KAJIAN KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG BAFL4T INDRA GUNAWAN

KAJIAN KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG BAFL4T

INDRA GUNAWAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009

PERNYATAAN MENGENAI TUGAS AKHIR DAN SUMBER ~NFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir "Kajian Kebijakan Anggaran dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat" adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tugas akhir ini. Bogor, Februari 2009

Zndra Gunman

NIM I153070125

ABSTRACT INDRA GUNAWAN. A study on Budget Policies in Supporting Food Security Development in Lampung Barat district. Under direction of DRAJAT MARTIANTO, and Y A W K FARIDA BALIWATI. Food has long been considered as basic human need and part of human rights. Food security development aims at fulfilling food requirement for the community in an equitable manner in terms of food quantity and nutrition quality. The government regulation 3812007 states that food security is a mandatory business. This research aims at analyzing the local government budget policies in supporting food security dvelopment in Lampung Barat district, with special objectives comprising: (1) analyzing local balance budget based on debit and credit, (2) defining the scope of programslactivities for supporting food security development, (3) quantifying local government's share in supporting food security development in Lampung Barat district. The design of this study is retrospective using seondary data from related instituti in Lampung Barat. To identify the share of credit and debit of local budget or APBD, a Comparative Budget Statement (CBS) is used, and to identify the budget proportion for food security oriented programslactivities, the Content Analysis method is applied. From the CBS analysis result, it is revealed that the biggest share is from Dana Alokasi Umum (DAU) or General Alloctaion Fund, accounting for 66.25% and the smallest share is from Local Original Revenue or Pendapatan Asli Daerah (PAD), which is only around 1.60%. The share of Development Budget is approximately 57.58%, while the share of Routine Budget is 42.42%. It is also found that the Local Budget has increased constantly during the last 5 years with the average is Rp 304,068,008,767.-. From this amount, Rp 24,286,406,768,- or about 7.6% per annum has been allocated for food security development. Based on the number of programs or activities, there were 359 food security-related activities from the total of 1,880 development activities. By subsystems the budget for food security development in total that has been allocated for availability subsystem is around Rp 10,565,103,335.-, distribution subsystems, Rp 10,183,526,893.- consumption subsystem Rp 132,325,300.- and nutritional status subsystem Rp 1,155,588,600.-. Key words: budget policies, food security, Lampung Barat

INDRA GUNAWAN. Kajian Kebijakan Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat. Dibimbing oleh DRAJAT MARTIANTO dan Y A W K FARIDA BALIWATI. Pangan mempakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan mempakan bagian dari hak asasi individu. Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil merata baik jumlah maupun mutugizinya. Dimensi pembangunan ketahanan pangan sangat luas dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan Iintas disiplin. Ketahanan pangan mempakan prasyarat dasar yang hams dimiliki oleh suatu daerah otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketahanan pangan mempakan urusan wajib. Ditinjau dari kondisi wilayah, sosial; ekonominya dikaitkan dengan pembangunan ketahanan, Kabupaten Lampung Barat memiliki beban yang sangat berat karena dihadapkan keterbatasan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan dan sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anggaran pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat, dengan tujuan khusus yaitu : 1) Menganalisis APBD dari sisi penerimaan dan pengeluaranfbelanja program, 2) Menetapkan mang lingkup program dan kegiatan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan, 3) Menganalisis besaran alokasi anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat. Desain penelitian ini adalah retrospektif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, Nomor 07 tahun 2004, Nomor 05 tahun 2005, Nomor 01 tahun 2006 dan Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mengetahui besamya penerimaan dan pengeluaran APBD pada tiap-tiap program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara pengeluaran yang dialokasikan pada anggaran pengeluaran mtin dan pengeluaran pembangunan dengan total jumlah anggaran melalui analisis Comparative Budget Statement (CBS). Untuk mengetahui anggaran program dan kegiatan pembangunan ketahanan terlebih dahulu ditetapkan mang lingkup pembangunan ketahanan pangan diperoleh dari identifikasi peraturan-perundangan yang berlaku, dokumen kesepakatan bupatilwalikota pada rapat koordinasi DKP, KUKP serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG). Selanjutnya untuk mengetahui anggaran program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan digunakan metode Content Analysis (analisis isi). Hasil analisis CBS vertikal menunjukkan bahwa kontribusi terbesar penerimaan APBD berasal dari dana bagian perimbangan yaitu : DAU sebesar 66,25 % dan yang memberikan kontribusi terkecil dari penerimaan adalah bagian PAD totalnya hanya sebesar 1,60 %. Proporsi belanja pembangunan sebesar 57,58 % dari pengeluaran rata-rata realisasi APBD tahun 2003-2007, sedangkan belanja rutin sebesar 42,42 %. Sisi pengeluaran antara belanja pembangunan dan belanja mtin tidak terlalu besar perbedaannya dalam proporsi penganggaran. Ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan terdiri dari : 1) program dan kegiatan langsung, yaitu : a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dari 2 program dengan 7 kegiatan, b) terkait subsistem

distribusi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 program dengan 8 kegiatan. 2) program dan kegiatan tidak langsung, yaitu : a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dari 3 program dengan 14 kegiatan, b) terkait subsistem distribusi terdii dari 2 program dengan 10 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 5 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 program dengan 11 kegiatan. Perkembangan APBD setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2003-2004 sebesar 2 %, tahun 2004-2005 meningkat 14 %, tahun 2005-2006 meningkat 43 % dan pada tahun 2006-2007 rneningkat sebesar 36 %. Selma kurun waktu 5 tahun rata-rata APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 304.068.008.767,- yang di alokasikan untuk pembangunan ketahanan pangan sebesar Rp. 24.286.406.768,atau hanya sebesar 7,6 % per tahun. Alokasi APBD pada tahun 2003 - 2007 digunakan untuk membiayai 1.880 kegiatan, dari jumlah tersebut yang dipemtukkan untuk kegiatan pembangunan ketahanan pangan hanya 359 kegiatan atau sebesar 19,l % dari total kegiatan. Total anggaran pembangunan ketahanan pangan tersebut dialokasikan pada subsistem ketersediaan sebesar Rp. 10.565.103.355,- atau sebesar 43,5 % dari rata-rata anggaran ketahanan pangan, subsistern distribusi sebesar Rp. 10.183.526.893,- (41,9 %), subsistem konsumsi sebesar Rp. 132.325.300,- (0,5 %) dan anggaran terkait status gizi sebesar Rp. 1.155.588.600,- (4,s %). Alokasi anggaran pernbangunan ketahanan pangan tidak terdistribusi secara merata, subsistem ketersediaan dan subsistem distribusi lebih dominan, yang mencerminkan bahwa pembangunan ketahanan pangan masih bias pada produksi pangan. Pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas bidang dan lintas sektoral yang saling berkaitan belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Lampung Barat. Kata kunci : kebijakan anggaran, ketahanan pangan, Lampung Barat

0Hak Cipta milik Institut Peranian Bogor, tahun 2009 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya fulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengufipan hanya untuk kepenfingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penpsunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dun pengufipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dun memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpn izin IPB

KAJIAN KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

INDRA GUNAWAN

Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2009

Judul

:

Nama Mahasiswa NIM

: :

Kajian Kebijakan Anggaran dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat Indra Gunawan I153070125

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yavuk Farida Baliwati. MS Anggota

Ketua

Diketahui,

Tanggal Ujian : 24 Pebruari 2009

Tanggal Lulus :

2 0 MAR 2009

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya tulis ini bejudul Kajian Kebijakan Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketanahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, terutama kepada Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si selaku ketua komisi pembimbing dan Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S selaku anggota komisi pembimbing serta Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarif, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan, Dr. Ir. Budi Setyawan, MS selaku Ketua Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor beserta seluruh dosen pengajar. Disamping itu, penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan kesempatan tugas belajar dan bea siswa, lebih khusus kepada Bapak, Ibu, Istriku tercinta Sri Mulyani, SH dan anakku Khoinrnnisa Indriyani atas segala do'a dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Pebruari' 2009

Indra Gunawan

Penulis dilahirkan di

Baradatu Kabupaten Lampung Utara (sekarang

Kabupaten Way Kanan) Provinsi Lampung pada tanggal 4 April 1970 sebagai putra pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sondani dan Ibu Suparni. Menikah dengan Sii Mulyani dan telah dikaruniai 1

orang putri

K h o i m i s a Indriyani. Tahun 1989 penulis lulus dari SMA Negeri Kotabumi dan pada tahun 1990 bam mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Malang dan lulus pada tahun 1994. Pada tahun 2007 penulis rnendapat bea siswa dari Pemerintah Daerah Lampung Barat

untuk

melanjutkan pendidikan pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Program Studi Manajemen Ketahanan Pangan. Penuiis pada tahun 1994-1997 bekeja pada PT. Sungai Budi (Devisi Perkebunan dan HTI). Pada tahun 1997 penulis diterirna sebagai PNS di Kabupaten Lampung Barat, dari tahun 2007 - sekarang bekeja pada Bappeda Kabupaten Lampung Barat sebagai Kepala Bidang Statistik dan Litbang.

DAFTAR IS1 Halaman

DAFTAR TABEL ........................................................................................

.. ...

11

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

111

DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................

iv

PENDAHULUAN ......................................................................................... Latar Belakang .................................................................................. Rurnusan Masalah ................................................................................. Tujuan Penelitian ............................................................................... .. Manfaat Penelltian ............................................................................... .. Kerangka Pemihran ..............................................................................

1 1 4 6 6 6

TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 9 9 Pengertian dan Ruang Lingkup Ketahanan Pangan .............................. Kebijakan Program Ketahanan Pangan ................................................... 10 Pengelolaan Keuangan Daerah ............................................................... 15 17 Peran Pemenntah dalam Pembangunan Ketahanan Pangan ................... METODE PENELITIAN ............................................................................. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................... .. Desain Penellt~an ................................................................................... Jenis. Surnber. dan Cara Pengumpuian Data ......................................... .. Pengolahan dan Anahsis Data ............................................................... .. Definlsl O~erasional..............................................................................

21 21 21 21 22 25

HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................................... Kondisi Umum Ketahanan Pangan dan Gizi Lampung Barat ................. APBD Kabupaten Lampung Barat ........................................................ Program dan Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Katahanan Pangan ................................................................................................... Anggaran Program dan Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat ................................

27 27 29 43

53

KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 70 Kesimpulan ............................................................................................ 70 Saran .................................................................................................. 71 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................

72

DAFTAR TABEL

Jenis. sumber dan cara pengurnpulan data

............................................

22

Produksi Sektor Pertanian

.................................................................... 27

Produksi Sektor Perikanan

..................................................................... 28

Produksi Sektor Pertemakan

.................................................................. 28

Jumlah Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk ........................................ 29 Strum APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007

........... 31

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2004 secara horizontal ..............................

32

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2004-2005 secara horizontal ..............................

33

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2006 secara horizontal .............................. 34 Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Larnpung Barat tahun 2006-2007 secara horizontal ..............................

35

Perkembangan rata-rata realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2007 secara horizontal ...........

37

Persentase anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003 secara vertikal .....................................................................

39

Persentase rata-rata anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2004-2006 secara vertikal ....................................................

41

Persentase anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2007 secara vertikal .......................................................................

42

Program dan Kegiatan Langsung dan Tidak Langsungtterkait dengan Ketahanan Pangan .............................................................

47

APBD. Anggaran Ketahanan Pangan dan Jumlah Kegiatan Tahun 2003 ..................................................................................................

53

APBD. Anggaran Ketahanan Pangan dan Jumlah Kegiatan Tahun 2004 ........................................................................................................

57

APBD. Anggaran Ketahanan Pangan dan Jumlah Kegiatan Tahun 2005 .........................................................................................................

59

19. APBD. Anggaran Ketahanan Pangan dan Jumlah Kegiatan Tahun 2006 ......................................................................................................... 61

20. APBD. Anggaran Ketahanan Pangan dan Jumlah Kegiatan Tahun 2007 ......................................................................................................... 63 21. Jumlah Kegiatan dalam APBD .............................................................. 65 22. Persentase laju peningatan Anggaran Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2003 .2007 ................................................................................ 66 23 . Persentase Anggaran Program Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2003 -2007 ......

67

24. Alokasi Anggaran Masing-masing Subsistem...............................

68

DAFTAR GAMBAR Halaman

..

..

1.

Kerangka Pem~k~ran Penelltian ..............................................................

2.

Jumlah Alokasi Anggaran Masing-masing Subsistem tahun 2003 ........

56

3.

58

4.

........ Jumlah Alokasi Anggaran Masing-masing Subsistem tahun 2005 ........

5.

Jumlah Alokasi Anggaran Masing-masing Subsistem tahun 2006

........ 62

6.

Jumlah Alokasi Anggaran Masing-masing Subsistem tahun 2007

........

Jumlah Alokasi Anggaran Masing-masing Subsistem tahun 2004

8

60

64

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1.

Anggaran Program dan Kegiatan Pernbangunan Ketahanan Pangan T W 2003.............................................................................................. 75

2.

Anggaran Program dan Kegiatan Pernbangunan Ketahanan Pangan Tahun 2004.............................................................................................. 81

3.

Anggaran Progran dan Kegiatan Pernbangunan Ketahanan Pangan Tahun 2005 .............................................................................................. 88

4.

Anggaran Program dan Kegiatan Pernbangunan Ketahanan Pangan Tahun 2006 ............................................................................................ 94

5.

Anggaran Program dan Kegiatan Pernbangunan Ketahanan Pangan Tahun 2007..............................................................................................

102

PENDAHULUAN Latar Belakang Pangan memp&aII kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan mempakan bagian dari hak asasi individu. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup mempakan prasyarat utama yang hams dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ketahanan pangan adalah suatu upaya pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil merata baik jumlah maupun mutu gizinya. Ketahanan pangan berdemensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian sinergi antar sektor; sinergi antar pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi mempakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan, sesuai dengan arnanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi rumah tangga, dalam jumlah cukup, mutu, dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta tejangkau oleh setiap individu. Berdasarkan Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2006-2009, tujuan pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mencapai sasaran mikroltingkat mmah tanggalindividu dan secara makro/nasional. Ketahanan pangan terwujud apabila secara mum telah terpenuhi dua aspek sekaligus. Pertama adalah tersedianya pangan yang cukup dan merata untuk seluruh penduduk. Kedua, setiap penduduk mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk memenuhi kecukupan gizi guna menjalani kehidupan yang sehat dan produktif dari hari kehari (Dewan Ketahanan Pangan 2006).

Secara lebih spesifk tujuan pembangunan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam KUKP 2006 - 2009 adalah memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikroltingkat rumah tangga dan individu serta tingkat makrolnasional, sebagai berikut : 1.

Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 Kkal/hari, dan penyediaan protein perkapita minimal 57 gramlhari.

2.

Meningkatkan konsumsi pangan perkapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 Kkal/hari dan protein sebesar 52 gram/hari.

3.

Meningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pola skor Pola Pangan Harapan (PPH) minimal 80 (padi-padian 275 gram, umbi-umbian 100 gram, pangan hewani 150 gram, kacang-kacangan 35 gram, sayur dan buah 250 gram.

4.

Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat.

5.

Meningkatkan kemandirian pangan melalui pencapaian swasembada beras berkelanjutan, swasembada jagung pada tahun 2007, swasembada kedelai tahun 2015, swasembada gula pada tahun 2009 dan swasembada daging sapi pada tahun 2010, serta meminimalkan impor pangan utama yaitu lebih rendah 10 % dari kebutuhan nasional.

6.

Meningkatkan rasio lahan per orang (land man ratio) melalui penetapan lahan abadi beririgasi minimal 15 juta Ha dan lahan kering minimal 15 juta Ha.

7.

Meningkatkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

8.

Meningkatkan jangkauan jaringan distribusi dan pemasaran pangan keselunth daerah.

9.

Meningkatkan kemampuan nasional dalam menggali, mengantisipasi dan menangani secara dii serta dalam melakukan tanggap darurat terhadap masalah kerawanan pangan dan gizi. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

menegaskan bahwa penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terns berkembang dari waktu ke waktu.

Untuk mewujudkan penyediaan pangan dilakukan dengan : (1) mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, (2)

mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, (3)

mengembangkan teknologi produksi pangan, (4) mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan, (5) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh akses masyarakat baik secara ekonomi maupun secara fisik. Masyarakat berperan dalam menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen berhak memperoleh pangan yang berrnutu. Ketahanan pangan mempakan salah satu jenis pelayanan dasar yang harus diupayakan oleh suatu daerah otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota, menjelaskan bahwa ketahanan mempakan urusan wajib, oleh karena itu kebijakan yang mengarah pada terciptanya ketahanan pangan hams mendapat prioritas utama. Pemanfaatan potensi sumberdaya disetiap daerah perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Pola ini sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang memberi kewenangan daerah dalam pembangunan

pangan.

Pemerintah daerah

dituntut

mampu

perencanaan penyediaan pangan berbasis potensi wilayah

melakukan memenuhi

kebutuhan pangan penduduk. Pelaksanaan otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mempunyai konsekuensi logis yang menyebabkan terjadinya pembahan yang mendasar pada manajemen keuangan daerah. Pembahan tersebut mengarah perlunya dilakukan budgeting reform atau reforrnasi anggaran. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan

pemban,wan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumbersumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN. Kabupaten Lampung Barat, mempunyai luas wilayah 495.040 Ha, dengan j u d a h penduduk 410.723 jiwa (Lampung Barat dalam Angka, 2007) dengan laju pertambahan penduduk mencapai 1,68%. Dari luas kabupaten tersebut sekitar 352.849 Ha atau 71,28 % dari luas wilayah adrninistratifnya merupakan kawasan hutan. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2007 sebesar Rp. 482.617.697.605,Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparami dan akuntabilitas publik serta pencapaian kineja yang optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pembangunan, termasuk didalamnya adalah pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka kelangsungan ketersediaan pangan, pemerintah Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada tantangan clan masalah terutarna produksi pangan yang semakin terbatas akibat adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk pemukiman dan untuk melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, juga di hadapkan pada keterbatasan anggaran dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Keterbatasan anggaran yang d i i l i k i membuat kebijakan anggaran diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan pembangunan yang sangat penting dan mendasar. Berdasarkan paparan di atas d i i a perlu untuk menghitung besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian dapat diketahui dukungan anggaran pemerintah daerah dalam rangka pembangunan ketahanan pangan. Rumusan Masalah Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertambahan penduduk, semakin terbatasnya sumberdaya

alam, masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk irnpor, serta besarnya proporsi penduduk miskin (Dewan Ketahanan Pangan 2006). Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan perhmbuhan pangan mengikuti deret hitung. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Lampung Barat harus mampu mewujudkan kondisi ketahanan pangannya. Ditinjau dari kondisi wilayah, sosial, ekonominya dikaitkan dengan konsep ketahanan pangan dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki beban yang sangat berat karena dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : 1. Keterbatasan anggaran, jumlah APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2007 hanya sebesar Rp. 482.617.697.605,2. Terbatasnya lahan untuk budidaya pertanian. Dari luas wilayah 495.040 Ha,

71,28 %

(352.849 Ha) m e ~ p a k a nkawasan lindung yang tidak dapat

dimanfaatkan untuk budidaya pertanian pangan. 3.

Tigkat kemiskinan sangat tinggi, yaitu mencapai 46,18 % dari 107.194 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 49.506 RTM. Dengan kata lain terdapat 49.506 RTM tergolong miskin.

4.

Lampung Barat berada pada wilayah rawan bencana terutama gempa bumi karena berada pada zona patahan lapisan bumi yang dikenal dengan zona sesar semangko. Pada tahun 1994 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 6 SR lebih yang menimbulkan banyak korban jiwa dan msaknya sebagian infrastruktur wilayah serta sempat menghentikan aktivitas perekonomian di daerah dan juga mempengaruhi akses pangan masyarakat.

5.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah di sektor pertanian (petani) namun mayoritas usaha tani pada perkebunan (terutama komoditas kopi). Usaha kopi mempakan sumber pendapatan tunggal dan bersifat tahunan, sehingga ada rentang waktu yang relatif lama bagi petani untuk menikmati hasilnya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas mampukah APBD yang tersedia

memadai untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Secara spesifik permasalahan yang ingin dijawab dalam

konteks kebijakan anggaran dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.

Berapa besar APBD dari sisi penerimaan dan pengeluaranhelanja ?

2.

Bagaimana ruang lingkup programflcegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat ?

3.

Berapa besar porsi anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi ?.

Tujuan Penelitian Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anggaran pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1.

Menganalisis APBD dari sisi penerimaan dan pengeluaranhelanja program

2.

Menetapkan ruang lingkup program dan

kegiatan dalam rangka

pembangunan ketahanan pangan. 3.

Menganalisis besaran alokasi anggaran pemerintah dalam

mendukung

pembangunan ketahanm pangan di Kabupaten Lampung Barat

Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menetapkan kebijakan anggaran yang tepat guna (cost efefective) pembangunan

khususnya dalam rangka mendukung

ketahanan pangan di Wilayah

Lampung Barat sehingga

diharapkan dapat memantapkan ketahanan pangan.

Kerangka Pemikiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

KabupatenKota,

menjelaskan bahwa ketahanan merupakan m a n wajib. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, oleh sebab itu pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Masyarakat berperan menyelenggarakan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, serta sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang aman dan bergizi. Pembangunan ketahanan pangan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi rumah tangga, dalam jumlah cukup, mutu dan gizi yang layak aman dikonsumsi, merata serta tejangkau oleh setiap individu. Menurut Martianto et a1 (2007) komitmen pemerintah dalam fasilitasi pembangunan terdapat dalam berbagai konstitusi, legislasi, regulasi maupun dokumen kebijakan pembangunan, komitmen tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan legal dan normatif pemenuhan hak individu yang berada pada suatu negaraldaerah untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak. Komitmen pemerintah daerah dalarn pembangunan tencermin antara lain dari komposisi Anggaran Pendapatan d m Belanja Daerah (APBD), yang menggambarkan bidang prioritas dalam pembangunan daerah. Anggaran daerah dengan demikian berfungsi sebagai managerial plan for

action untuk

memfasilitasi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Keberhasilan pemban-man ketahanan pangan dan gizi di suatu daerah dipengaruhi oleh kebijakan ketahanan pangan dan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah dan dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan gizi.

Program ketahanan pangan dan gizi, terdiri dari

program ketahanan pangan dan gizi (secara langsung terkait dengan komponen ketahanan pangan yaitu meliputi subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi) dan pro-pm yang terkait terhadap ketahanan pangan dan gizi (secara tidak langsung terkait komponen ketahanan pangan dan gizi). Keberhasilan kedua

program

tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan anggaran dalam

melaksanakan kegiatan yang terkait langsung dengan ketahanan pangan ataupun kegiatan yang tidak langsung terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kebijakan anggaran mempakan bagian penting dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi, karena kebijakan anggaran berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dan gizi tersebut. Secara skematis kerangka pemikiran penelitian kajian kebijakan anggaran dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan pangan disajikan pada Gambar 1.

(urusan waj ib)

(kebijakan APBD)

I Anggaran Kegiatan Ketahanan Pangan dan Gizi

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

Anggaran Ketahanan Pangan dan Gizi

I

Anggaran Kegiatan terkait Ketahanan Pangan dan Gizi

TINJAUAN PUSTAKA Pengertian dan Ruang Lingkup Ketahanan Pangan Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi mmah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Menurut Suryana (2001a) ketahanan pangan dapat diartikan sebagai berikut : (1) terpenuhinya pangan yang cukup, yang diartikan sebagai ketersediaan pangan dalam arti luas bukan hanya beras tetapi mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi petumbuhan kesehatan manusia, (2) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran bioligis, kimia dan benda zat lain yang dapat mengganggu, memgikan dan membahayakan kesehatan rnanusia serta aman dari kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, dapat diartikan pangan harus tersedia setiap saat dan merata diseluruh tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh setiap rumah tangga dengan harga terjangkau. Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting, yang dapat digunakan sebagai indikator ketahanan pangan (DKP 2006), yaitu : (1) ketersedian pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; (2) distribusi, dimana pasokan pangan dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, (3) konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi kaidah gizi dan kesehatan, serta prevrensinya. Dengan demikian, ketahanan pangan m e ~ p a k a nsuatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing-masing subsistem tersebut tercermin dari stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap

pangan, serta pemanfaatan pangan flood utilization) termasuk

pengaturan menu dan distribusi pangan dalarn keluarga (DKP 2006). Lebih lanjut Suryana (2001b) mengemukakan bahwa keberhasilan pemban,wan ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut perlu didukung oleh faktor-faktor input bempa

sarana, prasarana dan kelembagaan produksi, distribusi, pemasaran, pengolahan

dan sebagainya Disamping itu perlu didukung oleh faktor-faktor penunjang seperti kebijakan, peraturan, pembinaan dan pengawasan pangan. Ketahanan pangan dilaksanakan oleh banyak pelaku (stakeholder) seperti produsen, pengolah, pemasar dan konsumen yang dibina oleh berbagai institusi sektoral, sub sektoral serta dipengaruhi interaksi antar wilayah. Output yang diharapkan dari pembangunan ketahanan pangan adalah terpenuhinya hak asasi manusia akan pangan, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, meningkatnya ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional. Maxwell dan Smith (1997) mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu. Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi yaitu : 1) kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup sehat, b) akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi, membeli pangan maupun menerima pemberian pangan, c) jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan, dan d) waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan secara berkelanjutan. Frankenberger (1997) menyatakan bahwa dua kelompok indikator ketahanan pangan yaitu indikator proses, menggambarkan situasi pangan yang ditunjukkan oleh ketersediaan @roduksi pertanian, i k l i akses terhadap sumberdaya dam, praktek pengolahan lahan) dan akses pangan (sumber pendapatan, akses terhadap modal) serta indikator dampak meliputi indiiator langsung (konsumsi dan frekuensi pangan) maupun tak langsung (penyimpanan pangan dan status gizi). Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan Kebijakan merupakan penjabaran secam normatif komitmen pemerintah dalam pembangunan sehingga menjadi acuan tindakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Martianto et al, 2007). Menurut Bappenas (2003) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan. Dokumen kebijakan terkait ketahanan ketahanan pangan pada tingkat pusat tertuang dalam : RPJM 2005-2009, KUKP dan Renstra

Departemen Pertanian

dan

di

tingkat

daerah

tertuang

pada

Renstra

PropinsiKabupaten. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) 2005-2009 menyebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan s m p a i di tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah : 1) pegamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian, 2) peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan, 3) peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil, 4) diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan altematif7pangan lokal, 5) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskinIrawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan. Berdasarkan KUKP 2006-2009, kebijakan ketahanan pangan terdiri dari empat belas kebijakan, yaitu : 1) menjamin ketersediaan, 2) menata pertanahan dan tata mang wilayah, 3) mengembangkan cadangan pangan, 4) mengembangkan sistem distribusi cadangan pangan yang adil dan efisien, 5) menjaga stabilitas harga pangan, 6 ) meningkatkan aksesibilitas mmah tangga terhadap pangan, 7) melakukan diversifikasi pangan, 8) meningkatkan mutu dan keamanan pangan, 9) mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi, 10) memfasilitasi penelitian dan pengembangan, 11) meningkatkan peran serta masyarakat, 12) melaksanakan kerjasama intemasional,

13) mengembangkan sumberdaya

manusia, 13) kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif.

Berdasarkan KUKP 2006-2009 kebijakan ketahanan pangan ditinjau kerangka sistem ketahanan pangan, meliputi : 1) kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sebagai berikut : (a) peningkatan produksi dan ketersediaan aneka pangan, @) pengembangan lahan abadi, 15 juta Ha lahan sawah dan 15 juta Ha lahan kering, (c) pengembangan konservasi dan rehabilitasi lahan, (d) pelestarian sumberdaya air clan pengelolaan daerah alum sungai, (e) pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul dan alsintan, (f)

pengaturan pasokan gas untuk memproduksi pupuk,

(g)

pengembangan skim permodalan bagi petanilnelayan, (h) peningkatan produksi

dan produktifitas (perbaikan genetik dan teknologi budidaya), (i) pencapaian swasembada lima komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi), (j) penyediaan insentif investasi dibidang pangan termasuk industri gula, peternakan dan perikanan, Q Penguatan penyuluh, kelembagaan petmihelayan dan kemitraan, (1) pengembangan reforma agraria, (m) penyusunan tata mang daerah dan wilayah, (n) perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan, (0) pengenaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan yang menelantarkan lahan pertanian, 2) kebijakan pada aspek distribusi, diarahkan untuk : (a) pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi, (b) Penghapuasan retribusi produk pertanian dan perikanan,

(c)

pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan daerah terpencil, (d) pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat, (e) pemantauan harga bahan pokok secara berkala untuk mencegah jatuhnya harga gabahheras di bawah HPP, 3) Kebijakan dalam ha1 konsumsi, diarahkan untuk : (a) menjamin pemenuhan pangan bagi setiap mmah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang, (b) mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai irnplementasi pemenuhan hak atas pangan, (c) mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan, dan (d) semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan panganlpangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil, balita gizi buruk, dan sebagainya).

Tujuan program ketahanan pangan yang terdapat dalam rencana pembangunan pertanian 2005 - 2006 adalah untuk memfasilitasi tejaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Untuk mencapai tujuan di atas, program peningkatan ketahanan pangan dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa subprogram, yaitu : (1) peningkatan produksi dan ketersedian pangan, (2) pengembangan diversifikasi produksi dan konsurnsi pangan, (3) penerapan standar kualitas dan keamanan pangan, (4) penurunan tingkat kerawanan pangan, (5) pengembangan dan diseminasi inovasi pertanian mendukung ketahanan pangan, dan ( 6 ) Pengembangan manajemen pembangunan ketahanan pangan. Menurut Martianto et a1 (2007) dibeberapa daerah mempunyai penekanan kebijakan yang berbeda, antara lain : Baii (penganekaragaman pangan merupakan bagian budaya dan agama), Jawa Timur (memprioritaskan pemenuhan protein ternak dan ikan), Kalimantan Selatan (mengutamakan peningkatan kapasitas kelembagaan

diversifikasi

pangan),

Jawa

Tengah

dan

Lampung

(penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal). Program terkait ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat tertuang dalam rencana strategis, antara lain meliputi : a) pengembangan keanekaragaman bahan pangan, b) pengembangan upaya rehabilitasi dan k o n s e ~ a s ilahan, c) pengembangan kawasan sentra agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, d) peningkatan dan pengembangan semua jenis ternak, penyediaan bibit ternak yang unggul dan berproduksi tinggi, e) peningkatan pembinaan tentang kesehatan hewan bagi petanilpeternak, f) pengembangan pelaksanaan diversifikasi, rehabilitasi, intensifkasi

dan ekstensifikasi perkebunan, g) pengelolaan

pengembangan perikanan dan kelautan, h) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, i) peningkatan SDM aparatlmasyarakat pertanian, perternakan dan perikanan, j) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan, k) peningkatan cakupan balita yang mendapat vitamin A dan peningkatan cakupan ibu hamil yang mendapat tablet FE, 1) pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin (Gakin). Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga rnerupakan landasan bagi ketahanan pangan masyarakat, yang selanjutnya menjadi pilar bagi ketahanan

pangan daerah dan nasional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan adalah memberdayakan masyarakat agar mereka mampu menanggulangi masalah pangannya secara mandiri serta mewujudkan ketahanan pangan rumah tangganya secara berkelanjutan. Menurut

Suryana (2002) penyempurnaan

arah

dan

pendekatan

pembangwan ketahanan pangan perlu dilakukan, melalui pengembangan paradigma baru pembangunan ketahanan pangan. Pergeseran paradigma tersebut diceminkan dalam rumusan sebagai berikut : (1) pendekatan pengembangan : dari ketahanan pangan pada tataran makrolagregat menjadi ketahanan pangan rumah tangga, (2) pendekatan manajemen pembangunan : dari pola sentralistis menjadi pola desenb-alistis, (3) pelaku pembangunan : dari dominasi pemerintah menjadi dominasi peran masyarakat, (4) fokus pengembangan komoditas : dari bems menjadi komoditas pangan dalam arti luas, (5) keterjangkauan mmah tangga atas pangan : dari penyediaan pangan murah menjadi peningkatan daya beli, (6) perubahan prilaku keluarga terhadap pangan : dari sadar kecukupan pangan menjadi sadar kecukupan gizi. Untuk mengimplementasikan paradigma tersebut, maka strategi utama yang akan ditempuh dalam pemantapan ketahanan pangan adalah : (1) Pengembangan kapasitas produksi pangan nasional melalui perluasan areal dan rehabilitasi kemampuan produksi, dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam : lahan, air, perairan, (2) Pengembangan konsurnsi pangan beragam, bergizi dan berimbang (diversifikasi pangan), (3) pengembangan agribisnis pangan yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi, (4) peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan mengatasi pennasalahan ketahanan pangan, (5) pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu dalam suatu sistem koordinasi guna mensinergikan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan kemandirian dan ketahanan pangan,

(6) Pengembangan

perdagangan pangan nasional yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan dan perekonomian antar daerah, (7) pemanfaatan pasar intemasional secara bijaksana seiring dengan pengembangan ekonomi pangan dalam negeri.

Sh-ategi pemantapan ketahanan pangan tersebut diterapkan melalui kebijakan operasional pembangunan ketahanan pangan sebagai berikut : (1) pengembangan produksi dan ketersediaan pangan : a) pemeliharaan dan peningkatan kapasitas produksi pangan nasional, b) peningkatan produksi pangan domistik meliputi volume, kualitas dan keragamannya, c) pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas usaha masyarakat, d) peningkatan kemampuan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan, e) pemanfaatan wahana perdagangan intemasional, f) peningkatan efisiensi sistem distribusi pangan; (2) Pengelolaan terhadap

permintaan pangan : a) pengembangan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang, b) peningkatan penghasilan dan daya beli masyarakat. Dalam mendukung pembangunan pangan, informasi tentang situasi ketersediaan pangan mempakan salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pangan, instrumen utama dalam penilaian terhadap ketersediaan pangan diantaranya Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan

yang

baik

harus

memberikan

informasi

tentang

situasi

pengadaanlpenyediaan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam negeri, impor/ekspor dan stok serta penggunaan pangan untuk kebutuhan pakan, bibit, penggunaan untuk industri, serta informasi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk suatu wilayahhegara dalam kurun w a h tertentu (Badan Ketahanan Pangan, 2006). Pengelolaan Keuangan Daerab

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mempunyai konsekuensi logis yang menyebabkan tejadinya pembahan yang mendasar pada manajemen keuangan daerah. Pembahan tersebut mengarah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.

Mardiasmo (2002) selanjutnya menjelaskan bahwa budgeting reform adalah perubahan dari traditional budget ke performance budget. Traditional budget didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat line-item dan

incrementalism, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Makin kuatnya tuntutan aspirasi masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan dan akuntabilitas publik, maka penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah diharapkan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Dengan performance budget maka kinerja tersebut harus mencerminkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut Elmi (2002) prinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki standar, misalnya untuk perencanaan : 1) berdasarkan suatu strategic planning, 2) anggaran berbasis kinerjalPerformance Based Budgeting (PBB) dan mengikuti Government Financial Statistic (GFS). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan

bahwa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AF'BD) adalah mempakan kebijaksanaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemarnpuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. AF'BD mempakan sebuah instrumen kebijakan yang sangat penting artinya bagi banyak pihak. APBD sangai penting bagi Pemerintah Daerah karena menyangkut surnber dana operasional Pemerintah Daerah. APBD sangat penting bagi pembangunan karena mengatur prioritas dan alokasi dana pembangunan di daerah. APBD sangat penting bagi rakyat karena di dalamnya juga nasib rakyat bergantung. APBD dalam bentuk yang sangat sederhana harus dapat menggambarkan kondisi keuangan daerah, meliputi informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan demikian anggaran daerah dapat dijadikan sebagai instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Besarnya alokasi anggaran pengeluaran untuk pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran pembangunan dengan jumlah total anggaran maka dapat diketahui dengan analisis model Comparative Budget Statement (CBS). Perbandingan tersebut dilakukan secara horizontal dan vertikal pada komponen pengeluaran APBD. Analisis CBS horizontal dapat digunakan untuk menganalisis dengan membandingkan antara realisasi APBD tahun sebelumnya dengan APBD pada tahun terakhir. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada APBD, sehingga h a i l yang diperoleh dapat menggambarkan apakah selama tahun pengamatan terjadi kenaikan atau penurunan anggaran pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Perkembangan anggaran pengeluaran dari tahun ketahun dapat diketahui dengan menggunakan tiga ukuran yaitu absolut, relatif dan rasio. Analisis CBS horizontal secara absolut adalah selisih antara tahun terakhir penelitian dan tahun awal penelitian dilakukan. CBS horizontal secara relatif adalah persentase perbandingan antara CBS absolut dengan tahun awal penelitian. CBS horizontal secara rasio merupakan suatu nilai perbandingan antara tahun terakhir penelitian dengan tahun awal penelitian. Analisis CBS vertikal yang mana tujuannya untuk dapat mengukur posisi masing-masing pos dalam APBD sehingga dapat melihat proporsi atau persentase dari hasil analisis tersebut. Dengan demikian gambaran pergerakan anggaran pengeluaran baik untuk rutin maupun pembangunan dari tahun ke tahun dapat diketahui berapa besarnya tiap-tiap pos dalam APBD tersebut. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Sesuai dengan Undang-undang Nomor

32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, daerah mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditingkatkan guna memenuhi pelayanan dasar publik serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan antara lain dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidian,

kesehatan dan pangan), fasilitas sosial, fasilitas yang layak, penyediaan

in£rastr&ur dan pengentasan masyarakat dari kerniskinan. Menurut Amidhan (2005) pemerintah harus proaktif untuk memperkuat akses dan pendayagunaan sumberdaya oleh masyarakat serta cara untuk menjamin kehidupan mereka dan kapan saja seorang individu atau kelompok tertentu ternyata tidak mampu (unable) mengakses bahan pangan yang layak karena diiuar kemampuannya, maka negara berkewajiban menyediakan bahan pangan yang layak secara langsung, kewajibaan tersebut disebut dengan konsep minimum core obligation (kewajiban inti minimum). dilaksanakan

dengan

tanpa

Minimum core obligation tersebut hams

diskriminasi,

bukan

hanya

pada

tingkat

implementasinya tetapi juga pada tingkat kebijakan. Lebih lanjut Amidhan (2005) menjelaskan bahwa besar kecilnya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak atas pangan yang layak berkorelasi dengan kesungguhan pemerintah untuk memenuhi kewajiban inti minimumnya (milinium core obligation). Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menegaskan bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupatenlkota danlatau pemerintah desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.

Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam

penyelenggaraan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan : (1) memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan,

(2) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan,

(3) meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan,

(4) meningkatkan kemandiian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dalam rangka melaksanakan startegilpendekatan kebijakan dan pencapaian sarana pembangunan ketahanan pangan, pemerintah berperan dalam memfasilitasi penciptaan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berkiprah dalam pembangunan ketahanan pangan. Menurut Suryana (2001b) upaya penciptaan tersebut dapat dilaksanakan melalui : (1) penerapan kebijakan makro ekonomi yang kondusif, menyangkut suku bunga, nilai tukar, perpajakan, investasi prasarana publik, peraturan perundangan, dan intervensi kegagalan pasar, (2) peningkatan kapasitas produksi nasional melalui pengembangan sistem dan

usaha agribisnis yang berbasis kepada komoditas pertanian bahan pangan, dengan mengoptimalkan sumberdaya alam nasional, efisiensi teknologi spesifik lokasi, dan mengembangkan manajemen serta prasarana ekonomi untuk menghasilkan produk-produk pangan yang berdaya saing, (3) penanganan simpul-simpul kritis dalam pelayanan publik, seperti : sistem mutu, informasi pasar agribisnis, ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, transportasi, p e n d i d i i dan pelatihan manajemen, kemitraan usaha agribisnis, pemupukan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, pendidikan gizi dan pengelolaan konsumsi, penerapan sistem mutu dan perlindungan konsumen dari bahaya akibat mengkonsumsi pangan, (4) peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat agar mampu dan mandiri untuk mengenali potensi dan kemampuan, altematif peluangnya, dan mampu mengambil

keputusan terbaik

untuk

mengembangkan usahanya

secara

berkelanjutan dalam suatu perekonomian yang mengikuti azas mekanisme pasar yang berkeadilan. Dalam kerangka mematuhi azas-azas desentralisasi, pemerintah pusat dan provinsi membagi perannya sesuai peraturan yang berlaku, khususnya pada urusan-urusan yang bersifat lintas daerah, serta membantu pemerintah daerah sesuai permintaan. Pemerintah kabupaten melaksanakan perannya sesuai kewenangan otonominya, namun tetap dalam kerangka sistem yang lebih luas. Menurut Suryana (2001b), berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, maka pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan di pusat dan daeral~ dijabarkan dalam program pembangunan sistem ketahanan pangan, diletakkan sesuai dengan peta kewenangan pemerintah, yang lebih memberikan peluang pada partisipasi aktif masyarakat. Adapun kewenangan pemerintah kabupatenkota dalam rangka operasional bidang ketahanan pangan dilakukan melalui : (1) pemantapan produksi dan ketersediaadcadangan pangan strategis nabati dan hewani, (2) pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, (3) koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, (4) fasilitasi pelaksanaan, norma, dan standar teknis distribusi pangan, (5) pemantauan, pengkajian, dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi pangan,

(6) pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah kabupatenkota, (7) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem pangan, (8) kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan, (9) pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan, (10) pengawasan sistem jaringan mutu pangan, (1 1) pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat, (12) koordiiasi penangulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan, (13) perurnusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan,

(14) pengembangan peran

serta koperasi dan

swasta dalam

menanggulangi kerawanan pangan, (15) pengembangan surnber daya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan, (16) pengkajian, perekayasaan, dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan, (17) penggalangan partisipasi masyarakat dalam mengelola cadangan pangan, (18) pelaksanaan promosi bahan pangan local, (20) gerakan pengembangan lumbung pangan masyarakat, (21) pemberdayaan kelembagaan tani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat, (22) penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan, (23) pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

METODE PENELITIAN Tempat Dan Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan : 1) pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan ketahanan pangan wilayah, (2) peneliti bertugas di Bappeda Kabupaten Lampung Barat, (3) penelitian sebelumnya belum pernah dilakukan. Dengan pertimbangan tersebut penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengambil suatu kebijakan khususnya dalam melaksanakan programkegiatan yang berkaitan langsung terhadap pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, dimulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2008. Desain Penelitian Desain penelitian ini adalah retrospektif dengan memanfaatkan data-data yang tersedia. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data dari berbagai instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat, yang seluruhnya berupa data sekunder. Jenis, Sumber Dan Cara Pengumpulan Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder yang dipergunakan antara lain : Peraturan Perundangan terkait ketahanan pangan, KUKP 2006 - 2009, Butir-butir Kesepakatan DKP 2007, dan Peraturan Daerah Lampung Barat tentang APBD tahun anggaran 2003 sampai 2007, seperti pada Tabel 1

Tabel 1. Jenis, sumber dan cara pengurnpulan data No

Jenis Data

Sumber Data

Cara Pengumpulan

1.

APBD

Perda APBD (PPKAD, Bagian Hukum Setdakab)

Pencatatan APBD yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran

2.

Ruang lingkup pembangunan ketahanan Pangan

Peraturan Perundangan, Butir-butir kesepakatan DKP & K U W dari BKP dan Bappeda

Pencatatan mang lingkup yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan

3.

Programfkegiatan yang yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan jumlah anggaran

DinasAnstansi terkait ketahanan pangan

Pencatatan Programkegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan tahun 2003 sampai 2007

Pengolahan dan Analisis Data Analisis data dilakukan secara diskriptif atau menggambarkan keadaan nyata yang tejadi pada sampel yang diamati dengan dasar pada pemahaman konsepsi serta pandangan atas teori yang terkait, dengan tahapan sebagai berikut :

1.

Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Lampung Barat Untuk mengetahui besarnya penerimaan dan pengeluaran APBD pada tiap-tiap programkegiatan dapat dilakukan dengan membandingkan antara pengeluaran yang dialokasikan pada anggaran pengeluaran mtin dan pengeluaran pembangunan dengan total jumlah

anggaran, dengan

menggunakan analisis Comparative Budget Statement (CBS). Di dalam mengkaji perbandingan perkembangan anggaran pengeluaran dari tahun ke tahun dalam APBD dengan menggunakan CBS horizontal dengan tiga ukuran yaitu absolut, relatif dan rasio sedangkan CBS vertikal digunakan untuk mengkaji perbandingan posisi rata-rata dari masing-masing pos belanja dalam APBD. Apabila CBS horizontal secara absolut (Ab) dan

relatif (Rl) bertanda negatif menunjukkan tejadinya penurunan dan sebaliknya, sedangkan jika CBS horizontal secara rasio (Ro) kurang dari satu menurjukkan terjadinya penurunan dan sebaliknya (Widodo, 1990). Untuk CBS horizontal disesuaikan dengan variabel yang tersedia Adapun rumus yang digunakan dalam CBS horizontal adalah sebagai berikut:

Absolut : Ab = VX- Vx-1

vx

Rasio :RO = vx-1 Keterangan : Ab adalah CBS absolut R1 adalah CBS relatif Ro adalah CBS ratio Vx adalah variabel tertentu tahun x Vx-1 adalah variabel tertentu tahun sebelumnya. Kemudian selanjutnya CBS vertikal yang digunakan untuk mengukur posisi masing-masing pos dalarn APBD dengan jumlah tertentu pada APBD dalam persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan : Pr adalah proporsi pengeluaran rutin Pp adalah proporsi pengeluaran pembangunan V1 adalah pengeluaran rutin V2 adalah pengeluaran pembangumn Vt adalah variabel tertentu pengeluaran rutin atau pengeluaran pembangunan

2.

Penetapan ruang lingkup program dan kegiatan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi.

Pengurnpulan data dilakukan dengan mengumpulkan

berbagai

dokumen peraturan perundangan dan kebijakan terkait ketahanan pangan yang terdii dari peraturan perundangan terkait ketahanan pangan, dokumen kesepakatan Bupati/waliiota pada pertemuan regional Dewan Katahanan Pangan (DKP) tahun 2007, KUKP, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG) 2006-2010. Informasi tersebut diidentifikasi dan dianalisis

dengan metode Content Analysis untuk menetapkan ruang lingkup program dan kegiatan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan. 3.

Analisis Anggaran program dan kegiatan untuk mengetabui besaran dan alokasi anggaran pembagunan ketahanan pangan

Data skunder yang diperoleh dari Perda APBD tahun 2003-2007 dianalisis dengan menggunakan metode Content Analysis (analisis isi). Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang mempelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat larnbang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk rnenganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis isi untuk mengetahui anggaran programfkegiatan ketahanan pangan, rnaupun progrdegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan adalah sebagai berikut : 1) identifkasi p r o g r d e g i a b pembangunan ketahanan pangan dan progrdegiatan terkait dengan pemban,wan

ketahanan pangan

berdasarkan data yang terdapat pada Perda APBD tahun anggaran 2003-2007, pembangunan

2) pembuatan kategori sesuai dengan pogramkegiatan ketahanan

pangan

yang

telah

ditetapkan,

4)

interpretasilpenafsiran data yang diperoleh (terkait dengan program1 kegiatan, jumlah dan alokasi anggaran).

Dari analisis isi akan diperoleh total anggaran pembangunan ketahanan pangan pada tiap tahun anggaran dari tahun 2003 sampai dengan

2007, sehingga dapat terlihat kebijakan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat. Definisi Operasional Ketahanan pangan : kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan tejangkau. Pembangunan ketahanan pangan : suatu upaya pembangunan yang bersifat lintas bidang dan lintas sektoral yang saling berkaitan, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil merata baik jumlah maupun mutugizinya (dilihat dari bentuk program dan kegiatan) Program : serangkaian kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang terorganisasi dan diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan khusus (misalnya, program peningkatan produksi

pertanian,

program pelayanan kesehatan

masyarakat, dan program pemberantasan buta huruf). Kegiatan atau proyek : suatu pelaksanaan pekejaan yang terencana mencakup serangkaian kegiatan yang saling berkaitan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan khusus, dengan sejumlah dana dan jangka waktu tertentu, (kegiatanlproyek merupakan bagian dari suatu program). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran : rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertantu (biasanya dalam satu tahun mendatang) untuk membiayai tugas-tugas pemerintah disegala bidang. Kebijakan penganggaran : rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana atas pelaksanaan suatu pembangunan yang lebih ditekankan pada anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan yang mendukung ketersediaan pangan di Wilayah Lampung Barat pada periode tahun anggaran 2003 - 2007. Penerimaan Daerah : uang yang masuk ke kas daerah.

Belanja rutin : pengeluaran yang dilakukan untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah aset atau kekayaan daerah. Belanja kegiatan rutin ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, dan belanja lain-lain. Belanja pembangunan : pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja rutin. Belanja pembangunan disusun sesuai dengan prioritas tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan peiayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Anggaran program ketahanan pangan dan gizi (program langsung) : rencana keuangan untuk membiayai serangkaian kegiatan-kegiatan atau proyekproyek yang terorganisasi dan diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan khusus yang langsung ke ketahanan pangan dan gizi (terkait pada ruang lingkup ketahanan pangan). Anggaran

program terkait ketahanan pangan

dan gizi (tidak

langsung) : rencana keuangan untuk membiayai serangkaian kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang terorganisasi dan diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan khusus yang tidak langsung ke ketahanan pangan dan gizi namun terkait dan mendukung ketahanan pangan dan gizi (terkait dengan input dalam kerangka sistem ketahanan pangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Umum Ketahanan Pangan dan Gizi Lampung Barat Wilayah Kabupaten Lampung ~ d a memiliki t luas sebesar 4.950,40 atau 13,99% dari Luas Wilayah Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya sebagai petani. Produksi sektor pertanian yang dihasilkan dari komoditas palawija tahun 2003 : 112.566 ton, tahun 2004 :

131.923 ton (meningkat 17,20 %), tahun 2005 : 123.351 ton (menurun 6,50 %), tahun 2006 : 134.250 ton (meningkat 8,84 %) dan tahun 2007 : 169.306 ton (meningkat 26,ll %), peningkatan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 26,11%. Rata-rata produksi palawija pertahun dari tahun 2003-2007 sebesar 134.279 ton. Komoditas sayuran cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 116,93 %. Secara lengkap tersaji pada Tabel 2. Tabel 2 Produksi sektor pertanian Komuditas No 1 2 3 4 5

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Rata-rata

Palawija Produksi Laju (YO) 0 112.566 17,20 131.923 (6,501 123.351 134.250 8,84 169.306 26,ll 671.396 134.279 -

Sayuran Produksi 25.088 54.423 48.948 38.243 5.571 172.273 34.455

Laju (%) 0 116,93 (10,06) (2 1,871 (85,43)

-

Keterangan : 1. Produksi (Ton) 2. Sumber data Statistik Pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulutm Lampung Barat tahun 2003-2007 (diolah) Produksi sektor perikanan yang dihasilkan dari perikanan laut tahun 2003 :

14.412 ton, tahun 2004 : 10.659 ton (menurun 26,04 %), tahun 2005 : 11.299 ton (meningkat 6,00 %), tahun 2006 : 11.609 ton (meningkat 2,74 %) dan tahun 2007 :

12.758 ton (meningkat 9,90 %), peningkatan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 6,00 %. Rata-rata produksi perikanan laut pertahun dari tahun 2003-2007 sebesar 12.147 ton. Produksi perikanan kolam cenderung mengalami penurunan kecuali

pada tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 6,67 %. Secara lengkap tersaji pada Tabel 3. Tabel 3 Produksi sektor perikanan

No 1 2 3 4 5

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 Jumlah Rata-rata Keterangan :

Jenis Produksi Perikanan Laut Perikanan Kolam Laju (%) Produksi Laju (%) Produksi 0 0 14.412 0 (26,04) 15 10.659 6,67 6,OO 16 11.299 2,74 11.609 7 (56,25) 12.758 9,90 5 (28,57) 60.737 43 12.147 11 1. Produksi (ton) 2. Sumber Buku Statistik Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2007 (diolah)

Produksi sektor petemakan yang dihasilkan dari temak khususnya daging tahun 2003 : 1.254 ton, tahun 2004 : 1.224 ton (menurun 2,39 %), tahun 2005 :

1.238 ton (meningkat 1,14 %), tahun 2006 : 1.290 ton (meningkat 4,20 %) dan tahun 2007 : 1.330 ton (meningkat 3,10 %), peningkatan tertinggi pada tahun

2006 sebesar 4,20 %. Rata-rata produksi petemakan pertahun dari tahun 20032007 sebesar 1.267 ton. Secara lengkap tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 Produksi sektor pertemakan Daging No 1 2 3 4 5

Tahu~l 2003 2004 2005 2006 2007*)

Produksi (ton) 1.254 1.224 1.238 1.290 1.330

Laju (%) 0 (2,391 1,14 4,20 3,lO

Jumlah 6.336 Rata-rata 1.267 Keterangan : 1. *) angka perkiraan (diolah) berdasarkan pertumbuhan rata-rata 2. Sumber Buku Statistik Peternakan Dinas Petemakan Provinsi Lampung tahun 2003-2006

Status gizi dilihat dari jumlah gizi h a n g dan gizi buruk pada balita. Jumlah gizi kurang dan gizi buruk tertinggi tejadi pada tahun 2003 bejumlah 306 balita mengalami gizi kurang (0,68 %) dan balita gizi buruk bejumlah 68 balita (0,15 %) dari jumlah balita (45.127 balita). Pada tahun 2007 jumlah balita gizi h a n g menurun menjadi 30 balita (0,06 %) dan gizi buruk menurun menjadi 14 balita (0,03 %) dari jumlah balita (47.864 balita). Data jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk selama lima tahun tersaji pada Tabel 5. Tabel 5 Jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk Tahun

No

Kriteria I Gizi kurang 2 Gizi Buruk Jumlah kelahiran hidup Jumlah Balita

2003 306 68 8.002 45.127

2004 59 10 8.196 45.642

2005 37 19 8.606 46.277

2006 62 43 8.167 48.315

2007 30 14 8.168 47.864

Sumber data : Dinas Kesehatan Lampung Barat 2008 APBD Kabupaten Lampung Barat Sesuai konsep perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terkandung dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka pelaksanaan hngsi pembiayaan pembangunan desentralisasi daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan pengelompokan penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat, maka komposisi penerimaan APBD dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :

1.

Pendapatan Asli DaerahIPAD @ajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)

2.

Dana perimbangan (bagian h a i l pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi.

3.

Bantuan dana penyeimbang dari pemerintah.

4.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Jumlah APBD Kabupaten Lampung Barat selama k-

waktu lirna tahun

dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 terus mengalami peningkatan, dari Rp. 214.757.744.650,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 218.394.094.282,- pada tahun 2004 (meningkat 1,69 %), tahun 2005 sebesar Rp. 248.722.297.850,(meningkat 13,89 %), tahun 2006 sebesar Rp. 355.848.209.450,-

(meningkat

43,07 %) dan tahun 2007 berjumlah Rp. 482.617.697.605,- (meningkat 35,62 %). Laju

peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 43,07 %.

Penerimaan APBD Kabupaten Lampung Barat terbesar dari dana perimbangan, pada tahun 2003 sebesar 81,49 %, tahun 2004 : 88,12 %, tahun 2005 : 83,96 %, tahun 2006 : 92,86 % dan pada tahun 2007 sebesar 84,50 %. Penerimaan dari dana perimbangan terbesar selama lima tahun terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 92,86 %. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Barat menggunakan asas berimbang, yaitu jumlah penerimaan sama dengan jumlah pengeluaran. Pengeluaran untuk belanja rutin pada tahun 2003 sebesar 60,71 %, tahun 2004 : 38,51 %, tahun 2005 : 39,19 %, tahun 2006 : 43,71 % dan pada tahun 2007 sebesar 43,17 %. Pengeluaran untuk belanja mtin terbesar selama lima tahun terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 60,71 %, pengeluaran belanja mtin terkecil terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 34,71 %. Pengeluaran untuk belanja pembangunan pada tahun 2003 sebesar 39,29 %, tahun 2004 : 61,49 %, tahun 2005 : 60,81 %, tahun 2006 : 65,29 % dan pada tahun 2007 sebesar 56,83 %. Pengeluaran untuk belanja pembangunan terbesar selama lima tahun terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 65,29 %, pengeluaran belanja pembangunan terkecil terjadi pada tahun 2003 yaitu sebesar 39,29 %. Struktur APBD Kabupaten Lampung Barat secara lengkap tertera pada Tabel 6.

Tabel 6 Struktur APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2007

Laju

No

Urvian

A. Pcndapntnn

I

Jumlnh (Rp)

7%

114,757.744.650

I'mdnporon arli doeroh

100.00

3,520,664,650

1.64

Junllvh (Rp)

%

218.394.094,182

100.00

1.69

2.12

31.80

4.640.016.400

(7%)

L$u Jumlah @p)

Yo

(7%)

Jt~rnlah(Rp)

$6

148,722,297,850

100.00

13.89

355,848,209,450

IW.00

43.07

1.88

0.92

1.41

7.15

4,682,727,800

5,017,670,450

L.?iu (Sb)

Jurnlalt (Rp)

Yo

482,617,697,605

100.00

6,420.174.205

a. Pajnk dwrah

701,701,500

932,008,000

1.026,903,000

1.227.864.400

1,579,795,850

b. Relriburi daerall

993,412,000

1.319Q00,200

1,512,572,800

1,663,853,050

1,838,745,155

0

231,916,700

287,289,000

e. Hasil Pengclalva~>Kckayaan Dacrah

1.33

Laj!~ (%) 3562 27.x

437,022.800

326,087,000

ynny dipiralrkan

-

d. Lain lain pendapatan yangsalr 2

Ilozian l ' r . d a h a ~ ~ ~ ( i ~ ?

1,825,551,150

2,157,151.500

175.001.697.000

81.49

192,488,987,636

1,855,963,000 88.12

9.98

2OR.825.215.536

1,199,866,000 83.96

8.50

2.564.610.400

330.430.539.000

92.86

58.23

407.797.523.400

24,311,697,000

27.528.987,636

22,384,213,536

25,887,160,000

40,905,483,400

b. Dana alokari umnm

144,690,000,000

149.384.000,OOO

165,705,000,000

259,182,000,000

288.264.000.000

c. Dana vlokari khurus

6,000,000,000

7,080,000,000

10,930,000,000

25,320,000.000

39,759,000,000

8,466,000,000

9,806,000,000

20,041,379,000

38,869,040,000

a. Bagi hasil pajak dun b g i hvril bukan panjak

d. Bagi hasil paiak

banfuan lieuanpan propinri

0

84.50

23.41

3

Ro,~tuonI X n a I'm~ieimbonpdoriPen~eri~~lrai~

14051247.000

6.54

7.653.95J.000

3.50

(45.54)

5.R94,000.000

2.37

(22.99)

0

0.00

(100.00)

4,400,000.000

0.91

0

4

Siso lebilt perlziltmpo,t anpporm rolzun lalu

22.1R1.136.000

10.33

13.641.076.2*6

6.25

(38.50)

29,320.35J.514

11.79

114.94

20.400.000,000

5.73

(30.42)

64,000,000,000

13.26

213.73

248,721,197,850

100.00

13.89

355,8118,209,450

IW.00

43.07

482,617,697.605

100.00

35.62

8. P~ngelunrnn

I

Ilslonia llrrrin

2

Rclo,Vo l'eshonmo~on

114,757,744,650

100.00

218,394,094,182

100.00

1.69

130.375.555.540

6071

84,098,079,807

38.31

(35.50)

97,474,312,760

39.19

15.91

123,529,922,400

3J.71

26.73

208,325,356,057

43.17

68.64

84.382.189.110

3929

134,296,014,475

61.49

59.15

151,247,985,090

60.81

12.62

232,318,287.050

65.29

53.60

274,292,341,848

5683

18.07

Surnber : Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat (Perda APBD 2003-2007, diolah)

Perkembangan realisasi dan proporsi dari pengalokasian penerimaan dan pengeluaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat selama periode penelitian dari tahun 2003 sampai tahun 2007 secara horizontal, dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2004 secara horizontal An~aran

No

Uraisn

b. ~ e v i b u sdaerah i

2W4

Jumlah (Rp)

Jumlsh (Rp)

993.412.000

c. H a i l Pengelolaan kckayaan Dacrah yg Dipisahkan d. Lain - lain pendapatan yang sah 2

2003

Boxion Perimbonpn a. Bagi hail pnjak dan bagi h a i l bukan panjak b. Dana nlokai "mum

c. Dana alokai khusus

-

1.825.551.150

175.001.697.000

Comparative Budget Statcmcnt (CBS) Ab

Ro

32.77

1.33

1.319.000.200

325.588.200

231.916.700

231.916.700

2.157.151.500

331.600.350

18.16

1.18

17.457.290.636

9.98

1.10

192.458.987.636

24.311.697.000

27.528.987.636

3.217.290.636

149.384.000.000

4.694.000.000

13.23 3.24

1.13

144.690.000.000

6.000.000.000

7.080.000.000

1.080.000.000

18.00

1.18

(45.54)

0.54

59.15

1.59

d. Baei h a i l .oaiak . & bantuan kcuangan propinsi

-

8.466.000.000

8.466.000.000

14.054.247.000

7.653.954.000

(6.400.293.000)

4

Bonruon Dono Penyeimbong don Pemerinrol8 Sisa lebih o e r h i m ~ o n

2

Belanja Pembangunon

84.382.189.110

134.296.014.475

3

Ri

49.913.825.365

1.03

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2003-2004, diolah)

Tabel 7 di atas menunjukkan suatu peningkatan besarnya anggaran dari realisasi APBD baik penerimaan maupun pengeluaran dari tahun 2003 sebesar Rp.

214.757.744.650,-

menjadi Rp. 218.394.094.282,- pada tahun 2004, terjadinya

peningkatan anggaran sebesar 1,02 kali, baik penerimaan maupun pengeluaran.

Untuk pengeluaran belanja mtin mengalami p e n m a n sebesar 0,65 kali sedangkan pengeluaran belanja pembangunan mengalami peningkatan sebesar

1,59 kali, ha1 ini dapat dilihat dari CBS horizontal secara rasio (Ro) yang lebih besar dari 1 (satu). Perhitungan CBS horizontal secara absolut realisasi APBD tahun

2003

3.636.349.632,-

sampai

tahun

2004

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.

Tabel 8

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2004-2005 secara horizontal Angesrsn

No

I

2

3 4

Urnian

Comparative B u d g t Statement

2004

2005

Jumlnh (Rp)

Jurnlah (Rp)

(CBS) Ab

Ri

Ra

Penzaporon osli d m h

4.640.076.400

4.682.727.800

42.651.400

0.92

1.01

a. Paj& daerah b. Rehibusi daerah c. Hail Pcngelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahltan d. Lain - lain pendapatan yang sah

932.008.000 1.3 19.000.200

1.026.903.000 1.512.572.800

94.895.000 193.572.600

0.18 4.68

1,lO 1.15

231.916.700

287.289.000

55.372.300

23,88

1.24

2.157.151.500

1.855.963.000

(301.188.500)

(13,96)

036

Bopion Perimbongotr a. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pmj&

192.458.987.636

208.825.215.536

16.366.227.900

8.50

1.09

27.528.987.636

22.384.215.536

(5.144.772.100)

(18.69)

0.81

b. Dana alokasi umum

149.384.000.000

165.705.000.000

16.321.000.000

i0,93

1,ll

c. Dana alotasi khusus

7.080.000.000

10.930.000.000

3.850.000.000

54.38

1.54

8.466.000.000

9.806.000.000

1.340.000.000

15,83

1.16

7.653.954.000

5.894.000.000

(1.759.954.000)

(22.99)

0.77

13,641.076.246

29.320.354.514

15.679278.268

114.94

2.15

d. Bagi hasil pajak dan banNan kcuangan propinsi Bonhm Dono Penyeitnbong darl Pemerinroh S i x lebih perhiningiln on~amn rahun lnlu

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2004-2005, diolah) Tabel 8 di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi anggaran dari tahun 2004 sebesar Rp. 218.394.094.282,-

menjadi Rp. 248.722.297.850,- pada

tahun 2005, tejadinya peningkatan anggaran sebesar 1,14 kali, baik penerimaan maupun pengeluaran. Untuk pengeluaran belanja mtin mengalami peningkatan sebesar 1,16 kali sedangkan pengeluaran belanja pembangunan mengalami peningkatan sebesar 1,13 kali, hal ini dapat dilihat dari CBS horizontal secara rasio (Ro) yang lebih besar dari 1 (satu). Perhitungan CBS horizontal secara absolut realisasi APBD tahun 2004 sampai tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.328.203.568,-

Tabel 9 Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2005-2006 secara horizontal Angearan

No

I

2

UrnIan

2005

2W

Jumlah (Rp)

Jumlah (Rp)

(CBS) Ab

Ri

Ro

Pendupalan osli doeroh

4.682.727.800

5.017670.450

334.942.650

i.15

1.07

a. Pajak daerah

1.026.903.000

1.227.864.400

200.961.400

19.57

1.20

b. Retribusi daerah c. Hail Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahh d. Lain - lain pendnpafan yang sah

1.512.572.800

1.663.853.050

151.280.250

10,OO

],I0

287.289.000

326.087.000

38.798.000

13.50

1.14

1.855.963.000

1.799.866.000

(56.097.000)

(3.02)

0.97

Bo@n Perimknaon a Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan panjak

208.825.215.536

330.430.539.000

121.605.323.464

58.23

1.58

22.384.215.536

25.887.160.000

3.502.944.464

15.65

1.16

b. Dana alokasi umum

165.705.WO.000

259.182.000.000

93.477.000.000

56.41

1.56

c. Dana alokasi busus d. Bagi hasil pajak dan

10.930.WO.000

25.320.000.000

14.390.000.000

131,66

2.32

9.806.000.000

20.011.379.000

10.235.379.000

104.38

2.04

5.894.000.000

-

(5.S91000.000)

(100.00)

0.00

151.247.985.090

232.318.287.050

81.020.301.960

53.60

1.51

bantuan keuangan propinsi 3

Comparative Budect Statement

4

BonruonDano Penyeimbongdmi Pemerinloh Siso lebih wrhimnzan

2

Belonjo Pembongumn

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2005-2006, diolah) Tabel 9 di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi anggaran dari tahun 2005 sebesar Rp. 248.722.297.850,- menjadi Rp. 355.848.209.450,- pada tahun 2006, tejadinya peningkatan anggaran sebesar 1,43 kali, baik penerimaan maupun pengeluaran. Untuk pengeluaran belanja mtin mengalami peningkatan sebesar 1,27 kali sedangkan pengeluaran belanja pembangunan mengalami peningkatan sebesar 1,54 kali, ha1 ini dapat dilihat dari CBS horizontal secara rasio (Ro) yang lebih besar dari 1 (satu). Perhitungan CBS horizontal secara absolut realisasi APBD tahun 2005 sampai tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar Rp. 107.125.911.600,-

Tabel 10 Perkembangan realisasi pendapatan dm belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2006-2007 secara horizontal Comparative Budqet Statement

Aneqaran

No

Ursian

A. Pencrimaan

1

2

4

2047

Jumlnh (Rp)

Jumlah (Rp)

Ab

Ri

355.848209.450

482.617.697.605

126.769.4S8.155

35,62

Ro 136

Pendnporan osli docroh

5.017.670.450

6.420.174205

1.402.503.755

27.95

a. Pajak daerah

1.227.864.400

1.579.795.880

351.931.450

8,66

12.9

b. Retribusi dacrah c. Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah yg Dipisahkan d. L& - lain pendapatan yang sah

1.663.853.050

1.838.745.155

174.892.105

0,51

1.11

326.087.000

437.022.800

110.935.800

34.02

1.34

1.799.866.000

2.564.610.400

764.744.400

42.49

1.42

Bopion Perimbongan a Basi hasil ~ a i a kdan

330.430.539.000

407.797.523.400

77.366.984.400

23.41

1.23

b. Dana alokasi umum

259.182.000.000

288.264.000.000

29.082.000.000

11,22

1.11

25.320.000.000

39.759.000.000

14.439.000.000

57.03

1.57

20.041.379.000

38.869.040.000

18,827.661.000

93.94

1.94

-

4.400.000.000

4.400.000.000

20,400.000.000

64.000.000.000

43.600.000.000

213,73

3.14

126.769.488.155

35,62

136

c. Dana alokasi khusus

3

(CBS)

2w6

d. Bagi hail pajak dan banluan keuangan propinsi Bonb,anDono Peq-vimbong dori Pemerinralr Siso lebiltperlriru,lgon onmaron lahun lolu

B. Pengcluaren

355.848.209.450

482.617.697.605

1.28

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2006-2007, diolah) Tabel 10 di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi anggarar, dari tahun 2006 sebesar Rp. 355.848.209.450,- menjadi Rp. 482.617.697.605,- pada tahun 2007, terjadinya peningkatan anggaran sebesar 1,36 kali, baik penerimaan maupun pengeluaran. Untuk pengeluaran belanja rutin mengalami peningkatan sebesar 1,70 kali sedangkan pengeluaran belanja pembangunan mengalami peningkatan sebesar 1,18 kali, ha1 ini dapat dilihat dari CBS horizontal secara rasio (Ro) yang lebii besar dari 1 (satu). Perhitungan CBS horizontal secara absolut realisasi APBD tahun 2006 sampai tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar Rp. 126.769.488.155,Jika dilihat perkembangan realisasi APBD dari + d u n 2003-2007 yang ditunjukkan dari mulai Tabel 7, 8, 9 dan 10 maka dapat dilihat bahwa terjadi

perkembangan dan peningkatan anggaran APBD. Peningkatan yang tejadi menurut perhitungan CBS horizontal secara rasio (Ro) dari tahun 2003-2004 sebesar 1,02 kali, tahun 2004-2005 sebesar 1,14 kali, tahun 2005-2006 sebesar 1,43 kali dan pada tahun 2006-2007 hanya 1,36 kali. Dari perkembangan yang tejadi dari tahun 2003-2007 maka peningkatan yang paling tinggi tejadi pada tahun 2005-2006 sebesar 1,43 kali. Peningkatan pengeluaran menurut perhitungan CBS horizontal secara rasio

(Ro) pada realisasi APBD dari tahun 2003-2007 yang dapat dilihat pada Tabel 7, 8, 9 dan 10, maka dapat memberikan suatu informasi bahwa pada tahun 20032004 pengeluaran belanja mtin tejadi penurunan sebesar 0,65 kali, pada tahun 2004-2005 meningkat sebesar 1,16 kali, tahun 2005-2006 meningkat 1,27 kali dan pada 2006-2007 menunjukkan peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar 1,70 kali. Peningkatan pengeluaran belanja pembangunan menurut perhitungan CBS horizontal secara rasio (Ro) pada realisasi APBD 2003-2007 yang dapat dilihat pada Tabel 7, 8, 9 dan 10 yang menunjukkan peningkatan paling tinggi pada tahun 2003-2004 sebesar 1,59 kali jika dibandingkan pada tahun 2004-2005 sebesar 1,13 kali, tahun 2005-2006 sebesar 1,54 kali dan pada tahun 2006-2007 sebesar 1,18 kali. Perkembangan realisasi pengeluaran belanja mtin APBD tahun 2003-2007 menurut perhitungan CBS horizontal secara absolut (Ab) dan relatif (Rl) yang dapat dilihat pada Tabel 7, 8, 9 dan 10 menunjukkan perkembangan yang positif, kecuali pada tahun 2003-2004 tejadi penurunan sebesar -35,50 %. Peningkatan secara relatif yang paling tinggi tejadi pada tahun 2006-2007 sebesar 69,51 % sedangkan tahun 2004-2005 sebesar 15,91 % dan pada tahun 2005-2006 sebesar 26,73 %. Peningkatan secara absolut yang paling tinggi tejadi pada tahun 20062007 sebesar Rp. 85.865.855.136,-. Tabel 7, 8, 9 dan 10 menunjukkan pengeluaran belanja pembangunan menurut perhitungan CBS horizontal secara absolut (Ab) dan relatif (Rl) dari realisasi APBD tahun 2003-2007 memberikan informasi bahwa perkembangan yang mengalami peningkatan secara positif dan paling tinggi tejadi pada tahun

2003-2004 sebesar 59,15 % dan secara absolut sebesar Rp. 81.070.301.960,- pada tahun 2005-2006. Hasil perhitungan rata-rata CBS vertikal dapat diketahui pergerakan anggaran dari tiap-tiap pos dalarn APBD tahun 2003-2007 yang dapat dilihat pada Tabel 11. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena dari perkembangan tersebut dapat melihat seberapa besar perkembangan rata-rata alokasi tiap-tiap pos dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Tabel 11 Perkembangan rata-rata realisasi pendapatan dan belanja APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003-2007 secara vertikal Rata-Rata No Uraian A. Penerimaan I Pendapatan asli daerah a. Pajak daerah b. Retribusi daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain - lain pendapawn yang sall 2

304,068,008,767 4,856,262,701

1.60

1,093,654,550 1,465,5 16,641

0.36 0.48

256,463,100 2,040.628.4 10

0.08 0.67

Uajirurl I'erirnbo~~got~

262,902,792.511

86.46

a. Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan panjak b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus d. Bagi hasil pajak dan bantuan keuangan propinsi

28,203,508,714 201,445,000,000 17,s 17,800,000 15,436,483,800

9.28 66.25 5.86 5.08

6.100.440,200

2. I 0

29, 90X.jl3.352

9.81

304,068,008,767

100.00

128,974,729,614 175,093.279.153

42.42 57.58

3 Ua17rlranDana I'cr~ycimhangdari Pemeri~ttak-.-ana7arun rahun lulu ..1... .. Sira leOihperlt~rw~jimr~

B. Pengeluaran I 2

(RP)

CBS Vertikal (%) 100.00

Belunja Rutin Belunja Pemhungunun

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2003-2007, diolah) Hasil perhitungan CBS vertikal pada Tabel 11 menunjukkan bahwa item atau komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan adalah berasal dari dana bagian perimbangan yaitu DAU sebesar 66,25 % dan yang memberikan kontribusi terkecil dari penerimaan adalah bagian PAD secara total hanya sebesar 1,60 %. Pergerakan proporsi belanja pembangunan sebesar 57,58 % dari pengeluaran rata-rata realisasi APBD dari tahun 2003-2007 sedangkan

belanja rutin sebesar 42,42 %. Gambaran ini menunjukkan bahwa dari sisi

pengeluaran antara belanja pembangunan dan belanja mtin tidak terlalu besar perbedaannya dalam proporsi penganggaran. Sistem anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat dari tahun 2003-2007 mengalami 3 (tiga) kali pembahan, yaitu : 1) pada tahun 2003 pengeluaran APBD terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan, belanja pembangunan dipemtukan untuk membiayai kegiatan berdasarkan sektor-sektor yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) sektor, 2) pada tahun 2004-2006 penganggaran pengeluaran menggunakan istilah belanja aparatur dan belanja publik, kedua belanja tersebut terinci pada masing satuan kerjddinas instansi tidak berdasarkan sektor lagi, 3) pada tahun 2007 menggunakan istilah belanja tidak langsung dan belanja langsung, kedua belanja tersebut terinci pada masing satuan kerjddinas instansi. Istilah belanja aparatur dan belanja tidak langsung memiliki kesamaan dengan belanja rutin, sedangkan belanja publik dan belanja langsung memiliki kesamaan dengan belanja pembangunan. Belanja mtin mempakan pembiayaan kegiatanlprogram-program kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas umum untuk melayani kepentingan masyarakat secara terus menems dalam periode satu tahun anggaran dan tidak menyebabkan bertambahnya aset atau kekayaan daerah. Belanja pembangunan berbeda dengan belanja rutin karena belanja pembangunan mengakibatkan bertambahnya aset daerah. Belanja pembangunan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan proyek fisik maupun non fisik dalam suatu periode tertentu dan berdasarkan pada kebutuban atau tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Untuk mengetahui pengalokasi pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan menggunakan perhitungan CBS secara vertikal yang dapat menunjukan proporsi atau persentase pengeluaran belanja. Mengingat sistem pengeluaran anggaran tahun 2003-2007 telah terjadi tiga kali pembahan, maka perhitungan berdasarkan CBS vertikal dibagi dalam 3 kelompok tabel, yaitu seperti pada Tabel 12 untuk CBS Vertikal tahun 2003, Tabel 13 untuk CBS vertikal tahun 2004-2006 dan Tabel 14 untuk CBS vertikal tahun 2007.

Tabel 12 Persentase anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003 secara vertikal CBS Vertikal No A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian

~

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Belanja Rutin Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Lain-lain Anggsuran Pinjaman, Hutang dan Bunga Banhlan Keuangan Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain Pengeluaran tidak tersangka -~. ~.~ . ~.~ -~ ~~~

~~~~

~~~

~

~

Jumlah 130.375.555.540 86.867.047.000 11.759.870.740 4.469.367.000 2.754.788.000 11.205.656.750

(%)

100 66,63 9,02 3,43 2,11 8,59

4.888.617.000 6.830.232.500 1.599.976.550

3,75 5,24 1,23

84.382.189.110 2.246.469.000

100,OO 2,66

2.3 17.236.725 8.941.105.000 190.130.000

2,75 10,60 0,23

2.570.456.400 24.406.304.310

3,05 28,92

~

Belanja Pembangunan Sektor Industri dan perdagangan Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi Sektor Tenaga Kerja Sektor Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Penanaman Modal Sektor Transportasi Sektor Pertambangan dan Energi Sektor Pariwisata dan Telekomonikasi Daerah Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pemuda dan Olah Raga Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, anak dan Remaja Sektor Perurnahan dan Pemukiman Sektor Agama Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi Sektor Hukum SeLTor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Sektor Potitik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum Sektor Pembangunan Kepada Daerah Bawahan

1.061.676.250 7.633.271.000 2.154.079.000

1,26 9,05 2,55

16.826.358.500 291.698.875

19,94 0,35

3.267.396.250 2.607.01 1.000 241.152.000 655.890.000 98.722.500 8.081.917.500

3,87 3,09 0,29 0,78 0,12 9,58

562.63 1.800 228.683.000

0,67 0,27

Sumber :Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2003, diolah)

Tabel 12 merupakan hasil dari perhitungan CBS secara vertikal yang menunjukkan proporsi atau persentase anggaran pengeluaran belanja rutin dan belanja pembangunan tahun 2003. Hasil perhitungan menunjukkan proporsi belanja rutin terbesar didominasi oleh belanja pegawai sebesar 66,63 %, sedangkan proporsi alokasi terbesar kedua adalah belanja barang sebesar 9,02 %. Proporsi alokasi terkecil tejadi pada belanja tidak tersangka yang besamya hanya 1,23 %. Proporsi atau persentase anggaran pengeluaran belanja pembangunan tahun 2003, hasil perhitungan menunjukkan proporsi terbesar didominasi oleh belanja sektor transportasi sebesar 28,92 %, sedangkan proporsi alokasi terbesar kedua adalah belanja sektor pendidian, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan YME, pemuda dan olah raga sebesar 19,94 %. Proporsi alokasi terkecil tejadi pada belanja pada sektor hukurn yang besamya hanya 1,23 %. Belanja yang terkait pada ketahanan pangan (sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan) hanya sebesar 2,75 % Perhitungan CBS secara vertikal yang dilakukan pada tahun 2004-2007 menggunakaan angka rata-rata yang terdiri dari 2 (dua) bentuk belanja yaitu belanja aparatur dan belanja publik, hasilnya menunjukkan proporsi atau persentase anggaran pengeluaran belanja aparatur terbesar didominasi oleh belanja pada sekretariant daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar 42,47 %, sedangkan proporsi alokasi terbesar kedua adalah belanja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sebesar 10,37 %. Proporsi alokasi terkecil terjadi pada belanja pengeluaran daerah (pos pembayaran hutan) sebesar 0,18 %. Proporsi atau persentase anggaran pengeluaran belanja publik, hasil perhitungan menunjukkan proporsi terbesar didominasi oleh belanja pada dinas Pendidikan sebesar 48,26 %, sedangkan proporsi alokasi terbesar kedua adalah belanja pada dinas Pekerjaan Umum sebesar 29,36 %. Proporsi alokasi terkecil tejadi pada belanja pada kantor Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang besarnya hanya 1,23 %. Belanja yang terkait pada ketahanan pangan (dinas Pertanian : 1,29 %, dinas Perikanan dan Kelautan : 0,92 % dan dinas Pertemakan : 0,34 %). Secara

lengkap tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13 Persentase rata-rata anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2004-2006 secara vertikal Rata-Rata Belanja No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Uraian DPRD Bupati Lampung Barat Sekretariat Daerah Kab. LB Sekretariat DPRD Kab. LB Dinas Pendapatan Daerab Bappeda Bawasda BKD Kantor POL PP Kantor Kesbang Linmas Kecamatan DinasTPH Dinas Petemakan & Keswan Dinas Perikanan & Kelautan Dinas Kehutanan dan SDA Dinas Perkebunan Dinas Koperindag Dinas Kesehatan RSUD Liwa Dinas Pendidikan Dinas Sosial dan PM Dinas PU Dinas Perhubungan Kantor Kebersihan, Pert & Pasar BPLH Disduk, Capil & Naker Dinas Pariwisata Pengeluaran Daerah 1. Penyertaan modal 2. Pembayaran hutang

Aparatur (Rp) 2,582,657,383 4,417,269,467 43,193,799,567 10,543,217,325 1,737,289,817 3,910,114,850 1,399,271,917 2,718,738,142 1,854,724,700 71 1,287,700 1,783,996,367 992,953,658 767,928,475 832,514,967 1,535,219,317 1,067,489,125 908,530,733 2,537,100,415 1,619,706,417 1,803,497,942 1,089,834,528 7,186,651,015 966,181,950

CBS Vertikal (Oh)

2.54 4.34 42.47 10.37 1.71 3.84 1.38 2.67 1.82 0.70 1.75 0.98 0.76 0.82 1.51 1.05 0.89 2.49 1.59 1.77 1.07 7.07 0.95

707,158,360 786,706,600 990,296,875 815,960,667

0.70 0.77 0.97 0.80

2,053,991,333 186,682,045

2.02 0.18

Rata-Rata Belanja

CBS Vertikal

Publik (Rp)

(%)

11,411,591,817

-

80,368,333

-

203,562,200

-

20,049,133 746,863,000 2,235,158,100 592,320,000 1,593,953,775 1,67 1,509,933 989,496,500 836,721,433 8,185,553,783 3,075,492,130 83,309,792,775 1,976,009,352 50,681,957,657 548,937,067 2,101,209,650 312,306,800 S49275,I 00 1,198,633,667

-

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2004-2006, diolah)

-

0.00 0.00 6.61 0.00 0.05 0.00 0.12 0.00 0.0 1 0.43 0.00 1.29 0.34 0.92 0.97 0.57 0.48 4.74 1.78 48.26 1.14 29.36 0.32 1.22 0.18 0.49 0.69 0.00 0.00 0.00

Tabel 14 Persentase anggaran pengeluaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2007 secara vertikal Belanja tidak langsung

CBS Vertikal No

1 2

Uraian DPRD Bupati & Wk. Bupati Lamp. Barat

3 Sekretariat Daerah Kab. LB 4 Sekretariat DPRD Kab. LB 5 Dinas Pendapatan Daerah 6 Bappeda 7 Bawasda 8 BKD 9 KantorPOLPP 10 Kantor Kesbang Linmas 11 Kecamatan 13 DinasTPH 14 Dinas Petemakm Dm Keswan 15 Dinas Perikanan dan Kelautan 16 Dinas Kehutanan dan SDA 17 Dinas Perkebunan 18 Dinas Koperindag 19 Dinas Kesehatan 20 RSUDLiwa 21 Dinas Pcndidikan 22 Dinas Sosial dan PM 23 DinasPU 24 Dinas Perhubungan 25 Kantor Kebersihan, Pert & I'asar 26 BPLH 27 Disduk, Capil & Naker 28 Dinas Pariwisata 29 P e n g e l u r n Daenh 1. Penyeman modal 2. Pembayaran hutang Jumlah

(Rp)

9,682,141,946

691,490,300 1,764,549,900 835,017,500

,

Belanja lanpsung CBS Vertikal (Rp) (%)

4.62

0.33 0.84 0.40

2,046,282,000

0.75

4,707,425,500 3,038,488.90U

1.72 1.1 1

100.00

273,221,920.G42

100.00

104,180,578 209395,777,563

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD tahun 2007, diolah) Tabel 14 merupakan hasil dari perhitungan CBS secara vertikal yang menunjukkan proporsi atau persentase anggaran pengeluaran belanja tidak langsung dan belanja Iangsung tahun 2007. Hasil perhitungan menunjukkan

proporsi belanja tidak langsung terbesar didominasi oleh belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar 40,28 %, sedangkan proporsi alokasi terbesar kedua adalah belanja pada dinas Pendidikan sebesar 39,75 %. Proporsi alokasi terkecil terjadi pada belanja pengeluaran daerah (pos pembayaran hutan) sebesar 0,05 %. Proporsi atau persentase anggaran pengeluaran belanja langsung, h a i l perhitungan menunjukkan proporsi terbesar didominasi oleh belanja pada dinas Pekerjaan Umum sebesar 43,91 %, sedangkan proporsi alokasi terbesar kedua adalah belanja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebesar 10,87 %. Proporsi alokasi terkecil terjadi pada belanja pada d i a s Perkebunan yang

besarnya hanya 0,43 %. Belanja yang terkait pada ketahanan pangan (dinas Pertanian : 1,96 %, dinas Perikanan dan Kelautan : 1,60 % dan dinas Perternakan : 0,47 %). Program dan Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui seberapa besar kebijakan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan, maka diperlukan acuan tentang jenis program dan kegiatan yang mendukung pembangunan ketahanan pangan. Berdasarkan kebutuhan ha1 tersebut maka disusunlah standarlacuan dimaksud, dengan mengacu pada kebijakan umurn ketahanan pangan, program dan kegiatan ketahanan pangan, butir-butir kesepakan dewan ketahanan pangan dan Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006. Sebagai dasar dalam penyusunan standar adalah KUKP 2005-2009 dengan perincian sebagai berikut : Menjamin Ketersedian, dengan kegiatan : 1) Pengembangan lahan abadi

15 juta Ha lahan sawah beririgasi dan 15 juta Ha lahan kering, 2) Pengembangan dan rehabilitasi lahan, 3) Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah irigasi, 4) Pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul dan alsintan, 5) Pengaturan pasokan gas untuk memproduksi pupuk, 6) Pengembangan skim

permodalan bagi petanilnelayan, 7) Pengembangan produksi dan produktivitas berbaikan genetik dan teknologi budidaya, 8) Pencampaian swasembada 5 komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi, 9) Penyediaan

insentif investasi dibidang pangan termasuk industri gula, peternakan dan perikanan, 10) Penguatan penyuluh, kelembagaan petanilnelayan dan kemitraan.

Menata Pertanahan dan Tata Ruang Wilayah, dengan kegiatan : 1) Pengembangan reforma agrarian, 2) Penyusunan tata ruang daerah dan wilayah,

3) Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan, 4) Pengenaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan yang menelantarkan.

Mengembangkan

cadangan

pangan,

dengan

kegiatan

:

1) Pengembangan cadangan pangan pemerintah (nasiond, daerah dan desa), 2) Pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Mengembangkan sistem distribusi cadangan pangan yang adil dan efisien, dengan kegiatan : 1) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi,

2) Penghapuasan retribusi produk pertanian dan perikanan,

3) Pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan

daerah terpencil, 4) Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat.

Menjaga stabilitas harga pangan, dengan kegiatan : 1) Pemantauan harga bahan pokok secara berkala untuk

mencegah jatuhnya harga gabahheras di

bawah HPP, 2) Pengelola pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan.

Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, dengan kegiatan : 1) Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, 2) Peningkatan efektivitas program raskin.

Meiakukan diversifikasi pangan, dengan kegiatan : I) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dengan gizi seinibang, 2) Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS), 3) Pengembangan teknologi pangan, 4) Diversifikasi usaha tani dan pengembangan pangan lokal.

Meningkatkan mutu dan keamanan pangan, dengan kegiatan : 1) Pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olaban dan perdagangan pangan, 2) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan, 3) Pencegaban dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pagan.

Mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi, dengan kegiatan : 1)

Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan

pangan, 2) Pe~ngkatancakupan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempumakan sistem komunikasi, infomasi dan edukasi, 3) Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga. Memfasilitasi penelitian dan pengembangan, dengan kegiatan : 1) Alokasi anggaran negara yang memadai untuk penelitian dan pengembangan, 2) Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian. Meningkatkan peran serta masyarakat, dengan kegiatan : Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa pada pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Melaksanakan kerjasama

internasional,

dengan

kegiatan

:

1)

Penggalangan kejasama intemasional dalam melawan kelaparan dan kemiskinan, 2) Perbaikan keneja diplomasi ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Mengembangkan sumberdaya manusia, dengan kegiatan : 1) Perbaikan program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pangan, 2) Pemberian muatan pangan dan gizi pada pendidikan formal dan non formal, 3) pemberian jaminan pendidikan dasar dan menengah khususnya bagi perempuan dan anak-anak di perdesaan. Kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif, dengan kegiatan : 1) kebijakan fiskal yang memberikan insentif dan keringanan pajak bagi usaha pertanian dan bisnis pangan, 2) Alokasi APBD dan APBN yang memadai bagi pengembangan sektor pertanian dan pangan, 3) Kebijakan perdagangan yang memberikan proteksi dan promosi bagi produk pertanian strategis. Berdasarkan informasi tersebut dilakukan pemilahan, sehingga didapat acuan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan baik langsung maupun tidak langsung.

Program dan kegiatan

langsung dan tidak

langsungtterkait dengan pembangunan ketahanan pangan dilakukan melalui pendekatan pada subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, subsistem konsumsi dan status gizi. Penentuan program dan kegiatan yang langsung

pendekatannya dicontohkan pada proses dalam kerangka sistem ketahanan pangan (pembatasannya terkait pada komoditas pangan) sedangkan untuk program dan kegiatan tidak langsung dicontohkan pada input dalarn kerangka ketahanan pangan. Namun demikian penentuan programkegiatan langsung dan tidak langsung juga memperhatikan dari aspek kegiatan yang dilakukan dalam APBD.

Dalarn penulisan tesis ini program/kegiatan yang langsung dan tidak langsung adalah sebagaimana tertera pada Tabel 15.

Tahel 15 Program dan kegiatan langsung dan tidak langsundterkait dengan ketahanan pangan

No.

Pendekatan programlkegiatan

Directllangsung (Proses)

Indirectltidal langsung (Input)

I. Terkait Pada Subsistem Ketersediaan I Menjamin a Pengembangan dan penyediaan benih, a ketersediaan bibit unggul dan peningkatan b Pemberian modal bagi petanilnelayan b produksi

c d e

2 Mengembangkan cadangan Pangan

a b

Pengembangaii diversifikasi pangan Lokal Peningkatan pengelolaan panen, pasca panen dan pengembangan liasil pangan olahan Peningkatan produksi pangan sumber Karbohidrat non beras, pangan asal ternak. nerikanan. savur dan buah

Pengembangan cadangan pangan pemerintali Pengembangal lumbung pangan masyarakat

c d

Pengembangan lahan sawah berigasi dan lahan kering Optimalisasi pemanfaatan lahan melalui ekstensifikasi, konsewasi, intensifikasi dan rehabilitasi Pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerali irigasi Penyusunan database produksi pangan

Sumber Dokumen KUKP, DKP KUKP KUKP, RANPG KUKP

e

Desiminasi informasi dan publikasi/promosi pangan

KUKP

f g

Penyusunan tata ruang daerah da11wilayah Perbaikan administrasi pertanallan dan sertifikasi lahan

KUKP KUKP

a

Pengemhangan desa mandiri pangan

KUKP

b

Penumbuhan dan pemantapan sentra agribisnis komoditas unggulan pangan dan

KUKP

3

Peningkatan kemampuan SDM dan kelenibagaan Produksi pangan

a

Pelatihan SDM aparat/penyuluh, pertanianl nelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan Perikanan

KUKP, RANPG

b

Penyempumaan sistem, metode, prasarana dan sarana le~nbagaproduksi dan pelayanan produksi pangan Peningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha hulu dan hilir Peningkatan kemampuan masyarakat untuk pengembangan usaha jasa pelayanan pertanian Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guns dan tepat usaha untuk pengelolaan dan penanganan pasca panen

RANPG

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi Pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat Mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah Penyempurnaan sistem tata niaga, distribusi dan pemasaran produk pangan Meningkatka~iperanan lembaga usaha ekonomi pedesaan

KUKP, DKP

c

d

e

11. Terkait pada subsisteni distribusi 1 Meningkatkan a Peningkatan efektifitas raskin aksesibilitas rumah tangga terhadap b Operasi pasar pangan c Bantuan tunai langsung

a b c

RANPG RANPG KUKP

KUKP KUKP KUKP KUKP

f g

2 Pengembangan sistem i~iformasi pasar pelnantauan dan analisis akses liarga pangan pokok

a

Pemantauan harga pangari pokok secara berkala

111. Terkait pada subsistem konsumsi I Melakukan a Pemberian makanan tambahan untuk diversifikasi anak sekolah (PMTAS) paligan b Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan Peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan ditribusi, cadangan pangan dan pemantauan situasi pangan

KUKP, DKP, RANPG KUKP

a

Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan

KUKP

b c

Pengembangan sistem informasi pangan Pengembangan sistem penetapan harga dan tarif yang melindungi produsen dan konsumen

a

Pengembangan teknologi pangan

KUKP

b

Diversifikasi usaha tani dan pengembangan pangan lokal

KUKP, DKP, PERMENDAGRI No 13

d

Inventarisasi dan pengembangan pangan lokal non beras (sumber karbohidrat) serta sumber protein nabati dan hewani (ternak dan ikan) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pola Konsumsi Pangan Lokal

KUICP

KUKP, DKP

e

KUKP

KUKP

2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

a

b

Peningkatan pengembangan dan ~enerauansistem mutu uada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan

1V. Program terkait dengan status gizi I Mencegah dan a Melakukan intensifikasi dan akselerasi menangani distribusi kapsul minyak beryodiutn kerawanan pangan pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu dan gizi menyusui dan anak sekolah b Akselerasi suplementasi kapsul vitamin A untuk balita

a

KUKP

a

Pengembangan isyarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan

KUKP, RANPG

b

Peningkatan cakupan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempurnakan system komunikasi, informasi dan edukasi Melaksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) keseliatan dan gizi terpadu serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga

KUKP, RANPG, DKP

c

Peningatan pelayanan kesehatan ibu dan balita

c

d

Pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lain Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang

d

e f

Pemberian Mqkanan Tambalian (PMT) bagi ibu liamil da11 ibu menyusui pada keluarga miskin

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap KUKP, mutu dan keamanan pannan PERMENDAGRI . No. 13

e f

Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antara Lain : Kelompok tani, tim pengerak PKK, dan posyandu Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan bermaha

KUKP, RANPG, DKP

KUKP, RANPG, DKP KUKP, RANPG, DKP KUKP, RANPG, DKP

g h

Pelayanan kesehatan masyarakat miskin Bantuan permodalan bagi masyarakat rniskin

g

Pelatihan dan pembinaan tim pangan dan gizi

KUKP, DKP

h

Pendayagnnaan tenaga pangan dan gizi

KUKP, RANPG, DKP

i j

Desiminasi inforrnasi dan publikasi/prornosi Pengembangan peta kerawanan pangan hingga tingkat desakelurahan dan pelatihan bagi aparat Pengumpulan, pengolahan dan analisis data

KUKPy R*NPG RANPG

k

Sumber : KUKP, RANPG, Keputusan DKP (diolah)

RANPG, DKP

Berdasakan KUKP terdapat 14 kebijakan dan 45 kegiatan, setelah diidentifikasi

kebijakan tersebut dijadikanan program dalam ruang lingkup

pembangunan ketahanan pangan. Tiga

kebijakan dalam KUKP yang tidak

dijadikan program, yaitu ; 1) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan, 2) Melaksanakan kejasarna intemasional dan 3) Kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif. Tidak dimasukkannya program tersebut dengan pertimbangan bahwa belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupeten Lampung Barat dan belum menjadi prioritas. Kegiatan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan yang ada KUKP terdapat 45 kegiatan, setelah dijadikan sebagai acuan terdapat 16 kegiatan yang tidak masuk dalam acuan yang dibuat, kegiatan tersebut meliputi: 1) Pengaturan pasokan gas untuk memproduksi pupuk, 2) Pencapaian swasembada lima komoditas strategis (padi, jagung, kedelai, tebu dan daging sapi, 3) Penyediaan insentif investasi dibidang pangan termasuk industri gula, petemakan dan perikanan, 4) Pengembangan reforma agraria, 5) Pengenaan sistem perpajakan progresif bagi pelaku konversi lahan pertanian subur dan yang menelantarkan lahan pertanian, 6 ) Penghapusan retribusi produk pertanian dan perikanan, 7) Pemberian subsidi transportasi bagi daerah yang sangat rawan pangan dan daerah terpencil, 8) Alokasi anggaran negara yang memadai untuk penelitian dan pengembangan, 9) Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara lembaga penelitian, 10) Pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa pada pembangunan ketahanan pangan dan gizi, 11) Penggalangan kejasama intemasional dalam melawan kelaparan dan kemiskinan, 12) Perbaikan kineja diplomasi ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, 13) pemberian jaminan pendidikan dasar dan menengah khususnya bagi perempuan dan anak-anak di perdesaan, 14) kebijakan fiskal yang memberikan insentif dan keringanan pajak bagi usaha pertanian dan bisnis pangan, 5) Alokasi APBD dan APBN yang memadai bagi pengembangan sektor pertanian dan pangan, 16) Kebijakan perdagangan yang memberikan proteksi dan promosi bagi produk pertanian strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dijadikan acuan dengan pertimbangan bahwa program tersebut belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupeten Lampung Barat, sehingga ada gap (kesenjangan)

antara KUKP dengan acuan yang dibuat yaitu ada 3 program dan 16 kegiatan yang tidak dijadiian acuan dalam melihat kebijakan anggaran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat. Ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 8 program clan 63 kegiatan. Penetapan ini dilakukan guna memberikan batasan ruang lingkup terhadap kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Barat Lampung Barat. Perbedaan antara ruang dan antar waktu menyebabkan intepretasi batasan ketahanan pangan menjadi beragam, terdapat lebih dari 70 batasan ketahanan pangan yang berbeda (Maxwell dan Frankenberger dala~nHardono, 2002).

Anggaran Program dan Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat Pada buku penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2003, total ABPD sebesar Rp. 214.757.744.650,- digunakan untuk membiayai kegiatan terkait

dengan

pembangunan

ketahanan

pangan

adalah

sebesar

Rp.

9.757.360.225,- (4,5 % dari total APBD). Total APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 16. Tabel 16 APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan tahun 2003 No

Uraian

1

APBD

3

Persentase

4

Kegiatan KP

Jumlah Anggaran 214.757.744.650

Kegiatan 332

4,s 22,6 Jumlah kegiatan dalam ruang lingkup KP Total Dilaksanakan Tdk dilaksanakan 63 20 43

Total APBD digunakan untuk membiayai 332 kegiatan, yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 75 kegiatan (22,6 % dari t o d kegiatan yang ada dalam APBD). Berdasarkan ruang lingkup pembangunan ketahanan pangan terdapat 43 kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

Program langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, ada 2 program (1) menjamin ketersediaan, terdapat 2 kegiatan : a) pengembangan diversifikasi pangan lokal, b) peningkatan pengelolaan panen, pasca panen dan pengembangan hasil pangan olahan, (2) mengembangkan cadangan pangan terdapat I kegiatan, yaitu : pengembangan cadangan pangan pemerintah. 2) Terkait pada subsistem distribusi, ada 2 program (1) meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan, terdapat 2 kegiatan : a) operasi pasar, b) bantuan tunai langsung, (2) pengembangan system informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pagan terdapat satu kegiatan yaitu pemantauan harga pangan pokok secara berkala.

3) Terkait pada subsistem

konsumsi, ada 2 program (1) melakukan diversifikasi pangan, terdapat 2 kegiatan yaitu a) kegiatan pemberian makanan tarnbahan untuk anak sekolah, b) peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang, (2) peningkatan mutu dan keamanan pangan, ada 2 kegiatan yaitu a) peningkatan pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan

dan perdagangan

pangan, b) pencegahan dini dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pangan. 4) Terkait status gizi, program mencegah d& menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 8 kegiatan yaitu a) melakukan intensifikasi dan akselerasi distribusi kapsul minyak beryodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah, b) akselerasi suplementasi kapsul vitamin A untuk balita, c) peningatan pelayanan kesehatan ibu dan balita, d) pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, e) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu menyusui pada keluarga miskin, f) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang, g) Bantuan permodalan bagi masyarakat miskin, h) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Program tidak langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 3 program yaitu (1) menjamin ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan ruang, terdapat 3 kegiatan : a) pengembangan lahan sawah berigasi dan lahan kering, b) penyusunan database produksi pangan, c) perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan. (2) mengembangkan cadangan pangan, terdapat 2 kegiatan : a) pengembangan desa mandiri pangan, b) penumbuhan dan pemantapan sentra agribisnis komoditas unggulan pangan dan non pangan.

(3) Peningkatan kemampuan SDM aparatlpenyuluh pertanianlnelayan dan kelembagaan produksi pangan, terdapat 2 kegaitan : a) peningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha hulu dan hilir, b) peningkatan kemampuan masyarakat untuk pengembangan usaha jasa pelayanan pertanian. 2) Terkait pada subsistem distribusi, program (1) meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, meliputi 7 kegiatan : a) pembangman dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi, b) pengawasan sistem persaingan perdagangan yang tidak sehat, c) mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah, d) penyempumaan sistem tata niaga, distribusi dan pemasaran produk pangan, e) meningkatkan peranan lembaga usaha ekonomi pedesaan, f) pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan, g) peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan ditribusi, cadangan pangan dan pemantauan situasi pangan. (2) Pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, terdapat 2 kegiatan: a) pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan, b) pengembangan sistem penetapan harga dan tarif yang melindungi produsen dan konsumen. 3) Terkait subsistem konsumsi, terdapat 2 program (1) diversifikasi pangan, terdapat 3 kegiatan : a) pengembangan teknologi pangan, b) diversifikasi usaha tani dan pengembangan pangan lokal, c) penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan pola konsumsi pangan local, (2) peningkatan mutu dan keamanan pangan, terdapat 1 kegiatan yaitu peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 5 kegiatan : a) peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan biibingan social dengan menyempumakan system komunikasi, informasi dan edukasi, b) pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga, c) peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan berusaha, d) pengembangan peta kerawanzn pangan hingga tingkat desakelurahan dan pelatihan bagi aparat, e) pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan masih terfokus pada kegiatan pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah irigasi (16 kegiatan) dan pada kegiatan pelatihan SDM aparatlpenyuluh, pertanianl

,

nelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan perikanan (10 kegiatan). Secara lengkap rincian anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2003 dapat dilihat pada Lampiran 1. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2003 belum terdistribusi secara merata, ha1 ini dapat dilihat dari jumlah alokasi anggaran pada masing-masing subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi, sebagaimana tertera pada Gambar 2.

L

b Distribusi

I i

Gambar 2 Jumlah alokasi anggaran masing-masing subsistem tahun 2003 Pada buku penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun

2004, total ABPD sebesar Rp. 218.394.094.282,-. Dari jumlah tersebut yang

digunakan untuk membiayai kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah sebesar Rp. 17.333.358.365,- atau sebesar 7,9 % dari total APBD. Dari anggaran tersebut tejadi kenaikan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan sebesar Rp. 7.575.998.140,- (77,6 %) dibandiigkan tahun 2003. Total APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17 APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan tahun 2004 No

Uraian

Jumlah

1 2 3

APBD KetahananPangan Persentase

4

Kegiatan KP

Anggaran Kegiatan 218.394.094.282 332 17.333.358.365 87 7,9 26,2 Jumlah kegiatan dalam ruang lingkup KP Total Dilaksanakan Tdk dilaksanakan 63 30 33

Total APBD digunakan untuk membiayai 332 kegiatan, yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 87 kegiatan (26,2 % dari total kegiatan yang ada dalam APBD). Berdasarkan mang lingkup pembangunan ketahanan pangan terdapat 33 kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

Program langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 2 program

yaitu

(1)

menjamin

ketersediaan, terdapat

mengembangkan cadangan pangan, terdapat 1 kegiatan.

2

kegiatan,

(2)

2) Terkait pada

subsistem distribusi, program meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan, terdapat 3 kegiatan, 3) Terkait pada subsistem konsumsi, terdapat 2 program yaitu (I) melakukan diversifikasi pangan, terdapat 2 kegiatan, (2) peningkatan mutu dan keamanan pangan terdapat 1 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 7 kegiatan.

Program tidak langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 2 program (1) menjamin ketersediaan, peningkatan produksi penataan mang, terdapat 2 kegiatan,

dan

(2) peningkatan kemampuan SDM

aparatlpenyuluh pertanianlnelayan dan kelembagaan produksi pangan, terdapat 1 kegaitan. 2) Terkait pada subsistem distribusi, program (1) meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, meliputi 3 kegiatan, (2) pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, terdapat 3 kegiatan. 3) Terkait subsistem konsumsi, pada program diversifikasi pangan, terdapat 1 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 7 kegiatan.

J u d a h kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2004 tejadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2003, dari 75 kegiatan menjadi 87 kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pembangunan ketahanan pangan masih banyak yang terfokus pada kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan non pangan (15 kegiatan) dan pada kegiatan pelatihan SDM aparatlpenyuluh, pertanidnelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan perikanan (16 kegiatan). Secara lengkap rincian anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2004 dapat dilihat pada Lampiran 2. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2004 belum terdistribusi secara merata, ha1 ini dapat dilihat dari jumlah alokasi anggaran pada masing-masing subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi, sebagaimana tertera pada Gambar 3.

Gambar 3 Jumlah alokasi anggaran masing-masing subsistem tahun 2004

Pada buku penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2005, total ABPD sebesar Rp. 248.722.297.850,- dari jumlah tersebut yang digunakan untuk membiayai kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah sebesar Rp. 15.192.984.050,- atau sebesar 6,l % dari total APBD. Dari anggaran tersebut tejadi penurunan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan sebesar

Rp.

2.140.374.315,-

(12,3

%)

dibandingkan

tahun

2004.

Total APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 18. Tabel 18 APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan tahun 2005 No

Jumlah Anggaran 248.722.297.850

Uraian

1

APBD

3

Persentase

4

Kegiatan KP

-

Kegiatan 324

61 17,9 Jumlah kegiatan dalam mang lingkup KP Total Dilaksanakan Tdk dilaksanakan 63 20 43

Total APBD digunakan untuk membiayai 324 kegiatan, yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 58 kegiatan (17,9 % dari total kegiatan yang ada dalam APBD). Berdasarkan mang liigkup pembangunan ketahanan pangan terdapat 43 kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yaitu : Program langsung; 1) terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 2 program (1) menjamin ketersediaan, terdapat 1 kegiatan, (2) mengembangkan cadangan pangan terdapat 2 kegiatan.

2) Terkait pada subsistem distribusi,

program meningkatkan aksesibilitas rurnah tangga terhadap pangan dan menjaga stabilitas barga pangan, terdapat 3 kegiatan. 3) Terkait pada subsistem konsumsi, terdapat 2 program (1) melakukan diversifikasi pangan, terdapat 1 kegiatan, (2) peningkatan rnutu dan keamanan pangan terdapat 1 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 7 kegiatan. Program tidak langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, program (1) menjamin ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan mang, terdapat 4 kegiatan, (2) mengembangkan cadangan pangan, terdapat 2 kegiatan, (3) peningkatan kemampuan SDM aparatlpenyuluh pertaniantnelayan dan kelembagaan produksi pangan, terdapat 1 kegaitan. 2) Terkait pada subsistem distribusi, program (1) meningkatkan aksesibilitas nunah tangga terhadap pangan, meliputi 6 kegiatan, (2) pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, terdapat 3 kegiatan. 3) Terkait subsistem

konsumsi, pada program (1) diversifikasi pangan, terdapat 4 kegiatan, (2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, terdapat 1 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 7 kegiatan. Jumlah kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2005 terjadi p e n m a n dibandingkan dengan tahun 2004, dari 87 kegiatan menjadi 58 kegiatan. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2005 banyak yang terfokus pada kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas tanaman pangan dan non pangan (14 kegiatan), pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah irigasi (7 kegiatan) dan desiminasi informsilpromosi pangan

(7 kegiatan). Secara lengkap rincian anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2005 dapat dilihat pada Lampiran 3. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2005 belum terdistribusi secara merata bahwan cenderung menurun dibandingkan tahun 2004, bahkan alokasi anggaran untuk subsistem konsumsi tidak ada. Secara jelas alokasi anggaran pada masing-masing subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi, sebagaimana tertera pada Gambar 4.

Gambar 4 Jumlah alokasi anggaran masing-masing subsistem tahun 2005 Pada buku penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2006,

total ABPD sebesar Rp. 355.848.209.450,- dari jumlah tersebut yang digunakan untuk membiayai kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan pangan adalah

sebesar Rp. 32.414.903.250,- atau sebesar 9,l % dari total APBD. Dari anggaran tersebut terjadi kenaikan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan sebesar Rp. 17.221.919.200,- (1 13,4 %) dibandingkan tahun 2005 (Rp.15.192.984.050,-). Total APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan sehagaimana terlihat pada Tabel 19. Tabel 19 APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan tahun 2006

No

Uraian

1 2 3

APBD Ketahanan Pangan Persentase

4

Kegiatan KF'

Jumlah

-

Anggaran Kegiatan 355.848.209.450 386 32.414.903.250 81 9,1 21 Jumlah kegiatan dalam ruang lingkup KP Total Dilaksanakan Tdk dilaksanakan 63 25 38

Total APBD digunakan untuk membiayai 386 kegiatan, yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 81 kegiatan (21 % dari total kegiatan yang ada dalam APBD). Berdasarkan ruang lingkup pembangunan ketahanan pangan terdapat 38 kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yaitu : Program Langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 2 program (1) menjamin ketersediaan, terdapat 2 kegiatan, (2) mengembangkan cadangan pangan, terdapat 2 kegiatan. 2) Terkait pada subsistem distribusi, program meningkatkan aksesibilitas nunah tangga terhadap pangan dan menjagz stabilitas harga pangan, terdapat 2 kegiatan, 3) Terkait pada subsistem konsumsi, terdapat 2 program (1) melakukan diversifikasi pangan, terdapat 2 kegiatan, (2) meningkatkan mutu dan keamanan pangan terdapat 2 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 6 kegiatan. Program tidak langsung; 1 ) Terkait pada subsistem ketersediaan, program (1) menjamin ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan ruang, terdapat 3 kegiatan, (2) Mengembangkan cadangan pangan, terdapat 1 kegiatan, (3) Peningkatan kemampuan SDM aparatlpenyuluh pertanianlnelayan dan kelembagaan produksi pangan, terdapat 2 kegaitan. 2) Terkait pada subsistem

distribusi, program (1) Meningkatkan aksesibilitas mmah tangga terhadap pangan, meliputi 5 kegiatan, (2) Pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, terdapat 2 kegiatan. 3) Terkait subsistem konsumsi, pada program (1) Diversifikasi pangan, terdapat 4 kegiatan, (2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, terdapat 3 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 6 kegiatan. Jumlah kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2006 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2005, dari 55 kegiatan menjadi 81 kegiatan. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2006 banyak yang terfokus pada kegiatan pelatihan SDM aparatlpenyuluh, pertanianlnelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan perikanan (10 kegiatan) dan kegiatan pelestarian sumberdaya air dan pengelolaan daerah irigasi (9 kegiatan). Secara lengkap rincian anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada Lampiran 4. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2006 belum terdistribusi secara merata, alokasi anggaran untuk subsistem distribusi mendapat porsi yang paling banyak, yaitu sebesar Rp. 20.187.978.400,dan yang mendapat porsi paling sedikit adalah subsistem konsumsi sebesar Rp. 69.000.000,-. Secara jelas alokasi a n g g m pada masing-masing subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi, sebagaimana tertera pada Gambar 5.

Gambar 5 Jumlah alokasi anggaran masing-masing subsistem tahun 2006

Pada buku penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2007, total ABPD sebesar Rp. 482.617.697.605,- dari jumlah tersebut yang digunakan pembangunan . ketahanan pangan adalah untuk membiayai kegiatan terkait dengan . sebesar Rp. 35.484.114.850,- atau sebesar 7,3 % dari total APBD. Dari anggaran tersebut tejadi peningkatan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan sebesar Rp. 3.069.211.600,- (9,5 %) dibandiigkan tahun 2006. Total APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 20. Tabel 20 APBD, anggaran ketahanan pangan dan jumlah kegiatan tahun 2007 No

Uraian

1 2 3

APBD Ketahanan Pangan Persentase

4

Kegiatan KP

Jdah Anggaran Kegiatan . 482.617.697.605 506 35.484.1 14.850 58 7,3 11,5 Jumlah kegiatan dalam ruang lingkup KP Total Dilaksanakan Tdk dilaksanakan 63 23 40

Total APBD digunakan untuk membiayai 506 kegiatan, yang dialokasikan untuk ketahanan pangan 58 kegiatan (1 1,5 % dari total kegiatan yang ada dalam

APBD). Berdasarkan ruang lingkup pembangunan ketahanan pangan terdapat 40 kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

Program langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 2 program (1) menjamin ketersediaan, terdapat 2 kegiatan, (2) pengembangan cadangan pangan, terdapat 2 kegiatan. 2) Terkait pada subsistem distribusi, program meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan, terdapat 2 kegiatan. 3) Terkait pada subsistem konsumsi, terdapat 2 program (1) melakukan diversifikasi pangan, terdapat 2 kegiaw(2) peningkatan mutu dan keamanan pangan, terdapat 2 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 6 kegiatan.

Program tidak langsung; 1) Terkait pada subsistem ketersediaan, terdapat 2 program (1) menjamin ketersediaan, peningkatan produksi penataan ruang, terdapat 3 kegiatan,

dan

(2) peningkatan kemampuan SDM

aparatlpenyuluh pertaniadnelayan dan kelembagaan produksi pangan, terdapat 2 kegaitan. 2) Terkait pada subsistem distribusi, terdapat pada program (1) meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan, meliputi 4 kegiatan, (2) pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok, terdapat 3 kegiatan. 3) Terkait subsistem konsumsi, pada program (1) diversifikasi pangan, terdapat 3 kegiatan, (2) peningkatan mutu dan keamanan pangan, terdapat 1 kegiatan. 4) Terkait status gizi, program mencegah

dan

menangani kerawanan pangan dan gizi, terdapat 8 kegiatan. Jumlah kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2007 terjadi p e n m a n dibandigkan dengan tahun 2006, dari 81

kegiatan menjadi 58

kegiatan. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2007 banyak yang terfokus pada kegiatan peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat non beras, pangan asal ternak, perikanan, sayur dan buah, terdapat 8 kegiatan dan pelatihan SDM aparatlpenyuluh, petanilnelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan perikanan (7 kegiatan). Secara lengkap rincian anggaran program dan kegiatan tahun anggaran 2007 dapat dilihat pada Lampiran 5. Kegiatan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2007 belum terdistribusi secara merata, alokasi anggaran untuk subsistem distribusi mendapat porsi yang paling banyak, yaitu sebesar Rp. 15.875.796.350,dan yang mendapat porsi paling sedikit adalah subsistem konsumsi sebesar Rp. 9.150.000,-. Secara jelas alokasi anggaran pada masing-masing subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi, sebagaimana tertera pada Gambar 6.

Gambar 6 Jumlah alokasi anggaran masing-masing subsistem tahun 2007

Alokasi APBD pada tahun 2003 - 2007 digunakan untuk membiayai 1.880 kegiatan, dari jumlah tersebut yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan ketahanan pangan hanya 359 kegiatan atau sebesar 19,l % dari total kegiatan. Selma kurun waktu lima tahun, persentase teringgi jumlah kegiatan untuk pembangunan ketahanan pangan terjadi pada tahun 2004 yaitu sebesar 26,2 % atau sebanyak 87 kegiatan dari total kegiatan dalam APBD (332 kegiatan). Pada tahun 2007 terdapat 506 kegiatan, jumlah kegiatan terbanyak selama kuran waktu lima tahun, namun dari jumlah tersebut untuk pembangunan ketahanan pangan hanya 58 kegiatan atau hanya sebesar 11,5 %. Secara lengkap jumlah kegiatan d a l m APBD tahun 2003-2007 tersaji pada Tabel 21. Tabel 21 Jumlah kegiatan dalam APBD No 1

TAHUN 2003

APBD 332

JUMLAH KEGIATAN PEMB. KP % Thp APBD 75 22.6

Apabila dibandingkan @en totaI jumlah kegiatan dalam APBD dengan jumlah kegiatan untuk pembangunan ketahanan pangan, maka akan terlihat bahwa total kegiatan dalam APBD setiap tahunnya mempunyai kecenderungan selalu meningkat, dari 332 kegiatan pada tahun 2003 menjadi 506 kegiatan pada tahun 2007, terjadi peningkatan yang cukup tinggi kecuali pada tahun 2005 menurun menjadi 324 kegitan. Namun sebaliknya tren jumlah kegiatan untuk pembangunan ketahanan pangan memiliki kecenderungan naik turun (tahun 2003 ke 2004 terjadi kenaikan dari 75 kegiatan menjadi 87 kegiatan, kemudian menurun tahun 2005 menjadi 58 kegiatan dan naik lagi pada tahun 2006 menjadi 81 kegiatan dan kembali menurun pada tahun 2007 menjadi 58 kegiatan). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran untuk kegiatan pembangunan ketahanan pangan belum konsisten, karena kenaikan jumlah kegiatan dalam APBD tidak diikuti dengan kenaikan untuk kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Jika melihat data perkembangan APBD yang setiap tahunnya meningkat, selama kurun waktu 5 tahun rata-rata APBD Kabupaten Lampung Barat hanya

sebesar Rp. 304.068.008.767,- dan yang di alokasikan

pembangunan

ketahanan pangan hanya sebesar Rp. 24.286.406.768,- atau hanya sebesar 7,6 %, pertahun, persentase anggaran pembangunan ketahanan pangan tertingi pada tahun 2007 yaitu sebesar 9,2 %. Menurut Amidhan (2005) besar kecilnya alokasi anggaran untuk pemenuhan hak atas pangan yang layak berkorelasi dengan kesungguhan pemerintah untuk rnemenuhi kewajiban inti rninirnumnya (milinium core obligation). Persentase laju peningkatan anggaran pembangunan ketahanan

pangan pertahunnya tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Persentase laju peningkatan anggaran pembangunan ketahanan pangan Anggaran KP

No

Tahun

1

2003

214,757,744,650

-

9,757,360,225

4

2006

5

2007

355,848,209,450 482,617,697,605

43.1 35.6

32,414,903,250 44,371,881,700

0.85 36.89

9.1 9.2

1,520,340,043,837

-

121,432,033,840

-

37.8

304,068,008,767

-

24,286,406,768

Jumlah Ratarats

APBD

La.ju (%)

Laju (%)

Yo *)

4.5

7.6

*) Persentase program ketahanan pangan terhadap APBD

Dari anggaran tersebut jika

dilihat dari komposisinya, anggaran

pembangunan ketahanan pangan yang tidak langsung memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan ketahanan pangan langsung,

dari total rata-rata pertahun anggaran program tidak langsung mencapai 6,O % dari total APBD, sedangkan anggaran program langsung hanya sebesar 1,6 % dari total rata-rata APBD (persentase besaran anggaran program langsung dan tidak langsung secara lengkap tersaji pada Tabel 23). Program dan kegiatan pambangunan ketahanan pangan masih banyak yang terfokus pada peningkatan SDM aparatlpenyuluh dan petani/masyarakat serta pada kegiatan pelestarian surnberdaya air dan pengelolaan daerah irigasi sehingga pembangunan ketahanan pangan yang lintas bidang dan lintas sektoral belurn terkoordinasi secara baik. Menurut Hasan (2008) Kebijakan pangan kini dan mendatang harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, terdiri dari nunpun kebijakan sebagai berikut : 1) kebijakan peningkatan produksi pangan,

pembangunan pertanian yang berkelanjutan merupakan kunci dari ketahanan dan kemandirian pangan,

2) kebijakan terkait dengan reformasi agrarian yang

memungkinkan pertumbuhan produksi bejalan

seiring dengan peningkatan

kesejahteraan para produsen, 3) kebijakan diversifikasi pangan baik produksi dan konsumsi

berbasis pada sumber daya lokal, 4) kebijakan

terkait dengan

intervensi yang menjamin ketahanan pangan bagi setiap keluarga, temtama yang belum memiliki akses terhadap pangan yang memadai (targeted safety nets) dan 5) kebijakan harga yang mampu mengakomodasi kepentingan produsen dan konsumen melalui program stabilitas harga. Tabel 23

Persentase anggaran program langsung dan tidak langsung terhadap APBD tahun 2003 - 2007 Anggaran

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 Jmlh Ratarata

Total APBD 214,757,744,650 218,394,094,282 248,722,297,850 355,848,209,450 482,617,697,605 1,520,340,043,837

304,068,008,767

Langsung Tidak Langsung Rp. Laju* %** Rp. Laju* %** 2,961,681,875 - 3,2 - 1,4 6,795,678,350 5,338,736,000 2,4 11,994,622,365 76,5 5,5 80.3 2,361,546,250 0.9 15,192,984,050 26,7 6,l -55.8 4,677,020,250 1,3 27,737,883,000 98.0 82.6 7,8 8,887,766,850 1.8 35,484.1 14,850 27,9 7,4 90.0 24,226,751,225 - 7,9 97,205,282,615 - 29,9 4,845,350,245

-

1,6

19,441,056,523

* Laju dalam persentase pada anggaran langsung dan anggaran tidak langsung ** Persentase terhadap total APBD

6,O

Jumlah anggaran pembangunan ketahanan pangan, apabila dikelompokan dalam subsistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsitem distribusi, subsistem konsumsi dan status gizi maka kebijakan anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan dapat dilihat rata-rata pertahunnya sebagai berikut; anggaran yang terkait pada subsistem ketersediaan sebesar Rp. 10.565.103.355,- (433 % dari rata-rata anggaran ketahanan pangan), anggaran terkait pada subsistem distribusi sebesar Rp. 10,183,526,893,- (41,9 %), anggaran terkait pada subsistem konsumsi sebesar Rp. 132,325,300,- (0,5 %) dan anggaran terkait pada status gizi Rp. 1,155,588,600,- (4,s %), rincian anggaran secara lengkap tertera Tabel 24.

Tabel 24 Alokasi anggaran pada masing-masing subsistem Sub. Ketersediaan Tahun

Sub. Distribusi

Sub. Konsumsi

Anggaran KP Rp.

%*

Laju

Rp.

- 856,016,000

%"

Laju

8.8

Rp.

%*

184,750,000

1.9

274,684,500

1.6

11.8

0.5

(72.1)

518,640,500

3.0

88.8

69,000,000

0.2

(20.7)

951,798,000

2.9

83.5

9,150,000

0.0

(113.3)

3,787,213,500

8.5

297.9

2004

17,333,358,365

8,643,889,400

49.9

2.0

8,103,022,965

46.7

846.6

31 1,761,500

1.8

2005

17,554,530,300

8,692,557,800

49.5

0.6

5,894,820,750

33.6

(27.3)

86,965,000

2006

32,414,903,250

11,206,126,850

34.6

28.9

20,187,978,400

62.3

242.5

2007

44,371,881,700

15,811,955,000

35.6

41.1

15,875,796,350

35.8

(21.4)

121,432,033,840

52,825,516,775

24,286,406,768

10,565,103,355

41.9

-

10,183,526,893

%* Persentase terhadap jumlah anggaran ketahanan pangan

Lain

68.7

86.8

-

%*

-

8,470,987,725

43.5

Rp.

2.5

9,757,360,225

- 50,917,634,465

Laju

- 245,606,500

2003

Jumlali Ratarata

Status Gizi

661,626,500 132,325,300

0.5

- 5,777,943,000

-

-

-

1,155,588,600 4.8

Komposisinya, anggaran pembangunan ketahanan pangan yang terkait pada susbsistem ketersediaan dan terkait subsistem distribusi memiliki kontribusi yang lebii besar dibandingkan anggaran yang terkait pada subsistem konsumsi dan status gizi. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan pambangunan ketahanan pangan masih banyak yang terfokus pada subsistem ketersediaan dan distribusi, sementara untuk subsistem konsumsi dan status gizi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam acuan belum banyak dilaksanakan oleh pemerinatah daerah Kabupaten Lampung Barat. Terbatasnya anggaran ketahanan pangan, jika dari rata-rata selama lima tahun hanya sebesar Rp. 24.286.406.768,- (7,6 %) dari total APBD (Rp. 304.068.008,767,- ha1 ini disebabkan forsi jumlah pengeluaran APBD 42,42 % atau sebesar Rp. 128.974.729.614,- terserap pada belanja rutin, sedangkan untuk belanja pembangunan hanya sebesar 57,58 % atau sebesar Rp. 175,093.279.153,Dari total belanja belanja pembangunan (belanja langsung) pada tahun 2007 berdasarkan perhitungan Comparative Budget Statement (CBS) vertikal anggaran yang terkait dengan ketahanan pangan, pada satuan keja antara lain : dinas Pertanian hanya sebesar 1,96 %, dinas Perikanan dan Kelautan sebesar 1,60 %, dinas Petemakan dan Keswan hanya sebesar 0,47 %. Belanja pembangunan

terbesar terserap pada dinas Pekejaan Umum pendidikan sebesar 10,71 %.

sebesar 43,91 % dan pada

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1.

Penerimaan APBD hasil perhitungan CBS vertikal, kontribusi terbesar adalah berasal dari dana bagian perimbangan yaitu DAU sebesar 66,25 % dan yang memberikan kontribusi terkecil dari penerimaan adalah bagian PAD sebesar 1,60 %. Sisi pengelman antara belanja pembangunan dan belanja rutin tidak terlalu besar perbedaannya dalam proporsi penganggaran. Proporsi belanja pembangunan sebesar 57,58 % dari pengeluaran rata-rata realisasi APBD tahun 2003-2007, sedangkan belanja rutin sebesar 42,42 %.

2.

Program dan kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten

Lampung Barat

masih terserak, belum menunjukan integrasi. Ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan terdiri dari : 1) program dan kegiatan langsung, yaitu : a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dan' 2 program dengan 7 kegiatan, b) terkait subsistem distribusi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 program dengan 8 kegiatan. 2) program dan kegiatan tidak langsung, yaitu : a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dan' 3 program dengan 14 kegiatan, b) terkait subsistem distribusi terdiri dari 2 program dengan 10 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 5 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 program dengan 11 kegiatan. Program dan kegiatan belum terintegmi dan masih bersifat sektoral. 3.

Rata-rata APBD sebesar Rp. 304.068.008.767,- yang di alokasikan untuk pembangunan ketahanan pangan Rp. 24.286.406.768,- atau sebesar 7,6 %. Jumlah kegiatan dalam APBD selama 5 tahun bejumlah 1.880 kegiatan, untuk ketahanan pangan 359 kegiatan, masih terfokus pada sub sitem ketersediaan dan distribusi, sedangkan untuk subsistem konsurnsi dan status gizi masih sangat kurang.

Saran

1.

Melakukan kegiatan pembangunan ketahanan pangan secara terintegrasi karena pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas bidang dan lintas sektor yang saling berkaitan, dengan melakukan ha1 tersebut maka pembangunan ketahanan pangan dapat tercapai dengan baik.

2.

Mengupayakan penambahan alokasi anggaran pada dinas Pertanian, Perikanan dan Petemakan, berdasarkan perhitungan CBS vertikal tahun 2007 masing-masing baru sebesar 1,96 %, 1,60 % dan 0,47 %, angka tersebut dinilai belum mampu untuk mendorong peningkatan produksi.

Hal ini

dilakukan guna mendukung ketersediaan pagan hewani (daging dan ikan). 3.

Mengupayakan penambahan porsi anggaran terkait dengan ketahanan pangan, yang saat ini belum menjadi prioritas karena porsi belanja pembangunan masih didominasi oleh dinas Pekerjaan Umum dan Pendidikan. Hal ini perlu dilakukan karena sesuai dengan amanat PP 38 tahun 2007 bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

DAFTAR PUSTAKA Amidhan, H. 2005. Tinjauan Empiris Pemenuhan Hak Atas Pangan Perspektif Hak Asasi Manusia. Makalah pada Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan, Jakarta 13 April 2005. Baliwati YF, Rosita K. 2004. Sistem Pangan dan Gizi. Di Dalam Baliwati YF. Et A1 (Editor). 2004. Pengantar Ketahanan Pangan dan Gizi. Jakarta; Penebar Swadaya. [BAPPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2003. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat. [DKP-Deptan] Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 2006 Penyusunan Neraca Bahan Makanan Indonesia. Jakarta; D W Deptan. [DKP-Deptan] Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 2006 Kebijakan Umum Ketahanan Pangan. Jakarta; DKP Deptan. Elrni, B. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Jakarta, UI-Pres. Frankenberger, Timothy R. 1997. Indicators and Data Colection Methods For Assessing Household Food Security dalam Simon Maxwell dan Timothi R. Frankenberger (eds) Household Food Security : Concepts, Indicators, Measurements. Uniceps. New York. Hardono, GS. 2002. Dampak Pembahan Faktor-Faktor Ekonomi terhadap Ketahanan Pangan [Tesis], Bogor; Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Hasan, ME. 2004 Situasi Pangan Kedepan dan Kebijakan Ketahanan Pangan. Majalah Pangan Media Komonikasi dan Informasi Nomor 521XVIIlJuliSeptember 2008; Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Serial Otonomi Daerah, Andi; Yogyakarta. Martianto. D, Baliwati. YE, Dahrulsyah dan Handewi. 2007. Laporan Akhir Koordinasi Kebijakan Solusi Sistemik Masalah Ketahanan Pangan dalam Upaya Perurnusan Kebijakan Pengembangan Penganekaragaman Pangan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Maxwell, S. dan Smith, M. 1997. Household and Food Security :A Conceptual Review dalam Simon. Maxwell dan Timothi R. Frankenberger (eds)

Household Food Security : Concepts, Indicators, Measurements. Uniceps. New York. [PP No. 68120021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan; Jakarta. [PP No. 38120071 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nolnor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah KabupatenlKota; Jakarta. [Perpres No. 7120051 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20052009; Jakarta [Perda No. 0412003, No. 0712004, No. 0512005, No. 0112006 Dan No. 1012007] Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003, Nomor 07 Tahun 2004, Nomor 05 Tahun 2005, Nomor 01 Tahun 2006 Dan Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Liwa. [Perbub No. 139120081 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 139 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ; Liwa. Saaty, TL.1993. Pengambian Keputusan Bagi Para Pemimin Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Siuasi Yang Kompleks. Jakarta; Pustaka Binamas Pressindo. Suryana A. 2001a. Critical Review On Food Security In Indonesia. Mukaluh Pada Seminar Nasonal Ketahanan Pangan. Jakarta, 29 Maret 2001. Suryana A. 2001b. Kebijakan Dan Program Ketahanan Pangan Di Era Otonomi Daerah. Dalam Hardisyah,Yayuk FB, Dodik B, Ari R (Editor). Prosiding Dialog Dan Lokakarya. Kejasama Pusat Studi Kebijakan Pangan Dan Gizi (PSKPG) IPB, AGINDO Aneka Consult Partnership For Ekonomic Growth (PEG) USAID, Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian. 2-3 Oktober 2001 ;Cibinong. Suryana A. 2002. Analisis Kebijaksanaan Ketahanan Pangan, Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan Dan Ketahanan Pangan. Suryana A. 2003. Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan, Yogjakarta; BPFE. Suryana A. 2004a. Ketahanan Pangan Di Indonesia. Di Dalam Hardinsah Et A1 (Editor) Prosiding Widyakarya Nasional Pangan Dan Gizi VIII 2004. Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Era Otonomi Daerah Dan Globalisasi. Jakarta; LIPI.

[UU No. 7119961 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan; Jakarta. [UU No. 22119991 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

[UU No. 29120021 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengumsan, Pertanggung Jawaban, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Jakarta. [UU No. 17120031 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Jakarta. [UU No. 32120041 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Jakarta.

[UU No. 33120041 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pernetintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta. Widodo, Hg. Triyanto. 1990. hdikator Ekonomi, Cetakan Kesembilan, Kanisius; Yogyakarta.

LAMPIRAN

Lampiran : I Anggaran prograni dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2003 Pmgram kegiatan Program lkegiatan (Dibuat sebagai acuan) (dalam APBD) Program dan kegiatan langsung Program dan kcgiatan langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan I 'T'erkait pada subsistem kctersediaan 1 Pengembangan ketahanan pangan; pengembangan pembiayaan usaha kecil dan I Menjamin Ketersediaan dan peningkalan produksi koperasi I Introduksi budi daya padi hibrida a a Pengembangan dan penyediaan benih, bibit u n g p l 2 Bantuan bibit padi sawah b 1 Panyaluran dana bergulir b Pemberian modal bagi petanilnelayan 2 Danapendamping pemberdayaan masyarakat pesisir c Pengembangan diversivikasi pangan lokal d Peningkatan Pengclolaan Panen, pasca panen dan pcngembangan hasil pangan olahan c 1 Pengembangan ayam potong (3000 ekor) e Pcningkatan produksi pangiln sumber karbohidrat 2 I'~.ngurnbangan !ern& itik (600 ekor) non betas, pangan asal tcmak, perikanan, sayur dan buah 3 U~ntuan!ern& kmbine lokal I20 ekor) 4 Peningkatan pelayanan teknologi IB. 5 Penggcmukan sapi lokal 1 madura (3500 kg) 6 Penggcmukan sapi peranakan (20 ekor) 7 Pembinaan agribisnis penangkann benih kentang sentra 8 lndustri teknologi budidayn jeruk (6,s ha) 9 lndustri teknologi budidayajagungmanis (I0 ha) I0 I'engcmbangan sentra agribbisnis jagung (60 ha) I1 Bantuan aplikasi pupukorganikdi lahan marginal. 12 Pembibitan kakao (75000 batang). 13 Pengembangan nilai (10 ha) 14 Bantuan bibit tanaman gambir (10000 batang) 2 Pengembanpn ketahanan pangan 2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan cadangan pangan pemerintah b 1 Penumbuhan lumbung pangan b Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Jumlah Anggaran (RP.) 2,963,681,875 2,125,889,875

-

II Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga tehadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan

I1 'Terkait pada subsistem distribusi I M c n i n g k a t h aksesibilitas ~ m d tangga i tehadap pangan d m olenjaga stabilitas harga pangan

835,792,000

Lanjutan Lampiran I Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) a Peningkatan efektifitas raskin b Operasi pasar c Bantuan tunai langsung 2 Pengembangan sistem inforrnasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok a Pcmantauan harga pangan pokok secara berkala I11 Terkait pada subsistem konsumsi 1 Melakukan diversifikasi pangan a Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS) b Peningkatan diversifikasi konsumsi pangw dan gizi seimbang 2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkatan Pengcmbangan d m penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan b Pc~icegahandini dnn penegakan hukum tcrhndap pelanggaran aturan mutu dan keamanan pagan IV I'rogram terkait dengan status gizi 1 Mencegd? dan menangani kerawanan pangan dan gi'i a Melakukan intensitikasi dan akselerasi distribusi kapsul minyak beryodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibit menyusui dan anak sekolah b Akselerasi suplcmentasi kapsul vitamin A untuk Balita c Peningatan pelayanan kesehatan ibu dan balita d Pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, e Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lain f Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu menyusui pada keluargamiskin g Pelayanan kesehatan masyarakat miskin h Bantuan permodalan bagi masyarakat miskin

a

Program kegiatan (dalam APBD) I Bantuan beras subsidi (256.780 ton)

Ill Terkait pada subsistem konsumsi

IV Program terkait dengan status gizi

Jutnlah Anggaran (RP.) 835,792,000

Lanjutan Lampiran I Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) Program dan kfgiatan tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan 1 blenjamin Ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan ruang a Pengembangan lahiin sawah berigwi dan lahan kering b O~timalisasipemenfaatan lahan mealui ekstensifikasi, konservasi, intensifikasi dan rehabilitasi c Pclestarian su~nberdayaair dan dan pengelolaan daerah irigasi

d c

Penyusunan database produksi pangan Desiminasi informasi dan publikwi/promosi pangan

Program kegiatan (dalam APBD) Program dan kcgiatan tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan I Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi; pengembangan agribisnis tanaman pangan dan holtikultura b c

e

1 konservasi ( bantuan bibit buah- buahan) 2 Pelaksanm HKM I Way bambang, suka marga kec. Bengkunang (I25 ha) 2 Way pahayu jaya, kec. Sekincau (100 ha) 3 Atar kuripan Buay Nyempa, Kec. Sukau (135 ha) 4 Pembangunan jaringan desa ( Way kerkay, Kec. Lemong 125 ha) 5 Way Campang kanan, Kec. Way Tenong (44 ha) 6 Way Tenong Purawiwitan, Kec. Sumberjaya(l99 ha) 7 Way Anak Besai Muara jaya 11, Kec. Sumber Jaya (59 ha) 8 Way Sirang, Kec. Balik bukit (SO ha) 9 Way Hanuan Kebuayan, Kec. Knrya Penggawa (48 ha) 10 Way Bangkenol pagar dewa, Kec. Sukau (126 ha) 1 I Way Gunung- Gunung kemala, Kec. Pesisir tengah (300 ha) 12 Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi teknik 13 Rehabilitasi irigasi dana DAKNon DR bidang lntrastuktur irigasi 14 Dana pendamping dana DAK Non DR 15 Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air pada lahan pertanian 16 Operasional dan pemeliharaan irigasi

I Pengadaan bahan proniosi 2 Pengadaan bahan pamerdproduk potensi daerah

Perbaikan administiasi pertanahan dan sertifikasi lahan 2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengcmbangan desa mandiri pangan b Penumbuhan dan pemantapan sentra agribisnis f

2 Pengembangan ketahanan pangan

Jumlah Anggaran (RP.) 6,795,678,350 6,345,097,850

Lnnjutan Lampiran 1 Program Ikegiatan (Dibuat sebagai acuan) 3 Peningkatan kemampuan SDM d m kelembagaan produksi Pangan a Pelatihan SDM aparatlpenyuluh, pertanianlnelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan perikanan

b

Penyempumaan sistem, metode, prasarana dan sarana sarana lembaga produksi dan pelayanan produksi pangan.

Peningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha hulu dan hilir d Peningkatan kemampuan masyarakat untuk pengembangan usahajasapelayanan pertanian e Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan tepat usaha untuk pengelolaan dan tepat usaha untuk pengelolaan dan penanganan pasca panen 11 Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas mmah tangga terhadap pangan a Pembanmnan dan rehabilitasi sarana dan Drasarana

Program kegiatan (dalam APBD) 3 Penyelenggaraan penyuluhan pertanian a

b

Jumlah Anggaran (RP.)

1 Sekolah lapang budi daya dan pengendalian penyakit cabe 2 Temu teknis penyuluhm pertanian 3 Penyelenggaraan kursus kontak tani 4 Pertemuan I sarasehan KTNA tingkat kabupaten 5 Pekan daerah ( PEDA) kota tani nelayan andalan (KTNA) se-Propinsi Lampung. 6 Magang petani kakao 7 Pelatihan budidaya nilam dan bantuan alat penyulingan nilam 8 Studi banding petani nelayan 9 Pembinaan dan pengembangan lebah madu 10 Pembinaan intensifikasi budi daya perikanan 1 Pengadaan alat mesin prtanian 2 Operasional demplot inseminasi buatan 3 Pengadaan induk dan sarana pembenihan (I unit) 4 Pengembangan pembenihan ikan 5 Bantuan kerambajaring apung (3 unit) 6 Pengadaan motor ketitng (2 unit) 7 Pengadaan box fiber penampung ikan (kapasitas 100 kg, 12 unit)

c

e

1 Pelatihan pembuatan kerupuk ikan dan bantuan peralatan dan tenaga ahli

11 Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan

28,795,000

20,224.000

Lanjutan Lampiran 1 Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) b Pengawasan system persaingan perdagangan yang tidak sehat c Mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar d m keluar daerah d Penyempurnaan system tataniaga, distribusi d w pemasaran produkpangan e Meningkatkan peranan lembaga usaha ekonomi pedesaan f Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan g Peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan ditribusi, cadangan pangan dan pemantauan situasi Pangan 2 Pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok a Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan b penyanggauntuk stabilitas hargapangan Pengembangan sistem informasi pangan c Pengembangan sistem penetapan harga dm tarif yang melindungi produsen dan konsumen 111 Terkait pada subsistem konsumsi 1 Diversifikasi pangan a Pengembangan teknologi pangan b Diversifikasi usahatani dan pengembangan pangan lokal c Inventarisasi dan pengembangan pangan lokal non beras (sumber karbohidrat) serta sumber protein nabati dan hewani (temak dan ikan) d Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan PolaKonsumsi Pangan Lokal 2 Peningkatan mum dan keamanan pangan a Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan

Program kegiatan (dalam APBD)

2 Penanian & peternakan; Ekonomi pembangunan.

b

1 Pelayanan informasi pasar

111 Terkait pada subsistem konsumsi I Pengembangan industri kecil

c

1 Pernbuatan peta data promosi komoditas agribisnis Peingembangan pemetaan data base sumber bahan haku

2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Ju~nlahAnggaran (RP.)

Lanjutan Lampiran 1 Promam ... -..- kceiatan (Dibuat sebagai acuan) IV P~orognunterkait dengan status gizi 1 Mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a Pengembangan isarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan b Peningkaran keluarga sadargizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempumakan system komonikasi, informasi dan edukasi c Melaksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) kesehatan dan gizi terpadu serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. d Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga. e Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antara lain : kelompok tani, tim penggerak PKK dan posynndu f Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan berusaha g Pelatihan dan pembinaan tim pangan dan gizi ~

h i

~~~~~

~~

Pendayagunaan tenaga pangan dan gizi Desiminasi informasi dan publikasi/promosi

Promamkeaiatan ( ~ ~ I ~ ~ A P B D ) IV Program terkait dengan status gizi 1 Peningkatan gizi keluargadan peningkatan pelayan masyarakat a 1 pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak

c

I Bantuan peralatan untuk pra Posyandu mode

d

1 Peningkatan peran sena masyarakat dalam rwitalisasi Posyandu 2 I'elatihan kader kelompok peminat kesehatan ibu & anak

g

I 2 3 4 I I

h i

2

3 4 5 j k

Pelatihan dan penyegaran kader posyandu model Pertemuan pokjanal posyandu Orientmi bagi pembina UPGK tingkat kecamatan Pelatihan menejeman terpadu balita sakit (MTBS) Operasional tim SKPG Lomba tanaman obat kelunrga Lomba pos pelayanan terpadu (posyandu) Lomba usaha peningkatan gizi keluarga Lomba KPIA Lomba balita sejahtera indanesia (LBSI)

Jumlah Anggaran (RP.) 245,606,500 7,108,000

32,290,000 6,800,000 26,205,000 24,517,000 28,000,000 7,500,000 7,500,000 21,342,000 8,262,500 10,665,000

Pengembangan peta kerawanan pangan hingga tingkat desantelurahan dan pelatihan bagi aparat Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Total Anggaran program langsung dan tidak lnngsung

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD 2003, diolah)

9,757,360,225

Lampiran : 2 Aoggaran program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tnhun 2004 Pmgram kegiatan Program ikegiatan ( ~ i b u asebagai t acuan) (dalam APBD) Program dan kcgiatan langsung Program dan kegiatan langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan I Terkait pada subsistem ketersediaan 1 Pertanian dan peternakan; koperasi, perindustrim dan perdagangan. 1 Menjamin Ketersediaan dan peningkatan produksi a Pengembangan dan penyediaan benih, bibit u n g p l a I Penyediaan tanaman coklat 2 Penyediaan Bibit buah-buahan sebanyak 10.000 batang 3 Pengadaan Bibit G a h m 3000 batang 4 Pengembangan lntensifikasi Budidaya Padi Sawah dengan Penggunaan Benih Padi Unggul Berlabel B ~ N b 1 Pembinaan dan Sosialisasi perkuatan modal bagi UKM b Pemberian modal bagi petanilnelayan c Pengembangan diversivikasi pangan lokal d Peningkatan Pengelolaan Panen, pasca panen dan pengembangan h a i l pangan olahan 1 Percontohan Budidaya Cabe Minim Pestisda e e Peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat 2 Percontohan BudidayaKentang dengan menggunakan Bahan Berlabel non bcras, pangan nsal ternak, perikanan, sayur dan buah Bim (G4) 3 Pengadaan Belanja Modal Peternakan J Sapi MaduraLokal J Sapi PO J Kambing PE 4 Aplikasi Inseminasi Buatan 5 Penangkamn rusa 6 Peningkatan indek Pertanaman (IP) di Lahan Sawah Dengan Pola Tanam-Padi-PalawUa-Padi 7 Intensifikasi Kopi 8 Diversifikasi Kopi dengan Pisang 9 Diversifikasi Kopi dengan Cabe Rawit 10 Diversifikas Kopi dengan Lada l l Pembibitan cengkeh 70.000 batang 12 Pengembangan nilan I0 Ha 13 Pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Lampung Barat 14 Pembibitan kakao 15 Pengembangan rotan, manall 2 Pertanian dan peternakan. 2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan cadangan pangan pemerintah b Pengembangan lumbung pangan masyarakat b Pembinaan lumbung pangan

Jumlah Anggaran (RP.) 5,338,736,000 5,197,196,000 58,100,000 39,662,500 19,757,500 82,500,000 55,207,000

68,327,500 119,850,000

87,500,000 70,000,000 37,500,000 303,157,000 2 19,169,000 49,600,000 563,974,000 562,324,000 23,954,000 413,219,000 118,384,000 44,167,000 384,281,000 1,809,930,000 57,320,000

9,312,500

Lanjutan Lampiran 2 Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) I1 Terkait pada subsistem distribusi 1 ~eningkatkanakscsibilitas rumah tangga tehadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan a Peningkatan efektifitas raskin b Operasipasar c Bantuan tunai langsung 2 Pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses barga pangan pokok a Pemantauan harga pangan pokok secara berkala

Program kegiatan (dalam APBD) I1 Tcrkait pada subsistem distribusi

I11 Tcrkait pada subsistem konsumsi I Melakukan diversifikasi pangan a Pembcrian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS) b Peningkatan diversifikasi kunsumsi pangan dan gizi seimbang 2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkata pengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan b Penccgahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggara aturan mutu dan keamanan pagan

I11 Terkait pada subsistem konsumsi

IV Program terkait dengan status gizi 1 Nlencegah dan menangani kera~vananpangan dan gizi a Melakukan intcnsifikasi dan aksclerasi disnibusi kapsul minyak beryodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah b Akselerasi suplementasi kapsul vitamin A untuk Balita c Peningatan pelayanan kesehatan ibu dan balita d Pcmantauan tumbuh kembang balita di posyandu, puskesmas dan sarana pelayanan kcsehatan lain e Pcmberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang

IV Program terkait dcngan status gizi I Kcsehatan

2 Pcrtanian & peternakan; Ekonomi pembangunan. a

1 Pemantauan hargapangan strategis 2 Analisis dan pemantauan distribusi pangan

2 Pertanian dan peternakan a

c

1 Percontohan Budidaya Pertanian Organik 2 Pengujian Mutu dan Pendaflaran Produk Unpgulan

I Pclayanan lmunisasi

Jumlah Anggaran (Rp.1 23,830.000

Lanjutan Lampiran 2

f

g h

Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) Pemberian Makanan Tambahan (.P M n. bagi . ibu hamil dan ibu menyusui pada keluargamiskin Pelayanan kesehafan masyarakat miskin Bantuan permodalan bagi masyarakat miskin

Program dan kcgiatan tidak langsung 1 Terkait pada subsistem ketersediaan I Menjamin Ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan mang a Pengembangan lahan sawah berigasi dan lahan kering b Optimalisasi pemenfaatan lahan mealui ekstensifikasi, konservasi, intensifikasi dan rehabilitasi

Program kegiatan ( d a l m APBD)

Program dan kcgiatan tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan I Pertanian & peternakan, kehutanan dan perkebunan

b

1 Optimalisasi pemanfaatan lahan kering dengan pola tanam tumpang sari 2 Rehabilitasi lahan kritis kawasan seluas 150 Ha 3 Usaha Tani Konservasi

c

Pelestarian sumberdaya air dan dan pengelolaan daerah irigasi

c

1 Optimalisasi Pemanfaatan Air Tanah 2 Pengedalian Kemsakan Sumber Mata Air

d

Penyusunan database pmduksi pangan

d

1 Pembuatan Data Base Perikanan dan Kelautan 2 Pemutnkhiran Data Pembangunan Perianian 3 Pembuatan Data Base Perkebunan

e

Desiminasi informasi dan publikasi/proniosi pangan

e

1 Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah (pameran smesw festival) 2 Penyebaran informasi ketahanan pangan 3 Lomba ketahanan pangan 4 Promosi atas hasil produksi perianidperkebunan unggulan daerah

f

Perbaikan administrasi pertanahan dan seriifikasi lahan

2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan desa mandiri pangan b Penumbuhan dan pemantapan sentra agribisnis komoditas unggulan pangan dan non pangan

2 Pertanian dan peternakan. Pengembangan desa mandiri pangan a b Pengembangan sentra tanaman buah

Jumlah Anggaran (RP.)

Lanjutan Lampiran 2 Program kegiatan (dalam APBD)

Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) 3 Peningkatan kemampuan SDM dan kelembagaan produksi Pangan a Pelatihnn SDM aparat/penyuluh, pertaniadnelayan dan pengelola lembagapelayanan usaha tani dan perikanan

b

c d

Pcnyempumaan sistem, metode, prasarana dan sarana sxana lembaga produksi dan pelayanan produksi pangan.

Peningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha hulu dan hilir Peningkatan kemampuan masyarakat untuk pengembangan usahajasa pelayanan pertanian

Jumlah Anggaran (RP.)

3 pertanian dan petemakan; koperasi, perindustrim dan petdagangan.

a

b

c

I Pembinaan pembudidayaan Penerima DanaPenguatan Modal Program IBUDKAN Budidaya di Pedesann 2 Sosialisasi Program IBUDKAN Budidaya di Pedesaan 3 Pembinaan, Studi Banding, dan Pengembangan LEPP-M3 4 Pembinaan Petani Pembudidayaan ikan penerimapaket 5 Pelatihan lebah madu 6 Magang Petani dan PeNgas di Balitsa Lembang 7 Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit Pndi Sawah 8 Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit Cabe Merah 9 Bimbingan Pengembangan PolaTanam di Lahan Sawah 10 Magang Petugas ke P3K Hanakau 11 Magang Petani kopi ke P3K Hanakau I2 Pelatihan pengolahan kokonlpemintalan benang sutra 13 Pelatihan industri minyak goreng kelapa 14 Pelatihan industri sortasi dammar mata kucing 1 s Pelatihan industri pemis dammar mata kucing 16 Pcnyebaran paket, pembinann dan penyuluhan opcrasional 1B 1 Pengembangan BBI Sumberjaya 2 Pengembangan BBI Sumberjaya 3 Pemberda),ann POKDAKAN melalui Unit Pelayanan Pengembangan OJPP) Program IBUDKAN dan Budidaya 4 I'emberdayaan POKDAKAN melalui Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Program IBUDKAN dan Budidaya 5 Pengadaan saranapetemakan 6 I'engadaan lantai jemur dan UPH kopi bubuk 10 unit 7 Pengembangan persemaian di 8 UPTD 1 Temu Usaha Pedagang h a i l Pertanian dari PO Pasar

293,s 16,000 247,050,000 4,697,000 26,000,000 488,380,000 109,248,000 75,918,000 14,835,000

Lanjutan Lampiran 2 Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) e Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan tepat usaha untuk pengelolaan d m tepat usaha untuk pengelolaan dan penanganan pasca panen I1 Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan a Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi b c

e

lumlah Anggaran (RP.) 21,284,000 153,698,000

I1 Terkait pada subsistem distribusi I Perianian dan peternakan; koperasi, perindustrian dan perdagangan. a I Rehap Pasar Pemda 2 Pembukaan jalan-jalan barn 3 Revitalisasi pasar

Pengawaran sisten~persaingan perdagangan yang tiduk sehat Mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah

penvempurnaan system tata niaga, distribusi . . dan pemasaran produk pangan e Meningkatkan peranan lembaga usaha ekonorni pedesaan f Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan g Peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan ditribusi, cadangan pangan dan pemantauan situasi pangan 2 Pengembangan sistcln informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok a Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan b Pengcmbangan sistem informasi pangan c Pengembangan sistem penetapan harga d m twif yang melindungi produsen dan konsumen

Program kegiatan (dalam APBD) 1 Pembinaan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura 2 Bantuan alat penyulingan nilam, 10 unit

I Pelatihan calon exportir bekerjasama dengan pengembangan exportir Indonesia 2 Temu usaha agribisnis peitanian organik 3 Pekan kontak tani nelayan

19,035,000 15,515,000 112,058,000

d

I11

Terkait pada subsistem konsumsi I Diversilikasi pangan a Pengembangan teknologi pangan b Diversifikasi usaha tani dan pengembangan pangan lokal

e

1 Pemberdayaan lembaga keuangan mikro 1 Penyuluhan perkopemian bagi lembaga keuangan

2 Pertanian & peternakan; Ekonomi pembangunan.

111 Terkait pada subsistem konsumsi I Koperasi, perindustrim dan perdagangan. b

1 Pengembangan budi daya ubi jalar, spesifikasi dalam rangka divenifikasi pangan masyarakat 2 Pelatihan indusrri pengolahan rumput laut siap saji

259,449,500

l32,500,000 39,560,000

d

hewani (temak dan ikan) PenyusunanNeracaBahan Makanan (NBM), Poia Pangan Harapan (PPH) dan PolaKonsumsi Pangan Lokal

2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan pangan

IV

I'rogram terkait dengan status gizi I Mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a Pengembangan isarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan b Peningkatan keluarga sadar gizi rnelaiui penyuluhan d m bimbingan sosial dengan menyempurnakan system komonikasi, informasi dan edukasi c Melaksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) kesehatan d m gizi terpadu selta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. d Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga e Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antara lain : kelompok tani, tim penggerak PKK dan posyandu f Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan berusaha g Pelatihiln dan pembinaan tim pangan dan gizi h i

Pendayagunaan tenaga pangan dan gizi Desiminasi infomasi dan publikasi/promnosi

d

i Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

2 Pertanian dan peternakan I Sosialisasi Penerapan SNI produk ungguian Daerah a 2 Sosialisasi dan Penyuiuhan tentang Penggunaan Bahan tambahan bagi produk makanan 3 Pelatihan Terpadu Peningkatan Keamanan Makanan

IV Program terkait dengan status gizi 1 Kesehatan

g h i

1 Penyul"han m i pentingnya Revitalisasi Posyandu 2 Pelatihan Kader Posyandu Lansia 1 Operational SPKG 1 Lomba~peningkatnngizi keluarga 2 Lomba Balita Sejahtera Indonesia

44,592,500

10,167,000 19,455,000

I.aniutan Lampiran 2

j k

Program lkegiatan (Dibuat sebagai acuan) Pengembangan peta kenwanan pangan hingga tingkat desaikelurahan dan pelatihan bagi aparat Pengumpulan, pengolahan dan analisis data

Program lkegiaton (dalam APBD)

j

I Penyusunan profil kesehatan kab. Lambar. 60 buku

Totnl nnggnran program lnngsung dan ticlnk langsung Sumber : Dinas PPKAD (I'crda APBD 2004, diolah)

Jumlnh Anggwan (RP.)

5,690,000 17,333,358,365

I Menjamin Ketersediaan dan peningkatan produksi a Pcngcrnbangan dan penyedinan benih, bibit unggul

b

Pcmberian modal bagi petanilnelayan

c

Pengembangan diversivikasi pangan lokal

d

Pengelolaan Panen, pasca panen dan Peningkatan pengembangan h a i l pangan olahan Peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat non beras, pangan asal temak, perikanan, sayur d m buah

I Pcrtanian dan peternakan: perikanan d m kclautan. a I lntroduksi padi varictas fatmaweti, 1.000 ha 2 Bantuan Bibit Cengkeh, 25.000 Batang I Perkuatan modal bagi pengusaha kecil & menengah & LKM, 2 LKM, b 2 koo 1 Pengembangan jagung dan kacang-kacangan melalui peningkatan indeks c pertanaman dilahan sawah, 20 ha ~

e

2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan cadangan pangan pemerinfah b Pengembangan lumbung pangan masyarakat I1 Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas rvmah tnngga tehadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan a Peningkatan efektifitas raskin b Operasi pasar c Bantuan tunai langsung

103,973,000 126,253,000 350,000,000

~~~

I Pengembangan buah-buahan spesifik lokasi (ieruk, salvo, durian & salak) 8.500 batang 2 lntroduksi BudidayaTanaman Asparagus 3 pengembangan Temak . - untuk Kelomook WanitaTani, 1.000 ekor 4 Pengadaan sapi potong, 75 ekor 5 Pengembangan ayam potong, 4.000 ekor, I paket 6 Aplikasi lnseminasi Buatan (IB) dan pengadaan alat IB, 75 ekor 7 Penyumbangan kerambajaring apung program inbutkan (19.200 ekor ikan). 8 Pengembangan kopi robinson robusta, 135 ha, 5 kel. Tani 9 Pengembangan & pengolahan a n , 7.500 btg wen, 30 org petani 10 Pembibitan kakao, 200.000 batang I I Penangkaran benih padi sawah 12 Penyumbangan lebah madu; 40 kalori 13 Penyumbangan persuteraan, 10 ha 14 Pengembangan damar mata kucing 5000 btg. 2 Mengembangkan cadangan pangan

e

I1 Terkait pada subsistem distribusi

45,600,000

75,100,000 63,881,000 72,755,000 228,013,500 74,089,000 31,730,000 126,253,000 64,241,000 55,040,000 247,625,000 17,450,000 45,550,000 170,435,000 57,547,000

155,164750

Lanjutan Lam iran 3 Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) 2 Pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses hurga pangan pokok a Pemantauan harga pangan pokok secara berkala

Program kegiatan

Jumlah Anggaran

2 Ekonomi dan pembanynan a

1 Monitoring harga dan ketersediaan sembako, serta pelaksanaan pasar murah

111 Terkait pada subsistem konsumsi I Melakukan diversifikasi pangan a Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS) b Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang 2 I'eningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkatan pengembangan dan penerapan sistem muN pada proses produksi, olahan d m perdagangan pangan b Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggura aturan mutu dan keamanan pagan

I11 Terkait pada subsistem konsumsi 1 Divcrsifika~iPangan

1V Program terkait dengan status gizi 1 Mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a Melakukan intensifikasi dan akselerasi distribusi kapsul minyak beryodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah b Akselerasi suplementasi kapsul vitamin A untuk Balita c Peningatan pelayanan kesehatan ibu dan balita d Pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, puskesmas dan saranapelayanan kesehatan lain e Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi k u m g f Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu menyusui pada keluarga miskin g Pelayanan kesehatan masyarakat miskin h Bantuan permodalan bagi masyarakat miskin

IV Program terkait dengan status gizi

b I Pernbinaan diversifikasi pangan 70 orang 2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan I Pemeriksaan sampel makanan daxi indushi rumah tangga (RT) 20 sampel a

g

I Sosialisasi operasional JPK gakin

86,965,000

76,965,000 10,000,000

Lanjutan Lampiran 3 Program Ikegiatan (Dibuat sebagai acuan) Program dan kegiatan tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan I fvlenjamin Ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan ruang a Pengembangan lahan sawah berigasi dan lahan kering b Optimalisasi pcmenfaatan lahan mealui ekstcnsifikasi, konservasi, intensifikasi dan rchabilitasi c Pelestarian sumberdaya air dan dan pengelolaan daerah irigasi

d

e

Penyusunan database produksi pangan Desiminasi informasi dan publikasi/promosi pangan

f Penyusunan tatamangdaerah dan wilayah g Perbaikan administmi penanahan & senifikasi Lahan 2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan desa mandiri pangan b Penumbuhan dan pemantapan senna agribisnis komoditas unggulan pangan dan non pangan 3 Peningkatan kemampuan SDM dan kelembagaan produksi Pangan a Pelatihan SDM aparaWpenyuluh, pertanianlnelayan dan pengelola lembaga pelayanan usaha tani dan

Program ~kegiatan (dalam APBD) Program dan kegiatan tidak lsngsung I Terkait pada subsistem ketenediaan 1 Pertanian, Kopemi, perindustrandan perdagangan, pekerjaan umum. a

I Pengembangan usahajasa pelayanan pengolahan l a h m 5 unit

c

I 2 3 4 5 6 7

e

Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi ..--. r~~~~~~ Pengadaan dan pemasanoan nintu air. ~ e h a& b peningkatan jaringan irigasi Dana DAK Bdg infrastruktur irigasi Dana pendamping DAK.. Nan DR Bae infiastruktur iriaasi - Won . Fisik), 9 Dl irigasi Rehabilitasi & peningkatan jarin@ iirgasi dana pendamping DAK Non DR Th. 2005 TA 2004 bdg infrastruhr irigasi

Jumlah Anggaran (RP.) 15,192,984,050

6,737,022,300

~

-

1,012;231,817 109,564,818

1 Pameran & promosi pmduk potensial di luar negeri (ISE 2005) 2 Keikut scrtaan dalam pameran lampung ekspo 2005 3 Keikut sertaan dalam pameran produk indonesia (epi) 4 Keikutsertaan dalam semesko festifal dijakarta 5 A g o dan food expo 2005. 6 Batam expo 7 Sosialisasi penggunaan benih unggul.

3 pcrtanian dan petemnkan; perikanan dan kelautan

a

1 Sekolah lapang pengendalian hama terpadu jemk 180 orang

17,647,000

Lanjutan Lampiran 3

b

Progam lkegiatan (Dibuat sebagai acuan) Penyempurnaan sistem, metode, prasarana dan sarana sarana lembaga produksi d m pelayanan produksi pangan.

c

Peningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha huIu dan hilir d Peningkatan kemampuan masyarakat unNk pengembangan usahajasapelayanan pertanian e Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan tepat usaha untuk pengelolaan dan tepat usaha untuk pengelolaan dan penanganan pasca panen I1 Terkait pada subsistem disfribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan a Pembangunan dan rehabiiitasi sarana dan prasarana distribusi Pengawasan system persaingan perdagangan yang tidak sehat c Mengembangkan jaringan pemasaran dan dishibusi antar d m keluar daerah d Penyempurnaan system tata niaga, distribusi dan pemasaran produkpangan e Meningkatkan peranan lembaga usaha ekonomi pedesaan f Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan g Peningkatan kemanlpuan SDM pengelola kelembagaan ditribusi, cadangan pangan dan pemantauan situasi Pangan 2 Pengembangan sistem informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok a Pengelolam pasokan pangan dan cndangan penyangga untuk stabititas harga pangan

b

c

e

Program kegiatan (dalam APBD) 1 Pelayanan kesehatan hewan, 1 pkt, 2000 ekrsapi, 700 ekr, 6 buku 2 Dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 3 Dana Pendamping DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (Fisik) 4 Pendamping Umum Dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan (BBI SumberjayaBOP) 5 Pembinaan bagi penerima dana bergulir oleh pendamping, 5 orang 1 Temu usaha kemitraan jemk, 60 org 2 Pembinaan PerkumpulanPetani Air (P3A), 13 P3A

1 Pembinaan pascapanen hasil perikanan. 4 kali

I1 Terkait pada subsistem dishibusi 1 Perikanan dan kelautan; pekerjaan umum 1 Dana Pendamping Pembangunan Pasar lkan dan Benih (BOP) a 2 Dana pendamping DAKNon DR TA 2005 bdg infrastrukturjalan 3 Pembukam jalan baru

b

2 Ekonomi dan pembangunan.

lumlah Anggaran (RP.) 54,005,000 950,000,000 243,426,000 60,732,000 38,149,500 5,275,000 40,147,000

29,264,300

5,739,654,000 49,654,000 2,570,000,000 3,120,000,000

Lanjutan Lampiran 3

b

c I11

Program kegiatan (Dibunt sebagai acuan) Pengembangan sistem infomasi pangan Pengembangan sistem penetapan harga dm tarif yang melindungi produsen dan konsumen

Terkait pada subsistem konsumsi 1 Diversifikasi pangan a Pengembangan teknologi pangan b Diversitikasi usaha tani d m pengembangan pangan lokal c lnventarisasi dan pengembangan pangan lokd non beras (sumber karbohidrat) serta sumber protein nabati dan hewani (temak dan ikan) d Penyusunan Neraca Bahan Makannn (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pola Konsumsi Pangan Lokd 2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanar~pmgan

IV

Program terkait dengan status gizi I Mencegah dan menangnni kerawanan pangan dan gizi a Pengembangan is& dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan b Peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempurnakan system komonikasi, informasi dan edukasi c Melaksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) kesehatan dan gizi terpadu serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. d Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga. e Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antara lain : kclompok tani, tim penggerak PKK dan posyandu f Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan berusaha

Pmgram kegiatan (ddam APBD)

I11 Terkait pada subsistem konsumsi 1 Diversifikasi pangan

2 Peningkatan mum dan keamanan pangan

IV Program terkait dengan status gizi 1 Kesehatan

d

1 Budidaya tanaman obat-obatan keluarga, 14 kec

lumlah Anggaran (RP.)

Lanjutan Lampiran 3 P m m Regiatan

Program kegiatan

"

h

i

j k

2 Pelatihan kader posyandu, 35 org

Pendayagunaan tenaga pangan dan gizi Desiminasi informasi dan publikasi/promosi

i

1 Lombausahaperbaikan gizi keluarga (UPGK), 14 kecamatan 2 Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI), 17 pkm 3 Lomba KPKlA (Kelompok Peminat Kesehatan lbu dan Anak), 5 pekon, 5 kec 4 Sosialisasi JPK Gakin Tk. Kabupaten dan Kecamatan

Pengembangan pet8 kerawanan pangan hingga tingkat desaikelurahan dan pelatihan bagi aparat Pengumpularl, pengolahan dan analisis data

k

I Peny~rsunanprofil kesehatan Kabupaten L m p u n g Barat, 30 buku

Totr~lacrggnrnn progrnm litngsung dan tidak lnngsunp. Sumber : Dinas PPKAD (Perda APED 2005, diolah)

Jumlah Anggarnn

46,467,500

17,554,530JUU

Lampiran : 4 Anggaran program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tahun 2006 Program kegiatan Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) (dalam APBD) Program dan kegiatan langsung Progrnm dan kegiatan langsusg I Terkait pada subsistem ketersediaan I Terkait pada subsistem ketersediaan I Pertanian dan peternakan; perikanan kelautan; koperasi, perindushian dan 1 hilenjamin Ketersediaan dan peningkatan produksi perdagangan. a 1 Pengembangan pembenihan dan penyuluhan pertanian a Pengcmbangan dan penyediaan benih, bibit unggul (DAK FisiW Bel. Modal) 2 Pengembangan pembenihan dan penyuluhan pertanian (DAK FisiW BPO) 3 Pengembangan pembenihan dan penyuluhan pertanian (pendamping DAK Fisik I BPO) 4 Pembibitan kakao, 200.000 batang 5 I'engadaan bibit goharu 10.000 batang 6 Pengembangan rotan manau 7 Pengembangan damar mata kucing I Pendamping kegiatan bantuan pinjaman langsung masyarakat yang di danai b b Pemberian modal bagi petaniinelayan APBN 2 Penguatan unit pembenihan rakyat UPR, 15 paket 3 Kekuatan modal bagi pengusaha kecil & menengah & LKM, 4 LKM, 1 kprs 10 PK c Pcngembangan divcrsivikasi pangan lokal d Peningkatan Pengelolaan Panen, pasca panen dan pengembangan hasil pangan olahan I Pengembangan asparagus, 0,25 ha e e Peningkatan produksi pangan sumbcr karbohidrat 2 Pembinaan pengembangan cabe merah (dana pendampingan APBN ), non beras, pangan asal ternak, perikanan, sayur dan buah 20 ha 3 Pembesaran sapi potong, 75 ekor 4 Pemeliharaan sapi perah, 5 ekor 5 Pengembangan ternak ayam buras untuk kelompok wanita tani PKK pekon, 1.500 ekor 6 Aplikasi inseminasi buatan (IB) dan pengadaan alat IB, 50 ekor sapi 7 Pengembangan budidaya keramba tancap 8 Peningkatan produksi. produktifitas dan mutu produk pertanian (pengembangan agribisnis biofomaka).

Jumlah Anggaran (Rp.) 4,677,020,250 3,884,357,850

Lanjutan lampiran 4 Program ikegiatan (Dibuat sebagai acuan) 2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan cadangan pangan pemerintah b Pengembangan lumbung pangan masyarakat

Program ikegiatan (dalam APBD) 2 Mengembangkan cadangan pangan

11 Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatktm aksesibilitas rumah tangga tehadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan a Peningkatan efektifitas raskin b Operasi pasar c Bantuan tunai langsung 2 Pengembangan system informasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pakok a Pemantauan harga pangan pokok secara berkala

I1 Terkait pada subsistem dishibusi 1 Ekonomi dan pembangunan.

Ill Terkait pada subsistem konsumsi I Melakukan diversifikasi pangan a Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (I'MTAS) b Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan dan gizi seimbang 2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkatan pengembangan dan penerapan sistem mutu pafa proses produksi, olahan dan perdagangan pangan b Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggara aturan mutu dan keamanan pagan

I11 Terkait pada subsistem konsumsi

IV Prognm terkait dengan status gizi I Mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a Melakukan intensifikasi dan akselerasi distribusi kapsul minyak beryodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak sekolah b Akselerasi suplementasi kapsul vitamin A unluk Balita

IV Program terkait dengan status gizi 1 Kesehatan

a

1 Sosialisasi, pendistribusianraskin dari titik dishibusi kepekom

2 Pertanian & petemakan; Ekonomi pembangunan.

a

a

1 Monitoring harga dan keterscdiaan sembako, I paket

I Pembinaan diversifikasi pangan non beras, 70 org

Jumlah Anggaran

(Rp.1

Lanjutan lampiran 4

c d e f

g h

-

-

Promam keeiatan (Dibuat sebagai acuan) Peningatan pelayanan keseharan ibu dan balita

-

Pemantauan tumbuh kernbane balita di oosrandu, . . puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lain Pe~nberianMakanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang Pelnberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu menyusui pada keluarga miskin Pclayanan kesehatan masyarakat miskin Banturn permodalan bagi masyarakat miskin

Program dan kegiatnn tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan 1 Menjamin Ketersediaan, peningkatan produksi dan pcnataan runng a I'cngetnbangan lahan sawah berigasi dan lahan kering b Optimalisasi pe~nenfaatanlahan mealui ekstensifikasi, konservasi, intensifikasi dan rehabilitasi c Pelestarian sumberdaya air dan d m pengelolaan daerah irigasi

c d

Program kegiatan (dalam APBD) I Pekan lmunisasi Nasional (PIN) 2 Peningkatan pelayanan imunisasi 1 ~ ~ e r a s i o nSKPG al dan pemantauan status gizi balita

Ju~nlahAnggarm (Rp.1 50,000,000 93,162,000 127,141,000

Program dan kegiatan tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan 1 Pertanian & petemakan; pekerjaan umum; koperasi, perindustrian dan perdagangan I I'endampingan kegiatan irigasi taah dangkal, irigasi tanah dan konversi a

27,737,883,000

I Pembinaan pengelolaan lahan & air, 75 org (danapendamping APBN) 2 Dem f m agribisnis bawang daun (dlm rangka penumbuhan agribisnis bawang daun), 2 ha 3 lrigasi teknis J Dl Way Balai kencana pp tgh, 125 ha J Dl Way ngison pss tgh, 68 ha J Dl Way purajaya I sumberjaya, 98 ha J Dl Way purajayaI1 sumberjaya, 196 ha J Dl Way muarajayal sumberjaya, l I0 ha J Dl Way muaraiaya . . I1 sumberjaya, . . 58 ha J Dl Way mulang maya bengkunat, 154,08 ha J Dl Way walur pss utara, 98.72 ha J DI Way mandar lemong, 1 50 ha J Dl Way palakia sukau, 200 ha

233,500,000 24,729,000

c

7,321,769,000

117,911,000

Dl Way camping kanan way tenong, 100 ha Dl Way penyelan sukau, 14.2 ha J Dl Way besai 11 sumberjaya, 15,48 ha J Dl Way sawah legasumberjaya, 115.56 ha J Dl Way hanoan karyapenggawq 48,72 ha J Dl Way tenam bandung sumberjaya, 100 ha J Dl Way jambu karyapenggawa, 150 ha J DI Way maya karya penggawq 70 ha J Dl Way pakuan sumberjayq 103,75 ha J Dl Way taiang bandung sumberjaya, 110 ha Rehabilitasi & peningkatan jaringan irigasi J Dl Way cengkaan way tenong, 75 ha J Dl Way bambangbengkunaf 240,35 ha J Dl Way kederai karya penggewa, 218,4 ha J Dl Way Pemekonan Pss. Tengah J Dl Way Mayah mapal) Pss Tengah Rehabiiitasi jaringan irigasi DAKNon DR Dana pendamping rehabilitasi jaringan irigasi Dak Non DR Dana pendamping DAKNon DR bidang infiashuktur irigasi (non fisik) DAK non dari lingkungan hidup Percontohan penangylangan kerusakan sumber mata air J

J

4

5 6 7 8 9

d

Penyusunan database produksi pangan

d

1 Pengembangan statistik & sistem informasi pertanian TPH, 60 buku 2 Penyusunan profil d m statistik peternakan Kab. Lampung Barat

e

Desiminasi informasi dan poblikasi/pronmsi pangar

e

I Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil dan menengah (pameran smesco festival) 2 Penyebaran informasi ketahanan pangan 3 Lomba ketahanan pangan 4 Promosi atas has2 produksi pertanidperkebunan unggulan daerah

f

Penyusunan tata mang daerah dan wilayah

I>anjutan lampiran 4

g

-

Proeram ikeeiatan {Dibuat sebagai acuan) Perbaikan administrasi pertanahan dan sertifikasi lahan

2 Mengembangkan cadangan pangan a Pengembangan desa mandiri pangan b Penumbuhan dan pemantapan sentra agribisnis komoditas unggulan pangan dan non pangan 3 Peningkatan kemampuan SDM dan kelembagaan produksi pangan a Pclatihan SDM aparaltpenyuluh, penanian/nelayan dan pcngelola lembaga pelayanaq usaha tani dan perikanan

b

Penyempumaan sistem, metode, prasarana dan sarana sarana lembaga produksi dan pelayanan produksi pangan.

c

Peningkatan kerjasama antar produsen pangan dengan pengusaha hulu dan hilir Peningkatan kemampuan masyarakat untuk pengembangan usahajasa pelayanan pertanian

d

Program ikegiatan (dalam APBD)

JutnlahtAnggaran (RP.)

2 Pertanian dan petemakan. I Pengembangan desa mandiri pangan 3 pertanian dan petemakan; koperasi, perindustrian dan perdagangan a

b

I Pembinaan pcngolahan hasil permian bagi kelompok wanita rani, 50 org 2 Magang peternak sapi perah ke metro, 4 orang 3 Pelatihan teknis monitoring & analisis statistik perkebunan bagi petugas, 40 org 4 Pelatihan peningkatan mutu kopi biji melalui pengolahan kopi bash, 40 org 5 kopi & kakao 6 Pelatihan industry virgin coconut oil (VCO) & natn de coca, 50 org 7 Pelatihan peningkatan kualitas penyulingan minyak nilam, 20 org 8 Pelatihan penenunan sufm, 20 org 9 Pelatihan kewirausahaan lembaga keuangan mikro, 20 org 10 Pelatihan manajemen usaha kecil (MUK) tk dasar bagi penerima dana bergulir TA 2005,25 org I Pelayanan kesehatan hervan, 14 kec 2 Pengembangan sarana BBI sumberjaya (Belanja modal) 3 Pengembangan pabrik pellet mini 4 Dana pendamping pembangunan fisik pengembangan BBI sumbejaya 5 Pendamping umum DanaDAK pengembangan BBI Sumberjaya (non fisik) 6 Dana DAK bidangperikanan penyu

16,545,000 26,880,000

64,176,000 81,370,000 38,771,000 271,000,000 130,000,000 1,800,000,000

Lanjutan lampiran 4

e

I1

-

Proeram keeiatan (Dibuat sebagai acuan) Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat euna d m teoat usaha untuk oeneelolaan dan " tepat usaha untuk pengelolaan dan penanganan pasca panen

. -

Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas mmah tangga terhadap pangan a Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi

e

Program kegiatan APBD) I Fasilitas sarana dan prasarana pasca panen (UPH) kopi olah basah 2 Pembinaan pasca panen, .pengolahan, serta pemasaran hasil (DN pos embanka an) 3 Pembinaan, pengolahnn, dan Air Serta Manajemen Operatir hasil (DN pos Pembantuan)

I1 Terkait pada subsistem distribusi I Pekerjaan umum; a 1 DAKNon DR TA 2005 Bdg infrastn~kturjalan 2 Danapendamping DAKNon DRTA 2005 Bdg infrashukturjalan (non fisiK 3 Dana pendamping DAK Non DR TA 2005 Bdg infrastrukturjalan (fisik). 4 Pembukaan jalan -jalan barn sekincau suoh STA 4 9 - sekincau - suoh STA 9 12 + 800 m jalan akses bandara, 1,7 km kenali sukaraja kembahang, 3 km -way ngison - atar bawang, 1.5 km 5 Pengembangan sarana dan prasarana pasar, 30 10s 6 Pengembangan pasar ikan dan benih, 15 paket sarana budidaya ikan 7 Pengembangan pasar ikan dan benih, belanja modal

-

e

Pengawasan system persaingan perdagangan yang tidak sehat Mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah Penyempumaan system tata niaga, distribusi dan pemasaran produk pangan Meningkatkan peranan lembaga usaha ekononii pedesaan

f

Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan

b c d

e

-

-

-

-

1 Pengembangan program PEMP & Konservasi Laut (Pendamping PEMP TA. 2006) 2 Pengembangan program PEMP & Konsewasi Laut (Pendamping PEMP TA. 2006) 3 Pembinaan perkoperasian melalui pemberdayaan Dekopida, 4 kali

lu~nlahAnggaran (RP.) 75,670,000 106,359,000 78,177,000

Lanjutan lampiran 4 Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) g Peningkatan kemampuan SDM pengelola kelembagaan dihibusi, cadangan pangan dan pemantauan situasi Pangan 2 Pengembangan system infonasi pasar, pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok a Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan penyangga untuk stabilitas harga pangan b Pengembangan sistem infomasi pangan

c

Ill

Program kegiatan (dalam APBD)

2 Pertanian & peternakan; Ekonomi pembangunan.

b

I Pembuatan display komoditi unggulan dan produk unggulan KUKM lambar di kantor bupati Lampung Barat& penvakilan lampung barat, 5 unit 2 Pengadaan sarana untuk pembuatan display komoditi unggulan KUKM lambar

Pengembangan sistem penetapan harga d m tarif yang melindungi produsen dan konsumen

Terkait pada subsistem konsumsi I Diversitikasi pangan a Pengembangan teknologi pangan b Diversitikasi usaha rani dan pengembangan pangan lokal c Inventarisasi dan pengembangan pangan lokal non beras (sumber karbohidrat) serta sumber protein nabati dan hewani (ternak dan ikan) d Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pola Konsumsi Pangan Lokal

111 'I'erkait Dada subsistem konstlmsi

2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

a

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan kwnanan pangan

IV Program terkait dengan status gizi I Mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a Pengembangan isarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan

IV Program terkait dengan status gizi I Kesehatan

Iumlah Anggaran (RP.)

I.an.jutan lampiran 4

c

I Pengadaan logistik irnunisasi.

g

Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) Peningkatan keluarga sadar gizi melalui penyuluhan dan bimbingan sosial dengan menyempumakan system komonikasi, informasi dan edukasi Melaksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) kesehatan dan gizi terpadu serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antarn lain : kelompok tani, tim penggerak PKK dan posyandu Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemampuan berusaha Pelatihan dan pembinaan tim pangan d m gizi

g

1 Pelatihan kader posyandu, 35 org 2 Pelatihan kader kelompok peminat kesehatan ibu & anak, 34 org 3 Pembinaan pokjanal posyandu Kabupaten Lampung barat, 14 kec.

h i

Pendayagunaan tenaga pangan d m gizi Desiminasi informasi dan publikasiipronwsi

i

I Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI), 17 pkm 2 Promosi kesehatan melalui media 14 kec 3 Sosialisasi JPK W i n di masyankat

b

c

d e f

j k

Pengembangan peta kerawanan pangan hingga tingkat dcsaJkelurahan dan pelatihan bagi aparat Penympulan, pengolahan dan analisis data

Program kegiatan (dalam APBD)

j

1 Pemetaan status gizi

k

I Penyusunan profil kesehatan

'Tutal nnggnrnn program langsung dnn tidak lnngsung Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD 2006, diolah)

Jutnlah Anggaran (Rp.1

63,758,000

32,414,903.250

Lampiran : 5 Anggaran program dan kegiatnn pembangunan ketahnnan pangan tahun 2007 Pmgram kegiatan Program kegintan (Dalam APBD) (Dibuat sebagai acuan) Program dan kegiatan langsung Program dnn kegintnn langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan I Terkait pada subsistem ketersediaan I Pengembangan budi daya perikanan; pengembangan sistem pendukung usaha 1 Nlenjamin Ketersediaan dan peningkatan produksi bagi UKM, peningkatan ketahanan pangan; dan peningkatan produksi hasil petemakan. a b

c d c

Pengembangan dan penyediaan benih, bibit unggul Pemberian modal bagi petanitnelayan

Pengembangan diversivikasi pang'm lokal Peningkatan Pengelolaan Panen, pasca panen dan pengembangan hasil pangan olahan Peningkatan produksi pangan sumber karbohidrat non beras, pangan asal tcmak, perikanan, sayur dan buah

a b

e

1 Pengembangan budi daya keramba

i Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan koperasi (perkuatan modal) 2 Penguatan unit pembenihan rakyat

I Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (DAK bidang pertmian) 2 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (pendamping DAK bidang penanian) 3 Pengembangan agribisnis peternakan (ternak sapi potong) Rp. 4 Percontohan pemeliharaan temak (ten& sapi perah) 5 Pendistribusian bibit temak kepada masyarakat (Ternak itik d m ayam buras kepada kelompok wanita taniKWT) 6 Peningkatan produksi dan pruduktifitas tanaman cengkeh 7 Peningkatan produksi dan pmduktifitas tanaman kelapa dalam 8 Pengembangan tanaman kakao

Iumlah Anggaran (Rp.) 8,887,766,850 5,144,244,500

154,790,000 320,525,000 48,111,000

3,308,000.000 552,917,000 290,000,000 55,815,000 102,108,000 30,000,000 55,762,500 226,2 16,000

2 Mengcmbangkan cadangan pangan a Pengembangan cadangan pangan pemerintah h Pengembangan lumbungpangan masyarakat I1

Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga tehadap pangan dan menjaga stabilitas harga pangan a Peningkatan efektifilas raskin b Operasi pasar c Bantuan tunai langsung 2 Pengembangan system informasi pasar, pemantauan d m analisis akses harga pangan pokok

II Terkait pada subsistem dishibusi I Pemantauan harga dan distribusi sembako

a

1 Sosialisasi dan pendistribusian raskin dari titik dishibusi ke pekon

2 Pemantauan harga dan distribusi sembako

558,522,350

299,309,400

8

Lanjutan lampiran 5

a

Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan) Pemantauan hargapangan pokok secara berkala

111 Terkait pada subsistem konsumsi I lvlelakukan diversifikasi pangan a Pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah (PMTAS) b Peningkatan diversifikasi konsumsi pangln dan gizi seimbang

a

Program kegiatan (dalam APBD) 1 Monitoring harga, distribusi sembako dan paket murah

111 Terkait pada subsistem konsumsi

2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan a PeningkataPengembangan dan penerapan sistem mutu pada proses produksi, olahan dan perdagangan pangan b Pencegahan dini dan penegakan hukum terhadap pelanggara aturan mutu dan keamanan pagan

IV

Program terkait dengan status gizi I Evlencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a Melakukan intensitikasi dan akselerasi distribusi kapsul minyak belyodium pada wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dun anak sekolah b Akselerasi suplementasi kapsul vitamin A untuk Balita c Peningatan pelayanan keseharan ibu dan balita d Pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, e Pembcrian Makanan Tambahan (PMT) balita dan gizi kurang p~rskesmasdan sarana pelayanan kesehatan lain f Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan ibu menyusui pada keluarga miskin g Pelayanan kesehatan masyarakat miskin h Bantuan permodalan bagi masyarakat miskin

IV Program terkait dengan status gizi 1 Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

c

I Dana pendampir~g/stimulanpenurunan nngka kematian ibu dan bayi

g

I Pelayanan kesehatan masyarakat miskin

Jwnlah Anggaran (Rp.1 259,212,950

].anjutan lampiran 5 Program ikegiatan (Dibuat sebagai acuan) Program dan kcgiatan tidak langsung 1 Terkait pada subsistem ketersediaan 1 Menjamin Ketersediaan, peningkatan produksi dan penataan ruang a b c

Pengembangan lahan sawah berigasi dan lahan kering Optimalisasi pemenfaatan lahan mealui ekstensifikasi, konservasi, intensifikasi dan rehabilitasi Pelestarian sumberdayn air d m dan pengeiolaan daerah irigasi

Program ikegiatan (dalam APBD) Program dan kegistan tidak langsung I Terkait pada subsistem ketersediaan 1 Peningkatan kesejahteraan petani; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; perencanaan peternakan; peningkatan ketahanan pangan. .peningkatan a I Pendampingan kegiatan irigasi tanah dangkal, irigasi tanah dan konversi

c

d

Penyusunan database produksi pangan

d

c

Desiminasi inforrnasi dan publikasiipronlosi pangan

e

I Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi J Dl Way Bambang, Bengkuat J DI Way Tinggal Palimbang, Pesisir Selatan J Dl Way Batu, Bengkunat J DI Way Bumbon, Batubrak J Dl Way Maya, Karya Penggawa J Dl Way Leuwi Monyet, Sumberjaya J Dl Way Umarelom, Pesisir Utara J Dl Way Suka Marga, Suoh J DI Way Srimulyo, Suoh J Dl Way walur, Pesisir Utara J Dl Way kawitan, Sukau J Dl Way Ngison, Kec. Pss. Tengah J Dl Way Jelatong J Dl Way Talang Bandung, Kec. Sumberjaya 2 Konservasi sumber daya air d m pengendalian kenrsakan sumber air 3 Peningkatan peran seitamasyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 4 DAK Bidang Ling. Hidup 5 Pcningkatan produksi. produktivitas dan mutu produk pertanian (pembinaan pengolahan lahan dan airlpendamping APBN) 6 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan (pendampingan APBN) 1 I'enyusunan database potensi produksi pangan 2 Peningkatan pcnyediaan data informasi bidang petemakan I Penyeienegaraan pmmosi produk usaha rnikro kecil dan menagah (pameran smesco festival)

Jumlah Anggaran (RP.) 35,484,114,850 10,667,710,500

117,911,000

300,000,000 600,000,000 669,500,000 400,000,000 225,500,000 566,500,000 139,500,000 468,180,000 415,000,000 375,000,000 126,500,000 220,000,000 400,000,000 77,000,000 35,200,000 80,893,000 825,000,000 114,958,000 332,925,500 56,358,000 56,350,000 42,370,000

-

0 P

Lanjulan lampiran 5 Program kegiatan (Dibuat sebagai acuan)

Pcnyusunan tala ruang daerah dan wilayah Pcrbaikan ~(lrninish'asipertanallan dan sertifikasi lahan 2 blengembangkan cadangan pangan a Pengembangan desa mandiri pangan b Pcnumbuhan dan pemantapan sentra agribisnis kornoditas ungylan pangan dan non pangan 3 Peningkatan kemampuan SDM dan kelembagaan produksi pangan a Pelatihan SDM aparat/penyuluh, pertaniadnelayan dan pengelola lembaga pclayanan usaha tani d m perikanan

Program kegiatan (dalam APBD) 2 Pcnycbaran informasi ketahanan pangan 3 Lamba ketahanan .oanean 4 Promosi atas h a i l produksi pertaniadperkebunan unggulan daerah

Ju~nlahAnggaran Rp.1 3,000,000 80,000,000 50;000;000

f

g

b

Penyempurnaan sistcm, metode, prasarana dan sarana sarana lembaga produksi dan pelayanan produksi pangan

c

Pcningkatan kcrja~amaantar produscn pangan dengan pengusaha hulu dan hilir Peningkatan kcmampuan masyarakat untuk pengembangan usaha jasa pclayanan pcrtanian Pembinsan dan pengembangan teknologi tepat guna da11tepat usaha untuk pengelolaan d m tepat usaha untuk pengclolaan dan penanganan pasca

(I

e

2 Peningkatan ketahanan pangan c 1 Pengembangan desa mandiri pangan I Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertaninn d (pengembangan agribisnis biofannaka) 3 Pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan; pengembangan budi daya perikanan a

b

e

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian (penguatan sistem kelembagaan penyuluhan) 2 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian (PENAS KTNA tahun 2007) 3 Peningkatan produksi, praduktivitas dan mutu produk pertanian (pembinaan pengembangan apibisnis tanaman hortikulturalpendampingnn APBN) 4 Sekolah lapang pengendalian hama terpadu kopi dan kakao 5 Penyuluhan dan pendampingan bagi perkebunan 6 Pembinaan pengelolaan ternak pemerintah dan perylirannya 7 Sosialisnsi HKM (social forestry) I Revitilasasi dewan ketahanan pangan 2 DAK perikanan 3 Pendamping DAK 4 Pengembangan sarana balai benih ikan

1 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (Unit Pengolah hasil kakaolmesin pencacah kakao dan pemisah biji) 2 Pendampingan fasisiltasi penerapan teknologi hasil penanian

50,000,000 41,942.500

76,632,500 94,460,000

70,000,000 35,028.000

Lanjutan lampiran 5

-

-

Proeram keeiatan (Dibuat sebagai acuan) I1 Terkait pada subsistem distribusi 1 Meningkatk'm aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan a

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi

Pmgram kegiatan (dalam APBD) 11 Terkait pada subsistem dishibusi 1 Pembangunan jalan d m jembatan; pengembangan perikanan tangkap; pengembanean kelembaaaan masyarakat, Wmantapan sumber daya hutan . potensi . a I Penibangunan jaian dan jembatan J Ruas Way Ngison - Atar Bawang, Belalau, 2,6 km J Ruas Sp.Giham - P a h a p Jaya, Sekincau, 2 km J Ruas Sedampah Sulung, Balik bukit, 2 km 4 Ruas Tiga Jaya - Waspada, sekincau, 1,6 km J Ruas Batu Handak - Ujung Rembun Kec. Sukau, 2 km J Ruas napal- Kampung Jawa, Pss tgh, 2 km J Ruas Teba Pring Sedampah, Sukau, (3,8 km) 2 Pengembangan sarana dan prasarana pasnr pemerintah J I unit penambahan 10s b u d pasar liwa J 2 unit pembangunan 10s terbuka pasar fajar bulan J 2 unit penambahan 10s terbuka pasar way barn krui J Penambahan Los Tertutup Pasar Fajar Bulan 3 Pengembangan perikanan tangkap

-

-

-

-

Pengawasan system persaingan perdagangan y tidak sehat Mengembangkan jaringan pernasaran dan distribusi antar d m keluar daerah d Penyempurnaan system tata niaga, distribusi dan pemasaran produk pangan e Meningkatkan peranan lembagn usaha ekononii pedesaan f Pembenlayaan lnasyarakat miskin dan rawan pangan g Peningkatan kemampuan SDM pengeiola kelembagaan ditribusi. cadangan pangan dan pernantauan situasi pangan 2 Pengembangan system infarmasi pasar, pernantauan dnn analisis akses lharga pangan pokok a Pengelolaan pasokan pangan dan cadangan pcnyangga untuk stabilitas harga pangan b Pengembangan sistcm informasi pangan c Pengembangan sistem penetapan harga dan tarif yang mclindungi produsen dan konsumen b c

e

I Pengembangan kelembagaan masyarakat

g

I Pengembangan damar mata kucing 2 Pengembangan rotan manau

2 Pemantauan harga dan distribusi sembako

Jumlah Anggaran (RP.) 15,3 17,274,000

I.an,jutan lampiran 5

111 I

2

1V

I

Program kegiatnn (Dibuat sebagai acuan) Terkait pada subsistem konsumsi Diversitikasi pangan a Pcngcmbangan teknologi pangan b Diversifikasi usahatani d m pengembangan pangan lokal c Invcntarisasi dan pengembangan pangan lokal non beras (sumber karbohidrat) serta sunlbcr protein nabati dan hewani (temak dan ikan) d Penyusunnn Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) dan Pola Konsumsi Pangan Lokal Peningkatan mutu dan keamanan pangan a Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu d m keamanan pangan Program terkait dengan status gizi Mencegah dan menangani kerawanan pangan dan gizi a

b

c

d e f g

Pengembangan isarat dini dan penanggulangan keadaan rawan pangan Peningkatan keluarga sadargizi melalui penyt~luhand m bimbingan sosial dengan menyempumakan system komonikasi, informasi dan edukasi Melaksanakan pelayanan (kegiatan asuhan dan konseling) kesehatan dan gizi terpadu serta pengadaan sarana dan prasarana kesehatan. Pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga. Peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat, antara lain : kelompok tani, tim penggerak PKK dan posyandu Peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan kemkpuan berusaha Pelatihan dan pembinaan tiln pangan dan gizi

11 Pendayngunaan tenaga pangan dan gizi i Desiminasi informasi dan publikasi/promsi

Program Ikegiatan (dalan~APBD) 111 Terkait pada subsistem konsumsi I Peningkatan ketahanan pangan

d

Jumlnl~Anggaran (RP.) 9,150,000

1 Analisis pola konsumsi dan suplai pangan

IV Program terkait dengan status gizi 1 Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular; promsi kesehahm d m pemberdayaan masyarakat

c

I Peningkatan pelayanan imunisasi 2 Pengadaan logistik imunisasi

g

I Lomba UKBM-MDS 2 Pelatihan kader cosyandu . .

i

I Promosi kesehatan melalui media 2 Jambore kader nasional 3 Sosialisasi jaminan pemeliharaan kesehntan masyarakat miskin 4 Lomba balita sejahtera indonesia

20,000,000 50,000,000 76,154,000 38,228,000

Lanjutan kanipiran 5

j I;

-

Proeram Aeeintan " (Dibuat sebagai acuan) Pengembangan peta kerawanan pangan hingga tingkat desaikelurahan den pelatihan bagi aparat Pengun~pulan,pengolahan dan analisis data Total anggarnn program langsung dan tidak langsung

Sumber : Dinas PPKAD (Perda APBD 2007, diolah)

Program kegiatan (dalam APBD)

Jumlah Anggaran .IKP.) %

44,371,881,700