Pedoman KAN 800-2004
Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel
Komite Akreditasi Nasional
KATA PENGANTAR
Pedoman ini diperuntukkan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penerapan Skema Sertifikasi Ekolabel Produk di Indonesia, yang mencakup acuan ketentuan dalam penyusunan
kriteria ekolabel produk oleh
Panitia Teknis SNI Manajemen Lingkungan; acuan ketentuan dalam proses akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) terhadap Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE); serta dalam proses sertifikasi oleh LSE terhadap produk berdasarkan permintaan pemohon sertifikasi. Pedoman ini disusun berdasarkan berbagai acuan yang berlaku secara Internasional antara lain seri ISO 14020 Environmental labels and declarations, Pedoman BSN 401-2000 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk dan referensi lain dengan berbagai penyesuaian.
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................
i
Daftar Isi ...............................................................................................
ii
Pendahuluan .........................................................................................
iii
1
Ruang Lingkup ................................................................................
1
2
Acuan ..............................................................................................
1
3
Definisi ............................................................................................
2
4
Kriteria Ekolabel ..............................................................................
3
5
Tanda Ekolabel ...............................................................................
3
6
Akreditasi .........................................................................................
4
7
Sertifikasi ........................................................................................
5
ii
Pendahuluan Kegiatan standardisasi semakin dirasakan penting untuk menunjang perdagangan, hal ini terbukti dengan adanya pengaturan masalah standardisasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap kelestarian lingkungan, aspek lingkungan telah menjadi salah satu unsur penting dari produk yang akan diperdagangkan. Efektivitas pengaturan di bidang standardisasi dalam upaya memfasilitasi pemanfaatan faktor lingkungan dalam perdagangan perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses melalui penerapan sertifikasi ekolabel yang dapat meningkatkan upaya perlindungan lingkungan, daya saing produk dan perlindungan konsumen. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel, yang memuat ketentuan dan tata cara akreditasi dan sertifikasi ekolabel di Indonesia yang dapat digunakan oleh pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
iii
Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Ekolabel 1 Ruang Lingkup 1.1 Pedoman ini menjelaskan sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel di Indonesia, yang meliputi : kriteria ekolabel, tanda ekolabel, akreditasi dan sertifikasi, beserta mekanisme kerjanya. 1.2 Ekolabel yang dimaksud dalam pedoman ini adalah Ekolabel Tipe I. Catatan 1: Terdapat beberapa pendekatan ekolabel. Ekolabel Tipe 1 adalah pemberian label lingkungan (tanda ekolabel) oleh pihak ketiga kepada produk yang memenuhi seperangkat persyaratan (“multi-criteria”) yang telah ditentukan pada kategori produk tertentu. Ekolabel Tipe II adalah swa-deklarasi. Ekolabel Tipe III adalah informasi kuantitatif tentang aspek lingkungan dalam daur hidup produk yang disampaikan oleh pemasok berdasarkan verifikasi independen oleh pihak ketiga. 1.3. Sistem akreditasi dan sertifikasi ekolabel ini dimaksudkan untuk diterapkan pada produk manufaktur. Penerapan pada produk lain dimungkinkan selama sistem ini masih dapat mewadahinya.
2
Acuan
•
ISO/IEC Guide 23 : 1982, Method of indicating conformity with standards for third party certification systems.
•
ISO/IEC Guide 28 : 1982, General rules for model third party certification system for products.
•
Pedoman BSN 401-2000, Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk
•
ISO 14020, Environmental labels and declarations – General principles
1
•
ISO 14024, Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures
3
Definisi
3.1 Ekolabel pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk. Catatan 2: Ekolabel juga sering disebut sebagai label lingkungan. Label lingkungan dapat berbentuk antara lain pernyataan, lambang/simbol, atau grafis pada suatu label produk atau kemasan, dalam literatur produk, dalam buletin teknik, iklan atau dalam publikasi 3.2 Tanda ekolabel label lingkungan yang berbentuk lambang/simbol 3.3 Kriteria ekolabel persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh produk untuk mendapatkan hak penggunaan tanda ekolabel 3.4 Produk barang atau jasa 3.5 Kategori produk kelompok produk yang mempunyai fungsi serupa/ekivalen 3.6 Akreditasi rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang
menyatakan
bahwa
suatu
lembaga/laboratorium
persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu
2
telah
memenuhi
3.7 Sertifikasi rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa 3.8. Pihak ketiga orang atau lembaga independen Catatan 3 : Dalam pedoman ini, pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga independen
4. Kriteria Ekolabel Rancangan Kriteria Ekolabel untuk kategori produk tertentu disusun oleh Panitia Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Manajemen Lingkungan.
Penyusunan
Kriteria
Ekolabel
mengacu
pada
ISO
14024
(Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures). Kriteria Ekolabel dimuat dalam Pedoman KAN. Struktur utama Kriteria Ekolabel meliputi : Ruang lingkup kategori produk Kriteria dan ambang batas Prasyarat : a. Penaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup b. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan c. Pemenuhan standar mutu produk dan atau penerapan Sistem Manajemen Mutu d. Kemasan yang ramah lingkungan Metode pengujian/verifikasi
5.
Tanda Ekolabel
Tanda
Ekolabel adalah lambang yang dicantumkan pada produk atau
kemasannya yang menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan telah
3
memenuhi kriteria ekolabel untuk kategori produk yang sesuai. Tanda ekolabel menggunakan Logo Ekolabel Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat Indonesia. Hak cipta logo ekolabel Indonesia dipegang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tanda ekolabel dilindungi oleh sistem hukum Indonesia.
Tanda ekolabel yang ditetapkan adalah sbb :
Pencantuman tanda ekolabel wajib disertai dengan nomor sertifikat, untuk memudahkan pengawasan terhadap penggunaan tanda ekolabel.
Ketentuan
lebih lanjut tentang pencantuman tanda ekolabel diatur dalam Pedoman KAN 803-2004 Penggunaan Tanda Ekolabel.
6. Akreditasi 6.1 Umum Setiap Lembaga Sertifikasi Ekolabel wajib mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional dengan lingkup sertifikasi ekolabel untuk SNI kriteria ekolabel tertentu. Lembaga Sertifikasi Ekolabel yang akan mengajukan akreditasi harus telah menerapkan ketentuan Pedoman KAN 801-2004 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh KAN.
4
6.2 Prosedur Akreditasi Prosedur permohonan dan proses akreditasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel mengikuti ketentuan dengan pedoman KAN yang sesuai. Bagan alir proses Akreditasi dapat dilihat pada Gambar 1. 5 Membentuk 6 Pertimbangan Teknis
PANITIA TEKNIS AKREDITASI
1 Mengajukan permohonan
KAN 4 Laporan Asesmen
2 Menunjuk Auditor
TIM ASESOR
3 Asesmen/ Re-asesmen
7 Pemberian Akreditasi
8 Survailen
LEMBAGA SERTIFIKASI
EKOLABEL
Gambar 1. Tata Alir Akreditasi
7. Sertifikasi 7.1 Umum Sertifikasi mencakup evaluasi terhadap pemenuhan kriteria ekolabel oleh produk tertentu dan pemberian hak untuk menggunakan tanda ekolabel. Pernyataan pemenuhan kriteria ekolabel dan pemberian hak untuk menggunakan tanda ekolabel dimuat dalam sertifikat ekolabel. Pihak yang ingin mendapatkan sertifikat ekolabel harus mengajukan permohonan kepada salah satu Lembaga Sertifikasi Ekolabel yang telah diakreditasi oleh
5
Komite Akreditasi Nasional.
Pihak yang dapat mengajukan permohonan
sertifikasi ekolabel adalah produsen atau perwakilannya atau pemilik merek dagang yang memenuhi legalitas usaha sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila pemohon adalah perwakilan dagang atau pemilik merek dagang, maka pemohon tersebut harus mendapat persetujuan mengenai pengajuan sertifikasi ekolabel dan pernyataan dari produsen (pembuat barang) bahwa ketentuan sertifikasi juga akan konsisten dipenuhi oleh produsen (pembuat barang). Beberapa prasyarat sertifikasi ditetapkan guna memberikan jaminan bahwa perlindungan lingkungan dilaksanakan secara konsisten dan kriteria ekolabel akan senantiasa dipenuhi oleh pemegang sertifikat.
Khusus terkait dengan
prasyarat penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu,
pemohon/pemegang
serifikat
harus
mampu
menunjukkan
bahwa
persyaratan-persyaratan dalam kriteria ekolabel menjadi rujukan ketentuan yang dijaga konsistensi pemenuhannya melalui Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Mutu. 7.2 Prasyarat Sertifikasi Ekolabel a. Penaatan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Pada saat mengajukan sertifikasi ekolabel, maka pemohon harus menyediakan pernyataan dari pembuat produk bahwa pemohon atau pengelola fasilitas produksi dan unit penunjangnya tidak pernah mendapat sanksi administrasi dan atau sanksi pidana dalam bidang lingkungan dalam waktu setahun terakhir atau sedang dalam penyidikan kasus lingkungan. b. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Pada saat mengajukan sertifikasi ekolabel, maka pemohon harus menyediakan pernyataan dari pembuat produk bahwa Sistem Manajemen Lingkungan diterapkan secara efektif pada fasilitas produksi dan unit penunjangnya, serta penerapan Sistem Manajemen Lingkungan akan terus berlangsung selama masa sertifikat ekolabel berlaku. 6
c. Penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Pemenuhan Standar Produk Persyaratan minimal prasyarat ini adalah penerapan Sistem Manajemen Mutu. Pada saat mengajukan sertifikasi ekolabel, maka pemohon harus menyediakan pernyataan dari pembuat produk bahwa Sistem Manajemen Mutu diterapkan secara efektif pada fasilitas produksi dan unit penunjangnya, serta penerapan Sistem Manajemen Mutu akan terus berlangsung selama masa sertifikat ekolabel berlaku. Apabila untuk produk tersebut terdapat SNI produk yang sesuai atau pemohon mengikuti standar mutu lain yang sejenis maka pemohon harus menyatakan bahwa persyaratan mutu produk telah dipenuhi dan akan konsisten dipenuhi selama masa sertifikat ekolabel berlaku. d. Penggunaan kemasan yang ramah lingkungan Pada saat mengajukan sertifikasi ekolabel, maka pemohon harus menyatakan bahwa persyaratan mengenai kemasan sebagaimana ditetapkan dalam kriteria ekolabel akan konsisten dipenuhi. 7.3 Proses Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel wajib memenuhi ketentuan Pedoman KAN 8012004 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Ekolabel serta ketentuan dan peraturan
perundangan-undangan
terkait,
termasuk
perijinan
usaha
jasa
sertifikasi, yang berlaku di Indonesia. Dalam
menjalankan
tugasnya,
Lembaga
Sertifikasi
Ekolabel
minimal
melaksanakan fungsi sbb : 1). Memeriksa kelengkapan administrasi pemohon termasuk lingkup varian produk yang diajukan pemohon. 2). Mengkaji kecukupan dokumen yang disampaikan pemohon (audit kecukupan). 3). Melaksanakan audit lapangan. 4). Mengambil contoh dan menguji/menginspeksi produk pemohon. 7
5). Mengevaluasi pemenuhan kriteria ekolabel. 6). Memberikan atau menunda penggunaan tanda ekolabel berdasarkan rekomendasi komite LSE. 7). Memberikan sertifikat bagi pemohon yang kualifikasinya memenuhi. 8) Memantau penggunaan tanda ekolabel. 9). Menangani permohonan, perpanjangan sertifikat tanda ekolabel, serta masalah lain yang terkait. Apabila bukti pemenuhan kriteria ekolabel berupa sertifikat, maka sertifikat tersebut harus berasal dari skema sertifikasi yang diakreditasi atau akreditasinya diakui oleh KAN, atau skema sertifikasi yang dapat diterima oleh regulator/instansi teknis yang berwenang dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait. Pengambilan contoh untuk pengujian dilakukan sesuai dengan jenis produknya di jalur/proses produksi dan di gudang oleh personel petugas pengambil contoh yang memenuhi persyaratan pada Pedoman BSN No. 503-2000 (Kriteria Petugas Pengambil Contoh).
Apabila Lembaga Sertifikasi Ekolabel tidak mempunyai
petugas
contoh
pengambil
sendiri
maka
pengambilan
contoh
dapat
disubkontrakkan kepada personel yang kompeten. Lembaga Sertifikasi Ekolabel harus menjamin bahwa contoh yang diambil oleh pihak-pihak yang di-subkontrak dapat mewakili produk (varian produk) yang akan disertifikasi, dan cara penanganan contoh (transportasi dan penyimpanan) dilakukan dengan cara yang benar agar sifat asal dari contoh tidak berubah. Contoh yang telah diambil oleh Petugas Pengambil Contoh dilakukan pengujian dan atau evaluasi berdasarkan SNI kriteria ekolabel. Lembaga Sertifikasi Ekolabel dapat mensubkontrakkan pelaksanaan pengujian kepada
Laboratorium/Lembaga
Penguji
yang
sudah
diakreditasi
atau
akreditasinya diakui oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup akreditasi yang ditetapkan.
8
Apabila metode pengujian untuk parameter tertentu belum ditetapkan secara spesifik dalam kriteria ekolabel, maka LSE harus mengajukan identitas dan ringkasan metode pengujian yang akan dipakai kepada KAN untuk proses verifikasi kelayakan teknis metode tersebut. Laporan hasil pengujian, baik yang dilakukan sendiri oleh Lembaga Sertifikasi Ekolabel maupun yang disubkontrakkan, harus dievaluasi oleh evaluator Lembaga Sertifikasi Ekolabel. Evaluator sertifikasi ekolabel harus mempunyai kompetensi yang memenuhi Kriteria kompetensi evaluator sertifikasi ekolabel. Evaluator melaksanakan evaluasi berdasarkan penugasan dari Lembaga Sertifikasi Ekolabel. Apabila dalam evaluasi ditemukan ketidaksesuaian, Lembaga Sertifikasi Ekolabel memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut sebelum proses sertifikasi dilanjutkan. Berdasarkan laporan evaluator maka selanjutnya Lembaga Sertifikasi Ekolabel mengambil keputusan pemberian sertifikat. Tata Alir Prosedur Sertifikasi Ekolabel dapat dilihat pada Gambar 2.
9
Pemohon
Lembaga Sertifikasi Ekolabel
Cek administrasi oleh Sekr
Audit Kecukupan
Pengambilan Contoh dan Pengujian
Audit Lapangan
Evaluasi
Laporan Evaluasi
Pertemuan Komite
Tidak
Keputusan Sertifikasi
Ya
Sertifikat
Gambar 2. Tata Alir Prosedur Sertifikasi Ekolabel
10
7.4 Pengawasan Sertifikasi Sertifikat ekolabel berlaku selama 3 (tiga) tahun. Permohonan kelanjutan penggunaan tanda ekolabel diajukan 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir. Untuk pemeliharaan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Ekolabel harus melakukan pengawasan berkala (survailen) minimal 1 kali setahun terhadap pihak yang telah mendapatkan sertifikat ekolabel. Dalam hal alamat atau nama perusahaan atau status badan hukum berubah sebagaimana dimuat dalam sertifikat ekolabel, pemegang sertifikat
harus
menginformasikan perubahan tersebut ke Lembaga Sertifikasi Ekolabel dalam waktu paling lama 15 hari setelah perubahan terjadi untuk penyesuaian sertifikatnya. Jika sebuah sertifikat ekolabel hilang atau rusak, pemegang sertifikat
harus
mengajukan kepada Lembaga Sertifikasi Ekolabel dengan pernyataan fakta dan dokumen pendukung untuk penerbitan ulang. Survailen dilakukan dengan cara mengevaluasi data dan informasi yang relevan dan atau pengujian terhadap contoh yang diambil sesuai dengan jenis produknya di jalur/proses produksi dan di gudang serta di pasar atau jalur distribusi produk sebelum produk memasuki pasar. Apabila hasil survailen menunjukkan bahwa ketentuan sertifikasi masih dipenuhi oleh pemegang sertifikat maka sertifikat ekolabel masih berlaku. Sertifikat ekolabel dapat ditangguhkan/dibekukan apabila ditemukan kondisi ketidaksesuaian yang bersifat substansial terhadap ketentuan sertifikasi ekolabel, berdasarkan evaluasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel terhadap hasil survailen dan atau informasi lain yang terpercaya. Pemegang sertifikat dapat diberikan jangka waktu tertentu untuk perbaikan yang disyaratkan selama sertifikat ekolabel ditangguhkan/dibekukan.
11
Sertifikat ekolabel dapat dicabut apabila terbukti adanya kesengajaan melakukan ketidaksesuaian
dan
atau
tidak
adanya
tindakan
perbaikan
terhadap
ketidaksesuaian yang telah diketahui selama beberapa waktu. Dalam hal sertifikat ekolabel dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Ekolabel, maka Lembaga Sertifikasi Ekolabel melakukan pemberitaan ke publik dalam waktu paling lama 7 hari sejak tanggal pencabutan dan pemegang sertifikat yang dicabut lisensinya harus menarik semua produk yang bertanda ekolabel dari pasar dalam waktu paling lama 3 bulan. Lembaga Sertifikasi Ekolabel harus melaporkan penangguhan/pembekuan atau pencabutan sertifikat ekolabel kepada KAN. Lembaga Sertifikasi
Ekolabel harus mencatat berakhirnya sertifikat dan
melaporkannya kepada KAN dalam hal : 1). Usaha/sertifikat telah berakhir atau ditutup 2). Ijin usaha, atau izin operasi telah dibatalkan atau dicabut oleh pemerintah. Terhitung tanggal berakhirnya sertifikat, penggunaan tanda ekolabel oleh pemegang sertifikat harus dihentikan dan sertifikat diserahkan kepada Lembaga Sertifikasi Ekolabel. Lembaga Sertifikasi Ekolabel harus menginformasikan ke publik mengenai berakhirnya sertifikasi ekolabel tersebut dan penjelasan mengenai status produk bertanda ekolabel yang masih beredar dipasar. Jika pemegang sertifikat tidak segera mengembalikan sertifikat ekolabel setelah masa berlaku sertifikat berakhir, maka Lembaga Sertifikasi Ekolabel menarik sertifikat dengan pemberitaan ke publik. 7.5 Perjanjian antara Lembaga Sertifikasi Ekolabel dengan Pemegang Sertifikat Ekolabel Kesepakatan antara Lembaga Sertifikasi Ekolabel sebagai pemberi sertifikat ekolabel dengan pemegang sertifikat ekolabel agar tidak terjadi perselisihan apabila terjadi masalah, minimal harus memuat:
12
a. Kesepakatan tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah dari produk yang diberi tanda Ekolabel b. Pemegang sertifikat menyetujui dan bertanggung jawab bahwa persyaratan sertifikasi ekolabel akan selalu dipenuhi. c. Pemegang sertifikat menyetujui apabila sewaktu-waktu Lembaga Sertifikasi Ekolabel melakukan survailen dan evaluasi diluar jadwal yang telah ditetapkan. 8. Mekanisme Penanganan Keluhan dari Pihak-pihak Berkepentingan. Lembaga Sertifikasi Ekolabel harus memiliki prosedur yang memadai untuk mengantisipasi masalah yang potensial terjadi termasuk penanganan keluhan atau komplain dari pihak-pihak yang berkepentingan, selain pemegang sertifikat. Mekanisme pengajuan komplain yang disediakan untuk sertifikasi ekolabel terdiri dari 2 jalur, mengikuti diagram alir sebagai berikut:
Laporan Penanganan Komplain setiap 3
Jalur 1 Tanggapan
Pihak Pengaju Komplain
LSE
KAN
2. Pengaduan Komunikasi 1. Pengaduan Tanggapan
Pemegang Sertifikat
Jalur 2 Pihak yang Tidak Puas dengan Tanggapan LSE dan Pemegang Sertifikat
BSN
Kajian Pengaduan
Kajian Pengaduan
Pengaduan
KAN
KLH Kajian Pengaduan
Tanggapan
13
