KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN BAGI STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA DI PROVINSI BANTEN Oleh Riny Handayani
[email protected] Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang
ABSTRAK Sebagai provinsi yang relatif masih muda, Provinsi Banten dihadapkan pada sejumlah persoalan terutama di bidang kependudukan. Berdasarkan Data dari BPS 2013, terdapat penduduk sebesar 11.452.491 jiwa dibandingkan dengan sensus sebelumnya tahun 2000, penduduk Banten terdata tumbuh pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang terdata tahun 2013 sebesar 2,27%. Sebagai pembanding, wilayah lain di Indonesia hanya tumbuh rata-rata sebesar 1,49% pertahunnya, akibatnya persentase penduduk Banten terhadap total penduduk Indonesia meningkat dari 3,95% pada tahun 2000 menjadi sebesar 4,48% pada tahun 2010. Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna, pertama yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Kedua, Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan ini, bukan hanya tanggung jawab Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Banten saja tapi diperlukan kerjasama antara BKKBN dengan stakeholders dan mitra kerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan yang menciptakan penduduk berkualitas sehingga akan mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi secara luas dan berkelanjutan. Tugas utama BKKBN yang dalam hal ini memegang mandat untuk melaksanakan pembangunan berwawasan kependudukan adalah memprioritaskan pembangunan penduduk terutama untuk wilayah Banten bagian Selatan di Provinsi Banten dengan melibatkan stakeholders dan mitra kerja terkait. Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Berwawasan Kependudukan
78
pembangunan
nasional.
pembangunan
Pembangunan
berwawasan
mempunyai tujuan peningkatan taraf
kependudukan
hidup
mengandung
PENDAHULUAN Program
penduduk,
yaitu
untuk
pada arti
intinya
pembangunan
meningkatkan kemampuan penduduk
penduduk yang menekankan pada
menuju kehidupan yang lengkap,
peningkatan kualitas sumber daya
produktif, dan memuaskan. Faktor
manusia
yang
menentukan
pembangunan infrastruktur semata-
program
mata. Salah satu misi BKKBN
pembangunan dan konsekuensi dari
adalah mendorong stakeholder dan
pembangunan yaitu penduduk karena
mitra kerja untuk menyelenggarakan
penduduk
pembangunan keluarga berencana
dinilai
keberhasilan
setiap
merupakan
objek
sekaligus subjek pembangunan. Keterkaitan
dibandingkan
dengan
dalam rangka penyiapan kehidupan
kependudukan
berkeluarga
dengan pemasalahan pembangunan,
pemenuhan
terutama pembangunan berkelanjutan
peningkatan
adalah
dinamika
kesejahteraan keluarga peserta KB.
kependudukan merupakan salah satu
Melalui misi ini BKKBN berupaya
faktor penentu dalam keberhasilan
untuk menciptakan penduduk yang
pembangunan berkelanjutan. Hal ini
berkualitas yang akan mempercepat
kemudian
tercapainya pertumbuhan ekonomi
karena
akan
faktor
ditentukan
oleh
bagai hak-hak
kualitas penduduk sehingga urgent
dan
untuk dilakukan penyiapan generasi
relevan
mendatang.
berwawasan
Selain
karena
Pembangunan Kependudukan terkait
Daya
Manusia,
pembangunan
dan
yang
pembangunan
kependudukan
Penduduk
juga
yang
berkualitas
merupakan salahsatu isue penting yang
menjadi
pembangunan
sentral
ketahanan
dengan
dikarenakan pembangunan SDM ini isu
reproduksi,
direncanakan.
erat dengan pembangunan kualitas Sumber
tujuan
remaja,
dalam
79
berkaitan
dengan
wacana
berwawasan
kependudukan terutama di Provinsi
Rate (IMR) dan Angka Kematian
Banten ini. Ketimpangan kualitas
Kasar/ Crude Death Rate (CDR)
penduduk berkaitan dengan pengaruh
serta Tabel Ketersediaan Fasilitas
letak geografis dari masing-masing
Kesehatan
kabupaten/kota
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Berikut
adalah
di
provinsi Tabel
ini.
Angka
Berdasarkan
Tahun 2010-2011.
Kematian Bayi / Infant Mortality
Tabel 1. Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR) dan Angka Kematian Kasar/ Crude Death Rate (CDR) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011. Infant Mortality Rate Crude Death Rate (IMR) (CDR) Pandeglang 34.12 3.77 Lebak 27.41 2.95 Tanggerang 22.64 2.76 Serang 31.98 3.49 Kota Tanggerang 20.96 2.89 Kota Cilegon 26.97 3.06 Kota Serang 32.17 3.64 Kota Tanggerang Selatan 14.12 2.38 Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012 Kabupaten/Kota
Tabel 2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2011. . Kabupaten/Kota Pandeglang Lebak Tanggerang Serang Tanggerang Cilegon Serang Tanggerang Selatan
Rumah Sakit Negeri 1 2 1 1 2 1 1 1
Rumah Sakit Swasta 1 14 2 16 4 4 18
Puskesmas (Unit) 34 35 40 38 25 8 10 24
Dokter (Orang) 128 134 847 119 838 319 147 665
Sumber : Pengolahan Data, 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012
Dari data di atas terlihat pola
Mortality Rate (IMR) dan Angka
bahwa Angka Kematian Bayi / Infant
Kematian Kasar/ Crude Death Rate 80
(CDR) berhubungan erat diantaranya
pembangunan
dengan
dan
kependudukan adalah pembangunan
tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
sumberdaya manusia. Pembangunan
Wilayah yang terletak di Banten
lebih menekankan pada peningkatan
bagian Selatan cenderung memiliki
kualitas
IMR
dibandingkan dengan pembangunan
ketersediaan
dan
CDR
sarana
relatif
tinggi
berwawasan
sumber
daya
dibanding di wilayah Utara, dan
infrastruktur semata-mata.
berkorelasi negatif dengan jumlah
Sedangkan
manusia
definisi
Rumah Sakit Swasta dan tenaga
pembangunan
berwawasan
kesehatan yang tersedia.
kependudukan juga diartikan oleh (Achmad Ghozali dalam Ananta,Aris
PEMBANGUNAN
dkk, 1995) adalah pembangunan
BERWAWASAN
yang disesuaikan dengan potensi
KEPENDUDUKAN
penduduk lokal dan diarahkan pada
BAGI
STAKEHOLDERS DAN MITRA
pemberdayaan
KERJA DI PROVINSI BANTEN
penduduk
Secara
sederhana
pembangunan
berwawasan
kependudukan
mengandung
makna,
yaitu
Tjiptoherijanto,
1999)
pembangunan
dan
pembinaan
sehingga
pembangunan
dapat
proses dipercepat
dengan Sumber Daya Manusia lokal
dua
dan lebih berdampak besar pada
(Prijono
peningkatan kesejahteraan penduduk
pertama,
secara keseluruhan.
berwawasan
Pembangunan
Berwawasan
kependudukan adalah pembangunan
Kependudukan berdasarkan Badan
yang disesuaikan dengan potensi dan
Kependudukan
kondisi
ada.
Berencana Nasional (BKKBN) juga
titik
menekankan
penduduk
Penduduk
harus
yang dijadikan
dan
pada
Keluarga
dua
aspek.
sentral dalam proses pembangunan.
Pertama, mengandung makna pada
Penduduk harus dijadikan subjek dan
kesadaran
objek
melakukan
dalam
pembangunan.
Pembangunan adalah oleh penduduk
pembangunan
dan
dengan
untuk
penduduk
;
kedua,
81
pemerintah
untuk
desentralisasi terutama beberapa
berkaitan sektor
pembangunan yang dipandang sudah
bagai remaja, pemenuhan hak-hak
mampu
daerah
reproduksi, peningkatan ketahanan
masing-masing. Kedua, mengandung
dan kesejahteraan keluarga peserta
makna adanya kenyataan bahwa
KB.
dilaksanakan
masing-masing
di
daerah
memiliki
Kerjasama
antara
Badan
potensi baik alam, sumber daya
Kependudukan
manusia maupun kondisi geografis
Berencana
yang berbeda sehingga menyebabkan
dengan stakeholders dan mitra kerja
perbedaaan
untuk tahun 2013 telah dilaksanakan
kecepatan
dalam
pembangunan.
52
Tahun
diperkuat
Keluarga
Nasional
(BKKBN)
dengan jumlah 68 mitra kerja yang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor
dan
2009
dengan
memiliki
yang
program
potensi
menyukseskan
BKKBN
tersebut.
Keputusan
Kerjasama ini bertujuan mengatasi
Presiden Nomor 62 Tahun 2010
hambatan dan permasalahan dalam
Badan Kependudukan dan Keluarga
menjalankan program Kependudukan
Berencana
dan
Nasional
(BKKBN)
Keluarga
Berencana,
agar
merupakan badan yang berperan
pelaksanaan program-program yang
secara
telah direncanakan berjalan sesuai
dominan
dan
mengenai
langsung
permasalahan
kependudukan
di
rencana.
Indonesia,
Program
andalan
yang
berkaitan dengan Kependudukan dan
kemudian untuk di tingkat daerah
Keluarga
terdapat BKKBN provinsi dan Badan
membangun sumber daya manusia
Kependudukan
Indonesia yang berkualitas yang
dan
Keluarga
Berencana
Berencana Daerah (BKKBD) untuk
diarahkan
tingkat
pengendalian kuantitas atau jumlah
kabupaten/kota.
Salahsatu
lebih
khusus
adalah
misi yang tercantum dalam misi
penduduk,
BKKBN
kelahiran dan rendahnya pemakaian
adalah
mendorong
tingginya
pada
angka
stakeholder dan mitra kerja untuk
alat kontrasepsi.
menyelenggarakan
pembangunan
Kepala BKKBN Pusat Prof. Dr. Fasli
keluarga berencana dalam rangka
Jalal dalam Rapat Kerja Nasional
penyiapan
2014 menegaskan bahwa pada 2015,
kehidupan
berkeluarga
82
BKKBN
akan
bertahap
yang diarahkan lebih khusus pada
menjaring 6 juta mahasiswa untuk
pengendalian kuantitas atau jumlah
dijadikan agen atau konsultan bagi
penduduk,
teman-temannya dalam persoalan ini.
kelahiran dan rendahnya pemakaian
Diprediksi para mahasiswa ini ada di
alat
3 ribu kampus dan akan dijadikan
kependudukan
anggota pusat informasi konseling di
Berencana tersebut memberi efek
sekolah-sekolah
domino baik untuk Pemerintah Pusat
mahasiswa. menjangkau
secara
dan
lingkungan
Sementara mereka
mendapatkan
yang
pendidikan
tingginya
kontrasepsi.
angka
Permasalahan dan
Keluarga
untuk
maupun Daerah karena berkaitan
tidak
dengan
formal,
penyediaan
kesehatan,
fasilitas
pendidikan,
BKKBN akan merangkul Generasi
pekerjaan
Berencana (GenRe) dengan bantuan
Intinya, kerjasama yang dilakukan
Karang Taruna.
antara BKKBN dengan stakeholders
Kaitannya kerjasama antara
dan
sebagainya.
dan mitra kerja tidak terlepas dari
Badan Kependudukan dan Keluarga
tujuan
Berencana
pembangunan
Nasional
lain
lapangan
(BKKBN)
Provinsi Banten dengan stakeholders
utama
melaksanakan berwawasan
kependudukan.
dan mitra kerja bertujuan untuk
Beberapa fakta yang terjadi di
memperluas jaringan kerja sama,
Provinsi Banten berkaitan dengan
dengan
mengajak
pembangunan
untuk
meningkatkan
dalam
mengembangkan
program
berencana
dan
kesenjangan atau gap antara wilayah
menjalin
Banten bagian Utara dengan bagian
kerjasama antara BKKBN Provinsi
Selatan. Faktor geografis dalam hal
Banten dengan stakeholders dan
ini berperan sehingga menyebabkan
mitra kerjatidak berbeda jauh dengan
perbedaan percepatan pembangunan
yang dilaksanakan oleh BKKBN
di wilayah masing-masing. Tabel di
Pusat yaitu membangun sumber daya
bawah ini memperlihatkan perbedaan
manusia Indonesia yang berkualitas
tersebut :
keluarga kependudukan.
sektor
Tujuan
swasta
komitmen
berwawasan
kependudukan tidak terlalu jauh berkaitan
83
dengan
adanya
Tabel 3. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Berdasarkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Kabupaten/Kota Pandeglang Lebak Tanggerang Serang Tanggerang Cilegon Serang Tanggerang Selatan
LPP 1990-2000 1,66 1,66 4,20 2,88 3,70 2,70 -
LPP 2000-2010 1,30 1,58 3,80 1,44 3,12 2,44 2,88 4,63
Sumber: Banten Dalam Angka, Tahun 2011
Dari tabel di atas terlihat,
paling tinggi bahkan dibandingkan
angka Laju Pertumbuhan Penduduk
LPP kabupaten/kota lainnya.
(LPP) Provinsi Banten berdasarkan
Secara
geografis
terlihat,
dua sensus terakhir (tahun 2000-
wilayah yang terletak di Banten
2010) yaitu 3.1 persen per tahun dari
bagian
hasil SP tahun 2000 dan sebesar 2.78
Tanggerang
persen per tahun dari hasil Sensus
Tanggerang, Kota Tanggerang dan
Penduduk tahun 2010. Secara umum
Kota Tanggerang Selatan) terlihat
terlihat polanya dalam sepuluh tahun
memiliki
terakhir,
masing-masing
Penduduk (LPP) yang mendominasi
mengalami
dibandingkan wilayah yang terletak
penurunan untuk Laju Pertumbuhan
di Banten bagian Selatan, yaitu
Penduduk (LPP). Dua kota yang baru
Kabupaten Pandeglang dan Lebak.
kabupaten/kota
terbentuk
yaitu
Serang
dan
Utara
dalam Raya
Laju
Jumlah
hal
ini
(Kabupaten
Pertumbuhan
fasilitas
kesehatan
Tanggerang Selatan belum terbentuk
dalam hal ini Rumah Sakit (negeri
polanya, namun Kota Tanggerang
dan swasta), Puskesmas dan Dokter
Selatan langsung menunjukkan data
di
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
berpengaruh baik secara langsung
yang langsung termasuk kategori
maupun tidak langsung terhadap
masing-masing
kabupaten/kota
aspek Fertilitas dan Mortalitas di
84
Provinsi Banten. Tabel 2 di bawah
Puskesmas dan Dokter di masing-
ini memberikan informasi tentang
masing kabupaten/kota di Provinsi
jumlah fasilitas kesehatan dalam hal
Banten.
ini Rumah Sakit (negeri dan swasta),
Tabel 4. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit Negeri dan Swasta), Puskesmas dan Dokter di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.
Kabupaten/Kota Pandeglang Lebak Tanggerang Serang Tanggerang Cilegon Serang Tanggerang Selatan
Rumah Sakit Negeri 1 2 1 1 2 1 1 1
Rumah Sakit Swasta 1 14 2 16 4 4 18
Puskesmas (Unit) 34 35 40 38 25 8 10 24
Dokter (Orang) 128 134 847 119 838 319 147 665
Sumber : Pengolahan Data, 2013, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten, 2012
Angka
Kematian
Bayi
/
paling
rendah
Angka
Kematian
Infant Mortality Rate (IMR) paling
Kasar/ Crude Death Rate (CDR)
tinggi
adalah Kota Tanggerang Selatan
terdapat
Pandeglang
dan
di
Kabupaten
Kota
Serang,
yaitu 2.38
masing-masing sebesar 34.12 dan
Dari data di atas terlihat pola
32.17. Wilayah yang paling rendah
bahwa Angka Kematian Bayi / Infant
Angka Kematian Bayi / Infant
Mortality Rate (IMR) dan Angka
Mortality Rate (IMR) adalah Kota
Kematian Kasar/ Crude Death Rate
Tanggerang Selatan yaitu 14.12.
(CDR) berhubungan erat diantaranya
Angka
dengan
Kematian
Kasar/
Crude
ketersediaan
sarana
dan
Death Rate (CDR) paling tinggi juga
tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
terdapat di Kabupaten Pandeglang
Secara geografis juga dapat terlihat
dan Kota Serang, masing-masing
wilayah yang memiliki kerentanan
sebesar 3.77 dan 3.64. Wilayah yang
masalah
85
kependudukan
adalah
wilayah yang terletak di Banten
Di Tabel 3 terlihat pula
bagian Selatan dibanding wilayah
persentase
penduduk
miskin
yang terletak di Banten Bagian
berdasarkan
kabupaten/kota
Utara.
Provinsi Banten.
di
Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2012 Kabupaten/Kota Pandeglang Lebak Tanggerang Serang Tanggerang Cilegon Serang Tanggerang Selatan
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
12, 55 12, 05 7, 41 6, 48 6, 83 3, 95 -
12, 01 10, 63 6, 55 5, 80 6, 42 4, 14 6, 19 -
11,14 10,38 7,18 6,34 6,88 4,46 7,03 1,67
Sumber : Banten Dalam Angka, 2012
Dari tabel di atas lagi-lagi
penduduk daripada mementingkan
terlihat adanya kesenjangan jumlah
tingkat
penduduk miskin antara penduduk di
Karena itu pendekatan „bottom-up’
Banten bagian Selatan (Kabupaten
berupaya
Pandeglang dan Lebak) yang terdata
penyebaran
paling
dimiliki dan potensial ke seluruh
tinggi
dan
Utara
(Kota
pertumbuhan
ekonomi.
mengoptimalkan sumberdaya
Tanggerang Selatan) paling sedikit
wilayah
memiliki
dengan potensi dan masalah khusus
jumalah
penduduk
miskinnya.
dan
membangun
yang
sesuai
yang dihadapi oleh daerah masingmasing. Secara umum, program dan
REKOMENDASI KEBIJAKAN Pembangunan
berwawasan
kegiatan yang berkaitan langsung
kependudukan menurut pada strategi
dengan keadaan kependudukan di
pembangunan yang bersifat „bottom-
Provinsi
Banten
up planning’. Melalui pendekatan
Rencana
Pembangunan
ini, tujuan utama seluruh proses
Menengah
pembangunan
lebih
Provinsi Banten 2012. Lebih spesifik
kesejahteraan
program dan kegiatan ini dapat
memeratakan
adalah
86
terlihat
Daerah
pada Jangka
(RPJMD)
dilihat dalam
Program / Kegiatan
Goals
(MDGs).
Tabel
Provinsi Banten Dalam Merespon
menampilkan
Program
kegiatan yang dimaksud :
Millenium
Development
1
detail program dan
Tabel 6. Program / Kegiatan Provinsi Banten Dalam Merespon Program MDGs
NO 1
2
3 4 5 6
TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs) Memberantas kemiskinan dan kelaparan
PROGRAM DALAM RPJMD BANTEN 2012-2017 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun; Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana
Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Menurunkan angka kematian anak Meningkatkan kesehatan ibu Memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya
Rehabilitasi Sosial
7
Memastikan kelestarian lingkungan
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
8
Mengembangkan kemitraan global untuk Pembangunan
Peningkatan Iklim Investasi
Sumber : RPJMD Provinsi Banten, 2012
87
perumusan desain dan program Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan BKKBN Provinsi dalam rangka menjalin kerjasama antara stakeholders dan mitra kerja kaitannya dengan pembangunan berwawasan kependudukan adalah sebagai berikut : a.
Kependudukan
Keluarga
Berencana Provinsi Banten . d.
Membentuk
PPKS
Pelayanan
(Pusat
Kesejahteraan
Memberi prioritas pembangunan
Keluarga). Dengan tujuan menjadi
kependudukan di wilayah Banten
tempat konsultasi bagi masyarakat
bagian
Selatan
Provinsi
yang memiliki berbagai persoalan
Banten
dengan
menggandeng
yang terkait dengan kesejahteraan
stakeholders
dari
dan
mitra
keluarga.
kerja
terkait. b.
dan
e. Membentuk agen atau konsultan
Adanya potensi wilayah yang
yang terdiri dari mahasiswa di
berbeda
kampus dan akan dijadikan anggota
antar
wilayah
menyebabkan peran Pemerintah
pusat
Pusat
sekolah-sekolah
sebagai
Kebijakan
„Pengatur
informasi
mahasiswa.
Pembangunan
konseling dan
di
lingkungan
Sementara
untuk
Nasional‟ tetap diperlukan agar
menjangkau mereka yang tidak
timbul keselarasan, keseimbangan
mendapatkan pendidikan formal,
dan keserasian antar wilayah.
dapat meminta bantuan Karang Taruna.
c.
Mengundang
dan
meminta
masukan
pendapat
stakeholders
dan
(BKKBD,
mitra
Dinas
f. Peningkatan
dari
kapasitas
dan
kompetensi Sumber Daya Manusia
kerja
(SDM)
Kesehatan,
BKKBD
secara
Dinas Pendidikan, Bappeda, BPS,
berkelanjutan baik melalui program
Tokoh
Gelar maupun Non Gelar (program
Agama,
Kependudukan
Pusat dari
Kajian
sertifikat maupun loose courses).
Perguruan
Tinggi, Koalisi Kependudukan, Ikatan
Peminat
dan
g. Peningkatan
Ahli
kerjasama
Demografi Indonesia (IPADI) dan
pengembangan kelembagaan
dan
pembinaan pusat-pusat penelitian
instansi terkait lainnya) dalam 88
dan
pengkajian
Kependudukan Provinsi Banten. 2012. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten Badan Pusat Statistik. 2013. Banten Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Prijono Tjiptoherijanto, 1999, Economic Crisis and Recovery: The Indonesia’s Case, makalah disampaikan pada “The EWCA Regional Conference in the Philippines on Asia the Pacific in the Millenium: Challenges, Opportunities & Responses”, Manila, Philippines, 28-29 January 1999 Profil Provinsi Banten. http://www.bantenprov.go.id/gov/?lin k=dtl&id=705 RPJMD Provinsi Banten tahun 20122017
kependudukan
dengan Perguruan Tinggi. DAFTAR PUSTAKA Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. 1995, “Revolusi Demografi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia” dalam buku: Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan, editor Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan. Jakarta: Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data dan Angka Keadaan
89
