Hardian Patria Universitas Lampung
KEDUDUKAN KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH KARENA PEMINDAHAN HAK
Hardian Patria, Sudirman mechsan, dan Upik Hamidah Jurusan hukum administrasi negara Fakultas Hukum Universitas lampung Jl. soemantri Bojonegoro No.1 Gedung meneng Bandar Lampung 35145 Email :
[email protected]
ABSTRAK Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia tentunya tidak dapat kita pungkiri. Seiring bertambahnya waktu semakin berkembang pula pertumbuhan penduduk, namun tidak diiringi dengan bertambahnya bidang tanah. Sehingga sering terjadi perselisihan di tengah masyarakat mengenai kepamilikan atas tanag. Untuk itu perlu dilakukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Terdapat dua macam pendaftaran tanah yakni pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran tanah pemeliharaan data, pada proses pendaftaran tanah tersebut terdapat kedudukan Kepala Desa. Kedudukan Kepala Desa dalam pendaftaran tanah sebelum adanya PP No.10 tahun 1961 dan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai pejabat yanag berwenang dan mengeluarkan bukti kepemilikan atas tanah. Setelah adanya Peraturan Pemerintah yang mengetur, kedudukan Kepala Desa sebagai pemerintah desa dan yang mengetahui dalam bukti permulaan pada pendaftaran tanah pertama kali, serta mengeluarkan Surat Keterangan Tanah. Namun pada faktanya masih banyak Kepala Desa yang belum mengetahui kedudukannya dalam pendaftaran tanah pertama kali pada pemindahan hak karena jual-beli Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat normatif dan empiris, yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, sumber data serta analisis data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kedudukan Kepala Desa dalam pendaftaran tanah pertama kali melalui pemindahan hak karena jual beli mutlak diperlukan, yakni sebagai Pemerintah Desa yang mengetahui kebenaran data dan saksi
terhadap suatu objek
pendaftaran tanah serta mengeluarkan bukti permulaan untuk selanjutnya memperoleh akta
1
Hardian Patria Universitas Lampung
PPAT. Sebaliknya pada pendaftaran tanah pemeliharaan data kedudukan Kepala Desa tidak harus, melainkan dapat dimintakan sebagai saksi Kata Kunci : Kedudukan Kepala Desa, Pemindahan Hak
ABSTRACT The importance of land for human life of course is something we cannot deny. As time goes by, population grows, but this growth is not followed by expanding land. Thus, problems often occur, especially regarding to land ownership. This condition provokes the need of the land ownership registration for the society. The legal basis for land ownership registration is contained in Article 19 Paragraph (1), 23 (1), 32 (1), 38 (1) UUPA. Land ownership registration is involving headman position. The position of headman in the first land ownership registration on the land ownership transference1 through purchasing is absolutely necessary, because the headman is considered to know the origin of land in his area, so his presence is essential in terms of making preliminary evidence of first land ownership registration on the land ownership transference through purchasing. But the fact is there are many headmen do not know his position in the first land ownership registration on the land ownership transference. Therefore, the author is interested in bringing up a title “Position of Headman in Land ownership Registration Due to Land Ownership Transference.” The approach to the problem used in this research is both normative and empirical, the data obtained from interviews and literature study. Based on the research results, it is found that the position of headman in the first land ownership registration on the land ownership transference through purchasing is absolutely necessary, which is as a village government who knows the authenticity of data and witness of the preliminary evidence in registering land ownership and issue SKT (Land Ownership Certificate) as follow-up to issue a temporary PPAT document/ sub-district head. Otherwise, in land ownership registration data maintenance, the headman position is not a must, but may be requested as a witness. Regarding to the number of headmen who do not know their position, the socialization of land ownership registration has been carried out by the district land office Tanggamus as competent authorities. The conclusion is that the position of village head in the first land ownership registration as village government who helps PPAT in making land ownership registration preliminary evidence. And an advice that can be given by the author of this study is to provide knowledge
2
Hardian Patria Universitas Lampung
about the position of headman in land ownership registration due to land ownership transference. Keywords: Head of Village Position, Assignment
meliputi
l. PENDAHULUAN
pengumpulan,
pembukuan,
1.1 Latar Belakang
pengolahan,
dan
penyajian
sertapemeliharaan data fisik dan data
Tanah adalah permukaan bumi yang di
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar,
tempati oleh manusia, dimana pada saat ini
mengenai bidang-bidang tanah dansatuan-
perkembangan
semakin
satuan rumah susun, termasuk pemberian
meningkat namun tidak diiringi dengan
surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bertambahnya
tanah.
bidang tanah yang sudahada haknya dan
Pentingnya tanah bagi masyarakat dan
hak milik atas satuan rumah susun serta
kurangnya lahan bagi masyarakat sehing
hak-hak tertentu yang membebaninya1..
ga banyak terjadi perselisihan di tengah
Dalam
masyarakat,
pendaftaran
penduduk
sumber
baik
daya
antar
masyarakat,
pendaftaran
tanah
pertama
khususnya
kali
karena
masyarakat dengan badan hukum, maupun
pemindahan hak dibutuhkan kedudukan
masyarakat
yang
Kepala Desa dalam pembuatan alat bukti
pertanahan
permulaan. Tugas pokok dan fungsi kepala
dengan
dilatarblakangi khususnya
pemerintah
persoalan
dibidang
atas
desa dalam pendaftaran tanah terdapat
tanah. Oleh karena itu diperlukannya
dalam penjelasan Pasal 32 Angka (4),
pendaftaran tanah bagi masyarakat agar
Pasal 18, Pasal 59, Pasal 60 Huruf G
tidak
didalam
Angka (3), dan Pasal 61 Ayat (2)
masyarakat mengenai kepemilikan atas
Keputusan Kepala BPN No.3 Tahun 1997.
terjadi
kepemilikan
perselisihan
tanah Pada Faktanya Banyak Kepala Desa yang Menurut Pasal 1 Angka (1) PP No.24
belum memahami kedudukannya dalam
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
pendaftaran
yang
tanah
membutuhkan biaya yang cukup mahal
adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk membuat alat bukti permulaan
oleh
menyebutkan
Pemerintah
Pendaftaran
secara
terus
menerus,berkesinambungan dan teratur,
1
tanah,
dan
ada
kalanya
Pasal 1 Angka (1) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
3
Hardian Patria Universitas Lampung
dalam pendaftaran tanah, sehingga tidak
setempat yang diakui dan dihormati dalam
sesuai dengan asas terjangkau dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
pendaftaran tanah. Sehingga mempersulit
Republik Indonesia.
masyarakat
yang
ingin
melakukan
pendaftaran tanah.Pada prakteknya PPAT dalam pembuatan akta memerlukan peran Kepala Desa untuk mengeluarkan bukti Permulaan dan banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui kedudukan alat bukti permulaan yang dikeluarkan Kepala Desa tersebut dalam hal kepemilikan atas
Berdasarkan Kepala
penjabaran
Desa
penyelenggaraan
diatas
merupakan
maka
pimpinan
pemerintahan
desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi kepala desa adalah sebagai berikut
dalam
Pasal
15
Ayat
(1)
menyatakan bahwa dalam menjalankan
tanah.
tugasnya sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 14 Ayat (1) Peratutan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang
II. TINJAUAN PUSTAKA
Desa,3 2.1 Definisi Desa Dan Kepala Desa Definisi desa, atau udik, menurut definisi universal,
adalah
sebuah
aglomerasi
permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala
Desa.
Menurut
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,2
disebut
bahwa
Desa
adalah
kesatuan
masyarakat
hukum
yang
memiliki
batas-batas
wilayah
yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat
setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
2.3 Prosedur Pendaftaran Tanah Pendaftaran tanah dibagi dalam dua bentuk yakni pendaftaran tanah pertama kali dan pendaftaran tanah pemeliharaan data. Pendaftaran tanah pertama kali menurut Pasal 1 Angka (9)
Tahun 1997adalah kegiatan pendaftaran tanah yang objek atau sasarannya adalah tanah yang belum pernah didaftarkan, pendaftaran pertama kali dapat secara sistematis dan sporadik.4 Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: 3
2
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
PP No.24
Pasal 14 Ayat (1) Peratutan Pemerintah No.73 Tahun 2005 Tentang Desa 4 Pasal 1 Angka (9) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
4
Hardian Patria Universitas Lampung
a. Pengumpulan dan pengolahan
data
Pemeliharaan
data
pendaftaran
tanah
fisik,
dilakukan apabila terjadi perubahan pada
b. Pengumpulan dan pengolahan data
data fisik atau yuridis objek pendaftaran
yuridis serta pembukuan haknya,
tanah yang telah didaftar. Pemegang hak
c. Penerbitan sertifikat,
yang bersangkutan wajib mendaftarkan
d. Penyajian data fisik dan yuridis,
perubahan
e.
Penyimpanan
daftar
umum
dan
yang
bersangkutan
kepada
Kantor Pertanahan.7
dokumen. Pelaksanaan pertama
pendaftaran
kali
dilaksanakan
pendaftaran
secara
sporadik.
Pendaftaran
dilaksanakan
tanah
atas
untuk melalui
sistematik
dan
2.4 Asas-Asas Dan Tujuan Pendaftaran Tanah
sistematik
prakarsa
BPN
(
Pemerintah ) yang didasarkan atas suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan yang berkesinambungan. Pelaksanaannya didasarkan pada wilayah yang ditunjuk oleh Mentri atas usul Kakanwil BPN
Dalam Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, asas-asas dalam pendaftaran tanah adalah asas sederhana,aman,terjangkau,mutakhir terbuka.8 a. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah
Provinsi. Suatu lokasi pendafttaran tanah
dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan
secara sistematik adalah seluruh atau
pokoknya maupun prosedurnya dengan
sebagian wilayah desa/kelurahan.5 Pendaftaran
tanah
pemeliharaan
dan
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama hak atas
data
tanah.
menurut Pasal 1 Angka (12) PP No.24 Tahun 1997 adalah kegiatan pendaftaran
b.
Asas
aman
dimaksudkan
untuk
tanah untuk menyesuaikan data fisik dan
menunjukkan bahwa pendaftaran tanah
yuridis dalam peta pendaftaran, daftar
perlu diselenggarakan secara teliti dan
tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah,
cermat
dan
memberikan jaminan kepastian hukum
sertipikat
dengan
perubahan-
sehingga
hasilnya
dapat
perubahan yang terjadi kemudian.6 5
FX.Sumarja.Hukum Pendaftaran Tanah.Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung .2010.h.41. 6 Pasal 1 Angka (12) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah
7
FX.Sumarja.Hukum Pendaftaran Tanah.Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung .2010.h.61. 8 Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
5
Hardian Patria Universitas Lampung
sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah
b. untuk menyediakan informasi kepada
itu sendiri. c.
Asas
pihak-pihak terjangkau
yang
berkepentingan
dimaksudkan
termasuk Pemerintah agar denganmudah
keterjangkauan bagi pihak-pihak yang
dapat memperoleh data yang diperlukan
memerlukan,
dalam mengadakan perbuatan hukum
khususnys
memperhatikan
dengan
kebutuhan
dan
mengenai
bidang-bidangtanah
dan
kemampuan golongan ekonomi lemah.
satuan-satuan rumah susun yang sudah
Pelayanan yang diberikan dalam rangka
terdaftar;
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus
c.
bias
administrasi pertanahan.9
terjangkau
oleh
pihak
yang
untuk
terselenggaranya
tertib
memerlukan. d.
Asas
kelengkapan
mutakhir yang
dimaksudkan
menendai
dalam
2.5 Definisi Pemindahan Hak
pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya. Dan data yang
Istilah peralihan hak atas tanah dengan
tersedia harus menunjukkan keadaan
pemindahan hak atas tanahtidak ada
yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti
perbedaan
kewajiban mendaftar dan pencatatan
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah
perubahan-perubahan
No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri
yang
terjadi
dikemudian hari.
yang
tegas
seperti
yang
Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997.Terkadang dapat dikesankan bahwa
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana
peralihan
hak
dan
pemindahan
hak
yang terdapat dalam Pasal 3 PP No.24
diartikan sama, seperti yang terdapat
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun
adalah sebagai berikut:
1997 pada Pasal 37 Tentang pemindahaan
a. untuk memberikan kepastian hukum dan
hak yang isinya menyatakan sebagai
perlindungan hukum kepada pemegang
berikut:
hak atas suatu bidang tanah,satuan rumah
1.Peralihan hak atas tanah dan hak milik
susun dan hak-hak lain yang terdaftar
atas satuan rumah susun melalui jual beli,
agar dengan mudah dapat membuktikan
tukar menukar, hibah,pemasukan dalam
dirinya
peusahaan
sebagaipemegang
hak
yang
bersangkutan;
pemindahan 9
dan hak
perbuatan
hukum
lainnya,
kecuali
Pasal 3 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
6
Hardian Patria Universitas Lampung
pemindahan hak melaluilelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan
3.3
Metode
Pengumpulan
dan
Pengolahan data
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurutketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.3.1 Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakaukan sebagai
2 Dalam keadaan tertentu sebagaimana
berikut:
yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor
Pertanahan
dapat
a .Studi kepustakaan
mendaftarpemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan
warga
negara
Indonesia
b.studi lapangan 3.3.2 Metode Pengolahan Data
yangdibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut
Setelah data tersebut terkumpul
Kepala Kantor Pertanahan tersebutkadar
pengolahan dilakukan dengan caara
kebenarannya dianggap cukup untuk
sebagai berikut:
mendaftar pemindahan hak yang yang
a. Editing
bersangkutan.
b. Interpretasi c. Sistematisasi
III. METODE PENELITIAN
3.4 Analisis Data
3.1 Pendekatan Masalah Upaya-upaya yang yang dilakukan dalam
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
membahas dan memecahkan masalah yang ada
dalam
penelitian
ini,
dilakukan
4.1 Kedudukan Kepala Desa Dalam Pendaftaran Tanah Pertama kali
menggunakan dua macam pendekatan
Melalui Pemindahan Hak Karena
yaitu secara yuridis normatif dan yuridis
Jual-Beli
empiris.
kedudukan 3.2 Jenis dan Sumber Data
skunder.
berupa
data
Desa
dalam
pendaftaran tanah pertama kali melalui
Penulisan penelitian ini sumber data yang digunakan
Kepala
primer,
dan
pemindahan hak karena jua-beli mutlak diperlukan, karena kedudukan kepala desa dalam
hal
ini
sebagai
pihak
yang
7
Hardian Patria Universitas Lampung
melegalkan dan pihak yang mengetahui di
4.2 Kedudukan Kepala Desa Dalam
dalam dokumen-dokumen bukti permulaan
Pendaftaran Tanah Pemeliharaan
dalam pendaftaran tanah pertama kali
Data
khususnya melalui jual beli. Tanpa adanya
Karena Jual-Beli
alat-alat bukti permulaan yang dikeluarkan dan di legalkan oleh Kepala Desa maka proses pendaftaran tanah pertama kali karena pemindahan hak melalui jual-beli tentunya tidak dapat berjalan.
Melalui
Pemindahan
Hak
pada pendaftaran tanah pemeliharaan data karena jual-beli kedudukan Kepala Desa disebutkan dapat dimintakan sebagai saksi, yang artinya tidak diwajibkan Kepala Desa sebagai saksi dalam pendaftaran tanah
Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini
pemeliharaan data khususnya karena jual-
adalah
beli.
diagram
mengenai
kedudukan
Dengan
demikian
PPAT
tidak
kepala desa dalam pendaftaran tanah
diwajibkan menunjuk Kepala Desa sebagai
pertama kali melalui pemindahan hak
saksi, melainkan dapat digantikan dengan
karena jual-beli:
orang lain yang lebih mengetahui bidak tanah yang akan di daftarkan.
4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Akta Jual-beli (Dibuat oleh PPAT Sementara/camat)
Mengetahui: -saksi-saksi
Kepala
Desa
Dalam
Kedudukannya
Dalam
Menjalankan Pendaftaran
Tanah Karena Pemindahan Hak. 4.3.1 Faktor Pendukung Surat Keterangan Tanah (Dibuat oleh Kepala Desa)
Mengetahui: -saksi-saksi
1.
Tingginya mengenai
kesadaran pentingnya
masyarakat pendaftaran
tanah, dan yang ingin melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali melalui jual-beli ke Kepala Desa.
1. 2. 3.
4.
Surat perjanjian jual-beli Surat keterangan kepemilikan Surat pernyataan penguasaan fisik (SPORADIK) Surat pernyataan tua-tua kampung
4.3.2 Faktor Penghambat Mengetahui:
1. pemilik tanah belum memiliki KTP,
-Kepala Desa
KK, PBB, yang merupakan syarat untuk
-Saksi-saksi
pembuatan
bukti
permulaan
dalam
8
Hardian Patria Universitas Lampung
mendaftarkan
tanah
pertama
kali
atau alas hak untuk melakukan pendaftaran
melalui pemindahan hak karena jual-
tanah, sedangkan pada pendaftaran tanah
beli, sehingga akan menghambat dalam
pemeliharaan data kedudukan Kepala Desa
pendaftaran tanah.
dapat dimintakan sebagai saksi yang artinya tidak mutlak diperlukan.
2. Kurangnya pemahaman Kepala Desa mengenai
kedudukannya
dalam
2.
Faktor
yang
mendukung
adalah
pendaftaran tanah pertama kali karena
tingginya tingkat kesadaran masyarakat
pemindahan hak melalui jual-beli.
yang ingin melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali melalui jual-beli ke Kepala Desa, dan faktor penghambatnya adalah masih banyaknya Kepala Desa
V. PENUTUP
yang belum memahami kedudukannya 5.1 Kesimpulan Berdasarkan disajikan
dalam pendaftaran tanah.
uraian-uraian
pada
yang
bab-bab
telah
sebelumnya
dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil
kedudukan
Adapun saran yang diberikan penulis demi
kepala desa dalam pendaftaran tanah
kelancaran bagi Kepala Desa dalam
karena pemindahan hak yaitu:
mengetahui
1.
pembahasan
Kedudukan
tentang
5.2 Saran
Kepala
Desa
dalam
pendaftaran tanah pertama kali karena pemindahan hak melalui jual-beli mutlak
pendaftaran
kedudukannya tanah
khususnya
dalam karena
pemindahan hak adalah : 1. Meningkatkan
pengetahuan
para
diperlukan, seperti yang dijelaskan dalam
Kepala Desa mengenai kedudukannya
Pasal 39 PP No.24 Tahun 1997, pasal
dalam pendaftaran tanah khususnya
Pasal 60 huruf (g) dan Pasal 61 Ayat (1)
karena pemindahan hak, baik melalui
Keputusan Kepala BPN No.3 Tahun 1997.
penataran, maupun suatu seminar yang
Kepala Desa memiliki peran sebagai pihak
diberikan kepada Kepala Desa
yang mengetahui atau saksi bahwa telah
2. Perlunya
penyuluhan
kepada
para
terjadi pemindahan hak terhadap suatu
Kepala Desa dan masyarakat mengenai
objek pendaftaran tanah. Selain itu Kepala
pentingnya pendaftaran tanah, dan
Desa juga mempunyai kedudukan sebagai
mengenai kedudukan Kepala Desa
pihak yang mengeluarkan bukti permulaan
dalam pendaftaran tanah pertama kali
9
Hardian Patria Universitas Lampung
khususnya karena pemindahan hak melaui jual-beli. 3. Perlu
adanya
Sunggono, Bambang, 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo
pengawasan,
karena
Persada. Jakarta.
adakalanya Kepala Desa meminta bayaran
yang
cukup
mahal
dan
mempersulit kepada warganya yang
Sumber
ingin membuat warkah-warkah bukti
Undangan:
permulaan dalam pendaftaran tanah.
peraturan
Perundang-
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang
No.5
Tahun
1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-
DAFTAR PUSTAKA
Pokok Agraria. Sumber buku: Effendie, Bactiar,1993. Kumpulan Tulisan Tentang
Hukum
Tanah.Alumni.
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Peratutan Pemerintah No.72 Tahun 2005
Bandung. ,1966. Kumpulan Hukum Tanah. Alumni.
Tentang Desa. Keputusa BPN No.3 Tahun 1997 Tentang
Bandung. Harsono, Boedi, 2008. Hukum Agraria Indonesia.
Eidisi
Keduabelas,
Djambatan.
peraturan
pelaksana
PP
No.24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979
, 1999. Hukum Agraria Indonesia. Eidisi Kedelapan, Djambatan.
Ketiga (REPELITA III).
Murhaini, Suriansyah, 2009. Kewenangan Pemerintah bidang
Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun
Daerah
Mengurus
Pertanahan.
Laksbang
Justitia, Surabaya. Sumarja, F.X. 2006. Hukum Pendaftaran Tanah. Unila. Bandar Lampung. ,2010. Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Unila. Bandar Lampung.
10
