KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU (SESUAI
PERDA PROVINSI BENGKULU NO. 22 TAHUN 2006)
1
DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child 10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 11. Perda Provinsi Bengkulu No. 22 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak 2
PENGERTIAN 1. Perempuan adalah orang yang mempunyai organ kelamin perempuan (vagina) dapat mengalami menstruasi, memiliki rahim dan kelenjar susu (mamae); 2. Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan; 3. Kekerasan adalah setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dan anak yang berakibat, kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologi terhadap perempuan dan anak, termasuk didalam ancaman,pemaksaan maupun secara sengaja membatasi dan menghambat kebebasan perempuan; 4. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit,cidera,luka atau cacat tubuh seseorang, gugurnya kandungan,pingsan dan atau kematian; 5. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada orang; 6. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar atau tidak disukai dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu; 3
7.
8.
Pelaku kekerasan adalah seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama melakukan tindakan pindana kekerasan dilingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga; Perempuan dan anak korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan baik dilingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga;
9.
Perlindungan anak adalah segala perbuatan yang ditujukan untuk memberikan rasaman oleh pihak yang berwenang dan kompeten dalam hal ini pihak kepolisian, kejaksaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan,pusat krisis perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, petugas kesehatan dan pekerja social ;
10.
Pendampingan adalah seluru upaya terpadu untuk memulikan kondisi korban kekerasan perempuan dan anak yang meliputi konseling, terapi medis dan bantuan hukum dalam rangka pengutan diri korban.
11.
Sistem Pelayanan Terpadu adalah layanan yang menyediakan dan memberikan upaya pemulihan secara menyeluruh yang meliputi upaya medis, legal/pelayanan umum,psiko social.
4
12.
Pendamping adalah orang atau lembaga yang melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan kemampuan dan mempunyai kompetensi dalam bidangnya.
13.
Petugas kesehatan adalah petugas medis dan para medic yang memiliki kewenanganuntuk melakukan tindakan medis.
14.
Pekerja sosial adalah pekerja profisi yang bekerja sebagai pegawai dinas sosial ataupun organisasi masyarakat yang mempunyai keterampilan secara khusus dalam mendampingi korban dan memiliki otoritas melakukan intervinsi sosial sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
15.
Lembaga Swadaya Msyarakat yang bergerak bidang Perempuan dan Anak adalah sebuah lembaga,intitusi atau wadah yang juga menyediakan,layanan pemulihan (Psiko-sosial dan atau hukum) bagi korban kekerasan yang diberikan oleh para profisional serta pungsi sebagai pusat informasi dan dokomintasi yang sekaligus melakukan penyadaran kepada masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak;
16.
Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga atau Wadah Organisasi yang memberikan bantuan dan Pendampingan hokum bagi korban kekerasan;
5
17.
Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang disediakan baik oleh Pemerintah, lembaga non Pemerintah termasuk suwadaya masyarakat yang peduli perempuan untuk
18.
memberikan layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
19.
Pusat Pelayanan terpadu Lintas Sektor adalah lembaga dimana korban kekerasan memperoleh layanan pemulihan secara menyeluruh yang meliputi upaya midis, pisikologis, sosial dan hukum serta pemulihan ekonomi yang diberikan oleh berbagai organisasi dan lembaga serta komonitas yang disediakan di satu tempat secara terpadu baik yang disediakan oleh pemerinta maupun LSM yang peduli perempuan;
20. Pemulihan korban adalah segala upaya untuk menanggulangan korban kekerasn agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis termasuk pemberdayaan ekonomi. 21. Penyelenggaraan pemulihan adalah segala tindakan yang diikuti oleh pelayanan dan pendampingan pada korban kekerasan. 22. Pencegahan adalah upaya untuk memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. 6
TUJUAN Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan atau publik.
HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN 1. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pemerintah daerah,penegak hukum dan masyarakat; 2. Hak atas informasi yang lengkap dan benar tentang seluruh bentuk pelayanan yang disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat; 3. Hak untuk ikut serta memutuskan bentuk perlindungan dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhannya; 4. Hak atas pelayanan yang berpihak,adil dan rahasia,berupa: Pelayanan Medis; Konseling; 7
Bantuan hukum; Rumah aman; 5. Hak atas pelayanan pendukung yang diberikan selama masa penanganan mencakup : Penguatan psiko-sosial; Pemberdayaan ekonomi Pendidikan bagi anak dan tanggungan keluarga Penitipan anak korban kekerasan; 6. Hak atas pendampingan hukum bagi korban dan saksi; 7. Hak atas layanan yang adil dari pihak kepolisian,kejaksaan dan pengadilan;
8
PERAN MASYARAKAT Mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan; a. Memberi perlindungan dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan; b. Melakukan langkah-langkah pencegahan; c. Melaksanakan pemantauan terhadap kinerja penegak hukum, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
FORUM KERJASAMA Forum kerja sama terdiri dari penegak hokum,petugas kesehatan, pekerja social, lembaga adat dan tokoh masyarakat, yang mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Mengembangkan konsep penanganan dan pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensip dan terpadu yang sesui dengan kondisi local; 2. Membuat kesepakatan kerjasama antar para pihak dalam forum Kerjasama;
9
3.Mendorong perumusan kebijakan-kebijakan sector oleh masing-masing instansi yang terlibat dalam forum kerjasama; 4. Membuat “Standard Operating Procedure” (SOP) untuk penanganan kasus dan pendampingan serta kerjasama lainnya untuk perempuan dan anak korban kekerasan; 5. Melakukan pertemuan berkala untuk gelar kasus dan monitoring kasus-kasus yang sedang berjalan serta membangun mekanisme kerjasama; 6. Membangun sarana dan prasarana untuk penyediaan penanganan terpadu; 7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan.
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN I.KELEMBAGAAN (1) Penyelenggaraan perlindungan dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam pelayanan terpadu; (2) Lembaga pelayanan menerima rujukan kasus (3) Mengembangkan keterampilan pendampingan korban dan komunitas korban; (4) Mengintegrasikan persoalan hak-hak perempuan dan anak serta kekerasan terhadap anak kedalam program-program penyuluhan petugas kesehatan; 10
II.BENTUK DAN MEKANISME PELAYANAN BENTUK: a. Pelayanan medis: perawatan dan pemulihan luka-luka fisik; b. Pelayanan medicolegal: pembuktian dibidang hukum; c. Pelayanan psiko-sosial: memulikan kondisi traumatis korban,termasuk penyediaan rumah aman; d. Pelayanan hokum: membantu korban dalam menjalani proses peradilan; e. Pelayanan kemandirian ekonomi : pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi MEKANISME : Pelayanan diselenggarakan menurut Standard Oprational Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut melalui kesepakatan bersama antar instansi, lembaga dan organisasi yang terlibat dalam upaya penanganan dan pelayananbersama Pemerintah Daerah III.PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN Tidak dipungut biaya,cepat, aman, empati, non diskriminasi, muda dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan. 11
PELATIHAN DAN SOSIALISASI Dalam rangka melakukan langkah pencegahan, maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelatihan dan sosilisasi mengenai : 1. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Membangun, pemahaman tentang konsep pemulihan yang komperhensip; 3. Mengembangkan keterampilan pendampingan korban dan komunitas korban; 4. Mengintegrasikan persoalan hak-hak perempuan dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak kedalam program-program penyuluhan petugas kesehatan; 5. Peseta pelatihan dan sosilisasi terdiri dari antara petugas hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, tokoh masyarakat dan komunitas korban.
PENDAMPINGAN Dalam rangka melakukan langkah pencegahan, maka Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelatihan dan sosilisasi mengenai :
12
1. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Membangun, pemahaman tentang konsep pemulihan yang komperhensip; 3. Mengembangkan keterampilan pendampingan korban dan komunitas korban; 4. Mengintegrasikan persoalan hak-hak perempuan dan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak kedalam program-program penyuluhan petugas kesehatan; 5. Peseta pelatihan dan sosilisasi terdiri dari antara petugas hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial, took masyarakat dan komunitas korban.
KETENTUAN SANKSI Sanksi diberikan kepada : 1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 2. Pada pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya; 3. Pengelola PPT yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan
13
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Dilaksanakan oleh Gubernur melalui Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra dengan Berkoordinasi dengan instansi terkait;
PEMBIAYAAN Segala biaya untuk pelaksanan pencegahan dan pemulihan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak dibebankan kepada : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber pendapatan lain yang sah,yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14
