Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Arahan Kebijakan Percepatan Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO terhadap Perempuan dan Anak Oleh: Gugus Tugas PP TPPO Pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
Semarang, Oktober 2014
GAMBARAN UMUM TPPO • Korban trafiking cenderung meningkat, sehingga menjadi perhatian semua pihak baik nasional maupun global • Korban umumnya perempuan dan anak-anak (termasuk anak laki-laki untuk pedophilia, jermal, dll) • Data tentang korban trafiking merupakan fenomena gunung es (iceberg phenomenon) • Posisi Indonesia dalam masalah trafiking sebagai negara pengirim (asal), transit dan tujuan • Tidak ada daerah yg steril dr dampak Perdagangan Orang
PERDAGANGAN ORANG juga merupakan 1. Bentuk perbudakan (modern slavery) 2. Pelacuran paksa dan Eksploitasi Seksual 3. Adopsi Ilegal untuk tujuan eksploitasi (seksual) jg banyak dilakukan oleh kalangan phedofilia 4. Penjualan/Transplantasi organ tubuh
Modus Lainnya TPPO Penculikan : Bayi, Anak, dan Gadis Remaja Penipuan & Pemalsuan Identitas dlm pengiriman Tenaga Kerja Bujuk Rayu oleh Calo atau Teman Jeratan Hutang atau Jasa (Debt Bondage) “Kawin Pesanan” (mail order bride),
Kawin Wisata/Kawin Kontrak Duta Seni / Budaya
DATA PENANGANAN KASUS TPPO OLEH POLRI TAHUN 2011-2013
JUMLAH KORBAN
NO
TAHUN
JUMLAH KASUS
3
DEWASA
JUMLAH PELAKU
ANAK
DEWASA
ANAK
PR
LK
PR
LK
PR
LK
PR
LK
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
1.
2011
205
169
52
87
-
110
115
5
1
2.
2012
192
174
46
71
1
117
102
3
1
3.
2013
112
75
17
60
3 (by) 55
88
3
1
TOTAL
509
418
115
218
4
305
11
3
282
KET
12
Identifikasi Data : Jumlah korban dominan Perempuan (Dewasa) dan Anak (Perempuan), namun korban Laki2 cukup banyak dan anak laki sedikit/kecil
PROSES HUKUM KASUS TPPO – TAHUN 2011- 2013
NO
TAHUN
JUMLAH KASUS
LIDIK
SIDIK
P19
SP3
P21
VONIS
1
2
3
4
5
6
9
7
8
1.
2011
205
2
86
4
2
107
4
2.
2012
192
7
68
4
6
105
2
3.
2013 (0ct)
112
8
43
-
-
61
-
TOTAL
509
17
197
8
8
273
6
Identifikasi Data : Penegakan Hukum bg pelaku msh rendah, terutama ditahap P.21 dan Vonis (inkracht)
JENIS EKSPLOITASI KASUS TPPO TAHUN 2011-2013 NO
JENIS EKSPLOITASI
TH 2011
TH 2012
TH 2013 (oct)
JUMLAH KASUS
1
2
3
4
5
6
1.
EKSPLOITASI SEXUAL
97
91
47
205
2.
EKSPLOITASI NAKER
89
96
51
213
3.
DIJADIKAN PEMANDU LAGU
6
-
-
6
4.
CAFÉ
9
2
7
18
5.
PEMIJIT PANTI PIJAT
3
-
-
3
6.
BAYI
1
3
3
5
4
4
112
509
7.
Eksploitasi PRT
TOTAL
205
192
Sumber : Kepolisian Identifikasi Data : Eksploitasi dominan : eksploitasi seksual, penempatan tenaga kerja, daneksploitasi di cafe juga sdh mulai meningkat, dan penculikan/pnjualan bayi jg cukup marak
PERBANDINGAN JUMLAH KASUS DAN KORBAN YANG DILAYANI RPTC BAMBU APUS, PERIODE 2010-2014 NO
JENIS KASUS KEKERASAN
1
KDRT
2
Anak Korban KDRT
3 4 5 6
Perkosaan Terlantar Trafficking Kekerasan Psikis Anak klien korban trafiking
7
8
Pelecehan Seksual
9
Pekerja Migran Bermasalah Anak klien PM Bermasalah Pasport Umroh
10 11
JUMLAH
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
18
6
7
13
8
52
4 2 16 303 0
3 2 15 255 3
5 0 16 295 0
7 4 6 495 3
3 9 322 0
3
15
2
9
2
2
0
1
304
295
387
196
168
42
61
85
29
17
22
0
0
0
0
234 22
716
655
798
763
530
3462
1
1
0
20 11 62 1670 6 31 4 1350
KORBAN TPPO DAN PENYAKIT SEKSUAL (DATA KEMENSOS)
Hasil pemeriksaan Kesehatan korban Data RPSW 25 22 Sifilis
20
GO
15
Trikomoniasis
15
Bakterial Vaginosis
12
Kandidiasis
10
Infeksi Genital Non Spesifik 5
Kondiloma Akuminata
4
5 1
2
1
1
HIV Moluscum
0 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Tahun 2013
PELAKU TPPO YANG BERADA DI LAPAS TAHUN 2012
Jumlah Terpidana (1)
Jenis Kelamin L P (2) (3)
TOTAL (4)
Anak
0
0
0
Dewasa
160
230
390
Sumber : Ditjen Lembaga Pemasyarakatan - Hukham
Analisis : Pelaku TPPO yg dibina Lembaga Pemasyarakatan, Pr lebih banyak dibanding pelaku Pria Sebagian Pr mudah diiming-imingi, bujuk rayu, dijanji-janjikan, mis. Dijanjikan akn dinikahi oleh pelaku pemasok narkoba shg Pr mau sj menjadi pembawa barang haram tsb. banyak Pr yg tertangkap sbg kurir narkoba, ganja, dsb. Jg bnyak diperalat mjd penculik bayi, anak dan remaja.
JALUR DARI JAKARTA KE BEBERAPA NEGARA TUJUAN DI TIMUR TENGAH
BA H R A IN J OR DA N IA
K U WA IT
SYR IA
A R A B SAU DI U EA DU BA I QA TA R
ME S IR
S IN GA P U R A
J A K A R TA
Sumber Data : Bareskrim
JALUR DARI KALIMANTAN KE BEBERAPA DAERAH DAN NEGARA TUJUAN (MALAYSIA)
MALAYSIA TAWAU
Kuala Lumpur
KUCHING
PONTIANAK BALIKPAPAN PALANGKARAYA
PARE-PARE
Sumber Data : Bareskrim
JALUR JAKARTA KE BEBERAPA NEGARA TUJUAN DI ASIA PASIFIK
J EPA NG
TA I P EI HON GKON G
MACAU KOR EA
MA N I LA MA LAYSIA SIN GA P U R A
J A K A RTA
Sumber Data : Bareskrim
BRU N EI
CARA-CARA YANG DIGUNAKAN PELAKU Bujuk
Rayu, Iming-iming Penjeratan Jasa atau Hutang (Debt Bounded) Pemalsuan Identitas dan Dokumen Kekerasan fisik, psikis, seksual
Perusahaan Perekrut TKI
Oknum Aparat Pemerintah
Majikan
PELAKU TPPO
Pengelola Rumah Bordil
Suami, Orang tua, Saudara, Tetangga, Teman
Agen/Calo Pengantin Pesanan
PENYEBAB TPPO ORGANISASI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA
KEMISKINAN
DEMAND MENINGKAT
BUDAYA Kawin muda, Budaya Mencari Kerja, Urban life style, (luruh duit)
KETIDAK BERDAYAAN
LAPANGAN KERJA TERBATAS
KERENTANAN
PENDIDIKAN RENDAH
DISKRIMINASI / PERSOALAN GENDER
BISNIS BURUH MIGRAN ILEGAL
DAMPAK/KERUGIAN TPPO
Korban : Penderitaan Fisik berupa > Cacat, kerusakan organ tubuh, gangguan reproduksi, HIV/ AIDS dan penyakit menular seksual (PMS) sampai kematian > Penderitaan Psikis : depresi dan trauma > Kerugian Material: korban menanggung hutang, upah tdk dibayar maupun hilangnya mata pencaharian.
Keluarga : > trauma & malu, juga kerugian Moril dan Materil;
Masyarakat : >terganggunya ketertiban dan nilai sosial, >penghancuran pola pergaulan dan mengancam ketahanan kel. >menjadi lebih permisif terhadap kejahatan dan seks bebas karena prostitusi serta penyebaran HIV/AIDS dan PMS., termasuk Ibu2 RT sekarang banyak yg menderita HIV/AIDs.
Negara/Bangsa : >Menurunkan wibawa bangsa dlm pergaulan dunia >Membuka peluang korupsi prosedur Illegal
DAMPAK YG CUKUP MENAKUTKAN HIV/AIDS Indonesia masuk 10 negara penderita HIV/AIDS di dunia Tidak ada daerah yang steril dari HIV/AIDS HIV/AIDS berkembang mulai dari perkotaan sampai pedesaan HIV/AIDS, hilir dari Perdagangan Orang Ibu Rumah Tangga, Banyak yg terkena HIV/AIDS
1. 2. 3.
PENCEGAHAN PELAYANAN/PENANGANAN PEMBERDAYAAN
GRAND DESIGN PEMBERANTASAN TPPO
UUD 1945 UU No.21 Tahun 2007 ttg PTPPO Mandatnya : Perlindungan Bg Saksi/Korban TPPO Ind: Terpenuhinya Hak2 Saksi/Korban TPPO dan Proses Hkm Pelaku
Permen 01/2009 & 01/2010 : SPM
Perpres 69/2008
Pemberdayaan
Penanganan
Pencegahan
PP No.9/2008
Hak2 Korban : Pengaduan, Rehabkes,Rehabsos,Pemulangn, Reinsos, Bantuan Hukum + (Hak Spesifik Restitusi)
Permen 10/2012 ttg Pembentu/Penguatan GT
LAYANAN TERPADU BG SAKSI/KORBAN TPPO – 6 JNS Peraturan ketua Harian GT 53/2011 ttg Keanggotaan GT
PERMEN 05/2010 : PPT (terpadu/berjejaring – RS/Kom) GT PPTPPO - LEMBAGA KOORD dg 6 SUB GT
Sub GT : Pencegahan & Partisipasi Anak-Rehabkes-Rehabsos-Pemulang ERMEN 22/2010: PSO LAYANAN TERPADU SAKSI/KORBAN TPPO
kanisme: Identifikasi–Rehabkes–Rehabsos-Pemulangan-Reinsos-Bntuan Reinsos-Penegakan Hukum Hukum, Pengembangan Norma Hukum, Koord & Kjs
RENCANA AKSI NASIONAL/PERMENKOKESRA NO.25/2009
APA PERAN KPP-PA ?
TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPP-PA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG
KOORDINASI
Mengkoordinasikan semua sektor terkait dalam lembaga koordinatif (Gugus Tugas) untuk upaya pencegahan dan penanganan TPPO
Global Regional MEMBINA KERJASAMA/ KEMITRAAN
Nasional Daerah
KERJASAMA /KEMITRAAN NASIONAL MEMBINA KERJA SAMA ANTAR SEKTOR DAN PROPINSI ASAL, TRANSIT DAN TUJUAN DALAM PEMULANGAN KORBAN DAN PENANGANAN TPPO KOORDINASI ANTAR SEKTOR, LSM, DUNIA SWASTA, MEDIA MASSA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SENIMAN, DUTA ANTI TRAFIKING
KERJASAMA /KEMITRAAN DAERAH PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENDORONG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN / ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KERJASAMA ANTAR DAERAH ASAL, TRANSIT DAN TUJUAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO MELALUI MOU.
PERAN YG DILAKUKAN KPP-PA SELAKU KETUA HARIAN GT PP-TPPO
Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang; Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama, baik nasional maupun internasional; Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi pemenuhan hak-hak korban mulai dari pengaduan, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi; Memantau dan mengkoordinasikan permasalahan terkait pelaksanaan penegakan hukum; dan Menyusun dan menyampaikan laporan setiap tahun kepada Presiden melalui Ketua Gugus Tugas PP TPPO.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO
Meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat ttg isu TPPO dan Dampaknya; Meningkatkan peran serta masyarakat, dan penguatan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan.; Mengembangkan jejaring dan kemitraan dg NGO Lokal, Lembaga Internasional, Perguruan Tinggi, dsb. Meningkatkan peran Gugus Tugas PP-TPPO. Mengembangkan kerjasama antar Pusat dan Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan. Memperkuat lembaga layanan baik yg berbasis Pemerintah maupun berbasis masyarakat;
UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN KPP-PA : 1. Menyusun dan Menerbitkan Kebijakan Pencegahan & Penanganan TPPO ; mulai dari Peraturan Per-UU-an, PP, Perpres, Permen Pembebtukan dan Penguatan GT PP TPPO, Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Komunitas, Modul Pendampingan Korban, Panduan Pencegahan TPPO Sejak Dini, Kebijakan Pencegahan Berbasis Kearifan Lokal, dan Modul Anti TPPO dan Migrasi Aman. 2. Bersama Kemenkokesra menyusun RAN PTPPO 2010-2014; 3.Meningkatkan koordinasi dan penguatan Kelembagaan GT PP TPPO (31 Prop dan 166 Kab/ko, melalui Rakornas, koordinasi scr berkala dan khusus. 4. Bersama Menkokesra melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas PP TPPO level Menteri. 5. Menyebarluaskan informasi melalui sosialisasi dan penyebaran KIE dan Kampanye Public; 6. Koordinasi peningkatan kualitas lembaga layanan dan petugasnya, dan telah terbentuk 22 RPTC, 1 5 RPSA, 1 RPSW; 7. Mendorong dan koordinasi peningkatan kualitas layanan P2TP2A di 247 kab/ko, sebagai pintu masuk penanganan korban; 8. Mendukung dan mendorong pelayanan kualitas UPPA di Polda dan Polresta yg kini berjumlah 510 UPPA;
LANJUTAN..... 9.Memfasilitasi penyusunan RAD di Propinsi dan Kab/ko; 10.Bersama pihak terkait meningkatkan kapasitas APH dlm upaya mengoptimalkan pemenuhan hak korban dibidang penegakkan hukum utk menjerat pelaku dan mendapatkan restitusi (ganti rugi yg diberikan pelaku atas penderitaan korban); 11.Meningkatkan peranserta masy. dlm pencegahan dan penanganan korban TPPO; 12.Mengembangkan kerjasama dg LSM Lokal dan Internasional) ; 13. Melakukan pelatihan khusus pendampingan korban di bbg daerah baik bg aparat maupun LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya; 14. Pelatihan website setiap thn dg peserta angg. GT Pusat/daerah scr bergilir 15. Memfasilitasi proses ketersediaan data TPPO guna memperkuat program dan intervensi dlm pencegahan dan penanganan TPPO; 16. Bersama dg Kemenkokesra melakukan rakor tingkat Menteri pd pertengahan Oktober 2014. 17. Mendorong terbentuknya MOU baik yg bersifat Nasional maupun Internasiol seperti : MOU antara daerah asal,transit dan tujuan, Rancangan MOU dg UEA/PEA 17. Berbagai bentuk koordinasilainnya yg dilakukan, baik dengan K/L, NGO Lokal/Internasional, maupun mitra global lainnya.
HAMBATAN & TANTANGAN 1. 2.
3.
4.
5. 6. 7. 8.
Perbedaan perspektif aparat dlm melihat isu TPPO; Msh rendah pemahaman/pengetahuan masy. ttg isu TPPO; antara lain disebabkan kebijakan TPPO belum sampai ke akar rumput secara meluas dan merata; Blm optimalnya implementasi kebijakan Pemberantasan TPPO baik di Pusat maupun di daerah (seperti SPM dan PSO); Msh kurangnya tenaga pendamping korban TPPO akibatnya masih banyak korban yg tidak mendapatkan akses layanan dan korban tidak berani melaporkan kasusnya ke pihak berwenang; Msh kurangnya tenaga paralegal dibidang TPPO; Masih rendahnya penegakkan hukum/proses hukum pelaku. Msh belum terlaksananya pemenuhan hak spesifik korban “restitusi”; Kurangnya ketersediaan Data TPPO.
POSISI JAWA TENGAH DI PETA NASIONAL > Merupakan Daerah Pengirim / transit / tujuan > Contoh kasus yg fenomenal al. : - Kasus Umi Saodah : Dijanjikan kerja di Yordan tetapi malah ditempatkan di Israel (padahal Israel bukanlah negara penempatan). - Kasus anak dibawah umur dg orang dewasa dan terpandang, dan org tuanya mendapatkan keuntungan dr pernikahan tsb. > Kasus 40 org warga NTT, yg transit di Semarang dan akan dipekerjakan di Malaysia. Masih bermasalah sampai sekarang (khususnya pemulanganannya?)
Daerah Asal antara lain : Kab. Semarang, Banyuwangi, Cilacap, Wonosobo, Brebes, Banyumas, Purwokerto. > Yg mjd korban pd umumnya berpendidikan rendah; Lembaga Layanan : P2TP2A, PPT, UPPA, PPT, GT PP TPPO. Perlu meningkatkan MOU dg beberapa daerah yg spesifik, diantaranya Prov. NTT.
PERAN YG BISA DIBAGI ANTAR SKPD TERKAIT SKPD
PERAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO
SUBSTANSI/INSTRUMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN MASY. MELAKUKAN STRATEGI PENCEGAHAN MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAIK FORMAL MAUPUN INFORMAL. MENGENALKAN MIGRASI AMAN LEBIH DINI
>TINGKATKAN PROGRAM BUTA AKSARA; KEMBANGKAN BUDAYA MEMBACA > INTENSIFKAN PESAN TTG ANTI PERDAGANGAN ORANG DAN MIGRASI AMAN; >MUATAN LOKAL DAN KIE;
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
MENGGALI DAN MEMANFAATKAN POTENSI MEDIA KOMUNIKASI LOKAL SEBAGAI UNTUK PENCEGAHAN TPPO
>MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK LOKAL, RADIO KOMUNITAS; DG PENGGUNAAN BAHASA YG MUDAH MENGERTI/ BAHASA LOKAL
PARIWISATA
MENGGALI DAN MEMANFAATKAN MEDIA KEBUDAYAAN MENCIPTAKAN PARIWISATAAMAN DAN MENCEGAH WISATA BERORIENTASI SEKS
MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN MEDIA KESENIAN TRADISIONAL DAN MENINGKATKAN KEARIFAN LOKAL;
LANJUTAN....... SKPD
PERAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO
SUBSTANSI/INSTRUMEN
TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
MELAKUKAN PENDATAAN CTKI DG SEKSAMA; MELAKUKAN PENGAWASAN BG PERUSAHAAN DAN OKNUM YG BERGERAK DALAM MATA RANTAI KETENAGAKERJAAN BAIK TK LOKAL MAUPUN LN; KEMBANGKAN BERBAGAI STRATEGI UTK PENINGKATAN KETRAMPILAN MASY.
PENDATAAN CTKI SAMPAI KECAMATAN DAN DESA; PENGEMBANGAN JEJARING DENGAN CAMAT DAN KEPALA DESA ; PENGEMBANGAN JEJARING DG LEMBAGA KEAGAMAAN LEMBAGA GEREJA LBH TAHU DINAMIKA JEMAAT/UMATNYA
KESEHATAN
MENINGKATKAN KESADARAN HIDUP SEHAT DG MENGGALI POTENSI DAERAH/KEARIFAN LOKAL
TUMBUHKAN KESADARAN HIDUP SEHAT DI DAERAH SENDIRI LBH BAIK
SOSIAL
>MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
>OPTIMALKAN STRATEGI PENINGKATAN EKONOMI DAN KESADARAN MENCINTAI DAERAH SENDIRI
> Tingkatkan peran pemulangan korban TPPO
> Inisiasi MOU Pemulangan Korban
LANJUTAN..... SKPD
PERAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO
SUBSTANSI/INSTRUMEN
BAPPEDA
MENDUKUNG KETERSEDIAAN ANGGARAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO;
MENDORONG IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER TERUTAMA UNTUK PROGRAM TPPO DI PROPINSI DAN KAB/KO DAERAH RENTAN
KEMENTERIAN AGAMA
MENDORONG PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN UNTUK LEBIH AKTIF DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO
PERAN TOKOH AGAMA DAN GEREJA PEMBEKALAN/PENGUATAN LEMBAGA KEAGAMAAN DAN TOKOH AGAMA DG LOKUS SAMPAI KE PEDESAAN KONSELING KEROHANIAN
PP-KB
> MENGKOORDINASIKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO DI DAERAHNYA
MELAKUKAN KOORDINASI RUTIN DAN KHUSUS; MENINGKATKAN KAPASITAS APARAT DAN LEMBAGA LAYANAN TERKAIT TPPO; PENGUMPULAN DATA TPPO
> Meningkatkan koordinasi upaya pencegahan dan penanganan korban
> Peningkatan dan Pengembangan MOU
Terimakasih...
