KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN REDD+
Disampaikan oleh :
Kabupaten Kapuas setelah Pemekaran Tahun 2002 menjadi 3 Kabupaten
2
4
LUAS WIL. 14.999 KM2 (1.499.900 Ha) ATAU 9,77% DARI LUAS PROVINSI KALTENG, LUAS LAHAN RAWA BERGAMBUT 524.640 HA (35 % DARI LUAS WIL)
2 (DUA) KARAKTERISTIK WILAYAH YAITU :
1. WILAYAH SELATAN (12 KEC.) DGN KARAKTERISTIK PASANG SURUT (RAWA) YG BERPOTENSI UTK LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA. 2. WILAYAH UTARA (5 KEC) DGN KARAKTERISTIK BERBUKIT-BUKIT SANGAT SESUAI UTK LAHAN PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.
SESUAI SENSUS THN 2010 PENDD. KAB. KPS = 329.198 JIWA, DGN KEPADATAN PENDUDUK ± 22 JIWA / KM 2 PENYEBARAN PENDUDUK TDK MERATA MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PD UMUMNYA BERGERAK DI BIDANG PERTANIAN DALAM ARTI LUAS & MASIH DILAKS. DGN CARA TRADISIONAL.
KABUPATEN KAPUAS TERBAGI MENJADI : 12 KECAMATAN (SEBELUM PEMEKARAN) MENJADI 17 KECAMATAN (SETELAH PEMEKARAN) , 14 KELURAHAN DAN 153 DESA
DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DALAM PENGEMBANGAN REDD +
• Tiga pilar pembangunan Kab. Kapuas yaitu bidang Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup • DA-REDD KFCP menjadi bagian untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian ekonomi serta mendorong masyarakat untuk mengelola lahan gambut dan hutan secara bijak • Indikator keberhasilan KFCP juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat sekitarnya sehingga mengurangi tekanan terhadap hutan • Anggaran belanja KFCP untuk program kegiatan yang bersentuhan langsung ke masyarakat porsinya harus lebih besar dari pada kegiatan riset/penelitian dan operasional staff
Kebijakan... • Kab. Kapuas akan mencanangkan desa di wilayah DA-REDD KFCP sebagai “DESA MODEL REDD” • Aktivitas yang diharapkan dari DM REDD ini meliputi : Eco and Culture tourism, sebagai laboratorium riset lapangan dan jasa lingkungan lainnya – dengan Ikon : Air Hitam Gambut, Madu Lebah Hutan, dan lain-lain • Transfer pengetahuan, ketrampilan & pembelajaran bagi masyarakat & aparatur Pemda, serta penyiapan pembentukan kelembagaan yang akan melanjutkan pengelolaan kegiatan REDD
Beberapa Tantangan Dalam Implementasi REDD • Peran masyarakat lokal dan adat dalam desain dan implementasi REDD • Dampak sosial dan ekonomi REDD terhadap masyarakat miskin dan marginal di desa • Keterwakilan masyarakat dalam proses konsultasi REDD tingkat lokal, nasional dan international • Kesiapan ‘adaptasi’ masyarakat terhadap perubahan iklim • Hak-hak masyarakat adat dan lokal atas lahan dan SDA
Tantangan... • REDD sebagai peluang untuk memperbaiki pengelolaan SDA • REDD sebagai peluang untuk mengurangi kemiskinan • Distribusi manfaat dari kegiatan REDD • Praktek-praktek dan prioritas masyarakat desa jadi pertimbangan dalam kegiatan REDD • Keberlanjutan program
Melalui Pengembangan Desa Model REDD diharapkan dapat menjawab tantangan dalam implementasi REDD
DA REDD 120.000 ha
KPHL Model Kapuas 105.372 ha Keputusan Menteri Kehutanan No. 247/Menhut-II/2011
DM REDD 7 desa
DESA MODEL REDD
Desa yang dijadikan contoh dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat (PM) di lokasi REDD dimana praktek-praktek kehidupan sosial & ekonomi masyarakatnya selaras dengan upaya pelestarian lingkungan termasuk berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi Mempunyai potensi SDA yang dikelola secara lestari dan dapat mengurangi emisi Masyarakatnya mempunyai aturan dan kelembagaan dalam pengelolaan SDA scr bijak
TUJUAN PENGEMBANGAN Desa Model - REDD 1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam memasuki phase implementasi REDD 2. Meningkatkan dan memantapkan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan desa termasuk kelembagaan adat untuk menunjang keberhasilan implementasi REDD 3. Mempersiapkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim 4. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan mitigasi perubahan iklim 5. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam tata kelola REDD yang baik 6. Membangun jejaring kerja masyarakat desa di tingkat lokal, nasional dan internasional
PRINSIP Pengembangan Desa Model REDD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Patisipatif Sesuai aturan hukum Transparansi / keterbukaan Demokrasi dan berorientasi konsensus Menghormati adat Kesetaraan dan adil Efektif dan efisien Akuntabilitas dan bertanggunggugat Kemandirian Kemitraan Keberlanjutan
DUA STRATEGI DM-REDD 1. Penataan Ruang/Wilayah Pedesaan Berbasis Sumbar Daya Alam 2. Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ‘adaptasi’ dan ‘mitigasi’ terhadap perubahan iklim
STRATEGI PERTAMA : 1. Penataan Ruang/Wilayah Pedesaan termasuk wilayah kelola berbasis masyarakat dan adat hutan desa, hutan kemasyarakatan atau hutan adat
• Menggali konsep pengelolaan berdasarkan adat yang meliputi: Petak lewu, petak tana, bahu, bahu sandam, parak kayu lakau, padang, kayuan, gahagas, parau, daerah penyangga pahewan, pahewan kawasan pemanfaatan intensif (pemukiman, ladang, sawah), kawasan pemanfaatan terbatas (kebun karet, tempat mencari ikan, gemor, kayu) kawasan cadangan desa dan kawasan yang dilindungi (habitat hewan & tumbuhan liar) • Memadukan konsep kelola adat/tradisional dengan aturan hukum nasional
• Konsep Kelola adat HUTAN DESA HUTAN ADAT
Penataan wilayah kelola desa Hutan Desa • Salah satu pilihan yang bisa lebih cepat prosesnya • Sudah ada peraturan pelaksana • Permenhut No. P.49/Menhut-II/2008
Keinginan masyarakat Hutan Adat • Perlu proses lama – Kajian masyarakat hukum adat (kelembagaan, wilayah kelola, aturan adat, praktek pengelolaan huta) – Pengakuan wilayah adat – perda kabupaten
• Belum ada aturan pelaksana dari Kemenhut
Hutan Desa yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip atau konsep kelola adat
RENCANA HUTAN DESA
HD
HD •
•
HD
HD HD HD HD
Belum menunjukkan letak dan luas sebenarnya Bisa dalam satu jaringan / rangkaian hutan desa
STRATEGI KEDUA : 2. Pemberdayaan Masyarakat adat/lokal melalui tiga pendekatan : a.
Pengembangan ekonomi masyarakat
b.
Budaya menabung dan peningkatan akses modal usaha melalui LSPBM dan CU Pengembangan usaha bersama Pengembangan mata pencaharian masyarakat Pelatihan managemen keuangan tingkat rumah tangga dan lembaga desa Sekolah lapang karet Penguatan pemasaran hasil
Peningkatan sarana & prasarana (kesehatan, sanitasi, pendidikan, aksesibilitasdesa) melalui APBD, APBN, Bansos, PNPM dan sumber dana pihak lain yang tidak mengikat
