuturnya. Polisi pun membekuk bandar dan pengepul togel di Kota Tahu Kediri yang beromset Rp 50- Rp 100 juta sekali putaran. Proses pembayaran yang dilakukan tersangka IKW dan SRN akan dibayar pada keesokan harinya. Selain di kota-kota tersebut, polisi juga meringkus bandar dan pengepul togel di Gading Pasuruan yakni SPT dan Joe. Omset judi togel mereka mencapai sekitar Rp 20 - Rp 40 juta sekali putaran. “Para tersangka ini kita tahan di rumah tahanan Mapolda Jatim. Mereka kita jerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dan ancaman hukumannya maksimal 10 tahun,” jelas Aziz. (Tim)
TRANS JATIM
umat. Abdullah lantas mengkritik masih adanya prioritas pembangunan masa pemerintahan Jember saat ini, yang tidak berbasis kemaslahatan rakyat. “Membongkar jalan, alun-alun. Sementara, masyarakat Jember yang tidak bisa berobat tidak bisa ditangani dengan alasan tidak ada dana, padahal ada dana yang dihamburkan,” katanya. Tipe pemimpin yang kedua adalah pemimpin yang bisa mengikuti hati nurani. Orang yang tidak mengikuti hati nuraninya berarti tidak bisa memimpin diri sendiri. “Artinya tidak bisa diharapkan memimpin rakyat banyak,” kata Abdullah. Ketiga, kata Abdullah, seorang calon pemimpin harus memiliki kecukupan materi, minimal untuk bisa menghidupi diri sendiri. Dengan demikan, sang pemimpin tidak akan menggunakan harta negara untuk memenuhi kebutuhan pribadi. (Tim)
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Dinas Hutbun Kab Blitar Bikin Demplot Tanaman Tembakau
Subowo.
Trans, Blitar: Kabupaten Blitar dalam tahun 2009 ini mendapatkan dana alokasi cukai (DAC) dari pemerintah pusat sebesar Rp8,5 Milyar, yang dibagikan kepada lima satuan kerja (satker). Dalam hal ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mendapatkan dana sebesar Rp. 1,8 Milyar, menitikberatkan program pada peningkatan petani tembakau, kualitas tembakau dan memperkecil kadar nikotin pada tembakau. Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan sudah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20\PMK 07 \2009 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana Alokasi Cukai. Sayangnya, PLH Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Budi Irianto ketika dikonfirmasi oleh wartawan Trans di kantornya mengaku tidak tahu persis detial penggunaan aana alokasi cukai tersebut pada masing-masing kegiatan. Namun, Budi Irianto memastikan dana Rp 1,8 M di Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibagikan ke
beberapa bidang yang masing masing jenis kegiatannya tidak sama, seperti pada kegiatan intensifikasi, Rehab Open Tembakau dan Pembuatan Demplot Tembakau Lokal dan Virginia. “Seluruh kegiatan ada di tiaptiap Subdin, termasuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) masing -masing kegiatan itu ada. Kalau data detail kegiatan seperti Pembuatan Demplot Tanaman Tembakau Lokal dan Virginia silakan PPTK-nya, Pak Bowo,” ujar Budi kepada Trans. Sedangkan Subowo Kasi Permodalan, selaku PPTK dalam kegiatan Pembuatan Demplot Tanaman Tembakau Lokal dan Virginia, ketika dikonfirmasi oleh wartawan di kantornya seputar penggunaan dana alokasi cukai—ada yang menyebut dianggarkan sebesar Rp.500 juta lebih, menjelaskan bahwa untuk kegiatan Pembuatan Demplot Tanaman Tembakau Lokal ada di lima lokasi atau kelompok, antara lain Desa Selopuro (Ketua Kelompok Tukimin), Desa Mronjo (Ketua Zaelani), Desa Tangkil (Ketua Tugito), Desa Gondang (Ketua Darsono) dan Desa Kamulan (Ketua Nyoto). “Luas lahan sama, yaitu tiap-tiap kelompok dua hektar,” katanya. Sedangkan bantuan yang didapat berupa pupuk ZK, pupuk ZA, obat-obatan, alat perajang tembakau dan uang yang langsung ditranfer ke rekening kelompok. “Total dana senilai Rp. 400 juta lebih. Kalau tidak percaya sampeyan silakan tanya langsung kepada masing-masing kelompok,” ungkap Bowo.
Salah satu contoh pembuatan Demplot Tanaman Tembakau Virginia. foto: Fauzi
Sedangkan untuk Demplot Tanaman Tembakau Virginia ada di dua lokasi dan tiap-tiap lokasi, luasnya satu hektar. Jenis bantuannya berupa pupuk ZK, ZA, obatobatan, batubara untuk bahan bakar oven, tikar dan juga uang yang langsung ditransfer ke rekening kelompok. Jadi, kata Bowo lebih jauh, Demplot Tanaman Tembakau mengunakan lahan milik masyarakat, tetapi uang untuk biaya pengelolahan lahan, pupuk dan obat-obatan dari Pemerintah. “Untuk hasil panen tembakaunya, mereka sendi-
Trans, Jember: Selama ini di Indonesia, demokrasi yang dikembangkan baru sebatas demokrasi prosedural. Padahal, semestinya partai politik dan elite harus mulai mengembangkan demokrasi emansipatoris. Hal ini dikemukakan pengamat politik asal Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, dalam seminar tentang calon bupati Jember, di Politeknik Negeri, Jumat pekan lalu. “Demokrasi adalah upaya menyelesaikan konflik secara damai, menghilangkan kesenjangan antara yang sangat berkuasa dnegan yang tidak berkuasa,” katanya. Dari sinilah Hotman menilai perlu dibukanya ruang bagi demokrasi emansipatoris. Pasalnya, demokrasi prosedural hanya dibajak oleh kepentingan elite dan oligarki. “Hanya kelompok tertentu saja yang punya akses,” katanya. Dengan demokrasi emansipatoris, maka bukan hanya elite dan partai politik yang mendapat tempat. Semua orang yang punya potensi untuk menjadi pemimpin bisa
memperoleh akses. Hotman prihatin, selama ini dalam setiap pemilihan kepala daerah, visi dan misi terabaikan. Setiap kandidat dinilai berdasarkan kekuatan yang mendukung di balik layar. Tak heran jika kemudian Indonesia mengalami political distrust (ketidakpercayaan politik). “Di grass root, orang tidak percaya visi dan misi. Kita mengalami time of troubles, situasi yang bergejolak yang ditandai dengan krisis keteladanan, krisis tanggungjawab, dan ketiga, tiba-tiba kita berkomunikasi dilandasi kebohongan. Kalau orang tak bisa berbohong, tak bisa berkomunikasi. Ini terkait janji-janji politik,” kata Hotman. Ruang emansipatoris sebenarnya telah dibuka melalui kehadiran kandidat perseorangan atau independen. Namun persyaratan pencalonan bagi kandidat independen dinilai Hotman terlampau sulit. Mengumpulkan bukti dukungan awal sebanyak tiga persen dari jumlah penduduk tentu saja sulit dan mahal. (Tim)
ri yang menikmati. Tujuannya agar masyarakat sekitar tertarik untuk mencontoh pola tanam yang sudah diterapkan dalam demplot tersebut. Itu terbukti dari hasil panen tembakau beberapa waktu lalu, di mana kadar nikotin berkurang lebih rendah, sehingga perokok akan merasa lebih aman,” katanya. Kemudian hasil panen lebih banyak dari biasanya. Menurut dia, rata-rata 600 kg/hektar dengan jarak agak rengang yaitu 16 ribu batang/hektar, sekarang meningkat menjadi 800-1200 Kg/hektar karena jarak batangnya lebih rapat 20
ribu batang/hektarnya. “Otomatis harga jual tembakaunya lebih tinggi,” katanya. Bowo juga menghimbau kepada petani tembakau untuk menanam sesaui dengan anjuran, pupuk harus tepat dan berimbang, hindari mengunakan pupuk Phonska dan NPK, karena kadar K (kalsium) sangat berbahaya. Kemudian, gunakan obat-obatan yang sesuai anjuran dengan memakai spektrum sempit yang tidak membahayakan kesehatan dan gunaklan pestisida nabati (dari bahan tumbuhan). (Fauzy)
Balita Gizi Buruk Berisiko Alami Kerusakan Otak
Demokrasi Emansipatoris Yes, Demokrasi Prosedural No
Trans, Surabaya: Kondisi Uswatun Khasanah balita (19) bulan pasien gizi buruk yang memprihatinkan ternyata bisa menyerang sel otak. Kondisi balita itu sangat kurus dibandingkan dengan anak yang seumurannya bahkan kulitnya tampak mengerut. “Kalau anak mengalami gizi buruk pada umur dibawah 2 tahun akan membuat sel-sel otaknya rusak yang membuatnya bisa mudah hilang ingatan serta menghalangi masa tumbuhnya,” kata Dewi Purwanti ahli gizi RSD Soewandhi, Jumat pekan lalu. Wanita berkurudung mengatakan pihaknya berusaha untuk menghindari efek yang terjadi akibat gizi buruk yang diderita anak pasangan Jumali-Miyati ini. Dia mengingatkan orang tua tetap memperhatikan kondisi anakanaknya terutama pada masa pertumbuhan dengan rajin-rajin memeriksakan kesehatan anaknya agar terhindar gizi buruk. Dewi berharap kepada semua pihak untuk inspeksi diri dalam menanggulangi masalah gizi buruk. “Jika tidak segera ditangani serius maka kejadiannya akan tetap sep-
Uswatun Khasanah Balita Gizi Buruk. foto: ist
erti ini. Oleh karenanya semua harus saling meningkatkan kesadaran akan
buruknya efek yang diakibatkan gizi buruk,” tandasnya. (Tim)
Heboh! Mantan Kades Main Video Mesum dengan Pedagang Kain
Waspadai Cabup Wirosableng 212 Trans, Jember: Rakyat harus mewaspadai calon bupati bertipe Wirosableng, pendekar kapak 212. Cabup seperti ini tak akan memperhatikan kemaslahatan rakyat jika terpilih. Peringatan ini dikemukakan Ketua Pengurus Cabang NU Abdullah Syamsul Arifin, dalam seminar tentang calon bupati Jember, di Politeknik Negeri, Jumat pekan lalu. “Cabup Wirosableng 212 ini artinya, kalau terpilih, selama dua tahun masa awal pemerintahan akan mencari cara untuk balik modal, satu tahun masa pemerintahan untuk masyarakat, dan dua tahun masa akhir pemerintahan cari modal untuk mencalonkan diri lagi,” katanya disambut tepuk tangan hadirin. Dari perspektif Islam, Abdullah menyebut tiga ciri pemimpin ideal. Pertama, mengerti dan memahami kemaslahatan rakyat. APBD harus diperuntukkan program prioritas yang berbasis kemaslahatan
NO. 190. TH X
DEMO CPNS: Menjelang pelaksanaan tes rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kediri, justru menemui polemik. Puluhan peserta tes, kembali bergejolak dengan menggelar aksi unjuk rasa di Alun-alun Kota Kediri, Jumat (20/11/2009). foto: ist
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Surabaya Biro Jember Biro Blitar Biro Solo Biro Magelang
: : : : :
-------------------------------------------------------
Frans Bahy (Ka Biro) HP 081234636664 Fauzy Efendy, ( Ka Biro) HP 081334980169 Kun Prastowo HP 085229202020 Palur Sragens, Solo Arief Simon A (Ka Biro) HP 081380698135,
Trans, Sidoarjo : Perkampungan di Desa Sidomojo dan Tambak Kemeraan, Kecamatan Krian, mendadak geger. Pasalnya, di dua desa itu beredar video mesum berdurasi enam menit. Video mesum yang beredar itu diduga diperankan oleh mantan Kades Sidomojo berinisial AS dengan seorang pedagang pakaian keliling asal Tambak Kemeraan berinisial PY. Bahkan kini video mesum itu banyak beredar antar ponsel milik warga Desa yang bertetanggaan itu. Ibu PKK di dua Desa setempat juga mulai ramai menggunjingkan adanya rekaman video porno ini. Yuli salah satu anggota penggerak PKK desa Sudimoro awalnya mengaku tak mempercayai apa yang dilihat di video ponsel temanteman PKK lainnya. Dia sangat menyayangkan kejadian. Yuli juga mengaku mengenal perempuan yang hanya pakai handuk lalu telanjang di dalam kamar dengan lelaki yang kjuga dikenalnya itu. “Saya sangat prihatin atas ke-
jadian ini, dan saya tidak menyangkanya. Terus terang kasus ini meresahkan warga kedua desa,” ujarnya. Salah seorang warga Sidomojo menjelaskan, kalau permasalah ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian karena warga resah. Namun, sampai sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Polsek. “Warga sudah lapor atas kasus ini, namun entah kenapa tidak ada tindak lanjutnya,” terang warga yang tak mau disebutkan namanya. Sementara Kades Sidomojo Ikhwan Hadi yang dulu Sekdesnya AS mengiyakan kalau lelaki yang ada di dalam video itu adalah mantan atasannya saat menjabat Kades Sidomojo. “Betul saya mengenal lelaki itu. Tetapi saya tidak tahu sekarang dia berada di mana. Saya juga tidak pernah ketemu,” terang dia. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sekarang ini mantan Kades Sidomojo jarang terlihat di rumahnya. Ada juga warga yang mengatakan bahwa mantan Kades itu sudah kabur. (Tim)
HALAMAN 12
KORAN TRANSAKSI THN 9
Warga Keluhkan Jalan Rusak Tak Diperbaiki Trans, Tasikmalaya: Warga Ds Citamba Kec Ciawi Kab Tasikmalaya, Jabar merasa kecewa terhadap Pemkab Tasikmalaya yang dinilai kurang memperhatikan aspirasi masyarakat setempat terkait rusak beratnya jalan desa Citamba sepanjang 3 km. Hal tersebut terungkap dalam acara reses anggota DPRD Dapil Tasikmalaya 2 yang digelar beberapa waktu lalu di Aula Kantor Camat Ciawi. Kades Citamba Jajay Didi Rustandi,SAg menjelaskan kepada Koran Trans, bahwa kondisi rusaknya jalan tsb sudah hampir 3 tahun, padahal permohonan ke Pemkab sudah beberapa kali diajukan, namun tidak ada jawaban yang jelas. Untuk itu Jajay atas nama warga ds Citamba, meminta anggota DPRD Dapil 2 minta segera direalisasikam nanti pada th 2010. Sementara itu salah seorang pemuka masyarakat setempat H.Irwan Erista mengaku, kecewa berat atas sikap Pemkab yang kurang merespon keinginan warga, padahal menurutnya, Desa tersebut merupakan kantong suara partai mayoritas di DPRD, bahkan pada Pilbub yang lalu Bupati yang sekarang menjabat meraih suara terbanyak di Kecamatan Ciawi. Menanggapi hal tersebut anggota DPRD asal Dapil 2 R.Hedi Hadiat mengaku kemampuan dirinya untuk memperjuangkan aspirasi warga Ds Citamba, Hedi menyadari bahwa anggaran untuk perbaikan jalan desa tsb cukup besar sekitar Rp.400 namun dengan diplomatis Hedi akan bekerja keras supaya nanti pada th 2010 bisa terealisasi. Sementara itu Camat Ciawi Drs.Asep Saepul Bahri,MM menilai kekecewaan warga masyarakat Ds Citamba itu adalah hal yang wajar, karena dengan komndisi jalan yang rusak berat kegiatan warga jadi terhambat, banyak pengguna kendaraan bermotor sering mengganti onderdil tertentu termasuk keluhan dari pengemudi motor ojeg. Untuk itu Asep yang baru bebepa bulan menjadi Camat itu meminta Anggota DPRD Dapil 2 bersunggug sungguh memperjuangkan aspirasi warga Ds Citamba. (Esu)
Polda Jabar Belum Tingkatkan Status Polpos Sukahening Trans Tasikmalaya : Tim Uji Kelayakan Peningkatan status Polpos Sukahening menjadi tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) oleh Polda Jabar beberapa bulan lalu ternyata belum ada keputusan. Hal tersebut terungkap ketika Koran Trans menemui Kapolpos Sukahening Aiptu.Pol.H.Eddy Suprayitno di ruang kerjanya. Dalam penjelasannya H Edi mengatakan bahwa Tim yang dipimpin AKBP. Theressia itu sudah melakukan Uji kelayakan beberapa bulan lalu, namun sampai sekarang masih belum ada keputusan. “Kami sudah di survey beberapa bulan lalu,termasuk lokasi untuk Mapolsek, namun sampai saat ini belum ada keputusan,” ujarnya. Seperti diberitakan Koran ini beberapa waktu lalu memang pengajuan sudah dilakukan 1,5 th lalu, bahkan Koran Trans pernah melakukan konfirmasi dengan pihak Ren Bang Polda Jabar, bahwa peningkatan status Polpos Sukahening segera direalisasikan paling lambat sekitar Maret lalu. Secara prosedur pengajuan sudah lengkap termasuk dukungan Muspika,tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat serta paara Kades dan BPD. Sukahening satu-satunya Polpos di Wilayah Tasikmalaaya Utara, padahal secara geografis posisi Kec Sukahening sangat strategis. Jumlah penduduk sekitar 39 ribu orang sudah siap melayani masyarakat karena jarak ke Polsek induk Cisayong sekitar 6 km masyarakat benar-benar menginginkan statusnya menjadi Polsek. (Engkus Suhara)
Pelaku Korupsi Dana BLT Disidangkan di PN Bekasi Trans, Bekasi: Sidang perkara korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyeret terdakwa Ir. Ujang Bustaman (36) selaku Kepala Desa Karang Harja, Kec Pabayuran, Kabupaten Bekasi, kini tengah memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Pada persidangan minggu lalu Jaksa Penuntut Umum, Diana SH dan Janu SH menghadirkan saksi Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Nurdin dan dua orang saksi tim 80. Di hadapan persidangan yang diketuai hakim Suprapto SH tersebut, para saksi membenarkan bahwa saat pembagian dana bantuan langsung tunai diambil langsung oleh tim 80 dari kantor pos setelah disepakati bersama di rapat minggon sekitar bulan Juni 2008 lalu. Ketua BPD menerangkan bahwa terdakwa Ujang selaku kepala desa menyetujui dana BLT dibagi rata kepada warga, bahkan dirinya selaku ketua BPD juga mendapatkan dana tersebut. Awalnya pada tahap pertama penerima BLT di desa tersebut hanya 766 KK sesuai data Rumah Tinggal Sasaran (RTS) yang disebut rakyat miskin. Namun pada tahap kedua dana BLT turun, maka diadakan rapat kembali, bertambah menjadi 2.453 KK. Keterangan saksi lainnya membenarkan bahwa dana yang diterima oleh warga hanya sebesar Rp.125 ribu per kk. Sebelumnya dalam dakwaan Jaksa disebutkan bahwa total dana BLT yang disalurkan kepada yang berhak yakni pemegang kartu sebesar Rp.95.275.000,-, untuk yang tidak memiliki kartu atau tidak berhak sebesar Rp.210.650.000,- sehingga masih sisa sebesar Rp.9.275.000,- Sisa tersebut dinilai oleh jaksa telah digunakan terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan dana tersebut tidak tepat sasaran sehingga bertentangan dengan juknis Departemen Sosial. Akibat perbuatan tersebut terdakwa Ujang didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan (2) jo pasal 18 Undang-Undang No,31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Lanjutan Sidang minggu depan diagendakan masih pemeriksaan saksi-saksi. (Lora)
TRANS JABAR
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Terbitkan Perda Cagar Budaya
CAGAR BUDAYA - Gedung ini berdiri tahun 1950 dengan nama Societeit, bentuk bangunan gaya Kolonial Belanda. Gedung Balaikota ini telah mengalami renovasi dan penggabungan gaya arsitektur Sunda dan Eropa. Dan sekarang berfungsi sebagai Kantor Pemerintah Kota Bogor. foto : ist
Trans, Bogor : Pemerintah Kota Bogor akan mengupayakan terbitnya peraturan daerah (perda) tentang pelestarian bangunan atau lingkungan cagar budaya, untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan di Kota Bogor yang sangat cepat. “Kalau tidak secepatnya dibuatkan aturan atau payung hukum
untuk melindungi benda benda cagar budaya dikhawatirkan bendabenda cagar budaya yang memiliki nilai sejarah akan punah, “kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bogor Ade Syarif Hidayat di Bogor, Kamis (18/11). Ketika berbicara dalam workshop pembinaan dan pelestarian
budaya dan Sejarah daerah di Wisma Warung Kondang, Bogor, ia mengakui bahwa pembangunan di Kota Bogor saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang cepat sehingga berpengaruh terhadap kelestarian bangunan, situs dan lingkungan cagar budaya. Sejauh ini, upaya pelestarian tinggalan sejarah dan budaya yang
Wabup dan Sekwilda Tasikmalaya Ramaikan Bursa Pilbup 2011 Trans Tasikmalaya: Meskipun Pilbup Tasikmalaya,Jabar masih relatif jauh, namun manuver ringan sudah mulai tampak. Setidaknya dalam kegiatan kunjungan kerja ke wilayah Tasikmalaya Utara beberapa waktu lalu, ke dua pejabat penting itu menghadiri acara skala kecil yang jaraknya hanya 2 km. Wabup H.Endang Hidayat, SH menghadiri acara yang digelar warga masyarakat Ds Sukapada Kec Pagerageung, sementara Sekwilda Drs.Moh Asep Jaelani, MM di Ds Pamoyanan Kec Kadipatem. Meskipun dalam acara tersebut tidak mengarah kepada kampanye pencalonan 2 pejabat tersebut, namun masyarakat yang menghadirinya memprediksikan Kampanye terselubung. Ketika ditemui di Ponpes Miftahul Huda Pamoyanan seusai menjadi Pembicara Sekwilda Kab Ta-
sikmalaya Drs.H.Asep Jaelani, MM mengaku, tidak ambisi untuk mencalonkan menjadi Bupati th 2011, namun bila masyarakat menghendaki dirimya siap saja. “Kalau mencalonkan diri sy tidak berniat, itu kurang baik, tapi kalau masyarakat meminta untuk mencalonkan ya siap “ ujarnya enteng. Sementara Wabup Tasikmalaya H.Endang Hidayat enggan berkomentar, dia tampak kurang begitu respon. Menanggapi hal tersebut salah seorang warga Tasikmalaya Utara yang namanya minta dirahasiahkan menilai pencalonan pejabat yang masih dinas itu sah sah saja. “Dia kan nanti pada th 2011 sudah pensiun, yang penting dia bisa membawa rakyat Kab Tasikmalaya menuju ke arah yang lebih baik dan sejatera. Dan yang lebih penting lagi Para anggota DPRD harus menga-
wasi APDD th 2010, karena ini diprediksi akan dijadikan alat Kanpanye Terselubung. Dia bisa mempermudah persetujuan Proposal yg diajukan masyarakat atau Ormas/ LSM yang penting mendukung penealonannya “ ujarnya. Sementara itu Anggota DPRD dapil Tasikmalaya 2 Hj.Titin S mengaku mendukung sikap usulan tsb, sebagai anggota dari Fraksi PDIP dia bersedia untuk mengawasi anggaran=anggaran untuk keperluan rakyat. “Saya siap mengawasi nanti di DPRD, kalau kemudahan “Proposal Politik” tsb ada maksud untuk kepentingan pemenangan “ ujarnya. Bahkan Titin meminta kepada masyarakat supaya dalam memilih Cabup nanti supaya tidak beranggapan bantuan tsb dari pribadinya, tapi dari APBD yang sumbernya dari rakyat-rakyat juga. (Esu)
Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Rubah RAB Trans, Bekasi: Belum reda kasus di pemerintahan pusat sedang bergulir, namun di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, khususnya di Dinas Kesehatan yang sedang melaksanakan pembangunan Puskesmas, berani-beraninya merubah RAB secara sepihak tanpa ada konsultasi lagi kepada yang telah membuat RAB tersebut atau yang telah merancangnya. Pembangunan Puskesmas Sukatani yang terletak di Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi yang semulanya harus menggunakan tiang pancang, kini dirubah menjadi cakar ayam. Dengan alasan kalau seandainya pemakaian tiang pancang tersebut tetap dilaksanakan, maka akan mengganggu bangunan rumah warga yang berdekatan atau berhimpitan. Akan menimbulkan getaran sewaktu tiang pemacang itu ditancapkan serta akan menimbulkan retak-retak pada rumah warga sehingga dirubahlah RAB itu. Hasil infestigasi Koran Trans di lapangan, menemui salah satu penduduk setempat yang rumahnya tidak jauh dari tempat pembangunan yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, saya tidak paham dan tidak mengerti persoalan bangun membangun Puskesmas, apalagi tentang persoalan RAB saya tidak paham sama sekali. Karena, sebelum dimulai pelaksanaan pembangunan Puskesmas yang katanya dua lantai, bahwa
Kota Bandung Biro Kab/Kota Tasikmalaya Biro Kab Garut
telah dilakukan oleh Disbudpar baru sebatas inventarisasi dan pendataaan, pembuatan buku, penelitian, seminar dan pameran serta kegiatan workshop. Di Jawa Barat, payung hukum pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya mengacu kepada Peraturan Daerah No:7 tahun 2003 tentang pengelolaan kebudayaan di Jawa Barat. Sementara perlindungan terhadap situs, kawasan dan benda cagar budaya di Kota Bogor semakin kuat dengan adanya keputusan Menteri Kebudayaaan dan Pariwisata RI nomor PM.25/ PW.007MKP/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan tinggalan Sejarah di Kota Bogor sebagai benda Cagar Budaya (BCB). Benda–benda cagar budaya tidak bergerak masih banyak berdiri di Kota Bogor dan bisa dijumpai di wilayah Bogor Tengah bagunan bergaya indis, tinggalan masa colonial, kata Ade seperti dikutip Humas Kota Bogor. Secara umum tampak bangunan tinggalan belanda berdiri di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Sudirman, Juanda, Suryakencana, Siliwangi sampai Sukasari. Selain itu, di beberapa kawasan lainnya seperti di Kelurahan Sempur, Babakan, sepanjang jalan Raya Pajajaran sampai Ka-
mpus IPB Baranangsiang banyak berdiri bangunan bergaya tropis lokal, internasional, style dan art deco. Di wilayah Bogor Selatan banyak dijumpai tinggalan sejarah berupa situs-situs dan kawasan yang berkaitan dengan sejarah masa kerajaan Pakuan Pajajaran. Selain itu terdapat bangunan rumah tinggal paduan indis dan etnis Arab, khususnya di Kelurahan Empang, termasuk masjid dan makam keramat. Di wilayah Bogor Barat banyak dijumpai bangunan bergaya indis, ciri khas yang menonjol bangunan penelitian tinggalan Belanda antara lain Pusat Penelitian Kehutanan. Satu hal yang menarik karya Arsitek F Silaban adalah berupa bangunan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (dahulu SPMA) yang berlokasi di Jalan Cibalagung. Kaitan dengan sejarah kolonial Belanda, tidak terpisahkan dengan kehadiran Gubernur Willem Herman Daendels dengan proyek Jalan Raya Pos. Jalan ini melintas antara penggalan jalan Raya Bogor–CiluwarCibuluh sampai masuk jalan Ir.H Juanda, Suryakencana, Sukasari sampai menuju arah Puncak–Cianjur. “Masih banyak lagi bangunanbangunan tinggalan sejarah masa lalu yang tersebar di 6 wilayah Kota Bogor yang perlu dilestarikan, “ kata Ade. ( Akram SM)
Kepala Desa Duren, H Abdul Halim S
Proritaskan Pelayanan Gakin Trans, Karawang : Dugaan adanya warga miskin yang meninggal dunia tidak mendapat bantuan pengobatan dan pemakaman di Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, belum lama ini terbantahkan, karena di desa setempat setiap warga miskin selalu mendapat bantuan pengobatan dan pemakaman jika meninggal dunia. Kepala Desa Duren, H Abdul Halim S mengungkapkan, setiap ada warga miskin meninggal dunia dan tidak mampu mampu untuk membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit dan pemakaman, pihaknya selalu membantu. “Jika sesuai ketentuan, yakni ada pengantar dari RT dan Kadus serta mengisi formulir Gakin (Keluarga Miskin-Red) pasti akan kami Bantu,” terangnya. Sebelumnya, sejumlah sumber menyebutkan, Arum, salah seorang warga miskin belum lama ini meninggal dunia dan telah mendapat kartu Gakin namun diduga atas nama orang lain. Menanggapi hal ini, H Abdul Halim menyatakan, bahwa proses pemberian kartu Gakin telah benar dan sesuai prosedur, karena pihaknya berpedoman pada surat pengantar yang dikeluarkan RT dan Kadus. “Biar lebih jelas coba tanyakan saja sama Ketua RT dan
Kadus yang bersangkutan,” tambahnya. Dia menyatakan, dirinya sudah mewanti-wanti kepada seluruh staf desa untuk meneliti seluruh permohonan Gakin supaya jangan keliru dan salah sasaran. “Saya juga perintahkan kepada staf agar segera memproses setiap permohonan Gakin yang telah memenuhi persyaratan. Apalagi jika orangnya sudah meninggal, wajib hukumnya kami bantu,” katanya. Namun menurut H Abdul Halim, jika ada warga yang kurang puas dengan pelayanan yang diberikan pamong desa, pihaknya senantiasa membuka pintu untuk menerima kritik dan saran. “Pro dan kontra senantiasa berdampingan, jika itu bersifat kritik membangun maka akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan agar kedepan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik,” ujarnya. Desa Duren merupakan desa terpadat se Jawa Barat, namun demikian pelayanan yang diberikan oleh pamong desa setempat diakui cukup memuaskan, berkat pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pamong desa senantiasa dilakukkan. Hal ini juga tergambar dari Piala dan Piagam Penghargaan berbagai kegiatan yang berderet terpajang di ruangan Kantor Kepala Desa Duren. (Tim Trans)
Pemakai Narkoba Hanya Divonis Sembilan Bulan Penjara
Bangunan Puskesmas Sukatani menggunakan cakar ayam., setelah RAB dirubah . foto: Kaslim
pelaksanaan sudah mendengungkan kalau pakai tiang pancang nanti akan terusik dan akan kena getaran menjadi retak dan pecah-pecah sehingga warga masyarakat yang berdekatan tersebut menjadi khawatir dan takut rumahnya rusak. Akhirnya warga tersebut mengiyakan saja dilaksanakan pembangunan tidak memakai tiang pemancang, tapi saya orang bodoh atau orang awam kenapa bisa dirubah. RAB itukan sebelum dibuat RAB tersebut pihak perancang atau pembuat gambar pasti akan surfei terlebih dahulu ke lokasi yang akan dilaksanakan renovasi berat. Menurut saya sebagai orang
yang paling awam dengan adanya merubah RAB itu melainkan mencari keuntungan yang lebih besar atau menyunatnya lebih gede, harapan saya selaku warga masyarakat Desa Sukadarma yang akan memakai bangunan itu kelak kalau sudah jadi berharap kepada Pemerintah Daerah agar dapat memperhatikan apa-apa yang sudah terjadi di wilayahnya da begitu juga kepada pihak yang berwenang kepada hal ini agar menindak dengan tegas dengan adanya kecurangan-kecurangan di dalam melaksanakan pembangunan Puskesmas jangan sampai merugikan uang negara ujarnya. (Kaslim)
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Perwakilan Jawa-Barat
Antria Dana BLT, kadangkala sampai merenggut nyawa.
NO. 190. TH X
: : : : :
Surasdi Arso (Kapala Perwakilan) Telp 022-7216621, 0818.02292797, Iwan Bsk, Elvin, Novianto Engkus Suhara HP 085287823399 Iyep LM , Dadang Suhendar, Iwan Suwandi
Trans, Bekasi : Terdakwa Andy Rosalindo dan Ricardo Salmon Carry hanya divonis selama sembilan bulan penjara oleh Majelis Hakim pimpinan Hendro Bawono, SH di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu. Dalam amar putusan no perkara 2078/Pid.B/PN Bks/ 2009 disebutkan bahwa kedua terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan secara bersama-sama memakai narkoba jenis ganja. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Dorkas Berliana Simanjuntak SH yang menuntut keduanya selama satu tahun penjara. Sesuai pasal 78 Undang- Undang RI tahun 1997 tentang pikotropika. Putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis selama sembilan bulan penjara terhadap pengguna narkoba tersebut mengundang pertanyaan berbagai pihak. Terutama para terdakwa yang dikenakan pasal yang sama namun dihukum selama dua tahun penjara. Para terdakwa merasa tidak adil karena berbeda hukuman yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Bekasi. Ketua Majelis Hakim,
Hendro Bawono SH ketika akan dikonfirmsi wartawan tentang pertimbangannya atas putusan tersebut tidak bersedia memberikan keterangan. “Udah mau pulang nih, ada apa lagi? Silahkan anda tulis di koran saya vonis sembilan bulan dan barang buktinya dua linting ganja,” ujarnya sambil pergi menuju belakang kantor tersebut. Jika hal ini terus terjadi, maka para pengguna narkoba di negeri ini tidak akan kapok dan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba juga merupakan prioritas polri nampaknya akan siasia, kata salah seorang pengunjung sidang. Kasus satu ini juga tergolong istimewa dibanding perkara narkoba lainnya, karena persidangan hanya digelar tiga kali, tambahnya. Tragisnya lagi Dorkas Berliana Simanjuntak,SH selaku Jaksa Penuntut Umum, ketika akan dikonfirmasi wartawan yang sehari-hari meliput di kantor Kejaksaan dan Pengadilan Bekasi, usai persidangan langsung pulang bahkan esok harinya jaksa tersebut sengaja tidak masuk kerja. (Lora)
TRANS JABAR
HALAMAN 13
KORAN TRANSAKSI THN 9
Oknum Pejabat Pemkot Bekasi:
Saya Sudah Capek, Aborsi Itu Fitnah Trans, Bekasi : Pepatah mengatakan, “ sayang orang tua sepanjang jalan, sayang anak sepanjang penggalan”. Nikotomi seperti itu sudah lazim dan merupakan konsekuwensi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Namun di Bekasi ceritanya berbeda dan sangat tidak pantas seharusnya dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, kendatipun pahit tetapi harus ditelan. Perbuatan melawan hukum dan tidak di Ridoi Allah SWTyaitu melakukan aborsi itu terjadi. Berdasarkan laporan yang diterima koran ini mengatakan, Ren (mahsiswi) anak seorang pejabat dilingkungan Pemkot Kota Bekasi, akibat pergaulan muda mudi yang kelewatan sehingga hamil. Untuk menutupi aib itu, sang bapak meminta bantuan kepada U agar dicarikan orang yang bisa
menggugurkan janin yang ada dalam kandungann anaknya. Selanjutnya U menunjukan ada sebuah tempat yang dapat menggurkan kandungan di daerah Cirebon. Sehingga terjadilah proses pengguran kandungan Ren yang diantar oleh orang tua dan oknum U. Tetapi apa yang terjadi,proses pengguguran tidak berjalan sebagimana yang diharapkan, sehingga harus dilakukan pembersihan kembali dan dicarilah sebuah klinik di Purwakarta. Ketika oknum pejabat ditemui Trans mengatakan, “saya sudah capek dan diperas bahkan saya sudah diklarifikasi oleh oknum polisi“. Hutang saya sudah menumpuk dan bingung, dan saya siap mengajukan pensiun dini saja. Lagian, oknum U yang dimaksud sudah membuat surat pernyataan dan itu semuanya fitnah. (SN)
Jalan Tol BoRR Mulai Dioperasikan Trans, Bogor: Jalan tol lingkar luar Bogor atau Bogor out Ring Road (BoRR) tahap I sepanjang 38 kilometer yang menghubungkan Kedunghalang (kota Bogor)-Sentul Selatan (Kab. Bogor) mulai Senin (23/11) dioperasikan. Rencananya, pengoperasian itu akan diresmikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto. Jalan tol yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di pusat kota itu, sampai Jumat (20/ 11), pihak PT. Marga Sarana Jawa Barat (MSJ) selaku pengembang terus menggeber kesiapan pengoperasian tol. Mulai dari pembersihan ruas jalan yang masih penuh dengan tanah, membuat landscape atau taman di simpang KedunghalangSholeh Iskandar (Tugu Narkoba). Membenahi rambu-rambu lalu lintas, traffic-ligth dan menyelesaikan pembuatan marka jalan. “Sudah hampir selesai semua, saat ini kami hanya memperbaiki jalan-jalan yang sudah
mengalami kerusakan,” jelas Rusmanto, salah seorang petugas tol BoRR, Jumat (20/11). Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Achmad Syarief menegaskan pihaknya sudah berkordinasi dengan PT. MSJ dan kepolisian terkait pengoperasian tol BoRR seksi I tersebut. “Benar, rencananya tol BoRR akan diresmikan Menteri Pekerjaan Umum, Senin besok,” urainya. Terkait dengan kesiapan, Syarief menambahkan meski sudah hampir selesai seluruhnya, namun hingga kemarin masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi, baik rambu maupun rekayasa pengaturan lalu-lintas, di simpang Tugu Narkoba (Kedunghalang). “Saat ini kita sedang kordinasikan dengan petugas tol BoRR dan Satlantas Polresta Bogor agar saat dioperasikan semua berjalan lancar sesuai harapan,” jelas Syarief. (Trans)
Pertumbuhan Nasabah Tabungan Diprediksi Di Atas 20 Persen Trans, Bandung: Pertumbuhan nasabah tabungan di Jawa Barat tahun 2010 diprediksi di atas dua puluh persen dari kondisi saat ini. Menurut data Bank Indonesia, jumlah tabungan mencapai Rp 46 triliun atau tumbuh sekitar enam belas persen dibandingkan dengan tahun lalu. “Tabungan semakin diminati karena di sisi lain, gap tingkat bunga dengan deposito semakin tipis sekitar dua persen. Tabungan bisa di kisaran 4 persen-5 persen, sementara deposito berada di kisaran 7 persen. Dengan selisih bunga yang tipis, tabungan tentu akan semakin diminati karena bisa memberikan kebebasan transaksi kepada nasabahnya,” kata Kepala Bank Permata Regional V Ja-
bar, Singso Setiono. Menurut dia, secara umum saat ini juga banyak masyarakat Jabar yang belum terhubung dengan bank dan masih banyak yang menyimpan uangnya tidak di bank. Potensi tersebut dapat difasilitasi perbankan dengan menyediakan kantor cabang dan produk-produk tabungan yang lebih mudah dijangkau dan menarik bagi masyarakat. “Semakin luasnya jangkauan perbankan dan semakin banyaknya jenis produk tabungan yang dikeluarkan, termasuk tabungan bebas biaya dan program pemerintah Ayo ke Bank akan menjadi modal untuk meningkatkan minat menabung masyarakat,” katanya. (Arso)
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Pemkab BekasiSiap Membeli Saham Pemkot Bekasi Trans, Bekasi: Kemelut proses penetapan dan pengumuman Dirut PDAM yang masih berlangsung, bahkan berbuntut serius menyangkut kepemilikan saham kedua wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. Bupati Bekasi Sa’duddin justru mengisyaratkan siap membeli saham PDAM milik Kota Bekasi.
T
idak jelas penyebab yang melatarbelakangi per nyataan Bupati tersebut. Yang pasti, DPRD Kab. Bekasi meminta bupati menunda pengumuman dirut terpilih. Sebelumnya, Sekda Kota Bekasi Tjandra Utama sempat mengeluarkan pernyataan agar Pemerintah Kabupaten Bekasi lebih fokus untuk mengembangkan PDAM di wilayah Kabupaten. Sebab, pelanggan PDAM jauh lebih banyak di Kota Bekasi dibanding Kabupaten Bekasi. Namun, kata Sa’duddin, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), saham yang sudah dihitung menyebutkan Kab. Bekasi memiliki 85 persen dari total saham, yang terdiri semua kekayaan PDAM di dalamnya. “Untuk selanjutnya terserah dewan, apakah setuju atau tidak jika 15 persen saham PDAM milik kota kita beli. Kita hitung-hitungan aset terlebih dahulu dan di pembicaraan dengan semua komponen masyarakat beserta Muspida,” ujarnya.
Jika ingin membeli sisa saham yang diperkirakan sebanyak 15 persen tersebut senilai Rp 19 miliar. “Namun kesiapan Pemkab tentu saja harus dibicarakan oleh semua elemen masyarakat, semua SKPD, dan tentu saja dengan dewan. Selain itu juga akan ditelaah untung ruginya dari sisi bisnis dan pelayanan terhadap masyarakat,” ucapnya. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim justru menyambut baik kabar tersebut, tinggal keberanian Bupati menjelaskan pada Walikota dan Masyarakat Kabupaten Bekasi. “Kita tunggu saja. Jika memang usulan bupati serius maka dewan juga akan serius membahas dan menindaklanjuti apa yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi,” katanya. Tentu saja, kata dia, sebelumnya harus dibangun komunikasi yang baik dengan kedua belah wilayah, Kota dan Kabupaten Bekasi sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari. (Syamsul Bachri)
Pejabat Diminta Bekerja dengan Kecepatan 100 Km/Jam Trans, Bogor: Bupati Bogor Rachmat Yasin meminta pejabat dilingkungan pemerintah Kab. Bogor untuk bekerja dengan kecepatan seperti lari 100 km/jam. Sebab, ia bersama Wakil Bupati Karyawan Faturrachman ingin berlari cepat untuk membangun daerah yang sudah lama tertidur. “Kalau para pejabat dalam bekerja tidak bisa mengikuti lari 100 km/jam, sebaiknya minggir saja,” kata Bupati Rachmat Yasin ketika melantik Hj. Nurhayanti, SH, MM sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Bogor, Jumat di gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kab. Bogor. Pelantikan Hj. Nurhayanti yang sebelumnya sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekda sejak Achmad Sundawa mengajukan pengunduran diri dari jabatan Sekda beberapa bulan lalu. Hadir dalam acara pelantikan tersebut Wakil Bupati Karyawan, Ketua DPRD Adjat Sudradjat, Kepala Biro Kepegawaian Pemprov Jabar Achdiat Suparman dan pejabat di lingkungan Pemkab, DPRD dan undangan lainnya. Untuk itu, kata Bupati Rachmat Yasin, dengan dilantikanya Nurhayanti yang sebelumnya Kepala Inspektorat Kab. Bogor, dinilai sudah memenuhi berbagai persyaratan dan dianggap profesional dalam bekerja dan bisa bekerja keras. “Karena itulah, Nurhayanti dilantik untuk menjabat Sekda,” katan-
ya. Dengan jabatan sebagai Sekda, Bupati meminta Nurhayanti untuk bisa melakukan perbaikan terhadap manajemen pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak legislatif dan bersinergi dengan berbagai pihak. Sementara, Sekda Nurhayanti mengatakan, dirinya mengaku memikul amanah yang cukup berat dan berkeyakinan apa yang menjadi harapan untuk membangun Kab. Bogor dengan kerja keras, insya Allah akan bisa terwujud. Sebab, kerja keras dalam membangun Kab. Bogor diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak, terutama dari kalangan lingkungan Pemkab sendiri. “Insya Allah apa yang diamanahkan kepada saya, mudahanmudahan mendapat dukungan dari berbagai pihak,” katanya. Menurut Nurhayanti, dirinya sudah bekerja sebagai PNS di Pemkab selama 33 tahun dengan berbagai jabatan mulai dari bawah. Berbekal pengalaman itu,. ia ingin membangun sinergi dengan kalangan pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat. “Salah satu yang dipesankan kepada saya, bagaimana laporan keuangan Pemkab masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualian. Hal itu harus diwujudkan dengan kerja keras dan kebersamaan di lingkungan Pemkab,” ujarnya. (Trans)
Bupati Bekasi Sa’duddin, ingin mengelola PDAM Bekasi dan membeli saham milik pemerintah Kota Bekasi. foto: doc
Warga Komplek Cijerah II Keluhkan Pelayanan PDAM Trans, Cimahi: Ratusan kepala keluarga (KK) di Komplek Cijerah II, Gang Manggis Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat mengeluhkan pelayanan PDAM terkait tidak mengalirnya air ke rumah-rumah pelanggan sejak enam bulan terakhir. Meski air PDAM di Komplek Cijerah II, tidak mengalir secara merata ke masing-masing blok di perumahan tersebut selama enam, namun setiap bulannya warga di sana harus tetap membayar biaya bulanan ke PDAM. “Meskipun air dari PDAM tidak mengalir, tapi
kami tetap harus membayar setiap bulannya,” ujar Budi, salah seorang warga. Menurut dia, warga sudah seringkali komplain dan demo ke PDAM Krikilan, tapi pihak PDAM belum pernah menanggapai keluhan warga. “Kami sudah bosan mengeluhkan permasalah ini kepada PDAM, tidak pernah direspon sama mereka (PDAM),” katanya. Pihaknya berharap, PDAM bisa segera memperbaiki permasalahan air yang tersendat di Komplek Cijerah II Kota Cimahi. “Kami berharap PDAM segera
bertindak menyelesaikan masalah air macet ini, karena tiap hari ibuibu di komplek ini harus memyisihkan uang Rp20.000 untuk membeli air bersih,” katanya. Sementara itu, beberapa warga mengaku bahwa sejak air PDAM tidak mengalir, dirinya terpaksa melakukan pengiritan air dengan membatasi waktu mandi. “Sejak air PDAM di komplek kami ngadat, saya hanya mandi dua kali sehari,” ujar Unang, salah seorang warga. Dirinya juga berharap, PDAM segera menormalkan kembali pengaliran air PDAM di Komplek Cijerah II. (Trans)
Listrik di Bekasi Mulai Stabil Trans, Bekasi: Pasokan listrik ke subsistem Bekasi sudah mulai aman dalam seminggu terakhir ini. Pasalnya, subsistem Bekasi mendapatkan pasokan daya listrik dari swasta dengan jumlah yang mampu menutupi defisit daya di wilayah Bekasi. Manager PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bekasi, Agung Nugraha, sesuai pencanangan komitmen PLN untuk melayani pelanggan lebih baik dan bebas pungutan liar, mengakui bahwa sudah hampir seminggu terakhir ini, pasokan listrik di wilayah Bekasi telah aman. Saat ini perusahaan swasta yang memasok listrik ke PLN, yakni PT Argopantes sebesar 2 MW, PT Cikarang Listrindo sebesar 100 MW dan PT Bekasi Power Jababeka senilai 37 MW. Pasokan dari swasta ini mampu menutupi defisit listrik di subsistem Bekasi sebesar 75 MW. “Beban puncak wilayah Bekasi mencapai 780 MW. Dalam sehari kita defisit listrik sebesar 75
MW,” ujarnya. Sementara itu, Humas PLN APJ Bekasi, Aprilia Susanti yang ditemui pada kesempatan yang sama mengungkapkan keluhan dari masyarakat mengenai banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang mengaku sebagai petugas dari PLN (calo). “Hampir setiap hari ada keluhan masyarakat mengenai calo dan pungutan liar,” katanya. Hal ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap PLN semakin rendah. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh KPK tahun 2008 terhadap 40 institusi se Jabodetabek terkait pelayanan publik masih menempatkan PLN ke urutan 30. Hal tersebut dibenarkan Agung. Menurut dia kesepakatan yang dilakukan hari itu antara PLN bersama dengan mitra kerja diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para calo. “Untuk itu, perlu kita benahi sedikit demi sedikit, di antaranya
dengan semakin mempersempit gerak calo yang sering melakukan pungutan liar terhadap pelanggan atau calon pelanggan kami,” kata Agung. Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya kepada pihak manapun yang mengatasnamakan PLN dan meminta sejumlah uang kepada pelanggan. “Kami bisa memastikan bahwa yang melakukan pungutan liar itu bukan petugas dari PLN” ujarnya. PLN sendiri telah melakukan sejumlah upaya perbaikan terkait sistem mereka sehingga dapat mempersempit ruang gerak para calo. “Sekarang giliran mental kita yang sedikit demi sedikit kita perbaiki sehingga dapat melayani pelanggan lebih baik,” ujarnya. Diakui Agung, PLN agak kesulitan memberantas calo yang melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Sebab saat ini mereka mulai melakukan pungutan liar dengan cara pintu ke pintu. “Kalau dulu kan, sering di loket PLN” tambahnya. (Geoffry)
Gerakan Pramuka Kwartir Ranting 1 Bekasi Timur Disenangi Para Siswa Trans, Bekasi: Pramuka Kwartir Ranting Bekasi Timur, pekan lalu, menggelar kegiatan di lapangan Bola KH Agus Salim Bekasi Timur. Kegiatan ini disambut antusias oleh para siswa. “Kegiatan ini dapat meningkatkan kreasi para siswa, terutama dalam kepramukaan,” ujar Ketua Kwarcab Kota Bekasi Drs H Padlin Kamal Msi, yang sengan mengikuti acara tersebut bersama Ketua Majelis Pembimbing Ranting/Ketua Mabiran Bekasi Timur, serta Camat Bekasi H Cecep Muntasar S.Sos MM. Namun, sangat disayangkan karena yang membuka Unjuk Gelar Kepramukaan itu ternyata Camat Bekasi Timur H Cecep Muntasar S.Sos MM. Padahal, para siswa, guru-guru dan pengurus pramukan di Bekasi Timur berharap yang membuka acara itu adalah Wali Kota Bekasi H Mohtar Mohamad S.Sos. “Wali Kota berhalangan datang, sehingga pembukaan diwakilkan kepada H Cecep Muntasar selaku Camat Beka-
Unjuk gelar pramuka Kec. Bekasi Timur Drs H Padlin kamal MSi, Drs H Ridwan MM, H Cecep Muntasar SSos MM dan kepala Pemb. SD Bekasi Timur Ibu Hj. Atin Supriyatin M. MPd : foto Geoffrey
si Timur,” ujar salah seorang pengurus pramuka. Pada kesempatan itu, H Cecep Muntasar mengimbau agar peserta pramuka lebih bersemangat seperti para pahlawan, karena kegiatan unjuk gelar pramuka merupakan rangkaian Peringatan Hari Pahlawan. “Kita juga harus menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban
(K3) sesuai dengan program Pemerintah Kota Bekasi untuk meraih Piala Adipura,” kata Camat Bekasi
Drum Band SDN Duren Jaya VI beserta Komite Sekolah Pembina dan Guru pada Unjuk Gelar Pramuka : foto geoffrey
Timur di hadapan Ka UPTD Bekasi Timur Dra Hj Atin Supriyatin M. M.Pd dan seluruh Kepala
Sekolah SD, SMP, SMA, Negeri maupun swasta. Kegiatan unjuk gelar itu diha-
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Biro Kota Bogor Biro Kab. Bogor Biro Kota Bekasi Biro Kab Bekasi
: : : :
Ahmad Yani Nurlelasari, Andi Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang Kaslim Kusyairi HP 081511394566, M Abduh, Abdul Aziz.
diri lebih dari 1300 siswa ditambah orang tua siswa. Setiap sekolah menampilkan kelebihannya, seperti Drum Band yang dilakukan oleh siswa dari SDN Duren Jaya 6, di mana sebanyak 60 siswa asuhan Kepala Sekolah Nurhayati S.Pd dengan Pelatih Sugeng Mulatno Unggul SS unjuk kebolehan. Bersamaan dengan itu Tari
Topeng Blantek ditampilkan oleh SMP PGRI 1, SDN Duren Jaya 6, SDN Duren Jaya 7, SDN Aren Jaya 5, SDN Aren Jaya 16, SDN Margahayu 06, SDN Margahayu 15, SDN Bekasi Jaya 4 di bawah Koordinator Ridwan S.Pd sebanyak 200 siswa. Sedangkan Pencak Silat dari SMPN 18, SMPN 32, SMPN 1, SMA PGRI 1, SMP Muhamadiyah sebanyak 120 siswa diasuh oleh Babay, Nanang, Degung. Angklung oleh anggota Pramuka dari Yayasan Mandalahayu pimpinan Dra Sudiarti Pembina Gugus Depan, dengan sebanyak 120 siswa. Drama kolosal yang menceritakan perjuangan masyarakat Bekasi dalam era penjajahan oleh siswa SDN sebanyak 200 siswa. Panitia Pelaksana Nambri Irawan S.pd yang sebagai Guru di SDN Duren Jaya 6, yang ditemui Koran Trans mengatakan bahwa acara ini dilaksanakan untuk membina generasi muda yang berwatak, berbudi luhur, bertaqwa dan semangat juang yang tinggi. (Geoffrey)
HALAMAN 14
KORAN TRANSAKSI THN 9
Auditor Bank Tewas di Kamar Hotel Trans, Lebak: Dewi Ratna Lestari (30), seorang auditor Bank Jabar – Banten, ditemukan tewas di kamar Hotel Wijaya, Jalan Ki Maklum, tepatnya di Kelurahan Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (16/ 11) kemarin. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Dugaan sementara, Dewi Ratna Lestari tewas karena penyakit yang dideritanya. Dari informasi yang berhasil dihimpun, korban bersama rekanrekannya masuk ke kamar hotel pukul 02.00, pada hari Sabtu malam lalu. Setelah beres melakukan audit di Bank Jabar – Banten cabang Rangksbitung selama dua hari mulai Sabtu hingga Minggu, korban beristirahat di Hotel Wijaya. Korban menempati kamar nomor 16 di hotel tersebut. Tidak ada tanda-tanda bahwa korban menderita sakit atau mengalami kelelahan setelah bekerja secara marathon. Pada Senin (16/11) sekitar pukul 07.30, korban tak jua keluar kamar untuk sarapan pagi seperti biasanya. Anggi, rekan korban menuturkan, ia dan rekan-rekannya memang Chek-in ke hotel tersebut bersama Dewi. Anggi menyatakan tidak melihat ada tanda-tanda pada korban. Dikatakannya, Senin pagi dia bermaksud membangunkan Dewi karena waktu sarapan sudah tiba. Namun, beberapa kali mengetuk
pintu dan memanggil nama Dewi, tak ada sahutan dari dalam kamar yan memang terkunci.”Waktu saya bangunkan, tidak ada jawaban dari dalam kamar,” aku Anggi. Karena khawaitir terjadi sesuatu, lanjut Anggi, dia lantas memanggil security hotel dan rekan-rekannya yang lain. Mereka pun lalu berusaha membongkar kamar yang terkunci di dalam. “Saat pintu kamar terbuka, kami lihat korban sedang dalam keadaan terbaring dan sudah tak bernyawa,” ujarnya. Kematian korban langsung dilaporkan ke Polres Lebak. Polisi yang datang langsung melakukan oleh TKP dan membawa korban ke RSUD Dr Adjidarmo, Rangkasbitung untuk dilakukan visum. Kapolres Lebak, AKBP Widoni Fedri, saat dihubungi mengatakan kasus kematian korban masih dalam penyelidikan. Dari hasil visum, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. “Penyelidikan masih kami lakukan, sebab secara pasti kematian korban belum diketahui,” kata AKBP Widoni, kemarin. (Yus)
Polisi Ungkap Tersangka Jaringan Penyelundup Imigran Trans, Serang: Kepolisian Daerah (Polda) Banten, mengungkap jaringan penyelundup 41 orang imigran gelap asal Afghanistan. Hanya beberapa jam berselang setelah penangkapan 41 orang imigran gelap warga negara Afganistan tersebut, kepolisian berhasil mengungkap jaringan penyelundupnya. Itu dibenarkan Kasat I (satu), AKBP Yuda Gustawa. Menurutnya, lima orang yang diduga penyelundup itu ditangkap bersama 41 imigran yang kini diamankan di Villa Laguna, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sedangkan tiga lainnya ditangkap di Bogor, Jawa Barat, dan di Serang, serta Cimanuk Pandeglang, pada Minggu siang (15/11). Sementara hingga malam ini, Minggu (15/11) pukul 23.00 WIB, aparat Ditreskrim Polda Banten, dipimpin Kasat I, AKBP Yuda Gustawa, masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang yang disinyalir sebagai tersangka terkait penangkapan terhadap 41 orang warga negara Afganistan yang masuk ke Indonesia secara ilegal. “Hingga saat ini, kami belum bisa menyebutkan berapa jumlah tersangka, karna kami masih melakukan pemeriksaan terhadap sebelas warga Indonesia yang terlibat dalam upaya pengiriman ke 41 warga Afganistan yang kami amankan Minggu dinihari (15/11) tadi, sekitar pukul 02.30 WIB, di sebuah bangunan rumah di dalam kawasan Villa Laguna, di Caringin Labuan, Pandeglang Banten,”ujar Yuda, saat ditemui diruang kerjanya, di Unit I Reskrim Polda Banten, Minggu malam (15/11). Dikatakan Yuda, kesebelas orang yang masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif, yakni tiga orang yang sudah dipastikan sebagai tersangka, yaitu Ny Indah warga Bogor, Abdul Aziz warga Cimanuk Pandeglang, Abdul Haris warga Serang. “Untuk delapan orang lainnya masih belum dapat dipastikan sebagai tersangka, karna masih dalam proses pemeriksaan, yakni lima orang kru kapal motor Dela Abadi, serta 3 nelayan yang perahunya digunakan untuk membawa para imigran dari pantai sekitar Villa Laguna, untuk menuju Kapal Dela Abadi yang berada di perairan sekitar Panimbang,”terang Yuda. Lanjut Yuda, ke 41 orang warga Afganistan yang berhasil diamankan pihak Ditreskrim dan Ditpolair Polda Banten, setelah melakukan koordinasi dengan pihak IOM (International Organization for Migration), dan untuk kenyamanan dalam penanganannya, seluruh
imigran tersebut di pindahkan ke Villa di Kampung Balungbang, Desa Sukajadi, Kecamatan Labuan, Pandeglang. “Seperti rencana awal, dan sudah kami sampaikan kepada teman-teman wartawan, rencananya besok (hari ini Senin 16/11), seluruh imigran yang masuk secara ilegak ke Indonesia itu, akan diserahkan kepada pihak keimigrasian Provinsi Banten,”Kasat I Reskrim Polda Banten, seraya menambahkan pihaknya masih terus melakukan pengembangan, kemungkinan masih ada tersangka lainnya yang belum berhasil diamankan, serta pihaknya juga masih terus melakukan pengejaran terhadap 10 imigran yang sebelumnya sempat melarikan diri. Diketahui sebelumnya, aparat gabungan Ditreskrim bersama Ditpolair Polda Banten, setelah melakukan pengembangan dan penyelidikan selama satu pekan, akhirnya berhasil mengamankan puluhan imigran asal Afganistan yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Adapun imigran tersebut, terdiri dari 24 pria dewasa, 5 wanita dewasa serta 12 anakanak, ditemukan di tempat penampungan, di Villa Laguna, yang berlokasi di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Pandeglang Banten, pada Minggu dinihari (15/11) pukul 02.30 WIB. Dalam pengakuannya, mereka para imigran asal negara Afganistan tersebut, masuk ke Indonesia melalui Dubai, lalu ke Malaysia, dan kemudian saat masuk di Belawan Medan, mereka sempat ditangkap dan ditampung oleh petugas imigrasi setempat. Selanjutnya, puluhan imigran yang terdiri dari lima kepala keluarga, dan bujangan ini, berangkat dengan cara berkelompok menuju Jakarta, lalu mereka kembali bergabung dengan para imigran yang berada di penampungan di Cisarua Bogor. Adapun alasan mereka, seperti dikatakan salah satu diantara imigran Afganistan tersebut, yakni Sayed Moben Sadat, merasa keberatan dan mengaku heran, kenapa mereka harus ditangkap.”Kami hanya ingin mencari tempat yang nyaman,”ujar Sayed seraya menunjukkan dokumen yang ia dapatkan dari UNCHR Jakarta. (Yus)
TRANS BANTEN
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Polda Banten Amankan Puluhan Imigran Afganistan Trans, Pandeglang: Setelah melakukan pengembangan dan penyelidikan selama satu pekan, aparat reskrim Polda Banten, berhasil mengamankan puluhan imigran asal Afganistan yang masuk ke Indonesia secara ilegal.
A Salah satu imigran asal Afganistan yang sempat melarikan diri diamankan aparat Polda Banten. foto : yus
Gagas Pembentukan Asosiasi
Daerah Tertinggal, Bupati Lebak Menyurati Meneg PDT Trans, Lebak: Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya telah menyurati Menteri Negera Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Helmy Faishal Zaini untuk meminta kesediaannya memfasilitasi pembentukan asosiasi daerah tertinggal, dalam rangka mendukung kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Adapun gagasan ini dicetus, bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat agar meningkatkan distribusi alokasi dana secara proporsional untuk 199 daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Gagasan itu juga sebagai salah satu bentuk reaksi protes terhadap kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait pemberian dana insentif kepada 490 kabupaten/kota dan provinsi yang dinilai telah mengelola keuangan secara baik. Kebijakan Menkeu ini dinilai oleh Bupati Lebak akan memperpuruk situasi di daerah tertinggal dan daerah maju akan berkembang semakin pesat. “Kami sengaja menggagas pembentukan asosiasi daerah tertinggal agar seluruh daerah tertinggal bisa saling menukar gagasan dan pemikiran serta konsep untuk mengejar kertertinggalan. Apa yang kami lakukan ini bukan untuk menentang atau melawan kebijakan pemerintah pusat, tetapi kami hanya mau mendukung program pemerintah pusat agar memperhatikan secara proporsional kondisi daerah-daerah yang masih tertinggal,” ujar Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya, di Lebak. Jayabaya menjelaskan, pihaknya juga telah menyurati seluruh bupati daerah tertinggal di Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembentukan asosiasi daerah tertinggal demi mendukung agenda kerja KIB II. Surat yang sama juga, kata Jayabaya,
diajukan kepada Komisi XI DPR guna meminta audiensi untuk menguraikan saran tentang keberpihakan pemerintah pusat terhadap 199 daerah tertinggal. “Surat untuk Komisi XI DPR dan Meneg PDT sudah diantar langsung ke Jakarta beberapa hari lalu. Sementara surat untuk para bupati daerah tertinggal sudah dikirim ke daerah mereka masingmasing. Kami para bupati dari daerah tertinggal akan berkumpul bersama membahas berbagai langkah untuk mengejar ketertinggalan dan juga mendorong pemerintah pusat agar lebih memprioritaskan daerah tertinggal. Bukan sebaliknya, memberikan dana insentif kepada daerah yang sudah maju, sehingga kesenjangan semakin besar antara daerah maju dan tertinggal,” kata Jayabaya. Dia mengatakan, pihaknya meminta kesediaan Meneg PDT agar kantor kesekretariatan asosiasi daerah tertinggal ini nantinya, langsung bertempat di gedung kantor Kementrian PDT, sehingga aktivitasnya bisa disinergikan dengan program Kementrian PDT. “Kami berharap gagasan kami ini bisa diterima. Karena kami yakin, dengan bersatunya para kepala daerah tertinggal, maka persoalan yang dialami bisa secara perlahan diatasi,” ujarnya. Menurut Jayabaya, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional (LPE), tidak bisa hanya mengandalkan kontribusi dari daerah otonom yang sudah maju dan berkembang (sektor industri dan jasa), akan tetapi pertumbuhan ekonomi nasional harus memperhitungkan pula kontribusi daerah tertinggal (sektor pertanian dan konservasi). Sementara itu, Asisten II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak Robert Chandra menjelas-
kan, sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada pembukaan National Summit 2009 di Jakarta mengenai change and continuity, debottlenecking and acceleration, Pemkab Lebak berpendapat bahwa pemerintah pusat harus menunjukkan keberpihakan dan memberikan prioritas khusus kepada daerah tertinggal guna mengantisipasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara daerah maju dengan daerah tertinggal. Hal ini akan dapat mempengaruhi upaya pencapaian LPE nasional sebesar 7 persen pada tahun 2010.”Pada dasarnya seluruh pemerintah daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal sangat membutuhkan keberpihakan nyata dan dukungan pemerintah pusat secara proporsional. Karena itu kami berpendapat bahwa perlu dibentuk suatu asosiasi yang dapat mengartikulasikan kepentingan daerah tertinggal yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam mengejar pertumbuhan secara merata,” kata Robert. Sebelumnya, Bupati Lebak memprotes kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang cenderung berpihak pada daerah yang sudah maju. Sebab, persyaratan untuk memberikan dana insentif daerah senilai Rp 7,1 triliun kepada 490 kabupaten/ kota dan provinsi yang digulirkan Departemen Keuangan (Depkeu) mulai tahun 2010 terkesan mengesampingkan kesulitan yang dialami oleh daerah-daerah tertinggal. Karena itu Bupati Lebak meminta pemerintah pusat untuk mengkaji ulang kebijakan pemberian dana insentif itu karena tidak akan mendukung upaya pemerataan pembangunan di seluruh daerah tetapi sebaliknya akan memperdalam jurang kesenjangan antardaerah. (Yus)
Dana Bantuan Dari Pemprov, Digunakan Untuk Kubangsari Trans, Cilegon: Walikota Cilegon Tb Aat Syafa’at menegaskan, spesifik grant atau bantuan keuangan dari Pemprov Banten senilai Rp 10 miliar tahun 2010 mendatang akan dialokasikan untuk pembangunan Pelabuhan Kubangsari. Ini dikarenakan, pemkot kini tengah konsen pada pembangunan pelabuhan bertaraf internasional tersebut. “Sebab, beberapa program empat mega proyek seperti Jalan Lingkar Selatan (JLS), Terminal Terpadu Merak (TTM), dan Pasar Kota di Karanggot sudah tidak memerlukan alokasi anggaran yang terlalu besar. Makanya, kami memprioritaskan Pelabuhan Kubangsari,” papar Aat. Dikatakan Aat, pengalokasia-
kan bantuan keuangan dari Pemprov Banten kali ini berdasarkan penguatan APBD pengimbangan fiskal. Dimana masing-masing kabupatan/kota mempunyai program prioritas yang harus dikerjakan, dengan menggunakan anggaran tersebut. “Kebetulan, Cilegon sedang mempunyai kepentingan untuk pembangunan Pelabuhan Kubangsari. Anggaran sebesar Rp 10 miliar yang diberikan pemprov, akan dimasukkan pada APBD 2 tahun 2010 mendatang. Jadi total anggaran yang diperuntukkan pada pembangunan pelabuhan sebesar Rp 60 miliar, dimana Rp 50 miliar lainnya berasal dari APBD Cilegon,” jelasnya. Bantuan keuangan itu, lanjut
Aat akan digunakan untuk penambahan infrastruktur Pelabuhan Kubangsari. Menurutnya, Pemprov Banten cukup mendukung pembangunan pelabuhan oleh Pemkot Cilegon. “Kami berharap para walikota/bupatai se-Banten bisa menerima besaran bantuan keuangan ini. Sebab alokasi yang dianggarkan cukup rasional, tidak seperti semula yang hanya dikabarkan mendapatkan Rp 5 miliar. Mudah-mudahan ke depannya, pengalokasian bantuan keuangan bisa lebih bagus lagi,” harap Aat seraya mengatakan, pemerintah kabupatan/kota harus bisa menggali potensi daerah. Mengingat, Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dicabut oleh pemerintah pusat. (Yus)
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Ny Indah salah satu tersangka menjalani pemeriksaan di Polda Banten, Minggu malam. foto : yus
NO. 190. TH X
Provinsi Banten : Yusvin M Karuyan (Kepala Perw) HP 08179964870 Biro Kota, Kab Tangerang : ----------------Biro Serang Banten : Arson Nazar
dapun imigran tersebut, terdiri dari 24 pria dewasa, 5 wanita dewasa serta 12 anak-anak, ditemukan di tempat penampungan, di Villa Laguna, yang berlokasi di Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Pandeglang Banten, pada Minggu dinihari (15/11). Kasat I Reskrim Polda Banten, AKBP Yuda Gustawa, membenarkan keberadaan pihaknya mengamankan 41 orang imigran asal Afganistan.”Mereka kami temukan, setelah Polda Banten memperoleh keterangan dari Ny Indah selaku kordinator yang terlebih dahulu diamankan,”ujar Yuda, Minggu kemarin. Lebih lanjut Bayu menuturkan, berbekal keterangan Ny Indah, setelah dilakukan penyelidikan, diperoleh informasi ada aktifitas kapal kayu yang mencurigakan di perairan sekitar Panimbang Pandeglang, dimana didalamnya terdapat belasan orang-orang asing yang mencurigakan. “Setelah kami lakukan pengintaian dan pengembangan, serta memperoleh keterangan dari Abdul Azis yang merupakan kaki tangan Ny Indah, selanjutnya anggota reskrim Polda Banten melakukan kordinasi dengan Pol Air Polda Banten, untuk selanjutnya dilakukan penyergapan terhadap kapal kayu milik nelayan warga setempat,”katanya. Dikatakan Yuda, hasil pemeriksaan awal menyebutkan jumlah imigran yang tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian itu mencapai
41 orang. Seluruhnya hendak menuju Pulau Christmas di Australia. “Saat ini kami telah berkoordinasi dengan pihak IOM (International Organization for Migration). Rencananya, besok seluruh imigran gelap itu akan diserahkan kepada pihak keimigrasian di Banten,” pungkasnya. Sementara itu, Fatoni selaku ketua RW di Villa Laguna, ketika ditemui wartawan, menyatakan tidak mengetahui keberadaan puluhan warga Afganistan secara ilegal di wilayahnya. “Informasi penangkapan puluhan orang asing ini, baru tadi pagi saya peroleh dari laporan warga saya, yang menyebutkan ada dua warga saya ditangkap polisi, karena disinyalir menyewakan perahu jukung (kecil red-) miliknya untuk mengangkut orang-orang asing itu ke kapal kayu nelayan yang sudah menunggu di tengah laut lepas, atau sekitar perairan Panimbang,”ujar Fatoni, kepada sejumlah wartawan di lokasi Villa Laguna. Sementara dari lokasi kejadian, hingga berita ini dikirim, aparat Polda Banten tengah melakukan pengejaran terhadap sepuluh orang imigran melarikan diri saat sebelum penyergapan dilakukan. Informasi yang diperoleh, sebelum polisi tiba dilokasi Villa Laguna, sekitar 18 orang imigran dewasa laki-laki sempat melarikan diri, namun setelah dilakukan pengejaran, delapan orang berhasil ditemukan. “Dalam pengejaran bersama sejumlah aparat terkait, delapan orang berhasil ditemukan, sementara sepuluh lainnya masih dalam pengejaran,”ujar salah seorang aparat yang ditemui dilokasi Villa Laguna. Ditempat yang sama, Sayed salah seorang imigran Afganistan menyatakan keberatan kenapa mereka ditangkap/”Kami bukan maling atau teroris. Kami hanya ingin mencari tempat yang nyaman,”ujar Sayed seraya menunjukkan dokumen yang dimiliki. (Yus)
1.600 Warga Cilegon Mengidap Diabet
Amalan diruang IGD RSKM Cilegon. foto : yus
Trans, Cilegon: Sekitar 1.600 masyarakat Kota Cilegon mengidap penyakit Diabetes Mellitus (DM). Para penderita penyakit yang umumnya dikenal sebagai kencing manis itu berasal dari masyarakat umum yang terdiri dari usia dewasa sampai anak anak. Hal itu terungkap dalam acara seminar dengan tema “Bersahabat dengan Diabetes”, di Gedung serba guna Pusdiklat, Rabu (18/11) siang. Berdasarkan data Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon, ada sekitar 1.600 pendrita DM yang menjadi pasien. Menurt Dirut RSKM, Budi Setianto, perlu dilakukan berbagai langkah untuk meminimalisir lahirnya penderita DM baru agar jumlahnya tidak terus menggelembung. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada para penderita DM dan masyarakat tentang penyakit DM dan komplikasinya. “Dengan kegiatan seminar semacam ini, diharapkan penderita DM dan masyarakat mau memeriksakan dirinya ke klinik Diabetes center point atau DCP, seperti yang ada di RSKM. Apalagi, ketika mengetahui dua dari sekian tanda-tanda diabetes sudah ada dalam diri masyarkat,” kata dia. Apabila penyakit DM sudah kronis, ungkap dia, bisa
menimbulkan komplikasi yang fatal dan berujung pada kematian. Perlu diketahui, jelas dia, meningkatnya penyakit DM dikarena perubahan pola makan serta kurang berolahraga. “Dampak itu, membuat organ pankreas tidak mampu memproduksi insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Padahal, insulin adalah hormon penting yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah,” paparnya. Sementara itu, salah satu pembicara Roy Panusunan Sibarani, dalam paparannya dihadapan peserta seminar, mengatakan, bahwa memahami Diabetes harus secara menyeluruh. Mulai dari faktor resikonya hingga diagnosa maupun komplikasinya. “Mengendalikan Diabetes untuk menghindari biaya pengobatan yang sangat ma. sangatlah penting dilaksanakan sedini mungkin hal. Pengendalian itu, perlu dilakukan semenjak anakanak hingga remaja melalui gaya hidup sehat,”kata dia. Dia menjelaskan, gaya hidup sehat itu adalah dengan mengkonsumsi banyak sayur dan buah dan membiasakan olah raga serta tidak merokok. Untuk itu, dibutuhkan peran para pendidik baik formal maupun informal maupun educator DM dan para kader. (Yus)
HALAMAN 15
TRANS BABEL
KORAN TRANSAKSI THN 9
Seminar Penghayatan Pancasila Trans, Sungailiat : Dirjen Kesbangpol Depdagri bekerjasama dengan LSM P2H2P Babel menyelenggarakan seminar mengenai penguatan penghayatan Ideologi Pancasila dikalangan ormas, LSM. lintas lembaga dan masyarakat, Sabtu (21/11) di Hotel Sin Lu Pangkalpinang. Seminar ini menurut Ketua LSM P2H2P Babel Zubaidah bertujuan agar masyarakat bisa menghayati kembali keluwesan Ideologi Pancasila dalam menghadapi tan-
tangan zaman saat ini maupun yang akan datang. “Kita mengundang para ketua RT, LSM dalam kalangan akademisi untuk mengikuti seminar,” ungkap Zubaidah, Kamis (19/11). Ia menilai seminar ini perlu diadakan karena saat ini banyaknya berbagai peristiwa di tanah air yang mencoba memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. (Red)
tannya. Namun penyerahan tersebut belum bisa dilakukan karena pihak Kejari belum menyatakan berkas yang dibuat penyidik polisi lengkap (P21). “Kita tinggal tunggu P21 dari pihak kejaksaan. Jika berkas sudah dinyatakan P21, Tersangka Hr dan barang bukti (BB) langsung kita limpahkan,” urainya. (Rika/Tim)
Donor Darah Untuk Peringati HUT Darmawanita Trans, Bangka : Untuk memperingati HUT Darmawanita Persatuan Kabupaten Bangka yang ke 10. organisasi wanita ini, Kamis (19/11) mengadakan donor darah di RSUD Sungailiat. Kegiatan donor darah ini menurut Ketua Darmawanit Persatuan Kabupaten Bangka Mina Tarmizi A Saat merupakan kegiatan wajib dalam rangkaian HUT Darmawanita Persatuan setiap tahunnya.
“Donor darah ini diikuiti ibu-ibu darmawanita dan juga kalangan PNS. dari pendaftaran sebanyak 44 pendonor yang akan menyumbangka darahnya,” jelas Mina. Untuk kalangan perempuan yang mendonorkan darahnya bagi yang sedang mentruasi tidak diperbolehkan mengingat HB-nya rendah. (Rita/Red)
Urus Perceraian, Seorang Ibu Bunuh Diri Trans, Sungailiat : Sungguh malang nasib ibu rumah tangga (IRT) satu ini, sebut saja Ny Nanik. Belum tuntas urusan cerai dengan suaminya di Pengadilan Agama (PA) Sungailiat, ia malah harus masuk rumah sakit. Bukan karena diserang asma atau malaria penyebabnya, melainkan ia kesal melihat sang suami bermesraan dengan istri tua di halaman PA sehingga membuatnya nekad bunuh diri dengan cara terjun dari angkot, Kamis (19/11).
Akibatnya tubuh sang IRT pun luka-luka karena terseret di aspal, sehingga harus segera mendapatkan perawatan medis di RSUD Sungaliat. “Sopir angkotnya merasa ketakutan, makanya lapor ke polisi. Takut nanti dituduh yang macammacam,” kata Gustari, warga yang mengetahui kejadian itu, Kamis (19/11), saat ditemui wartawan di Mapolres Bangka. (Red)
Korpri Siapkan Kurban Trans, Sungailiat : Korp Pegawai Negeri Sipil (Korpri), Kabupaten Bangka, menyiapkan dua ekor sapi untuk kurban pada perayaan hari Lebaran Idul Adha 1430 H, yang semua dagingnya dibagikan kepada anggota Korpri golongan I. “Dua ekor hewan kurban sapi yang sudah disiapkan tersebut rencananya dipotong pada tanggal 23 November 2009, bersamaan dengan hari ulang tahun Korpri,” kata Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Korpri Kabupaten Bangka, Aryono, Selasa (17/11). Ia menjelaskan, daging hewan kurban semuanya akan dibagikan kepada seluruh anggota Korpri Kabupaten Bangka, golongan I dengan jumlah sekitar 50 orang. “Daging kurban sengaja kita bagikan kepada teman-teman golongan I, mengingat pendapatan gaji mereka terbilang kecil dibandingkan dengan golongan II dan III,” papar Aryono. Menurutnya, keberadaan teman-teman golongan I, menjadi
perhatian khusus bagi kami anggota Korpri, sebagai bentuk kepedulian membantu daging kurban kepada sesama teman kerja. “Kami sengaja tidak menyiapkan hewan kurban kambing karena dinilai jumlah daging tidak banyak dan tentunya pula tidak akan mencukupi untuk jumlah anggota yang banyak,” ucapnya. Ia mengatakan, dua ekor sapi tersebut dibeli dari uang iuran anggota korpri. Selanjutnya pihaknya akan mendata kira-kira berapa kilogram daging yang akan dibagikan kepada semua anggota golongan I. “Kita mendata ini agar jangan sampai sapi yang disiapkan dua ekor tersebut nantinya terjadi kekurangan saat dibagikan,” jelasnya. Korpri Bangka setiap tahunnya mengadakan hewan kurban untuk saling membantu sesama umat dalam rangka memperingati Lebaran Idul Adha. (Tim)
Rumah dan warga terendam banjir, akibat guyuran hujan lebat. foto ist
Diguyur Hujan Deras Puluhan Rumah Terendam Trans, Jebus : Puluhan rumah warga di Jalan Parit Empat Desa Puput dan Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Selasa (17/11) terendam banjir, akibat hujan yang mengguyur kawasan sekitar sejak Senin (16/11) tengah malam hingga Selasa (17/11).
T
idak hanya rumah warga, terminal dan pasar pun ikut terendam. Sehingga aktivitas pedagang dan kendaraan terganggu. Di Jalan Parit Empat Desa Puput, ketinggian air mencapai betis orang dewasa, bahkan di beberapa titik tertentu ketinggiannya mencapai lutut orang dewasa. “Hampir selulut orang dewasa ketinggian banjir, air sudah masuk ke rumah-rumah warga. Kita hitung tadi ada sekitar 50 lebih rumah warga terendam banjir,” ujar warga setempat, Selasa (17/11). Di lokasi terpisah, banjir juga merendam belasan rumah warga di Desa Sinar Manik, termasuk jalan tanah puruh antara Desa Air Kuang dan Sinar Manik yang kebetulan berada di sekitar jembatan dan aliran air dari Bukit Manik Desa Puput. Pj Kades Sinar Manik, Andri M mengatakan, hingga petang kemarin banjir masih berlangsung di jalan tanah puruh, tepatnya di
pal isap,” ungkap Dedes. Hal yang sama, diungkapkan Mirsa. Kepada Bangka Pos Group. Ia menegaskan seharusnya pihak perusahaan hadir dalam kegiatan penyerahan bantuan sehingga terjadi dialog dan komunikasi antar warga dengan pemilik kapal isap. “Pihak Kelurahan tidak bisa menjelaskan operasional kapal isap dan kontibusinya selama ini kepada masyarakat. Jika dana ini disumbangkan untuk pengurus masjid, harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sumbangan ini bukan merupakan kontribusi yang selama ini hanya dinikmati kapal isap. Kontribusinya kalau mau diteliti tidak sebanding dengan hasil dari operasi kapal isap selama ini,” kata Mirsa. Lurah Tanjung Ketapang, Ali Akbar, kepada harian ini menjelas-
badan jalan tembus antara Desa Sinar Manik dan Air Kuang. Penyebabnya lantaran alur air dari Bukit Manik yang berada di jembatan jalan raya desa setempat dan alur air menuju kolong penampungan, sudah sangat dangkal oleh lumpur. “Apalagi kolong di Kampung Baru yang dulunya berfungsi sebagai penampungan air hujan, kini sudah tertutup oleh limbah TI. Jadi airnya nendang balik ke arah jalan raya, jembatan dan imbasnya merendam ke belasan rumah penduduk sekitarnya. Ada sekitar 15 rumah warga kami yang terendam,” jelas Andri. Kades Puput, Samsul Hidayat, mengungkapkan penyebab banjir di kawasan terminal dan Pasar Parittiga karena pendangkalan alur, satu sisi saluran air lebih tinggi dari kawasan terminal. “Dengan kondisi seperti itu, secara otomatis terjadi banjir, air meluap kembali ke jalan raya terminal, halaman terminal dan pasar,” ujar Samsul.
Samsul menambahkan usulan pengerukan saluran di sekitar Jembatan Bong Lie hingga Parit Empat sudah disampaikan melalui musrenbang, namun belum ada realisasi. “Kita lihat saja yang di Sungai Tanggok, setelah dikeruk di daerah Puput Atas kan tidak terkena banjir lagi. Kalau tidak segera ada pengerukan di saluran besar, maka kekhawatiran akan terjadinya banjir di bulan-bulan mendatang sangat berpotensi sekali. Kalau hal itu terjadi secara otomatis aktivitas perekonomian di Pasar Parittiga juga akan terganggu,” tegas Samsul. Camat Jebus, Amir Hamzah mengatakan, untuk mengatasi banjir tersebut pihaknya sementara akan meminta bantuan dari para pengusaha di Parittiga dan sekitarnya, terutama pengusaha yang memiliki alat berat, untuk melakukan normalisasi saluran yangh)menuju ke arah Sungai Tanggok dan Parit Empat. “Kalau tidak dinormalisasi, ya akan banjir terus, karena posisi saluran besar yang berada di sebelah terminal dan pasar itu kan, lebih rendah dan dangkal ketimbang alur sungai Tanggok. Penyebab banjir kan disaluran itu terjadi pendangkalan, sehingga airnya akan nendang kalau terjadi banjir dan meluap,” kata Amir. (Tim)
Trans, Tanjungpinang : Sebanyak 56 dari 78 imigran Sri Lanka yang masih berada di atas kapal Oceanic Viking milik Australia yang lego jangkar sekitar 10 mil dari Pelabuhan Pulau Pangkil, Bintan dievakuasi ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Tanjungpinang, Rabu (18/11) lalu. 22 imigran lainnya, Jumat (13/1) pekan lalu, sudah terlebih dahulu dievakuasi ke Rudenim. Ke-22 imigran itu diangkut dari Oceanic Viking ke Pelabuhan Markas Komando (Mako) Lantamal IV Tanjungpinang dengan menggunakan Kapal Mutiara Mas yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI AL. Dari Mako Lantamal, para imigran dibawa ke Rudenim dengan menggunakan satu unit bus. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum dan HAM) Provinsi Kepri I Gede Widiartha, Selasa (17/11) men-
gungkapkan, penempatan seluruh imigran Sri Lanka di Rudenim Tanjungpinang merupakan hasil perundingan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. “Sesuai kesepakatan, para imigran itu paling lama berada di Rudenim selama tiga bulan. Bila melampaui batas waktu tersebut, maka sesuai kesepakatan, pemerintah berhak membawa imigran itu ke Australia, atau ke negara ketiga yang bersedia menampung mereka,” kata mantan Kepala Imigrasi Batam itu. Ia mengatakan jika ke-56 imigran Sri Lanka ini masuk maka total imigran yang ditampung di Rudenim Tanjungpinang menjadi 155 orang. Mereka terdiri dari 78 imigran Sri Lanka dan 77 imigran Afghanistan yang sudah lebih dulu menghuni Rudenim tersebut. “Semua biaya yang dikeluarkan terhadap imigran Sri Lanka tersebut ditanggung oleh Pemerintah Australia. Kita hanya sekedar membantu memfasilitasi demi misi kemanusiaan,” jelasnya. (Elman Sihombing)
Kesenian Daerah Terancam Punah Trans, Betiong : Kesenian daerah jika tidak dilestarikan bukan tidak mungkin akan mengalami kepunahan suatu saat nanti. Apalagi tidak sedikit para pelaku kesenian daerah ini yang berusia menjelang senja. Salah satu upaya pelestarian tersebut adalah dengan regenerasi. Misi itu pulalah yang dibawa dengan didirikannya Sanggar Tari Lasmana di Dusun Langkang Desa Lintang (Gantung). Sanggar tari ini memfokuskan pada kesenian Betiong Begubang. Sanggar Tari Lasmana merekrut para pelajar SMP dan SD di sekitar Kecamatan Gantung untuk belajar kesenian tersebut. Wadah yang baru berdiri tanggal 7 November 2009 ini diketuai oleh Rina dan Erni, warga Dusun Langkang. Dua kali seminggu mereka berlatih di bawah bimbingan Rina, Erni dan Yayak, mulai dari menari hingga berpantun.
Anggota sanggar ini terdiri dari 12 orang penari dan empat orang pemain alat musik. Tanggal 12 November 2009 lalu, mereka telah menunjukkan kemampuannya saat menyambut kedatangan Bupati Beltim H Khairul Efendi pada pelantikan Kades Air Madu. Tak hanya itu, mereka bahkan telah mendapatkan bantuan dari Bupati Beltim H Khairul Efendi. Melatih mereka ini memang gampang-gampang susah, terutama berpantun. Perlu waktu,” kata Rina Kamis (19/11). Rina menuturkan, mereka memang sengaja mendirikan sanggar ini dengan maksud agar muncul generasi-generasi baru untuk kesenian Betiong Begubang. Para pelaku kesenian Betiong Begubang sendiri kata Rina, saat ini sudah banyak yang beranjak tua. Sementara jika tidak ada generasi penerusnya maka dikhawatirkan kesenian daerah Belitung ini akan punah. “Jangan sampai hilang Betiong Begubang ini,” harapnya. (Tim)
6.000 Hektar HP Diusulkan Jadi Kawasan HTR
Warga Tolak Perkebunan Sawit Trans, Manggar : Warga Dusun Pelulusan, Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Dusun Pelulusan (FKMDP) menolak pembukaan lahan perkebunan sawit. Mereka kembali melakukan unjuk rasa damai, Rabu (18/11) di gedung DPRD Kabupaten Beltim. Warga menolak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan PT Alam Karya Sejahtera (AKS). Mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk, serta poster berisi aspirasi. Perwakilan pengunjuk rasa diterima anggota dewan untuk membahas aspirasi yang disampaikan warga. Pertemuan lebih dari satu jam antara perwakilan pengunjuk rasa dengan anggota DPRD dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Beltim Jafri, belum menghasilkan kesepakatan sehingga warga yang menunggu di halaman gedung dewan menyatakan tidak puas atas hasil kesimpulan pertemuan itu begitu men-
Warga Pertanyakan Kontribusi Kapal Isap Trans, Toboali : Kontribusi kapal isap yang beroperasi di sekitar perairan Toboali dipertanyakan sebagian warga. Pasalnya kontribusi tersebut hanya dinikmati oleh oknum tertentu. Hal tersebut terungkap dalam rapat yang digelar di Kantor Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali, Senin (9/11). Sedianya rapat tersebut merupakan sosialisasi penyaluran bantuan dari kapal isap milik PT Optimal Grandey Jaya Indah kepada seluruh pengurus masjid di Kelurahan Tanjung Ketapang. Namun beberapa warga merasa keberatan dengan bantuan yang diberikan oleh pengelola kapal isap. “Kita harus lebih hatihati untuk menerima sumbangan ini, karena kita bisa saja diklaim para nelayan yang tidak menerima kontribusi kapal isap sebagai pendukung ka-
SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
Semua Imigran Dievakuasi Hari Ini
Oknum Anggota Polres Bangka Segera Dilimpahkan ke Kejari Trans, Sungailiat : Kapolres Bangka AKBP H Norman Widjajadi Sik didampingi Kasat Reskrim AKP Adam Erwindi Sik, Rabu (18/ 11) lalu mengatakan, Bripda Hr, oknum anggota Polres Bangka segera diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungailiat. Oknum ini sedianya akan dilimpahkan ke penyidik kejaksaan bersama barang bukti (BB) kejaha-
NO. 190. TH X
kan pihaknya mendapat bantuan dari perusahaan kapal isap sebesar Rp 81.420.000 yang diperuntukan untuk pengembangan masjid. Oleh karena itu seluruh pengurus masjid diundang untuk mencari kesepakatan. “Ini bantuan murni dari perusahaan kapal isap, kalau terkait kontribusi kapal isap untuk masyarakat umum, tidak dibawah koordinasi pihak kelurahan. Dan kebetulan bantuan diberikan untuk kebutuhan pengembangan masjid, maka dana yang ada harus dibagi secara adil,” jelasnya (Red)
dengar penjelasan para perwakilan mereka. Warga memilih bertahan dan berencana bermalam di gedung DPRD. Atas sikap tersebut, perwakilan pengunjuk rasa kembali menemui anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Beltim. Rapat digelar kembali untuk mempertegas dan memastikan DPRD bersedia menyelesaikan tuntutan warga. Dalam rapat pertemuan perwakilan pengunjuk rasa dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Beltim terungkap, anggota DPRD menyatakan belum menerima laporan tertulis dari pemerintah daerah mengenai hasil sosialisasi pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT AKS dengan warga Dusun Pelulusan. Padahal menurut Jafri, pihaknya pada pertemuan dengan perwakilan warga Dusun Pelulusan beberapa waktu lalu, telah meminta pemerintah daerah agar mensosialisasi rencana tersebut kepada warga Dusun Pelulusan. Pihak perusahaan juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas sepanjang masalah ini belum selesai. “Sampai saat ini dewan belum menerima laporan secara tertulis terhadap hasil sosialisasi dari pihak pemerintah daerah. Yang ada laporan secara lisan, itupun belum jelas. Dewan minta agar sebelum sosialisasi dilaksanakan pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas,” kata Jafri saat membuka rapat pertemuan. Ia menegaskan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkan izin yang dimiliki perusahaan. Pihak perusahaan telah mengantongi izin sejak dua tahun. Karena itu, Jafri sempat menanyakan mengapa baru saat ini terjadi gejolak penolakan rencana pembukaan lahan perkebunan
kelapa sawit tersebut. Kejanggalan Dwi Nanda Putra, anggota DPRD lainnya dalam pertemuan mengemukakan secara yuridis formal, pihak perusahaan sudah mengantongi izin yang terbit pada tahun 2007 lalu. Hanya saja, ia mensinyalir ada kejanggalan dalam proses perizinan tersebut, seperti dalam surat rekomendasi desa yang hanya mencantumkan tanda tangan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tidak dibubuhi cap BPD, terdapat kesamaan tanggal antara permohonan perizinan yang disampaikan oleh pihak perusahaan dengan tanggal penerbitan rekomendasi desa dan rekomendasi camat pada tanggal 5 Desember. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Beltim Husaini Rasyid menyarankan agar persoalan yang menjadi tuntutan warga tersebut dapat dikomunikasikan dengan dinas terkait. Lahan yang dipermasalahkan warga agar tidak dibuka dan digarap oleh pihak perusahaan. Solusi ini diharapkan menghindari terjadinya gesekan sesama warga antara setuju dan menolak rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. Ruswandi Sugeng, anggota dewan lainnya menegaskan DPRD siap membantu memfasilitasi penyelesaian masalah yang menjadi tuntutan warga tersebut hingga tuntas. Usai mendengarkan penjelasan dari anggota dewan mengenai hasil kesimpulan pertemuan lanjutan, para pengunjuk rasa berangsur meninggalkan gedung DPRD. Sebelum meninggalkan gedung dewan, pengunjuk rasa sempat memanjatkan doa dipimpin tokoh agama setempat yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut. Hingga berita ini diturunkan Grup Bangka Pos belum berhasil mendapat konfirmasi dari perwakilan AKS. (Tim)
WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI Provinsi Bangka Belitung : Rita Monica SH (Ka Perwakilan) HP 081365777987, RT 09/RW 02 No. 3 Dusun Pilang, Kel Dukong, Kec Tanjung Pandan, Kab Belitung
Ilustrasi hutan tanaman industri. foto: ist
Trans, Tanjungpandan: Sekitar 6.000 hektar hutan produksi (HP) di Kabupaten Belitung diusulkan menjadi kawasan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung kepada Menteri Kehutanan. Izin perubahan status hutan HP menjadi HTR tinggal menunggu areal pencadangan dari Menteri Kehutanan. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung, Toni Batubara yakin usulan yang diajukan tiga bulan lalu itu akan segera disetujui Menteri Kehutanan dalam waktu dekat ini. Usulan perubahan status hutan itu, menurutnya, didasari pertimbangan beberapa lokasi HP telah kritis dan tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. “Total seluruhnya ada sekitar 6.000 hektar,” kata Toni Rabu (18/11). Kawasan HP yang dinilai kritis adalah lokasi HP yang disinyalir banyak menjadi garapan penebangan liar dan penambangan. Atas dasar itu, Pemkab Belitung bekerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan 13 (BPKH) untuk wilayah BabelJambi memetakan kawasan hutan dan kemudian diusulkan perubahan status kawasan HP
menjadi HTR. “Ini semua adalah untuk kepentingan masyarakat sekitar. Di seputaran hutan produksi tersebut banyak sekali masyarakat yang ingin memanfaatkannya sebagai lahan bercocok tanam dan tentunya hal ini adalah hal yang positif,” ujarnya. Tujuan perubahan status hutan itu, menurutnya, pada dasarnya untuk menghindari pertambangan dan penebangan hutan secara ilegal. Lahan tersebut nantinya akan diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam atau sejenisnya. “Lokasi yang paling luas adalah adalah di HP Air Gelarak Batu Itam dan HP Sungai Pala. Sementara lokasi lainnya mendapatkan bagian sedikitsedikit,” ungkapnya. Toni membeberkan satu bulan yang lalu pihaknya telah mendapat surat balasan dari Menteri Kehutanan yang menyebutkan ada satu persyaratan yang masih belum dilengkapi, serta saran untuk melaksanakan usulan tersebut. “Beberapa waktu yang lalu sudah ada jawaban dari Menhut yang berupa imbauan. Dan sudah kita ajukan kembali dan sekarang kita tinggal menunggu prosesnya,” jelas Toni. Bupati Belitung Darmansyah Husein beberapa waktu lalu membenarkan juga informasi tersebut. Bupati mengatakan usulan perubahan hutan HP menjadi HTR itu telah diajukan Dinas Pertanian dan Kehutanan. (Rita/Red)
NO. 190. TH X SENIN, 23 NOV - 6 DES 2009
16
Soal Tender Pengadaan Peralatan Praktek BPPK Pulogadung
Kepala BPPK Terindikasi Salahgunakan Wewenang Kepala Arsip Nasional Djoko Utomo:
Pentingnya Pengelolaan Arsip Dengan Profesional
Kepala Arsip Nasional Drs Djoko Utomo MA menyerahkan cendramata kepada Wawako Padang Panjang Edwin, disaksikan ketua DPRD Novi hendri. foto: fakhri
Trans, Padang Panjang: Arsip adalah sesuatu predikat unik, selain sebagai bukti otentik yang teradiministrasi juga membawa informasi dalam wujud aslinya. Dalam pengelolaannya tentu saja menuntut keseriusan semua pihak dengan manajemen pengelolaan yang profesional. Hal itu, dikatakan oleh Kepala Arsip Nasional Drs Djoko Utomo MA, saat menjadi nara sumber kegiatan apresiasi kearsipan. Dihadiri oleh seluruh kepala SKPD, Pejabat Eselon III, kepala UPTD dan Kasubag TU se-Kota Padang Panjang di Gedung DPRD setempat, belum lama ini. Turut hadir menyertai Kepala Arsip Nasional adalah Kepala Pusat Diklat Arsip Nasional Chaterina Saptorini dan Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumbar Eka Nuzla SH. Pentingnya pengelolaan arsip secara profesional baik bagi kepentingan negara,
institusi pemerintah, swasta, maupun pribadi menyiratkan betapa vital dan pentingnya peranan arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi saat ini secara kelembagaan, kata Djoko, Lembaga Kearsipan sudah sejajar dengan lembaga kementrian. Sudah barang tentu semua pihak diminta keseriusannya terutama dalam pengelolaan arsip. “Manakala terjadi bencana disuatu tempat misalnya bencana alam maupun bencana kebakaran, arsip akan sangat dibutuhkan. Dengan adanya arsip yang terkelola dengan baik, paling tidak kita telah memiliki dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan,” kata Djoko mengambil sebuah perumpamaan. Wakil walikota Padang Panjang Ir Edwin SP dalam sambutan tertulisnya ketika membuka kegiatan apresiasi kearsipan itu mengatakan, arsip sering kali terabaikan. Namun manakala suatu arsip
dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau lantaran ada suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan dibutuhkan kelengkapan dokumen, barulah para staf kasak-kusuk untuk menemukan arsip yang dimaksud. Untuk menyikapi hal dimaksud, Edwin menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD atau pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan arsip untuk mengelola kearsipan secara teratur, tertib dan profesional. “Arsip yang teratur dan tertib akan sangat menunjang kecepatan dan ketepatan penyajian informasi, serta dapat membantu semua pihak dalam rangka melancarkan penyelesaian tugas, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,” katanya. Sementara itu, Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi kota Padang Panjang Nuldryman SH MM selaku panitia pelaksana kegiatan dalam laporannya mengatakan, sejak dikeluarkannya peraturan pelaksana undang-undang nomor 32 tahun 2004 melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pemberian kewenangan antara pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten / kota, maka tugas-tugas kearsipan di lingkungan tingkat pemerintahan sudah menjadi tanggung jawab masingmasing daerah. “Jadi, dengan diadakannya kegiatan apresiasi kearsipan ini, kita berharap ada kesamaan persepsi terhadap peran dan fungsi lembaga kearsipan yang dilaksanakan oleh kantor Perpusatakaan, Arsip dan Dokumentasi kota Padang Panjang serta tugas dan tanggung jawab SKPD sebagai unit pengelola kearsipan,” katanya. (Fakhri/Alfian YN)
Trans, Jakarta: Kepala BPPK Pulogadung diindikasikan menyalahgunakan wewenang yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nopisme (KKN) pada pelaksanaan tender Proyek Pengadaan Peralatan Praktek BPPK Tahun Anggaran 2009.
B
erdasarkan laporan yang masuk ke kantor Redaksi Koran Trans, bahwa sesuai dengan Surat Pengumuman No.287/077.92 tanggal 19 Juni 2009, tentang pemenang Lelang Pengada-
an Peralatan Praktek BPPK Pulogadung, dapat dikenakan Sanksi UU No 20 Tahun yaitu PT Tri Darma Mutiara dengan 2001 tentang Perubahan atas Undang-unpenawaran Rp 5.656.095.500, dang No 31 Tahun 199, Tindari nilai OE Rp dak Pidana Korapsi. 5.960.000.000,Selain itu, jika benar pagu Ada Namun, acuan lelang proyek Rp 5.960.000.000,dugaan tersebut masih dipertadan pemenang lelang PT Tritender nyakan apakah sesuai dendarma Mutiara dengan gan KEPPRES Nomor 80 penawaran Rp tersebut Th 2003. Pasalnya, pe5.656.095.500,juga tetap sudah laksanaan lelang proyek mengundang pertanyaan. diatur alias Sebab, ada dugaan tender harus dilakukan secara formalitas prosudural tentang Petersebut sudah diatur alias doman Pengadaan Barang formalitas saja. saja. dan Jasa dan perubahanTerkait permasalahan perubahannya, secara tertersebut Koran Trans telah buka dengan mengumumkannya pada mengajukan pertanyaan tertulis melalui media massa nasional. surat No: 1458/PR/Trans/XI/09. Namun, Karena itu, ada indikasi telah terjadi Kepala BPPK Pulogadung hingga berita Korupsi, Kolusi dan Notisme (KKN) se- ini diturunkan belum memberikan pencara bersama-sama. Perbuatan seperti itu jelasan. (SN)
Derita Gempa Korban Pasca Tanggap Darurat
Warga masih banyak yang terpaksa tinggal di tenda, akibat gempa, beberapa waktu lalu. foto: ist
Lebak Masih Kekurangan 1.014 Ruang Kelas Baru Trans, Lebak: Sekolah-sekolah tingkat dasar (SD) di Kabupaten Lebak, Banten masih mengalami kekurangan 1.014 ruang kelas baru. Sebab, saat ini hampir sebagian sekolah di Lebak masih menerapkan sistem kegiatan belajar mengajar secara bergantian, pagi dan sore. Ini terpaksa dilakukan karena jumlah siswa jauh lebih banyak ketimbang ruang kelas yang ada. “Belum saatnya bagi Kabupaten Lebak untuk melaksanakan program peningkatan mutu pendidikan, karena dari segi infrastruktur saja belum lengkap. Saat ini, setiap kelas SD ada yang 70 siswa sampai 90 siswa per ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, kami meminta pemerintah pusat untuk mengucurkan dana penambahan ruang kelas bagi Kabupaten Lebak,” ujar Bupati Lebak H Mulyadi Jayabaya di Lebak. Jayabaya mengungkapkan pada
tahun 2010 Lebak akan mendapat dana dari pemerintah pusat untuk peningkatan mutu pendidikan senilai Rp 67 miliar. Dana itu digunakan untuk membeli komputer dan sejumlah sarana lainnya yang menunjang upaya peningkatan kualitas pendidikan. “Kami tidak bermaksud menolak dana untuk peningkatan kualitas pendidikan itu. Namun, momennya belum tepat untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Lebak, karena masih banyak infraktruktur pendidikan yang perlu ditambah. Karena itu, kami meminta kepada pemerintah pusat agar dana yang dialokasikan untuk peningkatan kualitas pendidikan itu dialihkan untuk pembangunan ruang kelas baru,” ujar Jayabaya. Menurut Jayabaya, jika dana Rp 67 miliar itu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk dialihkan ke anggaran pembangunan ruang kelas baru, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak
siap menambah dana dari APBD senilai Rp 13 miliar untuk melengkapi dana yang ada guna membangun ruang kelas baru. “Dana yang dibutuhkan untuk membangun sebanyak 1.014 ruang kelas baru itu senilai Rp 80 miliar. Kalau usulan Pemkab Lebak disetujui pemerintah pusat, maka Pemkab Lebak akan berusaha untuk menyelesaikan semua pembangunan ruang kelas baru itu pada tahun 2010 sehingga tahun berikutnya bisa dilaksanakan program peningkatan mutu pendidikan,” katanya. Dia mengatakan, seluruh perbaikan sekolah yang rusak di Lebak sudah selesai. Dana yang dibutuhkan saat ini, katanya, bukan untuk rehabilitasi gedung sekolah lagi tetapi membangun ruang kelas yang baru. “Kami akan menemui unsur pimpinan di Komisi X DPR guna menyampaikan aspirasi ini, sehingga Komisi X bisa mendorong Departemen Pendidikan agar alokasi dana untuk program peningkatan kualitas pendidikan di Lebak dialihkan ke
Trans, Padang Pariaman: “50 hari sudah gempa kuat terjadi,” kata Zainuddin (64) sambil menghela nafas, ketika ditemui Koran Trans di rumahnya, yang berlokasi di Pulau Batam, Korong Durian Dangka Nagari Sikucur Kecamatan V Koto Kampung Dalam Padang Pariaman Jumat pekan lalu. Ia terlihat capai dan menahankan derita. “Kami baru mendapatkan beras 7 liter, ½ kg minyak goreng, telor 6 butir dan mie instant 3 bungkus serta uang lauk pauk tahap I senilai Rp. 150 ribu dan tahap II senilai Rp. 310 ribu dari pemerintah Padang Pariaman,” tutur Zainuddin dengan suara lirih. Diungkapkan Zainuddin, kalau
tidak ada bantuan dari pihak swasta yang memberikan bantuan ke daerah tempatnya mungkin dirinya bersama korban gempa yang lain tidak bisa makan. “Merekalah yang memberi kami beras, sembako dan ada juga yang memberi uang,” terangya. Di kabupaten lain, lanjut Zainuddin, korban bencana alam gempa bumi 30 September lalu sudah ada yang mendapat bantuan rumah sementara dari pemerintah. Namun, di daerahnya hal itu tidak ada. “Sekarang saya dan keluarga tinggal di rumah darurat yang terbuat dari kayu bekas rumah saya yang roboh dihantam gempa. Dinding dan atapnya terbuat dari seng lapuk, ditusuk dengan telunjuk saja bisa jebol,” ungkapnya. Harapan Zainuddin sungguh sederha-
na. Kalau memang ada bantuan dari pihak pemerintah mohon disalurkan pada masayarakat karena kami korban gempa saat ini sangat membutuhkanya. Mungkin tak perlu mencari biang kesalahan. Toh, Wali Korong Durian Dangka, Muhammad Ali mengakui, apa yang didapatkan dari pihak Nagari Sikucur, itulah yang diberikanya pada warganya. “Saya hanya menyalurkan saja,” jelasnya. Berdasarkan pantauan koran ini di lapangan, masih banyak warga Padang Pariaman yang tidur di tenda darurat. Selain itu, belum ada upaya perbaikan sarana fasilitas umum seperti irigasi, jalan dan pasar dari pemerintah. Sampai kapan? (Mudawar)
pembangunan fisik khususnya ruang kelas. Jika aspirasi kami diterima dan disetujui, maka kami bisa menjamin bahwa pembangunan ruang kelas baru itu hanya membutuhkan waktu satu tahun,” kata Jayabaya. Sementara itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengatakan, pelaksanaan
program peningkatan mutu pendidikan tidak akan berjalan efektif dan efisien di Lebak, jika kondisi infrastruktur pendidikannya belum memadai. “Bagaiamana mungkin para siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik dan benar kalau kondisi ruang kelasnya masih kurang dan masih ada
sistem kegiatan belajar pagi dan sore. Karena itu kami menilai, pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan di Lebak pada tahun 2010 belum terlalu efektif, dan dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat itu akan mubazir karena tidak akan membawa dampak yang optimal,” kata Amir Hamzah. (Yus)
P erintahkan P eme g ang K as Daer ah Sediakan Dana Bukan Untuk K e penting an Dinas Peme Kas Daerah Ke pentingan
Mantan Bupati Aceh Tenggara Dituntut Empat Tahun Penjara Trans, Jakarta : Terdakwa dianggap terbukti melakukan korupsi dengan memerintahkan pemegang kas daerah menyediakan dana yang tidak digunakan untuk kepentingan dinas. Pengadilan Tipikor, Jakarta, kembali menggelar kasus korupsi dengan terdakwa Armen Desky, mantan Bupati Aceh Tenggara periode 20012006, Rabu (18/11). Setelah melalui tahapan pembuktian, pada persidangan kali ini penuntut umum membacakan tuntutannya. Seperti diketahui, awal Agustus lalu terdakwa Armen didakwa dengan dakwaan berlapis (subsidairitas). Dalam dakwaan primer, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sementara untuk dakwaan subsider, Armen dijerat dengan pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam kesimpulannya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Agus Salim menilai Armen terbukti secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi yang merugikan keuangan negara sesuai dakwaan primer.
Karenanya, Armen dituntut hukuman empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider delapan bulan kurungan. Selain denda, Armen dibebani uang pengganti sebesar Rp5,328 miliar. Jika dalam dalam satu bulan tak mampu membayar, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti pidana tambahan selama tiga tahun. Penuntut umum menguraikan unsurunsur pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta persidangan. Dalam uraian unsur melawan hukum, Agus menguraikan fakta bahwa terdakwa telah memerintahkan MHD Yusuf untuk mengeluarkan dana kas daerah melalui mekanisme kas bon ketimbang surat perintah membayar, seolah-olah untuk bantuan sosial. Padahal, dana tersebut untuk kepentingan terdakwa dan dibagi-bagikan kepada pihak lain. Modusnya, MHD Yusuf selaku pemegang kas diperintahkan terdakwa menyediakan dana untuk perjalanan dinas ke luar daerah, dana taktis. Selanjutnya, Yusuf membuat kuitansi SPPD dan dana taktis yang ditandatangani terdakwa selaku Bupati, kemudian diserahkan Abdul Manan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Setelah BUD membuat nota persetujuan kepada Bupati dan Sekda sekaligus meminta tanda tangan cek. Setelah disetujuinya, BUD mencairkan cek tersebut untuk diserahkan kepada
MHD Yusuf secara tunai, kemudian diserahkan kepada terdakwa. Selain menerima secara tunai, terdakwa kerap memerintahkan BUD untuk mentransfer, memindahbukukan dari kas daerah ke rekening pribadi terdakwa di BPD Aceh dan BRI cabang Sukacane. Sesuai keterangan para saksi, kata jaksa, uang yang diambil itu bukan untuk kepentingan dinas terdakwa, tetapi untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dibagi-bagikan kepada pejabat Pemkab Aceh Tenggara diantaranya Martin Desky (Sekda) dan Ibnu Hasyim (Kabag Keuangan). Selanjutnya, MHD Yusuf membuat proposal dan kuitansi fiktif untuk keperluan pertanggungjawaban atau menarik/ menutup kas bon di BUD yang tak mencukupi APBD dengan membuat SPM fiktif juga. Dalam proposal fiktif tercantum nama penerima dan tanda tangan dari organisasi kemasyakatan/profesi fiktif seolah-olah ada permintaan dana dari ormas, misalnya Karang Taruna, Gereja HKBP, Remaja Masjid, dan orang perseorangan. Perbuatan proposal fiktif itu dilakukan MHD Yusuf sepanjang 2004-2006 ketika banyak kas bon menumpuk dan harus dipertanggungjawabkan. Dari fakta itu, menurut jaksa, terdakwa jelas mengetahui adanya proposal fiktif itu yang digunakan untuk menutupi/mempertanggungjawabkan dana kas daerah yang telah
keluar melalui mekanisme kas bon. Hal itu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Selain itu, pada 2005 terdakwa mengalokasikan bantuan anggaran untuk instansi vertikal yakni BPN, BPS, Kantor Pajak, Depag, Lapas, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI sebesar Rp7,186 miliar dengan mekanisme kas bon dan dibuat pula dengan proposal fiktif seolah-olah ada kegiatan. Hal ini telah disahkan dalam Qanun No. 1 Tahun 2005 tentang APBD Aceh Tenggara Tahun 2005 yang diubah dengan Qanun No. 3 Tahun 2005. “Dari rangkaian fakta yuridis diatas, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai melawan hukum formil. Selain itu, terdakwa telah melakukan perbuatan yang tak sepatutnya dan sangat tercela karena selaku Bupati yang dapat seharusnya menjaga amanat masyarakat untuk mengelola dana tersebut, sehingga terdakwa telah melawan hukum materil. Dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum,” simpul Agus Salim.
Memperkaya diri Kemudian dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam kurun waktu 2004-2006 itu telah memperkaya terdakwa sendiri yang totalnya sebesar Rp5,528 miliar. Baik diterima secara tunai maupun melalui transfer rekening. Sedangkan yang diterima orang lain yakni Martin Desky menerima sebesar Rp1,892 miliar, Ibnu Hasyim sebesar Rp1,305 miliar, M. Ridwan Rp250 juta, Abdul Manan sebesar Rp412 juta, MHD Yusuf sebesar Rp213 juta, dan lain-lain. Sementara bantuan untuk instansi vertikal yang tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2006 dengan mekanisme kas bon dan proposal fiktif sebesar Rp522 juta dan Rp410 juta. “Dari rangkaian fakta itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti dari perbuatan terdakwa. Atas perbuatan tersebut itu, negara telah dirugikan sebesar Rp26,2 miliar. Namun merujuk pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, menurut jaksa bantuan kepada instansi vertikal tetap sah sepanjang digunakan sesuai peruntukkannya. Karenanya, bantuan kepada instansi vertikal yang telah dianggarkan dalam APBD 2005 tidak dapat dijadikan sebagai kerugian negara. Dengan demikian total kerugian negara menjadi Rp21,4 miliar. “Unsur merugikan keuangan negara telah ter-
bukti/terpenuhi menurut hukum,” simpulnya. Usai persidangan, pengacara terdakwa, Kaharudin mengatakan apa yang diuraikan dalam tuntutan diambil dari berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan, bukan dari fakta persidangan. Sebab, dari fakta sidang semua keterangan saksi tak ada perintah terdakwa pembuatan proposal fiktif dan perintah membagi-bagi uang kepada kepala dinas disana. “Semua itu ide dan keinginan MHD Yusuf. Sedangkan perintah membagi-bagikan itu atas perintah Sekdakab (Martin Desky). Itu fakta persidangan,” kata Kaharudin. “Justru Sekdakab yang juga memerintahkan membuat proposal.” Ia menegaskan bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan di depan persidangan, bukan keterangan yang dibuat di BAP. “Semua fakta itu diambil dari BAP, hanya mereka copy paste aja dari BAP dan dengan surat dakwaan pun hampir sama dan temanteman wartawan pun tahu itu,” dalihnya. Sidang yang dipimpin hakim Gusrizal menunda persidangan hingga Rabu pekan depan (25/11) dengan agenda pembelaan (pledoi) baik dari terdakwa maupun pengacaranya. (Trans)
