KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA TAHAP APLIKATIF DALAM MALPRAKTEK MEDIS PADA KASUS PERSALINAN 1
Fani ardian, 1Uning Pratimaratri, 1Syafridatati 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email :
[email protected]
ABSTRAK Basically everyone should be responsible for the act of doing, is no exception doctor. Physician responsibility in carrying out their professional obligations can not be separated from the Indonesian Code of Medical Ethics (Kodeki) contained in the Decree of the Minister of Health No. 439 / MEN.KES / SK / X / 1983 and the provisions of the applicable law, especially criminal law. Issues raised in this paper are (1) Criminal Law Policy Applicative Stage In Medical Malpractice Childbirth Process? (2) How is Recovery Losses In Case of Medical Malpractice Victims In the delivery process? This study used a normative approach. Data used legal material includes primary, secondary, and tertiary. Data obtained from the study of the documents comprising the Supreme Court ruling. The data were analyzed qualitatively. From the study it can be concluded that (1) the criminal law policy applicable at this stage in the process of delivery of medical malpractice is in the Application of Criminal Law against criminal acts of malpractice verdict of the Supreme Court on the case of Dr. Bukhari case was rejected by the Supreme Court, whereas in the case of Dr. Ayu which dr Ayu in criminal Prison Sentence for 10 (ten) months (2) Recovery of losses in Case of medical Malpractice victims in the hospital delivery process is responsible for providing compensation to the victims as patients who suffer losses due to malpractice caused by medical personnel.
Keywords: Policy, Malpractice, Medical, Maternity. Pendahuluan Malpraktek
is Professional misconduct on the part dalam
bahasa
of a professional person, such as s
Inggris disebut” malpractice” yang
physician,
berarti “wrongdoing” atau “neglect of
Malpractice may be the result of
duty. Dalam Coughlin’s Dictionary of
ignorance, neglect, or lack of skill or
Law terdapat perumusan malpractice
fidelity
yang
professional
dikaitkan
dengan
kesalahan
dentist,
in
the
veterinarian.
performance
duties,
of
intentional
profesi, sebagai berikut : Malapractice
1
wrongdoing, or illegal or unethical
Belanda tanggal 13 Februari 1913 yang
practice.
menyatakan bahwa untuk pasal 307
Jika pengertian ini diterapkan di bidang
kedokteran
maka
dapat
W.v.S. Belanda sama dengan Pasal 359 KUHP
Indonesia
dibutuhkan
dikatakan seorang dokter melakukan
pembuktiaan culpa lata untuk medikus
malpraktek jika dia melakukan suatu
dan bukan culpa levis.
tindakan medik
yang salah (wrong-
doing) atau dia tidak cukup mengurus pengobatan/perawatan pasien (neglect the patient by giving not or not enough care to the patient).
Di dalam buku : The Law of Hospital
F.Southwick dikemukakan adanya 3
suatu malpraktek, yaitu:
profesi
a. Pelanggaran kontrak (breach
kedokteran
of contract)
melakukan kesalahan profesi “kunsfout”
b. Perbuatan
atau malpraktek medis tetapi belum
pidana
dipidana.
Malpraktek
membutuhkan
adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat atau ‘zware schuld” dan pula adanya akibat fatal atau serius, baru malpraktek medis di pidana. Hal ini sesuai dengan keputusan Hoge Raad
disengaja
c. Kelalaian (negligence)
medis
pembuktian
yang
(intentional tort)
tentu dia melakukan malpraktek medis yang
Care
Administration yang ditulis oleh Arthur
malpraktek seorang dokter menyimpang standar
Health
(tiga) teori menyebutkan sumber dari
Dilihat dari segi aspek pidana,
dari
and
Pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak terkecuali dokter. Tanggung
jawab
dokter
dalam
melaksanakan kewajiban profesionalnya tidak
bisa
lepas
dari
Kode
Etik
Kedokteran Indonesia (Kodeki) yang 2
dimuat
dalam
Keputusan
Menteri
malpraktek medik baik yang dilakukan
No.
oleh profesi dokter maupun oleh profesi
dan
kesehatan lainnya, menurut pengamatan
ketentuan hukum yang berlaku terutama
akan lebih banyak lagi tanggung jawab
bidang hukum pidana.
pidana yang dapat dikenakan dari Pasal-
Kesehatan
RI
439/MEN.KES/SK/X/1983
“Etika kedokteran pada dasarnya
pasal 89, 90, 351,359 ,360, 361 KUHP
merupakan suatu kerangka sikap tindak
dan ilmu pengetahuan hukum pidana
yang dianggap pantas bagi seorang
yang menyangkut alasan pembenar dan
dokter. Oleh karena itu, biasanya etika
alasan pemaaf yang menjadi dasar
kedokteran
penghapus pidana untuk tidak terkena
berisikan
pedoman-
pedoman yang berisikan kewajiban-
pasal-pasal KUHP.
kewajiban umum, seperti misalnya : “Dalam
melakukan
pekerjaan
Dapat dikatakan telah terjadi malpraktek
medica,
apabila
dalam
kedokterannya seorang dokter tidak
pemeriksaan sidang pengadilan terbukti
boleh dipengaruhi oleh pertimbangan
terdapat kesalahan profesional yang
keuntungan pribadi”. Kecuali itu ketika
dilakukan oleh dokter berupa kelalaian,
kedokteran juga berisikan pedoman-
kealpaan atau kurang hati-hati, sejak
pedoman mengenai kewajiban dokter
dokter
terhadap penderita, kewajiban dokter
menjalankan
terhadap
dan
perawatan sampai pada masa sesudah
dirinya
perawatan (dalam waktu yang sudah
kewajiban
teman dokter
sejawatnya, terhadap
sendiri”.
perkembangan
menentukan operasi,
diagnosa, menjalankan
ditentukan). Kesalahan dimaksud tentu Sehubungan
dengan
terjadinya
perbuatan
saja harus mempunyai hubungan sebab akibat
dengan
hasilnya.
Setelah
3
terbukti, baru timbul tanggung jawab
janin, sebelumnya Julia dirujuk dari
pidana dari dokter tersebut, sesuai
puskesmas.
dengan
tanpa
dilakukan operasi Julia meninggal dunia
kesalahan (geen straf zonder schuld).
akibat masuknya angin ke jantung atau
KUHP mengatur mengenai tanggung
emboli udara. dr Dewa Ayu dijebloskan
jawab pidana dokter di dalam Pasal-
ke tahanan berdasarkan putusan yang
pasal : 263, 267, 299, 348, 349, 350,
telah berkekuatan hukum tetap oleh
359, 360, 361, 322, 351, 346, 347, 344,
Mahkamah Agung.
asas
tindak
pidana
386.
Beberapa
Mahkamah
hari
Agung
setelah
(MA)
Sebagai contoh kasus dr Dewa
memvonis dr Ayu dkk selama 10 bulan
Ayu Sasiary, kasus tersebut bermula
penjara karena kealpaan dr Ayu dkk
dari ditahannya dr Dewa Ayu Sasiary
yang mengakibatkan kematian pasien
Prawani SpOG oleh Kejaksaan Tinggi
Siska Makatey. Dalam putusan kasasi
Sulawesi Utara sejak 8 November 2011.
nomor 365 K/Pid/2012, majelis kasasi
dr Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama
yang terdiri dari dr Artidjo Alkostar, dr
dua rekannya dr Hendry Simanjuntak
Dudu Duswara dan dr Sofyan Sitompul
dan
dalam pertimbangannya
dr
Hendy
Siagian
diduga
melakukan kegiatan malapraktik. Ketiga
para
dokter
spesialis
terpidana
operasi cito secsio sesaria terhadap
dalam
kasus
malapraktik
korban, tidak menyampaikan kepada
terhadap
tersebut dugaan
korban
Julia
Fransiska
terdakwa
menyatakan
pihak
keluarga
Makatey (25 tahun) pada 2010. Para
kemungkinan
dokter
terhadap
melakukan
tindakan
Sectio
Caesaria Sito karena riwayat gawat
sebelum
diri
melakukan
korban
yang
dapat
korban.
tentang terjadi Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
4
mengeluhkan putusan hakim agung
dalam
Artidjo Alkotsar kepada dr Ayu dkk.
proses persalinan.
Tiga dokter yakni Dewa Ayu Sasiary Prawani,
Hendry
Simanjuntak
dan
malpraktek
2. Untuk
medis
mengetahui
kerugian
korban
pemulihan
dalam
kasus
pada
proses
Hendy Siagian dinyatakan bersalah
malpraktek
melakukan malapraktik terhadap Julia
persalinan.
Fransiska Makatey di Manado. Ketiga
Metode Penelitian
dokter tersebut dijatuhi hukuman 10
Jenis Penelitian. Dalam penyelesaian
bulan
skripsi ini, penulis melakukan penelitian
penjara
sebelumnya
oleh
MA
divonis
setelah
bebas
oleh
hukum
medis
pada
yuridis
normatif
Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi
penelitian
Utara.
dengan cara meneliti bahan pustaka
Perumusan Masalah
sumber data
1. Bagaimanakah kebijakan hukum
hukum
yang
adalah dilakukan
a. Bahan Hukum Primer
pidana pada tahap aplikatif dalam
yaitu bahan-bahan hukum yang
malpraktek
mengikat,seperti
medis
pada
proses
persalinan?
peraturan
perundangan di luar KUHP yang
2. Bagaimanakah pemulihan kerugian
berkaitan dengan permasalahan
korban dalam kasus malpraktek
perlindungan
medis pada proses persalinan ?
korban tindak pidana dibidang
mengetahui
terhadap
medis.
Tujuan Penelitian 1. Untuk
hukum
kebijakan
hukum pidana pada tahap aplikatif b. Bahan Hukum Sekunder
5
yang
memberikan
penjelasan
mnganalisis data yang diperoleh dari
mengenai bahan hukum primer,
hasil
seperti
mempelajari
Undang-undang
No.36
penelitian
dengan
hal-hal
sifatnya
Tahun 2009 Tentang Kesehatan,
khusus
Undang-undang
kesimpulan yang bersifat umum.
No.29
tahun
untuk
yang
cara
mengambil
suatu
2004 Tentang Praktik Kedokteran
Hasil Penelitian
Konsep KUHP Terbaru, makalah-
A. Kebijakan Hukum Pidana Pada
makalah dan hukum kesehatan,
Tahap Aplikatif Dalam Malpraktek
dan lain-lain.
Medis Pada Proses Persalinan
c. Bahan Hukum Tertier
1. Kebijakan Penal
yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun
penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus InggrisIndonesia,
Kamus
Hukum
Kesehatan dan kamus hukum. Teknik Pengumpulan Data,
berupa
Kebijakan
merupakan
suatu
produk yang dihasilkan untuk memberikan jalan penyelesaian terhadap suatu permasalahan. Istilah “kebijakan” diambil dari istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Menurut Marc
Ancel,
pengertian
putusan pengadilan penulis kumpulkan
kebijakan hukum pidana (penal
dengan teknik studi dokumen, yaitu
policy)
dengan melakukan penelusuran bahan
sekaligus
hukum
akhirnya
Analisa data,
lewat
internet.
Putusan pengadilan
adalah
suatu
ilmu
seni
yang
pada
mempunyai
tujuan
praktis untuk memungkinkan.
penulis analisis secara kualitatif, yaitu
6
Peraturan
hukum
positif
dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, kepada
tetapi
pengadilan
juga
dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu: a. Jalur
penal,
menerapkan
yaitu
dengan
hukum
pidana
(criminal law application)
yang
menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dari kedua terminology di atas,
1) Tahap formulasi yaitu tahap penegakan
hukum
abstrakto oleh badan pembuat undang-undang,
tahap
maka “kebijakan hukum pidana”
disebut
pardant istilah “politik hukum
kebijakan legislative.
pidana”.
Lazimnya,
in
dengan
ini tahap
istilah
2) Tahap aplikasi yaitu tahap
“politik hukum pidana” juga
penerapan hukum pidana oleh
disebut dengan istilah penal
aparat penegak hukum mulai
policy,
dari
criminal
policy
atau
strafrecht politeik. 2. Kebijakan Non Penal
kepolisian
kepengadilan disebut
sampai
tahap
dengan
ini tahap
kebijakan yudikatif. Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang
3) Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparataparat pelaksanaan pidana. Tahap
ini
disebut
tahap
7
kebijakan
eksekutif
atau
penal
administrative.
cara :
(prevention
without
punishment), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif
dan
sanksi
perdata. pandangan
masyarakat
mengenai
kejahatan dan pembinaan media
massa
(influencing views of society on crime and punishment). Pada kasus malpraktek yang
melalui
MA
No. 1327 K/PID.SUS/2010
dan
Putusan
MA
No
365
K/Pid/2012 a. Kasus dr. Bhukari, SpOG Kasus
malpraktek
dr.
Bhukari
SpOG yang digunakan dalam skripsi ini
2) Mempengaruhi
sebaiknya
3. Penerapan Hukum Pidana Terhadap tindak pidana malpraktek Putusan
1) Pencegahan tanpa pidana
dilakukan
kasus
malpraktek ini.
b. Jalur nonpenal, yaitu dengan
lewat
terhadap
oleh
No. 1327 K/PID.SUS/2010. Selanjutnya Pengadilan
dalam
Negeri
putusan
Langsa
No.
86/Pid.B/200 9/PN.LGS tanggal 26 Oktober
2009
ditetapkan
hal-hal
sebagai berikut:
Dokter
diselesaikan Majelis
diambil dari putusan Mahkamah Agung
Etika
Profesi Kedokteran terlebih dahulu sebagai upaya non
1) Menyatakan
terdakwa
dr.
Bhukari, SpOG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memuat rekam medis sebagaimana diatur dalam 8
Pasal 79
huruf b Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
terdakwa dr. Bhukari SpOG dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh rupiah
),
menetapkan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan.
penasehat
,
penasehat
dr.
Bhukari
hukumnya
dan
mengajukan
permohonan kasasi terhadap putusan tersebut
melalui
akta
permohonan
kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.LGS yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Langsa. Akan tetapi,dikarenakan ancaman pidana Pasal 79 UndangUndang No. 29 Tahun 2004 Tentang
1 (satu) tahun atau denda paling banyak
dr.Bhukari,
SpOG
dan
Rp. 50.000.000,- sehingga berdasrkan
hukumnya
menyatakan
Pasal 45 A Undang-Undang No. 5
banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh
No.
Praktek Kedokteran adalah paling lama
Tidak terima dengan keputusan tersebut
2009
86/PD.B2009/PN.LGS. Kemudian
2) Menjatuhkan pidana terhadap
juta
Oktober
melalui
putusan
No.
191/PID/2009/PT. BNA menetapkan hal-hal sebagai berikut:
Tahun 2004 yang berbunyi : 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan
1) Menerima permohonan banding
kasasi, kecuali perkara yang oleh
dari penasehat hukum terdakwa
Undang-Undang
30 Oktober 2009
pengajuannya.
ini
dibatasi
2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Langsa
tanggal
20 9
2) Perkara
yang
sebagaimana
dikecualikan
yang
perkaranya tidak dikirimkan
dimaksud
ke
Mahkamah
pada ayat 1 terdiri atas:
Permohonan
a) putusan tentang praperadilan
dinyatakan
b) perkara pidana yang diancam
diterima
dengan pidana penjara paling
memenuhi
lama 1 (satu) tahun dan/atau
formal.
diancam pidana denda
berupa
objek
gugatannya
keputusan
pejabat
daerah yang jangkauannya keputusannya wilayah
berlaku
daerah
yang
dapat
karena
tidak
syarat-syarat
Kasus malpraktek yang digunakan dalam skripsi ini di ambil dari putusan Mahkamah
Agung
Nomor
365
K/Pid/2012. Akhirnya pada sidang hari Kamis 22 September 2011, Majelis Hakim
d) Permohonan kasasi terhadap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau permohonan
tidak
di
bersangkutan
perkara
kasasi
b. Kasus Malpraktek di RS Kandau
c) perkara tata usaha Negara yang
Agung.
kasasi
yang
Pengadilan putusan
Negri
Manado
melalui
No.90/PID.B/2011/PN.MDO
menetapkan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyatakan terdakwa dr. Dewa
tidak memenuhi syarat-syarat
Ayu
formal,
dinyatakan
tidak
Hendry Simanjuntak, dan dr.
dapat
diterima
dengan
Hendy Siagian tidak terbukti
penetapan ketua pengadilan
secara sah dan menyakinkan
tingkat pertama dan berkas
bersalah
Sasiary
Prawani,
melakukan
dr.
tindak
10
pidana dalam dakwaan kesatu
terbukti secara sah dan menyakinkan
primer dan subsidair, dakwaan
bersalah
kedua,
perbuatan yang karerna kealpaanya
dan
dakwaan
ketiga
primer dan subsidair 2) Membebaskan
menyebabkan
terdakwa
matinya
pidana
orang
lain.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr.
dengan pidana penjara masing-masing
Hendry Simanjuntak, dan dr.
selama 10 bulan.
dari
semua
dakwaan
(Vrijspraak)
dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya Kemudian jaksa penuntut umum Kejaksaan
Negeri
Manado
mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah
Agung
Membebankan
Para
Termohon
Kasasi/ Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua
3) Memulihkan hak para terdakwa
Agung
tindak
dr.
Hendy Siagian oleh karena itu
pada
melakukan
dan Mahkamah
mengabulkan
tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). B. Pemulihan
Kerugian
Korban
dalam kasus malpraktek medis pada proses persalinan
permohonan Profesi dokter atau doker gigi
kasasi dengan Putusan Nomor 365 K/Pid/2012. Dengan bunyi putusan menyatakan para terdakwa : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (terdakwa I). dr Hendry Simanjuntak (terdakwa II) dan dr Hendy Siagian (terdakwa III) telah
merupakan kelompok
fugsional
yg
bekerja atas dasar profesionalisasinya, tetapi
secara
administratif
mereka
adalah pegawai rumah sakit. Mereka dalam melakukan tugasnya digaji oleh
11
pemerintah atau pemilik rumah sakit
termasuk perbuatan orang-orang yang
untuk keahlian profesionalnya. Atas
berada dibawah pengawasannya. Hal ini
dasar hubungan kerja yang demikian,
dikenal
secara hukum perbuatan tenaga medis
superior, dimana antara doker atau
adalah tanggung jawab rumah sakit.
dokter gigi dengan rumah sakit terdapat
Disamping itu dengan perkembangan
hubungan kerja sesuai dengan tugas
hukum kesehatan dan kecanggihan
yang
teknologi kedokteran, rumah sakit tidak
menerapkan doktrin ini, terlebih dahulu
dapat melepaskan diri dari tanggung
harus ada hubungan kerja antara atasan
jawab pekerjaan yang dilakukan oleh
dengan
pegawainya atas perintahnya, termasuk
tersebut dianggap ada apabila atasan
apa yang diperbuat oleh tenaga medis
mempunyai hak untuk secara langsung
sepanjang merupakan tugasnya.
mengawasi dan mengendalikan aktivitas
Mengenai
tanggung
jawab
rumah sakit terhadap tindakan dokter atau dokter gigi yang merugikan pasien, pasal 1367 KUHPerdata dapat dipakai sebagai
acuan
dalam
menarik
pertanggung jawaban rumah sakit atas tindakan bawahannya tersebut, karena klausul pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang tdak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga
dengan
doktrin
diberikan
responded
kepadanya.
bawahan.
Hubungan
Untuk
kerja
bawahannya dalam melakukan tugastugasnya, maka hubungan kerja antara dokter
dengan
dianggap
rumah
ada,
sakit
sehingga
dapat doktrin
responded superior dapat diterapkan untuk memintakan tanggung jawab rmah sakit terhadap tindakan dokter yang telah merugikan pasien. Simpulan Berdasarkan
uraian
dan
pembahasan pada bab-bab terdahulu, 12
maka pada bab terakhir ini sampailah
pidana Penjara selama 10 (sepuluh)
kepada simpulan. Adanya simpulan
bulan
yang dapat penulis kemukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
2. Pemulihan Kerugian Korban Dalam Kasus Malpraktek Medis Pada
1. Kebijakan Hukum Pidana Pada
Proses Persalinan, bahwa Rumah
Tahap Aplikatif Dalam Malpraktek
sakit
Medis Pada Proses Persalinan,
memberikan
dilakukan dengan kebijakan penal
terhadap
lebih menitik beratkan pada akibat
korban yang menderita kerugian
dari perbuatan tersebut. Sedangkan
karena adanya malpraktek yang
kebijakan
disebabkan
non
penal
bahwa
bertanggung jawab untuk ganti
pihak
oleh
kerugian
pasien
tenaga
selaku
medis
pencegahan tanpa pidana termasuk
(dokter) dan tindakan melawan
di dalamnya penerapan saksi dan
hukum yang dilakukan oleh dokter
sanksi perdata dan mempengaruhi
tersebut berkaitan dengan suatu
pandangan masyarakat mengenai
malpraktek
kejahatan
kelalaian.
Sedangkan
dan
media
dalam
massa.
Penerapan
disebabkan
oleh
Daftar Pustaka
Hukum Pidana Terhadap tindak pidana
malpraktek
Putusan
Mahkamah Agung atas kasus dr Bukhari kasusnya di tolak oleh MA, sedangkan dalam kasus dr Ayu yang mana dr Ayu di Vonis
Barda Nawawi Arief,1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung. Christian, R., 2003, Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
13
_______, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Bandung. Freud Amelyn, Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Jakarta, Grafi katama Jaya. J.E.Sahetapy, 1986, "Kebijakan Kriminal di Indonesia Perspektif, Makalah disampaikan dalam Seminar Kriminologi V, Lembaga Kriminologi FH UNDIP, Semarang. Muladi, 1990, Lambaga Pidana Bersyarat.Alumni, Bandung. SoerjonoSoekanto, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta. Sudarto, 1986, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Undang-Undang No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakits
14
