KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK MENYONGSONG PEMILU 2009 Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Disampaikan pada acara Dialog Publik Sosialisasi Paket RUU Politik, Gedung PBNU, Jakarta, 18 Desember 2007
PENDAHULUAN 1. 2.
3.
Peningkatan Kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional SDM adalah laki-laki dan perempuan, maka pembangunan pada pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia seutuhnya tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan merupakan potensi besar untuk menunjang keberhasilan pembangunan SDM namun ternyata setelah 62 th merdeka, posisi, peran dan statusnya tertinggal dari lakilaki.
PENDAHULUAN HDI Indonesia urutan 108 dari 177 negara GDI Indonesia urutan 81 dari 136 negara GEM urutan 60
• Di bidang pendidikan, angka buta huruf perempuan 14,5 % lebih besar dari laki-laki yaitu 6,9% • Di bidang kesehatan, status gizi perempuan masih merupakan masalah utama dan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) yaitu 307 per seratus ribu kelahiran hidup (SDKI, 2002). • Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%) dari pada perempuan (50,2%). • Di bidang politik atau kekuasaan / pengambil keputusan dari pemilu 2004 perempuan keterwakilan perempuan 11% untuk DPR, dan 19,8% untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) • Dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif gender 5
Permasalahan dan isu-isu perempuan 1. Bidang Politik: Rendahnya keterwakilan perempuan di Legislatif dan Eksekutif Pusat dan daerah. 2. Bidang Hukum: Masih banyaknya peraturan per-UU-an yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan. 3. Bidang Pendidikan: Tingkat butahuruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki 4. Bidang Kesehatan: AKI yang masih tinggi 5. Bidang Ekonomi: Peluang perempuan utk bekerja rendah 6. Bidang HAM : Kasus trafficking yang semakin meningkat 7. Kasus KDRT yang semakin marak 8. Pornografi yang semakin vulgar
Akar Permasalahan 1. Rendahnya akses, partisipasi dan kontrol permpuan atas sumberdaya pembangunan 2. Praktek diskriminasi
KOMITMEN NASIONAL 1. UUD 1945 Pasal 27 tentang Persamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara; 2. UU NO. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (ratifikasi CEDAW); 3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. TAP MPR Nomor II dan VI tahun 2002; 5. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang mengamanatkan kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk mencalonkan anggota DPR-RI, DPRD Prov/Kab/Kota. 6. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
KOMITMEN NASIONAL 9. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 10.PP No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 - 2009; 11.Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 12.Keputusan Presiden Nomor. 101 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan; 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
KOMITMEN INTERNASIONAL 1. Konvensi Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimnation Against Women=CEDAW) tahun 1979; 2. Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) tahun 1994 di Kairo; 3. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-4 Tahun 1995 di Beijing (Beijing Platform of Action yang mencuatkan 12 critical areas); 4. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-5 Tahun 2000 di New York; 5. Tujuan pembangunan milenium (Millenium Developments Goals=MDGs) tahun 2000; 6. Konvensi hak-hak Anak PBB 1984 (Convention of the Right of Children=CRC).
Pemberdayaan Perempuan dalam Agenda Pembangunan Nasional tahun 20042009 Dalam Agenda ketiga Pembangunan Nasional 2004 2009 “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ditetapkan 5 Sasaran Pokok. Dari 5 sasaran ini, sasaran ketiga adalah: “meningkatnya kualitas sumberdaya manusia” untuk mencapainya maka disusun prioritas dan arah kebijakan diantaranya adalah: Peningkatan Kualitas Kehidupan dan peran Perempuan serta Kesejahteraan dan perlindungan Anak.
Pemberdayaan Perempuan
Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pemberdayaan Perempuan
1. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan; 2. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; 4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; 5. Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan PUG; 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Pemberdayaan Perempuan
Meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
Pemberdayaan Perempuan
1. Terjaminnya KKG dalam berbagai per-UU-an 2. Menurunnya Kesenjangan Gender antara prp dan laki-laki 3. Menurunnya KDRT thdp perempuan dan anak 4. Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan prp & Anak 5. Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan dan Jaringan PUG dan Anak, ketersediaan Data dan peningkatan Partisipasi Masyarakat.
Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan Anak Penguatan Kelembagaan PUG & Anak Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 12
Pemberdayaan Perempuan
Pengarusutamaan Gender (PUG)
Penyerasian hukum & per-UU-an Pemberdayaan Masyarakat Penguatan kelembagaan PUG & Anak di Pemerintah & Masy. Penguatan jejaring kelembagaan
Meningkatkan peran perempuan dalam bidang Politik dan pengambilan keputusan Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan serta bidang Pembangunan lainnya utk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan Meningkatkan gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
10
Menyempurnakan perangkat hukum yg lebih lengkap dlm melindungi individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga Memperkuat kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disegala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi masy. 11
INSTRUMENTAL INPUT • LANDASAN HUKUM NASIONAL •KOMITMEN INTERNASIONAL •PERMEN NO. 01 TAHUN 2005
AKAR MASALAH: PER-UUAN BIAS GENDER; PENAFSIRAN AJARAN AGAMA YG KURANG KOMPREHENSIF; SOSIAL BUDAYA; ADAT ISTIADAT & PEREMPUAN ITU SENDIRI
SUBYEK
OBYEK
METODA -KAJIAN
MSLH PEREMPUAN, GENDER & ANAK: 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. EKONOMI 4. POLITIK ( PENGMBL. KEPUTUSAN) 5. KUALITAS HIDUP P & A 6. APS, KESEHAT AN ANAK 7. AKTE KELAHIRAN 8. KEKERASAN, EKSPLOITASI & DISKRIMINASI 9. LINGKUNGAN HIDUP
1.ORGANISASI KEAGAMAAN
1.KOMITMEN -PELATIHAN
2.KEBIJAKAN 2.LEMBAGA SWADAYA 3.KELEMBA MASYARAKAT GAAN VISI MISI PP & KPA
4.SUMBER DAYA
-SOSIALISASI
-FASILITASI -KOORDINASI
4. ORGANISASI SOSIAL & POLITIK
5.SISTEM & DATA TERPILAH
5.ORGANISASI 6.JARINGAN. MEDIA MASSA
TERBANGUN JAR LM YG PERJUANG KAN PP, KPA ,KKG
-RTD
-ADVOKASI
3.SWASTA & PROFESI
OUT COME
-KERJASAMA -PENGUATAN -WORKSHOP
DIPAHAMI & DISADARI NYA HAK2 PR TERSEDIA NYA KADER PR DI BID. PENGAMBIL KEPUTSN
K K G
TERCAPAI NYA KETERWAKLN 30% PEREM PUAN
- MONEV
1.
INTEGRASI
2.
AKSI AFIRMASI Tupoksi Dep-V/POLA PIKIR DEPUTI V
13
PEREMPUAN DALAM HIDUPAN POLITIK.
KENDALA: Internal (dari dalam diri perempuan sendiri:, kurang berani berperan aktif dalam kegiatan politik dan pemahaman yang keliru tentang politik yang dipandang sebagai hal yang “kasar kotor dan keras”, Eksternal seperti hambatan dari berbagai norma kultural dan struktural.
Untuk itu KPP melakukan kerjasama sinergis dengan mitra kerja yang peduli dan bergerak dalam bidang
POTRET PEREMPUAN DALAM POLITIK
Keterwakilan Perempuan di Legislative 14 12
1992 : 12,5 %
10 8
1999 : 9 %
6 4
2004 : 11,5 %
2 0
1992 1999 2004
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Perempuan di Parlemen Perempuan
Laki-laki
TOTAL
DPR-RI
65 (11,82%)
485 (88,18%)
550
DPD
27 (21,1%)
101 (78,9%)
128
DPRD I
188 (10%)
1662 (90%)
1850
DPRD II
1090 (8%)
12046 (92%)
13125
Sumber: CETRO, 2005
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
1. Pegawai Negeri Sipil:
NO
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
2.191.471 (58,57%)
1.550.024 (41,43%)
3.741.495
KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA
2. Pejabat Eselon ESELON
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
I
582 (90,23%)
63 (9,77%)
645
II
10.500 (93,29%)
755 (6,71%)
11.255
INSTRUMENTAL INPUT • LANDASAN HUKUM NASIONAL •KOMITMEN INTERNASIONAL •PERMEN NO. 01 TAHUN 2005
AKAR MASALAH: PER-UUAN BIAS GENDER; PENAFSIRAN AJARAN AGAMA YG KURANG KOMPREHENSIF; SOSIAL BUDAYA; ADAT ISTIADAT & PEREMPUAN ITU SENDIRI
SUBYEK
OBYEK
METODA -KAJIAN
MSLH PEREMPUAN, GENDER & ANAK: 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. EKONOMI 4. POLITIK ( PENGMBL. KEPUTUSAN) 5. KUALITAS HIDUP P & A 6. APS, KESEHAT AN ANAK 7. AKTE KELAHIRAN 8. KEKERASAN, EKSPLOITASI & DISKRIMINASI 9. LINGKUNGAN HIDUP
1.ORGANISASI KEAGAMAAN
1.KOMITMEN -PELATIHAN
2.KEBIJAKAN 2.LEMBAGA SWADAYA 3.KELEMBA MASYARAKAT GAAN VISI MISI PP & KPA
4.SUMBER DAYA
-SOSIALISASI
-FASILITASI -KOORDINASI
4. ORGANISASI SOSIAL & POLITIK
5.SISTEM & DATA TERPILAH
5.ORGANISASI 6.JARINGAN. MEDIA MASSA
TERBANGUN JAR LM YG PERJUANG KAN PP, KPA ,KKG
-RTD
-ADVOKASI
3.SWASTA & PROFESI
OUT COME
-KERJASAMA -PENGUATAN -WORKSHOP
DIPAHAMI & DISADARI NYA HAK2 PR TERSEDIA NYA KADER PR DI BID. PENGAMBIL KEPUTSN
K K G
TERCAPAI NYA KETERWAKLN 30% PEREM PUAN
- MONEV
1.
INTEGRASI
2.
AKSI AFIRMASI Tupoksi Dep-V/POLA PIKIR DEPUTI V
13
FUNGSI KNPP Membantu dan mendorong serta mengkoordinasikan semua pihak untuk mengenal dengan jelas lahan perjuangannya dan juga lahan perjuangan kelompok lain sehingga pembagian tugas dan kerjasama sinergis dapat dilakukan. Sehingga keinginan kita untuk mewujudkan kaum perempuan berada dalam posisi yang lebih baik sebagai warga bangsa dalam masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan dapat segera tercapai.
PENUTUP Masalah peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan isu krusial untuk dipahami dan dilaksanakan. Upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik memerlukan perjuangan panjang mengingat masih adanya realitas sebagian besar perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan keterwakilan 30 % perempuan di legislatif sangat bergantung pada komitmen bersama kaum perempuan baik selaku individu maupun organisasi serta didukung dengan keikhlasan laki-laki. Kerjasama sinergis, kemitraan, koordinasi, dan jejaring antara KNPP dengan organisasi politik, organisasi masyarakat, seluruh komponen masyarakat, aktivis perempuan, dan Wakil-wakil Rakyat di DPR-RI dan DPRD sangat diperlukan.
PENUTUP
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MEMANG BEDA, TETAPI TIDAK UNTUK DIBEDA- BEDAKAN
