Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM PERSFEKTIF HAK AZASI MANUSIA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH : RISDALINA, SH. MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ABSTRAK Penelitian ini tentang Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif Hak Azasi Manusia dan Administrasi Kependudukan . Dilakukan dengan cara metode penelitian yuridis normatif , yaitu dengan mengkaji data sekunder, dalam hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan Perubahan / Pergantian Jenis Kelamin yang bertujuan mencari kaedah dan asas hukum, dengan tahapan dilakukan dengan kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai penunjang dan selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kwalitatif, dalam penelitian ini penulis membahas dua permasalahan yaitu : 1. Bagaimana pengaturan Regulasi/ Kebijakan Hukum terhadap seorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia, 2. Bagaimana Kedudukan Hukum bagi seorang yang telah beralih Status Jenis Kelamin dalam perspektif HAM dan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan analisis kajian dari kedua permasalahan yang dikemukakan diatas, pertama, Regulasi atau Kebijakan hukum terhadap seorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menempatkan warga Negara sesuai dengan kemanusiaannya sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain dan juga sebagaimana diatur dalam sila kedua Pancasila, “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”, juga diakomodir dalam UUD 1945 tentang HAM dari Pasal 28 A - 28J ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 33 Tahun 1999 tentang HAM , UU Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, Kedudukan Hukum bagi seorang yang telah beralih status jenis kelamin mengacu kepada Pasal 10 UU Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan dasar oleh Hakim dalam menangani permohonan perubahan atau pergantian Jenis Jelamin Kelamin di Pengadilan dan Pasal 77 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak seorang dapat merubah,mengganti menambah identitas tanpa izin Pengadilan , dan dalam merubah jenis kelamin diwajibkan melaporkan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat jaminan dan kepastian hukum. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Perubahan Jenis Kelamin, HAM dan Administrasi Kependudukan. ditentukan
I. PENDAHULUAN
Pada hakikatnya Tuhan Yang Esa
menciptakan
biologis
yang
melekat pada dirinya, namun faktanya
1.1 Latar Belakang Masalah
Maha
secara
kedua jenis kelamin tersebut muncul
manusia
keraguan dalam menentukan jenis
terdiri dari dua jenis kelamin yaitu
kelaminnya
laki-laki
yang
sesuainya jenis kelamin dan kejiwaan
yang
yang terjadi pada diri eseorang yang
merupakan
dan
perempuan,
bagian
manusia
disebabkan
tidak
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 41
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
terlahir dengan alat kelamin pria atau
dan
wanita atau sebaliknya
memperolehnya,
tetapi dia
manfaat
bagi
orang
yang
sebaiknya
bukan pria atau wanita atau ada juga
kewajibannya
yang memiliki alat kelamin ganda.
keharusan yang dirasa berat bagi
Tuhan
telah
menciptakan
adalah
tugas
dan
orang yang menunaikannya.
manusia terlahir sebagai makhluk
Hak asasi manusia merupakan
yang memiliki hak dan martabat
hak kodrati yang datangnya dari Allah
merupakan hak yang asasi dimiliki
SWT, yang melekat pada diri manusia
oleh manusia sejak ia lahir dimuka
sebagai makhluk ciptaan Allah SWT,
bumi. Oleh karena itu Hak Asasi
sehingga menjadi dasar kemerdekaan
Manusia ( HAM ) menjadi yang
yang tidak dapat dilanggar oleh
esensial yang dimiliki oleh setiap
siapapun, termasuk pemerintah dan
individu, dimana hak tersebut tidak
individu lainnya.
boleh diganngu dan dirampas oleh
Dalam
siapapun.
hak
kamus
bahasa
Indonesia menyebutkan bahwa “ hak “
Hak-hak tersebut mencakup
adalah 1. yang benar, 2. milik/
atas
kepunyaan,
kehidupan,
keamanan,
3.
Kewenangan,
4.
kebebasan berpendapat dan merdeka
Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, 5.
dari segala bentuk penindasan yang
Kekuasaan yang besar atas sesuatu
wajib dijunjung tingggi oleh setiap
atau untuk menuntut sesuatu, 6. Derjat
individu baik dari suatu Negara yang
atau
mengakui
kewenangan menurut hukum. Hak
keberadaan
dan
penghargaan HAM itu sendiri. Jaminan
yang
martabat,
7.
Hukum
atau
asasi adalah kebutuhan yang bersifat
diberikan
mendasar
dari
umat
manusia.
Negara atas hak tersebut merupakan
Pengertian yang luas dan beragam
tanggung
jawab
dalam
tersebut pada dasarnya mengandung
menjamin
hak-hak
yang
dimiliki
prinsip bahwa, hak adalah sesuatu dan
secara
kodrati
oleh sebab itu dipenuhi atau diingkari,
setiap
warganya
Negara
bersamaan dengan lahirnya manusia
maka
sebagai individu yang merdeka. Oleh
memperlakukan
karenanya setiap manusia memilikinya
dikehendaki sesuai yang dimilikinya.
dan hak itu tidak dapat dicabut oleh
orang
Indonesia
siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.
hukum
Jeremi Bentam menyebutkan,
tersebut
dapat
sebagaimana
sebagai
Negara
dalam Pasal 1 ayat (3)
menempatkan warga Negara sesuai
hak itu sendiri menjadi keuntungan
dengan
harkat
kemanusiaannya
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 42
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
menghormati dan menjunjung tinggi
merubah jenis kelamin melalui operasi
hak asasi manusia tanpa perbedaan
pergantian jenis kelamin.
sebagaimana tercantum dalam sila
Pergantian
jenis
kelamin
kedua Pancasila yaitu” kemanusiaan
menimbulkan pertentangan berbagai
yang adil dan beradab “, serta
kalangan sehingga upaya pergantian
pengakuan ini juga diatur dalam Pasal
jenis kelamin sering menimbulkan
28 A-28J UUD 1945 dan Pasal 1 ayat
ketidak adilan dan ketidak jelasan,
(1) UU No: 39 tahun 1999 tentang
sehingga dalam hal ini diperlukan
Hak Asasi Manusia, yang dimaksud
payung hukum agara dapat mengatur
dengan Hak Asasi Manusia adalah “
permasalahan tentang pergantian jenis
Seperangkat hak yang melekat pada
kelamin agar mendapat jaminan dan
hakikatnya
kepastian hukum.
keberadaan
manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Penulis
dalam
hal
ini
Esa merupakan anugrah dari Tuhan
membahas tentang bagaimana dasar
wajib dihormati dan dijunjung tinggi
hukum bagi orang yang melakukan
dan
pergantian jenis kelamin dari segi
dilindungi
oleh
hukum
dan
pemerintah”.
kebijakan hukum di Indonesia serta
Dilain bahwa
pihak
setiap
menyatakan
individu
kedudukan hukum bagi orang yang
memiliki
melakukan pergantian jenis kelamin
martabat, kebebasan dan hak tanpa
khususnya dari UU No. 39 tahun 1999
harus membedakan latar belakang
tentang HAM dan UU No. 23 tahun
suku, ras, agama, jenis kelamin,
2006 serta perubahan UU No. 24
bahasa, usia, orientasi sexual atau
Tahun 2013 tentang Administrasi
perbedaan
Kependudukan ( UU Adminduk ).
status
lainnya.
Dalam
konsep HAM dimaksudkan untuk melindungi
setiap
individu
tindakan
diskriminatif
dari
1.2 Permasalahan
yang
1. Bagaimana regulasi atau kebijakan
menimbulkan ketidak adilan. Seseorang
dapat
hukum di Indonesia tentang status merubah
peralihan jenis kelamin menurut
prilaku antara laki-laki dan perempuan
UU No:39 tahun 1999 dan UU No:
( gender ) artinya perbedaan yang
23 tahun 2006?
diciptakan manusia melalui proses
2. Bagaimana
kedudukan
hukum
kultur dan social bukan dari ciptaan
mengenai status peralihan jenis
tuhan, hal ini dapat dilakukan untuk
kelamin dalam perspektif HAM dan Administrasi Kependudukan?
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 43
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
dalam sekla lebih luas hak asasi manjadi asas undang-undang. Wujud hak ini
II. PEMBAHASAN Indonesia sebagai Negara hukum (recht
staat)
kebebasan
bathin,
beragama,
tercantum
kebebasan hidup pribadi , kedua hak
dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 dimana
undang-undang ( legal rights ) berupa hak
semua
yang diberikan undang-undang secara
warga
martabatnya
sebagaimana
berupa
Negara sebagai
sesuai
harkat
manusia
harus
khusus kepada pribadi manusia.
dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi
Oleh
karenanya
sifat
dan
manusia tanpa ada diskriminasi , oleh
pengaturannya harus jelas tertuang dalam
karena itu juga berkaitan dengan Pancasila
peraturan
yaitu sila kedua : kemanusiaan yang adil
Kekuasaan atau otoritas dalam bentuk
dan beradab”, selain itu juga pengakuan
apapun tidak dapat dicabut dan dirampas,
hak asasi manusia diatur dalam pasal 28-
untuk itu Negara bertanggung jawab dan
A-28J UUD 1945 dan pasal 1 ayat 1 UU
memiliki kewajiban untuk menghormati
No: 39 tahun 1999, bahwa yang dimaksud
(to promote), melindungi ( to protect ),
dengan Hak Asasi adalah “ Seperangkat
dan
hak yang melekat pada hakikat dan
pelaksanaannya ( to fulfill ).
keberadaan manusia sebagai makhluk
untuk
perundang-undangan.
memenuhi
Mengenai
tanggung
untuk
jawab
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa merupana
pemerintah untuk melindungi hak asasi
anugrah Tuhan yang wajib dihormati dan
manusia diatur Pasal 5 ayat (1), (2), (3)
dijunjung tingggi dan dilindungi oleh
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
negara , hukum dan pemerintah.
Manusia mengatur bagaimana mendapat
Menurut Laddy Lesmana, HAM
perlindungan yang sama di depan hukum,
secara umum diartikan sebagai hak-hak
dan UUD 1945 Pasal 28-c ayat (2), 28-d
yang bersifat kodrati dan universal,
ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas
kemudian hak-hak itu sudah melekat
pengakuan, jaminan
dengan sendirinya pada diri manusia
hukum yang adil dengan perlakuan yang
sejak lahir.
sama di hadapan hukum.
Pada dasarnya terdapat dua dasar
serta kepastian
Bahwa, dalam UU No. 39 tahun
hak . manusia yaitu : hak manusia (human
1999
tentang
Hak
Asasi
Manusia
right) yaitu hak yang melekat pada
merumuskan tentang hak dasar serta
manusia dan hak asasi yang dibawa sejak
kebebasan manusia yang melekat hakikat
lahir . Hal ini berkaitan dengan eksistensi
dan keberadaan manusia, dalam hal ini
/ kedudukan hidup manusia.yang bersifat
juga erat kaitannya dengan pasal 1 UU
tetap dan utama, tidak dapat dicabut
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 44
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
yang mengatakan
perkawinan hanya
berbeda
dilakukan oleh seorang pria dan wanita.
Administrasi
berbeda
Kependudukan
meskipun mereka
tetapi
mereka
juga
hak yang sama dimata hukum.
mengubah, menambah, atau mengurangi data
akan
maupun
merupakan warga negara yang memiliki
menyatakan : “ setiap orang dilarang
tanpa hak, isi
laki-laki
perempuan normal,
Pasal 77 UU No. 23 tahun 2006 tentang
dengan
Saat ini banyak terjadi di kalangan
pada dokumen
masyarakat
Indonesia
melakukan
Kependudukan, dan Pasal 32 dan 82
pergantian jenis kelamin ( transeksual ),
mengatakan “ tentang perubahan dan
Transeksual adalah suatu gejala tentang
kejadian apa saja yang dapat dicatatkan di
ketidak puasan seseorang karena tidak ada
dokumen kependudukan, sedang Pasal 52
kecocokan
ayat
kelamin dengan kejiwaan ataupun ketidak
(1)
menyatakan
perubahan
nama
berdasarkan
“
pencatatan
harus
dilaksanakan
Penetapan
Pengadilan
puasan
dengan alat kelamin yang
bentuk eksplisit
dan
dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dari
Negeri“. Secara
antara bentuk fisik
gaya
maupun
tingkah
laku,
mengenai
dandanan maupun make up yang dipakai,
perlindungan hak asasi manusia dan
sehingga menimbulkan asumsi ketidak
kebebasan
termasuk
jelasan antara status jenis kelamin yang
kebebasan memilih pasangan hidup untuk
dimilikinya. Misalnya, ada jenis kelamin
berkeluarga diatur Pasal 2 UU No. 39
kali-laki tetapi dia dominan memiliki jiwa
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
perempuan dari pada jiwa laki-laki sesuai
dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 974 tentang
dengan jenis kelamin yang dimilikinya,
Perkawinan.
demikian juga sebaliknya dan ada yang
dasar
manusia
Oleh karenanya pengaturan hukum
memiliki alat kelamin ganda,
hal ini
tentang pergantian atau peralihan jenis
merupakan gejala ketidak sesuaian antara
kelamin
alat kelamin yang dimiliki dengan fisik
di
Indonesia
segera
diatur
perundangannya agar tidak menimbulkan
ataupun kejiwaannya.
promblematik jika dikaji dari hak asasi
Oleh
manusia. Manusia
karena
perasaan
tidak
nyaman dan tidak puas dengan salah satu memiliki
keragaman
anatomi
seksnya, terus
menyebabkan
salah satunya dilihat dari jenis kelamin
penderitaan
menerus
atas
yaitu jenis laki-laki dan perempuan, akan
ketidakpastian terhadap jenis kelaminnya
tetapi faktanya dalam masyarakat sering
maka seseorang berharap dapat berganti
terjadi ketidak jelasan status jenis kelamin
kelamin dan hidup dengan jenis kelamin
dengan sifat biologisnya, sehingga mereka
lain, sehingga ia dapat berkembang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 45
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
sebagai manusia yang wajar ditengah-
yang lebih tinggi yang disebabkan faktor
tengah masyarakat.
hormonal yang tidak diproduksi tubuh
Tidak dapat dipungkiri keberadaan
dengan cukup akibat kromosom yang
mereka dimasyarakat tidak mempunyai
dominan adalah kromosom perempuan.
kepastian status jenis kelamin sehingga cendrung
dimarginalkan
Di Indonesia saat ini belum ada
,dikucilkan
mengatur tentang regulasi hukum tentang
ataupun dihina dilingkungannya.
tata cara pergantian jenis kelamin atau
Oleh karenanya pergantian jenis
kedudukan hukum transeksual, akan tetapi
kelamin ( transeksual ) dilakukan akibat
saat ini banyak dilakukan bagi transeksual
dari transisi dua alat kelamin, sehingga
menuntut hak dan kepastian hukum
jalan satu satunya untuk menentukan
mereka dengan alasan mereka memiliki
status ketidak jelasan jenis kelamin yang
hak
dibawa sejak lahir akan tetapi adanya
kepastian hukum yang adil bagi dirinya
kesalahan pencitraan pada dirinya maka
dimata hukum.
dilakukan melalui operasi kelamin.
atas pengakuan, jaminan
Dalam
rangka
serta
memberi
Berdasarkan Keputusan Muktamar
perlindungan , pengakuan, penentuan
NU ke 26 di Semarang tanggal 10-16
status pribadi dan status hukum setiap
rajab 1399 / tahun 2011 mengatakan “
peristiwa setiap pristiwa kependudukan
seorang
kelamin
dan pristiwa penting yang dialami oleh
dalamnya normal akan tetapi kelamin
penduduk Indonesia dan warga negara
luarnya tidak normal tetapi bentuknya
Indonesia telah diatur oleh Undang-
tidak sempurna, lalu dioperasi untuk
Undang
disempurnakan, hukumnya boleh bahkan
perubahan Undang-Undang Nomor
lebih utama.
Tahun
laki-laki/pr
yang
Pergantian jenis kelamin dikenal dalam
Nomor
2013
23
tentang
Tahun
2006 24
Administrasi
Kependudukan ( UU Adminduk ).
dunia ilmu kedokteraan. Dalam
Pergantian jenis kelamin tidak
ilmu kedokteran dapat terjadi keadaan
termasuk peristiwa penting sebagaimana
dimana dalam tubuh seseorang kromosom
disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU
perempuannya lebih berkembang dalam
Adminduk
tubuh
hal
peristiwa penting adalah kejadian yang
tersebut ditandai dengan organ kelamin
dialami seseorang meliputi kelahiran,
tidak berkembang maksimal baik dari segi
perkawinan,
ukuran maupun fungsi selain itu biasanya
pengakuan
tanda-tanda kelaki-lakian yang lain seperti
pengangkatan anak, perubahan nama dan
jakun biasanya tidak nampak atau suara
status kewarganegaraan “.
yang
berbentuk
laki-laki
dimana
menyatakan
kematian, anak,
“
perceraian,
pengesahan
anak,
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 46
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
Akan tetapi pasal 56 ayat (1) UU
dimaksudkan
adalah
perubahan
jenis
Adminduk mengatur bahwa pencatatan
kelamin dilakukan melalui permohonan
peristiwa penting lainnya dilakukan oleh
penetapan perubahan status jenis kelamin
pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan
melalui Pengadilan Negeri berdasarkan
penduduk
keterangan ahli serta bukti-bukti serta
yang
bersangkutan
setelah
adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang
syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan
yang
dimaksud
Mengacu kepada UU No. 23
peristiwa
Tahun
2006
dalam
melakukan
kelamin
diwajibkan
penting lainnya, dijelaskan dalam Pasal 56
perubahan
ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut : “
kelaporkan ke Pengadilan Negeri dan
yang dimaksud dengan
selanjutnya di catatkan pada Kantor
“ peristiwa
jenis
hal
penting lainnya “ adalah peristiwa yang
Catatan
ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk
peraturan yang mengatur secara jelas
dicatatkan pada instansi pelaksana antara
mengenai tata cara dari perubahan jenis
lain perubahan jenis kelamin “.
kelamin akan tetapi dapat di akomodir
Adapun yang dimaksud instansi
Pasal
Sipil,
10
meskipun
ayat
No:48
Tahun
kota
Kehakiman menyatakan “ Pengadilan
bertanggung
berwenang
melaksanakan
dalam
urusan
jawab
dan
pelayanan
dilarang menolak
tentang
UU
ada
pelaksana adalah pemerintah kabupaten / yang
2009
(1)
belum
Kekuasaan
untuk memeriksa,
Administrasi
mengadili dan memutus suatu perkara
Kependudukan. Laporan perubahan status
yang diajukan dengan alasan bahwa
jenis
hukum tidak ada, melainkan wajib untuk
semua
kelamin
merupakan
penduduk
kewajiban diatur
memeriksa dan mengadilinya”, meskipun
dalam Pasal 3 UU Adminduk yaitu : “
belum ada aturan yang mengaturnya akan
setiap
tetapi tidak ada proses hukum yang tidak
penduduk
sebagaimana
wajib
melaporkan
peristiwa kependudukan dan peristiwa
dapat diselesaikan.
penting yang dialaminya kepada instansi
Dalam hal ini penulis mendapati
pelaksana dengan memenuhi persyaratan
sebuah kasus yang pernah penulis tangani
yang
yaitu melalui Permohonan Penetapan
diperlukan
dalam
pendaftaran
penduduk dan catatan sipil “.
UU
Peralihan Status Jenis Kelamin atas nama
Bahwa, selain Pasal 56 ayat (1)
Suradi yang di tujukan kepada Pengadilan
Adminduk
Negeri
tentang
pencatatan
Rantauprapat
berdasarkan
peristiwa penting lainnya , maka Pasal 97
permohonan Penetapan Nomor : 8 / Pdt.P
ayat (2) Perpes Nomor 25 tahun 2008 juga
/2010 / PN-Rap tanggal 12 januari 2011.
disebutkan
peristiwa
penting Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 47
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
Pergantian jenis kelamin tidak
Belajar. bahkan dalam kartu keluarga juga
serta merta dapat dilakukan, menurut
tercantum nama Suradi berkelamin laki-
keterangan saksi ahli dr. H. RUSMAN
laki. Namun Suradi mengatakan sejak
LUBIS,
kecil
Sp.B,
sebelum
Pemohon
alat
kelaminnya
melakukan operasi penyesuaian kelamin,
kelainan,
berdasarkan Ilmu Kedokteran Pemohon
ukurannya sangat kecil dan bentuknya
mengalami kelainan jenis kelamin yang
berbeda dengan anak laki-laki lain, dan
disebut
yaitu
sering bermain boneka dengan anak
tetapi
perempuan, akibatnya Suradi kecil sering
pertumbuhannya tidak sempurna, kasus
dihina dan diejek oleh teman-temannya
Hermaprodik bukan hal baru dikalangan
dengan sebutan bencong.
dengan
memiliki
medis
Hermaprodik
kelamin
dan
penyesuaian
ganda
masyarakat, kelamin
sudah
dimana
alat
mengalami kelaminnya
operasi
Dalam melakukan sholat Suradi
banyak
sering mengenakan mukena ibunya dari
terjadi.
pada Operasi perubahan jenis kelamin
mengenakan
peci
untuk
melaksanakan sholat, jika buang air kecil
harus dilakukan sesuai standar IDI harus
selalu
didahului oleh observasi oleh Tim dokter
perempuan, hal ini dilakukan sehingga
yang meliputi tes psikologi, tes hormonal,
usia dewasa. Oleh karena ketidak jelasan
tes kepribadian,
yang
status jenis kelaminnya maka pada usia 35
dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater,
tahun Suradi melakukan pegantian jenis
Psikolog,
Bedah,
Dalam,
kelamin dan payudara pada Rumah Sakit
Genetikal,
Obstetry
Ginecology,
Cipto Mangunkusumo berdasarkan Surat
Seorang
dapat
tes
kesehatan
Penyakit dan
melakukan
jongkok
seperti
kebiasaan
operasi
Keterangan Nomor : I / KS/XI2010,
perubahan kelamin maka dapat dipastikan
Jakarta tanggal 8 Nopember 2010, di
bahwa orang tersebut telah melampau
tanda tangani dr. Yefta Moenadjat, Sp.BP
proses tersebut dan dikatakan layak
(K), merupakan dokter yang menangani
melakukan perubahan kelamin ( vide
operasi pergantian jenis kelamin Suradi.
penetetapan Nomor: 88/Pdt.P/2010/PN-
Bahwa,
Rap tanggal 12 januari 2011).
diatas
dasar
pertimbangan
Hakim untuk mengabulkan permohonan
Sebagai salah satu contoh kasus
Pemohon perlu adanya pengakuan atas
Suradi ( Pemohon ) dilahirkan
status jenis kelamin, serta Pemohon juga
dengan jenis kelamin laki-laki. Hal itu
mendapat perlindungan hukum
tercantum
keterangan
memiliki hak dan kewajiban sebagai
Penduduk ( No: 470/1425/Pem.SS/2010),
warga negara sehingga dapat hidup
dalam
Surat
juga
Surat Kenal Lahir, Surat Tanda Tamat Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 48
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
tentram dan keberadaannya dapat diterima
Pasal 17 UU
Hak Asasi Manusia
oleh masyarakat .
menyatakan
setiap
Landasan psikologis terhadap diri
“
orang
tanpa
diskriminasi, berhak untuk memperoleh
Suradi ( yang sekarang namanya telah
keadilan
diganti menjadi Diana Susilawaty bahwa
permohonan, pengaduan dan gugatan baik
dirinya cendrung tertarik pada laki-laki
dalam perkara pidana dan perdata maupun
karena merasa dirinya adalah perempuan,
administrasi melalui proses peradilan
oleh karena perubahan hormon maupun
yang bebas sesuai hukum acara yang
prilakunya sekaligus menentukan status
menangani pemeriksaan yang objektif
kedudukannya
maka
oleh hakim yang jujur dan adil untuk
melakukan
memperoleh putusan yang adil dan benar
Suradi
secara
subjektif
berketetapan
hati
perubahan jenis kelamin.
dengan
mengajukan
“.
Dengan perubahan jenis kelamin
Perubahan
status
hukum
dari
tentunya mempunyai konsekwensi dimana
seorang yang berjenis kelamin laki-laki
seluruh data yang ada terjadi perubahan
menjadi seorang yang berjenis kelamin
mengenai
perempuan
data
kependudukan.
Dan
atau
sebaliknya
sampai
berdasarkan ketentuan tersebut, sangat
dengan saat ini belum ada pengaturan
wajar
dalam hukum, dengan demikian dalam
apabila
melakukan
seorang
operasi
yang
ganti
telah
kelamin
masyarakat yang
tidak diatur
oleh
mengajukan perubahan data identitas
hukum, sehingga menimbulkan suatu
kependudukannya
kekosongan hukum.
kepada
pengadilan
melalui sebuah Permohonan.
No.
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
Oleh sebab itu berdasarkan UU
Undang-Undang
39
Nomor
Tahun
1999
berbagai
48
Republik
Tahun
Indonesia
2009
Tentang
pertimbangan, bukan hanya dari segi
Kekuasaan
Kehakiman
medis tetapi dari sudut pandang agama,
"Pengadilan
dilarang
psikologi diri pemohon, dari segi yuridis
memeriksa,
mengadili,
merujuk Pasal 23 Tahun 2006 tentang
suatu perkara yang diajukan dengan dalih
Administrasi Negara dan UU No. 39
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,
Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (2)
melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengatakan “ setiap orang berhak atas
mengadilinya".
pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan
hukum
yang
adil
menyatakan
menolak dan
untuk
memutus
Bahwa, dengan mengacu Pasal 10
serta
ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut
mendapat kepastian hukum dan perlakuan
mengamanatkan
bahwa
Pengadilan
yang sama didepan hukum, sedangkan
melalui Hakim sebagai dari representasi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 49
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan
solusi
keadilan
2. Penetapan Pengadilan tentang ganti
bagi
kelamin merupakan sebuah jawaban
masyarakat dan demi kepentingan hukum
dan sebuah penemuan hukum, karena
yang beralasan kuat, wajib menjawab
belum ada suatu aturan yang mengatur
kebutuhan hukum masyarakat dengan
tentang hal tersebut, sehingga tidak
menemukan hukumnya jika tidak ada
terjadi
pengaturan hukum terhadap perkara yang
sebab itu berdasarkan Pasal 10 ayat
ditanganinya,
(1)
sepanjang
tidak
kekosongan
hukum.
Undang-Undang
Oleh
Republik
bertentangan dengan hukum yang ada,
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
kepatutan
Tentang
dan
kesusilaan,
sehingga
Kekuasaan
Kehakiman
Penetapan ganti jenis kelamin merupakan
menyatakan
"Pengadilan
sebuah jawaban;
menolak
untuk
mengadili, III. KESIMPULAN
memeriksa,
memutus
suatu
perkara yang diajukan dengan dalih
1. Penggantian jenis kelamin dibenarkan
dan
dilarang
untuk
dapat
bahwa hukum tidak ada atau kurang
memberikan
jelas,
penegasan status kepada subjek yang
melainkan
wajib
untuk
memeriksa dan mengadilinya".
bersangkutan dalam hal terjadi jenis
3. Dengan
kelamin ganda. Namun jika hanya
tersebut
untuk menuruti kemauan dan hasrat
kedudukan
seseorang,
tidak
subjektif maupun data administratif
dilakukan karena pada dasarnya yang
Kependudukan oleh sebab itu segera
bersangkutan telah menyalahi kodrat
mengajukan perubahan data identitas
yang dianugerahkan Tuhan, regulasi
kependudukannya kepada pengadilan
hukum tentang perubahan status jenis
melalui sebuah Permohonan, agar
kelamin secara khusus belum ada yang
permohonan yang dikeluarkan oleh
mengaturnya akan tetapi ada berbagai
Pengadilan
peraturan yang mengatur
berkaitan
segera dirubah secara administratif
dengan pergantian jenis kelamin yaitu
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan
: pasal 28-c dan 28-d UUD 1945,
Kependudukan.
maka
sebaiknya
perubahan terjadi
jenis
perubahan
hukum
melalui
baik
kelamin status secara
Penetapannya
pasal 5 UU Nomor : 39 tahun 1999, DAFTAR PUSTAKA;
tentang HAM, pasal 52 ayat 1 dan pasal 77 UU Nomor : 23 tahun 2006
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2010.
tentang Administrasi Kependudukan.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 50
Risdalina
ISSN Nomor 2337-7261
B. Arif Sidharta, Hak Asasi Manusia Dalam Proses peradilan, PT. Rifika Aditama, Bandung 2007.
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang HAM Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan
Muladi, HAM, Kakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Manusia, PT. Rifika Aditama, Bandung 2007 . R. Abdussalam, HAM Dalam Proses Peradilan PTIK, Penerbit Jkt 2010.
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Zulham Umar, Kedudukan Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam,http://zulpiero.wordpress. com/2010/06/11/77 tanggal 11 06 2010;
Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprpat Nomor.88/Pdt.P/2010/PN-Rap, tanggal 22 Desember 2010.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 51
