KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENILAIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) AFIRMASI TAHUN 2018 Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas Jakarta, 9 Juni 2017 1
PENDAHULUAN
AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)
Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah: Nawa Cita 3: Membangun Indonesia DARI PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Nawa Cita 6: Meningkatkan PRODUKTIVITAS RAKYAT dan DAYA SAING di pasar internasional; Nawa Cita 7:Mewujudkan KEMANDIRIAN EKONOMI dengan menggerakan SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK Daya saing nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ditentukan oleh daya saing daerah Daya saing daerah ditentukan oleh DESA dan KAWASAN PERDESAAN yang MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH dan BERDAYA SAING TINGGI; Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama, kemitraan dan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Pergurun tinggi dan Swasta yang solid dan berkelanjutan.
PENEGASAN KOMITMEN Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 menegaskan pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan. Tahun 2018 diharapkan menjadi PENEGASAN KOMITMEN untuk mendorong percepatan pembangunan sesuai Nawa Cita yang termuat dalam RPJMN 20152019. RKP 2018 memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk memacu PERTUMBUHAN EKONOMI dan sekaligus PEMERATAAN PEMBANGUNAN. Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi merupakan INSTRUMEN FISKAL Tahun 2018 untuk mewujudkan komitmen membangun secara nyata, penuh dan terukur khususnya percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan.
FAKTA DAN REALITA
DISTRIBUSI PDRB NASIONAL 1978-2015 (PERSEN)
REPUBLIK INDONESIA
PULAU
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2010
Sumatera
27,6
28,7
24,9
22,8
22,0
22,4
22,9
Jawa
50,6
53,8
57,4
58,6
58,0
60,0
Kalimantan
10,2
8,7
8,9
9,2
9,9
Sulawesi
5,5
4,2
4,1
4,1
Bali dan Nusa Tenggara
3,1
2,8
3,0
Maluku dan Papua
2,9
1,8
100,0
100,0
Total
2011
2012
2014
2015
22.39 22.87 23.10
23.05 23.01
22.21
57,9
57.28 56.70 56.69
57.06 57.39
58.29
8,9
10,4
9.41
9.92
9.66
9.25
8.76
8.15
4,6
4,0
4,3
5.19
5.24
5.41
5.50
5.65
5.92
3,3
2,9
2,8
2,5
3.03
2.83
2.79
2.80
2.87
3.06
1,7
2,0
2,5
1,8
2,0
2.70
2.44
2.35
2.34
2.32
2.37
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0
100,0
100,0 100,0 100,0
2013
• Selama hampir 30 tahun (1978-2008) tidak terdapat perubahan yang berarti dalam distribusi atau kontribusi pembentukan PDB Nasional. • Dengan menggunakan tahun dasar terbaru 2010, kontribusi setiap wilayah terhadap pembentukan PDB nasional juga tidak mengalami perubahan. • Pembangunan terpusat di KBI Rata-rata kontribusi Jawa dan Sumatera terhadap PDB Nasional Tahun 20102015 sebesar 80,58%
6
POLA ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH 2010 - 2012 DANA DEKON + TP WILAYAH
RATA-RATA 2011-2013 (Rp. Juta)
DANA PERIMBANGAN
SHARE (%)
RATA-RATA 2010-2012 (Rp. Juta)
SHARE (%)
INVESTASI PMA RATA-RATA 2010-2012 (US $ JUta)
SHARE (%)
SUMATERA
7.869.826
25,95
12.865.945
26,23
2.184
10,88
JAWA-BALI
10.412.086
34,33
18.044.459
36,79
12.909
64,27
KALIMANTAN
2.883.790
9,51
7.067.929
14,41
2.380
11,85
SULAWESI
4.878.335
16,08
4.646.829
9,47
1.027
5,11
NUSA TENGGARA
1.040.742
3,43
1.548.557
3,16
163
0,81
MALUKU
1.946.975
6,42
1.810.549
3,69
446
2,22
PAPUA
1.297.238
4,28
3.061.988
6,24
975
4,86
TOTAL
30.328.990
100,00
49.046.255
100,00
20.085
100,00
Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM
Distriusi Investasi PMDN (%): 1. Jawa-Bali dan Sumatera: 71,48 2. Kalimantan: 19,57 3. Sulawesi: 7,20 4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,98 5. Papua: 0,77 Distribusi Kredit Perbankan (%): 1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,75 2. Kalimantan: 6,32 3. Sulawesi: 4,74 4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,48 5. Papua: 0,71
Distriusi Dana Dekon+TP (%): 1. Jawa-Bali dan Sumatera: 60,29 2. Kalimantan: 9,51 3. Sulawesi: 15,08 4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,85 5. Papua: 4,28 Distriusi Dana Perimbangan (%): 1. Jawa-Bali dan Sumatera: 63,02 2. Kalimantan: 14,41 3. Sulawesi: 9,47 4. Maluku dan Nusa Tenggara: 6,85 5. Papua: 6,24 KREDIT PERBANKAN BANK UMUM DAN BPR
INVESTASI PMDN WILAYAH
RATA-RATA 2010-2012 (Rp. MIliar)
SHARE (%)
RATA-RATA 2010-2012 (Rp. MIliar)
SHARE (%)
KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH RATA-RATA 2007-2009 (Rp. MIliar)
SHARE (%)
SUMATERA
11.604,93
15,22
349.642
15,55
117.393
18,79
JAWA-BALI
42.914,74
56,27
1.600.950
71,20
408.768
65,43
KALIMANTAN
14.927,60
19,57
142.033
6,32
33.704
5,40
5.488,70
7,20
106.620
4,74
43.281
6,93
NUSA TENGGARA
112,49
0,15
8.983
0,40
11.971
1,92
MALUKU
636,34
0,83
24.280
1,08
3.523
0,56
PAPUA
584,94
0,77
15.940
0,71
6.068
0,97
TOTAL
76.269,74
100,00
2.248.447
100,00
624.708
100,00
SULAWESI
ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH TAHUN 2016 REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH SUMATERA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI NUSA TENGGARA MALUKU PAPUA TOTAL
Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Desa 2012 2017 2015 2016 (Rp. Juta) (%) (Rp. Juta) (%) (Rp. Miliar) % (Rp. Miliar) % 26,0 13.900.538 28,0 30,0 30,0 6.851.757 6.257 17.997 30,0 10.090.094 20,0 32,0 32,0 7.742.110 6.699 19.187 9,0 5.583.367 11,0 9,0 9,0 2.255.279 1.812 5.258 15,0 8.590.687 17,0 11,0 11,0 3.815.923 2.376 6.873 7,0 4.731.792 9,0 5,0 5,0 1.891.945 1.115 3.225 4,0 2.522.538 5,0 3,0 3,0 951.193 625 1.794 10,0 4.491.047 9,0 9,0 9,0 2.607.741 1.883 5.665 26.115.948 100,00 49.910.063 100,00 20.766 100,00 60.000 100,00
Investasi PMA WILAYAH SUMATERA JAWA-BALI KALIMANTAN SULAWESI NUSA TENGGARA MALUKU PAPUA TOTAL
Investasi PMDN
Alokasi dana transfer daerah (DAK dan Dana Desa) TIDAK MEMIHAK (AFIRMATIF) terhadap wilayah timur Indonesia. Alokasi KBI jauh lebih besar dibanding KTI terutama Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua
Kredit Perbankan
2010 2015 2010 2015 2010 2015 (US$ Juta) % (US$ Juta) % (US$ Juta) % (US$ Juta) % (Rp. Juta) % (Rp. Juta) 5,0 13,0 7,0 21,0 2.909.267 15,0 6.956.623 747 3.733 4.224 37.752 73,0 54,0 58,0 59,0 13.878.402 72,0 33.076.014 11.777 15.929 35.454 105.009 1,0 3,0 3,0 1,0 1.107.361 6,0 2.865.978 224 769 1.806 1.644 12,0 20,0 24,0 11,0 4,0 2.241.382 2.011 5.843 14.576 20.007 858.798 5,0 5,0 7,0 8,0 1,0 859 1.560 4.338 13.668 201.939 565.480 2,0 1,0 0,0 0,03 0,4 249 286 48 68.124 184.122 2,0 4,0 0,4 1,0 1,0 347 1.156 229 1.339 119.017 386.138 100,00 100,00 100,00 19.142.909 100,00 46.275.737 16.215 100,00 29.276 60.626 179,466
%
15,0 71,0 6,0 5,0 1,0 0,4 1,0 100,0
Investasi baik dalam negeri maupun asing masih TERPUSAT di JAWA-BALI dengan share yang sangat besar dan menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dengan wilayah Maluku dan Papua
8
Rata-rata Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah 2008-2012 (%)
POLA HUBUNGAN RASIO BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA DAERAH DENGAN RATARATA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA 2008-2012 Hubungan Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
80 70 60 50 40 30 20 -5
0
5
10
15
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 2008-2012 (%)
• Sekitar 14% kabupaten/kota termasuk kwadran 1: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah tinggi dan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata. • Sekitar 43% kabupaten/kota termasuk kwadran 3: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah rendah dan rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata.
9
POLA HUBUNGAN RASIO BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA DAERAH DENGAN RATARATA PENURUAN PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA 2008-2012
• Sekitar 12% kabupaten/kota termasuk kwadran 1: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah tinggi dan penurunan persentase kemiskinan di bawah rata-rata • Sekitar 47% kabupaten/kota termasuk kwadran 3: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah rendah dan rata-rata penurunan persentase kemiskinan di bawah rata-rata
10
POLA HUBUNGAN RASIO BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA DAERAH DENGAN RATARATA PENGURANGAN TINGKAT PENGANGGURAN KABUPATEN/KOTA 2008-2012
Rata-rata Rasio Belanja Langsung thd Belanja Daerah 2008-2012
Hubungan Rasio Belanja Langsung dan Belanja Daerah dengan Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran 80
70
60
50
40
30
20 -3
-2
2 1 0 -1 Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2008-2012
3
4
• Sekitar 14% kabupaten/kota termasuk kwadran 1: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah tinggi dan pengurangan tingkat pengangguran i di bawah rata-rata • Sekitar 42% kabupaten/kota termasuk kwadran 3: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah rendah dan pengurangan tingkat pengangguran di bawah rata-rata.
11
POLA HUBUNGAN RASIO BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA DAERAH DENGAN RATARATA KENAIKAN NILAI IPM KABUPATEN/KOTA 2008-2012
• Sekitar 13% kabupaten/kota termasuk kwadran 1: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah tinggi dan kenaikan nilai IPM di bawah rata-rata • Sekitar 45% kabupaten/kota termasuk kwadran 3: Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah rendah dan rata-rata kenaikan nilai IPM di bawah rata-rata
12
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH PAPUA
REPUBLIK INDONESIA
Penyebab ketertinggalan di Papua: SDM Prasarana dan Sarana Dasar Aksesibilitas Ekonomi
Indikator jumlah desa tertinggal ke berkembang jumlah desa berkembang ke mandiri
Baseline
Target 2019
6.139
280
601
33
o Masih adanya kampung dan distrik yang terisolasi khususnya di PEGUNUNGAN TENGAH disebabkan oleh terbatasnya akses transportasi darat dan tingginya biaya transportasi udara sehingga menyebabkan DISPARITAS HARGA sangat tinggi. o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI.
o Terbatasnya pola budidaya masyarakat yang masih bersifat SUBSISTEN o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Konflik LAHAN dan TANAH ULAYAT o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di wilayah pegunungan tengah o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; angka PENYAKIT MENULAR (malaria, HIV/AIDS, kolera); dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat kampung. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari kampungkampung dan distrik ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH MALUKU REPUBLIK INDONESIA
Penyebab ketertinggalan di Maluku: SDM Prasarana dan Sarana Dasar Aksesibilitas Ekonomi
Indikator
Baseline
jumlah desa tertinggal ke berkembang
1.358
jumlah desa berkembang ke mandiri
878
Target 2019 351 43
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH NUSA TENGGARA REPUBLIK INDONESIA
Penyebab ketertinggalan di Maluku: SDM Prasarana dan Sarana Dasar Aksesibilitas Ekonomi
Baseline
Target 2019
jumlah desa tertinggal ke berkembang
1.582
460
jumlah desa berkembang ke mandiri
2.319
74
Indikator
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya akses PASAR o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SULAWESI REPUBLIK INDONESIA
Penyebab ketertinggalan di Sulawesi: SDM Prasarana dan Sarana Dasar Aksesibilitas Ekonomi
Indikator
Baseline
Target 2019
jumlah desa tertinggal ke berkembang
2.063
723
jumlah desa berkembang ke mandiri
6.506
173
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL terluar yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentanan pada perubahan kondisi cuaca laut sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat
Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir dan pulaupulau kecil. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KALIMANTAN REPUBLIK INDONESIA
Penyebab ketertinggalan di Kalimantan: SDM Prasarana dan Sarana Dasar Aksesibilitas Ekonomi
Indikator
Baseline
Target 2019
jumlah desa tertinggal ke berkembang
2.452
707
jumlah desa berkembang ke mandiri
3.960
146
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di KAWASAN PERBATASAN yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi darat dan udara, dan tingginya biaya transportasi udara sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT, terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR o Rentan terhadap KONFLIK sosial o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di KAWASAN PERBATASAN o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat desa perbatasan. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SUMATERA REPUBLIK INDONESIA
Penyebab ketertinggalan di Sumatera: Prasarana dan Sarana Dasar Aksesibilitas Ekonomi
Indikator jumlah desa tertinggal ke berkembang jumlah desa berkembang ke mandiri
Baseline
Target 2019
5.982
2.119
16.476
416
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN yang disebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dan darat sehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA). o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK dan TELEKOMUNIKASI o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILAN TEKNOLOGI, kurangnya TENAGA PENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya PENGOLAHAN produk, dan terbatasnya akses PASAR. o Kurangnya MANFAAT Perkebunan dan Pertambangan bagi masyarakat desa. o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan o Sering terjadinya BENCANA ALAM gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
Isu Strategis 1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena rendahnya kualitas belanja. 2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa/nagari. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
REPUBLIK INDONESIA
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH JAWA-BALI o Belum optimalnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnya hilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR
Penyebab Ketertinggalan di Jawa-Bali: Akses pasar
Indikator
Baseline
Target 2019
jumlah desa tertinggal ke berkembang
591
360
20.282
1.115
jumlah desa berkembang ke mandiri
o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat
Isu Strategis 1. Dana Desa: Tingkat penyerapan dan kualitas belanja baik. 2. Pendampingan: Pendampingan sudah berjalan dengan baik karena keterlibatan lembaga penggerak dan pengembangan masyarkat desa dari LSM dan perguruan tinggi. 3. Prasarana: Belum optimalnya transportasi dari desa ke pusat kegiatan ekonomi. 4. Ekonomi: lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa sudah berkembang.
REPUBLIK INDONESIA
KENDALA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1. Masih dominannya teknis penganggaran (budget driven) daripada pencapaian tujuan pembangunan (policy driven) Reorientasi politik dan manajemen perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional; 2. Belum solidnya mekanisme dan proses penentuan prioritas nasional, program dan kegiatan prioritas Kerangka logika perumusan masalah, isu, prioritas, tujuaN, sasaran, indikator dan pagu anggaran; 3. Masih kakunya administrasi perencanaan pembangunan pada belanja pemerintahPerencanaan pembangunan sebagai investasi masa depan dengan sumber pembiayaan yang terpadu;
10
REPUBLIK INDONESIA
KENDALA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
4. Masih dominannya kepentingan sektoral yang fragemented dibanding regional atau wilayahSistem data dan informasi, dan manajemen pengetahuan tentang wilayah; 5. Adanya penyeragaman masalah, kebijakan, program dan kegiatan nasional untuk semua daerah (one policy fits for all regions) Basis kewilayahan harus yang utama Optimalisasi kebijakan, program dan kegiatan membangun keunggulan daerah dan wilayah; 6. Belum adanya benchmarking sesuai dengan standar internasional Standardisasi Sistem, Proses dan Pengendalian Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jasa dan Pelayanan Purna Jual; 10
REPUBLIK INDONESIA
PERTANYAAN KRITIS
1. Bagaimanan mewujudkan pembangunan Indonesia DARI PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA dalam kerangka Negara Kesatuan? Pemihakan kepada DAERAH TERLUAR, TERTINGGAL DAN TERDEPAN. 2. Bagaimana mewujudkan PEMIHAKAN (AFIRMASI) dalam perencanaan dan penganggaran? Distribusi sumber daya secara lebih adil 3. Bagaimana REVITALISASI PERAN PEMERINTAH dalam mengubah POLA DISTRIBUSI SUMBER DAYA ANTARDAERAH: Dana Dekon/TP, Dana Transfer Daerah, Dana Otsus, Dana Desa, Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Investasi Swasta dan Perbankan? 4. Bagaimana KRITERIA dan CARA MENENTUKAN PRIORITAS Pembangunan antarwilayah dan antarPN? 5. Apakah PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN memperhitungkan RENCANA INVESTASI atau BISNIS PLAN dengan baik dan cermat? 10
MANAJEMEN DAK AFIRMASI 2018
REPUBLIK INDONESIA
POLITIK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1. Mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah (policy driven) dengan mengoptimalkan anggaran (budget) yang tersedia, dan potensi pembiayaan pembangunan lainnya; 2. Menyempurnakan mekanisme dan proses penentuan prioritas nasional, program, kegiatan prioritas dan pagu anggaran dengan memperhatikan kebijakan afirmasi dan asimetris sesuai permasalahan dan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan prasarana setiap daerah yang berbeda (papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Jawa-Bali dan Sumatera); 3. DAK merupakan bagian investasi masa depan bangsa dengan memperhatikan keterpaduan sumber pembiayaan pembangunan.
10
REPUBLIK INDONESIA
OPTIMALISASI ALOKASI SUMBER DAYA ANTARWILAYAH
Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Transfer Daerah + Dana Otsus + Dana Desa + Pinjaman/Hibah + Swasta + Perbankan (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Pemda
Pembangunan Wilayah SUMATERA
Pembangunan Wilayah KALIMANTAN
Pembangunan Wilayah JAWABALI
(+) (+)
(-) (+)
Pemda Dampak alokasi sumberdaya terhadap perkonomian daerah
Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan (+) Perekonomian daerah (+)
Pemerintah Pusat
(-) Pembangunan Wilayah SULAWESI
(-)
Pembangunan Wilayah MALUKU
(-)
(-)
Pembangunan Wilayah PAPUA
Pembangunan Wilayah NUSA TENGGARA
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah
25
INSTRUMEN ANGGARAN/INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
INSTRUMEN ANGGARAN A. INVESTASI PEMERINTAH 1. Dana Dekon dan TP 2. Utang Luar Negeri 3. Grant/Hibah Luar Negeri 4. B U M N B. INVESTASI PEMDA 1. Dana Alokasi Umum
PERENCANAAN DAN ALOKASI
PELAKU UTAMA
Negosiasi Negosiasi Negosiasi Negosiasi
Kemenkeu, Kemenkeu, Kemenkeu, Kemenkeu,
Formula
K/L, K/L, K/L, K/L,
DPR Bappenas, DPR Bappenas, DPR DPR
2. Dana Alokasi Khusus
Formula dan “Negosiasi”
3. Dana Bagi Hasil 4. Dana Otsus 5. Dana Desa 6. B U M D C. INVESTASI SWASTA 1. Investasi PMDN 2. Investasi PMA D. PERBANKAN 1. Perbankan Daerah 2. Perbankan Nasional
Formula dan “Negosiasi” Formula dan Negosiasi Formula Negosiasi
Kemenkeu, DPR, Pemda, Kemendagri Kemenkeu, DPR (Banggar), Pemda, K/L, Kemendagri, Bappenas Kemenkeu, DPR, K/L, Pemda Kemenkeu, DPR, Pemda Kemenkeu, DPR, Kemendes Sekda, SKPD, DPRD
Bisnis Plan dan “Insentif” Bisnis Plan dan “Insentif”
Perusahaan Swasta Perusahaan Swasta
Bisnis Plan dan “Insentif” Bisnis Plan dan “Insentif”
BPD dan Bank Umum Bank BUMN dan Bank Umum
POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH Saat Ini
Pola Alokasi pagu yang diharapkan Kementerian/ Lembaga Kesehatan
Pusat K/L AP%
Prov. Aceh A1%
Prov. Sumut A2%
Prov. Riau A3%
Prov.
Prov.
Prov.
A4%
A5%
Pendidikan
BP%
B1%
B2%
B3%
B4%
Pertanian
CP%
C1 %
C2 %
C3 %
Perindustrian dan Perdagangan
DP%
D1%
D2%
PU
EP%
E1%
…
ZP % TPP%
Subtotal
A6%
Prov. Papua A7%
Sub total TA%
B5%
B6%
B7%
TB%
C4 %
C5 %
C6 %
C7%
TC%
D3%
D4%
D5%
D6%
D7%
TD%
E2%
E3%
E4%
E5%
E6%
E7%
TE%
Z1%
Z2 %
Z3 %
Z4%
Z5%
Z6%
Z7%
TZ%
TW1%
TW2%
TW3%
TW4%
TW5%
TW6%
TW7%
TT%
Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut Provinsi
27
POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH Saat Ini
Pola Alokasi pagu yang diharapkan Kementerian/ Lembaga Kesehatan
Pusat K/L AP %
Wil. 1
Wil. 2
Wil. 3
Wil. 4
Wil. 5
Wil. 6
Wil. 7
A1 %
A2 %
A3 %
A4 %
A5 %
A6 %
A7 %
Sub total TA%
Pendidikan
BP%
B1%
B2%
B3%
B4%
B5%
B6%
B7%
TB%
Pertanian
CP %
C1 %
C2 %
C3 %
C4 %
C5 %
C6 %
C7 %
TC%
Perindustrian dan Perdagangan
DP%
D1%
D2%
D3%
D4%
D5%
D6%
D7%
TD%
PU
EP%
E1%
E2%
E3%
E4%
E5%
E6%
E7%
TE%
…
ZP%
Z1%
Z2%
Z3 %
Z4%
Z5%
Z6%
Z7%
TZ%
TPP%
TW1%
TW2%
TW3%
TW4%
TW5%
TW6%
TW7%
TT%
Subtotal
Wilayah 1: Papua Wilayah 2: Maluku WWayah 3: Nusa Tenggara
Wilayah 4: Sulawesi Wilayah 5: Kaimantan WWayah 2: Jawa-Bali
Wilayah 1: Sumatera
Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayah
28
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK REPUBLIK INDONESIA
POSISI SAAT INI Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK
Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK kepada daerah
Maret
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK September
Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK oleh daerah
April
Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah Agustus-September
April -Mei
Penentuan pagu per Bidang/ subbidang/subjenis berdasarkan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam RAPBN Agustus
Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa) Oktober
Verifikasi dan Penilaian Usulan DAK oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu Juni-Juli
Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./Kota dan antara kab./Kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR Akhir Juli
Penetapan Alokasi DAK per Daerah Oktober
29
29
KONSEP FORUM KONFIRMASI PUSAT – DAERAH DANA ALOKASI KHUSUS 2018 Bappeda Provinsi/Kab/Kota •
Forum Konfirmasi Pusat-Daerah (Juli-Agustus)
Bappenas K/L Teknis (Penanggungjawab DAK dan K/L teknis lain yang terkait)
Kemenkeu
• • •
Agenda Pembahasan : Konfirmasi kesiapan daerah Konfirmasi kesesuaian data teknis & Data Pendukung Kesepakatan menu dan lokus prioritas Masukan DPD dan DPR RI
Desk Pembahasan, baik DAK Reguler, Afirmasi dan Penugasan
Hasil Kesepakatan menjadi dasar pengalokasian DAK
Rancangan Daerah Penerima dan Alokasi perDaerah (Kesepakatan Pemerintah Pusat)
Dibahas dengan DPR – RI
Catatan: • Daerah tidak usul, tidak mendapatkan alokasi • Daerah yang tidak sepakat, tidak mendapatkan alokasi
Harus disepakati mekanisme untuk mengakomodasi hasil bahasan DPR –RI ke dalam sistem e-planning DAK (agar tetap ada usulan Pemerintah Daerah)
No. REPUBLIK INDONESIA
Proses
1 SKPD berkoordinasi dengan Bappeda untuk memberikan data berupa: target output, lokasi kegiatan, dan prioritas kegiatan 2 User Pemda menginput data target output, lokasi kegiatan, dan prioritas kegiatan 3 DJPK mereview data sampai dengan tanggal tertentu sebelum pelaksanaan forum Sinkronisasi dan Harmonisasi 4 DJPK mengunci data sampai dengan tanggal tertentu sebelum pelaksanaan forum Sinkronisasi dan Harmonisasi 5 K/L Teknis memberikan catatan dan pertimbangan atas data input dari pemda untuk DAK Reguler dan Afirmasi 6 Bappenas memberikan catatan dan pertimbangan atas data input dari pemda untuk DAK Penugasan dan Afirmasi 7 Bappeda memperbaiki data sesuai rekomendasi Bappenas dan K/L teknis pada saat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi 8 Data Final terkunci
SKPD
Data
BAPPEDA
DJPK
K/L Teknis
Bappenas
Revisi Data
Input Data
Tidak Lengkap Review
Lengkap Kunci Data
Catatan
Review
OK Review
Catatan
OK
Revisi Data
Data Final 31
PERAN BAPPENAS DALAM TATA KELOLA PENGAWALAN DAK AFIRMASI Bappenas akan mengawal proses Perencanaan, penganggaran, dan pengendalian DAK Afirmasi TA 2018 sehingga dapat difokuskan untuk Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perbatasan
PERENCANAAN • Menyiapkan kebijakan pengelolaan DAK Afirmasi termasuk kriteria alokasi, metode pengalokasian, pedoman tata kelola; • Membentuk Sekretariat Bersama Pengendalian DAK Afirmasi
PENGANGGARAN •Menyiapkan rencana alokasi anggaran DAK Afirmasi Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perbatasan sesuai dengan rencana yang disetujui Presiden dalam Agenda Nawacita, RPJMN 20152019 dan RKP.
DIT DTTP BERKOORDINASI DENGAN DIT MITRA DI BAPPENAS DAN K/L AKAN MENYAMPAIKAN SURAT REKOMENDASI KEBUTUHAN OUTPUT DAN ALOKASI UNTUK DAK AFIRMASI TA 2018
PENGENDALIAN •Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan melalui Sekretariat Bersama Pengendalian Pelaksanaan DAK Afirmasi
HASIL PERTEMUAN DI DJPK 7 Juni 2017
REVIEW SINGKAT 1. Jumlah Usulan DAK Fisik Rp2.549,94 triliun yang diusulkan oleh 540 daerah (Prov. DKI Jakarta dan Kota Madiun tidak menyampaikan usulan); 2. Masih banyak daerah yang menyampaikan usulan dengan nilai tidak wajar 3. Daerah yang menjadi lokasi prioritas yang telah menyampaikan usulan masih jauh dibawah target 4. Masih terdapat output yang tidak ada lokasi kegiatan 5. Masih terdapat standar satuan yang berbeda-beda untuk satu output kegiatan PERTIMBANGAN Rekomendasi BPK atas proses pengusulan DAK Fisik, agar pemerintah pusat tidak memberikan alokasi melebihi jumlah yang diusulkan serta diluar usulan kegiatan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah.
KEBIJAKAN PENAMBAHAN USULAN DAK FISIK Untuk itu, dalam hal terdapat daerah prioritas dan lokasi prioritas tertentu namun pemerintah daerah tersebut tidak mengusulkan, maka dapat dilakukan kebijakan untuk memberikan kesempatan pada daerah tersebut untuk menyampaikan usulan sebagai penambahan atas usulan sebelumnya dengan landasan: 1. Daerah memenuhi kriteria teknis dan diusulkan oleh K/L teknis untuk dapat menyampaikan usulan; 2. Usulan kegiatan merupakan usulan baru diluar usulan yang sudah disampaikan dan pemerintah daerah menyetujui untuk menyampaikan usulan baru;
3. Penyampaian rekomendasi lambat tgl 15 Juni
disampaikan
paling
4. Pembukaan aplikasi e-planning untuk membuka usulan baru hanya diberikan kepada daerah tersebut yang memenuhi kriteria dan kondisi di atas dan dilakukan dengan forum klinik terbatas yang diikuti oleh pemda tertentu, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis.
JADWAL PENILAIAN DAN PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018
REPUBLIK INDONESIA
No.
Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Keluaran
1.
Penilaian usulan DAK Fisik
s.d 5 Juli 2017 (Pertimbangan penyampaian usulan mundur s.d. 31 Mei 2017)
Rekapitulasi Kegiatan, Target Output, Target Perbaikan Pelayanan Publik dari DAK Fisik, Nilai Wajar Kegiatan, Indeks Kemahalan Konstruksi, Lokasi Kegiatan, Lokasi Prioritas. Rincian Pagu Per Jenis/Bidang/Sub Bidang Berita Acara Pembahasan Trilateral Meeting
3.
Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi
Juli – Agustus 2017
Penyesuaian Target Output, Lokasi Kegiatan dan Prioritas Kegiatan serta Lokasi Berita Acara Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi
4.
Penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN 2018
16 Agustus 2017
NK dan RUU APBN 2018
5.
Pembahasan Perhitungan Alokasi DAK Fisik per Jenis/Bidang/Sub Bidang per daerah (Trilateral Meeting)
30 Agustus 2017
Hasil Perhitungan Alokasi DAK Fisik per Jenis/Bidang/Sub Bidang per daerah Berita Acara Pembahasan Trilateral Meeting
6.
Pembahasan Nota Keuangan dan RUU APBN 2018
Agustus – Oktober 2017
Alokasi DAK Fisik per Jenis/Bidang/Sub Bidang per Daerah UU APBN 2018 dan Perpres Rincian APBN 2018 34
TUJUAN PERTEMUAN 1. Menyepakati tindak lanjut terhadap usulan 6 bidang DAK Afirmasi dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan 2. Menyampaikan progres penilaian sementara DAK Afirmasi Transportasi 3. Menyepakati pedoman review dan mekanisme penilaian DAK Afirmasi Transportasi 4. Menyepakati koridor penyusunan rekomendasi daerah yang diberikan kesempatan untuk mengusulkan kembali DAK Afirmasi Transportasi yang disampaikan melalui surat pada tanggal 15 Juni 2017 5. Menyepakati mekanisme pertemuan dengan pemerintah daerah dalam penyusunan prioritas penanganan DAK Afirmasi 2018 yang akan difasilitasi oleh Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT
HASIL REVIEW DAK AFIRMASI 2018
REPUBLIK INDONESIA
PERKEMBANGAN DAK AFIRMASI TAHUN 2012-2017 PERKEMBANGAN DAK SPDT, SPKP, DAN DAK AFIRMASI
5.000,0
4.047,8
4.000,0
3.175,1
2.820,7
3.000,0
2.820,7
3.479,0
2.000,0 1.000,0
300,0
415,5
478,3
2010
2011
2012
-
Total Tahu DAK Pendidik n SPDT + an SPKP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013
2014
2015
2016
2017
Dak afirmasi Jalan
Irigasi
Total Perumaha Air n dan Keseha DAK Total Sanitasi Transdes minum permukima tan afirmasi n
300.0
300.0
415.5
415.5
478.3
478.3
1,175.1 1,000.0 1,000.0 1,247.8
2,000.0 3,175.1
1,691.1
634.0
245.2
229.7
2,800.0 4,047.8
564.4
496.4
281.6
230.4
1,247.7
2,820.7 2,820.7
564.4
496.4
281.6
230.4
1,247.7
2,820.7 2,820.7
844.0
383.0 2,251 3,479.0 3,479.0
Tahun 2010 – 2012 daerah tertinggal dan perbatasan mendapatkan DAK SarPras Daerah Tertinggal (SPDT) dan SarPras Kawasan Perbatasan (SPKP) Tahun 2013 – 2014 selain DAK SPDT dan SPKP, daerah tertinggal dan perbatasan mendapatkan bidang DAK lain yaitu DAK Afirmasi yang berimplikasi terhadap penambahan jumlah alokasi yang diterima oleh Daerah Tertinggal dan Perbatasan dengan menu yang berbeda, yaitu: 2013 : Pendidikan dan Jalan 2014 : Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi
Mulai Tahun 2015 DAK SPKP dan SPDT dihapuskan dan diganti dengan DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan (Transdes). Namun tidak serta merta di top-up ke DAK Transdes dan lebih diperuntukan untuk kawasan strtegis cepat tumbuh (KSCT), sehingga Total alokasi DAK Afirmasi untuk daerah tertinggal dan perbatasan menjadi menurun (Rp 4 T tahun 2014 menjadi Rp 2.8T tahun 2015). Tahun 2018 DAK Afirmasi bertambah menjadi 6 Bidang disertai penambahan menu (seperti jalan non status) DIPERLUKAN KEBERPIHAKAN POLITIK ANGGARAN DENGAN MENINGKATKAN ALOKASI DAK AFIRMASI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN KEMENDES PDTT & BNPP DALAM MENGAWAL DAK 2018 DAK 2018 REGULER Pendidikan, Kesehatan dan KB, Perumahan dan Permukiman, Pertanian, Air Minum, Sanitasi, Pasar, IKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Jalan
PENUGASAN Pendidikan (SMK), Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama), Air Minum, Sanitasi, Jalan, Irigasi, Pasar, Energi Skala Kecil, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
*Ket: Perubahan dari tahun 2017 font warna biru
AFIRMASI 1. Perumahan dan Permukiman 2. Kesehatan (Puskesmas) 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi
1.
Melakukan PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN agar sesuai dengan kebutuhan prioritas di daerah tertinggal (Dit. Perinden dan Dit. Sarpras).
2.
Terhadap K/L Menyampaikan DATA DAN INFORMASI KEBUTUHAN PRIORITAS pembangunan daerah tertinggal kepada Bappenas dan K/L teknis terkait (by name by address).
3. Terhadap Pemda MENGKOORDINASIKAN DAERAH agar menyusun proposal DAK yang sesuai kebutuhan daerah tertinggal (asistensi penyusunan proposal DAK). 4.
Khusus untuk DAK Afirmasi, perencanaan perlu memperhatikan KEBUTUHAN SPESIFIK BERBASIS KARAKTERISTIK DAERAH.
REKAP USULAN DAK AFIRMASI 2018
REPUBLIK INDONESIA
1. Usulan daerah jauh melebihi kapasitas fiskal. Diperlukan pemilihan terhadap output yang paling dibutuhkan dalam pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan 2. Kemendes PDTT dan BNPP diharapkan menyusun rekomendasi usulan DAK Afrmasi yang sangat prioritas sebagai masukan bagi K/L dan Direktorat teknis di Bappenas pengampu bidang DAK Afirmasi
DAK
AFIRMASI
Bidang
Total Usulan 2018
Alokasi 2017
Transportasi
133.369.084,5
844.100
Pendidikan
118.263.750,7
-
Air Minum
32.364.264,16
-
Kesehatan dan KB
15.574.887,7
2.251.799
Perumahan dan Permukiman
5.124.081,32
383.300
Sanitasi
1.206.542,01
-
TOTAL
305.902.610,4
3.479.199
3. Rekomendasi usulan daerah disarankan maksimal 10 usulan per kabupaten dan diurutkan berdasarkan skala prioritas, dengan dukungan penjelasan data/informasi sebagai justifikasi teknis. 4. Usulan maksimal disampaikan kepada Dit DTTP Bappenas pada 13 Juni 2017 5. Rekomendasi disampaikan Direktur DTTP Bappenas
melalui
surat
HASIL REVIEW DAK AFIRMASI TRANSPORTASI 2018
REPUBLIK INDONESIA
KONSEP DAK AFIRMASI TRANSPORTASI TAHUN 2018 ARAH KEBIJAKAN
1. Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3, melalui penyediaan sarana transportasi. 2. Mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan PPKT berpenduduk terhadap fasilitas perekonomian, pelayanan dasar dan pemerintahan
MENU KEGIATAN
KELEMBAGAAN
Jalan dan jembatan non status penghubung antar desa
1. Dikoordinasikan oleh Bappenas dan Kemendes PDTT dengan melibatkan Kemenkeu (DJPK), BNPP, Kemendagri (Ditjen Bina KEUDA), Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen KP dan pemerintah daerah. 2. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi yang terdiri dari Setda (coordinator), Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, BPKD, BPPD, Disnakertras serta SKPD terkait lainnya 3. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, BPKD, BPPD serta SKPD terkait lainnya
Moda transportasi darat / perairan
Dermaga rakyat/ tambatan perahu
41
SASARAN LOKASI DAERAH AFIRMASI TA 2018 122 Kabupaten Tertinggal Perpres No. 131 Tahun 2015
sesuai
TOTAL: 181 Kab/Kota
7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kab/Kota Perbatasan Negara sesuai Perka BNPP No 1 Tahun 2015 4 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019, dan 39 KTM yang memerlukan intervensi DAK Afirmasi Transportasi 2018 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PKT) sesuai Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenghuni, berada di Kab luar Pulau Jawa Seluruh Kab di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Papua
Legenda Kawasan Transmigrasi PKSN 122 Daerah Tertinggal
DISTRIBUSI USULAN DAK AFIRMASI TRANSPORTASI 2018 Total 2424 usulan dengan alokasi Rp 113,3 T Terdapat 12 kab yg tidak mengusulkan terdiri dari 6 kab dating (Musi Rawas Utara, Bangkalan, Dompu, Nagekeo, Sigi, Pulau Taliabu); 1 kab perbatasan (Kota Jayapura); 2 kawasan trans (Bener Meriah, lahat); 3 kab PPKT (Aceh jaya, Bolang mongondow, Sitaro) Jumlah usulan alokasi paling besar yaitu Papua (2,4 T), Papua Barat (1,8 T), dan Nusa Tenggara Timur (1,4 T). Rata-rata total usulan alokasi per kabupaten paling besar yaitu di Banten, Bengkulu, dan Papua Barat (>10 T). Contoh: • Pembangunan Jalan Testega - Isom - Demoura – Bomoi Kab. Pegunungan Arfak, sepanjang 36 km, diusulkan Rp 90 triliun • Penggunaan 1 unit kapal laut di Kab Teluk Wondama, diusulkan Rp 32,5 miliar Rata-rata total usulan alokasi per kabupaten paling rendah yaitu di Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalteng, Aceh ( ± 2 M). Contoh: • Pembangunan jalan simpang merkak-bukit sidin 12 km di Kab Sintang, dengan usulan Rp 2 juta • Pembangunan Dermaga Sungai KM 9,2 Sungai Raya, dengan usulan 25 juta
DISTRIBUSI USULAN ALOKASI DAK AFIRMASI TRANSPORTASI 2018 (Juta)
Sumatera Utara Sumatera Selatan Sumatera Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Riau Papua Barat Papua Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Maluku Utara Maluku Lampung Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Beli Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Jawa Timur Jambi Gorontalo Bengkulu Banten Aceh
43 -
500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
PEDOMAN REVIEW CEPAT USULAN DAK 2018 • PEDOMAN REVIEW LONGLIST: Bappenas (dating, papua, transmigrasi, perbatasan, PPKT) 1) Di luar Output dicoret “Drop” (shading merah) 2) Cek kewajaran alokasi “terlalu besar/ terlalu kecil/ wajar” disesuaikan dengan unit cost 3) Penyusunan Peta Kabupaten & Kecamatan untuk penilaian konsistensi kecamatan dan untuk melihat integrasi antara jaringan jalan non status yang akan dibangun melalui DAK Afirmasi Transportasi dengan jalan berstatus diatasnya, dengan pusat pelayanan dasar (sekolah dan puskesmas), dan dengan pusat aktivitas ekonomi 4) Cek konsistensi kecamatan di dan menuju katas, trans, PPKT 5) Cek tipologi kawasan perairan, daratan, perairan-daratan (untuk penilaian % per output) 6) Cek persentase kewajaran output dengan tipologi kawasan • PEDOMAN REVIEW MEDIUMLIST: Trilateral Meeting Bersama K/L 1) Kesesuaian dengan STRANAS PPDT & akan disusun peta prioritas penanganan jalan non status di daerah tertinggal (integrasi dengan jaringan jalan berstatus & overlay dengan orientasi pemanfaatan) 2) Kesesuaian dengan Renaksi Perbatasan/ Kajian kebutuhan jalan di perbatasan 3) Kesesuaian dengan RKT 4) Kesesuaian dengan Road Map pengembangan infrastruktur Papua • PEDOMAN REVIEW MEDIUMLIST: Bersama K/L dan Pemda dalam Konfirmasi Pusat-Daerah • PEDOMAN REVIEW SHORTLIST: Bersama pemerintah provinsi
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) - 1 1.
Kesesuaian detail usulan dengan menu DAK Afirmasi Transportasi Review pada tahap longlist ini dilakukan dengan cara melakukan DROP terhadap usulan : • Kabupaten/Kota yang diusulkan tidak termasuk dalam list 181 Kab/Kota Lokasi prioritas DAK Afirmasi yaitu Kab Muna dan Kab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir • Output yang diusulkan tidak sesuai dengan Menu DAK Afirmasi Transportasi • Dari hasil review telah menghasilkan penurunan sebanyak 533 usulan dan Rp 118.9 Triliun MENU
OUTPUT
ALOKASI (Rp juta))
SEMULA
MENJADI_1
SEMULA
MENJADI_1
1.235
1.124
11.396.418
9.532.204
Jalan Non Status
625
488
118.131.201
2.899.016
Dermaga dan Tambatan Perahu
564
279
3.841.465
1.994.444
2.424
1.891
133.369.084
14.425.664
Moda
TOTAL Selisih ( - )
533
118.943.421
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) - 1 1.
Kesesuaian detail usulan dengan menu DAK Afirmasi Transportasi OUTPUT TIDAK RELEVAN • Penyediaan Rambu-Rambu LLAJ • Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor • Perpanjangan Runway • Rehabilitasi/Renovasi Kolam Indukan di Balai Benih Ikan • Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa D.I.R Terentang • Rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan Tukak • Radio Komunikasi Fish Finder • Rehabilitasi Tangga Steigher Kantor Camat Tanah Pinoh • Penyusunan Rencana Tata Ruang Satuan Permukiman (RTSP) Sui. Sapak
OUTPUT RELEVAN DENGAN DAK AFIRMASI LAINNYA • Pembangunan Pemukiman Baru Transmigrasi Nasional dan Lokal di Kab Waropen DAK Perumahan & Permukiman • Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kampung Muara Kab Kab. Puncak Jaya DAK afirmasi sanitasi • Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Minum di Kampung Kalome di Kab. Puncak Jaya DAK afirmasi sanitasi
OUTPUT YANG SALAH KAMAR DIALIHKAN KE BIDANG DAK AFIRMASI LAINNYA YANG MEMILIKI OUTPUT YANG SESUAI
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) - 2 2. Kewajaran Usulan Alokasi • Review pada tahap-2 (longlist) ini dilakukan untuk menilai kewajaran alokasi, dengan cara melakukan SMOOTHING terhadap usulan yang memiliki nilai alokasi lebih dari Rp 50 Miliar. Usulan yang memiliki nilai alokasi > 50 miliar akan dirasionalisasi sesuai dengan unit cost (maksimal) • Berdasarkan unit cost DAK Afirmasi Transportasi TA 2017, dapat dihasilkan rasionalisasi anggaran yang nilainya > Rp 50 M per output menjadi sebesar Rp 3.6T • Diperlukan kesepakatan unit cost TA 2018 berdasarkan data tahun 2017 ALOKASI “MENJADI_1” (setelah drop) (Rp juta)
ALOKASI “MENJADI_2” (Rp juta)
Moda
9.532.204
7.842.140
Jalan Non Status
2.899.016
1.957.331
Dermaga dan Tambatan Perahu
1.994.444
995.444
14.425.664
10.794.915
MENU
TOTAL Selisih ( - )
3.630.749
ESTIMASI UNIT COST No. I 1
2 II 1 2 3 4 III
Harga Satuan Menu DAK Transportasi Perdesaan Tahun 2017 Jenis Moda Moda Transportasi Air Kapal Angkutan Sungai/Danau : a. Kapal Mesin 15 PK b. Kapal Mesin 40 PK Kapal Penumpang : a. 11 Meter ,2 Mesin 250 HP 4 Stroke Kapasitas 22 Orang Moda Transportasi Darat Mobil Double Gardan Mobil Single Gardan Mobil Pick Up Minibus/Microbus Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu 1 Dermaga Rakyat 2 Tambatan Perahu (laut) IV Jalan non status Jembatan non status
Harga Satuan
60-100 juta 100-150 juta 2.5 – 5 Miliar 500-600 juta 400-500 juta 200-350 juta 300-500 juta
1,5 Milliar - 7 Milliar 300 Juta - 1 Milliar 1,2-3 Miliar per km 100-200 jt per meter
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) - 3 3. Kesesuaian output dengan tipologi wilayah JUMLAH OUTPUT PER MENU
TIPOLOGI/KARAKTERISTIK KAWASAN
TOTAL
AIR
DARAT
DARAT DAN AIR
Jalan Non Status
172
540
412
1.124
Dermaga dan Tambatan Perahu
131
151
206
488
Moda
51
111
117
279
354
801
735
1.891
TOTAL
Kabupaten yang memiliki tipologi Perairan, jumlah usulan Jalan Non Status masih lebih besar dibandingkan dermaga/tambatan perahu. Contoh: Sumba Timur, Lombok Barat, dan Rote Ndao yang memiliki karakteristik PKT mayoritas mengusulkan pembangunan jalan non-status diperlukan konfirmasi dengen pemerintah daerah untuk prioritas penanganan jalan non status; dermaga/tambatan perahu dan moda air untuk mendukung konektivitas kawasan dengan tipologi perairan. Kabupaten yang memiliki tipologi Daratan, masih ada yang belum mengusulkan jalan non status. Contoh: Boven Digoel dan Dogiyai, tidak mengusulkan pada menu moda dan jalan non-status. Padahal beberapa distrik di kabupaten tersebut belum tersambung
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) - 4 4. Penyusunan Peta 181 Kabupaten & Kecamatan untuk penilaian konsistensi kecamatan prioritas (lokpri perbatasan, kawasan transmigrasi, kecamatan dengan desa tertinggal >50% ) untuk melihat integrasi antara jaringan jalan non status yang akan dibangun melalui DAK Afirmasi Transportasi dengan: o jalan berstatus diatasnya, o dengan pusat pelayanan dasar (sekolah dan puskesmas), o dengan pusat aktivitas ekonomi Keterangan legenda: • Kebutuhan air minum Sumber Air Minum sebagian besar dari air hujan, danau sungai maupun kolam • Kebutuhan jalan Lalu lintas antar desa melalui darat tetapi tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih sepanjang tahun • Kebutuhan asrama SMA Desa yang tidak ada SMA sederajat dengan jarak menuju SMA lebih dari 14 km. • Kebutuhan puskesmas Desa yang tidak terdapat puskesmas, dengan jarak lebih dari atau sama dengan 4 km dengan akses yang sulit atau sangat sulit
Jalan Eksisting Kawasan Perbatasan-Daerah Tertinggal
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) – 5 CONTOH REVIEW KESESUAIAN LOKASI KECAMATAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI • Usulan kegiatan tidak berlokasi di kawasan transmigrasi (kecamatan transmigrasi tidak diusulkan, sedangkan kecamatan diluar kawasan transmigrasi diusulkan) Provinsi Jambi Jambi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur
Kalimantan Tengah
Kapuas
Kalimantan Tengah
Kapuas
Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah
Kecamatan Transmigrasi GERAGAI, DENDANG, MUARA SABAK BARAT
KAPUAS MURUNG, MANTAGAI
Kecamatan Usulan Kecamatan Dendang
Menu Usulan Dermaga
Kecamatan Mendahara, Kecamatan Rantau Jalan Non Status Rasau, Kecamatan Nipah Panjang,Kecamatan Mendahara Ulu,Kecamatan Kuala Jambi Kapuas Murung, Mantagai Dermaga
Dadahup
Moda
Kapuas
Basarang,
Dermaga
Kapuas
Bataguh, Pasak Talawang, Mandau Talawang, Timpah, Pulau Petak, Kapuas Hilir, Mantangai, Selat, Kapuas Tengah
Moda
DADAHUP
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) – 5 CONTOH REVIEW CEPAT USULAN DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR • Usulan menu tidak sesuai karakteristik daerah kepulauan (Sumba Timur, Lombok Barat, Rote Ndao) • Jumlah usulan per menu terlalu besar (minahasa utara, halmahera tengah) No
Kabupaten
Moda (unit)
Dermaga (unit)
Jalan (Km)
1
Sumba Timur
-
-
89.6
2
Sabu Raijua
-
2
-
3
Nias
8
-
17
4
Anambas
-
4
-
5
Mentawai
7
20
-
6
Maluku Barat Daya
-
-
-
7
Kepulauan Bintan
1
-
9
8
Minahasa Utara
1500
-
-
9
Nunukan
-
-
3
10
Halmahera Tengah
15
150
13
11
Lombok Barat
12
6
104
12
Rote Ndao
4
6
145
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) – 5 CONTOH REVIEW CEPAT USULAN DI PAPUA • Boven Digoel dan Dogiyai, tidak mengusulkan pada menu moda dan jalan non-status. Padahal beberapa distrik di kabupaten tersebut belum tersambung. Hanya ada usulan dermaga dan tambatan perahu. Intan Jaya yang relatif terisolir juga tidak mengusulkan jalan non-status dan dermaga, hanya mengusulkan 5 unit moda. • Kabupaten yang bertipologi perairan, seperti Kepulauan Yapen dan Supiori tidak mengusulkan dermaga/tambatan perahu. • Pembangunan Jalan Non Status masih diprioritaskan di Ibukota Kecamatan seperti Distrik Dekai (Yahukimo) dan Distrik Kobakma (Mamberamo Tengah), belum tmenjangkau distrik-distrik terisolir
• Kabupaten yang usulannya overload: Kab
Moda
Nabire
155.806 (m/m2)
Yahukimo
35.821 (unit/m/m2)
Mimika
Dermaga/ Tambatan Perahu 511.258 (m/m2) 40.906 m2
• Justru kabupaten dengan kondisi terisolir “yang seharusnya” membutuhkan intervensi lebih besar, justru usulannya minim, seperti Intan Jaya, Dogiyai, Tambrauw, dan Mappi.
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) – 5 Contoh Usulan Menu Jalan Kabupaten Tertinggal dengan % Desa terluas aspal/beton dibawah 50% No
Kabupaten
Moda (unit)
Dermaga (unit)
Jalan (Km)
1
Landak
-
30
-
2
Bengkayang
-
74
-
3
Ketapang
-
30
-
4
Sintang
4
8
109
5
Timor Tengah Selatan
14
-
25
6
Manggarai Barat
115
-
62
7
Lampung Barat
112
-
60
• Terdapat kabupaten yang tidak mengusulkan pembangunan/peningkatan jalan (Landak, Bengkayang, Ketapang) • Terdapat kabupaten yang mengusulkan menu lain lebih besar dibanding dengan usulan jalan (Manggarai Barat dan Lampung Barat)
REPUBLIK INDONESIA
Provinsi
HASIL REVIEW LONG LIST (BAPPENAS) – 5 CONTOH REVIEW CEPAT USULAN DI KAWASAN PERBATASAN Kabupaten
dermaga dan tambatan perahu
Provinsi Aceh
Kab. Aceh Besar Kec. Peukan Bada,Kec. Peukan Bada
Riau
Kab. Bengkalis
moda transportasi darat dan perairan Kec. Pulo Aceh, Kec.Lembah Seulawah, Kec. Lhoong, Kec. Peukan Bada,Kec. Pulo Aceh, Kec. Peukan Bada
jalan non-status, atau jalan dan jembatan non-status Kec. Indrapuri-Kuta Malaka,Kuta Cot Glie,Kuta Baro,Indrapuri,Mesjid Raya,Lembah Seulawah,Ingin Jaya,Kota Jantho,Darul Imarah,Kr. Barona Jaya
Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir Rupat, Rupat Utara, Pinggir, Bandar Laksamana dan Talang Muandau,Bengkalis, Mandau dan Bathin Solapan,Bengkalis, Rupat dan,Pinggir, Rupat, Bengkalis, Mandau, Bathin Solapan dan Talang Muandau Provinsi Kab. Sambas Kecamatan Jawai,Kecamatan Jawai,Kecamatan Paloh, Sambas, Sajad, Selakau Kalimantan Jawai,Kecamatan Galing , Kecamatan Jawai Timur , Sejangkung ,Kec. Barat Selatan, Kecamatan Galing ,Kecamatan Galing,Kec. Teluk Keramat,Kec. Jawai,Kecamatan Jawai,Kecamatan Galing Galing ,Kecamatan Galing ,Kecamatan Salatiga,Kec. Sambas,Kecamatan Sejangkung ,Kec. Sebawi,Kec. Tebas,Kec. Pemangkat,Kec. Jawai selatan,Kec. Paloh,Kec. Paloh,Kc. Tangaran,Kec. Tangaran,Kecamatan Jawai,Kecamatan Jawai,Kecamatan Jawai,Kecamatan Galing , Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Galing ,Kecamatan Jawai,Kecamatan Jawai,Kecamatan Galing ,Kecamatan Galing ,Kecamatan Salatiga,Kec. Sambas,Kecamatan Sejangkung ,Kec. Provinsi Papua Kab. Keerom SENGGI, TOWE, KEISENAR ARSO, ARSO BARAT, ARSO TIMUR, YAFFI,ARSO TIMUR, WARIS SKANTO, WARIS, WEB, YAFFI, SENGGI,KAISENAR, SENGGI, TOWE
Keterangan Lokpri dengan perbatasan Laut Hanya satu kecamatan: Pulo Aceh
Lokpri dengan perbatasan Laut. Terdapat di 4 kecamatan: Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Rupat, Rupat Utara, Lokpri dengan perbatasan Darat. Terdapat di 1 kecamatan: Sajingan Besar
• Usulan tidak mengarah ke kecamatan Lokpri, misal di Kabupaten Sambas • Tipologi Lokpri dengan perbatasan laut namun banyak mengusulkan di menu jalan non status. • Jumlah Usulan terlalu banyak dan tidak spesifik ke lokasi prioritas
Lokpri dengan perbatasan Darat. Terdapat di 5 kecamatan: Sajingan Besar, Web, Senggi,
Slide - 55
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK AFIRMASI TRANSPORTASI DATA TEKNIS Terdapat 2 (dua) jenis form penilaian proposal DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan TA 2018, sebagai berikut: 1. Form 1. Data Teknis Pendukung DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan TA 2018, yang digunakan untuk menghitung estimasi distribusi alokasi DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan TA 2018 per Kabupaten/kota. 2. Form 2. Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan TA 2018, yang digunakan untuk menilai skala prioritas usulan kegiatan dalam proposal DAK Afirmasi Transportasi Perdesaan TA 2018.
KONSEP DAK AFIRMASI TRANSPORTASI TAHUN 2018 (4/4) FORM 2. VERIFIKASI USULAN KEGIATAN DAK AFIRMASI TRANSPORTASI TA 2018
NO
DATA TEKNIS
PEMANFAATAN (disebutkan pusat pendidikan/ kesehatan/ ruas jalan paralel perbatasan/ desa terisolir/ kawasan transmigrasi yang dituju) SATUAN Terhubung Jalan Akses (1. Akses Akses langsung Penghubu VOLUM Akses Akses Akses Menuju SATUAN Pembanguna Menuju Akses Menuju dengan ng PLB/N Akses Pusat E Menuju Menuju Menuju Jalan n; 2. Pusat Menuju Kawasan status dengan Produksi di Pusat Pusat Desa Paralel Peningkatan) Pendidika PPKT Transmigr jaringan Ibukota dalam PKSN Kesehatan Distribusi Terisolir Perbatasa n asi jalan di Kecamata n atasnya n
Ruas jalan dan jembatan non status penghubung antar desa
Km
B 1 2 3
Moda transportasi darat / perairan
unit
C 1 2 3
Dermaga rakyat/ tambatan perahu
unit
A 1 2 3
KETERANGAN
MEKANISME PEMBOBOTAN DAK AFIRMASIT RANSPORTASI Pembobotan Alt 1: setiap wilayah mendapat bobot SAMA Alt 2: setiap wilayah mendapat bobot BERBEDA sesuai urgensi & cakupan wilayah SEPAKAT 30% 20% Daerah Tertinggal (122) 30% 50% LOKASI
20% 10%
30%
Pelayanan Dasar Ekonomi
40% Desa Tertinggal
Perbatasan (43) 60%
Transmigrasi (39) 40% PPKT (44)
20% Papua (40)
30% 30%
40% 30%
Menuju Kawasan
20%
Dalam Kawasan
10%
Lokpri Jalan Paralel PKSN PLBN
Pelayanan Dasar
Ekonomi
40%
181 Kab/Kota
20%
30%
? KESESUAIAN PROPOSAL
?
Output
Desa Tertinggal
Alokasi
KRITERIA TEKNIS
Alokasi Per Kabupaten (Form 1)
Distribusi Output (pemanfaatan) (Form 2)
RENCANA PENANGANAN JALAN NON STATUS Jalan Non-Status jalan di kabupaten/kota, yang belum tercantum ke dalam SK/ draft SK jalan kabupaten/kota, namun bersifat strategis untuk menghubungkan antar Pusat Kegiatan Lokal dan/ Pemenuhan pelayanan Dasar
RENCANA PENANGANAN JANGKA PANJANG Diperlukan Rencana Penanganan Pemetaan Jaringan Jalan Non Status (secara digital) Pengesahan seluruh jalan oleh Pemda (SK)
RENCANA PENANGANAN JANGKA PENDEK
Diperlukan penanganan Jalan Non-Status di daerah tertinggal, perbatasan, kawasan transmigrasi, dan PPKT melalui DAK Afirmasi hingga seluruh jalan berstatus Jalan Kabupaten/Kota
Diperlukan REFERENSI kebutuhan jalan non status di daerah afirmasi Dalam bentuk : Surat bersama Bappenas (Dir DTTP) dengan Kemendes (Karoren) dan BNPP (Karoren) untuk disepakati bersama
Ditangani oleh DAK Bidang Jalan 59
TINDAK LANJUT Catatan Umum 1.
Akan dibentuk Sekber DAK Afirmasi di Kemendes yang melibatkan lintas sektor
2.
Akan disusun rekomendasi kebutuhan DAK Afirmasi kepada Dir Otda dan Dir Perimbangan Keuangan dalam 2 tahapan yaitu: o Sebelum adanya distribusi pagu DAK sebagai masukan bagi pemerintah dalam penyusunan alokasi DAK per bidang o Setelah adanya distribusi pagu DAK per bidang sebagai masukan bagi pemerintah dalam penyusunan alokasi DAK Afirmasi per kabupaten/kota
3.
Diperlukan SK Bupati tentang jalan strategis daerah calon jalan Kabupaten agar pada tahun berikutnya dapat dialokasikan anggaran pemeliharaan yang berasal dari DAK jalan dimasukan dalam juknis DAK Afirmasi Transportasi 2018
4.
Pembangunan jalan nonstatus di Ditjen PDT dan PDTu mengacu pada daftar kebutuhan jalan non status yang tidak dapat tertangani melalui DAK Afirmasi Transportasi
5.
Diperlukan REFERENSI kebutuhan jalan non status di daerah afirmasi dalam bentuk Surat Bersama Bappenas (Dir DTTP) dengan Kemendes (Karoren) dan BNPP (Karoren) untuk disepakati Bersama
TINDAK LANJUT Terkait 5 bidang DAK Afirmasi 1.
Bappenas, Kemendesa, PDTT dan Settap BNPP menyusun rekomendasi kebutuhan prioritas 5 bidang DAK Afirmasi dan menyampai hasilnya kepada K/L dan Direktorat sektor pengelola DAK Afirmasi o Menyampaikan rekomendasi usulan 5 bidang DAK Afirmasi yang sangat prioritas dalam pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan. Rekomendasi maksimal 10 usulan per kabupaten dan diurutkan berdasarkan skala prioritas, dengan dukungan penjelasan data/informasi sebagai justifikasi teknis Usulan maksimal disampaikan kepada Dit DTTP Bappenas pada 13 Juni 2017 o Menyampaikan rekomendasi output yang salah kamar untuk dialihkan ke bidang DAK afirmasi lainnya yang memiliki output yang sesuai
2.
Pembahasan konsep Pedoman Tata Kelola untuk seluruh DAK afirmasi (6 bidang)
3.
Rapat koordinasi Pedoman Tata Kelola & penyampaian rekomendasi kebutuhan prioritas DAK Afirmasi dengan Direktorat Pengampu DAK di Bappenas & K/L teknis
TINDAK LANJUT Terkait DAK Afirmasi Transportasi 1.
Bappenas, Kemendesa, PDTT dan Settap BNPP melakukan review kesesuaian usulan hingga level kecamatan, untuk memastikan alokasi DAK Afirmasi diprioritaskan bagi kecamatan yang tertinggal dan terisolir.
2.
Melakukan review usulan untuk melihat kesesuai dengan dokumen perencanaan Nasional (STRANAS PPDT, Renaksi Perbatasan, RKT). Review ini dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga (Kemendes PDTT dan BNPP) sesuai dengan bidangnya.
3.
Menyampaikan hasil review kepada Dir Otda dan Dir Perimbangan Keuangan (13 Juni 2017) A. Menyampaikan daftar rekomendasi “selected” daerah yang diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan DAK tambahan, yaitu maksimal 91 kab/kota (50%), dan maksimal 10 usulan prioritas per kab/kota. Kriteria kabupaten yang diberikan kesempatan mengusulkan ulang adalah: • Kabupaten/Kota prioritas yang belum mengusulkan DAK Afirmasi Transportasi (12 kab/kota) • Kabupaten/Kota prioritas yang telah mengusulkan DAK Afirmasi Transportasi tetapi tidak berlokasi di kecamatan prioritas (lokpri perbatasan, kawasan transmigrasi, kecamatan dengan desa tertinggal >50%) • Kabupaten/Kota prioritas yang telah mengusulkan DAK Afirmasi Transportasi, telah sesuai dengan kecamatan prioritas tetapi belum mengusulkan menu yang sesuai • Telah mengusulkan di kecamatan prioritas tetapi dengan nilai yang terlalu rendah dan memiliki urgensi yang sangat tinggi (Contoh pembangunan jalan simpang merkak-bukit sidin di Sintang 12 km usulannya Rp 2 juta)
62
Contoh Rekomendasi daerah yang diberikan kesempatan untuk memberi usulan tambahan (diambil dari data excel sheet hasil penilaian) Nama Kab
Belum Mengusulkan DAK Afirmasi Transportasi
Belum Mengusulkan Kecamatan Prioritas
Belum Mengusulkan Menu Prioritas
Belum Mengusulkan Menu Prioritas dengan output & alokasi sesuai
Catatan
Musi Rawas Utara
V
Belum mengusulkan
Bangkalan
V
Belum mengusulkan
Dompu
V
Belum mengusulkan
Yahukimo
V
Jalan Non Status masih diprioritaskan di Ibukota Kecamatan Distrik Dekai, belum menjangkau distrikdistrik terisolir
Tanjung Jabung Timur
V
dermaga di Muara Sabak Barat bukan merupakan kawasan transmigrasi
Boven Digoel
Sintang
V
Perlu usulan tambahan jalan non status untuk membuka keterisolasian wilayah v
Pembangunan jalan simpang merkak-bukit sidin 12 km di Kab Sintang, dengan usulan Rp 2 juta
TINDAK LANJUT B. •
•
• •
Menyampaikan hasil medium list DAK Afirmasi Transportasi yang telah diurutkan sesuai prioritas dari sisi pemerintah pusat (nilai urgensi 1-4 dengan tambahan catatan) PEDOMAN REVIEW LONGLIST: Bappenas (dating, papua, transmigrasi, perbatasan, PPKT) 1) Di luar Output dicoret “Drop” (shading merah) 2) Cek kewajaran alokasi “terlalu besar/ terlalu kecil/ wajar” disesuaikan dengan unit cost 3) Penyusunan Peta Kabupaten & Kecamatan untuk penilaian konsistensi kecamatan dan untuk melihat integrasi antara jaringan jalan non status yang akan dibangun melalui DAK Afirmasi Transportasi dengan jalan berstatus diatasnya, dengan pusat pelayanan dasar (sekolah dan puskesmas), dan dengan pusat aktivitas ekonomi 4) Cek konsistensi kecamatan di dan menuju katas, trans, PPKT 5) Cek tipologi kawasan perairan, daratan, perairan-daratan (untuk penilaian % per output) 6) Cek persentase kewajaran output dengan tipologi kawasan PEDOMAN REVIEW MEDIUMLIST: Trilateral Meeting Bersama K/L 1) Kesesuaian dengan STRANAS PPDT & akan disusun peta prioritas penanganan jalan non status di daerah tertinggal (integrasi dengan jaringan jalan berstatus & overlay dengan orientasi pemanfaatan) 2) Kesesuaian dengan Renaksi Perbatasan/ Kajian kebutuhan jalan di perbatasan 3) Kesesuaian dengan RKT 4) Kesesuaian dengan Road Map pengembangan infrastruktur Papua Hasil Kesesuaian dengan dokumen perencanaan kawasan (STRANAS, Renaksi, RKT, Road Map, dll) mengikuti SKALA 1-4 dibawah ini dan dilengkapi dengan catatan sesuai concern K/L 1) 1. Tidak sesuai 2) 2. Tidak sesuai, tetapi prioritas 3) 3. Sesuai tapi prioritas rendah 4) 4. Sesuai dan prioritas tinggi PEDOMAN REVIEW MEDIUMLIST: Bersama K/L dan Pemda dalam Konfirmasi Pusat-Daerah PEDOMAN REVIEW SHORTLIST: Bersama pemerintah provinsi
TINDAK LANJUT Terkait DAK Afirmasi Transportasi 4.
Melakukan Rapat Bersama 181 Pemda penerima DAK Afirmasi unruk penyusunan REFERENSI prioritas penanganan DAK Afirmasi Transportasi (s.d tahun 2019 atau selama 5 tahun) o Alt 1 Mengundang Bappeda & Dinas PU, Perhubungan Kab/Kota & Provinsi dalam rangka pemetaan prioritas penanganan DAK Afirmasi Transportasi dengan estimasi waktu o Alt 2 Mengundang Bappeda, Dinas PU, Perhubungan, Kesehatan, Pendidikan Kab/Kota & Provinsi dalam rangka sinkronisasi data dan kebutuhan penanganan DAK Afirmasi Jumlah Desk
Hari
Durasi
Alternatif 1
5
2
20 menit
Alternatif 2
5
2,5
25 menit
Alternatif 3
5
3
30 menit
TERIMA KASIH
