KEBIJAKAN STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN
PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN
ASDEP STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
KEDEPUTIAN PEMBERDAYAAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
1
Near enough ?
DASAR 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
BEBERAPA PENGERTIAN 1. Standardisasi : proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan. 2. Akreditasi : pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 3. Sertifikasi : proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
4 . Kompetensi : kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan
5. Standar kompetensi : standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
6. Pelaku olahraga : setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan 7. Tenaga keolahragaan : setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
Tugas Pemerintah dan Pemda 1. Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
2. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah (Pasal 12/2).
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan PemDa Hak : mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.. Kewajiban : memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (Pasal 11)
STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI DALAM PEMBANGUNAN KEOLAHRAGAAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL
OLAHRAGA PENDIDIKAN
OLAHRAGA REKREASI
OLAHRAGA PRESTASI
STANDARDISASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI ASDEP SAS - DEPUTI IV KEMENEGPORA PERMENPORA : PER.0012/MENPORA/II/2007
TUGAS
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan.
(Pasal 338)
Fungsi a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi
keolahragaan.
b. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang akreditasi
keolahragaan.
c. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sertifikasi
keolahragaan.
(Pasal 339):
Landasan SAS DAL
3/2005
Standardisasi
Ps 81
UU No 3 SKN
Ps 82
Ps 83
Ps 84 – 94
PP No. 16 Akreditasi Ps101 – 104 PK Sertifikasi
Ps 105 – 112
TUJUAN KEOLAHRAGAAN Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
LINGKUP STANDAR KEOLAHRAGAAN
1. Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan. 2. Standar Isi Program Penataran/Pelatihan Tenaga Keolahragaan. 3. Standar Prasarana dan Sarana. 4. Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan. 5. Standar Penyelenggaraan Keolahragaan. 6. Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan.
KOMPETENSI Dua pengertian Kompetensi : Kompetensi Individu dan Kompetensi Institusi.
Kompetensi Individu : 1. Pengetahuan (knowledge); 2. Keterampilan (skills);dan 3. Sikap (attitude) yang dimiliki seseorang dalam institusi. Kompetensi Institusi : Kolektif dari karakteristik Kompetensi Individu dalam institusi.
KOMPETENSI Pengetahuan
(Knowledge)
C
Sikap
(Attitude)
MODEL KOMPETEMSI Sasaran & Strategi
Outcomes Penampilan
Kesiapan
Kapasitas bawaan
Skills
Knowledge
Behavior Attitude
Awareness and Learning Sumber : RMCS
Cakupan PENGETAHUAN (knowledge) dalam KOMPETENSI
Pendidikan formal yang sesuai dengan tugas/profesi; Pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas/profesi yang diverifikasi oleh LSP dan diakreditasi; Pengetahuan yang didapat dari pengalaman dan diverifikasi oleh LSP.
Cakupan KETERAMPILAN (Skill) dalam KOMPETENSI
Task Skill : Keterampilan melaksanakan pekerjaan (sendiri/sendirian);
Task Management Skill : keterampilan mengelola pekerjaan (kelompok, lebih dari 1 pekerjaan);
Contingency Management Skill : keterampilan mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan;
Job/Role Environment Skil : keterampilan mengelola lingkungan kerja (positif/negatif);
Transfer Skills : keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan tugas/pekerjaan.
Cakupan SIKAP (Attitude) dalam KOMPETENSI Performa selama ditempat kerja (jujur, bertanggung jawab, disiplin, dapat bekerjasama, sportif);
Tanggapan lingkungan kerja Penilaian kliennya
UU RI NO. 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PASAL 18
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja; (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja; (3) Sertifikasi kompetensi kerja dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman;
ISO 9001:2000 “Personel yang berkaitan dengan pekerjaan yang berpengaruh terhadap kualitas produk harus kompeten, didasarkan pada pendidikan, latihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai”.
Sertifikasi Keolahragaan (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan standar: (a) kompetensi tenaga keolahragaan; (b) kelayakan prasarana dan sarana olahraga; dan (c) kelayakan organisasi olahraga dalam melaksanakan kejuaraan. (2) Hasil sertifikasi berbentuk Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan, Sertifikat Kelayakan Prasarana dan Sarana Olahraga, dan Sertifikat Kelayakan Organisasi Olahraga. (Pasal 105, PP 16)
(Pasal 81)
LINGKUP DAN KERANGKA SAS DALAM SKN STANDARDISASI KEOLAHRAGAAN 1.Isi Program Penataran/Pelatihan 1.Kompetensi tenaga Keor; 2.Pengelolaan Organisasi Keor; 2.Prasarana dan sarana; 3.Penyelenggaraan Keor. 3.Pelayanan minimal Keor
AKREDITASI KEOLAHRAGAAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN Dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik
KERANGKA SAS DALAM TUJUAN SKN
STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN
OLAHRAGA PENDIDIKAN
PESERTA DIDIK SEHAT,CERDAS DAN BERPRESTASI
OLAHRAGA REKREASI
MASYARAKAT SEHAT, BUGAR DAN PRODUKTIF
OLAHRAGA PRESTASI
BERPRESTASI TINGKAT REGIONAL & INTERNASIONAL
PERSYARATAN KOMPETENSI 1. Pendidikan : diperoleh melalui program pendidikan formal. 2. Penataran/pelatihan : diperoleh melalui program penataran/pelatihan kecabangan olahraga yang terakreditasi. 3. Pengalaman : diperoleh melalui penilaian terhadap frekuensi dan bobot penugasan serta penghargaan yang diterima. 4. Unjuk kinerja : diperoleh melalui uji kompetensi. 5. Kelayakan fisik dan mental : diperoleh melalui pengujian medik dan mental.
Apakah yang dimaksud STANDAR KOMPETENSI ? ACUAN/UKURAN YANG DISEPAKATI
STANDAR KOMPETENSI
Kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penerapannya di tempat kerja dengan mengacu pada unjuk kerja yang
dipersyaratkan
Standar kompetensi harus memenuhi: a. kompetensi kepribadian; b. kompetensi akademik; c. kompetensi profesional; dan d. kompetensi sosial.
PP-Pasal 87 (2)
MENGAPA PERLU STANDAR ???? Standardisasi sebagai salah satu faktor penentu/acuan keterterimaan dan pengakuan. Ketentuan WTO meliputi : (a) transparansi pengembangan standar nasional; (b) transparansi pemberlakuan regulasi teknis; (c) saling pengakuan berdasarkan pelaksanaan penilaian kesesuaian Sebagai acuan dalam Perencanaan, Pengembangan dan Penataan SDM
Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan (SKTK) SKTK : rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan, Keterampilan serta Sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat tenaga keolahragaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
TUJUAN SKTK Memberi kerangka pembangunan kompetensi kerja tenaga keolahragaan yang harmonis dan digunakan sebagai acuan seluruh cabang olahraga, untuk menghasilkan tenaga keolahragaan Indonesia yang kompeten, profesional dan kompetitif.
Pembinaan dan Pengembangan ORPRES (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.
UU Pasal 27
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
(5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Keolahragaan Wajib Memiliki Kualifikasi dan Sertifikat Kompetensi
Wasit
Pelatih Instruktur Juri
Administrator Pemandu Biomekanika Penyuluh
Manajer
Tenaga Guru/Dosen Tenaga Keolahragaan Promotor Keolahragan (15 Jenis) Psikolog
Paramedis
Ahli Gizi Tenaga Medis
Dari Cabor Bersangkutan dan/atau Instansi Pemerintah (Pasal 63 UU 3/2005)
KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI (1) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK. (2) Induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK menerbitkan Sertifikat Kompetensi
Tenaga Keolahragaan dengan memperhatikan standar kompetensi organisasi profesi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 106
KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI (Pasal 106 /PP)
(1) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK. (2) Induk organisasi cabang olahraga yang terakreditasi atau BSANK menerbitkan Sertifikat Kompetensi Tenaga Keolahragaan dengan memperhatikan standar kompetensi organisasi profesi yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
AKREDITASI KEOLAHRAGAAN Menentukan kelayakan dan peringkat Program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan dan organisasi olahraga dilakukan atas dasar kriteria Objektif yang bersifat terbuka
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (Pasal 82)
SERTIFIKASI
(Pasal 83)
Sertifikasi Hasil sertifikasi berbentuk sertifikat Kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi Cabor. Sertifikat kompetensi diberikan kepada Seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi Sertifikat kelayakan diberikan kepada organisasi, prasarana, dan sarana olahraga.
Organisasi Keolahragaan wajib memiliki: 1) akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi; 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 3) Nomor Pokok Wajib Pajak; 4) struktur dan personalia yang kompeten; 5) rencana dan program kerja; 6) sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; 7) pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; 8) kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti; 9) sistem kesejahteraan pelaku olahraga; dan 10)kode etik organisasi.
PP pasal 90
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OR REKREASI PemDa dan masyarakat
Tujuan : mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial
diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya masyarakat membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah
memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan Perkumpulan olahraga dalam masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan, penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OR PRESTAASI
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
Pemerintah dan Pemdaberkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi. Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan Kompetensi tenaga keolahragaan
MANFAAT SKTK SKTK DAPAT DIMANFAATKAN/DIKEMBANGKAN MENJADI : SARANA PENGELOLAAN ORGANISASI : TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI STANDARDS OPERATING PROCEDURES RECRUITMENT & PENEMPATAN SISTEM HRD & PROGRAM PELATIHAN PROMOSI, ROTASI & MUTASI MATERI UJI KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN SERTIFIKASI BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI MODUL DAN PAKET DIKLAT BERDASARKAN SKTK SISTEM REGISTRASI/AKREDITASI LEMDIKLAT/LSTK
SEGITIGA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI
BSANK/ LSTK PELATIHAN PENILAIAN BERBASIS BERBASIS KOMPETENSI KOMPETENSI
INDUSTRI OLAHRAGA
SERTIFIKASI KOMPETENSI Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi tenaga keolahragaan Indonesia/dan atau MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI internasional.
MANFAAT SERTIFIKASI PERORANGAN
keabsahan status profesional kesempatan pembinaan berkelanjutan tercipta jalur karier profesi masuk database on-line mudah diakses oleh yg akan memberi tugas
INSTITUSI
tersedia sumber informasi tercipta iklim kerja profesional tersedia instrumen pengaturan jenjang/karier tersedia instrumen penetapan imbalan terdorongnya kinerja lembaga
NASIONAL
pembinaan SDM profesional perlindungan bagi masyarakat jalur pertanggung-jawaban perdata kesetaraan int’l >> proteksi profesi
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN
PP, pasal 95 - 100
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN (BSANK) Dibentuk dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. . berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Menteri serta berkedudukan di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BSANK bersifat madiri dan profesional.
BADAN STANDARDISASI DAN AKREDITASI NASIONAL KEOLAHRAGAAN (Ps 96) TUGAS : Standardisasi, Akredititasi, Sertifikasi, membina dan mengembangkan, SisInfo, Kerjasama, memantau dan melaporkan pencapaian kepada Menteri.
Wewenang BSANK a. melakukan peninjauan dan penilaian terhadap organisasi olahraga yang telah diakreditasi; b. mengajukan usul revisi standar nasional keolahragaan; c. melakukan tindakan administratif terhadap organisasi olahraga yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. melakukan pengawasan atas penerapan Standar Nasional Keolahragaan.
PP Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 97 BSANK (Ps 97)
ANGGOTA : • paling banyak 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur Pemerintah, masyarakat olahraga, pakar olahraga, dan akademisi • diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (KepPres) atas usul Menteri untuk satu kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun. • terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan Wakil Ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.
SEKRETARIS : setingkat eselon 2 (dua) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Susunan, kedudukan, dan tata kerja BSANK ditetapkan dengan Peraturan Presiden (PerPres)
BSANK (Pasal 98) Sebagai lembaga mandiri BSANK harus menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan bebas dari pengaruh/ intervensi Pemerintah dan/atau pihak manapun sebagai bentuk akuntabilitas publik.
PP 16/2007 Pasal 103 (1) Lembaga keolahragaan, induk organisasai cabang olahraga, dan induk organisasi fungsional yang menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari BSANK. (2) Pemberian akreditasi oleh BSANK didasarkan atas adanya permohonan.
Pasal 104 Untuk mendapatkan akreditasi, lembaga keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga, dan induk organisasi olahraga fungsional dilakukan melalui tahapan: (a) pengajuan permohonan; (b) kelengkapan administrasi; (c) evaluasi diri; (d) verifikasi; (e) pemeriksaan silang; dan (f) penentuan kelayakan dan peringkat.
Struktur Pokok BSANK (PP No. 16/2007) Ketua Wakil Ketua
Anggota (9 orang)
Sekretaris (Eselon 2)
Susunan, kedudukan, dan tata kerja : PerPres Anggota : Kepres dan PerMen Ketua dan Wakil Ketua : oleh dan dari Anggota Sekretaris BSANK : KepMen
OPERASONAL Ketua Wakil Ketua
Sekretaris (Eselon 2)
PB/PP CABOR
LSKTK CABOR
Ketentuan dalam Pasal 86 PP 16/2007 (1) Menteri menetapkan Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan untuk diberlakukan secara nasional. (2) Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Standar Nasional Keolahragaan. (3) Penerapan Standar Nasional Keolahragaan dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi. (4) Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan dapat disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
KETENTUAN PENUTUP (asal 127) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan: (1) organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. (2) standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, dilakukan. (3) Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dibentuk.
(4) Badan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dibentuk.
Pasal 125 PP No 16/2007 : Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dan menangani penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
LINGKUP DAN ALUR PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR KEOLAHRAGAAN Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Standar Nasional Keolahragaan Penyusunan Rancangan Standar Keolahragaan
Penyusunan Pedoman/ Juklak/Juknis
Prakonvensi Rancangan Standar Keolahragaan Uji coba dan Sosialisasi Rancangan Standar Keolahragaan Verifikasi Rancangan Standar Keolahragaan Konvensi Rancangan Standar Keolahragaan Penetapan Standar Nasional Keolahragaan Sosialisasi Standar Nasional Keolahragaan
BERSINERGI MENYUSUN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI
STANDAR NASIONAL KOMPETENSI WASIT-JURI KARATE, GULAT, DAN PENCAK SILAT
Terima Kasih
61
Urusan Olahraga Pemerintah Daerah
a. Urusan Dalam Hal Kebijakan
Keolahragaan 1) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. 2) Penyelenggaraan keolahragaan. 3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 4) Pengelolaan keolahragaan. 5) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
6) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 7) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 8) Pendanaan keolahragaan. 9) Pengembangan IPTEK keolahragaan. 10) Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
11) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. 12) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. 13) Pengembangan manajemen olahraga. 14) Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. 15) Pengembangan IPTEK olahraga. 16) Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
17) Pembangunan dan pengembangan industr OR. 18) Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku OR. 19) Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. 20) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana OR. 21) Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. 22) Kriteria lembaga keolahragaan. 23) Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
b. Pembinaan dan Pengawasan Keolahragaan 1) Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 2) Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. 3) Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. 4) Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk unggulan. 5) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota.
6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 7) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 8) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. 9) Pembinaan dan pengembangan industri OR. 10) Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. 11) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.
c. Koordinasi Keolahragaan 1) Koordinasi antar dinas instansi terkait. 2) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. 3) Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota. 4) Koordinasi antar kecamatan skala Provinsi.
Terima Kasih
