KEBIJAKAN PERTAHANAN AUSTRALIA DI PASIFIK SELATAN (BERDASARKAN AUSTRALIAN DEFENCE WHITE PAPER TAHUN 2013) Abdul Rizki Firmansyah / 209000222 & Jaka Andhika Syahputra / 209000147
Abstrak Australian Defence White Paper (ADWP) adalah sebuah rencana strategi pertahanan yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Australia, dan dibuat dalam kerangka menganggapi isu-isu terkini dengan ketahanan nasional Australia. Melalui ADWP, pemerintah Australia merancang sebuah strategi pertahanan negara untuk menghadapi isu-isu keamanan dimasa mendatang. Letak Pasifik Selatan yang strategis, yaitu bersinggungan langsung dengan jalur laut internasional membuat pemeritah Australia berkonsentrasi untuk mengamankan wilayah Pasifik Selatan. Sementara itu, kepentingan nasional Australia yang pertama adalah menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial domestik. Kepentingan yang kedua adalah penanaman pengaruh Australia di negara-negara Pasifik Selatan merupakan sebuah rangkaian kepentingan nasional Australia untuk mempertahankan kekuasaan regional di Pasifik Selatan dengan cara berkontribusi memberikan perlindungan dan bantuan kepada negara-negara Pasifik Selatan.
Kata kunci : Australia, Pasifik Selatan, Pertahanan, Kepentingan Nasional, dan Politik Luar Negeri, Regionalisme.
1
PENDAHULUAN Negara adalah sebuah wilayah teritori yang memiliki kedaulatan, dan memiliki badanbadan hukum yang bertujuan untuk melindungi rakyatnya yang dtunjang oleh instrumen pertahanan negara. Dalam ilmu negara, ada banyak pemikir yang berupaya mendefinisikan negara, tugas, fungsi serta tujuannya. Salah satunya Hugo Grotius, menurutnya negara ialah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kemanan umum.1 Berdasarkan pandangan Hugo Grotius tersebut, dapat dimaknai bahwa negara bertugas melindungi setiap warga negaranya dari segala ancaman terlebih, bagi sebuah negara merdeka yang dimana kedaulatan merupakan sebuah nilai inti (core values) bagi pemerintah dan rakyatnya. Maka, dalam menjaga kedaulatannya, sebuah negara haruslah memiliki sebuah sistem pertahanan dan keamanan setidaknya untuk menjaga wilayah (territorial). Hingga era Perang Dunia ke II, dalam menjaga pertahanan dan keamanan sebuah negara hanya meliputi kekuatan militer. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin dimana menjadi start point era globalisasi, memberikan warna baru dalam ilmu hubungan internasional. Demikian pula dalam konsep keamanan, sebelumnya konsepsi keamanan hanyalah meliputi negara atau dapat dikatakan hanya berfokus pada militer. Menurut Barry Buzan, keamanan pada dasarnya berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia (survival).2 Sehingga, isu-isu yang mengancam keberlangsungan hidup manusia memberikan efek domino seperti halnya virus yang menular, bencana alam dan isuisu lainnya yang dapat dikatakan sebagai ancaman. Lebih lanjut, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu, politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Setiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai, karakteristik dan ancaman yang berbedabeda, sehingga diperlukannya tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut.3
1
Boli Sabon, Max. (2012) Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Universitas Atma Jaya, hlm. 24-25 2 Buzan, Barry. (1991) People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Hempstead : Harvester Wheatsheaf, hlm. 21-23. 3 Ibid, hlm. 21-23.
1
Dewasa kini, perkembangan isu yang bergulir di era globalisasi beriringan pula dengan isu-isu keamanan. Dimana, militer bukan lagi satu-satunya dimensi utama dalam hal keamanan sebuah negara. Munculnya isu HAM, demokratisasi, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial-budaya juga kian penting bagi sebuah negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan serta kepentingan nasional (national interest). Namun, ketika berbicara dalam konteks kedaulatan sebuah negara, isu tradisional (militer) tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga territorial serta menjaga human security di negara tersebut. Pemerintah Australia melihat bahwa isu-isu tersebut memiliki dampak terhadap kedaulatan Australia, sehingga peran militer untuk menjaga pertahanan agar kedaulatan Australia tetap utuh. Maka dari itu penting bagi pemerintah Australia merancang sebuah gagasan pertahanan sebagai landasan dasar bagi badan/lembaga yang bertanggung jawab, dan panduan pertahan tersebut diharapakan dapat memberikan orientasi pertahanan dan keamanan secara mendalam. Lebih lanjut, seluruh elemen negara pada nantinya akan memiliki kesamaan orientasi pemeritahan agar dapat mendukung kinerja badan-badan pemerintahan terkait. Dalam orientasi pertahanan negara, badan pertahanan seperti Australia Defence Force (ADF) dapat kiranya mengetahui prioritas mengamankan negara seperti yang dikatakan oleh Kevin Rudd, “Freedom from attack or the threat of attack; the maintenance of our territorial integrity; the maintenance of our political sovereignty; the preservation of our hard won freedoms; and the maintenance of our fundamental capacity to advance economic prosperity for all Australian.”4 Pernyataan Kevin Rudd yang telah dikutip, dapat diartikan bebas dari ancaman, dalam menjaga integritas territorial untuk mempertahankan kedaulatan politik dan melestarikan kebebasan yang telah diperoleh dengan susah payah, memelihara kemampuan fundamental ekonomi untuk memajukan kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Australia. Berdasarkan pernyataan Kevin Rudd, dapat kita maknai bahwa Australia berkepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan agar menciptakan kesejahteraan dan perdamaian. Dan yang terpenting adalah, untuk menjaga kepentingan nasional Australia di dalam negeri maupun di luar negeri. Demi melindungi kepentingan nasional, pemerintah Australia pun mengeluarkan Defence White Paper terbarunya di tahun 2013 setelah tahun
4
Kevin Rudd’s statements. http://www.afp.gov.au/media-centre/speeches/2010/national-security-implicationsfor-law-enforcement.aspx, diakses pada 15 Desember 2013, pukul 16.00 WIB.
2
2009 sebelumnya mengeluarkan dokumen yang sama. Australia Defence White Paper (ADWP) merupakan sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertahanan yang berisi strategi jangka panjang sebagai komitmen pemerintah, menentukan kebijakan dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Serta berisikan rencana pengembangan militer yang lebih terperinci, kapabilitas militer, postur kekuatan militer dan juga alokasi dana yang akan dan telah digunakan.5 Pemerintah Australia berkomitmen mengeluarkan Defence White Paper nya dalam jangka waktu per lima tahun6, apabila dikalkulasikan seharusnya Australia mengeluarkan Defence White Paper pada tahun 2014. Pembuatan ADWP pada tahun 2013 dapat dikatakan tidak sesuai dengan rencana pembuatan per 5 tahun sekali, karena sebelumnya pada tahun 2009 Australia sudah mengeluarkan dokumen yang sama. Namun, pemerintah Australia memiliki urgensi tersendiri untuk mengeluarkan Defence White Paper. Mungkin saja, pemerintah Australia tengah mempersiapkan stabilitas politik domestik dan kawasan untuk menghadapi tantangan politik global. Ketika Julia Gillard masih menjabat sebagai Perdana Menteri, Australia mengeluarkan White Paper yang bertema “Australian in the Asian Century”. Hal ini berarti pemerintah Australia menaruh perhatiannya terhadap kemajuan yang dialami Asia. Untuk menjaga eksistensinya di dalam tatanan politik global, Australia harus memperbaharui kebijakan dalam negeri maupun luar negerinya. Terlebih lagi, Australia merupakan sekutu Amerika Serikat di bidang militer. Tak pelak, ideologi yang mereka gunakan hampir sama sehingga kebijakan politik yang dikeluarkan Australia secara tidak langsung untuk mendukung kepentingan Amerika Serikat. Sebut saja seperti penolakan ratifikasi Protokol Kyoto, serta Australia pun menempatkan pasukan militernya di Afganistan dan juga Irak untuk mendukung apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi, pada dasarnya Australia bertugas menjaga stabilitas di kawasan Pasifik. Secara geografis, Australia berada di kawasan Pasifik Selatan yang diapit oleh Benua Asia dan juga Benua Amerika. Kawasan Pasifik seperti yang diketahui merupakan jalur inti perdagangan negara-negara Amerika dan Eropa untuk menuju Asia, demikian pula sebaliknya. Sehingga, sebagai aliansi Amerika Serikat, Australia berkepentingan untuk
5
Defence White Paper. http://www.defence.gov.au/oscdf/se/publications.htm, Diakses pada 15 Desember 2013, pukul 17.05 WIB. 6 Ibid, http://www.defence.gov.au/oscdf/se/publications.htm, Diakses pada 15 Desember 2013, pukul 17.07 WIB.
3
menjaga stabilitas kawasan Pasifik agar Amerika Serikat mampu mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia. Bagi kawasan Pasifik Selatan, Australia merupakan negara yang paling kuat secara politik, ekonomi maupun militer lalu peringkat kedua diikuti oleh Selandia Baru. Negaranegara Pasifik Selatan pada umumnya merupakan negara kecil yang sedikit terisolasi, karena letak geografisnya yang berjauhan serta dibatasi oleh laut lepas yang membentang di kawasan Pasifik Selatan. Instabilitas politik dan ekonomi domestik di negara-negara Pasifik Selatan memberikan dampak buruk pada kerja sama antar negara di kawasan ini, terlebih lagi banyaknya permasalahan seperti transnational crime yang berakar pada kemiskinan dan tingginya tingkat korupsi di negara-negara Pasifik Selatan dapat menjadikan hal tersebut sebagai ancaman bagi Australia. Upaya
menjaga
stabilitas
kawasan
Pasifik
Selatan
agar
Australia
dapat
melanggengkan kepentingan nasionalnya merupakan hal yang sangat penting, karena dengan tidak stabilnya kondisi politik dan ekonomi di negara-negara Pasifik Selatan dapat mempengaruhi terhadap hasil yang maksimal dari kepentingan nasional Australia. Dan hal tersebut membutuhkan strategi tersendiri bagi pemerintah Australia terutama Departemen Pertahanan Australia untuk menjaga rakyat dan kepentingan nasional Australia dari segala ancaman.
4
PEMBAHASAN I.
Australian Defence White Paper Australia adalah negara yang secara geografis juga merupakan sebuah benua, letak
geografisnya berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas-batas laut lepas yang dimiliki Australia, berbatasan langsung dengan Timor Lesste, Indonesia, Selandia Baru, Papua Nugini, serta negera-negara Pasifik Selatan. hubungan antar negara sahabat cukup dinamis, keuntungan strategis yang dimiliki oleh Australia adalah dataran teritorial yang luas dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Australia saat ini adalah negara strategis yang memiliki bargaining politik yang dapat mengimbangi negara-negara tetangganya hingga Tiongkok. Hubungan baik antara Austalia dan Amerika Serikat (AS) merupakan sebuah strategi politik luar negeri Amerika melalui Australia, untuk menghadapi kekuatan yang berkembang di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Dengan adanya kerjasama yang erat antara Australia dan Amerika Serikat, pemerintah Australia melihat peluang dan menyusun strategi politik luar negeri dengan memaparkan peran Amerika Serikat dalam mendukung pertahanan Australia pada ADWP. Seiring berjalannya waktu, Perang Dingin telah menjadi simbol runtuhnya Uni Soviet dan saat ini menjadi Rusia. Pada saat ini salah satu the new emerging power adalah Tiongkok, baik segi militernya ataupun pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok merupakan sebuah pencapaian atas bangkitnya sebuah negara yang telah dilanda krisis perekonomian domestik, sehingga pemerintah Australia melihat bahwa Tiongkok pada tahun 2020 akan dapat menggantikan kedudukan AS. 7 Australia Defence White paper (ADWP) telah dibuat oleh Departemen pertahanan Australia sebagai strategi pertahanan, sehingga bertujuan untuk menaggulangi dan menghadapi segala bentuk aktifitas yang dapat mengancam kepentingan Australia didalam maupun diluar negeri. ADWP pertama kali dibuat pada tahun 2000 dalam konteks menghadapi isu-isu pada abad 21, salah satunya adalah isu terorisme yang muncul sebagai sebuah isu global. Pemerintah Australia menanggapi isu terorisme dengan serius, kemudian isu terorisme semakin kuat ketika 9/118 terjadi dan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pemerintah AS 7
Australian Government, Department of Defence (2009). Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030. Commonwealth of Australia 2009, hlm. 34 8 Penabrakan pesawat oleh kelompok teroris Al-Qaeda, ke gedung WTC di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001.
5
paska kejadian tersebut adalah War On Terrorism. Kebijakan luar negeri AS tersebut secara tidak langsung mempropagandakan anti terorisme kepada seluruh dunia sekaligus mendukung pemerintah AS memberantas terorisme di dunia, sehingga kebijakan tersebut secara tidak langsung menguatkan latar belakang dan tujuan ADWP dibuat. Pemerintah Australia menyebutkan prinsip kekuatan Ausrtralia Defence Force (ADF) antara lain adalah, act independently, lead military coalitions, dan make tailored contributions. Adapun prinsip pertahanan pada ADF sebagai berikut:9 1. Bertugas untuk menghalangi dan mengalahkan ancaman senjata yang mengarah kepada Australia, 2. Bertugas dengan cara berkontribusi untuk mengjaga stabilitas dan keamanan wilayah Pasifik Selatan dan Timor Leste, 3. Bertugas dengan cara berkontribusi pada kontingen militer di regional Asia Pasifik, 4. Bertugas dengan cara berkontribusi pada kontingen militer di seluruh dunia.
ADF dapat dikatakan sebagai tim implemetasi dari ADWP, sementara itu tujuan Departemen Pertahan Australia merancang ADWP adalah sebagai pedoman yang menjelaskan bagaimana cara Australia mengembangkan strategi pertahananya untuk menghadapi tantangan masa depan baik dari internal maupun eksternal dan cara untuk mendapatkan kepentingannya. ADWP memiliki tujuan untuk mempersiapkan pertahanan Australia tahun 2030, dimana Australia melakukan investasi pertahanan dengan cara memaparkan sumber pertahanan yang setiap tahunnya ada pengembangan. 10 Prinsip pertahanan ADF dan tujuan dari ADWP 2009 dapat kita analisa bahwa, kontribusi yang diberikan oleh Australia adalah upaya untuk menguasai negara lain dengan cara menunjukan kapasitas kekuatan militernya. Melalui ADWP, orientasi politik pemerintah Australia dengan cara menunjukan kekuatan militernya dalam cakupan global adalah untuk mendapatkan
dan
mempertahankan pengaruhnya.
Pengaruh
sebuah
negara
selalu
dilatarbelakangi oleh power, dan digunakan oleh negara tersebut untuk mencapai kepentingan nasional. Menurut realisme klasik, power merupakan instrumen penting untuk mencapai
9
Ibid, hlm. 13. Morgenthau, Hans J. (1968) Politic Among Nation: Struggle for Power and Peace. New York : Knopf, hlm. 25 10
6
kepentingan negaranya, seperti Morgenthau katakan negara selalu mengejar kepentingannya seperti manusia dan istilah tersebut sering didengar sebagai struggle for power.11 Dalam ADWP telah disebutkan, latar belakang mengapa ADWP dibutuhkan. Alasan yang pertama telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, bahwa Australia menanggapi isu terorisme sebagai sebuah prioritas dan ADWP adalah sebagai bukti kontra terorisme. Kemudian latar belakang selanjutnya antara lain:12 1. Untuk mempersiapkan strategi pertahanan dalam mengahadapi abad ke-21, 2. Adanya distribusi kekuatan global yang semakin jelas, munculnya Tiongkok dan dibuktikan dengan ekonomi, politik, militernya yang berkembang di Asia Pasifik, 3. Kerapuhan sebuah negara seperti, negara-negara Pasifik Selatan dan Timor Leste membutuhkan perhatian khusus dar Australia, 4. Australia juga melihat adanya area baru yang beresiko seperti perang cyber, perang semesta, dan senjata penghancur masal atau weapon of mass destruction (WMD), 5. Serta krisis keuangan global tahun 2008 yang mempengaruhi perkembangan pertahanan Australia. Prinsip pertahanan ADF dan latar belakang ADWP tahun 2009 tersebut menjelaskan kepentingan nasional Australia berorientasi pada keamanan global, regional, kemudian domestik. Pada intinya kepentingan nasional pertahanan Australia ingin menghidari ancaman eksternal yang mengancam keamanan nasional, sehingga Australia merancang strategi pertahanan dengan cara membangun aliansi sebagai benteng pertahanan Australia. Definisi kepentingan nasional merupakan sebuah tujuan fundamental dan faktor penentu akhir oleh para pembuat keputusan dari suaru negara dalam merumuskan politik luar negerinya. 13 Kepentingan nasional merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital seperti pertahanan, keamanan dan kesejahteraan ekonomi. Jack C. Plano dan Ray Olton mengatakan bahwa, kepentingan nasional adalah ”the fundamental objective and ultimate determinant that guide the decision maker of state in making foreign policy.” 14 Tugas ADF dan Tujuan ADWP merefleksikan gagasan menurut Jack Plano dan Roy Olton, mereka menyebutkan ada beberapa elemen kekuatan nasional yang harus diperhatikan 11
Morgenthau, Hans J. (1966) American Foreign Policy: A Critical Examination. London : Methuen, hlm. 18 Ibid, hlm.13 13 Banyu, Anak Agung & Mochamad, Yanyan (2003) Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 35 14 Plano, Jack C. & Olton, Roy (1999) Kamus Hubungan Internasional. Bandung : CV Putra A Bardin, hlm. 9 12
7
oleh setiap negara dalam mempehitungkan proses pencapaian kepentingan nasionalnya. Elemen tersebut terdiri dari ; pertahanan diri (self preservation), kemandirian (independence), integritas teritorial (territorial integrity), keamanan militer (militer security) dan kemakmuran ekonomi (economic wellbeing).15 Dapat dimengerti bahwa kepentingan nasional merupakan sistem nilai yang diperhatikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Dalam konteks keamanan di Benua Australia akan selalu terkait dengan letak geografis Australia yang menghadap pada dua samudra luas. Kekawatiran tersebut telah diantisipasi dengan bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk mengamankan lautan pasifik, kemudian Australia juga memiliki hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Dalam ADWP tahun 2009 telah disebutkan mengapa letak geografis memiliki pengaruh yang kuat, sehingga pemerintah Australia mengantisipasi kejahatan dengan cara menciptakan sebuah ikatan khususnya di Asia Pasifik dengan cara membentuk sebuah regulasi keamanan yang seragam. Dengan adanya hubungan kerjasama yang didukung dengan regulasi keamanan general, Australia dapat meningkatkan pengawasan keamanan di Asia Pasifik dan menguatkan pertahan di Australia sendiri.16 Pada tahun 2013 pemerintah Australia merancang ADWP baru yang seharusnya dilakukan selama lima tahun sekali, akan tetapi kurang dari lima tahun Departemen Pertahan Australia telah merevisinya. Menteri pertahanan Australia melihat bahwa ADWP tahun 2009 sudah cukup lama, selain itu beberapa alasan Pemerintah Australia membuat ADWP 2013 antara lain:17 1. Australia melihat, bahwa mereka secara geografis dikelilingi oleh negara-negara yang sedang mengalami perkembangan pesat baik ekonomi dan perubahan sosial, seperti Tiongkok, India, Indonesia, dan Republik Korea. 2. Tidak ada prioritas pertahanan lain, selain kedaulatan, masyarakat, kepentingan nasional, dan keamanan nasional pada abad 21.
15
Holsti, K.J. (1967) International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey : Prentince Hall terjemahan Azhari, Tahir, M. (1998) Politik Internasional Kerangka Untuk Analisa. Jakarta : Erlangga, hlm. 33-36 16 Australian Government, Depertment of Defence (2009). Defending Australia In The Asia Pacific Century: Force 2030. Commonwealth of Australia 2009, hlm 45. 17 Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 1-3.
8
3. Australia juga harus peka terhadap perkembangan global saat ini dimana harus melihat keamanan dan keuntungan, sehingga dapat memprioritaskan economic prospirity dan Social Development. 4. Mendukung kinerja ADF sebagai aktor pelaksana ADWP, dan bertugas untuk melakukan determinasi terhadap ancaman nasional Australia. Dukungan pemerintah terhadap ADF seperti, kebijakan pertahanan, postur kekuatan militer, anggaran, serta keuangan. 5. Hubungan antar AS dan Tiongkok merupakan faktor yang mempengaruhi arah kebijakan pertahanan selanjutnya. 6. Kemudian pertumbuhan pesat yang terjadi pada saat ini adalah pertumbuhan ekonomi dan modernisasi militer, pertumbuhan tersebut berasal dari negara-negara Asia yang secara tidak langsung menguntungkan Australia. Berkembangnya regional saat ini memicu hubungan kerjasama yang erat karena kepentingan yang sama dan akan mendapatkan dukungan. 7. Meningkatakan hubungan dengan AS sebagai regional partner adalah komponen penting. 8. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan global baru dan India sebagai new emerging power telah menciptakan sebuah tren apabila dalam waktu bersamaan, India juga dapat menciptakan strategi Indo-Pasifik. 9. Isu-isu seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan kriminalitas transnasional semakin banyak karena didukungan dengan era globalisasi, dimana kemudahan akses informasi lebih mudah, interaksi masyarakat, serta barang. 10. Prioritas utama dalam strategi keamanan nasional adalah, menjalin kerjasama efektif dengan lembaga pertahanan nasional lain. Sebelum
ADWP
2013
terbentuk,
Departemen
Pertahanan
Australia
telah
menggambarkan hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti,18 1. Strategi pertahanan nasional, 2. The Australian in The Asian Century White Paper, 3. Panduan rencana pertahanan, merupakan dokumen strategi untuk mengklasifikasi prioritas pertahan Australia, 18
Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 4.
9
4. Hasil penilaian intelijen oleh organisasi intelijen pertahanan dan badan pengawasan nasional, 5. Pengamatan struktur serangan oleh ADF, seperti menentukan faktor yang relevan dalam merancang strategi serangan, termasuk merubah strategi sesuai kondisi dan pengembangan teknologi. 6. Mengevaluasi postur ADF, dimana mengevaluasi pemetaan posisi pertahanan Australia, 7. Mengevaluasi kemampuan pertahan Australia, 8. Kemudian mereview anggaran pertahanan Australia. Rancangan tersebut merupakan persiapan pertahanan Australia dari segi kesiapan negara memperpersiapkan kekuatannya, akan tetapi Australia juga melihat pentingnya untuk menjaga stabilitas kawasan untuk kemajuan Indo-Pasifik. Dimana Australia juga fokus membantu mengawasi dan mengamankan Pasifik Selatan dari ancaman domestik maupun luar negeri, Australia melihat bahwa pertumbuhan yang terjadi di Pasifik Selatan sangat signifikan. Dampak pertumbuhan populasi yang cepat menjadi salah satu tantangan Pasifik Selatan dan Australia dalam pengamanan, kemudian kesepakatan kapasitas pengamanan di Pasifik selatan adalah dengan cara memberikan bantuan terbatas dan nanti akan disesuaikan dengan perjanjian selanjutnya.19 Kontribusi yang dilakukan oleh Australia ke negara-negara Pasifik Selatan merupakan sebuah pengkondisian stabilitas kawasan agar memudahkan Australia melakukan integrasi regional Pasifik Slelatan. Menurut Cantori dan Speigel, ada empat variabel interaksi antarnegara dalam kawasan, yaitu ; sifat dan tingkat kohesivitas aktor yang menentukan tingkat interaksi diantara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat power yang dimiliki aktor kawasan dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.20 Australia mengakui bahwa dialah aktor utama dalam menjaga keamanan Pasifik Selatan, sehingga Australia tetap konsisten untuk memberikan bantuan secara berkala baik bantuan ekonomi, bantuan diplomatik, dan bila perlu dukungan militer. Membuka peluang bagi negara lain untuk membantu Pasifik Selatan, merupakan langkah Australia untuk menciptakan integrasi kawasan dalam konteks pertahanan di Indo-Pasifik. Dewasa kini, 19
Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 15. 20 Banyu, Anak Agung & Mochamad, Yanyan (2003) Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 104-105.
10
integrasi beberapa negara kedalam sebuah kawasan sangat penting untuk dilakukan mengingat adanya kerja sama yang lebih aktif di dalam regional tersebut. Maka, ketidakstabilan domestik dapat menyebabkan dinamika konflik regional yang ada sehingga, diperlukannya ketahanan nasional yang kuat agar stabilitas kawasan dapat terjaga. Karena, pada dasarnya ketahanan kawasan merupakan kelanjutan dari ketahanan nasional sebuah negara yang ada di kawasan tersebut.21 Australia mengakui bahwa potensi yang ada pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki potensi ekonomi yang bermanfaat bagi negara-negara Pasifik Selatan, contohnya Australia mendukung program Pacific Maritime Security Program.22 Kami menganalisa, dengan menjalin kerjasama pertahan maritim dengan negara-negara Pasifik Selatan pemerintah Australia mendapatkan dua keuntungan yaitu, lebih mudah menjaga aset dan secara tidak langsung menguasai wilayah teritori Pasifik Selatan atas kesepakatan kerjasama.
II.
Australian Defence White Paper 2013 dan Kepentingannya di Pasifik Selatan Kemajuan
ekonomi
dan
sosial
yang
ada
di
Asia,
membuat
Australia
mengkonstruksikan kembali kepentingan nasional dan pertahanannya. Dan, tidak ada yang lebih penting selain menjaga kedaulatan Australia, keamanan rakyat dan kepentingan nasional Australia.23 Dalam menjaga keamanan Australia, pasukan keamanan Australia atau Australian Defence Force (ADF) sebagai petugas di garda terdepan. ADF bertujuan untuk mencegah dan melawan tindakan yang dapat mengancam wilayah teritorial Australia, serta berkontribusi dalam stabilitas keamanan kawasan yang merupakan tanggung jawab pemerintah Australia terhadap dunia internasional.24 Dalam tahapan perumusan politik luar negeri menurut Graham T. Allison yang pertama yaitu, menjabarkan kepentingan nasional dalam bentuk dan tujuan yang spesifik.25 Dan telah diimplemetasikan melalui Australia Defence White Paper (ADWP) 2013 sebagai panduan menjaga keamanan dan kedaulatan Australia, sementara itu kepentingan Australia 21
Bandoro, Bantarto (1996) Agenda dan Penataan Keamanan di Pasifik Selatan. Jakarta : CSIS, hlm. 17 Ibid, hlm. 63. 23 Ibid, hlm. 1. 24 Ibid, hlm 1. 25 Waltz, Kenneth. (1979) Theory of International Politics, Reading Mass: Addison-Wesley, hlm. 5-6 22
11
dalam konteks Pasifik Selatan adalah ingin mempertahankan pengaruhnya untuk melancarkan kepentingan Australia melalui negara-negara Pasifik Selatan. Apabila kita mengidentifikasi peran Australia dan Pasifik Selatan dari konsep regionalisme menurut Louis Cantori dan Steven Speigel, mereka mendefinisikan kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah. Lebih lanjut, dalam mengkategorikan negara menurut Cantori dan Speigel membaginya kedalam tiga bagian antara lain, core sector (negara inti kawasan), peripheral sector (negara pinggiran kawasan), dan intrusive system (negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan).26 Kami melihat negara yang berperan sebagai core sector adalah Australia, kemudian yang berperan sebagai peripheral sector adalah negara-negara Pasifik Selatan, sedangkan negara yang berperan sebagai intrusive system salah satunya adalah Amerika Serikat. Dalam ADWP yang merupakan rencana strategis untuk kepentingan pertahanan nasional Australia, disebutkan bahwa Australia telah memperbaharui postur pasukan keamanannya. Australia berpandangan bahwa negara-negara di Pasifik Selatan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi di kawasan IndoPasifik. Meningkatnya permintaan sumber daya kelautan, mineral dan energi, serta sektor kehutanan dari Pasifik Selatan yang berpotensi untuk dikonsumsi oleh negara-negara maju. Maka, Australia yang merupakan negara terkuat sceara politik, ekonomi dan militer memiliki peranan yang amat penting untuk membantu perdagangan negara-negara di Pasifik Selatan yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara-negara Pasifik Selatan lebih lanjut.27
26
Cantori, Louis J. & Speigel, Steven. (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. New Jersey : Prentince Hall, hlm. 45 27 Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 2
12
Sumber28 : Pacific EEZ Minerals. http://walrus.wr.usgs.gov/research/projects/pac_eez_minerals.html . Diakses tanggal 25 November 2014, pukul 18.00 WIB. Dalam tahapan kedua perumusan politik luar negeri, Australia menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang memiliki kaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.29 Australia menilai negara-negara di Pasifik Selatan mengalami tantangan yang cukup besar saat ini dikarenakan pertumbuhan populasi yang meningkat, serta 28
Peta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Pasifik, dimana yang berwarna ungu adalah wilayah ZEE pasifik yang berafiliasi dengan Amerika Serikat. 29 Waltz, Kenneth. (1979) Theory of International Politics, Reading Mass: Addison-Wesley, hlm 5-6.
13
banyaknya golongan muda yang menganggur. Hal tersebut mengakibatkan, meningkatnya tindak kriminal serta terhambatnya kinerja pemerintah domestik yang kian tidak efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim yang sangat terasa di negara-negara kepulauan Pasifik Selatan. Kemampuan pertahanan dan keamanan di negara-negara tersebut pada umumnya sangat terbatas, baik untuk menangani ancaman internal, eksternal maupun transnasional. Dan, besar kemungkinan negara-negara tersebut hanya mampu mengandalkan bantuan asing untuk beberapa dekade yang akan datang.30 Australia memiliki peranan penting di Pasifik Selatan, karena sejauh ini Australia memberi dukungan sumber ekonomi, politik dan militer jika diperlukan. Setengah dari wilayah kawasan Pasifik Selatan mendapatkan bantuan dari pemerintah Australia, dalam hal ini Australia akan terus melanjutkan bantuan tersebut. Dalam tahap ketiga, menganalisis kemampuan atau kepabilitas nasional Australia agar dapat menjangkau kepentingan nasionalnya.31 Dan telah diketahui bahwa pengaruh dan peran Australia dapat mengintervensi Pasifik Selatan dengan mudah, sementara itu tujuan Australia membantu Pasifik Selatan tentunya bukanlah suatu bantuan yang cuma-cuma, ada transaksi politik atau investasi politik yang ingin dilakukan Australia tentunya untuk mendapatkan keuntungan politik dari Pasifik Selatan untuk kedepannya. Akan tetapi, mengingat adanya bantuan asing dari Asia kian deras untuk Pasifik Selatan yang dapat mempengaruhi pengaruh Australia di kawasan tersebut. Maka untuk mempertahankan pengaruhnya di Pasifik Selatan, Australia pun berkeinginan setidaknya menyetarakan bantuan yang telah diberikan negara lain. Meski demikian, kesamaan historis, kerjasama bisnis dan kontak people to people membuat hubungan Australia dengan negara di Pasifik Selatan sangat erat. Maka, Australia tetap berkomitmen untuk memperkuat kedaulatan, membantu menjaga keamanan dan stabilitas keamanan di kawasan Pasifik Selatan bersama mitra kerja nya, yakni Selandia Baru.32 Kepentingan Australia di kawasan Pasifik Selatan ialah menjaga keamanan, stabilitas dan kohesi di kawasan tersebut. Hal tersebut sangat strategis bagi pemerintahan Australia karena untuk memastikan bahwa kawasan Pasifik Selatan tidak menjadikan sumber ancaman bagi Australia sendiri melainkan sebagai “halam rumah” bagi Australia, dan untuk 30
Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 15 31 Waltz, Kenneth. (1979) Theory of International Politics, Reading Mass: Addison-Wesley, hlm. 5-6 32 Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 15-16
14
meyakinkan bahwa tidak ada kekuatan besar lainnya yang berniat mengkonfrontir Australia di Pasifik Selatan. Dalam memainkan peran utama di Pasifik Selatan, Australia berfokus dalam membantu negara-negara di Pasifik Selatan, bantuan tersebut merupakan sebuah kepentingan strategis dan mengedepankan isu-isu kemanusiaan seperti bantuan bencana alam. Dalam hal ini, Australia tetap menjalin kerjasama dengan Selandia Baru yang juga bekepentingan untuk menjaga keamanan kawasan.33 Berdasarkan kepentingan nasional Australia di atas, maka Australian Defence Force (ADF) memiliki beberapa tugas pokok yaitu: 1. ADF berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Pasifik Selatan dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan negara lain yang memiliki kepentingan yang sama, 2. Operasi yang dilaksanakan bisa mencakupi bantuan kemanusiaan maupun bantuan bencana alam, operasi tersebut bertujuan untuk melindungi warga Australia dan juga warga asing, dan 3. Operasi stabilitas keamanan yang sudah dilakukan Australia seperti di Timor Leste dan Kepulauan Solomon.34 Tugas pokok yang dilakukan oleh ADF merupakan sebuah upaya mengembangkan strategi dalam menggunakan kapabilitas nasional agar dapat menanggulangi variabel-variabel tertentu demi mencapai tujuan yang ditetapkan, dan merupakan tahapan keempat dalam konsep perumusan politik luar negeri Graham T. Allison. 35 Dengan meningkatkan kemampuan amfibi nya, pemerintah Australia mengharapkan kondisi yang ideal di kawasan tersebut. Serta Australia pun akan melakukan kerjasama militer baik bilateral maupun multilateral yang mencakupi pula pelatihan militer. Selain itu, Australia juga memperhatikan pentingnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi perekonomian negara Kepulauan Pasifik. Kemudian sikap pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan yang mengancam dalam ZEE adalah, akan menjamin keamanan sumber daya alam negara-negara tersebut yang diimplementasikan ke dalam Pacific Maritime Security Program.36
33
Ibid, hal 26. Ibid, hal 31. 35 Ibid, hlm. 5-6 36 Ibid, hlm. 63 34
15
Sumber37 : Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hal 13.
Selain itu, pemerintah Australia juga akan melanjutkan kembali hubungan pertahanan dengan Papua Nugini. Australia akan memberikan bantuan kepada Angkatan Pertahanan Papua Nugini di bidang pengawasan maritim, pengembangan skills, perencanaan dan manajemen pertahanan. Kerjasama ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa Papua Nugini sebagai garis terdepan secara geografis dapat membantu Australia dalam menciptakan keamanan kawasan.38 Lebih lanjut, Australia juga akan tetap melakukan pelatihan rutin di Kepulauan Solomon, melanjutkan hubungan kerjasama di bidang pertahanan dengan Tonga dan Vanuatu. Selanjutnya, Australia akan kembali melakukan kerjasama militer dengan Fiji setelah negara tersebut kembali demokratis.39 Demi mencapai kepentingan nasionalnya, sebuah negara biasanya memperhitungkan kekuatan nasional (national power) yang dimilikinya. Menurut Jack Plano dan Roy Olton 37
Intensitas jalur perkapan di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia, hlm. 63-64 39 Ibid, hal. 64. 38
16
menyebutkan ada beberapa elemen kekuatan nasional yang harus diperhatikan oleh setiap negara dalam mempehitungkan proses pencapaian kepentingan nasionalnya. Elemen tersebut terdiri dari; pertahanan diri (self preservation), kemandirian (independence), integritas teritorial (territorial integrity), keamanan militer (militer security) dan kemakmuran ekonomi (economic wellbeing).40 Aktifitas militer yang dilakukan oleh Australia dengan Papua Nugini, Solomon, Tonga, Vanuatu, dan Fiji merupakan sebuah refleksi pemikirin Jack C. Plano dan Roy Olton. Elemen-elemen tersebut diaplikasikan oleh Australia dengan cara menciptakan kerjasama militer dengan negara di Pasifik Selatan agar dapat memagari ancaman yang mengarah ke Australia, sehingga Australia menggunakan powernya untuk menciptakan garda pertahanan negara di negara lain. Beberapa tindakan yang dilakukan Australia terkait dengan perumusan politik luar negeri Graham T. Allison tahap lima, dimana pemerintah Australia melaksanakan tindakantindakan yang diperlukan dengan perhitungan matang dan rasional dengan cara mengajak kerjasama dalam konteks pertahanan untuk menciptakan keamanan kawasan di Pasifik Selatan dan wilayah maritim yang bersinggungan langsung dengan Benua Australia. 41 Berdasarkan teori dan konsep-konsep yang penulis gunakan, pemerintah Australia tetap memiliki motivasi untuk terus memiliki pengaruh di kawasan Pasifik Selatan. Terlebih lagi, Australia beraliansi dengan Amerika Serikat di bidang militer. Hal tersebut sangat mendukung kepentingan nasional Australia untuk menciptakan stabilitas kawasan Pasifik Selatan karena, perekonomian Australia yang terbilang maju dibanding negara tetangganya menjadikan Australia sebagai negara dengan kekuatan militer nomor satu di Pasifik Selatan. Maka, siapapun pemegang kekuasaan di Australia akan dengan mudah menentukan kebijakan luar negerinya dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan kawasan.
40
Holsti, K.J. (1967) International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey : Prentince Hall terjemahan Azhari, Tahir, M. (1998) Politik Internasional Kerangka Untuk Analisa. Jakarta : Erlangga, hlm.33-36 41 Waltz, Kenneth. (1979) Theory of International Politics, Reading Mass: Addison-Wesley, hlm. 5-6
17
PENUTUP Berdasarkan pemaparan sebelumnya, Australia sebagai negara terkuat secara ekonomi maupun militer sangat jelas dalam mengejar status quo. Kondisi negara-negara di Pasifik Selatan sebenarnya akan berdampak pada instabilitas domestik Australia, terlebih bagi stabilitas kawasan. Seperti yang diketahui, banyaknya transnational crimes di Pasifik Selatan, suatu waktu bisa saja menyerang Australia. Untuk itu, Australia berjibaku bersama Selandia Baru untuk menjaga kawasan Pasifik Selatan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Australia dengan membuat Pacific Maritime Security Program, dimana Australia memberikan bantuan serta pelatihan kepada negara-negara kepualauan dalam menjaga wilayah laut mereka agar sumber daya alam terbesar mereka aman. Yang pada akhirnya, negara-negara kepulauan tersebut mampu membangun perekonomiannya melalui perdagangan. Berdasarkan konsep regionalisme yang sudah dijelaskan di atas, kondisi domestik sebuah negara akan berdampak pada kondisi kawasan. Dan hal tersebut dibenarkan ketika kita melihat kondisi Pasifik Selatan yang dimana sebagian besar di kawasan tersebut merupakan negara miskin yang memiliki berbagai permasalahan. Maka, tak heran bila organisasi regional yang ada di Pasifik Selatan tidak berkembang. Seharusnya, Australia menjadi role model bagi negara-negara tersebut. Tapi kenyataannya, Australia hanya menitikberatkan kepentingan nasionalnya kepada keamanan dan stabilitas kawasan yang sebenarnya itu semua bertujuan untuk melanggengkan eksistensi Australia di kawasan dan juga dunia internasional. Bantuanbantuan dan kerjasama yang dilakukan Australia kepada negara-negara di Pasifik Selatan hanyalah sebatas insentif untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional Australia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
18
REFERENSI Buku Bandoro, Bantarto (1996) Agenda dan Penataan Keamanan di Pasifik Selatan. Jakarta : CSIS. Banyu, Anak Agung & Mochamad, Yanyan (2003) Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Boli Sabon, Max. (2012) Ilmu Negara : Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Universitas Atma Jaya. Buzan, Barry. (1991) People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Hempstead : Harvester Wheatsheaf. Cantori, Louis J. & Speigel, Steven. (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. New Jersey : Prentince Hall. Holsti, K.J. (1967) International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey : Prentince Hall terjemahan Azhari, Tahir, M. (1998) Politik Internasional Kerangka Untuk Analisa. Jakarta : Erlangga. Jackson, Robert, H. & Sorensen, George. (2007) Introduction to International Relation. London : Oxford University Press. Morgenthau, Hans J. (1966) American Foreign Policy: A Critical Examination. London : Metheun. Morgenthau, Hans J. (1968) Politic Among Nation: Struggle for Power and Peace. New York: Knopf. Plano, Jack C. & Olton, Roy. (1999) Kamus Hubungan Internasional. Bandung : CV Putra A Bardin. Waltz, Kenneth. (1979) Theory of International Politics, Reading Mass: Addison-Wesley.
Internet Commercial Marine 428. http://www.tradeboats.com.au/tradeaboat-commercial/commercial-boatnews/1207/commercial-marine-428/ . Diakses tanggal 25 November 2014, pukul 18.38 WIB. Defence White Paper. http://www.defence.gov.au/oscdf/se/publications.htm . Diakses pada 15 Desember 2013, pukul 18.12 WIB. 19
Hans J. Morgenthau. http://ir.binus.ac.id/2012/07/27/hans-morgenthau-dan-political-realism/ . Diakses pada 15 Desember 2013, pukul 09.30 WIB. Kevin Rudd’s statements. http://www.afp.gov.au/media-centre/speeches/2010/national-security-implications-forlaw-enforcement.aspx . Diakses pada 15 Desember 2013, pukul 04.57 WIB. Pacific EEZ Minerals. http://walrus.wr.usgs.gov/research/projects/pac_eez_minerals.html . Diakses tanggal 25 November 2014, pukul 18.00 WIB.
Dokumen Pemerintah Australian Government Department of Force (2013) Defence White Paper 2013. Canberra : Commonwealth of Australia.
20
