Kebijakan Kemristekdikti untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis-SubSpesialis Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015 1
Program dokter Spesialis dan Subspesialis • Semua perangkat kebijakan hanya berlaku untuk program dokter spesialis (belum termasuk subspesialis). Walau pada UU No. 20/2013 telah menyebutkan adanya nomenklatur program dokter spesialis-subspesialis. • Harmonisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti), Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) dengan standar pendidikan dokter spesialis yang disahkan oleh KKI dan selanjutnya ditetapkan oleh Menteri
SISTEM PENATAAN KARIR
SINKRONISASI KEBUTUHAN PELAYANAN
•Kerangka Kualifikasi •Sistem merit •Jenjang jabatan/kepangkatan (fungsional, akademik) •Sistem insentif
•Sistem pelayanan kesehatan •Sistem pembiayaan •Sistem credential •Sistem distribusi •Sistem lisensi
PENGEMBANGAN KEILMUAN •Pengembangan dan penetapan cabang keilmuan baru •Pengembanga penelitian baru (terutama penelitian translasional) •Responsible Conduct of Science (RSC)
ISU KEBIJAKAN : Penataan Pendidikan Dokter Sp-SubSp PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PENGELOLAAN PRODI •Nomenklatur program studi •Penetapan gelar •Pembukaan prodi baru •Penyelenggaraan pendidikan sesuai standar pendidikan dan standar kompetensi •Pengelolaan program studi pada FK •Pembinaan program studi
SISTEM PENJAMINAN MUTU •SPMI •SPME : akreditasi •Uji Kompetensi •Sistem registrasi •Pangkalan data pendidikan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel
KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI KEDOKTERAN LAM PT Kesehatan INSTRUMEN AKREDITASI*
AKREDITASI
STATUS AKREDITASI
(MUTU INSTITUSI) • PT • OP • AIPT
STANDAR •SN-Dikti PENDIDIKAN & •SPMI •PDKOMPETENSI Dikti
PENGGUNA (MUTU INDIVIDU)
BLUE PRINT KOMPETENSI (soal)
UJI * KOMPETENSI
KUALITAS LULUSAN DI PELAYANAN
Uji kompetensi diaksanakan secara nasional oleh Panitia Nasional (ditetapkan Menristekdikti) DEMAND (Global & nasional) *) Saat ini telah tersusun instrumen akreditasi spesifik untuk setiap bidang spesialis
Kerangka Kerja Harmonisasi Supply – Demand bidang Kedokteran PENDIDIKAN (SUPPLY SIDE)
PT
Kemristekdikti
Manajemen prodi Kurikulum Kuota mahasiswa SPP
KKI
• UU No.12/2012 • UU No.20/2013
PP No.4/2014 • • • •
PELAYANAN (DEMAND SIDE)
• SPSK • SPMI • SPME • PDDikti
• Sistem pendidikan akademik-profesi • Standar nasional pendidikan kedokteran
• UU No. 36/2009 • UU No.36/2014
UU No. 29/2004
• Standar& aturan Pelayanan • Pembinaan Pelayanan
• Pengesahan SPSKD • Registrasi • Pembinaan penyelenggaraan praktik kedokteran
• Regulasi sistem pelayanan kesehatan • Perencanaan kebutuhan dokter • Regulasi distribusi
Tantangan
Tantangan • • • • • • •
Kemkes
Belum diimplementasikan dengan baik Kesenjangan kualitas prodi Kuota mahasiswa yang tidak terkendali Kurangnya dosen yang sesuai kualifikasi Ketidaklayakan sarpras pembelajaran Masa studi yang terlalu lama Mahalnya biaya pendidikan
• • • • • •
Belum diimplementasikan dengan baik Permasalahan kesehatan nasional yang tidak terselesaikan Etika profesi Kesenjangan distribusi dokter Kurangnya jumlah dokter, dokter spesialis dibandingkan negara lain (kuantitas & kualitas) Mahalnya biaya layanan kesehatan
Harmonisasi Regulasi Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan
Kerangka Pikir Pengembangan Landasan Yuridis : Integrasi Pendidikan & Pelayanan Kesehatan Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional
STANDAR PELAYANAN (Kemkes)
Tersier STANDAR KOMPETENSI
STANDAR PENDIDIKAN
(OP & Kemkes)
(Kemristekdikti)
• • •
Mutu prodi Lulusan Kompetensi yang diperoleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang kesehatan
Vokasi
Akademik
Profesi
Sekunder
Primer • Merit System • STR • Lisensi
KERANGKA KONSEP PENATAAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS
Dasar Pengembangan dan 1 Penetapan Cabang Ilmu
Dasar Penetapan Nomenklatur Program Studi
2
Permendikbud No.154/2014 : lampiran nomenklatur prodi dokter spesialis (35)
UU No.12/2012, Pasal 8 ayat (2) :
Pengembangan IPTEK oleh Civitas Akademika penetapan cabang ilmu oleh Kolegium
Permendikbud No73/2013 : Jenjang 8 : Sp1, Jenjang 9 : Sp2
Perkonsil No.21/2006, Kolegium menetapkan cabang ilmu untuk disahkan oleh KKI
SE Dirjen Dikti No182/2014 KKNI Dokter : Jenjang 8 -9 : Sp-SubSp
UU No.20/2013, Pasal 8 huruf e (penjelasan):
Dasar Penyelenggaraan Pendidikan
3
UU No.12/2012 • Pasal 25 ayat (2) : Program dapat bertingkat (dokter spesialis, subspesialis) • Pasal 25 ayat (2) : dapat diselenggarakan PT + OP+K/L UU No.20/2013 Pasal 7 ayat (5) : Program dokter spesialissubspesialis bagian dari pendidikan profesi Pasal 8 ayat (1) : Diselenggarakan oleh FK
Perkonsil No. 12/2013 KKNI Dokter : Level 9 : Sp/SubSp
4
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
• UU No.12/2012 pasal 55 : Akreditasi oleh LAM) • Kepmendikbud No.291/2014 ttg Pengakuan LAM-PTKes untuk akreditasi prodi kesehatan
UU No.20/2013 Pasal 39 : Uji Kompetensi Mahasiswa DLP, Dokter Sp-SubSp
Landasan Teknis : Alur Dokumen Legal Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran untuk Sp-SubSp Posisi Stakeholders, Kewenangannya dan Aspek Legal • UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran • UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran • Rancangan Permenristekdikti Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Spesialis-SubSpesialis
Sertifikat Profesi Sp-SubSp FK
Sertifikat Kompetensi Sp-SubSp Organisasi Profesi (Kolegium)
UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran
UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran
Surat Tanda Registrasi (STR) Sp-SubSp
Surat Izin Praktik (SIP) Sp-SubSp
Konsil Kedokteran Indonesia
Pemerintah
Landasan Teknis : Implementasi UU No.20/2103 : Integrasi Pendidikan AkademikProfesi, Internsip, Spesialis-Subspesialis ORGANISASI PROFESI
PROFESI
AKADEMIK Min 7 semester 144 SKS
Sked
Min 3 semester
SubSp
INTERNSIP (terutama bagi yang mengambil lisensi praktik)
Dokter
FAKULTAS KEDOKTERAN
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
SubSp SubSp
Spesialis (Sp)
SubSp SubSp
SubSp
Kerangka Pikir Pemilihan Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Sp-SubSp LANDASAN YURIDIS • UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran • UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan • Perpres No.72/2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional • Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan (peraturan BPJS) • UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran • UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Rancangan Permenristekdikti tentang SNPK • UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran • UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Rancangan Permenristekdikti tentang SNPK • UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran - PP No.4/2014 tentang Pengelolaan PT dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi - RPP Fakultas Kedokteran, RPP Dosen Kedokteran dan RPP RSP
PENGEMBANGAN LANDASAN TEKNIS DALAM BENTUK ATURAN
STANDAR PELAYANAN
STANDAR KOMPETENSI
• Pengaturan Sistem Rujukan • Pengaturan Kewenangan Pelayanan • Pengaturan sistem lisensi (STR & SIP)
• Pengaturan Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Kerja • Pengaturan kualifikasi lulusan dan dosen • Pengaturan kurikulum (harmonisasi dengan standar pendidikan)
STANDAR PENDIDIKAN
• Pengaturan kurikulum (harmonisasi dengan standar kompetensi) • Pengaturan proses pembelajaran • Pengaturan kualifikasi dosen • Pengaturan sarana prasarana
IMPLEMENTASI PROGRAM STUDI
• Pengaturan akreditasi dengan instrumen spesifik • Pengaturan uji kompetensi dengan standar uji nasional
Saat ini, masih diterapkan untuk program spesiallis
Rencana Aksi Pengembangan dan Penetapan Cabang Ilmu
Penetapan Nomenklatur Program Studi
Konsensus Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) perihal : • Penetapan dan pengesahan cabang ilmu kedokteran • Pengusulan cabang ilmu baru kedokteran
Konsensus Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) perihal penetapan nomenklatur prodi dan gelar lulusan : • Tindak lanjut masukan MKKI untuk perbaikan nomenklatur prodi (lampiran Permendikbud No.154/2014)
Penyelenggaraan Pendidikan
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
•
• •
Pembaharuan standar pendidikan dan standar kompetensi dokter spesialis yang disahkan KKI Standar pendidikan dan standar kompetensi dokter subspesialis Harmonisasi standar dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
• Penyusunan instrumen akreditasi tiap bidang spesialisasi (kolegium) • Uji coba proses kerja akreditasi LAM-PTKes • Penyusunan standar uji kompetensi nasional untuk mahasiswa program DLP. dokter Sp-SubSp
Harmonisasi antar pihak akan memancarkan nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar
Terima kasih….
