KEDEPUTIAN BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP (SDALH) 13 AGUSTUS 2015 1
ISI I. STRUKTUR DAN SUMBERDAYA MANUSIA II. ISU STRATEGIS DALAM RPJMN 20152019 III. MITRA KERJA IV. KEANGGOTAAN EX-OFFICIO V. TUGAS STRATEGIS LAIN 2
I. STRUKTUR DAN SDM DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
DIREKTUR PANGAN DAN PERTANIAN
DIREKTUR KONSERVASI SD AIR DAN KEHUTANAN
DIREKTUR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR ENERGI, SD MINERAL DAN PERTAMBANGAN
DIREKTUR LINGKUNGAN HIDUP
NONO RUSONO
BASAH HERNOWO
PLT. Wahyuningsih Darajati
J. RIZAL PRIMANA
WAHYUNINGSIH DARAJATI
3
SUMBERDAYA MANUSIA DIREKTORAT (Subdit)
S3
S2
S1
1 + 1 TBLN
6
3
Kehutanan dan Konservasi SD Air (3)
2
5
2
Kelautan dan Perikanan (3)
0
8
0
SD Energi, Mineral dan Pertambangan (3)
1
5+1 TBLN
3
Lingkungan Hidup (3)
1+ 1 TBLN
3+1 TBLN
2
TOTAL = (43+4tbln)
5 + 2 TBLN
27 + 2 TBLN
11
Pangan dan Pertanian (4)
4
II. ISU STRATEGIS NASIONAL RT RPJMN 2015-2019 (BUKU I) DIT. PANGAN DAN PERTANIAN
• KETAHANAN PANGAN AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI)
(bagian dari
DIT. KKSDA
• KETAHANAN AIR AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI)
(bagian dari
DIT. SEDMP
• KETAHANAN ENERGI AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI)
(bagian dari
DIT. KELAUTAN DAN PERIKANAN
• AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN
DIT. LINGKUNGAN HIDUP
• AGENDA PEMBANGUNAN PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA
AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI: PENGUATAN SEKTOR PRIMER UNTUK: (i) meningkatkan produksi komoditas primer; (ii) menyiapkan komoditas primer untuk agroindustri, industri perikanan, agroforestry dan pengolahan hasil tambang. 5
III. MITRA KERJA DIT. PANGAN DAN PERTANIAN DIT. KKSDA
• KEMENTERIAN PERTANIAN • PERUM BULOG
• KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIT. KELAUTAN DAN PERIKANAN
• KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIT. SEDMP
• KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIT. LINGKUNGAN HIDUP
• KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN • BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) 6
IV. KEANGGOTAAN EX-OFFICIO Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi: 1. Anggota Dewan Ketahanan Pangan Perpres No. 83/2006 1. Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Keppres No. 21/2007 2. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Perpres No. 26/2008 3. Anggota Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) – Perpres No. 46/2008 – sekarang DEWAN PEMBINA PERUBAHAN IKLIM 4. Anggota Dewan Sumberdaya Air Keppres No.43 Tahun 2014 7
V. TUGAS STRATEGIS LAIN 1.
2. 3.
4. 5.
PERUBAHAN IKLIM KOORDINASI UNTUK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM PERPRES 61/2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL GERAKAN RUMAH KACA a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan RAN GRK: (i) Tim Koordinasi Perubahan Iklim; (ii) 33 RAD GRK. b. Koordinasi untuk Indonesia Climate Change Trust Fund – ICCTF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN AGENDA PASKA 2015 Koordinasi untuk keanggotaan Indonesia dalam Open Working Group on Sustainable Development Goals (SDG) di PBB bersama dengan Kementerian Luar Negeri (selesai, akan dilanjutkan dalam proses antar negara oleh Kemlu sampai dengan 2015, pada saat MDG berakhir dan Agenda Pembangunan Global Paska 2015 tersusun dan disepakati). “GREENING MP3EI”- penerapan prinsip berkelanjutan ke dalam MP3EI PENYUSUNAN KONSEP POROS MARITIM 8
LAMPIRAN
9
RPJMN 2015-2018 DALAM LINGKUP TUGAS BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP MENCAKUP ISU STRATEGIS DI 3 AGENDA PEMBANGUNAN: 1. AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI: Ketahanan pangan, Ketahanan Energi, Ketahanan Air 2. AGENDA PELESTARIAN SDA, LH DAN PENGELOLAAN BENCANA
3. AGENDA PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN MARITIM
Slide - 10
KERANGKA KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
KEMANDIRIAN PANGAN
• KUALITAS KONSUMSI (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) • KETERSEDIAAN (Produksi, Cadangan & Impor) • AKSESIBILITAS (Distribusi & Harga Terjangkau) • MASALAH PANGAN (Kemiskinan & Bencana Alam)
KEDAULATAN PANGAN
“kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat”
“Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal”
NEXT
11
Ketahanan Pangan 2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
- Padi (Juta Ton)
70,6
82,0
Kementan
- Jagung (Juta Ton)
19,13
24,1
Kementan
- Kedelai (Juta Ton)
0,92
2,6
Kementan
- Gula (Juta Ton)
2,6
3,8
Kementan
- Daging Sapi (Ribu Ton)
452,7
755,1
Kementan
- Ikan (juta ton)
12,4
18,8
KKP
Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)
8,9
9,89
Kemen PU Pera
Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha)
2,71
3,01
Kemen PU PEra
Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha)
189,75
304,75
Kemen PU Pera
21
49
Kemen PU Pera
INDIKATOR
Ketahanan Pangan
Pembangunan waduk
ARAH KEBIJAKAN: • Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan prouduksi pangan pokok • Stabilisasi harga bahan pangan • Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat • Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan • Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan
PROGRAM PRESIDEN: 1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok : a. Perluasan sawah baru selauas 1 juta ha di luar Pulau Jawa b. Revitalisasi system perbenihan nasional dan daerah termasuk pengembangan 1.000 desa berdaulat benih c. Peningkatan produktivitas dan rendemen tebu, revitalisasi pabrik gula d. Penambahan populasi bibit induk sapi dan inseminasi buatan e. Peningkatan laus tanam termasuk di lahan kering seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa dan Bali, serta pengembangan 1.000 desa pertanian organic. f. Penciptaan daya Tarik sector pertanian bagi petani/tenaga kerja muda. g. Pengembangan techno park dan science park h. Peningkatan layanan jaringan irigasi, rehabilitasi 10 juta ha jaringan irigasi rusak dan 50 bendungan. 2. Peningkatan stabilitasi harga melalui peningkatan kualitas distribusi pangan dan aksesbilitas masyarakat terhadap pangan : a. Pembangungan gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen di tiap sentra produksi. b. Pengendalian atas impor pangan antara lain melalui pemberantasan terhadap mafia impor c. Penguatan cadangan pangan terutama beras, kedelai dan gula d. Peningkatan peranan perum Bulog atau BUMN pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarkat : a. Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan non beras bermutu, sehat dan halal b. Peningkatan konsumsi protein hewan, sayur, buah dan ikan; serta peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan melalui pengembangan kawasan rumah pangan lestari ( KRPL) 4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan : a. Penyediaan dan penyaluran input produksi, yang bermutu dan adaptif terhadap perubahan iklim, bagi petani dan pembudidaya iklan b. Pelaksanaan dan pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani dan nelayan 5. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan : a. Penyediaan dan penyempurnaan system penyaluran subsidi input, pengamana harga produksi hasil pertanian di tingkat petani dan pengurangan beban resiko usaha tani. b. Pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garam melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap permodalan dan asset, melalui distribusi hak atas tanah petani dengan land perform dan program penguasaan lahan untuk pertanian terutama bagi petani gurem dan buruh tani
Slide - 12
Quick Wins Pangan dan Pertanian KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
1.
Peningkatan Produksi: Beras, Jagung, Kedelai, Garam, Umbi-umbian dan bahan pangan pokok lainnya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan;
2.
Pembentukan Badan Otorita Pangan yang menyatukan Bulog dan Dewan Ketahanan Pangan (cek: menyatukan Badan Ketahanan Pangan dan DKP) Pencanangan Pembangunan 100 Techno Park berbasis pertanian dan/atau perikanan rakyat di tingkat Kabupaten/Kota, dan Pembangunan Science Park di 34 Provinsi; Mengubah PP No. 72/2010 tentang Perum Perhutani yang mendudukan desa sebagai subyek hukum untuk kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan hutan, dan memfokuskan core business Perum Perhutani ke pengolahan hasil hutan, SDA dan hasil pertanian rakyat, serta penyerahan tugas pengelolaan hutan kepada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH);
3.
4.
Kementerian Terkait
Kementan
Kementan, KKP, Kemen Pariwisata Kemen LH & Kehutanan
5.
Perancangan Sistem Penyediaan Benih dan Pupuk Tepat Waktu
Kementan
6.
Persiapan Program 1.000 Desa Mandiri Benih
Kementan
7.
Revitalisasi Tahap Awal Sekolah-sekolah Lapang Kedaulatan Pangan dari Target 1000 Desa Mandiri Benih dan Teknologi
Kementan 13
Quick Wins Pangan dan Pertanian KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
Kementerian Terkait
Program Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Ekonomi 1.
2.
3. 4. 5. 6.
Inpres percepatan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar kepala daerah dan K/L menetapkan lokasinya. Perbaikan Irigasi pada Daerah Lumbung Padi (Contoh: Cianjur, Pare-Pare), revitalisasi bendungan, dan pembuatan bendungan baru Inventarisasi Lahan Terlantar Ex. Pertambangan. Pemantapan Sistem Penanganan Pasca Panen untuk Tanaman Pangan Pembuatan atau Pembelian 2 Unit kapal khusus pengangkut daging dan ternak Inpres Pencanangan Kawasan Terpadu pembangunan sentra produksi serta Pasar Tradisional Pertanian untuk mendukung Tol Laut.
Kementan
Kemen PU & Pera BPN Kementan Kementan Kementan 14
Ketahanan Air INDIKATOR
2014 (BASELINE)
2019
Kementeria n Terkait
Pemenuhan kebutuhan air sehari-hari Kapasitas air baku
nasional Ketersedian air irigasi
bersumber dari waduk
51,44
m3/det
11%
118,6 m3/det
Kemen. PU dan Perumahan
20%
Kemen. PU dan Perumahan
Pengelolaan DAS dan catchment area: Mengurangi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan seluas 2,5 juta ha
Kemen LH dan Kehutanan
Penyelesaian pengelolaan 180 DAS terpadu dan revitalisasi 4 DAS nasional
Kemen LH dan Kehutanan
PROGRAM PRESIDEN: 1. Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 2. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif 3. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim
ARAH KEBIJAKAN: • Menjamin pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. • Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif • Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya • Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim Slide - 15
Kedaulatan Energi 2014 (baseline)
2019
Kementerian Terkait
818
700
Kemen. ESDM
1,224
1,295
Kemen. ESDM
421
400
Kemen. ESDM
Penggunaan gas bumi DN
53%
64%
Kemen ESDM
Penggunaan batubara DN
24%
60%
Kemen ESDM
Pembangunan kilang minyak
-
1
Kemen ESDM
Pembangunan Rgasification /LNG Termin I (unit)
2
7
Kemen ESDM
11.960
18.322
Kemen ESDM
40
117
Kemen ESDM
200 ribu
1,1 jt
Kemen ESDM
INDIKATOR Kedaulatan Energi - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton)
Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit)
Jaringan gas kota (sambungan rumah)
ARAH KEBIJAKAN: • Meningkatkan produksi energi primer • Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi • Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi • Meningkatkan aksesbilitas Energi • Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran • Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA
PROGRAM PRESIDEN: 1. Membangun terobosan strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi : a. Pengurangan impor energi minyak dengan meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas; b. Pembangunan pipa gas; c. Peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi (Pertamina, PLN, PGN); d. Memperpanjang usia sumur-sumur yang sudah berproduksi dan meningkatkan kembali produksi minyak melalui penggunaan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR); e. Merancang kegiatan eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dengan pengembalian investasi sehingga bisa didanai baik oleh pemerintah maupun swasta f. Penyusunan sistem fiskal yang fleksibel yang mengakomodasi perbedaan setiap ladang minyak mempunyai karakter tersendiri dan mengakomodasi kesulitan geologi yang berbeda-beda g. Pemberian kemudahan administrasi dalam kegiatan investasi h. Menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien untuk membangun industri migas nasional yang kuat berorientasi pada kedaulatan energi, dengan cara merevisi UU Migas Merah Putih i. Berkomitmen mengurangi subsidi dan menjaga penyediaan energi murah j. Merelokasikan sebagian subsidi BBM (sebagian besar impor) ke biofuel (berbasis domestik) k. Berkomitmen mencapai industri migas yang kuat dan tangguh dengan mengoptimalkan dana APBN melalui lifting, merumuskan strategi reserve replacement. Dengan komitmen ini akan mendorong revisi UU migas dengan berbasis pada pasal 33 UU D 1945; l. Pembangunan energi baru terbarukan m. cerdas mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100 persen n. Membangun infrastruktur migas di bidang transportasi yang berbasis energi lokal dan murah, percepatan pembangunan SPBG, infrastruktur hulu dan hilir seeprti kilang, storage, pipa transmisi dan kapal tanker agar mengurangi ketergantungan pada luar negeri, dan juga agar energi yang diproduksi di alam negeri dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan domestik. Teknologi hemat energi dan memberikan disinsentif yang tidak memenuhi MOPS 2. Komitmen agar penguasaan SDA lebih banyak dilakukan oleh pengusaha tambang nasional; 3. Masyarakat lokal di sekitar tambang harus memperoleh manfaat langsung dari pengelolaan tambang diwilayahnya
Slide - 16
Quick Wins: Energi KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
1. 1. 2.
Program
Penerbitan Keppres percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis cluster sumber energi atau Keppres percepatan pembangunan pembangkit listrik di mulut tambang Merevisi Permen ESDM No. 10/2014 untuk memberikan insentif yang lebih baik kepada PLTU Mulut Tambang
Kementerian Terkait
Kemenko Perekonomian, Kemen ESDM
2.
Kemenko Penerbitan Keppres tentang penetapan harga beli sumber energi untuk pembangkit Perekonomian dan listrik (menjadi berdasarkan harga di pelabuhan penerima) Kemen ESDM
3.
Keppres tentang pembentukan komite integrasi kebijakan energi, infrastruktur, kawasan industri, transportasi dan sistem logistik nasional (belum diberikan catatan)
Kemenko Perekonomian
4.
Relokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan dengan target 600 ribu nelayan (nilai penghematan Rp 13 T/tahun)
Kemen ESDM dan KKP
5. 6. 7.
Kartu pra bayar penggunaan BBM bersubsidi Pembuatan kontrak jangka menengah dengan produsen minyak mentah dan BBM langsung dari kilang-kilang besar (India, Korea, Jepang, Middle East untuk melepas ketergantungan kilang Singapura) Peningkatan kapasitas tangki/terminal penerimaan minyak mentah, BBM, dan LPG Pertamina
Kemen ESDM Kemen ESDM Kemen ESDM 17
Quick Wins: Energi KEMENTERIAN PPN/
No.BAPPENAS
Program
Kementerian Terkait
1.
Penugasan kepada PLN dengan pembiayaan APBN/APLN/IPP untuk melakukan elektrifikasi 100% pulau-pulau dan desa-desa terpencil dengan energi surya dan energi terbarukan lainnya
Kemenko Perekonomian, Kemen ESDM
2.
Implementasi fuel blending untuk biodiesel dan bioetanol
Kemen ESDM, Pertamina
3.
4.
5.
Migrasi BBM ke BBG untuk angkutan umum penumpang dan truk Launching program FTP 3: 34 ribu MW Menunjuk atau menyeleksi secara terbatas IPP yang telah terbukti mampu Pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah Meningkatkan koordinasi pemerintah (ESDM, Keuangan, Kehutanan) dalam hal perijinan Program-program hemat listrik: • Kampanye hemat listrik (kampanye di institusi pendidikan) • Program desa nelayan berdaya (93.323 sambungan) • Listrik bersubsidi hanya bagi pemakaian listrik di bawah 30-60 kWh (dilanjutkan dengan penetapan tarif dan subsidi berdasarkan region pada tahun 2017) • Percepatan penggantian pemakaian BBM ke sumber energi lain yang lebih murah (misal: batubara, geothermal) untuk pembangkit listrik • Proyek percontohan petani bioenergi di Malang, Kaur (Bengkulu), dan Nias • Pembangunan energi kincir angin dan air
Kemen ESDM dan kemenhub
Kemen ESDM
Kemen ESDM
18
Agenda: Percepatan Pembangunan Kelautan INDIKATOR Penyelesaian pencatatan/deposit pulaupulau kecil ke PBB Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, a.l : Produksi perikanan tangkap dan budidaya (juta ton ) Terwujudnya pelayanan angkutan laut dalam rangka meningkatkan konektivitas laut
2014 (BASELIN E)
2019
-
Selesai tahun 2017
KKP dan Kemlu
12,4
18.76
KKP
Lht sasaran infrastruktur
Kemenhub
Kementerian Terkait
Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, a.l. melalui: - Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta 20 juta ha KKP ha (%) - Peningkatan cakupan pengawasan sumber KKP, 84.8 % n.a. daya perikanan dan kelautan BakorKamla
ARAH KEBIJAKAN: 1. Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) penyelesaian tata batas; menyelesaikan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penyelesaian penamaan pulau2 dan pendaftarannya; (b) pengaturan dan pengendalian ALKI; (c) pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; penyusunan rencana aksi dan roadmap pembangunan kelautan dan kemaritiman; (d) peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a0 pengembangan industri kelautan berkelanjutan; (b) pengembangan konektivitas laut (tol laut) dan sistem logistik laut; (c) pengembangan kawasan dan potensi baru; (d) inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya kelautan; 3. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 4. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan 5. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir.
PROGRAM PRESIDEN: 1. Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019 2. Penerapan best aqua culture practices untuk komoditas-komoditas unggulan 3. Peningkatan luas kawasan konserrvasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta ha dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 ha. 4. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan 5. Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan over fishing dan dan pengaturan penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian 6. Pembangunan 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dilengkapi dengan penyimpanan dan pengholahan produk perikanan 7. Pemberantasan illegal, unregulated, dan unreported fishing 8. Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan
Slide - 19
Quick Wins Maritim, Kelautan Dan Perikanan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
Kementerian Terkait
Maritim Dan Kelautan 1.
Keamanan laut a. Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan komando Keamanan Laut
b.
2.
3
4
Pemb. Sarana dan Prasarana utk mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan Mewujudkan Tol Laut a. Optimalisasi kapasitas pelabuhan tj Perak dan Tj Priok b. Regulasi kewajiban Impor dari Asia Timur/Eropa Barat bongkar muat melalui pelabuhan Bitung/Kuala Tanjung atau Batam c.
Peningkatan Kapasitas Peralatan Surveilance
d.
Sistem Perijinan satu Atap
e.
Pengaturan yang tegas pemisahan fungsi operator dan regulator utk mencegah monopoli
Menko Polhukam, Menko Maritim Menko Polhukam, Menhan Kemen Perhubungan Kemendag, Kemenhub Kemenhub
Kemenhub, Menko Perekonomian Kemenhub
Pelayanan Penumpang kapal a.
Ground Breaking rekonstruksi terminal penumpang
Kemenhub
b.
Perbaikan jalan Akses menuju terminal penumpang/dermaga kapal
Kemenhub
c.
Ground Breaking pemb. Dermaga kapal penumpang dan ferry
Kemenhub
d.
Pengadaan 10 unit armada ferry dg alokasi: 5 unit utk penyeberangan merak-bakauheni dan 5 unit utk bbrp rute penyeberangan lainnya
Kemenhub
Pekan Olahraga maritim Pencanangan pekan olahraga maritim pada perayaan hari nusantara
Kemenpora
20
Quick Wins Maritim, Kelautan Dan Perikanan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
Kementerian Terkait
Nelayan
1.
Membangun gerakan nelayan hebat a. Pengembangan 25 armada kapal perikanan tangkap 30 GT di wilayah perbatasan b. Pengemb. Sistem logistik ikan dlm rangka stabilisasi harga ikan dgn menyediakan 1 cold storage di setiap sentra perikanan c. Pengemb. Sistem informasi nelayan pintar utk akses informasi cuaca, wil tangkap dan pasar di 100 sentra nelayan
d. Jaminan pasokan BBM nelayan 1,6 juta kilo liter e. Sertifikasi 30 ribu persil tanah nelayan
2.
KKP Kemenhub
KKP KKP
KKP , Kementerian ESDM KKP, BPN/Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya Ikan a. Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) pada 8200 pembudidaya ikan tersertifikasi
KKP
b. Penjaminan mutu benih unggul pada 465 unit UPR dan unit perbenihan lainya
KKP
21
Quick Wins Maritim, Kelautan Dan Perikanan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program c.
2.
3.
4.
Pengembangan 100 kebun bibit rumput laut
d. Pengembangan teknologi biofloc untuk produktivitas budidaya lele dan patin di 20 lokasi
Kementerian Terkait KKP KKP
Gerakan Cinta Laut dan Rehabilitasi kawasan pesisir Di Pantura Jawa dengan 3 juta batang bakau yang melibatkan masyarakat dan anak sekolah, 7,5 km sabuk pantai dan 25 km rekayasa hibrid
KKP, Kemenhut dan LH
Gerakan Ekonomi Kuliner Rakyat Kreatif dari hasil Laut a. Lomba dan bazaar aneka masakan dari hasil laut
KKP, Kemendag, Kemenperin
b. Lomba inovasi menu masakan hasil laut (dibuka oleh Ibu Negara)
KKP, Kemendag, Kemenperin
c.
Pendirian, atau penataan sentra-sentra kuliner masakan hasil laut di Kota-kota Pesisir
KKP, Kemendag, Kemenperin 22
Agenda: Pelestarian SDA, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana INDIKATOR
2014 (baseline)
2019
Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan
-
100%
120
629
63.0-64.0
66,5-68,5
-
-
BNPB
Meningkatnya sistem peringatan dini untuk pelayanan informasi cuaca dan iklim, serta penanganan bencana
-
-
BIG
Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG.
-
-
BMKG
Operasionalisasi KPH Indeks Kualitas LH (IKLH) Pengelolaan Bencana Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
Kementerian Terkait Kemen LH & Hut Kemen LH & Hut Kemen LH & Hut
ARAH KEBIJAKAN: 1. Konservasi dan tata kelola hutan berkelanjutan • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak • Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal • Meningkatkan kapasitas pengelola dan sarana prasarana KPH • Membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah pengelolaan hutan di kawasan hutan 2. Penguatan Sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan kualitas lingkungan hidup • Penguatan sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup • Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan • Penguatan system pemantauan kualitas lingkungan hidup • Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian dan keanekaragaman hayati • Penegakan hokum lingkungan
PROGRAM PRESIDEN: 1. . Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit 2. Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan; 3. Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi dalam lima tahun mendatang menjadi 17 juta hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar; 4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging
ARAH KEBIJAKAN:
3. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Resiko Bencana •
Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah • Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana • Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 4. Penyediaan informasi iklim dan kebencanaan • Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini, MKG dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan
Slide - 23
Quick Wins Kehutanan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
Kementerian Terkait
Berdikari dalam Bidang Ekonomi: Agenda Strategis 11 Penguatan Sektor Kehutanan
1.
PANGAN DAN PERTANIAN : Mengubah PP No.72 /2010 tentang Perum Perhutani yang mendudukan desa sebagai subyek hukum untuk kepemilikan dan pamanfaatan tanah dan hutan, memfokuskan core business Perum Perhutani ke pengolahan hasil hutan, SDA dan hasil pertanian rakyat, serta penyerahan tugas pengelolaan hutan kepada Kesatuan Pemangku Hutan (KPH)
2.
PANGAN DAN PERTANIAN : Program Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Inventarisasi lahan terlantar ex pertambangan
Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan (daerah), Dinas ESDM (daerah)
3.
REFORMASI BIROKRASI Pilot project pengembangan model penyimpanan asset sitaan hasil kejahatan tindak pidana kehutanan
Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kehutanan
4.
REFROMASI BIROKRASI Pilot project Integrasi Database Spasial Sumber Daya Alam dalam One Map Policy untuk perizinan pemanfaatan sumber daya alam dan terkait bencana alam yang dipusatkan di UKP4 didukung oleh BPN dan BIG.
Kementerian Kehutanan
BIG dan LAPAN
24
Quick Wins Kehutanan KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
Kementerian Terkait
5.
PERDAGANGAN Meningkatkan pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional, indikator: Penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor Meningkatkan promosi citra produk ekspor (nation branding) Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri
6.
NELAYAN Gerakan Cinta laut dan Rehabilitasi Kawasan Pesisir di Pantura Jawa dengan 3 juta batang bakau yang melibatkan masyarakat dan anak sekolah 7,5 km sabuk pantai dan 25 km rekayasa hibrid
7.
LINGKUNGAN HIDUP Pemulihan 4 DAS Kritis (Ciliwung, Citarum, Kapuas dan Siak)
8.
LINGKUNGAN HIDUP: Peluncuran Program Sertifikasi Penyerahan Hak Kelola Hutan Perhutani kepada Desa Untuk Pemanfaatan olek Kelompok Petani Hutan
Kementerian LH dan Hut
9.
LINGKUNGAN HIDUP: Rekrutmen dan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Petani Hutan
Kementerian LH dan Hut
Kementerian Kehutanan
Kementerian LH dan Hut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kemen LH dan Hut dan Menko Perekonomian
25
Quick Wins Lingkungan Hidup KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS
No.
Program
Kementerian Terkait
Berdikari dalam Ekonomi: Program Aksi ke 12: Tata Ruang dan Lingkungan yang Berkelanjutan
1.
4.
8.
Penerbitan Inpres dan Road Map Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
KLH dan Kehutanan, Bappenas, Menko (inti), Berkoordinasi dengan K/L lain yang terkait
Program 1.000 Bank Sampah Baru
Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
Gerakan TIGA JARI Pengelolaan Sampah kerjasama masyarakat, industri dan Pemda, dicanangkan 1 Januari 2015
Kementerian LH dan Kehutanan, Kemenperin, dan Pemda
26
penguatan sektor primer untuk peningkatan industri berbasis SDA 2019
Kementerian Terkait
n.a
4
Kementan, KKP, Kemen LH & hut
Kelapa Sawit
29.513
36.420
Kementan
(ii) Karet (iii) Kakao Pertumbuhan PDB perikanan (persen per tahun) • Ekspor hasil perikanan (US$ miliar) • Produk olahan hasil perikanan (juta ton)
3.204 817
3.810 913
Kementan Kementan
n.a
7,1
KKP
5
9,5
KKP
5,2
6,8
KKP
Produksi kayu bulat HA*) (juta m3)
5,5
13
Kemen LH & Hut
Produksi kayu bulat HT*) (juta m3) Hutan Rakyat (juta m3)
26 3
35 22
Kemen LH & Hut Kemen LH & Hut
Pertumbuhan PDB Migas dan Pertambangan (%)
n.a
1,8
Kemen ESDM
Pembangunan fasilitas smelter
-
30 prsh
Kemen ESDM
INDIKATOR Pertumbuhan PDB pertanian (%, termasuk perikanan dan kehutanan)
2014 (baseline)
• Produksi Perkebunan (ribu ton) (i)
ARAH KEBIJAKAN: 1. Penguatan basis industri pertanian: • Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat • Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi mutu hasil pertanian, dan peningkatan kualitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati • Pengembangan agroindustri perdesaan • Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran • Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumbersumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar • Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif 2. Penguatan basis industri perikanan: • Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan • Penyempurnaan Kelembagaan • Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan 3. Penguatan basis Industri hasil hutan • Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance) • Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan • Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 4. Penguatasn basis industri mineral: • Meningkatkan keterpaduan pengembangan industri mineral • Memperkuat penanganan PETI dan rehabilitasi pasca tambang
PROGRAM PRESIDEN: 1. . Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelaku illegal logging 2. Pengembangan tata guna hutan kesepakatan 3. Pengembangan industri hasil hutan dan produk non kayu yang ramah lingkungan 4. Terselesaikannya konflik kepemilikan hak pengelolaan dan tumpang tindih perijinan
Slide - 27
V. TUGAS STRATEGIS LAIN
28
5.1. PERUBAHAN IKLIM 1. PELAKSANAAN KOMITMEN INDONESIA: A. MITIGASI PI – langkah pencegahan emisi B. ADAPTASI PI – menyesuaikan diri dengan dampak PI 2. PERAN KEMEN PPN/BAPPENAS: a. Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan RAN/RAD GRK dan RAN ADAPTASI PI b. Review RAN GRK dan Penyusunan INDC c. Mendukung DELRI dalam KTT Perubahan Iklim. d. Ketua: dana Wali Amanah Perubahan Iklim (Indonesia Climate Change Trust Fund/ICCTF) 29
TARGET PENURUNAN EMISI GRK NASIONAL (MITIGASI) Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15 Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
26% Upaya sendiri
26+15=41% Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
PERTANIAN
ENERGI DAN TRANSPORTASI
INDUSTRI Perpres No. 61/2011 RAN-GRK
Perpres No. 71/2011 GHG Inventory dan MRV
LIMBAH
30
Alokasi Penurunan Emisi di 5 Sektor/ Bidang Utama Pada Tahun 2020
• Identifikasi Program Sektoral Penurunan Emisi SEKTOR
TARGET PENURUNAN (Gton CO2e) 26%
41%
Kehutanan dan Lahan Gambut
0.672
1.039
Pertanian
0.008
0.011
Energi dan Transportasi
0.036
0.056
Industri
0.001
0.005
Limbah
0.048
0.078
Total
0.767
1.189
1. Target Emisi dan alokasinya dapat disesuaikan dengan perkembangan metodologi. Koord revisi Bappenas 2. Pedoman RAD-GRK selesai dalam 3 bulan. 3. RAD-GRK selesai disusun dalam 1 tahun.
31
Pembagian Tugas (Perpres No. 61/2011 dan Perpres 71) PERPRES 61 BAPPENAS MENKO
Kementerian/ Lembaga
•Melaksanakan RAN-GRk pada bidang masing-masing •Melakukan inventarisasi pada bidang masing-masing •Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK kepada Menko Perkonomian, Bappenas, dan KLH
•Koordinasi evaluasi dan kajiulang RAN-GRK •Menyusun Pedoman RAD-GRK •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK •Melaporkan hasilhasilnya kepada Menko Perekonomian
PEREKONOMIAN
• Koordinasi Pemantauan • Menetapkan perubahan Matriks • Melaporkan kepada Presiden
KLH
Daerah (Gubernur)
•Wajib Menyusun RADGRK (12 bulan setelah Perpres RAN-GRK) didatandangani bedasarkan Rencana Aksi Kabupaten/Kota •Menyampaikan Laporan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas
•Mengkoordinasikan inventasisai GRK •Menyusun Pedoman MRV •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK •Melaporkan hasilhasilnya Kepada Menko Perekonomian
PERPRES 71 MENKO Kesejahteraan Rakyat
•Koordinasi Pemantauan Inventory GRK, penyusunan pedoman dan metodologi MRV
Kementerin Dalam Negeri •Memfasilitasi Penyusunan RAD-GRK
32
RAD GRK DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
KOORDINASI PENYUSUNAN RAD GRK DAN SURAT BERSAMA KEPADA GUBERNUR UNTUK PENYUSUNANNYA
1. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS SEBAGAI KETUA TIM KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM – ANGGOTA K/L PENANGGNGJAWAB DAN STAKEHOLDER LAIN 2. SEKRETARIAT RAN/RAD GRK UNTUK FASILITASI PELAKSANAANNYA 3. KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN OLEH PEMDA
DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI DIDUKUNG BERBAGAI NEGARA/LEMBAGA INTERNASIONAL TERKAIT: JICA, GIZ DAN KERJASAMA LAIN SECARA ADHOC 33
RAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM Memperkuat daya tahan masyarakat dan pembangunan terhadap dampak perubahan iklim
LATAR BELAKANG
• Berbagai kejadian dan analisis scientific menyatakan bahwa dampak perubahan iklim sudah dirasakan • Adaptasi diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan mempersiapkan masyarakat agar dapat siap dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim.
TUJUAN DAN MANFAAT RAN API
• TUJUAN: menyusun rencana aksi yang terkoordinasi untuk memperkuat masyarakat menghadapi perubahan iklim dan mengamankan tujuan pembangunan. • MANFAAT: (i) sebagai bahan arahan adaptasi PI; (ii) dasar untuk mainstreaming; (iii) dasar untuk langkah jangka pendek; (iv) alat koordinasi dan komunikasi dengan Pemda dan stakeholders.
DAMPAK YANG DIANTISIPASI SHG PERLU ADAPTASI
• Air: (i) Ketersediaan menurun; (ii) berlebihan/banjir; (iii) kekeringan. • Pantai: abrasi dan terbenam karena peningkatan muka air laut • Kesehatan: (i) peningkatan malaria; (ii) peningkatan demam berdarah • Pangan: penurunan produksi karena kekeringan dan banjir yang tidak berpola • Kebakaran lahan dan hutan meningkat karena kekeringan.
34
STRATEGI ADAPTASI PI SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ADAPTIVE TO CLIMATE CHANGE
KNOWLEDGE MANAGEMENT
ECOSYSTEM RESILIENCE
PLANNING AND BUDGETING
RESILIENCE IN SPECIAL REGIONS/ AREAS
ECONOMIC RESILIENCE CAPACITY BUILDING
SUPPORT SYSTEM
LIVELIHOOD RESILIENCE MONITORING AND EVALUATION 35
15 PRIORITAS AREA UNTUK ADAPTASI PI No
Provinsi/Kabupaten/Kota
Skore kerentanan
Aspek Kerentanan
1
Provinsi Bali
5
Pertanian
2
Kota Semarang
5
Infrastruktur, permukiman dan ekonomi
3
Kota Pekalongan
5
Permukiman, Infrastruktur dan ekonomi
4
Provinsi Jawa Barat
5
-
5
Kota Blitar
5
Pertanian, Air dan kesehatan
6
Kota Bandar Lampung
5
Infrastruktur, peirkanan dan kesehatan
7
Provinsi Jawa Timur
4
Kesehatan dan Air
8
Kota Malang
4
Kesehatan, air, tanah longsor
9
Kota Batu
4
Pertanian
10
Kabupaten Malang
4
Pertanian, air, tanah longsor dan kesehatan
11
Provinsi NTB
4
-
12
Pulau Lombok
4
Pertanian, pesisir dan perikanan, air dan kesehatan
13
Kabupaten Tarakan
4
Kesehatan
14
Provinsi Sumatera Selatan
4
Pertanian, pantai dan kesehatan
15
Provinsi Sumatera Utara
4
Pertanian, Air, perkotaan dan pesisir
36
KOORDINASI PERUBAHAN IKLIM DEWAN PENGARAH PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM TINGKAT NASIONAL PEMBINA (MEN KLHK, MENPPN, MENKEU, MENLU, MENSESNEG, UTSUS PI)
WAMEN PPN/WAKA BAPPENAS DEPUTY BAPPENASDEPUTY MOE W G
W G
W G
KETUA: P SARWONO SEK: BU YETI
Panel of expert WG
W G
WG PROGRAM, RISET, FORUM DONOR DAN AGENDA INTERNASIONAL
WG M-A LANDSCAPE
WG ENERGY BASE
WG WASTE
WG MONEV & LAPOR
AKAN DITERUSKAN
PERTEMUAN KOORDINASI ANTAR K/L ANGGOTA UNTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI POLICY COORDINATION FORUM (SEMUA STAKEHOLDERS DAN MITRA INTERNASIONAL)
Kementerian PPN/Bappenas
37
•
Struktur Awal
•
Struktur Terkini
3.2 PERUBAHAN STRUKTUR Steering Committee
Plenary Members GOI Members (Chairman and Vice DAFTAR ISI Chairman from Observer/ Bappenas) Resources Person
Legend : Monitoring and Supervision
Project Proposal
Approval and Assignment
Fund Channeling
LATAR BELAKANG
PERKEMBANGAN Technical Committee “PENGGUNAAN DAN RENCANA FREDDI” GOI Members (Chair& Co-Chairs from Bappenas & Ministry of Finance) PERKEMBANGAN Representatives of Plenary Members ICCTF SAAT INI RENCANA PENGELOLAAN DANA REDD+ OLEH ICCTF
FUND MANAGEMENT Bank Mandiri (National Fund Manager)
Pengua tan utk Freedi
UNDP (Interim Fund Manager)
ICCTF Secretariat TINDAK LANJUT
Executing Agency (Central Govt. Agency) /Implementing Agency (Govt. Agency, University, CSO/NGO, Private Sector)
* Dalam proses finalisasi Environmental and Social Safety safeguard (ESS) yang difasilitasi oleh GIZ, Adapt Asia dan CDKN).
Kementerian PPN/Bappenas
38
KTT PERUBAHAN IKLIM 1. KTT PERUBAHAN IKLIM DI PARIS OKT/DES 2015: Kehadiran Presiden atau Utusan Khusus Perubahan Iklim – Bp. Rachmat Witoelar untuk menyampaikan Pidato: (i) melaporkan pelaksanaan PI di Indonesia; (ii) menyampaikan komitmen baru beyond 2020. 2. Focal Point adalah Kemen LH dan Kehutanan 3. Peran Kemen PPN/Bappenas: a. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim b. Penyusunan bahan untuk komitmen baru (INDC) – penurunan emisi GRK 2021-2030. c. Ikut hadir dalam KTT – mengisi kegiatan di Pavillion Indonesia dalam KTT Perubahan Iklim di atas (tidak selalu hadir).
39
Outline INDC Indonesia I. Introduction – Indonesia supports convention objectives by contributing in global emission reduction efforts. Indonesia has implemented RAN-GRK to fulfill its commitment for period of 2010-2020. Indonesia believe adaptation equally important with mitigation. During 2010-2014, Indonesia has spent USD 17.48 billions for mitigation, adaptation and supporting activities. Furthermore, Indonesia plan to allocate USD 55 billions for period of 2015-2019. II. Target: III. Information to facilitate clarity, transparency and understanding of Indonesia’s INDC. 3.1 Base year: 3.2. Scope of Indonesia INDC 3.3 Mitigation policies and actions 3.4. Financing 3.5 Assumption and Methodology: 3.6 Metric applied: 3.7 Approach to accounting for agriculture, forestry and other land uses 3.8. National planning process and development of INDC 3.9. Fairness and ambition 3.10. International market based mechanism IV. Information related to Adaptation V. Disclaimer: Indonesia reserves its right to revisit the INDC. VI. Follow up
5.2. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
41
3+1 PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pilar Sosial
• • • • • •
Kesetaraan Kesehatan Pendidikan Perumahaan Keamanan Kependudukan
Pilar Lingkungan
Pilar Ekonomi • Struktur Ekonomi • Pola Konsumsi dan Produksi (SCP)
Ekonomi Hijau (Green Economy)
MDG
• • • • •
Atmosfer (emisi) Lahan Laut dan Pesisir Air Bersih Keanekaragaman Hayati
Pilar Tata kelola • Kerangka Kerja Kelembagaan • Kemampuan Institusi Governance: Tata Kelola Pembangunan
Lingkungan dan Biodiversity/bioresource
Internalisasi prinsip ramah ingkungan ke dalam pilar sosial dan pilar ekonomi
Framework for Construction of Suistainable Development Indicators, September, 2001 Sumber : Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB
42
Pentahapan Penerapan Pembangunan Berkelanjutan
43
PENUANGAN DI RPJMN 2015-2019 1. UMUM A. PENGARUSUTAMAAN – MAINSTREAMING Saat ini: Pembangunan berkelanjutan sebagai pengarusutamaan pembangunan setiap bidang pembangunan menerapkan prinsip berkelanjutan – IKLH Baru: Mengarusutamakan prinsip keberlanjutan pembangunan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang terus meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. B. PROGRAM LINTAS BIDANG PERUBAHAN IKLIM: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim: RAN GRK (dan 33 RAD GRK) proses internalisasi ramah lingkungan secara konkrit ke dalam kegiatan berbagai bidang/sektor. 44
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN 1. PENERAPAN PEMANTAUAN KUALITAS LH LEBIH LUAS - IKLH 2. PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
45
PENERAPAN PEMANTAUAN KUALITAS LH LEBIH LUAS – IKLH: jangka pendek
1. IKLH digunakan dalam RT RPJMN 2015-2019: a. Komponennya: IKU, IKA serta IKL b. IKLH provinsi. 2. Mantapkan konsepsi saat ini: a. Metodologi IKLH dibakukan. b. Kerangka keterkaitan dengan unit kerja KLH lain: (i) program; (ii) instrumen lain. 46
RENCANA
INDIKATOR KUALITAS SDA LAIN (1) DEPLESI (KERUSAKAN ALAM) BPS KLH KEMENKEU BAPPENAS
DATA KERUSAKAN SDA DAN LH
• KEMEN ESDM • KEMEN LH dan KEHUTANAN • KEMEN PERTANIAN • KEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN • BPN • BIG • LAPAN
DATA DEPLESI: SATU DATA DAN DICATAT BPS SECARA RUTIN
• • • • •
JENIS: HASIL TAMBANG KUANTITAS SUMBER AIR STOCK IKAN LAHAN PERTANIAN LAHAN HUTAN
47
RENCANA
PETA KUALITAS LH – PEMANTAUAN KUALITAS LH
DATA KLHS MP3EI (dan data lainnya)
Data PETA DAYA DUKUNG (KUALITAS LH)
KLH
• Hierachy pengumpulan data pemantauan kualitas LH • Update Peta Daya Dukung/Kualitas LH
EKO REGION
BPLH
BPLH
BPLH
BPLH
48
Kerangka Pemantauan Kualitas LH IKLH (NASIONAL DAN PROVINSI) BASIS DATA LH NASIONAL
PETA DAYA DUKUNG LH UTK REGION
RENCANA
PEMANTAUAN PERILAKU LH
BPLH KANTOR EKO REGION BPLH
KLH
KANTOR EKO-REGION APBN UTK KLH
BPLH Dana dekonsentrasi DAK DAN APBD 49
PENGELOLAAN KEHATI 1. Update Indonesia Biodiversity Stategy Action Plan 20032020 (IBSAP) – Kemen PPN/Bappenas mengkoordinasikan penyusunan bersama Kemen LHK dan LIPI. a. Memasukkan peluang pelestarian kehati sekaligus pemanfaatan ekonomi (bioresources) sebagai sumber pendapatan baru masyarakat b. Memasukan komitmen Aichi target: (i) target terukur untuk kelestarian kehati; (ii) pola “benefit sharing” antar negara (masyarakat lokal dengan swasta asing) dan antara masyarakat dengan swasta di sutau negara. c. Update sesuai perkembangan: (i) merevitalisasi sistem pendataan dan koleksi; (ii) kelembagaan kehati (Komite Biodiversity); (iii) Sistem “clearing house” pengelolaan kehati. 2. Peluncuran Buku IBSAP 2015-2020 bersama Kemen LH dan Kehutanan serta LIPI dalam peringatan hari Konservasi (semula rencana tanggal 22 Agt 2015) 50
5.3. AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL PASKA 2015
51
1). Koordinasi penyusunan Agenda Paska 2015 1. Deputi SDA dan LH, mewakili dan mendukung Kementerian Luar Negeri dalam Forum Open Working Group (OWG) on SDG di PBB NY, tahun 2013/14. 2. Mendukung proses negara finalisasi bahan Agenda Pembangunan Paska 215 yang akan dideklarasikan oleh para Kepala Negara dalam UNGA Septemver 2015 di NY. 3. Menselaraskan masukan dalam forum tersebut dengan RPJMN 2015-2019. 4. Proses antar negara sudah diselesaikan 1 Agustus 2015 dan sedang dalam tahap finalisasi oleh Sekretariat UN untuk disepakati dalam UNGA September 2015. 52
2). UN GA SEPTEMBER 2015 1. United Nation General Assembly, akhir September 2015 di New York: a. Presiden menugaskan WaPres untuk hadir mewakili b. Agenda: Memberikan Sambutan: (i) Penyelesaian Agenda Pembangunan Global Millenium Development Goals; (ii) Menyetujui Agenda Pembangunan Paska 2015Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). 2. Biasanya Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi anggota DELRI dalam UNGA, terutama dalam kaitannya degan peran di dalam MDG (dan nanti SDG) 53
3). PERAN KEMEN PPN/BAPPENAS DALAM MDG DAN AGENDA PASKA 2015/SDG
1. Koordinasi Pelaksanaan MDG – Deputi SDM dan Kebudayaan (Kedeputian SDA dan LH pendukung untuk beberapa goal) 2. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan dan Pelaksanaanya mulai 2016: i. Mainstreaming SDG ke dalam RPJMN 20152019 indikator pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 ii. Mempersiapkan Sekretariat MDG menjadi Sekretariat SDG (Deputi SDA dan LH bersama Deputi SDM dan Kebudayaan) iii. Koordinasi Pelaksanaan mulai tahun 2016. 54
17 goal SDGs No
GOAL
Dok 1 Agustus 2015 TARGET
MOI
1
End Poverty in all forms everywhere
5
2
2
End Hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
5
3
3
Ensure healthy lives and promote well-being at all ages
9
4
4
Ensure inclusive and equitale quality education and promote lifelong learning opportunities for all
7
3
5
Achieve gender equality and empower all women and girls
6
3
6
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
6
2
7
Ensure access to afforadable, reliable, sustainable and modern energy for all
3
2
8
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employement and decenet work for all
10
3
Build resillient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
5
3
9
55
17 goal SDGs No
GOAL
TARGET
MOI
10
Reduce inequality within and among countries
7
3
11
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
7
3
12
Ensure sustainable consumption and production patterns
8
3
13
Take urgent action to combat climate change and its impact
3
2
14
Coserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
7
3
15
Potect, restore and promote sustaianble use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
9
3
16
Promote peaceful and inclusive societies for sustaianable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
10
2
17
Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
-
19
107
63
56
5.4. KLHS – MP3EI PENERAPAN PRINSIP BERKELANJUTAN DALAM MP3EI
Latar Belakang - 1 1. Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan mengkaji langkah-langkah untuk menginternalisasikan prinsip keberlanjutan ke dalam MP3EI. Kedeputian SDALH dan Tim Kerja Konektivitas membentuk Tim untuk melaksanakan langkah ini. 2. Bentang Koridor Ekonomi berpotensi dampak terhadap: – – – –
Kawasan Andalan Nasional dan tata ruang; Ekosistem alam dan habitat keanekaragaman hayati; Daya dukung dan daya tampung: air dan ambang polusi setempat; Masyarakat setempat dan adat.
3. Prinsip keberlanjutan (sustainability) telah tercantum dokumen MP3EI (Perpres No.32/2011), namun perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut. 4. Perlu dilakukan kajian kemungkinan ketidaksesuaian di atas dan menyusun rekomendasi untuk menyempurnakan pelaksanaan MP3EI dan mempersiapkan (mitigasi) penanganan apabila timbul masalah di kemudian hari . 58
Latar Belakang - 2 5. Tahapan. – – – –
Kawasan Andalan Nasional dan tata ruang; Ekosistem alam dan habitat keanekaragaman hayati; Daya dukung dan daya tampung: air dan ambang polusi setempat; Masyarakat setempat dan adat.
6. Pelaksanaan KLHS-MP3EI dilaksanakan dengan bantuan Danida melalui ESP3. 7. Konsorsium DHI dan Integra terpilih sebagai tenaga ahli dengan ruang lingkup: – – – –
KLHS Kebijakan MP3EI ; KLHS 6 Koridor Ekonomi MP3EI; Sistem Manajemen Database; Capacity Building.
8. Tujuan utama: Menyelaraskan MP3EI dengan tujuan keberlanjutan dan memberikan rekomendasi/input untuk RPJMN 2015-2019. 59
KLHS - MP3EI Tujuan a. Identifikasi risiko terhadap lingkungan hidup. b. Identifikasi penyempurnaan dan penerapan prinsip berkelanjutan kajian menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan rencana, disain, rencana pelaksanaan dan pilihan teknologi yang akan digunakan, pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran.
Tahap Pelaksanaan •Menentukan permasalahan utama
•Analisis dasar (baseline)
•Pelingkupan
Tingkatan/ Leveling
•Mengkaji dampak rencana
•Merumuskan langkahlangkah mitigasi
•Pelaporan
60
Definisi Isu Strategis Definisi
Kategori
Isu strategis adalah kondisi di mana suatu kebijakan dan perencanaan strategis tidak selaras, atau bahan bertentangan, dengan:
• Kualitas lingkungan: Udara dan Iklim; Air; Lahan dan Tanah
– Undang-undang, peraturan, atau kebijakan – Sasaran & tujuan pembangunan – Komitmen atau perjanjian Internasional
Baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan yang telah ditetapkan.
• Ekosistem: Hutan, Keanekaragaman Hayati, Wilayah Pesisir
• Aspek Sosial/Ekonomi: Kesehatan Manusia; Livelihood dan Komunitas Lokal • Pengelolaan Lingkungan: Industri & Pertambangan, Energi & Limbah, Tata Kelola Lingkungan
61
Contoh 1
Agro-forestry Kelapa Sawit di Kalimantan Risiko: Adanya keterkaitan antara perluasan perkebunan kelapa sawit dengan deforestasi. Risiko dampak deforestasi terhadap keanekaragaman hayati. Kemungkinan lainnya: • Emisi gas rumah kaca • Konflik sosial Dampak kumulatif dengan rencana-rencana sektor lain di Pulau Kalimantan. Rekomendasi: Menyusun regulasi dan pedoman yang sepenuhnya bisa diterapkan untuk mengintegrasi prinsip-prinsip serta kriteria yang telah dikembangkan ISPO/Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Membuat ketentuan yang jelas tentang ukuran 'areal perkebunan produktif' dan mempromosikan kerja sama antar pemerintah daerah untuk efisiensi sekaligus mengoptimalkan area konsesi perkebunan yang ada. Memperluas penetapan status wilayah/kawasan konservasi terutama untuk kawasan ekologis sensitif atau lokus kritis keanekaragaman hayati. 62 62
Contoh 2
Industri Berat di Barat-Laut Pulau Jawa Risiko: Tingkat pencemaran udara dan air eksisting. Pengembangan industri-industri baru berisiko menyebabkan urbanisasi dan menambah beban pencemaran udara dan air (kumulatif). Risiko lainnya: • Dampak terhadap kesehatan manusia • Konflik sosial • Emisi GRK
Rekomendasi: Menerapkan ‘pendekatan BAT(Best Available Technique)’ terhadap perizinan operasional industri untuk mencapai produksi bersih dan efisiensi energi. Memperketat standar kualitas udara dan air. Menetapkan skema pengendalian dan kerangka pendanaan untuk memastikan bahwa rencana penutupan dan reklamasi daerah tambang dapat dilaksanakan.
63
Dalam proses
5.5. KAJIAN UNTUK PENYUSUNAN KONSEP POROS MARITIM Merupakan kajian – prakarsa strategis Deputi SDA dan LH
64
Kajian untuk Penyusunan Konsep Poros Maritim Dunia: a. Apa/seperti apa gambaran/visi betuk Poros Maritim b. What does it take to get there? c. How to get there? d. When and from which aspect/action to start? a.
b. c.
d. e.
TUJUAN KAJIAN: Teridentifikasinya isu-isu strategis dan aspek-aspek utama dalam pengembangan poros maritim; Terpetakannya tantangan utama di setiap sektor yang terkait dengan persoalan kemaritiman; Tersusunnya agenda pembangunan disetiap sektor untuk mendukung poros maritim; Terbangunnya sinergitas program lintas pelaku dan lintas sektor dalam mendukung perwujudan poros maritim; Tersusunnya skenario dan kerangka kerja pengembangan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 65
OUTLINE KONSEP POROS MARITIM I. II.
PENDAHULUAN BAGIAN I – ASSESSMENT: ASPEK PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN 2.1. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MARITIM 2.2.
III.
PELUANG INTERNASIONAL DAN NASIONAL
BAGIAN II KERANGKA DAN ARAH PEMBANGUNAN POROS MARITIM 3.1. BANGUN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN 3.2. GEOSTRATEGI (GEOPOLITIK DAN GEOEKONOMI) POROS MARITIM
IV.
BAGIAN III: THE WAY FORWARD 3.1. ROADMAP (INDIKATOR PEMBANGUNAN MARITIM) 3.2. PENTAHAPAN 3.3. LANGKAH PERTAMA/AWAL 66
BAGIAN I. ASSESSMENT BAB II. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN POROS MARITIM 2.1. PEMAHAMAN NEGARA POROS MARITIM 2.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MARITIM 2.3. PELUANG INTERNASIONAL DAN NASIONAL
67
Kerangka pikir Bagian I. Assessment: 1.
Sering bingung istilah: bahari, kelautan dan maritim perlu pengertian yang tepat
2. a.
Mengapa poros maritim perlu (aset and liability) Asset apa yang dimiliki oleh laut Indonesia: i. Perikanan (sebagian, pakai data sendiri) ii. Migas dan mineral (belum, pakai data sendiri) iii. Transportasi laut (tol laut) dan industri maritim (FGD 1) iv. Potensi: energi, wisata, dan potensi soft lainnya v. Pesisir dan Pulau Kecil Dengan potensi tersebut, perlu pengelolaan yang tepat: i. Pengaturan ruang laut (FGD 3) ii. Pengaturan keamanan transportasi laut dan penggunaan alur (transportasi, perikanan tangkap, sarpras/bangunan laut) serta pengawasan lalu lintas laut (FGD 1, FGD 3) iii. Pengawasan (FGD 2) iv. Hankam (FGD 2) v. Iptek (FGD 4) vi. Budaya (ocean literacy: knowhow, know the facts and skill) dan SDM (FGD 4) vii. Kualitas dan Daya Dukung Laut (ocean health index) Peluang nasional dan Internasional
b.
3.
68
BAGIAN II KERANGKA DAN ARAH PEMBANGUNAN POROS MARITIM 3.1. RANCANG BANGUN: PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN KEMARITIMAN 3.2. GEOSTRATEGI (GEOEKONOMI DAN GEOPOLITIK) POROS MARITIM (memanfaatkan aset/isi dan posisi ditengah-tengah negara dan dunia) 69
Kerangka pikir Bagian II. RANCANG BANGUN I.
PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN UNTUK BANGSA INDONESIA i. Pengembangan Industri Perikanan Berkelanjutan ii. Pembangunan Migas dan mineral untuk Ekonomi Nasional iii. Laut sebagai Jembatan Kesejahteraan yang Berkualitas iv. Pengembangan Ekonomi Baru (energi, wisata, dan potensi soft lainnya) v. Pesisir dan Pulau Kecil yang Asri dan Mensejahterakan
II. MEMBANGUN LANDASAN YANG KOKOH BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI KELAUTAN UNTUK BANGSA INDONESIA i. Mewujudkan Tata Ruang laut yang Ramah ii. Keamanan Laut Indonesia yang Berdaulat (SIPIL) iii. Mempertahankan Negara Kepulauan (Bahari) Indonesia (HANKAM) iv. Pembangunan SDM dan Iptek Kelautan yang Unggul dan Mensejahterakan v. Budaya Bahari/Laut Bangsa Indonesia vi. Menjaga Kualitas dan Daya Dukung Laut bagi Keberlanjutan Bangsa dan Negara Indonesia vii. Membangun Politik dan Diplomasi Kelautan Indonesia III.
LANGKAH UNTUK MEWUJUDKAN i. Bangun Kelembagaan yang Memperkuat dan Menumbuhkan ii. Pembiayaan iii. Kerjasama yang Menjaga Kedaulatan.
70
BAGIAN III 3.1. ROADMAP ( DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN MARITIM OUTCOME) 3.2. PENTAHAPAN (2015-2019; 2020-2025; 2025-2050) 3.3. LANGKAH PERTAMA 71
ROADMAP 2050
2100
2025 Bidang
Indikator
1. Ekonomi (makro)
% PDB ekonomi berbasis laut dan maritim
2. Kegiatan Ekonomi dan sosial a. Transportasi
% dari transportasi nasional (moda)
b. Ekonomi berbasis laut
-
Magnitude industri perikanan Magnitude industri perkapalan Wisata bahari Industri lain: kehati dll
c. Tk kesra masyarakat pesisir dan pulau kecil
-
Pendapatan Akses pelayanan dasar dan keterisolasian
3. Politik dan hankam: a. Kekuatan pertahanan laut
b. Cakupan
72
GAMBARAN 2050 DAN 2100 YANG INGIN DIWUJUDKAN (ide kasar) 1. Makro ekonomi 2. Mikro capaian share masing-masing aspek pembangunan kelautan dan kemaritiman: perikanan, transportasi laut, industri maritim dbs 3. Coverage pengawasan dan pengendalian ruang laut 4. Pertahanan laut 5. Penerapan azas cabotage 6. Lainnya .. 73
SELESAI
74
