KEBIJAKAN CUKAI 2009

TAHUN XL EDISI 412

MARET 2009

KEBIJAKAN CUKAI 2009 PENETAPAN SISTEM, TARIF DAN GOLONGAN BARU

PROFIL

WAWANCARA

BERPEGANG TEGUH PADA PRINSIP-PRINSIP KEBAIKAN MERUPAKAN KUNCI KEBERHASILAN HIDUP

KEBIJAKAN TIDAK MUNGKIN MELEGAKAN SEMUA PIHAK

BAMBANG WAHYUDI

FRANS RUPANG

DARI REDAKSI TERBIT SEJAK 25 APRIL 1968

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1931

IZIN DEPPEN: NO. 1331/SK/DIRJEN-G/SIT/72 TANGGAL, 20 JUNI 1972 ISSN.0216-2483 PELINDUNG Direktur Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Anwar Suprijadi, MSc PENASEHAT Direktur Penerimaan & Peraturan Kepabeanan dan Cukai: Drs. Hanafi Usman Direktur Teknis Kepabeanan Ir. Agung Kuswandono, MA Direktur Fasilitas Kepabeanan Drs. Kusdirman Iskandar Direktur Cukai Drs. Frans Rupang Direktur Penindakan & Penyidikan Drs. R.P. Jusuf Indarto Direktur Audit Drs. Thomas Sugijata, Ak. MM Direktur Kepabeanan Internasional Drs. M. Wahyu Purnomo, MSc Direktur Informasi Kepabeanan & Cukai Dr. Heri Kristiono, SH, MA Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Drs. Endang Tata Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan & Penerimaan KC Drs. Bambang Prasodjo Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan & Penegakan Hukum KC Drs. Erlangga Mantik, MA Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi KC Susiwijono, SE KETUA DEWAN PENGARAH Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Drs. Kamil Sjoeib, MA WAKIL KETUA DEWAN PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB Kepala Bagian Umum: Sonny Subagyo, S.Sos DEWAN PENGARAH Ir. Harry Mulya, MSi, Abdul Kharis Drs. Patarai Pabottinggi, Drs. R. Syarif Hidayat, M.Sc, Muhamad Purwantoro Marisi Zainuddin Sihotang, SH.,M.M. Lupi Hartono, Kukuh S. Basuki Heru Pambudi, Ir. Agus Hermawan, MA. PEMIMPIN REDAKSI Lucky R. Tangkulung REDAKTUR Aris Suryantini, Supriyadi Widjaya, Irwan Pramono FOTOGRAFER Andy Tria Saputra KORESPONDEN DAERAH ` Hulman Simbolon (Medan), Ian Hermawan (Pontianak), Bambang Wicaksono (Ambon), KOORDINATOR PRACETAK Asbial Nurdin SEKRETARIS REDAKSI Kitty Hutabarat PIMPINAN USAHA/IKLAN Piter Pasaribu TATA USAHA Shinta Dewi Arini Untung Sugiarto IKLAN Kitty Hutabarat SIRKULASI H. Hasyim, Amung Suryana BAGIAN UMUM Rony Wijaya PERCETAKAN PT. BDL Jakarta ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur Telp. (021) 478 65608, 478 60504, 4890308 Psw. 154 Fax. (021) 4892353 [email protected] REKENING GIRO a/n : PITER PASARIBU BANK BRI KANTOR KAS DITJEN BEA DAN CUKAI JAKARTA Nomor Rekening : 1256.01.000001.30.5 Pengganti Ongkos Cetak Rp. 12.500,-

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

1

D A F T A R 5-14

I S I

Laporan Utama Pemerintah melalui Departemen Keuangan telah mengeluarkan kebijakan baru di bidang cukai, melalui Peraturan no. 203/ PMK.011/2008 tentang penetapan tarif cukai hasil tembakau. Dengan terbitnya peraturan tersebut, maka mulai 1 Maret 2009 tarif cukai akan menggunakan sistem spesifik tidak lagi menggunakan tarif advalorum.

15-17

20-23

Pengawasan

Wawancara

Di rubrik pengawasan pada edisi kali ini akan menurunkan berita tegahan 148 koli pakaian jadi yang berhasil didapat oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta, rapat koordinasi bidang pengawasan DJBC tahun 2009, dan ulasan tentang peran DJBC dalam pemberantasan money laundering.

Menurut Direktur Cukai Frans Rupang, wajar saja kalau ada respon penolakan dari pengusaha terkait dengan kebijakan tarif cukai yang baru. Namun, kebijakan tersebut telah melalui prosedur tang ditetapkan dan telah menyertakan mereka dalam beberapa pembahasan.

42-51

Kepabeanan Internasional

Dalam rangka Hari Pabean Internasional yang ke-57, pada Rubrik Kepabeanan Internasional akan menurunkan beberapa rangkaian kegiatannya, mulai dari upacara, demo unit P2, presentasi oleh Prof. DR. Emil Salim, dan rangkaian foto seluruh kegiatan HPI.

24-28

2

60-63

Daerah Ke Daerah

Profil

Rubrik Dearah Ke Daerah kali ini, akan menurunkan berita-berita menarik dari daerah, seperti peresmian gedung Kantor Wilayah DJBC Banten dan dalam rangka Hari Pabean Internasional, Kanwil DJBC Jawa Barat menanam beberapa pohon langka di sekitar komplek perumahan pegawai DJBC.

Pemahamannya dalam menjalani kehidupan diawali ketika dirinya harus ditinggal oleh ibunya. Masih adanya beban karena belum dapat mewujudkan harapan ibunya yang hingga kini masih melekat, membuat tokoh profil kali ini semakin paham akan apa yang seharusnya dijalani pada kehidupan ini.

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

NOMOR INI 1

DARI REDAKSI

3

SURAT PEMBACA

4

FOTOGRAFI Juara I Lomba Foto Dalam rangka Hari Pabean Internasional

18

CUKAI Sosialisasi Pendeteksian Pita Cukai Tahun 2009

29

SEPUTAR BEA CUKAI

35

INFO PEGAWAI - DJBC Gunakan Tanda Pangkat Baru - Pegawai Pensiun per 1 Maret 2009

38

PUSDIKLAT - Agenda Kegiatan Pusdiklat Bea dan Cukai Tahun 2009

Surat Pembaca Kirimkan surat anda ke Redaksi WBC melalui alamat surat, fax atau e-mail. Surat harus dilengkapi dengan identitas diri yang benar dan masih berlaku.

TANDA PANGKAT DJBC Assallammualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat bangga sekali menjadi salah seorang warga dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), maka dengan ini saya ingin sekali mengusulkan bagaimana jika tanda kepangkatan kita dirubah seperti yang ada di bawah ini (hanya contoh). Warna tetap disesuaikan golongan seperti yang lama, hanya ada penambahan pada logo atau lambang dari DJBC diatasnya dan tulisan DJBC dibagian bawahnya. Alasan saya membuat ini karena sangat prihatin sekali dengan tanda kepangkatan kita yang ada sekarang ini. Menurut dari pengalaman Kopat saya yang pernah ikut PATKOR KAMLA, beliau sepertinya seakan-akan kurang ada berwibawa. Dengan adanya tanda kepangkatan yang baru ini menurut saya akan menambah wibawa dan lebih gagah dipandang, selain itu akan membuat kepercayaan dan kebanggaan diri akan instansi kita lebih tinggi, dan menurut filosofinya pula kita menanggung beban instansi di pundak kita. Demikian usulan dari saya semoga menjadi pertimbangan bagi instansi yang kita banggakan ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan saya ucapkan terima kasih. Bravo DJBC. D. I. PRABOWO (060110580) PANGSAROPS PANTOLOAN

- Penutupan Orientasi Kesamaptaan CPNS Tingkat Sarjana DJBC 41

ENGLISH SECTION Customs and WCO : A Joint Response to Protect The Environment

52

KEPABEANAN DJBC Sosialisasikan Empat Kebijakan Baru

54

INFO PERATURAN

55

RUANG KESEHATAN Memperbaiki Susunan dan Penampilan Gigi

56

RENUNGAN ROHANI Semangat Nyepi 1931 Saka Sebagai Perwujudan “Hari Kasih Sayang Persaudaraan Universal”

58

RUANG INTERAKSI Bertutur Lisan

64

APA KATA MEREKA - Irsyad Sudiro - A. M. Fatwa

Catatan Redaksi : DJBC telah mulai menggunakan tanda pangkat yang baru. Tulisan mengenai penggunaan tanda pangkat yang baru tersebut, hasil wawancara dengan Sekretaris DJBC, bisa dibaca pada edisi ini di rubrik info pegawai (hal. 35).

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

3

TAK ADA KAYU, ROTAN PUN JADI JUARA I LOMBA FOTO DALAM RANGKA HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-57 TAHUN 2009 Nama : Bambang Wicaksono, S.Sos, MM Nip : 060086660 Unit Kerja : KPPBC Ambon

4

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

LAPORAN UTAMA

KEBIJAKAN CUKAI YANG FUNDAMENTAL Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan mengeluarkan kebijakan cukai yang baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203/PMK.011/ 2008 tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang sangat fundamental di bidang cukai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikaji secara mendalam.

D

alam sejarah percukaian, PMK 203/PMK.011/2008 adalah kebijakan yang mendobrak tradisi penggunaan sistem tarif cukai advalorum yang telah diadopsi selama ini. Sistem advalorum (penghitungan cukai adalah persentase dikalikan harga dasar) telah diberlakukan sejak ordonansi cukai tembakau zaman Belanda. Memang secara fakta sistem tarif tersebut praktis berhasil menjalankan fungsi pemerintah sebagai budgeter karena secara menyeluruh target cukai yang dibebankan senantiasa tercapai. Sistem tarif tersebut juga adaptable dengan faktor inflasi yang fluktuatif bertahun-tahun. Namun penggunaan sistem tarif tersebut memiliki celah yang kurang kondusif untuk Indonesia yang masih cukup tergantung dengan kontribusi cukai. “Bahasa simple-nya, ketika negara ini sekali waktu ingin menutup beban APBN melalui kebijakan cukai dengan maksud menambah penerimaan, maka besaran tambahan penerimaan cukai tidak efektif dari konsumen selaku pembayar cukai ke kas negara. Komposisinya adalah 45 persen ke pengusaha dan 54 persen ke negara,” demikian pendapat Kasubdit Cukai Hasil Tembakau Direktorat Cukai, Pattarai Pabottingi.

HJE sebesar itu untuk golongan tertinggi saat ini,” ujar Pattarai. Sebagai infomasi, tarif tertinggi memang masih menggunakan variabel HJE sebagai alternatif lainnya untuk dinaikkan. Namun penggunaan variabel HJE untuk instrumen kebijakan cukai tidak sepenuhnya efektif multiplier-nya ke penerimaan negara karena konsumen dibebani beban cukai yang lebih tinggi dari seharusnya. “Dari pengalaman sebelumnya telah menunjukan lebarnya disparitas HJE dengan harga transaksi pasar (HTP) karena excesive-nya kebijakan cukai hasil tembakau dengan instrumen,” papar Pattarai.

PENYEDERHANAAN

PATTARAI PABOTTINGGI. Sepakat atau tidak, trend global anti tembakau adalah tantangan yang harus disikapi, bukan sebagai ancaman mengingat filosofi dasar cukai salah satunya adalah pengendalian.

Sebelum PMK 203/PMK.011/2008 dikeluarkan, tahapan pembuatan kebijakan telah melalui prosedur yang ditetapkan dengan terlebih dahulu melakukan sounding dengan seluruh stakeholder sektor tembakau, seperti misalnya melakukan sosialisai dengan institusi terkait seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Pertanian. Disamping itu juga telah dilakukan sosialisasi dengan subyek yang langsung terkena dampak yaitu Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dan asosiasinya. Semua kemungkinan yang akan dilakukan dalam kebijakan cukai hasil tembakau untuk tahun 2009 secara global telah disampaikan pada pihak-pihak tersebut, salah satunya adalah rencana penggabungan golongan pabrik. SPESIFIK MURNI Nuansa penyederhanaan sebagaimana dicanangkan dalam Dari fakta inilah yang membuat Direktorat Jenderal Bea dan Curoadmap industri hasil tembakau sangat kentara dalam PMK tersebut kai (DJBC) memperkenalkan sistem tarif cukai spesifik pada bulan yaitu penyatuan penggolongan pabrik antar pabrik golongan III (pabrik Maret 2007 yang disambut sikap reluctant oleh pengusaha. Pattarai dengan jumlah produksi sampai dengan 500 juta batang pertahun) menambahkan, kelebihan atas sistem spesifik murni adalah jika dan pabrik golongan II (pabrik dengan jumlah diatas 500 juta batang dikaitkan dengan fungsi regulerend. Sepakat atau tidak trend global sampai dengan 2 miliar batang pertahun). anti tembakau adalah tantangan yang harus disikapi dan itu bukan Penggabungan golongan pabrik, ungkap Kepala Seksi Cukai Hasil sebagai ancaman karena mengingat filosofi dasar cukai salah satunya adalah pengendalian. Karenanya, “Gerakan anti FOTO-FOTO DOK. WBC Tembakau II Direktorat Cukai, Sunaryo memiliki dua tujuan yaitu penyederhanaan sebagaimana ditembakau tersebut bukan sebuah ancaman bagi tetapkan dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau. pengambil kebijakan cukai hasil tembakau, Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kedua melainkan “tantangan” karena kompleksitas sektor jenis hasil tembakau yakni Sigaret Kretek Mesin tembakau di Indonesia yang harus di-manage de(SKM)dan Sigaret Putih Mesin (SPM) merupakan ngan benar sehinga bisa ‘menghibur’ semua pihak jenis hasil tembakau yang kurang labour intensive terkait baik yang pro dan kontra dengan sektor temdibandingkan dengan jenis lain seperti Sigaret bakau,” imbuh Pattarai. Kretek Tangan (SKT). Sehingga kekhawatiran akan Sebagaimana diketahui dalam Pasal 5 Undampak ke tenaga kerja tidak perlu dibesar-besardang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang kankan dengan alasan terdapat pabrik yang tidak diamandemen dengan Undang-Undang Nomor mampu bersaing. Terlebih hampir semua pabrik 39 Tahun 2007, tarif tertinggi adalah 57 persen SKM memiliki dan memproduksi jenis hasil tembadari harga dasar, dalam hal harga dasar adalah kau SKT sebagai jenis penyangga tenaga kerja. Harga Jual Eceran (HJE). Untuk ukuran negaraNamun demikian, lanjut Sunaryo, disamping negara maju besaran tarif tertinggi tersebut alasan mendasar tersebut terdapat fakta yang masih tergolong rendah karena tarif efektif yang kurang “etis” jika mencermati rekap data proberlaku di negara-negara maju rata-rata lebih duksi per pabrik jenis SKM selama dua tahun. dari 60 persen. Terdapat lebih dari 20 pabrik yang memiliki “Pemerintah akan melanggar undang-undang SUNARYO. Sebagai akibat kebijakan peproduksi pada kisaran 499 juta batang. Padahal dalam hal memaksakan semua golongan naik nyederhanaan ini, terdapat pabrik new batas atas penggolongan pabrik untuk golongan beban cukainya. Karena besaran tarif cukai berlaku comer di golongan II yaitu pabrik yang tidak boleh melebihi 57 persen dari HJE, karena selama ini terdapat pada golongan III. III adalah 500 juta batang. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

5

LAPORAN UTAMA FOTO ISTIMEWA

CERUTU, jenis cerutu akan mengalami dampak kenaikan yang signifikan dengan adanya kenaikan batasan HJE minimum.

“Memang secara legal tidak ada yang perlu dipertentangkan. Tapi dalam etika ‘bisnis percukaian’ jika dianalogkan situasinya seperti kita melihat keculasan tapi tidak bisa menahannya. Sebagai aparat fiskal tentunya tidak suka ada upaya penghindaran cukai yang secara sengaja dilakukan walau masih dalam koridor hukum. Karena itu perlu dibuat kebijakan yang bisa mengatasinya,” ujar Sunaryo. “Silahkan pabrikan memperbanyak produksi dari sebelumnya dengan catatan tarif cukai naik. Toh, pabrikan tersebut telah menahan produksi kurang lebih selama dua tahun. Paling tidak mereka telah menikmati tarif cukai yang seyogyanya telah lebih tinggi paling tidak dua tahun yang lalu,” ujar Sunaryo lagi. Sebagai akibat kebijakan penyederhanaan ini, terdapat pabrik new comer di golongan II yaitu pabrik yang selama ini terdapat pada golongan III. Pabrik-pabrik ini memang akan mendapatkan kenaikan beban cukai yang lebih signifikan dibandingkan dengan yang native di golongan tersebut. Namun demikian menurut Sunayo, hal ini adalah bagian dari risiko kebijakan yang tidak bisa dihindari. “Jangankan karena ada perubahan sistem tarif spesifik murni, dengan sistem advalorum murni saja akan berdampak kenaikan secara otomatis. Dan ini telah terjadi pada tahun 2001 melalui PMK 597/PMK.04/2001,” imbuh Sunaryo.

SKTF DAN SPTF Hal mendasar lainnya yang diatur dalam PMK 203/PMK.011/2008 adalah mengenai Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) dan Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Bahwa pada faktanya Indonesia adalah bangsa yang kreatif dan ini sangat terlihat dengan inovasi dalam bidang hasil tembakau. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, Hasil Tembakau dibedakan menjadi Sigaret, Tembakau Iris, Cerutu, Klembak, Klobot, dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Untuk sigaret dibedakan menjadi kretek yang bahan bakunya menggunakan cengkeh dan sigaret putih yang tidak menggunakan cengkeh. Kemudian jenis sigaret ini dibedakan antara yang menggunakan mesin dan yang biasa dibuat dengan tangan . Dari kondisi itulah dalam PMK yang berkaitan dengan tarif dan harga dasar hasil tembakau dimunculkan terminologi SKM, SKT, SPM, TIS, dan seterusnya. Namun demikian, lanjut Sunaryo, pada tahun 2005 muncul inovasi jenis hasil tembakau yang dikenal dengan SKTF. Secara fisik bentuknya sangat mirip dengan SKM. Namun demikian 6

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

secara teknik per-sigaretan dengan mengutip para pakar yang berkecimpung dunia sigaret, jenis SKTF taste sebenarnya tidak mungkin enak karena terdapat rongga udara antara filter dan tembakaunya karena pembuatannya tidak menggunakan mesin. Hal itu memang masih diperdebatkan, namun kehadiranya dalam blantika per-sigaretan sungguh mencengangkan, tarifnya rendah karena masuk kategori SKT namun dapat menjadi substitution product dari jenis SKM yang bertarif cukai tinggi. Terlebih dengan disparitas tarif cukai ini banyak pihak mengambil celah memanfaatkannya dengan mengisinya dengan jenis SKM. Dampaknya jenis SKM yang merupakan kontributor utama penerimaan cukai tersaingi, bukan oleh SKTF legal melainkan SKTF ilegal yaitu izin mereknya SKTF tapi diisi SKM. Memang menurut Sunaryo, masalah awal adalah pengawasan, namun mengutip ucapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang ketika mendengar informasi tersebut mengatakan, “Kita tidak boleh menyerah atas suatu persoalan yang tidak benar hanya karena cara utama belum bisa. Karena itu harus dicari alternatif solusi!”. Kemudian ditindaklanjuti dengan PMK 134/PMK.04/2007 yang menyamakan kebijakan tarif cukai dan harga dasar SKTF menjadi sama dengan SKM. Beban pengawasan sangat terbantu dengan kebijakan ini. Setelah selesai dengan persoalan SKTF muncul trend baru di dunia per-sigaretan. Sebuah varian baru muncul di pasaran namanya Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF). Secara fisik sangat menyerupai SKM, SKTF, dan SPM. Sigaret ini muncul pertama kali di Manado tahun 2001 yang hanya diproduksi satu pabrik namun demikian belum menggunakan filter (SPT). Kebijakan saat itu melalui PMK 449/PMK. 04/2002 varian ini dimasukan dalam satu golongan hasil tembakau jenis Klobot (KLB) dan Kelembak Menyan (KLM) dengan pertimbangan satu, yaitu mengakomodir dan memperjelas praktek di lapangan. Berbeda situasinya dengan tujuh tahun kemudian, jenis SPTF menjadi trend di beberapa tempat. Bahkan di Nusa Tenggara Barat yang sebenarnya bukan sentra industri rokok varian jenis hasil tembakau ini diproduksi. Ketika bulan Juni 2008 dilakukan inspeksi di beberapa wilayah sentra industri rokok didapati banyak pabrik telah memproduksi jenis ini. Ketika dicoba dari bau dan rasa didapati ada harum dan aroma cengkeh walaupun para pembuatnya menyampaikan bahwa yang digunakan bukanlah cengkeh yang dirajang melainkan dari saus cengkeh. Dan dalam praktiknya terdapat pula pabrik yang memanfaatkan celah ini untuk menghindari beban cukai tinggi dengan mengisinya hasil tembakau jenis SKM. Sekali lagi modus lama digunakan kembali mengingat penggolongan SPT dan SPTF yang saat itu masuk dalam penggolongan KLB/ KLM. Untuk merespon situasi tersebut agar tidak timbul upaya penghindaran pembayaran cukai, maka dalam PMK 203/PMK.011/2008 kebijakan jenis hasil tembakau SPTF disamakan dengan jenis SKM.

DARI CASTRO KE SASTRO Hal terakhir yang mendasar dalam PMK 203/PMK.011/2008 adalah bagaimana melindungi industri dalam negeri. Mengenai hal itu Sunaryo meyakini di semua negara pasti membuat kebijakan yang melindungi industri dalam negeri. Bahkan dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, negar-negara pencetus teori ekonomi sepertinya melanggar konsep teori yang sebelumnya di agung-agungkannya agar pemerintah jangan terlalu campur tangan dalam perekonomian. Singkat kata dalam PMK 203/PMK.011/2008 terdapat satu lampiran yang sangat signifikan dampaknya terhadap impor hasil tembakau. Hasil tembakau tersebut adalah Cerutu. Dengan PMK 203/PMK.011/ 2008 jenis cerutu akan mengalami dampak kenaikan yang signifikan dengan adanya kenaikan batasan HJE minimum. “Tujuan kebijakan ini salah satunya mengakomodir tuntutan instansi terkait (Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja, dan Departemen Pertanian). Istilah mereka mengembalikan ke khitah tembakau yaitu itu dari Castro ke Sastro. Sebagimana diketahui cerutu yang paling terkenal adalah dari negaranya Fidel Castro (Kuba-red) padahal bahan bakunya dari Indonesia negaranya Sastro,” imbuh Sunaryo. PMK 203/PMK.011/2008 adalah kebijakan cukai yang mengarah simplifikasi baik dari segi tarif cukai maupun penggolongan pabrik yang searah dengan roadmap industri hasil tembakau. Kedua kebijakan tersebut adalah kebijakan yang akan menjadi landasan kebijakan cukai selanjutnya dalam rangka menjalankan regulair dan fungsi budgetair. aries

KEBIJAKAN CUKAI EA DAN MMEA TAHUN 2009 Sama halnya dengan kebijakan cukai hasil tembakau, di bidang cukai Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) juga terdapat perubahan yang cukup mendasar

D

engan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (PPBKC). Untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol, terdapat halhal baru yang diatur antara lain : a. Penyalur MMEA dan Importir EA wajib memiliki NPPBKC. b. NPPBKC untuk Importir EA berlaku selama masih menjalankan usaha. c. NPPBKC untuk pengusaha Tempat Penyimpanan (TP) EA dan Penyalur MMEA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian NPPBKC dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. d. Luas bangunan Pabrik MMEA paling sedikit 300 (tiga ratus) meter persegi. e. Luas bangunan Pabrik EA paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi. f. Jarak tempat usaha Importir EA/MMEA, Penyalur dan TPE MMEA

harus lebih dari 100 (seratus) meter dengan tempat ibadah umum, sekolah, atau rumah sakit. g. Perubahan pada TP EA yaitu luas lokasi paling sedikit 5.000 (lima ribu) meter persegi dengan kapasitas keseluruhan tangki penimbunan permanen EA paling sedikit 200.000 (dua ratus ribu) liter. h. Perubahan pada TPE EA dengan jumlah penjualannya lebih dari 30 liter/hari dan Pengusaha TPE MMEA yang menjual MMEA dengan kadar diatas 5 persen wajib memiliki NPPBKC.

PUTUT SUTEDJO. Tahun 2009 akan mengupayakan terwujudnya sistem aplikasi cukai untuk cukai EA dan MMEA.

Perubahan tersebut, menurut, Kasubdit Aneka Cukai Dit. Cukai, Putut Sutedjo harus diikuti oleh Pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) khususnya EA dan MMEA, karena jika tidak diindahkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya. FOTO-FOTO DOK. WBC Demikian halnya pada seluruh Kantor Pelayanan Utama (KPU) atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) harus melaksanakan perizinan di bidang cukai EA dan MMEA sesuai ketentuan yang baru tersebut. NPPBKC Pabrik dan TPE EA/MMEA, Importir MMEA, atau TP EA yang telah diterbitkan berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1997 dengan sisa masa berlaku 3 (tiga) tahun atau lebih, terhitung sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan, wajib diperbaharui ARIS SUDARMINTO. Memang pernah dengan mengajukan kajian terhadap beberapa komoditi permohonan dan memenuhi ada barang untuk dikenakan cukai, namun persyaratan yang diatur dalam belum ada yang ditetapkan secara PP Nomor 72 Tahun 2008. formal menjadi BKC baru.

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

7

LAPORAN UTAMA FOTO ISTIMEWA

atau sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Untuk saat ini sedang disiapkan kajian untuk menyesuaikan kembali kebijakan tarif cukai yang ada. Meskipun secara prosentase, kontribusi cukai EA dan MMEA terhadap penerimaan cukai sangatlah kecil, namun dalam capaian realisasi cukai Tahun Anggaran (TA) 2008 ternyata melampaui dari target penerimaan yang dibebankan yaitu sekitar Rp1,3 triliun yang berasal dari cukai EA dan MMEA baik produksi dalam negeri maupun impor. “Dengan melihat tabel perkembangan kebijakan tarif cukai EA dan MMEA, kita akan mendapatkan gambaran perkembangan tarif cukai EA dan MMEA, sehingga dengan mempertimbangkan beban target penerimaan dan jumlah produksi dalam negeri maupun impor EA dan MMEA, di tahun 2009 ini memang direncanakan akan dilakukan penyesuaian atas tarif cukai EA dan MMEA yang sedang berlaku,” imbuh Aris.

KELANGKAAN MMEA IMPOR

MMEA. Di tahun 2009 ini akan lebih diintensifkan pemantauan atau peninjauan langsung ke lapangan.

Dalam hal NPPBKC tidak diperbaharui sampai berakhirnya batas waktu tersebut, lanjut Putut, maka NPPBKC-nya akan dicabut. Sedangkan terhadap NPPBKC dengan sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak PP Nomor 72 Tahun 2008 diberlakukan, masih berlaku sampai dengan masa berlaku NPPBKC tersebut berakhir.

INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL TERMASUK NEGATIVE LIST Sementara itu menurut Kepala Seksi Aneka Cukai III, Aris Sudarminto, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden telah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Sesuai Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah dirubah dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2007, Industri Minuman Mengandung Etil Alkohol termasuk dalam Daftar Bidang Usaha yang Tertutup di Bidang Penanaman Modal (Negative List). Lebih lanjut menurut Aris, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/ PER/5/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, perizinan industri minuman beralkohol merupakan kewenangan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian yang kemudian dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia. “Dengan mengacu ketentuan tersebut, tidak ada lagi penerbitan NPPBKC baru untuk Pengusaha Pabrik MMEA, kecuali terhadap pengusaha yang memiliki Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Izin Perluasan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian,” ujar Aris.

PERUBAHAN TARIF CUKAI DAN ANTISIPASI PENINGKATAN TARGET PENERIMAAN Selain sebagai instrumen dalam pembatasan konsumsi, tarif cukai juga memberikan pengaruh langsung dalam penerimaan cukai, sehingga dengan pertimbangan khusus, kebijakan tarif cukai harus senantiasa dievaluasi, apakah masih efektif menjalankan fungsinya 8

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

Pada akhir tahun 2008 sempat terjadi kelangkaan MMEA. Gubernur Bali bahkan sempat menyampaikan kepada Menteri Keuangan permasalahan yang terkait dengan kelangkaan MMEA Impor, padahal di Bali sedang banyak berlangsung even-even bertaraf internasional. Kecilnya realisasi penyaluran MMEA impor tersebut menurut Gubernur Bali adalah karena adanya Bea Masuk, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang cukup tinggi serta keterbatasan importir terdaftar yang ditunjuk saat ini untuk melaksanakan importasi MMEA sesuai kuota dari Departemen Perdagangan. Menanggapi hal tersebut, menurut Putut, khusus untuk masalah distribusi dan importir yang ditunjuk, saat ini memang Departemen Perdagangan hanya menugaskan PT Sarinah, sehingga jelas itu bukan domain dari DJBC. Sedangkan mengenai tingginya BM, Cukai dan PDRI (misalnya Gol C kadar >20-55 persen BM = 150 persen, Cukai Rp50.000,-/liter, PPN 10 persen, PPnBM 75 persen dan PPh Psl 22 2,5 persen), kalau dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, total beban pajak di Indonesia memang paling tinggi, namun tarif cukainya justru merupakan yang paling rendah. “Meskipun porsi penerimaan cukai MMEA impor berdasarkan dokumen CK-1A di tahun 2008 hanya Rp9,1 milyar, namun karena fungsinya untuk mendukung industri pariwisata di Indonesia, maka’ gaungnya ‘ terdengar sangat besar,” imbuh Putut.

EVALUASI ATAU PENYEMPURNAAN SISDUR Meskipun sudah banyak peraturan baru yang merupakan pelaksanaan atas UU Nomor 39 Tahun 2007, namun evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundangan yang ada tetap harus dilakukan untuk terus menyempurnakannya. Termasuk yang sangat mendesak diantaranya di tahun 2009 ini adalah pembuatan Aplikasi Pelayanan Cukai EA/ MMEA. “Terus terang dalam hal otomasi pelayanan ini, secara umum cukai sangat ketinggalan dibandingkan dengan pabean. Sedangkan dibandingkan dengan Cukai Hasil Tembakau yang sudah mempunyai Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi, untuk otomasi pelayanan cukai EA dan MMEA segera diusulkan kepada unit terkait,” ujar Aris. Pada tahun 2009 ini akan diupayakan terwujudnya sistem aplikasi cukai untuk cukai EA dan MMEA. Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut, selain akan memudahkan pelayanan juga akan meningkatkan kecepatan dan keakuratan data produksi serta data penerimaan cukai EA dan MMEA. Untuk memastikan tingkat kepatuhan atas ketentuan peraturan perundangan cukai dan dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan kebijakan di bidang cukai EA dan MMEA, di tahun 2009 ini maka akan lebih diintensifkan pemantauan atau peninjauan langsung ke lapangan.

BARANG KENA CUKAI BARU Mengenai rencana perluasan obyek cukai baru, lebih lanjut disam- paikan Aris bahwa sampai dengan saat ini, Barang Kena Cukai (BKC) yang dikenal masih hanya sebatas pada 3 jenis barang yaitu hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol. Meskipun di Pasal 4 ayat (2) UU 11 Tahun 1995 jo UU 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) , namun belum ada realisasi

penambahan jenis BKC baru. “Memang pernah ada kajian terhadap beberapa komoditi barang untuk dikenakan cukai, termasuk yang terakhir yaitu media rekam magnetik/optic, namun belum ada yang ditetapkan secara formal menjadi BKC baru,” imbuh Aris. Dengan mengacu Pasal 2 ayat (1) UU 39 Tahun 2007, pengenaan cukai tidak hanya untuk pembatasan atau pengawasan saja, namun terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, juga dikenakan cukai. Sehingga pungutan cukai dapat dikenakan terhadap barang yang dikategorikan sebagai barang mewah dan/ atau bernilai tinggi, namun bukan merupakan kebutuhan pokok, sehingga tetap terjaga keseimbangan pembebanan pungutan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. “Dengan perluasan sifat dan karakteristik tersebut, membuka peluang baru untuk mendapatkan BKC baru. Namun semuanya harus tetap dimulai dengan kajian-kajian komprehensif terhadap komoditi tertentu. Memang sulit tapi hal itu sudah menjadi tanggung jawab DJBC, sehingga pada tahun 2009 ini, kita kembali akan mencari dan membuat kajian tentang komoditi yang tepat untuk dikenakan cukai,” tandas Aris. aries

INDUSTRI PADAT KARYA PERLU LEBIH DIPERHATIKAN

Suatu kebijakan memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Barang Kena Cukai (BKC) memang perlakuannya berbeda dengan barang lain, termasuk pabrikan yang membuat BKC. Tumbuhnya pabrikan rokok di satu sisi baik bagi lapangan kerja, namun di sisi lain pertumbuhan BKC ini harus dibatasi dengan alasan kesehatan.

H

al itu sesuai dengan tujuan pengenaan cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007 yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai. Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 9 Desember 2008 yang akan berlaku tanggal 1 Februari 2009. Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2009 dari sektor cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp.48,2 triliun atau naik Rp. 2.7 triliun dari APBN-P 2008. Untuk mencapai besaran target APBN 2009 tersebut, konsumsi rokok akan dikendalikan dengan pertumbuhan 5 persen Iebih rendah dari pada realisasi 2008 yakni sebesar 7 . Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan cukai hasil tembakau. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan road map industri hasil tembakau yang telah dikomunikasikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha hasil tembakau Kebijakan cukai ini merupakan tahapan simplifikasi tarif cukai menuju ke arah single spesifik yang nantinya hanya membedakan tarif cukai antara produk hasil tembakau yang dibuat dengan mesin dan dengan tangan. Dalam kebijakan cukai tahun 2009, sistem tarif cukai mengalami perubahan dari sistem tarif cukai gabungan (advalorum dan spesifik) ke sistem tarif cukai spesifik untuk semua jenis hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan batasan produksi dan batasan harga jual eceran. Pertimbangan atas batasan harga jual eceran ini dilakukan mengingat varian harga jual eceran yang masih berlaku dalam sistem tarif cukai sebelumnya sangat tinggi sehingga tidak memungkinkan disimplifikasikan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap. Namun demikian beban cukai secara keseluruhan mengalami kenaikan. Besaran kenaikan beban cukai cukup bervariasi tergantung besaran HJE sebelumnya, dengan kenaikan beban cukai rata-rata sebesar 7 persen. DOK. WBC

INDUSTRI PADAT KARYA. Indonesia memiliki sekitar 4.000 perusahaan rokok. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

9

LAPORAN UTAMA Yang juga diatur dalam kebijakan ini adalah penyederhanaan jumlah golongan pabrik dari 3 (tiga) golongan menjadi 2 (dua) golongan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin). Sedangkan untuk jenis SKT(Sigaret Kretek Tangan) tetap terdapat 3 (tiga) golongan. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka mempertimbangkan aspek penyerapan tenaga kerja sebagaimana tertuang dalam roadmap industri hasil tembakau. Kebijakan ini juga memperhatikan situasi ekonomi terakhir dimana sektor tembakau diharapkan masih berperan sebagai sektor yang labour intensive khususnya untuk jenis hasil tembakau yang dibuat dengan tangan (SKT). Materi lainnya yaitu jenis SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter) disetarakan besarannya dengan tarif cukai jenis SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter), dengan maksud untuk memudahkan pengawasan atas jenis hasil tembakau SPTF dan sebagai upaya menanggulangi usaha penghindaran cukai oleh pabrik tertentu.

PERTIMBANGKAN KONDISI RIIL PERUSAHAAN ROKOK

Sementara itu Sulami Bahar dari Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya menyatakan, mengenai kebijakan cukai tahun 2009 dengan perubahan dari sistim tarif cukai gabungan (advalorum dan spesifik) menjadi tarif cukai spesifik dengan batasan produksi dan harga jual eceran yang sudah diputuskan oleh pemerintah, maka Gapero Surabaya sebagai asosiasi yang taat pada peraturan dan hukum wajib mendukung keputusan tersebut. Walaupun anggota Gapero Surabaya terdiri dari perusahaan rokok kecil, menengah hingga besar, lanjut Sulami, tentunya dengan adanya kebiijakan tersebut ada pihak yang merasa terbebani, karena itu pihaknya sebagai asosiasi selalu berusaha membantu mencarikan jalan keluar, misalnya dengan melakukan efisiensi. “Pemerintah dalam menetapkan tarif spesifik ISMANU SUMIRAN. Pertumbuhan ini pasti sudah mempertimbangkan dari segala industri rokok kretek yang terbesar aspeknya, namun demikian harapan kami tarif INDUSTRI ROKOK 99 PERSEN LOCAL CONTENT hanya ada di Indonesia. spesifik juga memperhatikan variasi golongan Menanggapi kebijakan pemerintah itu khususpabrik rokok sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua nya untuk tahun 2009 ini, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik pihak,’ imbuh Sulami. Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran menegaskan, Mengenai kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang naik sebesar kebijakan baru pemerintah itu dirasa masih belum berpihak pada tujuh persen yang mulai berlaku pada Februari 2009, Sulami menjeindustri padat karya. Hal itu bisa terlihat dari perubahan tarif culaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/ kai di setiap golongan. 2008 tentang tarif cukai Hasil Tembakau memberikan dampak bagi Tarif cukai untuk sigaret kretek tangan (SKT), lanjut Ismanu naik anggota Gapero Surabaya karena anggotanya berasal dari berbagai paling tinggi, yakni 11,32 persen untuk golongan I, 9,09 persen untuk macam golongan pabrik, khususnya untuk pabrikan Sigaret Kretek golongan II, dan naik 33,33-150 persen untuk golongan III. Mesin (SKM) golongan III dengan kenaikan tarif cukai mencapai 44,98 “ Bandingkan dengan tarif pada kelompok SKM yang naik 3,23persen dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan III kenaikan tarif 4,88 persen pada golongan I, naik 0,52-2,49 persen untuk golongan II, cukai mencapai 33,33 persen. dan naik 14-44,98 persen untuk golongan III. Artinya, tarif untuk indusUntuk itu harapannya di tahun yang akan datang dalam menetri padat karya (SKT) justru naik paling tinggi. Ini belum memperhitungtapkan tarif cukai pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi riil kan perlemahan rupiah dan kenaikan upah minimum kabupaten atau yang dihadapi oleh perusahaan rokok khususnya pabrikan kecil. kota,” ujar Ismanu. Di tahun 2009 pemerintah juga melakukan penyederhanaan jum“Kami hanya tahu setiap tahun ada kebijakan kenaikan cukai, tapi lah golongan pabrik dari tiga golongan menjadi dua golongan untuk keputusannya diambil secara sepihak tanpa melibatkan pelaku SKM dan dan SPM. Mengenai hal itu Sulami menyatakan bahwa industri. Kini pertumbuhan industri rokok kretek yang terbesar hanya penyederhanaan tersebut tidak memberikan dampak bagi perusahaan ada di Indonesia. Kita punya sekitar 4.000 perusahaan padahal di luar rokok dan juga tidak berdampak pada tenaga kerja dikarenakan pronegeri hanya ada sekitar 3 pabrik,” tutur Ismanu duk rokok jenis SKM dan SPM menggunakan mesin. “Maka dari itu kita mengharapkan ajaklah kami dalam setiap pe“Penyederhaan itu bukan berarti lebih mementingkan rokok SKT, ngambilan keputusan, khususnya dalam penetapan tarif cukai dan bahkan dari informasi beberapa anggota Gapero Surabaya justru pembahasan UU pengendalian tembakau, “tutur Ismanu lagi. kebijakan tersebut berdampak bagi rokok SKT. Pastinya, kebijakan “Kenapa kita ingin dilibatkan dalam UU Pengendalian Tembayang diputuskan pemerintah sudah dipertimbangkan dengan seksama kau dan lainnya karena kita yang paling tahu situasi industri tetapi harapan kami ke depan seyogyanya dapat lebih mempertimrokok. Industri rokok adalah penyumbang terbesar cukai dalam bangkan SKT karena faktor penyerapan tenaga kerja,” tutur Sulami. APBN, namun pemerintah tidak memberikan fasilitas kemudahan Lebih lanjut Sulami menjelaskan bahwa Gaapapun meski sektor tembakau masuk dalam FOTO-FOTO DOK. WBC pero yang berangggotakan sembilan perusahaan industri prioritas nasional,” ujarnya mengenai rokok dengan berbagai golongan pabrikan ini alasan perlunya pelaku industri dilibatkan dalam berperan cukup aktif dalam memberikan masukan pembahasan suatu peraturan atau undang-unkepada pemerintah terutama dalam hal penggodang. dokan suatu aturan yang dilakukan oleh Menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia pemerintah. Masukan pendapat kerap disampai(MUI) yang mengharamkan rokok, Ismanu menuturkan asosiasi ini melalui jalur dan mekanisme yang kan, sebagian besar produksi rokok dikonsumsi telah ada. dalam negeri karena rokok Indonesia spesifik kretek Dalam menjalankan industri rokok, diakui yang diminati masyarakat. Karena itu dirinya yakin Sulami, ada beberapa kendala yang dihadapi industri tidak akan terpengaruh dengan adanya fatwa anggotanya, antara lain perbedaan pandangan tersebut dan produksi akan tetap sesuai target masyarakat terhadap keberadaan industri sebanyak 245 miliar batang. Angka tersebut meruparokok dan masih maraknya peredaran rokok kan penambahan 8 miliar batang rokok pada produkilegal yang tentunya merusak daya saing indussi tahun sebelumnya. Bahkan, industri rokok akan tumbuh 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. tri rokok yang legal. Yang paling utama dan perlu diperhatikan da“Peredaran rokok ilegal menimbulkan perlam hal ini menurut Ismanu adalah pemerintah saingan tidak sehat dan berdampak pada perlu bersikap hati-hati dalam mengambil kepukerugian pendapatan negara, karena itu hentusan yang terkait dengan industri rokok, karena daknya Bea dan Cukai selalu mengawal kebi99 persen industri penuh local content, mulai jakan pemerintah dan konsisten dalam pembeSULAMI BAHAR. Ke depan seyogyanya dari tembakau hingga saus cengkehnya. Bahkan dapat lebih mempertimbangkan SKT rantasan rokok ilegal, sesuai dengan peraturan 90 persen pangsa pasarnya ada di dalam negeri. karena faktor penyerapan tenaga kerja. yang berlaku,” imbuh Sulami. aries 10

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

KEBIJAKAN CUKAI TAHUN 2009 SELARAS DENGAN PRIORITAS ROADMAP IHT

Kebijakan cukai tahun 2009 sebagai kelanjutan dari kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai sebelumnya.

D

engan ditetapkannya kebijakan cukai tahun 2009, pemerintah bermaksud melakukan penyederhanaan sistem adminsitrasi pemungutan cukai Hasil Tembakau (HT) yang sebelumnya menggunakan gabungan dua tarif, yaitu advalorum dan spesifik. Ada sistem yang baru yang berlaku pada Februari 2009 yaitu merubah pengenaan cukai HT dengan tarif spesifik untuk semua jenis HT. Selain itu maksud ditetapkannya kebijakan cukai tahun 2009 adalah tidak menjadikan tarif cukai sebagai instrument pengendali harga hasil tembakau. Sesuai dengan filosofi cukai, tarif cukai dikenakan dalam rangka membatasi produksi HT sesuai dengan Roadmap Industri Hasil Tembakan (IHT), sehingga selaras dengan Roadmap IHT tahun 2007-2010 yang secara berturut-turut memprioritaskan pada kepentingan tenaga kerja, penerimaan negara dan kesehatan. Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun mempunyai karakteristik berbeda yang khusus yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya. “Bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong dalam kategori pajak tidak langsung,” papar Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, Joko Wiyono. Ada beberapa argumentasi untuk pembenaran pungutan cukai.

PRIORITAS TAHUN 2009, pengembangan industri yang seimbang untuk tenaga kerja dengan penerimaan negara khususnya sektor penerimaan cukai HT menyusul pertimbangan dari aspek kesehatan.

Argumentasi itu bervariasi, baik di dilihat dari latar belakang, dasar pertimbangan, rancangan konsep yang dianut dan kriteria sasaran yang ingin dicapai dari pengenaan cukai. Keragaman argumentasi ini antara lain; pengawasan tingkat konsumsi dari barang-barang tertentu, internalize negative externalities (dampak dari konsumsi barang tersebut), meningkatkan efisiensi di dalam penggunaan sumber daya alam, mendorong growing high yielding (pertumbuhan produksi yang pesat) , serta untuk kepentingan penerimaan negara. Karena itu perlu adanya suatu bentuk kontrol yang lebih spesifik dalam rangka penentuJOKO WIYONO. Roadmap IHT an excise liability untuk meyamemiliki prioritas pengembangan kinkan bahwa implementasi industri dari tahun 2007-2020. aspek yuridis melalui perangkat peraturan perundangan-undangan secara totalitas dapat terlaksana. Sesuai dengan Roadmap IHT tahun 2007-2010, menurut Joko, maka kebijakan cukai secara berturut-turut mempertimbangkan prioritas pada pengembangan industri yang seimbang pada tenaga kerja dengan penerimaan dan kesehatan. Roadmap IHT memiliki prioritas pengembangan industri dari tahun 2007 sampai dengan 2020. Terbagi dalam tiga prioritas pengembangan industri yang seimbang, pertama, tahun 2007-2010 : memprioritaskan pada Tenaga Kerja dengan Penerimaan dan Kesehatan. Kedua, Tahun 2010-2015: Tenaga Kerja dan Kesehatan dan Penerimaan mengikuti. Ketiga, Tahun 2015-2020: Aspek Kesehatan melebihi aspek Tenaga Kerja dan Penerimaan. Melihat Roadmap IHT yang demikian, maka untuk tahun 2009, pengembangan industri yang seimbang untuk tenaga kerja dengan penerimaan negara khususnya sektor penerimaan cukai HT masih menjadi prioritas baru kemudian menyusul pertimbangan dari aspek kesehatan. Pada kebijakan cukai HT 2009 prioritas tersebut telah terakomodir misalnya dalam penyederhanaan golongan pabrik pada jenis hasil tembakau. Pada jenis hasil tembakau yang dikerjakan dengan mesin, Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) sudah disederhanakan menjadi hanya 2 golongan saja yang sebelumnya ada 3 golongan. Sementara untuk jenis hasil tembakau yang dikerjakan dengan tangan dan padat karya (SKT) tetap terbagi 3 golongan produksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesempatan kerja yang hilang. Mengenai alasan utama pemberlakuan satu sistem tarif, yaitu tarif spesifik, Joko menjelaskan bahwa jika semakin rumit cara pengenaan cukai HT maka akan semakin membuka potensi terjadinya illicit trade and excise (cukai dan rokok ilegal), seperti pelekatan pita cukai yang tidak sesuai, pemalsuan pita cukai, dan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Bahkan sebelumnya sempat marak munculnya pabrik pita cukai, dan rokok yang tidak dilekati pita. Sebelumnya pun sempat marak munculnya pabrik-pabrik rokok ilegal. “Hal-hal yang demikian ini disamping membutuhkan biaya pengawasan dan penegakan hukum yang tinggi, tentu juga akan menggerogoti potensi penerimaan cukai HT. Namun dalam sistem tarif spesifik ini, pemerintah masih memperhatikan Harga Jual Eceran (HJE) masing-masing golongan dan jenis HT sehingga tarif cukai spesifik terbagi menjadi tiga layer berdasarkan “range HJE” untuk masingmasing golongan pabrikan,” ujar Joko. Sedangkan mengenai penyederhanaan golongan, dijelaskan Joko bahwa sesuai dengan Roadmap IHT, penyederhanaan sistem tarif EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

11

LAPORAN UTAMA

SEKTOR INDUSTRI HT termasuk sektor yang cukup kuat menghadapi krisis ekonomi dibanding sektor-sektor lainnya.

yang baru tetap memprioritaskan pertimbangan tenaga kerja, sehingga jenis hasil tembakau yang diproduksi dengan tangan (padat karya) dengan jumlah pabrikan yang relatif banyak, mendapat kesempatan waktu untuk melakukan penyesuaian pasar pada sistem baru pengenaan tarif full spesifik. Sedangkan pada pabrikan yang memproduki HT dengan mesin yang padat modal seperti pada HT SKM dan SPM diharapkan mampu beradaptasi dalam waktu cepat.

UPAYA PENCAPAIAN TARGET 2009 Penerapan tarif cukai full spesifik dengan mempertimbangkan jenis HT, jumlah produksi dan strata HJE yang masih berlaku, merupakan salah satu langkah pemerintah dalam upaya mencapai target penerimaan cukai tahun 2009, termasuk melakukan penyederhanaan struktur golongan pengenaan cukai dimana untuk indusri rokok mesin (SKM dan SPM) menjadi dua golongan. Golongan I untuk jumlah produksi per tahun 2 miliar batang ke atas, dan golongan II untuk jumlah produksi per tahun kurang dari 2 miliar batang. Sedangkan untuk industri rokok tangan (SKT) tetap 3 golongan. Dalam upaya pencapaian target cukai tahun 2009 pemerintah juga menaikkan beban cukai. Mengenai upaya tersebut Joko menjelaskan, tarif cukai spesifik sebagai tarif pengenaan cukai yang baru diperkirakan dapat mencapai target penerimaan cukai tahun 2009 dalam APBN dengan memperhitungkan asumsi makro bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi 6 persen, pertumbuhan konsumsi 5 persen, inflasi 6,2 persen dan jumlah produksi 240 miliar batang setahun. Kenaikan beban cukai HT per batang, lanjutnya, untuk masingmasing jenis HT mempertimbangkan asumsi makro dan HJE yang berlaku sebelumnya. “Sebenarnya kenaikan beban cukai 7 persen adalah rata-rata dari seluruh kenaikan jenis HT. Namun karena HJE yang berlaku sebelumnya untuk masing-masing HT berbeda, maka diambil rata-rata kenaikan beban cukai kurang lebih 7 persen,” demikian alasan mengapa ditetapkan 7 persen untuk kenaikan tarif cukai HT tahun 2009. “Sebelum keluarnya kebijakan ini, Depkeu juga telah menerima usulan dari berbagai pihak terkait industri HT, seperti Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Perdagangan, Deparemen Kesehatan dan asosiasi pabikan rokok itu sendiri,” imbuh Joko.

DARI USULAN BERBAGAI PIHAK Dalam proses penyusunan kebijakan cukai, lanjut Joko, sebenarnya selalu memperhatikan usulan dari berbagai pihak termasuk industri rokok itu sendiri. Jadi setelah kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, pabrikan rokok tidak akan terlalu kaget dengan perubahan sistem tarif yang baru ini. Pabrikan harus memperhitungkan kembali atas penyesuaian kenaikan cukai HT dan dampak bagi perusahaannya. Potensi pengembangan pasar juga masih dimungkinkan dapat terjadi bila pabrikan dapat memanfaatkan sistem pentarifan cukai yang baru ini. Seperti ketentuan bolehnya Harga Transaksi Pasar (HTP) yang lebih tinggi dari HJE. Sehingga bila HTP semakin tinggi diatas HJE dengan batas maksimal 5 persen, semakin mengun12

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

tungkan bagi pabrikan karena membayar beban cukai yang sama. Sektor industri HT menurut Joko, termasuk sektor yang cukup kuat menghadapi krisis ekonomi dibanding sektor-sektor lainnya. Hal ini terbukti dari tetap naiknya penerimaan cukai dari tahun ke tahun, bahkan untuk tahun 2008 pencapaian penerimaan cukai melebihi target 112,42 persen yaitu sebesar Rp. 51.394,80 triliun dari target Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2008 sebesar Rp. 45.717,50 triliun. Namun demikian, pemerintah melalui Departemen Keuangan tetap berhati-hati dalam menetapkan tarif cukai HT yang baru ini, diantaranya dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Perindustrian serta Departemen Tenaga Kerja. Termasuk juga melakukan analisa dampak ketenagakerjaan utamanya pada pabrikan jenis HT mesin golongan III yang harus menyesuaikan tarif cukai dan disamakan dengan golongan II, menurut range HJE per merek HT. “Untuk pabrikan Usaha Kecil Menengah (UKM) dari golongan III, dari segi tenaga kerja tidak terlalu berpengaruh karena banyak tenaga kerjanya pocokan, yaitu menggunakan tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja pabrikan besar, sehingga kemungkinan tenaga kerja kehilangn kesempatan kerja tidak terjadi,” papar Joko. Mengenai penghapusan tarif insentif untuk ekspor tembakau, Joko menyampaikan alasan pemerintah bahwa selama ini pabrikan HT Indonesia yang telah mengekspor produknya ke luar negeri dengan jumlah yang telah melebihi produksinya yang dijual di dalam negeri dengan jenis yang sama dalam satu tahun, mendapatkan insentif berupa tarif cukai yang dipasarkan di dalam negeri yang lebih rendah dibandingkan pabrikan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini akan menyalahi best practice perdagangan internasional bahwa insentif yang diterima oleh perusahaan atas perdagangan ekspor tidak sejalan dengan ketentuan WTO (organisasi perdagangan internasional). “Selain itu insentif yang diberikan berupa tarif cukai dalam negeri yang lebih rendah, dari aspek kesehatan kurang menguntungkan karena akan merangsang pertumbuhan konsumsi HT yang bersangkutan di dalam negeri,’ imbuhnya.

PENYALURAN DBH Kebijakan cukai HT kemungkinan berdampak pada sektor lain yang terkait dengan sektor HT, karenanya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai HT akan digunakan sebagai upaya menanggulangi dampak kebijakan cukai HT. Mengenai mekanisme penyalurannya, Joko menuturkan bahwa mekanisme itu telah diatur dalam pasal 66 A sampai dengan 66 D UU No.39/2007 tentang perubahan UUNo.11/ 1995 tentang cukai. Secara garis besar mekanismenya diatur sebagai berikut : l Penerimaan cukai HT tahun berjalan dibagikan kepada provinsi penghasil cukai HT sebesar 2 persen yang digunakan untuk mendanai : peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. l Pembagian dan pengelolaan dilakukan oleh Kepala Daerah Provinsi/ Kabupaten-Kota penerima DBH Cukai. l Dengan persetujuan Menteri Keuangan, alokasi dana diatur dengan komposisi sebagai berikut : 30 persen untuk provinsi penghasil, 40 persen untuk kabupaten/kota penghasil dan 30 persen untuk kabupaten/ kota lainnya. l Penyaluran DBH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi dan rekening kas umum daerah kabupaten/ kota. l Atas penggunaan anggaran tersebut Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi. Jika terjadi penyalahgunaan, diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian DBH Cukai. “DBH Cukai HT untuk tahun 2009 adalah 2 persen dari realisasi APBN tahun 2009, jika target penerimaan cukai HT tahun 2009 adalah Rp. 48,24 triliun, maka perkiraan DBH Cukai untuk tahun 2009 sebesar Rp. 0,97 triliun. Fokus utama penyaluran DBH Cukai tahun 2009 diperuntukkan untuk membiayai pengawasan rokok ilegal di daerah serta untuk memitigasi adanya kemungkinan dilakukannya dampak ketenagakerjaan oleh pabrikan rokok, sesuai tujuan dasar pengalokasian DBH cukai,” papar Joko. aries

MENGAMANKAN PENERIMAAN CUKAI MELALUI PENGAWASAN Dengan beban target penerimaan di bidang cukai yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku unit pengawasan juga dituntut untuk lebih bekerja keras agar realisasi target penerimaan tersebut tercapai.

A

danya tuntutan ini menyebabkan Dit. P2 harus secara terus menerus mengawasi dan mengawal kegiatankegiatan dibidang cukai sehingga seluruh proses kegiatan dibidang cukai dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Namun dengan cakupan wilayah yang sangat luas, obyek-obyek pengawasan yang sangat banyak dan kompleks, modus-modus pelanggaran yang terus berkembang serta jumlah personil yang terbatas, Dit. P2 Kantor Pusat (KP) DJBC tidak akan mampu bekerja sendiri. Karenanya sangat diperlukan peran serta dari unit pengawasan di Kantor Wilayah maupun di Kantor Pelayanan. Berbicara mengenai pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) di tahun 2008, menurut Kasubdit Penindakan Dit. P2, Marisi Zainudin Sihotang, sebagaimana diketahui bersama bahwa target cukai tahun 2008 sebesar Rp 45.717.500.000.000 telah tercapai Rp 51.251.672.470.000. Hal ini tentunya tidak terlepas pula dari peran

DOK. WBC

serta unit P2 sebagai unsur pengawas baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan yang telah mengawasi dan mengawal seluruh proses kegiatan dibidang cukai tersebut dengan baik. “Walaupun kita sadari masih ada kekurangan-kekurangan namun secara keseluruhan kegiatan pengawasan telah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi keberhasilan di tahun 2008 ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, karena target tahun 2009 menanti di depan kita,” imbuh Marisi. “Kami akan berusaha terus MARISI ZAINUDIN SIHOTANG. konsisten untuk mengawasi Pelekatan pita cukai hasil tembakau dan mengawal kegiatan bidang yang tidak sesuai peruntukannya akan cukai dan kami terus mengha- semakin marak terjadi di tahun 2009. rapkan peran serta unit-unit pengawasan di Wilayah dan Pelayanan serta seluruh jajaran pegawai DJBC untuk dapat pula berperan aktif,” imbuhnya lagi.

PELANGGARAN DENGAN MODUS LAMA Berdasarkan hasil penindakan dan penyidikan yang dilakukan unit P2 di Kantor Pusat, lanjut Marisi, jenis-jenis pelanggaran di bidang cukai untuk tahun 2008 umumnya masih seputar modus-modus yang lama antara lain : l Menjual Barang Kena Cukai tanpa dilekati dengan pita cukai; (3 kasus) l Menjual Barang Kena Cukai dengan dilekati pita cukai palsu; (4 kasus) l Menjual rokok yang dilekati dengan pita cukai yang bukan peruntukannya (personalisasi); (5 kasus) l Memproduksi rokok tanpa izin; (3 kasus) l Memproduksi rokok untuk pabrik rokok lain (menjahit/rental mesin); (4 kasus) l Importasi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) secara ilegal(tidak melalui importir resmi). (2 kasus) Dari 21 kegiatan penindakan yang dilakukan unit P2 Kantor Pusat, diungkapkan bahwa potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan lebih kurang Rp25,078 Milyar. “Perkiraan potensi penerimaan ini baru dari barang yang dilakukan penindakan di temEDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

13

LAPORAN UTAMA DOK. WBC

pergeseran lokasi-lokasi yang digunakan untuk memproduksi Barang Kena Cukai yang melanggar ketentuan. Mengenai kendala yang ditemui di lapangan dalam melakukan pengawasan cukai, diakui Marisi, pada umumnya masih diseputar masalah sumber informasi dan pihak yang mengambil manfaat dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut.

BEBERAPA KEGIATAN PENINDAKAN yang dilakukan selama tahun 2008.

pat kejadian, belum dari hasil audit investigasi yang masih dilakukan, mengingat setiap kali kita melakukan penindakan juga kita ikuti dengan rekomendasi audit investigasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari audit,” ujar Marizi. Namun disamping potensi penerimaan negara yang dapat diselamatkan, yang juga tidak kalah pentingnya dan menjadi sebuah harapan adalah agar kegiatan-kegiatan penindakan yang telah dilakukan dapat memberi semangat bagi pegawai unit pengawasan di Wilayah maupun di Pelayanan untuk tetap terus melakukan kegaiatan pengawasan secara kontinyu. Berdasarkan data pada tahun 2008 jumlah kasus bidang cukai Hasil Tembakau (HT) yang ditangani lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, ungkap Marisi, pelanggaran yang masih marak terjadi adalah BKC yang tidak dilekati PC (polos), tidak sesuai peruntukkannya (modus penyalahgunaan tarif), tidak sesuai haknya (modus personalisasi) dan pelekatan pita cukai palsu. Yang bisa terlihat dalam grafik selama satu tahun sebagai berikut : (lihat grafik di halaman depan) “Mengenai sanksi bagi para pelaku memang bervariasi sesuai pelanggaran yang dilakukan, mengacu kepada ketentuan perundangundangan, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Untuk pabrik rokok yang dilakukan pembekuan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di tahun 2008, dari data yang sudah masuk, terdapat 443 NPPBKC yang telah dibekukan dan 814 NPPBKC dilakukan pencabutan,” papar Marisi.

Secara garis besar, kendala-kendala tersebut antara lain: a) Operasi cukai khususnya rokok, sangat membutuhkan timing (waktu) yang tepat dan kerahasiaan informasi, karena jika tidak dalam waktu yang singkat barang bukti bisa dengan mudah dihilangkan/dipindahkan dan unit P2 tidak akan dapat membuktikan adanya pelanggaran tersebut. b) Tanpa informasi yang tepat dan akurat, unit P2 akan kesulitan untuk menemukan tempattempat atau lokasi yang digunakan untuk pembuatan rokok-rokok ilegal, mengingat tempat pembuatannya tanpa izin/tidak terdaftar dan tempat atau lokasi pembuatan itupun bisa dilakukan di rumah-rumah penduduk. c) Masyarakat sekitar lokasi pabrik rokok / tempat pembuatan rokok ilegal (apabila kegiatan tersebut belum memiliki izin) yang sebagian besar adalah buruh ditempat tersebut serta orang-orang ataupun pihak-pihak yang mengambil manfaat dari keberadaan pabrik rokok illegal, seringkali mencoba menghalangi pemeriksaan petugas dengan berbagai cara, bahkan terkadang dengan cara-cara kekerasan. “Operasi pengawasan bidang cukai sebenarnya sudah kita mulai sejak awal bulan Januari 2009. Kegiatan operasi ini kita awali dengan pemetaan-pemetaan lokasi-lokasi yang kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran di bidang cukai, mulai dari sentra-sentra produksi hingga wilayah pemasaran.,’ ujar Marisi tentang pelaksanaan operasi cukai untuk tahun 2009. Mengenai prediksi trend pelanggaran cukai HT yang akan semakin marak terjadi di tahun 2009 ini, Marisi menyebutkan pelekatan pita cukai hasil tembakau yang tidak sesuai peruntukannya, contohnya pita cukai jenis SKT dilekatkan pada produk SKM. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tarif yang cukup mencolok antara SKT golongan III (tarif 0 persen) dibandingkan dengan tarif Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan III yang dikenakan sebesar 22 persen. Untuk mengantisipasinya sampai saat ini masih dilakukan dengan jalan optimalisasi operasi-operasi penindakan, selain usulan adanya sanksi tambahan terhadap pelanggaran ketentuan ini berupa pembekuan dan/atau pencabutan NPPBKC serta pelaksanaan audit investigasi terhadap pabrik rokok yang melakukan pelanggaran untuk menghitung nilai cukai yang seharusnya dibayar sebelum dilakukan penindakan sebagai dasar pengenaan sanksi administrasi

MENGAMANKAN PENERIMAAN

OPERASI MMEA

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat P2 DJBC untuk mengamankan penerimaan negara adalah dengan melakukan operasi pasar. Untuk operasi pasar atau operasi pengawasan bidang cukai, pada kurun waktu tahun 2008, unit P2 Kantor Pusat telah melakukan 21 kegiatan operasi yang tersebar mulai dari Wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. Marisi menjelaskan, cukai masih merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan. Hal ini terbukti dengan penerimaan negara dari sektor cukai yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari dasar itulah unit P2 sebagai unsur pengawasan berkewajiban untuk terus mengawal kegiatan-kegiatan bidang cukai, salah satunya dengan melakukan operasi-operasi cukai, sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada, yang pada gilirannya nanti dapat memenuhi target penerimaan yang diharapkan. Mengenai daerah yang rawan akan tindak pelanggaran di bidang cukai, menurut Marisi, sampai dengan saat ini adalah daerah-daerah yang menjadi sentra-sentra kegiatan produksi Hasil Tembakau (HT) serta daerah-daerah pemasarannya. Namun juga tetap dikembangkan segala sumber informasi yang ada guna mengantisipasi adanya

Direktorat P2 DJBC dalam melakukan pengawasan obyek cukai, selain mengawasi obyek cukai HT juga melakukan pengawasan terhadap peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Mengenai operasi MMEA, lanjut Marisi, sampai saat ini masih mengembangkan beberapa sumber informasi yang dimiliki. Berkaca pada kegiatan operasi MMEA sebelumnya yang dilakukan di lokasilokasi penjualan seperti hotel, restaurant, discotik dan lainnya ternyata belum optimal untuk menekan peredaran MMEA illegal. Dari operasi MMEA tahun 2008, Marisi menjelaskan, “jenis pelanggaran yang diketemukan adalah MMEA ilegal dan pelekatan pita cukai palsu, sebagai contoh dari dua lokasi penindakan berhasil diamankan sebanyak 28.164 botol MMEA impor berbagai merk yang dilekati dengan pita cukai palsu”. Sedangkan mengenai jumlah rencana operasi di tahun 2009, baik HT maupun MMEA dan Ethil Alkohol (EA) masih menunggu hasil pengembangan informasi dan pemetaan-pemetaan daerah rawan. Namun Marisi mengharapkan, operasi di tahun 2009 ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh DJBC. aries

14

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

WAWANCARA DRS. FRANS RUPANG DIREKTUR CUKAI DJBC

“...SISTEM TARIF SPESIFIK MENJADI LANDASAN SISTEM TARIF YANG LEBIH SEDERHANA UNTUK KE DEPAN...” Kebijakan cukai yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tahun 2009 merupakan perubahan yang cukup fundamental dibandingkan tahun 2008. Dari penggunaan sistem tarif yang baru, kenaikan tarif, penyederhanaan golongan pabrik, hingga soal kenaikan target penerimaan yang selalu dilakukan setiap tahun. Dalam hal pencapaian target cukai tahun 2009, menurut Direktur Cukai DJBC, Drs. Frans Rupang, dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal tentunya harus semakin menyadari bahwa sektor cukai masih diharapkan memberikan kontribusi bagi penerimaan namun demikian di pihak lain kebijakan juga harus senantiasa mengacu pada filosofi dasar cukai yaitu untuk pengendalian konsumi. Kebijakan yang dilakukan harus dalam koridor dua fungsi dasar pungutan tersebut. Sedangkan dari pihak eksternal tentunya perlu penyamaan persepsi semua stakeholder akan dua fungsi filosofi tersebut. Lebih jauh mengenai kebijakan cukai untuk tahun 2009, berikut pendapatnya menjawab pertanyaan WBC. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

15

WAWANCARA Namun demikian kalaupun pengaruhnya besar, kita tetap Target cukai tiap tahun mengalami kenaikan, bagaiberharap penurunan konsumsi BKC masih dalam besaran mana peluang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diasumsikan dalam simulasi kebijakan di bidang (DJBC) dalam hal pencapaian target cukai tersebut cukai. untuk tahun 2009? Sebelum menjawab kemungkinan target cukai tahun 2009 harus dilihat kontribusi masing masing Barang Kena Mengenai kenaikan tarif cukai hasil tembakau (HT) Cukai (BKC) dalam penerimaan cukai tahun 2008. Hasil sebesar 7 persen, bagaimana dampaknya bagi tembakau menyumbang 97,3 persen, disusul Minuman penerimaan? Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan 1,8 persen, dan Sebagai informasi, angka 7 persen tersebut adalah 0,9 persen dari Etil Alkohol (EA). Kemudian faktor lain hasil dari rata-rata tertimbang dari seluruh kenaikan per yang perlu diketahui yang mempengaruhi penerimaan jenis dan per golongan dengan mempertimbangkan cukai antara lain variabel produksi BKC, kemudian besarkontribusinya. Dengan demikian jika ditelisik lebih an tarif cukai BKC, dan faktor extra effort dari mendalam memang kenaikannya bervariasi ada yang implementasi baik itu pelayanan maupun pengawasan. tinggi persentasenya dan ada yang lebih rendah. Namun Untuk faktor jumlah produksi BKC, khususnya hasil demikian mudah-mudahan angka tersebut sudah cukup tembakau kita berharap penurunan jumlah produksinya untuk pencapaian target cukai tahun 2009 walaupun ada sesuai dengan yang kita simulasikan yaitu dalam kisaran APBN-P (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 240 miliar batang, walaupun kondisi ekonomi tahun 2009 Perubahan) diperkirakan kurang menggembirakan. Faktor besaran tarif cukai BKC, untuk hasil tembakau, kita telah mengeluBagaimana pula tanggapan pengusaha kepada DJBC arkan PMK 203/PMK.011/2008 yang secara keseluruhan mengenai kenaikan tarif cukai HT? pabrik mengalami kenaikan tarif cukai. Yang jelas kebijakan yang kita keluarkan melalui PMK Faktor berikutnya yang juga sangat berperan dalam 203/PMK.011/2008 telah melalui prosedur yang pencapaian penerimaan adalah implementasi pelayanan ditetapkan dan telah menyertakan mereka dalam dan pengawasan. Untuk pelayanan kita telah beberapa pembahasan. Secara garis besar kita melakukan upaya dengan mengoptimalkan telah sampaikan arah dari kebijakan cukai hasil penggunaan teknologi informasi dalam penyeditembakau ke depan. Jadi kalau ada respon “SAAT INI aan dan pemesanan pita cukai untuk memperpenolakan saya kira itu hal yang wajar. Karena cepat proses pelayanan. kebijakan tidak mungkin melegakan semua MASIH Mungkin yang paling perlu digarisbawahi pihak. DILAKUKAN yaitu peran bidang pengawasan dan penindakan sangat vital pengaruhnya karena ketika Bagaimana dengan rencana kenaikan KAJIAN terdapat kenaikan beban cukai, upaya pengintarif minuman mengandung etil alkohol dahan pembayaran cukai biasanya dilakukan (MMEA)? UNTUK dengan berbagai modus. Disinilah kita berharap Saat ini masih dilakukan kajian untuk mencaMENCARI banyak dari teman-teman yang menangani ri formula yang tepat untuk tarif cukai MMEA dan pengawasan karena salah satu faktor yang memsekaligus tarif cukai EA yang baru, baik untuk FORMULA dalam negeri maupun impor, setelah buat realisasi penerimaan cukai tahun 2008 YANG TEPAT produksi terakhir dilakukan penyesuaian tarif cukainya terlampaui hampir Rp 5 triliun dari target adalah upaya teman-teman dari bidang pengawasan UNTUK TARIF pada tahun 2006. Kalaupun hasil akhirnya tarif cukainya dinaikkan, itu sudah wajar dan penindakan. CUKAI MMEA adalah dan dirasakan perlu untuk tujuan pembatasan konsumsinya. Terkait dengan adanya fatwa Majelis Ulama DAN Indonesia (MUI) yang mengharamkan SEKALIGUS rokok, apakah akan mempengaruhi peneriBerapa persen cukai yang disumbangkan maan cukai? Jika terjadi penurunan, berapa TARIF CUKAI dari MMEA untuk penerimaan negara? persen besarnya penurunan tersebut? Berdasarkan data pencapaian target peneriEA YANG maan cukai dalam 3 tahun terakhir, cukai EA Bahwa akan ada pengaruhnya karena disadan MMEA menyumbangkan sekitar 2-3 persen dari perokok muda jumlahnya cukup banyak. BARU” dari total penerimaan cukai. Sedangkan khusus Namun berapa persen sedang dikaji. cukai MMEA saja dalam 3 tahun terakhir adalah 1,5 – 2 persen. Memang sangat kecil jika Lantas untuk mengantisipasi hal itu, langdibandingkan dengan kontribusi dari cukai Hasil Tembakah-langkah apa saja yang akan dilakukan Direktokau (HT), tapi tetap harus mendapatkan perhatian khurat Cukai? sus, mengingat sifat karakteristiknya yang lebih spesifik Direktorat Cukai tetap mengambil langkah-langkah dibandingkan dengan hasil tembakau. untuk pencapaian target cukai sesuai dengan tupoksinya dengan ada atau tidaknya fatwa haram MUI. Tentunya yang dalam koridor tupoksi Direktorat Cukai, kita akan Jika tarif cukai MMEA dinaikkan, apakah masih terus mengupayakan peningkatan pelayanan dan dalam rangka pembatasan konsumsi atau sebagai pembuatan aturan yang lebih mendukung pengawasan di salah satu sumber penerimaan negara semata ? lapangan di bidang cukai yang lebih baik dari tahun-tahun Sesuai filosofi cukai, kenaikan tarif cukai memang sebelumnya. lebih ditujukan untuk mengurangi konsumsi dibandingkan dengan tujuan pencapaian penerimaan negara. Penerimaan negara yang masuk dari cukai MMEA terjadi Bagaimana pula dengan pengaruh krisis ekonomi karena berjalannya mekanisme pengendalian yang global, apakah juga akan mempengaruhi penerimaan dijalankan lewat administrasi yang harus dilakukan cukai? sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 1995 jo UU 39 Sebenarnya untuk sektor cukai, masih ada harapan Tahun 2007. agar pengaruh krisis global masih bisa tereduksi dengan adanya karakter barangnya. Sebagaimana dalam teori yang kita semua tahu bahwa karakter BKC adalah Apakah kenaikan ini tidak memberatkan pihak pengbarang-barang yang sifatnya in-elastis atau tidak usaha? responsif dengan perubahan harga atau pendapatan. Cukai merupakan pajak tidak langsung yang pada

“ ”

16

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

TARIF

akhirnya konsumen lah yang akan menanggungnya. Memang dengan kenaikan tarif cukai, pasti akan diikuti oleh penurunan produksi Pabrik MMEA karena masyarakat akan mengurangi kosumen atas MMEA. Untuk melihatnya, tidak bisa sepihak saja, tapi harus menyeluruh, karena memang demikianlah filosofi cukai, Jadi kenaikan cukai ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan usahanya tapi mengurangi konsumsi masyarakat atas MMEA. Jadi tidak boleh berat sebelah dalam melihatnya. Mengenai perubahan tarif cukai dari campuran (advalorum dan spesifik) kini menjadi spesifik semuanya, apa dampaknya bagi penerimaan cukai, pengawasan dan bagi perkembangan industri hasil tembakau? Terhadap penerimaan negara, perubahan sistem tarif cukai gabungan menjadi spesifik murni sangat efektif. Karena dalam hal terdapat penyesuaian beban cukai, maka perubahan beban cukai 100 persen akan ke negara. Kalau terhadap pengawasan, yang perlu dicatat dalam kebijakan di PMK 203/PMK.011/2008 adalah penggabungan golongan II dan III jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin)dan SPM (Sigaret Putih Mesin) penegasan keberadaan SPT (Sigaret Putih Tangan) dan SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter) sehingga triger modus pengindahan pembayaran cukai terkurangi. Dari sisi industri saya kira kini dengan kebijakan ini saatnya mereka berkompetisi dengan pesaing khususnya dari segi harga tanpa harus menunggu pemerintah meng-update Harga Jual Eceran (HJE). Mengapa mulai tahun 2009, pemerintah melalui Direktorat Cukai menghilangkan insentif untuk ekspor tembakau? Apa tujuan dihapuskannya insentif tersebut? Untuk menghilangkan kesan kita melakukan tindakan yang tidak fair dalam ekspor rokok ke negara lain. Insentif akan diberikan dalam bentuk yang lain, bukan melalui tarif cukai dalam negeri. Pada tahun 2009 dilakukan penyederhanaan golongan pabrik rokok untuk sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM). Kapan hal itu mulai dilaksanakan? Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada para pengusaha rokok? Keuntungan apa yang akan diperoleh DJBC dengan adanya penyederhanaan golongan pabrik rokok? Penyederhanaan penggolongan mulai berlaku 1 Februari 2009 yaitu sesuai dengan berlakunya PMK.203/ PMK.011/2008. Sosialisasi sudah jauh-jauh hari dilakukan sebelum PMK tersebut di keluarkan. Terkait dengan keuntungan apa yang diperoleh, yang pertama tentunya adanya penambahan penerimaan. Yang berkutnya adalah mengurangi beban pengawasan karena salah satu penyebab penghidaran pembayaran cukai karena disparitas tarif. Dengan penggabungan ini maka terkurangi penyebabnya, selain itu juga sebagai fondasi kebijakan untuk penyederhanaan penggolongan perusahan rokok ke depan. Sampai saat ini sudah sejauhmana pelaksanaan roadmap cukai yang dilakukan DJBC? Tahun 2007 kita telah melakukan simplifikasi golongan IIIA dengan IIIB jenis hasil tembakau SKT. Juga kita telah meng-introduce sistem tarif spesifik yang dapat menjadi landasan sistem tarif yang lebih sederhana ke depan. Tahun 2008 kita telah menyederhanakan golongan III dan II menjadi golongan II untuk SKM dan SPM. Semua yang dilakukan tersebut adalah manifestasi implementasi pelaksanaan roadmap yang ada. aries

IKLAN

A. B e r w a r n a ( F C ) Ukuran (Cm)

1 x Edisi Tarif (Rp)

6 x Edisi Tarif/edisi Rp)

12 x Edisi

Total (Rp)

Tarif/edisi (Rp)

Total (Rp)

Cover II (Hal Dalam 6.000.000,depan)

5.500.000,- 33.000.000,- 5.000.000,-

60.000.000,-

Cover III (Hal dalam 5.000.000,Belakang

4.500.000,- 27.000.000,- 4.000.000,-

48.000.000,-

Cover IV (Hal 7.000.000,Belakang)

6.500.000,- 39.000.000,- 6.000.000,-

72.000.000,-

1 Hal (21 x 28)

4.500.000,-

4.250.000,- 25.500.000,- 4.000.000,-

48.000.000,-

1/2 Hal (12 x 18)

3.500.000,-

3.250.000,- 19.500.000,- 3.000.000,-

36.000.000,-

1/4 hal (8,5 x 12)

2.500.000,-

2.250.000,- 13.500.000,- 2.000.000,-

24.000.000,-

B. H i t a m P u t i h ( B W ) Ukuran (Cm)

1 x Edisi tarif (Rp)

12 x Edisi

6 x Edisi Tarif/edisi (Rp)

Total (Rp)

Tarif/edisi (Rp)

Total (Rp)

1 Hal (21 x 28)

3.500.000,- 3.250.000,- 19.500.000,-

3.000.000,-

36.000.000,-

1/2 Hal (12 x 18)

2.500.000,- 2.250.000,- 13.500.000,-

2.000.000,-

24.000.000,-

1/4 hal 1.500.000,- 1.250.000,- 7.500.000,(8,5 x 12)

1.000.000,-

12.000.000,-

Materi iklan disediakan dan diserahkan pemasang paling lambat tanggal 15 untuk penerbitan bulan berikutnya ke alamat redaksi dan pembayaran bisa ditransfer ke rekening Warta Bea Cukai sesuai pada kolom redaksi. Informasi hubungi : K i t t y , t e l p (021) 47865608, 47860504 fax (021) 4892353 EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

17

CUKAI FOTO-FOTO WBC/ATS

SOSIALISASI PENDETEKSIAN PITA CUKAI untuk memberikan pemahaman pada pegawai Bea Cukai dan stakeholder mengenai desain dan fitur pengaman baru pada pita cukai tahun 2009.

SOSIALISASI PENDETEKSIAN

PITA CUKAI TAHUN 2009

Untuk memberikan pemahaman pada pegawai Bea Cukai dan stakeholder mengenai desain dan fitur pengaman baru pada pita cukai tahun 2009, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar sosialisasi pendeteksian pita cukai tahun 2009 di Auditorium B Kantor Pusat DJBC.

S

ebagai langkah mengamankan penerimaan negara dari cukai yang terbilang cukup besar, maka pita cukai sebagai bukti pembayaran cukai juga memerlukan pengamanan. Dalam sosialisasi yang berlangsung pada 22 dan 23 Januari 2009, dijelaskan secara rinci berbagai hal mengenai desain dan fitur pengaman baru yang terdapat pada kertas, hologram, dan cetakan pita cukai baru yang dianggap sulit untuk dipalsukan. Direktur Penerangan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Hanafi Usman yang mewakili Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi, mengemukakan, bahwa tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada pegawai DJBC akan desain dan spesifikasi pita cukai tahun 2009, termasuk mengetahui bagaimana cara mendeteksi keasliannya pada tahap awal dari segi kertas, hologram, dan cetakannya, kemudian CERAH BANGUN, varian fitur lebih tindak lanjut penanganan barang bukti pita cukai banyak, memudahkan untuk palsu sampai tingkat penyidikannya. membedakan dengan yang palsu.

18

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

Mengenai sosialisasi ini, Direktur Cukai Frans Rupang menganggap kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan setiap dikeluarkan pita cukai baru. “Untuk mengenalkan kepada teman-teman agar di lapangan memahami tentang pita cukai tahun 2009 ini,” jelas Frans. Selain memahami desain dan fitur pengaman pada pita cukai baru, peserta (khusus pegawai bea cukai) juga melakukan simulasi pendeteksian pita cukai dengan alat deteksi seperti dengan lampu ultra violet (UV), cairan kimia, dan kaca pembesar. Namun untuk membedakan pita cukai yang asli dan palsu secara kasat mata menurut Frans, petugas bea cukai perlu sering berlatih. Sementara itu menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Bengkulu, Cerah Bangun, pendeteksian pita cukai pada prinsipnya dari masa ke masa sama saja, yaitu pada kualitas atau jenis kertas, hologram, dan fitur cetakannya. Namun menurutnya varian fitur yang ada dalam pita cukai untuk hasil tembakau (HT) dan minuman mengandung etil alcohol (MMEA) tahun 2009 sebagian berbeda dengan sebelumnya. “Hal ini tentu saja bisa lebih memudahkan untuk membedakan dengan yang palsu,” tuturnya yang akan menyampaikan dan mendiskusikan hasil sosialisasi kepada pegawai bea cukai di Bengkulu. Cerah Bangun juga mengusulkan untuk masa yang akan datang, sebaiknya produk pita cukai dibuat lebih unik, sehingga semakin sulit dipalsukan seperti voucher telepon. “Misalnya dengan memberi nomor seri pada pita cukai, sehingga istilah-istilah, khususnya di sentra-sentra produsen rokok yang saat ini terkenal dengan kualifikasi kertas seperti KW (kualitas) 1, kw 2, kw 3 dan seterusnya, yang menunjukkan ilegalitas pita cukai, tidak ada lagi.”

KHUSUS STAKEHOLDER Sosialisasi hari pertama diperuntukan bagi pegawai bea cukai dari Kantor Wilayah dan KPPBC, Jakarta, Banten, Sumatera Bagian Selatan, Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Sedangkan sosialisasi hari kedua yang dilaksanakan pada 23 Januari dikhususkan untuk stakeholder, yang terdiri dari perwakilan dan asosiasi perusahaan rokok, ethanol dan MMEA. Sosialisasi yang bertujuan mengenalkan pita cukai tahun 2009 menurut Frans Rupang dalam upaya menekan pemalsuan pita cukai. Karena kemajuan tehnologi saat ini dimanfaatkan untuk memalsukan pita cukai. “Pemalsu yang canggih dalam waktu beberapa bulan saja bisa meniru yang asli, apalagi bila pita cukai tahun 2008 tidak kita ganti,” tegas Frans. Frans juga menyampaikan apresiasinya atas sumbangan cukai para stakeholder sehingga tahun 2008, penerimaan cukai bisa melebihi target. Dari 45,717 triliun rupiah yang ditargetkan, Bea Cukai mampu menerima 51,251 triliun rupiah atau tingkat pencapaiannya sebesar 112 persen. Pita Cukai tahun 2009 dicetak oleh PT. Perum Peruri, sedangkan pemasok hologram oleh PT Pura Nusapersada, dan PT Kertas Padalarang selaku penyedia kertas pita cukai. Pita cukai hasil tembakau tahun 2009 terbagi dalam tiga seri, dan MMEA satu seri. Masing-masing seri memliki ukuran, warna dan desain yang berbeda, dan setiap serinya ada lima jenis pita dengan warna berbeda. Untuk pita cukai HT 2009 seri I memiliki ukuran 0,8 cm x 11,4 cm dan terdapat delapan fitur pengaman. Sedangkan pita cukai 2009 seri II berukuran

PITA CUKAI hasil tembakau tahun 2009 seri I memiliki delapan fitur pengaman yang sulit dipalsukan.

1,3 cm x17,5 cm dengan 10 fitur pengaman. Dan pada seri III ukurannya, 1,9 cm x 4,5 cm dan memiliki tujuh fitur pengaman. Untuk pita cukai MMEA impor 2009 berukuran 1,5 cm x 7 cm yang memiliki 7 fitur pengaman. Menurut Kepala Departemen Penjualan Domestik PT Perum Peruri, Novialdi Nazir, perbedaan pita cukai tahun 2009 dari tahun sebelumnya terletak pada fiturnya. “Memang ada perbedaan, dari tahun ke tahun kita tingkatkan. Unsur pengaman pada kertas, hologram, dan cetakannya juga ada perbedaan,” ungkapnya. Novialdi menambahkan, pada semua unsurnya sulit dipalsukan. “Pada kertas sulit dipalsukan, karena pabrik kertas security tidak banyak, hanya dua di Indonesia dan pengaman pada unsur hologram merupakan yang terbaik,” jelas Novialdi. Sedangkan untuk melihat perbedaan secara kasat mata menurut Novialdi, pada kertas yang memiliki kode serat tertentu bisa diterawang . “Dan pada hologram dari sudut pandang tertetu bisa diketahui yang asli, demikian juga dengan cetakan yang tajam,” paparnya, Novialdi optimis petugas di lapangan yang ahli, dalam beberapa saat saja sudah bisa dibedakan yang asli atau palsu. Pemahaman untuk membedakan pita cukai tahun 2009 yang asli atau palsu menurut Sekretaris Gapero (Gabungan Pengusa-

ha Rokok) Surabaya, Sulami Bahar, merupakan manfaat sosialisasi pendeteksian pita cukai tahun 2009 yang digelar DJBC. Namun Sulami mengkhawatirkan bila ada peserta ‘nakal’ yang bukan dari pengusaha. “Bisa saja orang tersebut mengambil manfaat dari sosialisasi ini untuk memalsukan pita cukai agar identik dengan yang asli,” kata Sulami. Gapero sebagai asosiasi sembilan perusahaan rokok, termasuk PT HM Sampoerna, menurut Sulami mengerti betul kondisi anggotanya terhadap dampak kenaikan cukai, namun menurut Sulami anggotanya tetap berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/ 2008. “Tapi kami harap kinerja petugas Bea Cukai ditingkatkan lagi dalam memberantas peredaran rokok ilegal, karena bila tidak bisa jadi ribuan perusahaan rokok ilegal akan tumbuh subur,” terangnya. Peserta dalam sosialisasi tersebut diberi materi sosialisasi, brosur dan poster mengenai spesifikasi pita cukai tahun 2009. Khusus peserta dari pegawai Bea Cukai dibagikan juga alat deteksi dan perlengkapannya seperti specimen pita cukai. Sosialisasi serupa juga akan digelar secara bertahap di Medan, Semarang, Surabaya, dan Makasar. ryan EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

19

PENGAWASAN WBC/ATS

bidang intelijen, penindakan dan penyidikan. Disamping itu, hubungan yang sehat antara kantor pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan,” tegasnya. Pada hari pertama, rapat diisi dengan pemaparan dari Direktur P2, Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan, Direktur Penuntutan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Hari selanjutnya, peserta dibagi ke dalam tiga Komisi yang terdiri dari 11 sub komisi untuk merumuskan mengenai : Komisi I tentang Pengawasan Kepabeanan - Sub komisi IA tentang Rencana Kerja Kepabeanan - Sub komisi IB tentang Koordinasi Dukungan RAKOR BIDANG PENGAWASAN. Selain menyatukan pemikiran unit pengawasan, rakor ini untuk menciptakan pola Pabean koordinasi yang baik dengan instansi partner. - Sub komisi IC tentang Keputusan Menteri Keuangan No.30/KMK. 05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Pabean - Sub komisi ID tentang satgas fasilitas Komisi II tentang Pengawasan Narkotika dan Lingkungan Hidup Rapat koordinasi ini sangat strategis untuk menyatukan pemikiran- Sub komisi IIA tentang pemikiran unit pengawasan di seluruh Indonesia menjadi satu sikap Rencana Kerja Narkotika dan visi yang sama dalam mengantisipasi 2009. dan Lingkungan Hidup - Sub komisi IIB tentang Koordinasi Dukungan Narkotika dan Lingkungan Hidup elama dua hari, 12-13 Februari 2009 di Kantor Pusat Direk- Sub komisi IIC tentang Satgas Narkotika torat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) diadakan rapat - Sub komisi IID tentang Satgas Lingkungan Hidup koordinasi (rakor) Bidang Pengawasan tahun 2009. Rapat Komisi III tentang Pengawasan Cukai ini dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, - Sub komisi IIIA tentang Rencana Kerja Cukai Anwar Suprijadi didampingi Direktur Penindakan dan Pe- Sub komisi IIIB tentang Koordinasi Dukungan Cukai nyidikan (P2), Jusuf Indarto serta Kasubdit Sarana Operasi, Kasubdit - Sub komisi IIIC tentang Satgas Cukai Intelijen, Kasubdit Penyidikan dan Kasubdit Penindakan. Rapat ini diikuti oleh Kabid P2 dari seluruh Kanwil, seluruh Kepala Kantor dan Kepala Seksi P2 dari seluruh Kantor Pelayanan. KERJASAMA DENGAN KEJAKSAAN Ketika membuka rapat tersebut, Anwar menekankan pentingnya Rakor Bidang Pengawasan ini juga menyertakan Direktur Penunevaluasi kinerja di tahun 2008 dan bagaimana menghadapi tantangan tutan Tindak Pidana Khusus untuk memaparkan materi penyidikan di tahun 2009. “Pada kesempatan ini saya meminta untuk dan penuntutan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Hal ini menurut mengevaluasi kembali, yang sudah baik kita pertahankan dan yang Jusuf sangat penting, “Dengan adanya proaktif dari kejaksaan agung, kurang baik, kita perbaiki melalui forum ini,” tegas Anwar. Menurutnya, hubungan Bea dan Cukai akan semakin baik dan dapat banyak hal yang menjadi perhatian DJBC di tahun 2009yakni pemberlakuan memecahkan masalah.” FTZ di Batam, Bintan dan Karimun, pemilu legislatif dan eksekutif, Jusuf menyebutkan bahwa keterlibatan kejaksaan dalam rakor ini penunjukkan lima pelabuhan dalam Permendag No. 56/M-DAG/PER/ untuk memberikan masukkan-masukkan mengenai teknis di lapangan. 12/2008, serta pencapian target penerimaan yang cukup tinggi dalam “Surat Edaran Jaksa Agung kepada seluruh Kajati di Indonesia kondisi krisis ekonomi. menyebutkan bahwa tindak pidana kepabeanan dan cukai hanya bisa Untuk menghadapi hal tersebut, lanjut Anwar, dibutuhkan aparat dilakukan oleh penyidik PNS Bea dan Cukai, jika ada penyidik Bea dan Cukai yang tangguh, tahan banting, dan melakukan kepabeanan dan cukai yang diserahkan selain PPNS Bea dan Cukai, pendekatan dengan instansi partner di lapangan secara proporsional. Jaksa berhak menolak berkas perkara,” ujarnya. Anwar menambahkan,”Jika Ingin sukses, jangan jadi disainer dengan Saat ini, sambung Jusuf, sedang disiapkan Memorandum of Unmengajari importer dan pabrik rokok yang menyebabkan kasus bagi derstanding (MoU) dengan pihak Kejaksaan Agung, “Bentuknya Bea dan Cukai.” semacam crisis center sebagai tempat pemecahan berbagai masalah. Direktur P2, Jusuf Indarto mengatakan rakor ini sangat strategis Juga dengan instansi lain seperti Polri dan TNI AL,” ungkapnya. untuk menyatukan pemikiran-pemikiran unit pengawasan di seluruh Jusuf berharap dengan rakor ini akan mendapatkan kesamaan Indonesia menjadi satu sikap dan visi yang sama dalam persepsi antara wilayah dan kantor pelayanan dalam menghadapi mengantisipasi 2009. “Dengan rakor ini diharapkan kinerja Direktorat tahun 2009. Selain itu mampu mewujudkan pola koordinasi yang lebih P2 semakin baik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas baik itu di baik antara DJBC dengan kejaksaan, kepolisian dan TNI AL. irwan

RAPAT KOORDINASI BIDANG PENGAWASAN DJBC TAHUN 2009

S

20

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

148 KOLI PAKAIAN JADI

kemasan yang sama pada barang-barang tersebut, namun ini masih dalam penelitian”. Kasus ini, menurut Eko masih dalam pengembangan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta. “Pelakunya sampai saat ini belum diamankan karena ada ketentuan khusus yang mengatur tentang barang penumpang,” ujarnya. Menurutnya ada dua penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pelaku agar dapat memperoleh barangnya kembali. Dua proses penyelesaiannya, jelas Eko yakni pertama yang bersangkutan harus menyelesaikan semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh Deperindag dan kedua yang bersangkutan ha- rus menyelesaikan administrasi dan bea masuk. “Ketentuan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno BC 22 menyebutkan kesalahan pemberitahuan dalam Custom Hatta membuktikan keseriusan DJBC Declaration akan dikenakan sanksi 100 persen pada bea masuk yang kurang bayar, Apabila yang bersangkutan tidak bisa medalam menerapkan Permendag No.56/ M-DAG/PER/12/2008 mengenai ketentuan menuhi ketentuan tersebut dalam 30 hari, barang tersebut akan dikuasai oleh negara.” impor produk tertentu melalui lima Begitu besarnya jumlah barang yang dibawa oleh empat pelabuhan utama dan bandara pelaku, Eko menduga adanya pelanggaran yang dilakukan internasional dengan menegah 148 koli oleh maskapai yang memperbolehkan penumpang memasukpakaian jadi asal Bangkok, Thailand. kan barang-barang tersebut. “Sementara ini yang kita permasalahkan adalah barang yang tidak FOTO-FOTO WBC/ARIES terbang bersama penumpang, kita teliti duebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dengan melakukan lu apakah barang ini tercampur dalam manipembatasan importasi lima barang yakni fest,” jawab Eko. elektronik, mainan anak, tekstil, alas kaki Dugaan pelanggaran oleh maskapai ini, dan makanan, yang dituangkan dalam Permenurut Eko perlu ditindak lanjuti oleh otoritas aturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 56/Mbandara yang berhubungan dengan penerDAG/PER/12/2008 mengenai ketentuan impor produk bangan. “Dari maskapai juga harus concern tertentu melalui lima pelabuhan utama dan bandara dengan aturan (Permendag no.56-red) ini internasional ditindak lanjuti oleh Direktorat Jendreal karena aturan ini milik pemerintah bukan Bea Bea Cukai (DJBC). Keseriusan DJBC dalam Cukai saja,” tegasnya menerapkan ketentuan ini ditunjukan oleh Kantor Ketika disinggung mengenai kerugian nePengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai gara akibat upaya penyelundupan ini, Eko (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta yang menjawab, “Nilainya masih dalam pencacahan, berhasil menegah 148 koli pakaian jadi ilegal dengan namun kasus ini tidak bicara mengenai kerugian berat total 3,9 ton asal Bangkok, Thailand. negara akan tetapi berkaitan dengan concern Tegahan ini adalah pertama kali sejak pemberBea dan Cukai khususnya KPPBC Tipe Madya lakuan permendag ini yang efektif berlaku pada Pabean SH dalam menerapkan Permendag Januari 2009. Pakaian jadi ini ditegah secara bernomor 56.” Pengetatan pengawasan yang dilaEKO DARMANTO. Kasus ini tidak bicara urutan pada 18-20 Januari 2009 dari empat kukan Bea dan Cukai dalam hal ini untuk memengenai kerugian negara akan tetapi pelaku penumpang maskapai Air Asia berkewarga berkaitan dengan concern Bea dan Cukai lindungi industri dalam negeri sebagaimana dinegaraan Indonesia, dengan perincian 15 koli dalam menerapkan Permendag nomor 56 amanahkan dalam Permendag tersebut. irwan ditegah pada 18 Januari, 102 koli ditegah pada 19 Januari dan pada 20 Januari ditegah 31 koli. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, Eko Darmanto pada 22 Januari 2009 saat konferensi pers menjelaskan, “Tegahan ini merupakan hasil operasi selama tiga hari, penegahan ini sementara dilakukan sampai yang bersangkutan dapat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan”. Dalam Permendag tersebut, lanjut Eko, diatur bahwa penumpang dibatasi sampai dengan batas nilai USD 1500, “Diatas USD 1500 harus menyertai Laporan Surveyor (LS) pada saat keberangkatan. Syarat lain, menurut Eko untuk mengimpor produk tertentu termasuk pakaian jadi yaitu terdaftar sebagai Importir Terdaftar Produk Tertentu (ITPT), dan memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

BERHASIL DIAMANKAN PETUGAS BEA DAN CUKAI SOEKARNO-HATTA

K

DUA PENYELESAIAN Modus yang digunakan pelaku yakni barang pribadi yang diklaim tertinggal, “Mereka mengambil tas-tas itu sedikit demi sedikit. Dengan cara, itu, petugas yang tidak mengamati akan terkecoh dengan modus ini,”jelas Eko. Eko menduga ada pihak yang mengkoordinasikan upaya penyelundupan ini guna kepentingan bisnis,” Ada indikasi ada yang mengkoordinir, terlihat dari

PAKAIAN ILEGAL ASAL THAILAND. Modus yang digunakan pelaku yakni barang pribadi yang diklaim tertinggal. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

21

PENGAWASAN

PERAN DJBC DALAM PEMBERANTASAN

MONEY LAUNDERING

Membangun institusi finansial yang baik disertai pengawasan penegak hukum atas legalitas transaksi keuangan, dapat menjadi langkah awal yang baik demi memerangi tindak pencucian uang.

M

ungkin benar kata bijak: Cinta akan uang adalah akar segala dosa. Sebagian besar kejahatan di dunia didasari oleh pertikaian untuk mendapatkan kekayaan (yang terukur dengan nilai uang) dan kekuasaan yang sangat dekat dengan penguasaan ekonomi. Ujung-ujungnya duit. Permasalahan duit yang akan dibahas dalam tulisan ini melibatkan perputaran uang senilai lebih USD 600-an milyar per tahun. Berbagai tindak kejahatan terjadi demi mendapatkan uang. Sebut saja penyelundup narkoba, perdagangan senjata illegal, penipu (con artist), perdagangan manusia, lingkaran prostitusi, cyber crime, pegawai/politisi korup, bajak laut, dan terorisme, dapat menghasilkan putaran uang dalam jumlah besar. Hasil yang diperoleh dari aktivitas illegal ini tidak selamanya bisa langsung dinikmati oleh para pelaku kejahatan karena bisa saja mengundang perhatian para penegak hukum sehingga dapat membahayakan keberadaan aktivitas dan organisasi mereka. Para pelaku kejahatan perlu menyamarkan sumber uang tersebut, mengubah bentuknya, memindahkan dan menempatkan uang tersebut sedemikian untuk menghindari pelacakan hukum. Uang kotor tersebut perlu “dicuci” agar terlihat bersih, seolah-olah merupakan uang dari sumber halal. Inilah yang disebut pencucian uang atau money laundering. Lalu, mengapa money laundering berbahaya? Money laundering mengolah uang yang diperoleh dari hasil-hasil kejahatan dan pada akhirnya akan kembali juga ke operasi kejahatan. Bila tidak dipotong jalurnya oleh penegak hukum, akan tersedia dana melimpah untuk membiayai kejahatan. Ini berarti akan tersedia dana dalam jumlah besar untuk menyebarkan narkoba, mensuplai senjata bagi terorisme, mendanai perang, mendukung pemerintahan diktator, dan sebagainya. Money laundering membuat dunia semakin jauh dari rasa aman. Selain itu, penempatan dana-dana panas ini dapat menggoyang stabilitas moneter suatu negara bahkan kawasan regional sekalipun. Dalam skala yang lebih luas, dana besar ini dikuatirkan terinfiltrasi ke dalam institusi keuangan terkemuka, lalu memungkinkan untuk mengakuisisi sektor-sektor publik, menyuap pejabat publik dan pemerintahan. Apa yang bisa diharapkan dari sistim sosial dan pemerintahan bila dana hasil kejahatanlah yang berkuasa didalamnya. Semua ini sangat bisa terjadi karena tersedianya jumlah dana yang sangat besar. IMF (1996) memperkirakan jumlah uang yang terkait dengan money laundering berkisar antara 2 – 5% dari total GDP dunia! Jumlah ini menempatkan money laundering sebagai bisnis ketiga terbesar di dunia setelah pasar uang dan minyak dunia. Dalam pembahasan selanjutnya, istilah pencucian uang dan money laundering keduanya akan dipergunakan, meskipun artinya sama, untuk menjaga awareness pembaca akan kedua istilah tersebut.

Supaya aman, uang hasil kejahatan ditempatkan dalam berbagai bentuk asset, rekening bank, lalu masuk kedalam berbagai bisnis yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini bisa masuk bisnis lagi atau dibelikan berbagai asset seperti rumah, mobil, hotel bahkan disamarkan dengan menyumbang ke partai politik atau yayasan sosial. Secara teoritis dikenal 3 tahapan pencucian uang yaitu: 1. Placement. Di tahap ini, uang hasil kejahatan ditempatkan ke dalam deposito bank. Tahap ini sebenarnya sangat berisiko karena jumlah uang yang sangat besar akan mengundang kecurigaan. Hampir semua negara (kecuali negara-negara off shore) memiliki ketentuan dan batasan tertentu tentang jumlah transaksi (setoran/penarikan) yang perlu dicurigai. Untuk mengatasi hal tersebut, para pemilik uang kotor mengakali dengan cara melakukan penyebaran dana ke dalam sejumlah deposito dan dilakukan berulang dalam jumlah kecil. 2. Layering. Uang selanjutnya semakin dikaburkan asal-usulnya dengan berbagai cara. Antara lain dengan melakukan transfer ke berbagai rekening, mengganti mata uang, membeli berbagai properti mahal, saham, mobil mewah, perhiasan dan berbagai transaksi rumit lainnya. Tahapan ini membuat jejak uang kotor semakin kabur untuk ditelusuri. 3. Integration. Di tahapan ini, uang yang ditransaksikan sudah ‘bersih.’ Bisa jadi berupa transfer dari bank sebelumnya, penjualan kapal/rumah/perhiasan yang dibeli pada tahap layering, hasil keuntungan saham, dan lain-lain. Uang tersebut dengan bebas dapat digunakan tanpa terlacak bila penegak hukum tidak mengetahui rinci asal-usul uang tersebut. Tentu saja, mekanisme pencucian uang dapat berubah sesuai kondisi masing-masing negara. Perbedaan tingkat pengawasan transaksi keuangan di setiap negara membuat terjadinya perpindahan dana antar perbatasan. Dana-dana yang terkumpul dari hasil kejahatan di suatu negara yang memiliki tingkat pengawasan transaksi baik, pasti menyulitkan pelaku kejahatan. Karenanya dana tersebut perlu dipindahkan ke negara yang lebih bebas atau lebih rendah tingkat pengawasan transaksi moneternya. Parahnya lagi, banyak kekuasaan di dunia ini baik itu presiden, raja, perdana menteri dan sebagainya, ditengarai didanai oleh uang hasil kejahatan. Dana-dana panas tersebut bisa masuk melalui partai politik, dana kampanye, dan sponsorship partai. Perang yang terus berkecamuk, tidak bisa lepas sepenuhnya dari pendanaan uang panas money laundering.

MEMERANGI MONEY LAUNDERING Membangun institusi finansial yang baik disertai pengawasan penegak hukum atas legalitas transaksi keuangan, dapat menjadi FOTO: ISTIMEWA

MENCUCI UANG Uang yang dihasilkan suatu organisasi kejahatan biasanya melibatkan jumlah yang tidak sedikit. Berat kokain senilai satu juta dollar hanya 22 kg, tetapi dollar sebanyak itu beratnya bisa mencapai 116 kg. Belum lagi bila uang itu dalam bentuk Rupiah, pasti akan lebih besar dan berat lagi fisiknya. Mentransaksikan dan memindahkannya tentu tidaklah aman bagi para pelaku kejahatan narkoba. Karenanya, berbagai teknik pun dilakukan untuk mencuci uang tersebut. Ini hanya contoh kecil dari dunia narkoba. Belum lagi bila berbicara tindak kejahatan lainnya. 22

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

TUMPUKAN UANG. Uang yang dihasilkan suatu organisasi kejahatan biasanya melibatkan jumlah yang tidak sedikit.

DOK. PENULIS

langkah awal yang baik demi memerangi tindak pencucian uang. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara di dunia yang jelas-jelas menyediakan diri sebagai surga uang yang hampir tidak terjamah oleh aparat hukum. Negara-negara tersebut antara lain: Mauritius, British Virgin Island dan Cayman Island yang diistilahkan offshore financial centers. Di offshore financial centers tidak ada kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan, kerahasiaan rekening dijaga ketat, hampir tidak ada campur tangan pemerintah terhadap perbankan, setiap orang dapat membuka rekening tanpa menunjukkan identitas, bahkan perusahaan dapat didirikan dalam sekejap hanya dengan saham senilai 1 dolar! Tidak heran bila dana-dana pedagang narkoba dan teroris banyak disimpan dan ditransaksikan di offshore financial centers. Dengan mengesampingkan keberadaan offshore financial centers, berbagai langkah dilakukan untuk memerangi money laundering. Pada tingkat nasional hampir setiap negara memiliki tingkat pengawasan sendiri terhadap sistim finansialnya. Hanya saja, tingkat pengawasannya tidak sama sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Membangun regim anti money laundering memang bukan pekerjaan mudah. Yang pertama adalah perlunya meningkatkan kesadaran unsur-unsur pemerintah dan sektor swasta tentang keberadaan dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pencucian uang. Selain itu, pemerintah perlu memperlengkapi institusi terkait dengan berbagai kewenangan dalam memerangi money laundering. Kewenangan tersebut bisa berupa kewenangan untuk melakukan membangun koordinasi pertukaran data dan informasi, melakukan penyidikan, serta kewenangan melakukan penyitaan terhadap asset yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Peran institusi keuangan (bank dan lembaga keuangan non-bank) baik milik pemerintah maupun swasta dalam hal ini pun tidak kalah penting. Peran tersebut dapat berupa pengembangan sistim pelaporan transaksi, identifikasi nasabah, standar pencatatan, dan alat/ standar untuk mengukur tingkat kepatuhan suatu transaksi keuangan. Ditingkat internasional terdapat FATF (Financial Action Task Force) yang berusaha menetapkan rekomendasi standar yang dapat menjadi acuan bagi setiap negara anggotanya dalam rangka memerangi money laundering (Anti Money Laundering - AML) dan pemberantasan pendanaan terorisme (Counter-Terrorist Financing – CTF). Lembaga didirikan tahun 1989 dan diisi oleh berbagai institusi terkait dari 30-an negara. Rekomendasi tersebut kini terdiri atas 40 butir rekomendasi ditambah 9 rekomendasi khusus (40 + 9 Recommendations). Rekomendasi tersebut dapat diunduh secara lengkap di www.ppatk.go.id. Di dalam rekomendasi tersebut ditetapkan berbagai standar yang baik bagi setiap pihak yang terkait dengan pengawasan pergerakan dan transaksi uang seperti: bank dan lembaga keuangan lainnya, bank sentral, kepolisian, pajak, bea cukai, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dan lain-lain. Diharapkan dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, akan tercipta sistem keuangan yang lebih transparan sehingga menyulitkan para pelaku kejahatan menyembunyikan uangnya, serta memberi kemampuan lebih bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan bagi para pelaku money laundering dan penyandang dana terorisme. Tentu saja efek positif lainnya adalah stabilitas moneter yang lebih baik, integritas perbankan yang tinggi, meningkatnya daya tarik investasi dan kepercayaan investor, dan efek lainnya yang akan memberi kontribusi positif bagi ekonomi suatu negara atau kawasan.

PERAN DJBC Memerangi money laundering dan pendanaan terorisme merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan investasi yang lebih bersahabat, yang merupakan prasyarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu sudah selayaknya setiap negara merasa berkepentingan untuk memerangi money laundering, terutama yang terkait dengan perdagangan narkoba dan terorisme. Indonesia pernah dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya memerangi tindak pidana pencucian uang. Dengan diberlakukannya UU nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Indonesia pun dinilai telah mengambil langkah perbaikan yang signifikan. UU tersebut memberi panduan yang baik bagi pengembangan

PENULIS, saat menyampaikan peran DJBC dalam pengawasan lalu lintas uang di hadapan peserta APEC Workshop on Cash Courrier and Cash Bulk Smuggling, Manila 3-5 Desember 2008.

regim anti money laundering di Indonesia, termasuk memberi peran terhadap DJBC dalam memerangi upaya pencucian uang. Dalam pasal 16(1), secara jelas ditetapkan bahwa: “Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.” Ketetapan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Dirjen BC Nomor: KEP-01/BC/2005 tentang Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Uang Tunai. Pasal 16 ini menangkap kenyataan bahwa memang tidak mudah untuk mentransfer uang ke/dari negara lain dalam jumlah besar tanpa diendus oleh para pengawas transaksi keuangan. Karenanya, pembawaan fisik uang lintas negara (Cross Border Cash Carrying – CBCC) merupakan salah satu modus populer dalam tahapan pencucian uang. Disinilah letak peran penting DJBC dalam upaya memberantas money laundering. FATF pun sampai merasa perlu untuk membuat rekomendasi khusus tentang pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara, dengan menerbitkan Special Recommendation IX yang antara lain berbunyi: “Countries should have measures in place to detect the physical cross-border transportation of currency and bearer negotiable instruments, including a declaration system or other disclosure obligation. Countries should ensure that their competent authorities have the legal authority to stop or restrain currency or bearer negotiable instruments that are suspected to be related to terrorist financing or money laundering, or that are falsely declared or disclosed.” Tanggung jawab ini jelas merupakan kepercayaan yang harus dijalankan oleh setiap pegawai DJBC, terutama yang terkait langsung dengan penanganan kargo dan penumpang. Berbagai modus akan dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyelundupkan uang melintasi perbatasan negara kita. Pertanyaan mengenai bagaimana mengidentifikasi bahwa uang tersebut berasal dari tindak kejahatan atau bukan; tidaklah menjadi domain BC. Yang perlu dilakukan adalah mengecek pemberitahuan pabean dan membuat laporan untuk diteruskan kepada PPATK dan/ atau pihak Kepolisian bila telah memasuki ranah pidana. Meskipun demikian, BC dalam hal ini dapat menjadi titik awal pengumpulan informasi untuk mengungkap tabir kasus money laundering. Kewaspadaan tinggi, analisa dan profiling, tentu sangat relevan dalam upaya menetapkan target. Jangan sampai setiap rupiah atau mata uang lainnya yang lewat dalam pengawasan kita ternyata adalah hasil jual beli narkoba atau diperuntukkan bagi pendanaan terorisme. Waspadalah. Adeltus Lolok, Kepala KPPBC Poso, Sulawesi Tengah EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

23

DAERAH KE DAERAH FOTO-FOTO WBC/ATS

OPTIMALKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN. Menjadi pesan khusus bagi seluruh pegawai Kanwil DJBC Banten yang kini telah memiliki gedung baru.

DIRESMIKAN. Dirjen saat menandatangani batu prasasti yang menandai resminya gedung baru Kanwil DJBC Banten.

PERESMIAN GEDUNG BARU

KANWIL DJBC BANTEN Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten yang selama ini berkantor di lingkungan Kantor Pusat DJBC, kini telah memiliki gedung sendiri yang terletak di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD).

G

edung baru Kanwil DJBC Banten yang terletak di Jalan Raya Serpong Damai sektor VI Blok 201 no 2 Bumi Serpong Damai, Tangerang-Banten, terdiri dari empat lantai .Lantai I digunakan untuk ruangan Bidang Fasilitas Kepabeanan serta Bidang Kepabeanan dan Cukai, lantai II digunakan untuk ruangan Kepala Kanwil DJBC Banten, Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, lantai III digunakan untuk Bidang Audit, serta Bidang Penindakan dan Penyidikan, sedangkan untuk lantai IV digunakan untuk auditorium dan ruang rapat. Sebelumnya gedung tersebut adalah milik bank yang terkena likuidasi pada tahun ’90-an. Setelah dibiarkan kosong dan tidak terpakai selama bertahun-tahun, gedung tersebut akhirnya dihibahkan ke DJBC. Setelah melalui proses renovasi kurang lebih empat bulan gedung kini menjadi Kanwil DJBC Banten. Acara peresmian gedung baru Kanwil DJBC Banten dilakukan

24

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, ditandai dengan penandatanganan batu prasasti pada 18 Februari 2009. Acara juga dihadiri oleh pejabat eselon II DJBC antara lain, Direktur Audit, Thomas Sugijata, Direktur Teknis Kepabeanan, Agung Kuswandono, Direktur Kepabeanan Internasional, Wahyu Poernomo, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Jusuf Indarto, Kepala KPU Tanjung Priok, Kushari, dan Kepala Kanwil DJBC Jakarta, Heru Santoso. Selain itu juga hadir Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Soekarno-Hatta, Kepala KPPBC Tangerang, pejabat eselon III dan IV dilingkungan Kanwil DJBC Banten. Turut hadir pada acara peresmian gedung Kanwil DJBC Banten, perwakilan Gubernur Banten, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, Koramil Banten, Admistrator Bandara, Pengadilan Tinggi Banten, Kajati Banten, Dispemda Banten, Dirjen Kekayaan Negara, para pengguna jasa di wilayah Banten, dan Ketua adat suku Baduy Dalam.

KANWIL DENGAN TIGA KPPBC Acara peresmian diawali dengan sambutan selamat datang dan presentasi dari Kepala Kanwil DJBC Banten, Bachtiar. Dalam sambutannya, selain menjelaskan sejarah berdirinya Kanwil DJBC Banten, Bachtiar juga memaparkan berbagai kendala dan keberhasilan yang telah dijalankan selama dua tahun sebelumnya, yaitu ketika Kanwil DJBC Banten mulai dibentuk, tepatnya pada 22 Desember 2006 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 133/PMK.01/2006. “Pembentukan Kanwil DJBC Banten merupakan perhatian yang sangat mendalam dari seluruh pimpinan di DJBC dan Departemen Keuangan untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal di wilayah Provinsi Banten. Hal ini juga dibuktikan dengan tingginya target penerimaan untuk Kanwil Banten yang hingga kini menduduki peringkat ketiga dari seluruh Kanwil DJBC,” kata Bachtiar. Lebih lanjut Bachtiar mengatakan, walaupun hanya memiliki tiga KPPBC, namun ketiganya memiliki karateristik yang khas. Seperti KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta yang menjadi pintu gerbang bangsa akan masuknya orang maupun barang ke Indonesia. Kemudian KPPBC Merak, yang merupakan penyangga dari KPU Tanjung Priok, yang selama ini dapat mendukung industri yang ada di Merak dan sekitarnya. Dan KPPBC Tanggerang, dimana KPPBC ini melayani dan mengawasi sebanyak 170 perusahaan penerima fasilitas dan beberapa perusahaan barang kena cukai. “Satu hal yang hingga kini belum dapat kami wujudkan dengan baik adalah standar pelayanan publik. Namun kami terus berusaha untuk membuat standar pelayanan publik yang lebih baik dan profesional, sehingga para pengguna jasa akan dapat terlayani lebih sempurna lagi,” ujar Bachtiar. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Titipan Indonesia (Asperindo), Kardiono yang menyampaikan kesan dan pesannya mengungkapkan, reformasi di negara ini dapat dilihat kemajuannya dengan meningkatnya pelayanan dan pengawasan yang dilakukan

KUNJUNGAN KERUANGAN. Dirjen didampingi oleh Kakanwil DJBC Banten meninjau tiap-tiap ruangan yang ada di gedung baru Kanwil DJBC Banten.

oleh DJBC. Sebagai bentuk perhatian yang mendalam adalah dibentuknya KPPBC Tipe Madya Soekarno-Hatta untuk lebih menunjang kegiatan para pengguna jasa khususnya perusahaan jasa titipan yang selalu meminta waktu cepat dalam pelayanannya. “Dengan dibentuknya Banten sebagai Provinsi, memang sudah selayaknya DJBC membentuk Kanwil yang dapat menampung berbagai aspirasi dan keluhan dari para pengguna jasa di wilayah Banten ini. Memang sebagai pengusaha selalu meminta yang terbaik, jika satu sudah dikabulkan tentunya masih ada yang diinginkan lagi, dan ini tidak akan berhenti. Namun itu semua dapat ditampung dengan baik oleh DJBC, khususnya oleh Kanwil Banten yang kini resmi menduduki gedung barunya,” ungkap Kardiono.

JALIN KOORDINASI DENGAN INSTANSI LAIN Sementara itu pada sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, yang juga sekaligus meresmikan gedung baru Kanwil DJBC Banten, menjelaskan keberhasilan DJBC di tahun 2008 dalam

mencapai target penerimaan baik bea masuk, bea keluar, maupun cukai, merupakan keberhasilan dari seluruh jajaran DJBC dalam memberikan pelayanan dan pengawasan. Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kerjasama yang harmonis dengan instansi lain seperti TNI, POLRI, Kejaksaan, dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi hambatan DJBC dalam melakukan pengawasan dapat terbantu dengan hubungan yang baik ini. “Untuk Kanwil Banten dan Kanwil DJBC lainnya, kami berharap dapat terus menjalin hubungan yang baik ini, sehingga apa yang selama ini sudah terbukti berjalan dengan baik dapat lebih baik lagi. Kalau saat ini Kanwil Banten telah mempunya gedung baru, tentunya bentuk pelayanan dan pengawasan yang akan dijalankan juga harus semakin baik dari sebelumnya,”ujar Dirjen. Lebih lanjut Dirjen mengatakan, sesuai pesan Menteri Keuangan, saat ini seluruh jajaran DJBC diminta untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang semaksimal mungkin, karena dengan adanya krisis ekonomi global ternyata telah memberikan dampak yang cukup serius bagi negara, bahkan sejak Oktober 2008 nilai ekspor telah turun mencapai 30 persen dan nilai impor turun 40 persen. Jika pelayanan dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik, tentunya para pengguna jasa akan lebih baik lagi dalam melakukan aktifitasnya, sehingga diharapkan dapat memacu kembali nilai ekspor dan impor. Sebagai acara puncak, dengan didampingi Kakanwil DJBC Banten, Dirjen menandatangani batu prasasti yang sekaligus menandakan resminya Kanwil DJBC Banten menempati gedung baru. Seusai penandatangan batu prasasti, Dirjen mendapat kehormatan dari ketua adat suku Baduy Dalam, yang menyematkan pakaian dan ikat kepala juga senjata tradisional berupa golok, yang menandakan DJBC diterima keberadaannya di wilayah Banten. Sementara itu dari Kanwil Banten juga memberikan kenangkenangan kepada Direktorat Kekayaan Negara, berupa lukisan Masjid Agung Banten. Kenang-kenangan ini juga merupakan wujud ucapan terima kasih kepada Ditjen Kekayaan Negara, karena atas nama pemerintah telah memberikan hibah gedung yang saat ini digunakan. Akhirnya acara peresmian gedung Kanwil DJBC Banten ditutup dengan doa, yang dilanjutkan dengan acara ramah-tamah dan mengunjungi ruangan yang ada di gedung baru sambil diiringi oleh lagu-lagu yang dibawakan oleh paduan suara dharma wanita Kanwil Banten. supriyadi

FOTO BERSAMA. Seluruh jajaran eslon III dan IV berfoto bersama dengan Kakanwil DJBC Banten seusai acara peresmian gedung baru. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

25

DAERAH KE DAERAH FOTO-FOTO WBC/LUCKY

PENANAMAN POHON LANGKA. Kakanwil DJBC Jabar, Jody Koesmendro menandai kegiatan penghijauan dengan menanam pohon Prono Jiwo.

PERINGATI HARI PABEAN INTERNASIONAL

KANWIL DJBC JAWA BARAT TANAM POHON LANGKA Melengkapi kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup, menyambut Hari Pabean Internasional ke-57, Kanwil DJBC Jawa Barat menggelar rangkaian kegiatan yang bersifat sosial yakni donor darah, uji emisi mobil gratis dan layanan kesehatan gratis sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

PEMBUKAAN ACARA. Kakanwil DJBC Jawa Barat, Jody Koesmendro ketika membuka acara HPI ke-57 di perumahan dinas, didampingi Kabag Umum dan KI Kanwil DJBC Jawa Barat, Oentarto Wibowo.

emarak Hari Pabean Internasional (HPI) yang diperingati tiap 26 Januari oleh praktisi kepabeanan di dunia, juga dimanfaatkan segenap jajaran di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Jawa Barat untuk merayakannya dengan kegiatan yang bermanfaat. Berbagai rangkaian kegiatan sejalan dengan tema HPI ke-57, diadakan oleh Kanwil DJBC Jawa Barat mulai tanggal 17 Januari - 30 Januari 2009. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain seperti kerja bakti di perumahan dinas dengan membuat lubang resapan biopori (LRB)

pada 17 Januari 2009. Kemudian pada 20 Januari diadakan bakti donor darah di Auditorium Gedung Keuangan Negara Jawa Barat dan upacara HPI pada 27 Januari. Penutup rangkaian acara HPI Kanwil DJBC Jawa Barat diadakan di perumahan dinas yang berlokasi di jalan Cijaurah Girang V, Bandung, pada 30 Januari 2009 dengan mengadakan acara pengobatan gratis, uji emisi gratis, bazaar, dan penanaman pohon langka. Hadir dalam acara di perumahan dinas tersebut Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Jody Koesmendro, seluruh Kepala Bidang Kanwil

S 26

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

DJBC Jawa Barat, para Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Kanwil Jawa Barat, para pejabat Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, para pegawai, ibu-ibu Dharma Wanita, undangan dan warga sekitar. Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Jawa Barat, Oentarto Wibowo sebagai ketua panitia acara ini, dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari acara ini adalah turut serta memeriahkan Hari Pabean Internasional ke-57, “Mengenai isi kegiatannya kami menyesuaikan dengan tema yakni protect the environment, sehingga kami membuat kegiatan yang sesuai dengan tema tersebut dengan mengadakan kegiatan yang bermanfaat, tidak hanya untuk saat ini akan tetapi juga untuk waktu yang akan datang.” Ketika membuka acara tersebut Kakanwil DJBC Jawa Barat, Jody Koesmendro mengatakan bahwa tema Hari Pabean Internasional ke-57 yakni Bea Cukai melindungi kelestarian lingkungan hidup sangat berhubungan dengan kegiatan yang warga perumahan dinas Kanwil Bea Cukai Jawa Barat lakukan selama ini yakni melestarikan lingkungan hidup, antara lain sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga yang bekerjasama dengan tabloid “RUMAH” tahun lalu dan melakukan penghijauan di komplek rumah dinas. “Dimana pun kita tinggal, kita dapat melestarikan lingkungan hidup serta bermanfaat bagi sekitar”, tegas Jody Koesmendro. Pada awal pembangunan perumahan dinas ini, Jody menghimbau

para penghuni agar ikut melestarikan lingkungan disekitar perumahan dengan bertahap melakukan gerakan menanam 1.000 pohon dan sekarang ditambah dengan membuat 1.000 LRB. “Saya yakin bahwa dengan kebersamaan kita dapat menjaga kelestarian komplek ini. Saat ini saja sudah ada lebih dari 600 pohon dan 380 lubang biopori,” ujar Jody. Usai membuka acara, secara simbolis Jody menyerahkan sebuah cangkul sebagai simbol penyerahan perawatan komplek kepada koordinator perumahan dinas, Andin Hidayat, yang mewakili seluruh penghuni. Selain himbauan dari Kakanwil DJBC Jawa Barat, kerja bakti yang dilaksanakan pada 17 Januari, dilakukan untuk merespon surat edaran Dirjen nomor: SE-42/BC/2008 tentang pembuatan lubang resapan biopori di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). “Untuk membuat lubang biopori di kantor jelas sudah tidak mungkin karena lantainya beton dan aspal, maka kami alihkan ke perumahan dinas ini. Di perumahan ini total sudah ada 380 lubang biopori, mudah-mudahan pada peringatan HUT RI atau paling lambat Hari Keuangan nanti bisa tercapai 1000 lubang biopori,” ujar Oentarto. Untuk menambah semarak acara HPI ini, ibu-ibu Dharma Wanita di lingkungan Kanwil DJBC Jawa Barat, menggelar bazaar yang diisi barang-barang produksi dan makanan khas daerahnya masing-masing. Selain itu, Dharma Wanita KPPBC Bandung dan KPPBC Purwakarta menyumbangkan tarian poco-poco.

UJI EMISI GRATIS

LUBANG BIOPORI. Pembuatan lubang Biopori yang diperagakan oleh Kabag Umum dan KI, Oentarto Wibowo.

Acara ini semakin lengkap dengan pemaparan mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup oleh Kasubid Pemantauan Pencemaran Lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, Andria Sukowati. “Untuk ruang provinsi Jawa Barat kami ingin menciptakan eco-province, terutama di Jawa Barat dengan penerapan berkelanjutan yang meliputi tata laksana lingkungan atau konservasi untuk kawasan lindung, pesisir, juga untuk pengendalian pencemaran meliputi fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan kualitas lingkungan,” jelas Andria di sela-sela pemantauan kegiatan uji emisi. Selain memberikan sosialisasi secara lisan dan tulisan, dalam acara ini BPLHD Propinsi Jawa Barat juga membantu dalam pengadaan operator serta peralatan untuk menguji emisi. Untuk merangsang peserta agar mengikuti kegiatan uji emisi ini, panita membagikan 20 t-shirt gratis bagi 20 peserta pertama. Hal tersebut terbukti sangat efektif menarik minat sejumlah pemilik kendaraan, terlihat dengan panjangnya antrian bahkan sebelum kegiatan uji emisi ini dimulai. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, panitia juga menyediakan check up kendaraan gratis, bekerjasama dengan bengkel Viersa. Bengkel Viersa adalah salah satu bengkel di Bandung yang mendapatkan lisensi untuk melakukan uji emisi dan menerbitkan keterangan lolos uji emisi. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

27

DAERAH KE DAERAH

LAYANAN KESEHATAN GRATIS. Sebagai wujud kepedulian terhadap warga sekitar perumahan dinas.

UJI EMISI GRATIS. Bekerjasama dengan BPLHD Propinsi Jawa Barat

WUJUD KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT

15 JENIS TANAMAN LANGKA

Disamping kegiatan yang bertemakan lingkungan hidup, sebagai wujud kepedulian terhadap warga sekitar, dalam peringatan HPI kali ini juga diggelar layanan kesehatan secara cuma-cuma. Kegiatan ini dibantu oleh seorang dokter dan dua paramedis dari poliklinik Kanwil DJBC Jawa Barat. “Untuk kegiatan pengobatan gratis ini kami mengundang satu rukun warga (RW) yang terdiri dari enam rukun tetangga (RT), perkiraan kami semula akan ada sekitar 40 pasien di setiap RT yang kami jangkau untuk pengobatan gratis,” ujar Oentarto. Sedangkan untuk pengadaan obat-obatan, panitia bekerjasama dengan dua perusahaan obat-obatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya WBC melihat antrian masyarakat yang mengular sejak pukul 08:00 pagi dan tim medis baru menyelesaikan penanganan pasien terakhir pada pukul 14:00 siang. Perumahan dinas Kanwil DJBC Jawa barat berada di lingkungan RW 13 kelurahan Sekajati, Buah Batu. Ketua RW 13, Dadan Darojat, yang dengan setia menunggui warganya sejak pagi, menyambut baik acara ini, “Kami menyambut baik diadakannya pengobatan gratis ini, selain meringankan beban para warga di RW ini, acara ini sangat bermanfaat untuk bersilaturahmi dengan antar warga,” ujarnya. Kegiatan ini pada akhirnya sangat menarik perhatian warga. Sebelum pendaftaran dibuka, warga masyarakat telah berbondong-bondong datang dan hingga pendaftaran ditutup sebanyak 256 orang tercatat mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma. Sebelumnya, pada 20 Januari 2009 Kanwil DJBC Jawa Barat juga menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan mengadakan donor darah. Antusias pendonor pada kegiatan tersebut juga cukup tinggi, sebanyak 98 pegawai tercatat ingin mengikuti namun hanya 63 pegawai lolos untuk mendonorkan darahnya. “Kami sudah berkomitmen akan rutin tiap tiga bulan akan mendonorkan darah kami,” ujar Oentarto.

Sesuai dengan tema peringatan HPI tahun ini yaitu kelestarian lingkungan hidup, dalam acara ini Kanwil DJBC Jawa Barat juga melakukan penghijauan di lingkungan perumahan dinas. Yang membuat kegiatan penghijauan ini berbeda adalah penanaman beberapa tanaman yang tergolong langka seperti Ebony, Cendana, Gaharu, Nam-nam, Nogosari, Cempaka Putih, Kepel, Prono Jiwo dan lain,lain. “Di lingkungan komplek ini terdapat 22 jenis pohon tanaman keras 15 di antaranya merupakan tanaman langka, bahkan tiga jenis diantaranya masuk dalam appendix II CITES,” ungkap Oentarto. Tanamantanaman langka ini, lanjutnya merupakan sumbangan Laboratorium Botani LIPI, serta dari pihak-pihak yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap lingkungan hidup, antara lain Nawang Nursery, Jakarta dan pribadi-pribadi yang memiliki keperdulian terhadap pelestarian pohon-pohon langka. Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Jody Koesmendro beserta istri, ikut menanam pohon langka jenis Prono Jiwo dan Cempaka Putih di ruang terbuka hijau yang terletak di sisi perumahan dinas. “Awal pembangunan perumahan ini, saya ingin menciptakan komplek ini bukan sekedar menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi lingkungan untuk bersosialisasi sekaligus berekreasi keluarga,” ungkap Jody.

FOTO-FOTO WBC/KY

BAZAAR. Stand-stand bazaar yang diprakarsai oleh anggota Dharma Wanita diisi dengan makanan dan produk khas daerah yang ada di Jawa Barat.

28

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

TUPOKSI KANWIL DJBC JAWA BARAT Disela-sela acara, Djody menyampaikan beberapa hal yang terkait kinerja Kanwil DJBC Jawa Barat. “Di Jawa Barat yang dominan adalah pengawasan fasilitas kepabeanan, masalahnya situasi saat ini sedang krisis, tantangannya ada dua yakni meningkatkan pelayanan supaya lebih efisien dan kedua adalah pengawasan”. Di tahun 2008, realisasi penerimaan bea masuk Kanwil DJBC Jawa Barat sebesar 1,31 trilyun atau 136,85 persen dari yang ditargetkan, sedangkan realisasi penerimaan dari cukai mencapai 4,21 trilyun atau 127,36 persen. Di tahun ini target yang harus dicapai Kanwil DJBC Jawa Barat dari bea masuk sebesar 1,04 trilyun dan dari cukai sebesar 4,09 trilyun. “Dari target itu, memang ada yang harus kita revisi misalnya cukai di Purwakarta dan Bekasi, karena ada pabrik rokok baru,” lanjutnya. Di tahun ini pula, Kanwil DJBC Jawa Barat tengah mempersiapkan beberapa kantor yang diproyeksikan menjadi KPPBC Tipe Madya Fasilitas, seperti KPPBC Purwakarta, KPPBC Bekasi dan KPPBC Bandung. “Terkait fungsi bea cukai, itu sangat strategis untuk supporting industries, karena disana merupakan lingkaran pabrik yang mendapat pelayanan fasilitas,” ujar Jody. Disamping Bekasi, Purwakarta dan Bandung, Kanwil DJBC Jawa Barat juga mengusulkan Bogor –yang sudah memiliki gedung baru yang megah untuk menjadi kantor tipe madya. Jody berharap dengan adanya kantor pelayanan madya, kantorkantor yang berada di wilayah Jawa Barat bisa melayani lebih baik lagi, “Karena perusahaan disini (wilayah Jawa Barat) orientasinya ekspor sehingga disini merupakan tulang punggung penghasil devisa. Dengan menggunakan teknologi informasi, DJBC memiliki sistem yang terstruktur sehingga dapat bekerja lebih baik.” irwan

SEPUTAR BEACUKAI JAKARTA. Sesuai tema Hari Pabean Internasional ke-57 tahun 2009 yaitu Bea dan Cukai dan Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara simbolis melakukan kegiatan penanaman pohon cendana di samping gedung A Kantor Pusat (KP) DJBC disaksikan para pejabat eselon I, II dan III di lingkungan Departemen Keuangan (Depkeu). Usai penanaman pohon, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi menyerahkan beberapa bibit pohon anthurium kepada Sri Mulayani dan para pejabat di lingkungan Depkeu.

JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama pejabat di Departemen Keuangan (Depkeu) usai penanaman pohon menuju lapangan voli yang berada di belakang gedung utama Kantor Pusat (KP) DJBC guna bertanding voli dengan pejabat eselon II DJBC. Pertandingan yang digelar oleh Direktorat Kepabeanan Internasional ini masih dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-57. Pertandingan persahabatan ini dimenangkan tim Depkeu. Usai pertandingan voli, acara dilanjutkan dengan latihan menembak di lapangan tembak DJBC yang berada di basement gedung utama KP-DJBC. Tampak pada gambar kiri, sebelum bertanding kedua tim melakukan foto bersama dengan Menteri Keuangan, dan gambar kanan, para pejabat sedang membidik ke sasaran tembak.

JAKARTA. Pada 18 Januari 2009, Kantor Pusat DJBC dalam rangka Hari Pabean Internasional ke-57 menyelenggarakan acara senam pagi bersama di halaman kantor pusat, diikuti oleh Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi, staf inti, para pejabat eselon III, IV, dan para pegawai. Usai senam, acara dilanjutkan dengan aksi demo anjing pelacak Dit. P2. Tampak pada gambar para pegawai sangat antusias mengikuti aba-aba dari tim aerobik dari Sanggar Senam Kita Kemanggisan pimpinan Heny Riawati dan gambar kanan, demo anjing pelacak dalam mencari dan mendeteksi narkoba yang dibawa oleh penumpang. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

29

SEPUTAR BEACUKAI

s

s

JAKARTA. Pada 3 Pebruari 2009 seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Teknis Kepabeanan hadir di Aula Direktorat Teknis Kepabeanan dalam acara pelepasan dan perpisahan Kasubdit Klasifikasi Barang Nirwansyah Rochim yang telah memasuki masa purna bhakti. Acara ini diawali dengan sambutan dari Direktur Teknis Kepabeanan Agung Kuswandono, Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi, dan sambutan Nirwansyah Rochim, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata yang diserahkan oleh Agung Kuswandono (gambar kiri). Acara perpisahan yang menghadirkan musik keroncong dari Jatinegara, diakhiri dengan ramah tamah dan pemberian ucapan selamat dari pegawai serta foto bersama dengan Dirjen dan staf inti (gambar kanan), JAKARTA. Dalam rangka Hari Pabean Internasional ke-57 Direktorat Kepabeanan Internasional KP-DJBC menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh para pejabat eselon III dan IV dan pegawai di lingkungan KP-DJBC, Kanwil DJBC Jakarta dan Kanwil DJBC Banten. Dari kegiatan donor ini, berhasil dikumpulkan 126 kantong darah yang diterima dari 149 pendonor. Tampak pada gambar Direktur Kepabeanan Internasional Wahyu Purnomo ikut mendonorkan darahnya.

BOGOR. Pada 10 - 11 Januari 2009, Indonesia Karate-Do (Inkado) Korda Jawa Barat pimpinan Agustinus Djoko P dan Maman Anurachman, mengadakan ujian gashuku dan kenaikan tingkat yang berlangsung di Villa Ever Green Bogor Jawa Barat. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh 500 atlit dari 24 ranting yang ada. Acara tersebut juga dilakukan sebagai persiapan Inkado Korda Jabar dalam menghadapi kejuaraan Siliwangi Cup dan kejuaraan wilayah barat Inkado.

SEMARANG. Pada 23 Januari 2009 berlangsung acara rutin senam kesehatan jasmani dan rohani yang berlangsung di halaman Kanwil DJBC (KWBC) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang diikuti oleh gabungan pegawai KPPBC A1 Tanjung Emas dan KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Usai melakukan senam dilaksanakan acara penanaman beberapa pohon yang ditanam di beberapa titik di lingkungan KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Nampak dalam foto, Kepala Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY, Ismartono, dan Kepala KPPBC A1 Tanjung Emas, Beatus Hasibuan, secara simbolis menanam pohon pertama. Penanaman pohon ini terlaksana atas inisiatif Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Tanjung Emas dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional yang bertemakan lingkungan hidup, dan agar tercipta lingkungan kantor yang asri, sehat dan hijau, sehingga membuat suasana kerja jadi lebih nyaman dan sehat. Kiriman FZ, Semarang

30

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

SEMARANG. Pada 27 Januari 2009 pukul 08.00 pagi bertempat di halaman KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta berlangsung upacara Hari Pabean Internasional ke-57 yang diikuti oleh pejabat dan pegawai di lingkungan KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dan KPPBC A1 Tanjung Emas yang dipimpin langsung Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY Ismartono sebagai inspektur Upacara. Usai upacara, diselenggarakan kegiatan donor darah di aula KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang merupakan kerjasama dengan pihak PMI Kabupaten Semarang. Kiriman FZ, Semarang

SINTETE. Dalam rangka Hari Pabean Internasional (HPI) yang ke-57, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A4 Sintete mengadakan kegiatan penanaman pohon (penghijauan). Kegiatan ini selaras dengan tema yang diusung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam peringatan HPI yakni Bea dan Cukai dan Lingkungan Hidup. Jenis pohon yang ditanam adalah Mahoni, Tanjung, dan Pinang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Januari 2009 di sepanjang Jalan Pelabuhan Sintete (jalan di depan KPPBC Tipe A4 Sintete) dan di dalam lingkungan Pelabuhan Sintete. Kiriman Eko Budyanto-KPPBC Tipe A4 Sintete Sintete. YOGYAKARTA.Pada 20 Januari 2009 bertempat di KPPBC Tipe A3 Yogyakarta dilakukan Peresmian Gedung B sekaligus diselenggarakan pisah sambut Pejabat Eselon IV KPPBC Tipe A3 Yogyakarta yang dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah & DIY,Ismartono.Tampak pada gambar kiri, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jateng & DIY, Ismartono menandatangani prasasti peresmian Gedung B KPPBC Tipe A3 Yogyakarta didampingi Kepala KPPBC Tipe A3 Yogyakarta, Sucipto, dan gambar kanan, pemberian ucapan selamat disertai pemotongan tumpeng. Kiriman KPPBC Tipe A3 Yogyakarta.

TERNATE. Bertempat di aula KPPBC Tipe A4 Ternate, pada Rabu 14 Januari 2009 Kepala KPPBC Tipe A4 Ternate Suaidy melantik dan mengambil sumpah para pejabat eselon IV di lingkungan KPPBC Ternate. Adapun pejabat yang dilantik adalah Ramla Jasin sebagai Kasi Kepabeanan dan Cukai, Agustinus Putut Wijayadi sebagai Kasi Perbendaharaan, dan Ivonny Tatipikalawan sebagai Kasi DTDD. Tampak pada gambar kiri pejabat yang dilantik, sedangkan gambar kanan, Kepala Kantor Ternate Suaidy sedang membacakan naskah sumpah jabatan. Kiriman KPPBC Tipe A4 Ternate EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

31

SEPUTAR BEACUKAI

s

MALANG. Pada 27 Januari 2009 dilaksanakan upacara bersama di halaman Kanwil DJBC Jatim II dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional Ke57, dengan Inspektur Upacara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II C.F. Sidjabat. Peserta upacara meliputi para pejabat Eselon III dan IV serta para pegawai Kanwil DJBC Jatim II dan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang. Kiriman KPPBC Tipe Madya Cukai Malang AMBON. Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat usai mengadakan upacara Hari Pabean Internasional melakukan kegiatan penanaman beberapa pohon mangga. Penanaman pohon dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional ke-57 dilakukan pada 27 Januari 2009 oleh Kepala Kanwil DJBC Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat Ariohadi, dan pegawai dilingkungan Kanwil. Bambang Wicaksono, Surabaya (Foto : Bambang Wicaksono)

JAKARTA. Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok pada 11 Februari 2009, menerima kunjungan kerja Asean Journalism dari beberapa wartawan dalam dan luar negeri yang meliputi beberapa negara antara lain Amerika, Brunei, Kamboja, Vietnam. Kunjungan tersebut diterima di Ruang Media Center KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok Lt.1, untuk kemudian melakukan kunjungan lapangan wilayah kerja KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, meliputi JICT dan Gedung X-Ray. KPU BC Tanjung Priok

JAKARTA. Pada 2 Februari 2009, bertempat di Ruang Media Center Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Layanan dan Informasi (BKLI) Haryo Limanseto menerima kunjungan kerja dalam rangka Studi Banding Pelayanan Publik dari Departemen Kesehatan yang dipimpin oleh Drg. Tri Parayati (Biro Hukum & Organisasi Kesehatan) beserta 13 anggota lainnya. Dalam acara tersebut sekaligus diadakan kunjungan lapangan di sekitar wilayah pelayanan publik di KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. KPU BC Tanjung Priok

32

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

BALIKPAPAN. Pada 14 Januari 2009 bertempat di Aula Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dilangsungkan serah terima jabatan eselon III dan pengambilan sumpah jabatan serta pelantikan pejabat eselon IV di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Nasir Adenan dengan disaksikan para pejabat eselon III dan IV serta rohaniawan. Juga tampak dalam gambar, penandatanganan naskah pelantikan diwakili oleh, Raden Herman Hermawan dengan disaksikan oleh Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Nasir Adenan; Kabid P2 Kanwil Kalimantan Bagian Timur,Imron dan Kabid Audit Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur ,Yahya Haris. Serta Rohaniawan sedang mengambil sumpah pejabat eselon IV yang dilantik. Kiriman Roland.W. Siburian, Balikpapan. (Foto Roland.W) s

JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang tergabung dalam tim terpadu (bersama Ditjen Pajak, Imigrasi, Deplu, Sekneg) dalam mengatasi bencana alam, pada 13 Pebruari 2009 ikut berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh Badan Rehabilitasi Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darusalam - Nias di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran dua hari ini dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tampak pada gambar tim terpadu DJBC melakukan foto bersama dengan Marie Muhammad yang saat itu hadir dalam pameran dan mengunjungi stan terpadu.

BALIKPAPAN.. Pada 27 Januari 2009 bertepatan dengan peringatan Hari Pabean Internasional, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC Tipe A3 Balikpapan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Diantaranya upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Nasir Adenan, yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dan KPPBC Tipe A3 Balikpapan. Seusai upacara, dilaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon sawo manila yang secara simbolis dilakukan oleh Kakanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Nasir Adenan disaksikan oleh para pejabat eselon III dan IV. Selain itu juga diadakan kegiatan donor darah seperti tampak dalam gambar Kakanwil Nasir Adenan menyaksikan KABUKI Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, Sunarto sedang mendonorkan darahnya. Kiriman Roland.W. Siburian, Balikpapan. (Foto Roland.W)

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

33

SEPUTAR BEACUKAI

BALIKPAPAN. Pada 28-30 Januari 2009 bertempat di Ballroom Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan diselenggarakan acara Sosialisasi Tata Laksana Dibidang Impor dan Ekspor, Pemberitahuan Pabean Ekspor, dan Tata Laksana Pembayaran & Penyetoran Penerimaan Negara. Tampak dalam gambar Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Bambang Prasodjo, Kasubdit Manajemen Risiko Dit. IKC YFR Hermiyana dan Kasubdit Penerimaan Dit. PPKC Efrizal, serta didampingi oleh Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur sedang memberikan pengarahan. Kiriman Roland.W. Siburian, Balikpapan. (Foto Roland.W)

SOLO. Pada 21 Desember 2008, Budi Kusumaningrum, putri pertama pelaksana di P2 KPPBC Madiun Supadi dan Zaleha melangsungkan akad nikah dengan BGS. Indarto, putra pertama Sunaryo dan Sumiati. Usai akad nikah acara dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di gedung Serba Guna Balai Desa Bluluka, colomadu – Solo dengan dihadiri rekan sekerja, tetangga, dan kerabat. Hadir pula dalam resepsi pernikahan Kepala KPPBC Madiun Suroso (nomor 3 dari kanan) seperti tampak dalam gambar. Kiriman Supadi, KPPBC Madiun

PALU. Pada Januari 2009 Kantor Pangsarops Bea dan Cukai Pantoloan kembali menggelar Liga Pangkalan ke 5 yang diadakan tiap tahun untuk memperat kebersamaan dan kekompakan di antara pegawai Pangsarops BC Pantoloan. Adapun olahraga yang dipertandingkan dalam liga ini yaitu sepakbola, tenis meja, dan bulutangkis. Untuk pertandingan bulutangkis, tim BC 9003 yang bertanding melawan Anak Buah Kapal (ABK) kapal patroli BC 5003 berhasil keluar sebagai juara I. Dalam final sepakbola, ABK kapal patroli BC 7001 melawan kesebelasan dari gabungan kapal patroli VSV dan Seksi Nautika, dengan hasil akhir dimenangkan ABK gabungan kapal patroli VSV dan Seksi Nautika. Pada puncak acara Liga Pangkalan ke-5 dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang dan piala bergilir kepada team dari kapal patroli BC 9003 sebagai juara umum karena berhasil keluar sebagai juara I pada olahraga bulutangkis dan tenis meja. Tampak pada gambar kiri, ABK BC 9003 (baju putih) melakukan foto bersama dengan ABK BC 5003 (baju orange), sebelum melaksanakan pertandingan final di cabang olahraga bulutangkis. Pada gambar kanan, Kru BC 9003 berfoto bersama dengan Kepala Kantor Pangsarops BC Pantoloan beserta Kepala Seksi di atas kapal patroli BC 9003. Kiriman Trilabali, Kantor Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (foto Trilabali)

JAKARTA. Sekolah Bhakti Tugas Pasar Minggu dalam rangka memperingati HUT SD Bhakti Tugas ke-42 (20 Januari 1967 – 20 Januari 2009) dan HUT Sekolah TPA Bhakti Tugas ke-10 (20 Januari 1999 – 20 Januari 2009) pada 24 Januari 2009 menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba. Acara diawali dengan kata-kata sambutan serta pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ny. Sri Koesoemo Haryo. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa pertandingan seperti menyusun kaleng susu, melempar bola ke keranjang, memasukkan bola basket, loba hula-hula dan perlombaan enggrang. Acara diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama.

34

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

s

PALU. Pada 12 Januari 2009, Kantor Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarops) Bea dan Cukai Pantoloan melaksanakan acara pelepasan Kepala Seksi Teknik, Nazwirman. Tampak pada gambar Kepala Kantor Pangsarops Bea dan Cukai Pantoloan Andri Waskito menyerahkan cindera mata kepada Kepala Seksi Teknik yang selanjutnya akan melaksanakan tugas baru di Pangsarops Tanjung Balai Karimun. Kiriman Trilabali, Kantor Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (foto Trilabali)

INFO PEGAWAI

DJBC GUNAKAN TANDA PANGKAT BARU Golongan IV/b s.d. IV/e

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

Golongan III/c s.d. IV/a

III/c

III/d

IV/a

III/a

III/b

II/b

II/c

D

Golongan II/d s.d. III/b

II/d Golongan II/a s.d. II/c

II/a Golongan I/a s.d. I/d

I/a

I/b

I/c

Berdasarkan Surat Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara nomor B/3172/M.PAN/11/2008 tentang hak pengadaan pakaian dinas/seragam pegawai Ditjen Bea dan Cukai tahun anggaran 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 375/KMK.04/2008 tentang pakaian dinas seragam pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah ditetapkan ketentuan yang baru tentang pakaian dinas seragam dan penggunaan tanda pangkat dengan disain yang baru

I/d

engan keputusan tersebut, maka untuk penggunaan pakaian dinas seragam hanya menggunakan satu warna, yaitu biru kehitamhitaman (blue black). Penggunaan seragam berwarna biru ini telah dimulai sejak 17 Agustus 2008. Sementara itu, untuk tanda pangkat baru di lingkungan DJBC khususnya Kantor Pusat dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tanjung Priok, dimulai sejak tanggal 26 Januari 2009, yang bertepatan dengan Hari Pabean Internasional yang ke-57. Menurut Sekretaris DJBC, Kamil Sjoeib, pada prinsipnya tanda pangkat pada seragam dinas DJBC digunakan untuk menunjukkan identitas bahwa pemakainya adalah pegawai DJBC. Sebagaimana diketahui, selain DJBC masih banyak terdapat instansi pemerintah lainnya yang menggunakan pakaian dinas dengan tanda pangkat dalam menjalankan tugasnya yang hampir menyerupai pakaian dan tanda pangkat DJBC. Oleh karena itu, perubahan tanda pangkat DJBC merupakan bentuk penyempurnaan disain agar lebih bersifat unik dan menunjukan identitas korps DJBC, sehingga dapat membedakan dengan tanda pangkat yang digunakan oleh instansi lain. “Adapun hal yang mendasari perubahan tanda pangkat itu sendiri adalah lebih pada pendekatan penggolongan pangkat dan tanggung jawab jabatan, juga dengan tanda pangkat yang baru ini maknanya menjadi lebih jelas. Namun yang paling utama dari perubahan ini adalah tidak merubah besar anggaran yang telah ditetapkan,” ujar Kamil Sjoeib. Lebih lanjut Kamil Sjoeib menjelaskan, untuk perumusan disain tanda pangkat yang baru ini, termasuk dalam rumusan perubahan tentang ketentuan pakaian dinas serta atribut dan kelengkapannya yang dilaksanakan oleh struktural Sekretariat DJBC

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

35

INFO PEGAWAI warna yaitu biru kehitam-hitaman (blue black), dan berdasarkan tugas dan fungsinya, yang juga ditepenggunaan tanda pangkat DJBC yang baru tapkan dalam ketentuan organisasi dan tatakerja dilakukan secara bertahap dimulai untuk pegawai di DJBC Sehingga, dalam perubahan tanda pangkat lingkungan Kantor Pusat dan KPU Tanjung Priok ini tidak dibentuk tim khusus. bertepatan dengan Hari Pabean Internasional tangSedangkan dalam proses perumusannya, tangal 26 januari 2009,” tutur Kamil Sjoeib. da pangkat baru ini telah dikonsultasikan dan Lebih lanjut Kamil Sjoeib menjelaskan, untuk dibahas melalui staf inti DJBC baik secara formal unit kerja lainnya dilakukan secara bertahap, dan maupun informal, karena perumusannya tidak diharapkan mulai tanggal 1 April 2009 secara hanya meliputi disain namun juga perlu kajian komserentak para pegawai DJBC di seluruh Indonesia prehensif berkaitan dengan efisiensi dan bahan telah menggunakan tanda pangkat yang baru. yang digunakan agar dapat lebih tahan lama. Adapun untuk perubahan tanda pangkat yang baru ini, secara keseluruhan memang ditetapkan TANDA PANGKAT SEJALAN DENGAN oleh Menteri Keuangan, namun penetapan Menteri REFORMASI Keuangan ini hanya sebatas pada warna saja, Adapun keterkaitan antara tanda pangkat sedangkan untuk ketentuan mengenai tanda jabatbaru dengan reformasi yang saat ini tengah dijaan, disain, atribut, dan kelengkapan, serta tatacara lani oleh DJBC, Kamil Sjoeib menjelaskan penggunaan pakaian dinas seragam, diatur lebih perubahan tanda pangkat secara tidak langsung lanjut oleh Dirjen. sejalan dengan reformasi DJBC dan berkaitan Dengan demikian, untuk tanda pangkat saat dengan pemberdayaan SDM. Karena, didisain KAMIL SJOEIB. Perubahan tanda ini merupakan disain dari DJBC yang secara berdasarkan pendekatan urutan kepangkatan pangkat baru didasarkan pada estetika disain tersebut selain menunjukan dan jabatan eselonisasi, sehingga diharapkan pendekatan urutan kepangkatan dan tanda korps DJBC juga menunjukkan tanggung jabatan eselonisasi. dapat memberikan motivasi pegawai untuk lebih jawab dari pemakai tanda pangkat tersebut. meningkatkan pretasinya dan secara psikologis “Mengawali pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan tentang menuntut pegawai agar lebih bertanggung jawab atas pangkat seragam dan tanda pangkat baru tersebut, sementara Peraturan dan jabatannya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai masih dalam perumusan lebih lanjut, Satu hal jika diamati sekilas memang tanda pangkat yang baru ini kami telah melakukan sosialisasi dengan mengeluarkan Surat Edaran hampir sama dengan tanda pangkat yang sebelumnya, namun Sekretaris DJBC nomor SE-02/BC.1/2009 tanggal 21 Januari 2009, demikian jika dicermati secara mendalam disain tanda pangkat yang yang memberitahukan kepada seluruh pegawai, bahwa sejak tanggal baru ini secara berurutan mulai dari golongan I/a sampai dengan 23 Desember 2008 pakaian dinas seragam DJBC menggunakan satu golongan IV/e, terdapat perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar,

UCAPAN TERIMA KASIH DAN MOHON PAMIT

Kepada Yth : Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak-Bapak Direktur, BapakBapak Tenaga Pengkaji, Bapak Kapusdiklat, Bapak-Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak-Bapak Kepala KPU dan Para Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai seluruh Indonesia, yang kenal secara langsung maupun tidak mengenal secara langsung. Puji dan Syukur kami haturkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia dan Rahmat-Nya, bahwa mulai tanggal 1 Maret 2009 telah sampai pada ujung pengabdian saya sebagai Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena memasuki Pensiun / Purna Tugas dengan penugasan terakhir sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah Riau dan Sumatera Barat di Pekanbaru. Dengan segala kerendahan hati, saya dan keluarga, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila selama berinteraksi, bekerja sama dalam menjalankan tugas, terdapat kesalahpahaman dan kesalahan-kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, menimbulkan luka di hati Bapak/Ibu/Saudara sekalian. Semoga Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang masih berdinas di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selalu diberikan rahmat, hidayah dan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas-tugas yang semakin berat, dapat berjalan dengan lancar, sukses dan selamat. Sebagai warga Riau di kota Pekanbaru yang juga disebut sebagai “Bumi Lancang Kuning”, ijinkan saya menyampaikan pantun sbb : Berjalan-jalan di Kota Dumai Mampir sebentar di Kota Duri Selamat bertugas dengan membawa damai Ijinkan saya mohon pamit dan undur diri Kalau ada sumur di ladang Bolehlah kita menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Bolehlah kita berjumpa lagi. Amin, Amin, Amin. Mulyadi, SH., M.Hum & Keluarga NIP 060040187, Pembina Tk.I / IV.b

36

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

karena sesuai dengan maksud dan tujuannya perubahan tanda pangkat tersebut didasarkan pada pendekatan urutan kepangkatan dan jabatan eselonisasi. Tanda pangkat baru DJBC kini sudah semakin selaras dengan pakaian dinas seragam yang telah ditentukan, sehingga kesamaan dengan instansi lain akan tanda pangkat dan seragam dinas DJBC diharapkan tidak lagi terjadi, karena selain dapat membuat bingung para pengguna jasa, kesamaan ini juga dapat disalahgunakan yang akhirnya dapat merugikan DJBC. “Kalau kita lihat di bandara atau pelabuhan, kan banyak instansi lain yang juga menggunakan seragam, bahkan seragam mereka hampir sama dengan seragam bea cukai. Hal ini terkadang membuat bingung para pengguna jasa. Dengan perubahan ini kami berharap tidak ada lagi instansi lain yang menyerupai seragam dinas DJBC,” ungkap Kamil Sjoeib. Satu hal yang kini menjadi harapan DJBC dengan tanda pangkat yang baru adalah, pakaian dinas seragam, tanda pangkat, tanda jabatan, serta atribut dan kelengkapannya adalah satu kesatuan yang menunjukkan identitas korps DJBC, sehingga penggunaannya harus mempunyai makna khusus dalam rangka meningkatkan kinerja dan citra DJBC kearah yang semakin baik sebagai aparatur pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. supriyadi

PEGAWAI PENSIUN T.M.T. 01 MARET 2009 NO

N A M A

NIP

GOL

JABATAN

KEDUDUKAN KPPBC Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A3 Jambi KPPBC Tipe A3 Surakarta Pangsarops Tipe A Tanjung Balai Karimun KPPBC Tipe A3 Medan KWBC Banten

1

Jansen Lumban Tobing

060040132

III/d

2

Indra Casbara

060040676

III/d

Kasubsi Pengadministrasian Korlak Adm. Impor

3

Drs. Indra Buana, M.M.

060034185

IV/c

Kepala Kantor

4

Sumardjo,S.Sos.

060051865

III/b

Pelaksana

5

Sjofjan M.

060045375

III/a

Pelaksana

6

Mugi Santoso

060062495

IV/a

7

Drs. Dwi Tjahjono Sukarso

060044461

IV/c

8

Darminingsih

060052253

III/b

Kasi Kepabeanan dan Cukai I Kabid Fasilitas Kepabeanan Pelaksana

9

Drs. Suganda

060040774

IV/a

10

Mochamad Ircham

060040760

III/c

Kasi Tempat Penimbunan I Pelaksana

11

Lili Hambali

060057092

II/d

Pelaksana

12

Nurhidayat Sodiq

060046573

III/c

Pelaksana

13

Razali

060071044

III/a

Pelaksana

14

Poerwadiantoro

060056016

II/d

Pelaksana

15

Yempi Rachyudi

060059042

II/d

Pelaksana

16

S u pa r j a t m o

060035998

IV/a

Kasubbag Umum

17

Bruyanto

060040669

III/c

Pelaksana

18

Hardisi

060051851

III/b

19

Antony Ridwan

060040543

IV/a

20

Dukut A r i w i b o w o

060040065

III/c

Korlak Adm. Penagihan dan Pengembalian Kasi Tempat Penimbunan VI Pelaksana

21

Koesnadi

060046252

III/c

Korlak P2

22

Sudin Situmorang

060040336

III/c

Pelaksana

23

Gempa Simatupang

060040806

III/c

Korlak Adm. TPB

24

Sjachlana

060040821

II/d

Pelaksana

25

Sjamsul Bahri

060040303

IV/a

26

Mulyadi, S.H., M.Hum

060040187

IV/b

Kasi Kepabeanan dan Cukai III Kabid P2

EDISI 412 MARET 2009

KPPBC Tipe A2 Bogor KPPBC Tipe A2 Tangerang KPPBC Tipe A3 Gresik KPPBC Tipe A3 Merak KPPBC Tipe A4 Yogyakarta Kanwil DJBC Sumatera Utara KPPBC Tipe A2 Jakarta KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A3 Merak KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A4 Sampit KPPBC Tipe A2 Bogor KPPBC Tipe A2 Jakarta KPPBC Tipe B Panarukan KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Tipe A2 Bekasi KPPBC Madya Soekarno Hatta KPPBC Tipe A3 Bandar Lampung KWBC Riau dan Sumatera Barat

WARTA BEA CUKAI

37

PUSDIKLAT

AGENDA KEGIATAN

PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI TAHUN 2009 Agenda ini merupakan patokan awal, dan dapat dirubah sesuai kebutuhan organisasi dengan tujuan untuk merangsang para pegawai turut serta dalam diklat

M

emasuki tahun anggaran 2009, Pusat Pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai telah menyiapkan sejumlah program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terbagi ke dalam empat jenis diklat yakni Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD), Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS), Diklat Fungsional, dan Diklat Teknis Umum (DTU). Program-program ini secara marathon akan dimulai pada 16 Februari dan berakhir 30 November 2009. Program tersebut (lihat tabel), tidak termasuk 14 program lainnya, karena masih dalam pembahasan dengan pengguna (Kantor Pusat DJBC). Ketika ditemui WBC, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Agus Hermawan, memaparkan sejumlah program yang akan dilaksanakan Pusdiklat di tahun 2009. “Agenda ini merupakan patokan awal, namun jika dalam perjalanan harus direvisi sesuai kebutuhan kantor pusat maka kami akan merevisinya. Agenda ini sudah kami kirimkan ke kantor pusat melalui sekretariat, lalu diteruskan lagi ke daerah-daerah, untuk ditentukan peserta-pesertanya dan sekretariat yang menentukan jumlah pesertanya dan person nya sesuai kebutuhan organisasi,” jelas Agus. DTSD Kepabeanan dan Cukai merupakan diklat dasar yang diperuntukan bagi para pegawai yang baru atau belum pernah mengikuti diklat, “Pegawai yang belum pernah mengikuti diklat belum bisa menjadi pelaksana pemeriksa, sehingga mereka diwajibkan untuk

mengikuti DTSD Kepabeanan dan Cukai ini,” ujar Agus. DTSD Kepabeanan dan Cukai terbagi 4 gelombang, dua gelombang DTSD Kepabeanan dan Cukai dengan 588 jam latihan dilaksanakan masingmasing untuk 60 peserta dan berlangsung selama 13 minggu, yakni angkatan I dilaksanakan pada 16 Februari-15 Mei dan angkatan kedua dilaksanakan pada 25 Mei-20 Agustus. DTSD Kepabeanan dan Cukai selanjutnya diperuntukan bagi 90 peserta khusus lulusan Prodip I. Diklat ini dilaksanakan selama 4 minggu atau 188 jam latihan (jamlat), mulai 5 Oktober-30 Oktober. Kemudian pada 8 Juni hingga 18 Oktober dilaksanakan DTSD Kepabeanan dan Cukai lanjutan khusus bagi 60 peserta DTSD Tahun Anggaran 20062007 sebanyak 468 jamlat dengan materi tambahan berupa materi pengetahuan teknis. “Untuk mengikuti setiap diklat tugas-tugas teknis kebea cukaian, setiap pegawai harus mengikuti DTSD,” lanjut Agus. Di tahun ini Pusdiklat juga menyelenggarakan sembilan program DTSS, yakni DTSS Teknis Pemeriksaan, DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut, dua gelombang DTSS Intelijen Taktis, DTSS Post Clearance Audit, DTSS Intelijen FOTO-FOTO WBC/ATS Analisis, dua gelombang DTSS Kepatuhan Internal, DTSS Client Coordinator, dan DTSS Penyidik Lanjutan. Agus mengemukakan bahwa DTSS ini untuk mempersiapkan seorang pegawai untuk menjadi tenaga professional khusus seperti pemeriksa barang, auditor, dan sebagainya. Yang tergolong baru dalam DTSS ini yakni DTSS Kepatuhan Internal dan DTSS client coordinator,” Ini tahun kedua kami selenggarakan DTSS Kepatuhan Internal dan DTSS client coordinator, ini karena organisasi membutuhkan”. Disamping DTSD dan DTSS, pusdiklat juga menyeAGUS HERMAWAN. Agenda lenggarakan dua gelombang merupakan patokan awal, perubahan Diklat Fungsional Pejabat jadwal diklat dapat disesuaikan Fungsional Pemeriksa Dokudengan kebutuhan organisasi men (PFPD), yakni pada 20 April-15 Mei dan 22 Juni-17 Juli. Diklat Fungsional PFPD ini terdiri dari 188 jamlat untuk 30 peserta disetiap gelombang. Pada 5 Oktober hingga 6 November, Pusdiklat menyelenggarakan DTU Kesamaptaan untuk 52 pegawai lulusan prodip III kepabeanan dan cukai yang pada Januari 2009 telah menjalani magang di kantor pusat. Diklat serupa juga dilaksanakan di Balai-Balai Diklat di beberapa daerah dengan jam latihan yang sama yakni 234 jamlat.

BEBERAPA OPSI PELAKSANAAN DIKLAT

BEBERAPA OPSI DIKLAT. Kedepannya diklat akan disebar di delapan balai diklat atau menggunakan konsep e-learning.

38

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

Diperkirakan sampai saat ini masih banyak pegawai Bea dan Cukai yang belum ikut DTSD. “Kemampuan kami untuk melaksanakan DTSD ini belum begitu banyak, karena menyangkut kapasitas asrama yang hanya mampu menampung 240 orang. Kedepan ada beberapa opsi untuk melaksanakan diklat

KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSDIKLAT BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2009 NO

JENIS / NAMA DIKLAT

JUMLAH JAMLAT

LAMA DIKLAT

JUMLAH PESERTA

TANGGAL PENYELENGGARAAN

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR 1

Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai Angkatan I

588

13 MG

60

16 Feb-15 Mei

2

Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai Angkatan II

588

13 MG

30

25 Mei-20 Agust

3

Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai Khusus Lulusan Prodip I

188

4 MG

90

5 Okt-30 Okt

4

Diklat Teknis Substantif Dasar (DTSD) Kepabeanan dan Cukai Lanjutan Khusus Lulusan DTSD T.A. 2006-2007

468

10 MG

60

8 Jun-18 Agust

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF SPESIALISASI (DTSS) 5

DTSS Teknik Pemeriksaan

138

3 MG

30

12 Okt-30 Okt

6

DTSS Pemeriksaan Sarana Pengangkut

40

1 MG

30

11 Mei-15 Mei

7

DTSS Intelijen Taktis Angkatan I

90

2 MG

30

1 Jun-12 Jun

8

DTSS Intelijen Taktis Angkatan II

90

2 MG

30

22 Jun-3 Jul

9

DTSS Post Clearance Audit

418

10 MG

60

2 Mar-6 Mei

10

DTSS Intelijen Analisis

92

2 MG

30

2 Nop-13 Nop

11

DTSS Kepatuhan Internal Angkatan I

144

3 MG

30

27 Jul-14 Agust

12

DTSS Kepatuhan Internal Angkatan II

144

3 MG

30

2 Nop-20 Nop

13

DTSS Clien Coordinator

144

3 MG

30

10 Agust-28 Agust

14

DTSS Penyidik Lanjutan

92

2 MG

30

9 Nop-20 Nop

DIKLAT FUNGSIONAL 15

Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angkatan I

188

4 MG

30

20 Apr-15 Mei

16

Diklat Fungsional Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen Angkatan II

188

4 MG

30

22 Jun-17 Jul

234

5 MG

52

5 Okt-6 Nop

DIKLAT TEKNIS UMUM (DTU) 17

DTU Kesamaptaan J U M L A H

yakni dengan menggeser tempat diklat ke balai diklat di delapan daerah yakni di Medan, Palembang, Cimahi, Jogja, Malang, Balikpapan, Makasar, dan Manado. “Kita masih menjajaki dengan kantor pusat penyebaran paling banyak dimana saja, sehingga kita memetakan tempat pendidikannya,” ujar Agus. Rencana jangka panjang, pusdiklat akan melaksanakan diklat dengan konsep e-learning. Beberapa pertimbangan dalam mengembangkan e-learning adalah peralatan seperti menyiapkan komputer dan juga perangkat lainnya baik di pusat maupun di daerah. Pusdiklat juga tengah mempersiapkan perangkat lunak maupun perangkat keras termasuk pengadaan modul dalam bentuk e-book maupun modul visual. “Yang paling sulit yakni merubah kebiasaan pegawai dari sistem belajar mandiri dengan menggunakan komputer, sehingga diperlukan dukungan baik di lingkungan kantor maupun keluarga,” lanjut Agus. Menurut Agus, opsi-opsi tersebut sedang dalam pembahasan dengan sekretariat. Agus berpendapat, sedikitnya tenaga pengajar (Widyaswara) di

772 lingkungan pusdiklat juga menjadi pertimbangan untuk mengembangkan opsi-opsi tersebut, “Total widyaswara ada 11 orang, beberapa pengajar diperbantukan dari kantor pusat dan dari pihak swasta seperti dari perusahaan kimia, otomotif, alat berat dan elektronik”. Pihak swasta tersebut sangat mendukung pelibatan dalam memberikan materi pada diklat ini, “Kepentingan buat mereka agar tidak terjadi friksi ketika di lapangan,” imbuhnya. Dalam diklat juga dimasukkan materi-materi mengenai attitude, salah satunya dari KPK yang mengisi materi mengenai integritas dan gratifikasi. Disamping itu, di tahun ini ada permintaan dari Sekretariat Jenderal (sekjen) Departemen Keuangan untuk memasukkan materi mengenai bimbingan mental,” Pengajarnya dari unit bimbingan mental Sekjen, walaupun porsinya masih sedikit,” tambah Agus. Agus berharap program diklat ini dapat bermanfaat bagi organisasi dan bisa merangsang para pegawai yang memang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk ikut diklat. irwan EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

39

PUSDIKLAT

PENUTUPAN ORIENTASI KESAMAPTAAN CPNS TINGKAT SARJANA DJBC Hasil orientasi kesamaptaan adalah peningkatan skill, knowledge dan attitude dengan membentuk watak, kepribadian, tingkah laku serta ketahanan mental, fisik dan disiplin yang baik dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

O

rientasi kesamaptaan yang diselenggarakan mulai 12 Januari 2009, secara resmi ditutup pada 6 Februari 2009. Acara penutupan yang dilakukan di lapangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, turut mengundang sejumlah pejabat di lingkungan Departemen Keuangan (Depkeu), Pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), pejabat struktural Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan para orang tua siswa. Ketika menyampaikan amanahnya, Anwar Suprijadi mengatakan outcome yang AMANAT DIRJEN. Dirjen berharap diharapkan dari orientasi kesaagar peserta didik menunjukkan sikap maptaan yang diselenggarakan disiplin, percaya diri, jujur dan adalah peningkatan skill, bertanggung jawab, integritas yang knowledge dan attitude dengan tinggi, tercermin dalam pelaksanaan tugas dan sikap keseharian. membentuk watak, kepribadian, tingkah laku serta ketahanan mental, fisik dan disiplin yang baik dalam menunjang pelaksanaan tugas nantinya. Lebih lanjut Anwar berharap agar peserta didik menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, jujur dan bertanggung jawab, integritas yang tinggi, kerjasama kelompok yang baik dan positif dalam pelaksanaan

tugas dan sikap keseharian. “Dengan didukung oleh sikap fisik yang lebih tegap dan tegas yang telah peserta didik perlihatkan selama mengikuti orientasi kesamaptaan ini di asrama Pusdiklat Bea dan Cukai adalah sangat penting, saya harapkan agar terus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta tingkah laku keseharian,” tegas Anwar. Sebagaimana telah dilaporkan pada WBC edisi Februari 2009 bahwa program kesamaptaan ini diikuti oleh 36 orang dengan pelatih dari kesatuan Kopassus. Peserta merupakan hasil penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Depkeu Tahun Anggaran 2008. Dari 57.400 orang yang melakukan pendaftaran, hanya 1.927 orang yang diterima sebagai CPNS Depkeu. Kemudian melalui lima tahapan seleksi yakni seleksi administrasi, Test Potensi Akademik (TPA), psikotest, kesehatan dan kebugaran serta wawancara, 39 orang ditempatkan di DJBC. Setelah melalui tahapan pra kesamaptaan, program ini hanya dapat diikuti oleh 36 orang, 3 orang lagi tidak dapat mengikuti kegiatan ini karena sakit. Dalam upacara penutupan, peserta didik mendemonstrasikan beberapa keterampilan yang mereka dapatkan selama 242 jam latihan (jamlat) di Pusdiklat maupun di lapangan tembak Kopasus, Cijantung. Meskipun hujan mengguyur sepanjang upacara penutupan, tidak menyurutkan peserta didik mendemostrasikan keterampilan antara lain baris-berbaris dengan dan tanpa senjata, menembak, bela diri dan perkelahian dengan menggunakan sangkur. Kepala Bidang Penyelenggaraan, Arzul Akbar mengatakan bahwa selama pendidikan tidak ada kendala yang berarti, “Persiapan yang kami lakukan cukup matang, sehingga tidak ada kendala yang berarti”. Arzul berharap, kelak peserta didik menjadi pegawai bea cukai yang handal, berintegritas dan dapat dibanggakan oleh DJBC.

WACANA BAGI PUSDIKLAT LAIN Dalam kesempatan ini DJBC mengundang beberapa pejabat Depkeu serta kepala-kepala pusdiklat dan jajaran BPPK untuk menyaksikan hasil program ini. “Kami yakin kesamaptaan yang diselenggarakan oleh pusdiklat bea dan cukai dapat menjadi model bagi pelatihan yang sejenis, yang saat ini menjadi wacana bagi pusdiklat lain untuk menyelenggarakannya,” ungkap Dirjen ketika menyampaikan amanah. Pelaksanaan orientasi kesamaptaan atau Diklat Teknis Umum Kesamaptaan merupakan pembekalan awal sebelum pegawai DJBC mendapatkan pembekalan teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Selain kegiatan pelatihan semi militer seperti pelatihan baris berbaris, bela diri, maupun keterampilan menembak, orientasi kesamaptaan ini bertujuan untuk membentuk watak, kepribadian, tingkah laku, serta ketahanan mental, fisik dan disiplin yang baik guna pelaksanaan tugas. Setelah mengikuti program ini, seluruh CPNS tingkat sarjana DJBC dijadwalkan akan kembali masuk asrama Pusdiklat Bea dan Cukai pada 16 Februari 2009, untuk mendapatkan pembekalan teknis kepabeanan dan cukai selama tiga bulan atau 588 jamlat, sebelum ditempatkan ke unit-unit teknis di DJBC. irwan FOTO-FOTO WBC/ATS

MENJADI WACANA. Saat ini kesamaptaan yang diselenggarakan oleh pusdiklat bea dan cukai menjadi wacana model bagi pelatihan yang sejenis

40

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

UNGKAPAN SUKA CITA. Setelah menjalani sebulan pendidikan, 36 CPNS tingkat sarjana mengungkapkan rasa suka citanya dengan melemparkan topi ke udara.

E N G L I S H

S E C T I O N

CUSTOMS AND THE WCO :

A JOINT RESPONSE TO PROTECT THE ENVIRONMENT

I

In commemoration of International Customs Day, The Secretary General of the World Customs Organization (WCO), Kunio Mikuriya, shares his views with Indonesian Customs on the critical role played by national Customs administrations in protecting the environment with the support of the WCO Secretariat.

n most countries, Customs administrations play an essential role at the border in protecting the environment given their frontline position. As the first line of defence at borders, Customs are charged with ensuring compliance with the trade-related provisions of multilateral environmental agreements and with national legislation. They are also the primary government agency responsible for monitoring the trade in certain environmentally sensitive commodities and endangered species, identifying and detecting fraud and other non-compliance, and helping to raise awareness about this illegal trade among members of the public. Environmental crime is a significant and increasingly lucrative business and affects society in many negative ways. A number of examples illustrate this: the poaching of endangered species affects the income of rural populations and has driven some species to the brink of extinction; deforestation caused by illegal logging is a major contributor to climate change, causing up to 20% of greenhouse gas emissions; ozone depleting substances (ODS) destroy the ozone layer which can lead to the suppression of the human immune system resulting in skin cancer and cataracts, in addition to contributing to climate change; hazardous waste causes longterm poisoning of soil and water which affects the health and living conditions of people, with this unscrupulous trade regarded as criminal under the Basel Convention on the Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. By its nature, environmental crime is trans-boundary and in many cases involves crossborder criminal syndicates. The World Customs Organization (WCO) has long been involved in efforts to combat the illegal trade in environmentally sensitive goods, with its Council – the Organization’s highest decisionmaking body – having adopted several Recommendations on environmental crime. The latest Recommendation approved in June 2008 calls for all WCO Members to continue their efforts to combat environmental crime and to ensure that the environment remains a priority issue for Customs across the globe. Headings and subheadings for environmentally sensitive commodities in the Harmonized System – the international goods nomenclature managed by the WCO – have also been amended to enable the most traded commodities to be identified and monitored. In addition, data elements for hazardous waste will be incorporated into version 3 of the WCO Data Model to facilitate not only Customs in their control and identification of imported and exported hazardous waste but also to assist other responsible government agencies in their control measures. Modification of data elements associated with the identification of endangered species is also under consideration. The WCO Customs Enforcement Network (CEN) has also been widely used for information exchange for border environmental enforcement. Seizures of endangered species and hazardous waste reported globally by Customs are stored in the CEN too. A new ODS seizure database will be available in the near future. Alerts, trend analysis, as well as information from other organizations keep Customs officers around the world informed about emerging trends associated with illegal trafficking. In addition, a new tool “ENVIRONET” will soon be available for Customs officers involved in environmental enforcement to exchange real time information, with the help of experts from international organi-

zations and national competent authorities. Detailed risk indicators on endangered species, ozone depleting substances and hazardous waste developed by the WCO Secretariat support frontline Customs officers in their daily work. Recently, 85 WCO Members participated in an operation in January 2009 which targeted endangered species and later in the year, many administrations will participate in another environment operation targeting hazardous waste. Indonesia participated in the first operation and is committed to participating in the second one, which is a clear demonstration of the importance it attaches to environmental protection. To ensure more effective border enforcement operations, the WCO and its partners have been developing training tools to assist frontline officers: a “Customs, wild fauna and flora” training course covering CITES (the Convention governing the trade in wild fauna and flora) is now available on the WCO e-learning platform. The course benefits not only Customs officers, but also other parties involved in controlling this trade or combating any illegal trade. In addition, an e-learning programme on ozone depleting substances jointly developed by the WCO Secretariat and the UN Environment Programme (UNEP) will be available in 2009. At the regional level, the network of WCO Regional Intelligence Liaison Offices (RILO) and Regional Offices for Capacity Building (ROCB) have been very active in environmental border protection activities by collecting and analysing seizure information, hosting training events, and participating in capacity building initiatives. On the international front, the WCO Secretariat continues to work closely with other international organizations involved in environmental issues. This cooperation has been formalised through a series of Memoranda of Understanding with partners such as the CITES Secretariat, the Basel Convention Secretariat and UNEP, which maximises joint efforts in the fight against environmental crime. Since 2001, the WCO has been an active partner in the Green Customs Initiatives (GCI), which is a series of collaborative activities that include workshops, training material, and joint actions by partner organizations aimed at raising the awareness of Customs officers to environment issues. To raise further awareness about the importance of protecting the world’s natural heritage, the WCO has dedicated 2009 to environment issues under the theme: “Customs and the environment: Protecting our natural heritage”. This awareness-raising exercise was launched on 26 January 2009, the day that the global customs community celebrates International Customs Day, providing Customs administrations with an ideal opportunity to highlight the crucial role they play in this area of Customs activity. In this regard it is hoped that Customs administrations will continue to highlight this issue throughout 2009. The Indonesian Customs administration continues to be an active partner in protecting the environment and its contribution is much appreciated both in the region and internationally. In acknowledgement, the WCO Secretariat would like to thank the Director General of Customs and Excise in Indonesia, Mr. Anwar Suprijadi, and his staff for their total commitment to protect the earth’s natural heritage by ensuring effective border enforcement. Thank you and best wishes

KUNIO MIKURIYA, Secretary General World Customs Organization EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

41

KEPABEANAN INTERNASIONAL

KETERANGAN FOTO : Upacara Hari Pabean Internasional ke-57 (atas kiri) kiri), Foto bersama Menteri Keuangan bersama pejabat eselon I, II di Lingkungan Departemen Keuangan serta mantan Dirjen Bea dan Cukai (atas kanan) kanan), Demo Anjing Pelacak dalam mencari barang sejenis narkoba (tengah kiri) kiri), Demo pemeriksaan barang bawaan penumpang di bandara (tengah kanan) kanan), Emil Salim berdiskusi dengan Menkeu Sri Mulyani (bawah kiri) kiri), Penyerahan penghargaan dari World Customs Organization (WCO) kepada Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi yang diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (bawah kanan) kanan).

42

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

SEMARAK HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-57 TAHUN 2009 Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi, menerima penghargaan dari World Customs Organization.

W

alaupun di tengah guyuran hujan yang membasahi seluruh peserta upacara, hal ini tidak menyurutkan partisipasi seluruh pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) saat mengikuti upacara Hari Pabean Internasional ke-57 tahun 2009 yang jatuh pada tanggal 26 Januari. Namun sehubungan dengan hari libur nasional, perayaan menjadi tanggal 27 Januari 2009. Dengan mengangkat tema “Customs and The Environment: Protecting Our Natural Heritage”, upacara yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dan bertindak selaku komandan upacara, Kepala Bagian Keuangan DJBC, Untung Basuki, berlangsung dengan penuh hikmat dan sederhana. Upacara selain dihadiri oleh beberapa pejabat eselon I dan II Departemen Keuangan, dan para mantan Dirjen DJBC, juga turut hadir pakar lingkungan hidup, Emil Salim, serta atase dari negara Australia dan Malaysia. Dalam sambutannya Menkeu mengatakan, tema pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan keharusan menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan alam telah menjadi perhatian pembuat kebijakan ditingkat dunia, kawasan, nasional, bahkan ditingkat lokal. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam dan memiliki keaneka-ragaman hayati yang sangat banyak, juga menaruh perhatian terhadap isu ini dengan menjadikan topik ini sebagai prioritas pembangunan nasional.

“DJBC juga menunjukkan bentuk kepeduliannya dengan meratifikasi dan mengadopsi perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup ke dalam berbagai peraturan perundangan nasional, yang mengikat secara hukum formal terhadap seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Menkeu. (Selengkapnya pidato Menkeu dapat dilihat pada Boks). Terkait dengan tema yang diangkat pada Hari Pabean Internasional (HPI) tahun ini, selesai upacara, unit P2 menggelar demo penegahan barang larangan pembatasan, seperti narkotika dan binatang langka. Pada demo tersebut juga dijelaskan bagaimana proses penegahan dapat dilaksanakan dan kendala apa saja yang biasanya dihadapi petugas saat melakukan pemeriksaan hingga berhasil menegah barang larangan tersebut.

PIAGAM PENGHARGAAN Setelah acara demo oleh unit P2, acara peringatan HPI kembali dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan dari WCO kepada tiga pegawai sebagai wakil dari 10 orang karena berhasil menegah ekspor kayu dan binatang langka illegal. Ketiga pegawai yang menerima penghargaan dari Menteri Keuangan adalah, Danang Purwoko dari KPPBC Pantoloan, Yoshua Parulian Manik dari KPU Tanjung Priok, dan Tabita Tukan dari KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta. Selain itu, penghargaan juga diberikan oleh Menteri Keuangan kepada beberapa pegawai yang berhasil memenangkan lomba fotografi dan lomba interprestasi Harmonsed System yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pabean Internasional. Rangkaian acara HPI juga disemarakkan oleh penampilan Marching Band Bhina Charaka yang pada kejuaraan marching band Desember 2008 lalu berhasil meraih posisi ketiga pada Grand Prix tingkat nasional. Menurut salah satu penerima penghargaan WCO, Yoshua Parulian Manik, dengan penghargaan ini tentunya akan menambah semangat kerja para pegawai khususnya unit pengawasan dalam menjalankan tugasnya, selain itu untuk penghargaan selayaknya dapat juga diberikan kepada unit lain di DJBC karena keberhasilan suatu tegahan merupakan keberhasilan tim yang juga terdiri dari berbagai unit. “Dalam suatu tim tentunya kami terdiri dari beberapa pegawai yang juga terdiri dari beberapa unit, dengan penghargaan ini ada baiknya unit lain selain P2 juga mendapatkan penghargaan karena prestasi kerjanya. Satu hal yang juga sangat diperlukan saat ini adalah kelengkapan sarana dan prasarana dalam melakukan analisis dan percepatan proses lelang untuk kayu-kayu yang berhasil ditegah sehingga premi yang didapat juga akan semakin cepat,” harap Yoshua.

PRESENTASI LINGKUNGAN HIDUP Usai pemberian piagam penghargaan, acara dilanjutkan dengan mendengarkan presentasi tentang lingkungan hidup dan bagaimana

FOTO-FOTO WBC/ATS

JUARA LOMBA FOTOGRAFI. Dalam rangka HPI, para pemenang lomba fotografi menerima penghargaan dari Menkeu. Tampak para pemenang dari kiri-kanan diapit oleh Dirjen dan Menkeu, yaitu juara-III Dian Purwanto (Dit.P2), Juara-II Juan Herbert Girsang (Dit.Audit), dan Juara-I Bambang Wicaksono (KPPBC Ambon).

JUARA LOMBA HARMONI SYSTEM. Dalam rangka HPI, para pemenang lomba HS menerima penghargaan dari Menkeu. Tampak para pemenang dari kiri-kanan diapit oleh Dirjen dan Menkeu, yaitu juara-I Souvenir Yustianto (KPU Tg.Priok), juara-II Widia A (KPU Tg.Priok), dan juara-III Ades Primadinata (Kanwil Jakarta). EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

43

KEPABEANAN INTERNASIONAL peran pemerintah dalam menangani kelestarian lingkungan hidup di Indonesia, yang disampaikan oleh pakar lingkungan hidup, Emil Salim, yang diawali dengan sambutan Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi. Dalam sambutannya Dirjen mengatakan, sesuai dengan tema hari pabean internasional yang mengangkat isu lingkungan hidup, hal ini dipilih karena adanya keprihatinan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kesadaran masyarakat dunia akan pembangunan yang mengacu pada sumber daya lingkungan yang berkelanjutan (sustainable environment development) “Sebagaimana diketahui, bea cukai adalah instansi yang berada di garis depan batas negara yang bertugas untuk melindungi bangsa ini dari keluar masuknya barang-barang yang membahayakan masyarakat serta menyebabkan punahnya kekayaan sumber daya hayati Indonesia. Untuk itu peran ini harus dilengkapi dengan tanggung jawab yang tinggi dan integritas untuk mendukungnya,” kata Dirjen. Sementara itu, dalam pemaparannya Emil Salim menjelaskan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan flora dan faunanya, sudah sepantasnya dapat menikmati kekayaan tersebut sebagai modal bangsa dalam membangun perekonomian negara ini. Namun, kekayaan tersebut banyak yang diselewengkan hingga akhirnya menimbulkan dampak kerusakan pada ekosistem lingkungan hidup itu sendiri. “Indonesia merupakan negara ketiga di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, semakin meningkatnya jumlah penduduk maka semakin sedikit ruang bagi flora dan fauna. Sebagai contoh Jawa, hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, maka lihatlah apa yang ada di Jawa semuanya hampir musnah bahkan hutan pun sangat jarang di Jawa ini,” ungkap Emil Salim. (Selengkapnya presentasi Emil Salim dapat dilihat pada boks) Untuk itu menurut Emil, peran DJBC dalam kelestarian lingkungan hidup ini juga sangat penting. Sebagai penjaga pintu gerbang bangsa, DJBC harus mampu memproteksi keluar masuknya barang yang masuk dalam kategori larangan dan pembatasan. Namun Emil Salim melihat masih kurangnya peran DJBC dalam lingkungan hidup ini, karena masih didasarkan pada hitungan harga padahal untuk kelestarian lingkungan tidak dapat dibayar dengan harga. Secara terpisah ketika ditemui WBC Emil Salim mengatakan,”DJBC saat ini masih segalanya menghitung dengan harga (bea masuk-red), harga inikan belum memuat harga lingkungan, karena harga lingkungan khususnya dari kerusakan yang ada perlu mendapat perhatian khusus. Nah ini yang perlu dikoreksi oleh seluruh intansi bukan hanya bea cukai, selain itu janganlah ada lagi permainan dari atas ke bawah hanya untuk keuntungan pribadi namun merusak lingkungan yang ada,” jelas Emil Salim. Diakhir acara yang juga sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Hari Pabean Internasional, Menteri Keuangan atas nama WCO memberikan penghargaan kepada Dirjen Bea dan Cukai, berupa piagam penghargaan atas prestasinya berupa “In Recognition Of His Commitmen To The World Customs Community”. Ditemui WBC diakhir acara Hari Pabean Internasional, Menkeu menyatakan kinerja dan program dari bea cukai saat ini adalah bagaimana mengamankan barang. Jika tahun ini temanya adalah berhubungan dengan lingkungan hidup, fokus itu tentunya akan menjadi tambahan diluar dari apa yang selama ini telah dilakukan berhubungan dengan narkoba dan lain-lain. Sementara untuk fokus lingkungan hidup adalah mencegah barang-barang yang berbahaya atau penyelundupan illegal logging dan lain-lain. supriyadi WBC/ATS

PENGHARGAAN. Para penerima penghargaan WCO dari kiri-kanan diapit oleh Dirjen dan Menkeu, yaitu D. Purwoko (KPPBC Pantoloan), Joshua Parulian Manik (KPU Tg.Priok), dan Tabita Tukan (KPPBC Tipe Madya Pabean SH).

44

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-57 TANGGAL 27 JANUARI 2009

P

ara Pejabat Eselon I Departemen Keuangan, para Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, para atase dari beberapa negara sahabat serta seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saya banggakan.

Assalamua’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Marilah pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga kita dapat bersama-sama dan berkumpul pada hari ini untuk memperingati Hari Pabean Internasional yang ke57. Pada tahun 1952 telah dibentuk Customs Cooperation Council (CCC), sebagai suatu wadah kerjasama antar administrasi pabean sedunia yang merupakan cikal bakal dari the World Customs Organization (WCO). Dalam perkembangannya WCO menangani berbagai masalah-masalah aktual di bidang perdagangan internasional yang telah berkembang sangat cepat dan komplek baik dari segi volume serta jenis transaksi perdagangan. Setiap tahun satu isu diangkat untuk dijadikan fokus serta tema kerjasama dan kegiatan oleh WCO. Pada peringatan Hari Pabean Internasional tahun 2009 ini, WCO mencanangkan tema “Customs and the Environment: Protecting Our Natural Heritage”. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai salah satu anggota WCO, juga menempatkan tema sentral WCO ini dalam program kerja 2009. Tema ini akan secara langsung dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan tugas pengawasan DJBC terhadap lalu lintas perdagangan internasional, maupun didalam menunjang program pembangunan nasional umumnya yang juga menempatkan isu lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan atau sustainable environment development sebagai prioritas nasional. Dengan tema ini DJBC akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lebih luas, tentang peran aktif yang telah kita jalankan didalam memerangi kejahatan dibidang lingkungan hidup.

keluar masuknya barang di perbatasan negara, wajib mempersiapkan strategi serta terobosan-terobosan mekanisme pengawasan sebagai tindakan preventif dan pendeteksian praktek kejahatan lingkungan hidup. DJBC juga harus berupaya maksimal mencegah masuknya barang-barang yang membahayakan lingkungan, dan menggagalkan setiap bentuk usaha illegal dengan mengeluarkan asset keanekaragaman hayati Indonesia, dengan jalan menindak tegas pelaku kejahatan dibidang tersebut. Reformasi yang telah dilakukan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertujuan untuk memperbaiki prosedur dan proses kerja, perbaikan disiplin dan integritas pegawai, dan kenaikan remunerasi DJBC telah menunjukkan hasil yang positif dalam bentuk kinerja DJBC yang baik dari segi penerimaan negara maupun dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selama lima tahun terakhir DJBC telah menunjukkan berbaikan kinerja nyata didalam upaya menggagalkan berbagai kasus penyelundupan ekspor satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, serta illegal logging serta importasi illegal limbah B3 dan bahan perusak ozon. Saya merasa berbesar hati dan bangga melihat kinerja DJBC tersebut, terutama juga bangga akan komitmen dan kesiagaan yang kuat dari seluruh jajaran petugas dan pejabat DJBC didalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya. DJBC telah menunjukkan kepedulian dan pemahaman pentingnya tugas pengawasan dan pencegahan kejahatan perdagangan illegal tersebut yang dapat mencegah bahaya hancurnya lingkungan hidup dan terancamnya keselamatan masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, Perkembangan ekonomi oleh semua negara yang bertujuan untuk memperbaiki kemakmuran manusia, secara sering ironis menggunakan dan bahkan mengeksploitasi sumber daya alam. Proses ini sering telah menyebabkan tekanan yang luar biasa berat bagi lingkungan hidup dan bahkan menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat dasyat dan permanent Kerusakan lingkungan hidup sering menyebabkan terjadinya bencana alam yang mencelakakan manusia dan bahkan menghancurkan kesejahteraan secara seketika. Pengetahuan dan kesadaran tentang terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan hidup diseluruh dunia telah membangkitkan pentingnya memperbaiki dan memelihara kelestarian dan keberlangsungan lingkungan alam kita. Tema pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan serta keharusan menjaga keseimbangan dan keberlangsungan lingkungan alam telah menjadi perhatian pembuat kebijakan di tingkat dunia, tingkat kawasan, nasional, bahkan tingkat lokal. Indonesia sebagai negara yang sangat kaya sumber daya alam dan memiliki keaneka-ragaman hayati yang sangat banyak juga menaruh perhatian terhadap isu ini dengan menjadikan topik yang berhubungan dengan kelestarian hidup sebagai prioritas pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menunjukkan bentuk kepeduliannya dengan meratifikasi dan mengadopsi perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup ke dalam berbagai peraturan perundangan nasional, yang mengikat secara hukum formal terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan menerapkan sanksi yang berat kepada pelaku kejahatan di bidang lingkungan hidup. Hasil kajian WCO menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kasus kejahatan, atau pelanggaran dibidang kepabeanan yang berhubungan dengan perdagangan illegal atas komoditi sensitif atau berpotensi merusak lingkungan hidup, seperti: tumbuhan dan satwa langka, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), bahan perusak ozon dan bahan kimia berbahaya atau senjata kimia. Kejahatan dan pelanggaran bidang pabean tersebut menggunakan negara-negara berkembang seperti kita sebagai tujuan maupun asal pengirimannya, dan merupakan bisnis yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan. Kita perlu waspada dan mencegah kejahatan tersebut karena berbagai dampak buruk yang terjadi seperti hilangnya sumber penerimaan negara, terancamnya kesehatan masyarakat, serta rusaknya lingkungan hidup yang telah menyebabkan merosotnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang sangat vital bagi pembangunan kita yang berkelanjutan. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, DJBC selaku instansi pemerintah yang bertugas mengawasi

Saudara-saudara sekalian, Didalam menjalankan fungsi pengawasan, kompetensi petugas dan kerjasama yang erat dengan instansi terkait menjadi sangat penting. Kita telah menyelenggarakan program pelatihan pegawai, mulai dari pengenalan dan identifikasi barang hingga manajemen risiko serta pelatihan pengoperasionalan alat deteksi barang. Program tersebut telah mampu meningkatkan kapasitas dan keahlian petugas dalam mendeteksi dan mengidentifikasi barang larangan dan pembatasan dibidang lingkungan hidup. Demikian juga dengan peningkatan kerjasama internasional dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, banyak membantu dan mensukseskan tugas pengawasan kita didalam menekan laju kejahatan lingkungan hidup. Ke depan, permasalahan modus-modus kejahatan dibidang lingkungan hidup akan semakin kompleks dan berkembang. Adalah merupakan kewajiban kita untuk terus mampu menangani dan menanggulangi permasalahan dan kejahatan tersebut secara kompeten, kredibel, berdasarkan integritas yang tinggi dan berwibawa. Dengan sikap profesionalisme, disiplin, integritas dan loyalitas yang tidak dapat dikompromikan, saya yakin DJBC akan mampu mengatasi tantangan tersebut. DJBC harus mampu menjadi agent of community and environment protector, dan juga sebagai instansi yang dapat dipercaya, dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada segenap jajaran pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah menunjukkan prestasi, kesiagaan serta memberikan kontribusi dalam mengagalkan berbagai upaya perdagangan illegal komoditas larangan dan pembatasan dibidang lingkungan hidup, maupun dibidang kejahatan pabean lainnya. Saya berharap semangat dan integritas serta disiplin para petugas dan pejabat dilingkungan Bea dan Cukai akan terus diperkuat. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tanpa kompromi untuk memberantas kejahatan lingkungan hidup bukan saja merupakan perbuatan yang mulia, namun juga merupakan investasi yang sangat berharga tidak hanya bagi bangsa kita sendiri namun bagi seluruh umat manusia di dunia. Akhir kata, saya ucapkan Dirgahayu Pabean Internasional, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua didalam melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, selamat bekerja, selamat membuat prestasi. Wassalamua’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh Jakarta 27 Januari 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SRI MULYANI INDRAWATI EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

45

KEPABEANAN INTERNASIONAL

PRESENTASI PROF. DR. EMIL SALIM DALAM RANGKAIAN PERINGATAN HARI PABEAN INTERNASIONAL KE-57 TANGGAL 27 JANUARI 2009 KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN MASA DEPAN BANGSA Untuk berbicara mengenai masa depan bangsa, maka perlu dicermati data-data statistik kependudukan sebagaimana tercantum dalam beberapa tabel berikut:

Pengantar : ada tanggal 27 Januari 2009, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperingati Hari Pabean Internasional (HPI) ke-57 yang sebenarnya jatuh satu hari sebelumnya yaitu tanggal 26 Januari 2009. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai anggota, untuk HPI tahun ini DJBC mengacu kepada tema yang diangkat oleh World Customs Organization (WCO) pada International Customs Day tahun ini yaitu “Customs and the Environment: Protecting Our Natural Heritage”. Tema ini dipilih karena adanya keprihatinan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kesadaran masyarakat dunia akan pembangunan yang mengacu kepada daya dukung lingkungan berkelanjutan (sustainable environment development). Dalam rangkaian kegiatan HP ke-57 diadakan acara presentasi yang mengangkat masalah lingkungan. Sebagaimana diketahui institusi Bea Cukai sebagai Border Enforcement Agency dibawah naungan World Customs Organization (WCO) memiliki tugas dan peran yang signifikan dalam memastikan efektivitas berlakunya ketentuan perdagangan lintas batas komoditi yang diatur, dibatasi, dan/atau dilarang dalam konvensi tersebut antara lain Bahan Perusak Ozon, Bahan Kimia, Limbah B3, Tumbuhan dan Satwa Liar, Senjata Kimia, melalui pengawasan dan pencegahan perdagangan ilegal terhadap komoditi tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran pegawai DJBC mengenai pentingnya upaya perlindungan lingkungan hidup dikaitkan dengan tupoksinya, maka perlu dimengerti seriusnya permasalahan lingkungan yang dihadapi dunia dan bangsa Indonesia terutama yang terkait dengan kepentingan nasional yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Untuk itu DJBC mengundang Prof Dr. Emil Salim, anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI Bidang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tokoh utama mengenai lingkungan di Indonesia untuk memberikan ceramah mengenai hal tersebut. Agar lebih banyak lagi pegawai DJBC yang dapat mengetahui isi ceramah tersebut, kami mencoba memaparkan kembali isi ceramah Prof. Emil Salim yang sarat ilmu pengetahuan tetapi dibawakan dengan gaya populer. Dengan memiliki kesempatan mendengarkan secara langsung ceramah tersebut, dan bermodalkan pointers presentasi yang disampaikan ditambah dengan bantuan internet, maka berikut ini pokok-pokok uraian isi ceramah tersebut ;

P

46

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

Jumlah Penduduk (juta jiwa)

2005

2015

2020

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

47.192,3 127.793,1 11. 861,3 12. 583,3 15. 997,7 1. 952,3 2. 518,4

55. 340,2 140. 685,7 13. 528,3 15. 255,4 18. 217,4 2. 033,5 3. 119,5

63. 328,8 14. 988,5 151. 468 17. 881,9 20. 237,2 2. 064,5 3. 682,5

219. 898,3

248. 189,0

273. 651,4

Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Maluku Bali/NTB/NTT Papua

Total Indonesia

Dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun (2005-2015) perkiraan rasio pertumbuhan penduduk Indonesia akan mencapai 13 persen, dan dari 2015-2020 (15 tahun) angka itu naik menjadi 24 persen, berarti dalam kurun 2015 -2020 (selama 5 tahun) diperkirakan akan terjadi lonjakan penduduk sebanyak 10 persen (dua persen per tahun). Rasio pertumbuhan tersebut sangat fantastis karena pada tahun 2009 ini rata-rata rasio pertumbuhan penduduk dunia pertahun adalah 1,14 persen saja (sumber: Matt Rosenberg, About.com) Dengan rasio pertumbuhan penduduk sebesar itu, apabila bangsa Indonesia memperlakukan lingkungannya seperti saat ini (business as usual), maka diperkirakan pada tahun 2025, sebagian besar penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sehingga penduduk kota Indonesia yang jumlahnya lebih sedikit (kurang dari 50 persen) daripada penduduk desa, pada saat itu akan menjadi sebagai berikut : 1. Di Sumatera, hanya Aceh (49,9 persen ) dan Jambi (48,4 persen) 2. Nusa Tenggara Timur (29,3 persen) 3. Kalimantan hanya Kalimantan Barat yaitu 43,7 persen 4. Di Sulawesi: Sulawesi Tengah (29,9 persen), Sulawesi Selatan (46,7 persen) dan Sulawesi Tenggara (35,5 persen) 5. Maluku (29,9 persen) dan Maluku Utara (33,6 persen) 6. Papua 26,0 persen Diperkirakan pada saat itu 68,3 persen wilayah Indonesia terurbanisasi (menjadi kota) dan hutan Indonesia hilang. Kemudian mari kita lihat keadaan penduduk negara pesaing pada tahun 2012 dan perkiraan 2015: Negara (juta jiwa)

2002

2015 Penduduk Kota Penduduk Kota (juta jiwa) 2002 2015

Malaysia

24

29.6

63.60%

71%

Thailand Filipina RRT Indonesia Vietnam India Bangladesh

62.2 78.6 1294.9 217.1 80.3 1049.5 143.8

69.6 96.3 1402.3 250.4 84.7 1246.4 181.4

31.60% 60.20% 37.50% 44.50% 25.20% 28.10% 38%

36.70% 69.60% 49.50% 57.80% 32.40% 32.20% 49.30%

Dan tabel berikut ini menunjukkan indikator-indikator ekonomi Indonesia dan beberapa negara pesaing untuk tahun 2002: Negara

Malaysia Thailand Filipina RRT Indonesia Vietnam India

PDB/kapita PDB Indeks IPM Indeks PDB rank – berdasarkan IPM rank PPP dalam US$ 9120 7010 4170 4580 3230 2300 2670

0.75 0.71 0.62 0.64 0.58 0.52 0.55

0.793 0.768 0.753 0.745 0.692 0.691 0.595

-2 -9 22 5 2 12 -10

Menurut Wikipedia.com, PDB atau Produk Domestic Bruto/ Gross Domestic Product (GDP) diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun, dikenal dengan PDB indeks bila dirasio dengan nilai tahun sebelumnya). Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Di negara maju, PDB dan IPM tinggi, dan di negara berkembang PDB rendah dan IPM lebih rendah lagi. Makin tinggi nilai “PDB indeks dikurang IPM indeks” makin terbelakang negara tersebut. Alasannya adalah karena IPM mengukur kualitas hidup suatu bangsa dengan lebih “vulgar” (istilah Amartya Sen, penemu indeks ini) karena batasan IPM lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna sehingga cenderung lebih rendah daripada PDB indeks yang nilainya cenderung lebih tinggi. Maka pada tabel di atas dapat dilihat bagaimana posisi Indonesia dibanding negara pesaing di Asia pada tahun 2002 lalu. Kemudian mari kita lihat kecenderungan pembangunan di akhir abad 20. Pada tahun 2000, Produk Global Bruto/PBG (= total PDB seluruh dunia) nilainya sudah 7 x PBG tahun 1950. Pada saat ini 20 persen penduduk negara maju menguasai 80 persen sumber daya global sedangkan sisanya sebanyak 20 persen dikuasai oleh 80 persen penduduk dunia dari negara-negara berkembang. Apa akibatnya? Negara maju dengan industri yang mengglobal menimbulkan polusi CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca, mengakibatkan pemanasan global yang meningkatkan kenaikan suhu bumi, menaikkan permukaan laut sehingga terjadi perubahan iklim secara global. Pembangunan juga bersifat mendorong lahirnya banyak kota dan menimbulkan polusi global. Sekarang mari kita lihat paradigma ekonomi yang berlaku konvensional. Pertama bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang meskipun terukur, tapi sifatnya tak terbatas, dimana sumber daya berupa tenaga kerja dan sumber daya alam sifatnya terbatas. Kedua, berlaku asumsi bahwa pelaku ekonomi berperilaku rasional dan berusaha memenuhi kepentingan dirinya melalui pasar. Perilaku ekonomi rasional ini cirinya adalah mementingkan keuntungan diri sendiri (self-interest), dan mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Manusia cenderung memperlakukan lingkungan/ekologi sebagai obyek dan subsistem ekonomi untuk dieksploitasi. Dengan pola pikir rasional ini, manusia membangun untuk jangka pendek, sektoral, tidak holistic, anthrop centris (bersifat menguntungkan manusia saja) dan urban-

biased (focus pada pembangunan perkotaan yang cenderung dianggap modern). Akibatnya dampak ekonomi pada sosial dan lingkungan dianggap sebagai faktor eksternal yang tidak diperhitungkan pasar. Apa contoh konkritnya ? Misalnya manusia menebang kayu secara illegal untuk dibuat furniture, maka dalam paradigma ini perhitungan untuk menentukan harga furniture tersebut hanya memasukkan berapa biaya bahan-bahan, tenaga kerja dan transportasi yang digunakan untuk merubah kayu menjadi furniture tersebut, sedangkan berapa biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan karena menebang kayu tidak diperhitungkan. Itu karena manusia memperlakukan lingkungan sebagai faktor eksternal. Sekarang bagaimana paradigma yang diperlukan untuk abad ke21 agar kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut? Pertama, manusia harus bertindak memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkualitas dengan memikirkan dimensi keberlanjutan ekonomi-sosial-ekologi. Untuk itu manusia perlu memperlakukan lingkungan ekologi sebagai subyek, dan mendudukkan ekonomi sebagai sub sistem dari lingkungan (kebalikan dari paradigma sebelumnya) sehingga ekonomi tidak merusak jejaring sistem ekologi. Paradigma ini akan menjamin pembangunan akan bersifat berlanjut dan berjangka panjang (sustainably), holistik (menyeluruh) dan ekologi-sentris. Pembangunan semacam ini akan bersifat menopang ekosistem yang penting bagi kehidupan yaitu sistem air, udara, iklim, tanah dan cahaya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus turun tangan mengkoreksi kegagalan pasar (market failures, yaitu situasi di mana alokasi produksi atau pemanfaatan barang dan jasa tidak efisien akibat kegagalan pasar dalam memproduksi hasil yang efisien) dengan mekanisme pajak dan subsidi yang memasukkan biaya lingkungan dalam pembangunan. Tujuannya adalah “to get the price right” dengan menghindari distorsi harga lingkungan. Apa yang dimaksud dengan distorsi harga lingkungan? Penjelasannya dapat dilihat melalui contoh distorsi harga lingkungan pada kebijakan energi. Untuk mengembangkan energi terbarukan (misalnya energi yang bersumber dari biomassa, biofuel, energi matahari) perlu kita hilangkan distorsi harga yang dideritanya dibandingkan dengan harga energi fossil fuel (yang merupakan sumber dari BBM konvensional). Energi fossil fuel mencemarkan, tetapi biaya pencemaran ini tidak masuk harga energinya dan dibebankan pada seluruh masyarakat, baik kaya maupun miskin, baik yang memakai maupun yang tidak memakai energi fossil fuel. Jika pencemaran udara mengakibatkan kematian bayi karena infeksi saluran pernapasan, naiknya jumlah penderita sesak napas yang harus membayar ongkos perawatan tinggi, menaikkan suhu, mengubah iklim, dan menaikkan permukaan laut, maka semua biaya ini tidak terbebankan pada harga fossil fuel. Contohnya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM konvensional belakangan ini justru menimbukan distorsi harga lingkungan tersebut. Secara mudah memang dapat dilihat bahwa penurunan harga BBM akan menyenangkan banyak orang karena akses untuk mendapatkan BBM makin mudah (dengan harga yang rendah tersebut). Namun yang sering tidak terpikirkan adalah pemakaian BBM konvensional yang makin banyak akan makin menyumbang kepada pencemaran lingkungan (timbulnya gas CO2 sebagai komponen utama gas rumah kaca penyebab efek pemanasan global, polusi yang menimbulkan ISPA, dan sebagainya.) Sebaliknya, untuk energi terbarukan yang tak menimbulkan pencemaran udara dan segala penyakit di atas, maka segala manfaat bebas pencemaran ini tidak masuk harga energi terbarukan. Jadi, dari sudut kepentingan masyarakat, biaya energi fossil fuel dihitung terlalu rendah, sedangkan manfaat energi terbarukan dinilai terlalu rendah. Karena itu, distorsi harga antara energi fossil fuel dan energi terbarukan perlu dikoreksi. Untuk mendukung paradigma ekonomi ini, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) harus ditopang oleh Sustainable Responsible Investment yang diukur dalam Sustainable Investment Index. Dalam hal ini pemerintah harus berinvestasi pada hal-hal yang mendukung lingkungan, yang sifatnya berkelanjutan. Mungkin dalam jangka pendek hasilnya tidak tinggi namun dalam jangka panjang ada nilai manfaat yang diperoleh. Dalam hal ini pemerintah juga perlu membimbing masyarakat agar berinvestai dengan pola yang sama. Agar pembangunan yang berkelanjutan dengan paradigma yang EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

47

KEPABEANAN INTERNASIONAL baru itu dapat tercapai, maka perlu diperhatikan hukum-hukum lingkungan dalam melakukan pembangunan. 1. Hukum yang pertama adalah hukum interdependensi antar komponen alam dalam siklus alami hdrologi, nutrien, dan lain-lain. Keberadaan sumber daya alam, air, tanah dan sumber daya yang lain menentukan aktivitas makhluk hidup terutama manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya perlu diingat bahwa aktivitas manusia juga sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumber daya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu dalam rangka sustainable development, manusia perlu memikirkan efek pembangunan tersebut terhadap lingkungannya. 2. Hukum yang kedua adalah hukum ekuilibrium (keseimbangan) dalam jejaring fauna dan flora. Dalam kondisi alami, lingkungan dengan segala keragaman interaksi yang ada mampu untuk menyeimbangkan keadaannya. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang ada terlibat dalam aksi-reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan, pemindahan energi (arus energi), dan siklus biogeokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Kondisi demikian sering terjadi oleh campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang terkadang melampaui batas. Karena itu dalam rangka pembangunan berkelanjutan manusia perlu mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. 3. Hukum yang ketiga adalah hukum diversitas atau keanekaragaman, dimana semakin beraneka ragam jejaring alam, semakin stabil ekosistem. Bila dikaitkan dengan hukum keseimbangan di atas, agar lingkungan seimbang, maka keanekaragaman hayati yang ada di suatu ekosistem harus terjaga. Hal ini terkait erat dengan mata rantai makanan yang ada di ekosistem tersebut. Jika salah satu anggota mata rantai teralalu banyak atau terlalu sedikit, maka keseimbangan ekosistem itu secara keseluruhan akan terganggu. Karenanya pembangunan tidak boleh mengganggu keanekaragaman dan manusia juga harus berusaha mencegah berkurangnya/punahnya suatu spesies untuk mempertahankan keanekaragaman tersebut. Contoh lain adalah kecenderungan pembukaan lahan hutan yang keanekaragamannya tinggi menjadi mono spesies yaitu kelapa sawit. Meskipun kelapa sawit dapat diolah menjadi biofuel, yang merupakan salah satu bentuk energi terbarukan namun pembukaan lahannya yang cenderung mengabaikan keanekaragaman hayati. 4. Hukum daya dukung lingkungan. Pembangunan harus memperhitungkan kekuatan daya dukung lingkungan. Jika dilewati ambang batas daya dukung lingkungan, kekuatan daya alam akan menimbulkan reaksi. Pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan (banjir, longsor). Pembangunan perkotaan yang cenderung mengabaikan ruang resapan air menyebabkan banjir. Pembangunan mal-mal yang semakin marak di daerah Senayan adalah contohnya. Apabila terjadi banjir di Jakarta, seharusnya tidak bisa menyalahkan kotakota lain yang lebih tinggi letaknya seperti Bogor atau Depok, tetapi karena di Jakarta sendiri yang tidak memiliki cukup ruang resapan air. 5. Hukum transformasi zat melepas polusi dan merubah hidup berentropi tinggi ke entropi rendah. Menurut hukum termodinamika, entropi adalah ukuran ketidak teraturan sistem: Suatu sistem dengan cara tersusun ekivalen komponennya sedikit seperti kristal padat memiliki ketidak teraturan yang kecil atau entropi rendah. Sedangkan sistem dengan cara tersusun ekivalen komponennya banyak seperti gas memiliki ketidak teraturan besar atau entropi tinggi. Maka proses konvesi zat menuju sistem dengan ketidak teraturan lebih tinggi (padat ke cair, padat ke gas, cair ke gas) akan meningkatkan entropi suatu sistem. Proses pembakaran merupakan proses yang sangat signifikan menaikkan angka entropi di sistem kita. Gas Co2 yang mengumpul di udara menimbulkan efek rumah kaca. Bumi daratan akan semakin panas dan membangkitkan 48

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

penyakit yang mengganggu kesehatan manusia, hewan, serta semua makhluk ciptaan ilahi. Permukaan laut akan naik akibat pemekaran molekul air serta pencairan bongkahan es di Kutub Utara dan Selatan sehingga menghambat aliran sungai ke laut lalu mengancam daratan pantai dilanda banjir. Dan yang lebih mencemaskan, sekitar 2.000 pulau kecil dari sebanyak 17.000 pulau di Indonesia terancam tenggelam dalam musim laut pasang menjelang tahun 2030 mendatang. Tidak terhitung di sini dampak badai topan, angin puyuh, tsunami, dan gempa bumi yang berada di luar jangkauan perbuatan manusia. Bagi negara daratan luas seperti Amerika Serikat (AS), Australia, RRC, dan India, ancaman pencemaran udara tak dirasakan terlalu mendesak karena dampaknya tidak sebesar kerusakan yang bakal diderita negara kepulauan. Karena itu, bisa dipahami jika negara-negara ini agak meremehkan ancaman pencemaran udara ini. Lain halnya dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga luas wilayahnya terdiri dari laut. Karena itu, Indonesia perlu menjadi negara pelopor pengendalian pencemaran udara untuk menyelamatkan ribuan pulau kecil kita dan sekaligus memberi contoh model kepada negara kepulauan lain untuk membangun tanpa pencemaran. Dengan kata lain, model pembangunan di Indonesia harus berupaya menekan keadaan yang berentropi tinggi menjadi berentropi rendah. Sekarang mari kita lihat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh gas CO2. CO2 adalah hasil samping dari energi dari industri dan transportasi yang membakar BBM konvensional (fossil fuel), yang disebut juga Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga mengakibatkan kenaikan suhu bumi dan permukaan laut serta merubah iklim. Selama kurun waktu 1906 sampai 2005, suhu di permukaan bumi naik sebanyak 0,74o C dengan konsentrasi GRK setara CO2 sebesar 375 ppm di udara. Jika konsentrasi GRK ini melewati angka 450 ppm di udara, suhu permukaan bumi akan naik sebesar 2o C, iklim berubah menjadi panas, air langka sehingga memukul sektor pertanian, melahirkan banyak penyakit-penyakit baru, permukaan laut meningkat sehingga menenggelamkan pulau dan pantai dan menimbulkan badai. Kyoto Protocol yang diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku sejak tahun 2005 bertujuan untuk mencegah polusi udara ke konsentrasi GRK 450 ppm tersebut dengan memicu teknologi bersih dan menyerap polusi karbon oleh hutan dan membatasi emisi gas CO2 dari negara maju dengan pasar karbon, dengan jual beli daya serap CO2 dengan cara aforestation dan reforestation hutan. Jual beli ini dilakukan dengan membolehkan negara dengan tingkat emisi CO2 yang rendah menjual tingkat emisi mereka kepada negara lain yang tingkat emisinya sudah lewat batas menggunakan Certificate Emission Reduction, dikenal dengan nama Clean Development Mechanism. Hal ini disepakati pada United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), namun tanpa sasaran terukur dan tidak diadopsi oleh Amerika Serikat sebagai negara maju penghasil gas CO2 terbanyak. Pada UNFCC di Bali tahun 2007, disepakati usulan baru yaitu penurunan emisi melalui pencegahan deforestasi (penggundulan hutan) dan degradasi. Usulan yang tercantum dalam Kyoto Protocol jilid 2 ini mensyaratkan negara-negara dengan emisi tinggi berinvestasi dengan mencegah deforestasi sekarang agar kelak dapat memperoleh imbalan menyerap CO2. Deforestasi juga dapat dilakukan dengan memperkaya hutan melalui biological resource enrichment dengan menanam beraneka jenis tanaman yang dapat dipergunakan untuk obat-obatan, kosmetik, hortikultur dan sumber daya genetik (geneticpools). Salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Indonesia pada UNFCCC 2007 di Bali adalah melakukan meeting dengan menteri-menteri ekonomi seluruh dunia untuk membicarakan masalah perubahan iklim ini dan sepakat untuk mengkoreksi kebijakan ekonominya agar berorientasi kepada lingkungan. Sebelumnya selama ini menteri-menteri ekonomi dinilai kurang peduli terhadap lingkungan. Sebagaimana kita tahu, Indonesia memiliki keunggulan daya saing di bidang biodiversity yaitu : 1. Sumber daya alam tropis terrestrial daratan 2. Sumber daya alam tropis lautan

3. Ekosistem microorganisme yang sangat beragam seperti di hutan 4. Kearifan berbagai suku lokal yang sangat memahami tanda-tanda alam 5. Berbagai flora dan fauna khas untuk obat-obatan, kosmetika, hortikultur, pangan dan produk ramah lingkungan yang dapat menghasilkan Apabila ilmu pengetahuan dan teknologi mendapat alokasi biaya yang baik maka Indonesia dapat memperkaya sumber daya alamnya menjadi produk unggulan yang khas. Beberapa contoh keunggulan keanekaragaman hayati antara lain: 1. Tumbuhan obat organik tropis: infeksi saluran pernafasan dengan belimbing manis, flu dengan daun jinten dan murbei, kanker paruparu dengan tumbuhan cakar ayam, TBC paru-paru dengan tumbuhan bunga kancing, stroke dengan tumbuhan paku simpal, vertigo dengan tumbuhan lenglengan, penyakit liver tipe kuat/ panas dengan rimpang temu lawak, bunga tasbih, meniran, patikim, daun sendok 2. Biopestisida: Bacillus thuringiensis, B. popilliae, adalah spesies bakteri utama untuk mengendalikan hama (pest), Neem dari keluarga Mahogany sebagai pest control organik 3. Biofuels alam tropis: Bioethanol dari biji-bijan (grain), jagung, ubi, tumbuhan gula, sugar beet, tebu; tumbuhan cellulose (pohon dari biomassa). Bio-diesel dari Jatropha curcas (jarak), Pongamia glabra, Madhuca indica, Salvadora oloides, Shorea robusta, Mesua ferra linn, Mallotus phlippines, Gharcina indica, Hevea brasilinensis. Minyak tumbuhan di esterifikasi dan transterifikasi untuk memperoleh methanol yang dipisahkan untuk memperoleh purifikasi biodiesel Pentingnya konservasi alam terhadap lingkungan : 1. Konservasi alam melestarikan tipe ekosistem tipe utama yaitu hutan mangrove, vegetasi pantai, hutan riparian, fresh water swamp, hutan dataran rendah untuk kehidupan jejaring lingkungan alam; 2. Pengelolaan kawasan konservasi mencakup pengelolaan zona inti, zona rimba dengan tujuan melestarikan spesies kunci (keyspecies) yang strategis dalam ruang ekosistem khasnya. Sementara key-species tersebut dibutuhkan sebagai bahan baku obat, fuel, sumber daya pangan, kosmetika, hortikultur dan pelestarian genetika bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, rakyat Indonesia yang peduli dengan konservasi ini masih sedikit, sebagai contoh adalah bahwa dengan mempelajari sayap kupu-kupu kita bisa belajar mengenai efek jatuhnya cahaya pada sebuah prisma (benda bersudut banyak), namun sayang sekali belum ada satupun orang Indonesia yang menjadi ahli kupu-kupu padahal kekayaan aneka ragam jenis kupu-kupu sangat besar di Indonesia. Konservasi alam memerlukan ruang hidup agar tetap lestari, namun keadaannnya sekarang ruang alam banyak diperebutkan berbagai sektor. Sementara di Indonesia, koordinasi antar sektor masih sangat lemah, dimana setiap menteri mementingkan sektornya sendiri, menteri pertanian mementingkan pertanian, menteri pertambangan memikirkan pembukaan tambang. Maka perlu sekali sasaran jangka panjang yang memikirkan persatuan lintas sektor untuk membangun bangsa RI menjelang tahun 2025 dengan pola pembangunan berkelanjutan menghadapi persaingan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan Global. Untuk itu campur tangan menteri ekonomi sangat diperlukan. Semua keunggulan daya saing Indonesia yang disebutkan di atas perlu dilengkapi dengan input ilmu dan teknologi dan ditopang good governance serta kerjasama pemerintah-kelompok bisnis-kelompok masyarakat madani. Sebenarnya kita dapat membangun masa depan dengan meniru dari alam (bio-mimicry) yaitu dengan: 1. Pola produksi yang hemat sumber daya alam dan banyak memanfaatkan jasa ilmu dan teknologi serta budaya. 2. Pola ekonomi yang menekankan pendayagunaan sektor jasa

3. 4. 5. 6.

ketimbang penggunaan produk/benda. Misalnya beramai-ramai menggunakan jasa angkutan daripada menggunakan alat angkut, menggunakan jasa fotocopy daripada memiliki alat copy sendiri. Mengubah pola pikir dari sales linear (bahan mentah ke bahan jadi) menjadi sales lifecycle/recycling waste (bahan mentah ke bahan jadi ke bahan mentah lagi). Meningkatkan produksi barang yang environment friendly, hemat energi, dan clean technology dalam jejaring kehidupan alami. Peningkatan keahlian bioteknologi, rekayasa genetik, keteknikan kelautan, nano-technology untuk meningkatkan nilai tambah alam. Membangun bangunan dengan orientasi dan material yang berciri tropical architecture.

Menteri Ekonomi perlu meningkatkan peran pasar modal dalam perlindungan lingkungan dengan cara: 1. Mengembangkan Sustainable Investment Index dalam pasar modal menggunakan Sustainable Responsible Investment (investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan) 2. Mengembangkan pasar Certificate Emission Reduction dan Prefention Deforestation Papers 3. Menerapkan praktek perbankan dengan Equator Principles yaitu prinsip-prinsip dasar yang perlu dijalankan oleh industri keuangan untuk mengantisipasi dan mengelola dampak terhadap lingkungan dalam pembiayaan suatu proyek. Prinsip ini perlu dikembangkan oleh Bank Indonesia dalam skema pembiayaan dalam pasar modal 4. Menerapkan praktek ecolabel dan energy efficiency label dalam produk yang masuk pasar modal 5. Mendorong Pasar Modal untuk mempelopori Pola Sustainable Develoment abad ke-21 Peranan DJBC sebagai Border Enforcement Agency dan anggota WCO dalam perlindungan lingkungan: · Sebagai trade facilitator, melalui impor dengan cara mencegah importasi bahan perusak ozon, Limbah B3, Persistent Organic Pollutant, senjata kimia, dan dirty and high carbon polluting technology. · Sebagai industrial assistance: mendorong dan mendukung importasi barang yang bersifat clean technology dan green products, mendorong industri yang sehat dengan meningkatkan cukai tembakau, serta selalu bekerjasama dengan departemen teknis lain untuk mengontrol komoditas yang tataniaganya diatur. Saran untuk pembangunan berkelanjutan dan ASEAN Single Window System: 1. Pembangunan berkelanjutan memerlukan SDM di departemen dan pemerintah daerah yang berwawasan lingkungan dalam menyusun dan menjalankan kebijakan 2. Pembangunan berkelanjutan perlu menjadi landasan kerja Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dengan skema pengembangan Mitra Utama yang berwawasan lingkungan 3. Menjelang terbentuknya ASEAN Economy Community 2014 perlu dikembangkan portal National Single Window dalam ASEAN Single Window System yang berbasis pembangunan berkelanjutan. Terakhir, mari kita lihat relasi antara kekuasaan dan tanggung jawab, yang kebetulan diemban oleh Departemen Keuangan: Dalam dunia nyata, uang adalah kekuasaan; Uang negara diatur Departemen Keuangan; Dengan tugas mengatur uang, lahir kesempatan mengelola kekuasaan; Dengan kekuasaan, lahirlah tanggung jawab, yaitu tanggung jawab menggunakannya untuk kepentingan jangka pendek generasi masa kini saja, atau memanfaatkannya bagi pembangunan berkelanjutan generasi demi generasi sepanjang masa. Doa manusia dalam tanggung jawab mengelola uang: Semoga Tuhan memberi kita kekuatan dalam mengelola uang untuk menegakkan kekuasaan iman membangun manusia berdasarkan tanggung jawab kita pada Tuhan, bangsa dan negara.

Kiriman : Kasi Bilateral III, Direktorat Kepabeanan Internasional EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

49

KEPABEANAN INTERNASIONAL

TIM WCO DIAGNOSTIC MISSION melakukan kunjungan ke KPU Tanjung Priok

KUNJUNGAN WCO DIAGNOSTIC MISSION TEAM KE DJBC WCO Diagnostic Mission Team (WDMT) berkunjung ke Indonesia untuk melakukan penilaian terhadap peran dan fungsi bea cukai dalam penerapan SAFE Framework of standard to secure and Facilitate Global Trade (SAFE). Dalam agendanya, 2-13 Februari, WDMT melakukan serangkaian kunjungan dan pertemuan di Jakarta dengan jajaran internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), instansi pemerintah lainnya, serta masyarakat dunia usaha terkait. Kedatangan WDMT merupakan pelaksanaan capacity building programme terhadap negara-negara anggota World Custom Organization (WCO), dimana Indonesia merupakan salah satu anggotanya.

nasional, merekomendasikan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kemampuan otoritas penegak hukum dalam menghentikan perdagangan ilegal dalam kaitannya dengan pengamanan perdagangan internasional. Menurut Direktur Kepabeanan Internasional M. Wahyu Purnomo, Indonesia telah menandatangani Letter of Intent pada 16 September 2005 untuk berkomitmen menerapkan standar-standar SAFE. “DJBC mengundang WCO untuk melaksanakan need assessment terhadap Bea Cukai, dan berdasarkan permintaan tersebut WCO mengutus WDMT yang terdiri dari tiga orang untuk melaksanakan misi tersebut,” jelasnya. Tim WCO Diagnistic Mission yang diutus ke DJBC terdiri dari Mr. Takashi Matsumoto (Head of ROCB), Mr. Masaki Okamoto (Japan Customs) dan Mr. Robert Rushby (Australian Customs Service). Tujuan dari WDMT adalah: - Melakukan strategic assessment terkait dengan kapasitas DJBC dalam melakukan reformasi dan modernisasi pelayanan kepabeanan. - Memberikan masukan atas implemantasi standar kerangka kerja SAFE dan WCO facilitation agenda. - Mengidentifikasi perkembangan aktivitas dan program DJBC yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan pelayanan DJBC serta integritas yang lebih solid dengan stakeholder, baik dengan instansi pemerintah terkait maupun pihak swasta. - Berdasarkan gap analysis hasil penilaian, kemudian tim tersebut memberikan masukan serta rekomendasi untuk pengembangan ke depan mengenai program-program reformasi dan modernisasi DJBC yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan prioritas rencana strategis DJBC serta ketentuan perundangan nasional.

AGENDA PERTEMUAN Dalam tugasnya melakukan penilaian terhadap peran dan fungsi DJBC terkait implementasi SAFE di Indonesia, WDMT merancang agenda pertemuan dengan berbagai jajaran internal dan eksternal yang berkaitan dengan DJBC. Agenda tersebut meliputi pertemuan dengan pejabat Departemen Keuangan (Depkeu), jajaran internal DJBC, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Karantina Pertanian dan Perikanan, Departemen Perdagangan, Imigrasi, Badan POM, BPS, Administrator Pelabuhan Tanjung Priok, serta Bandara SoekarnoHatta. Selain itu menurut Wahyu Purmomo, WDMT juga melakukan pertemuan dengan beberapa kalangan swasta tertentu seperti, Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP), Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Jakarta International Container Terminal (JICT) serta beberapa perusahaan fasilitas MITA. “Terkait dengan kepentingan observasi lapangan, WDMT juga melakukan

D

alam pelaksanaan capacity building programme tersebut WCO meluncurkan Columbus Programme yang terdiri dari tiga fase. Pertama adalah fase need assessment, fase dimana melibatkan WDMT untuk mengukur sejauh mana tingkat implementasi SAFE negara anggota. Selanjutnya adalah fase implementasi rencana aksi, berdasarkan rekomendasi dari WDMT, dan fase terakhir adalah monitoring program, yang bertujuan untuk meng-update perkembangan program implementasi SAFE negara anggota. SAFE sendiri merupakan standar yang ditetapkan oleh WCO yang bertujuan mengamankan dan memfasilitasi perdagangan internasional serta menunjang pelaksanaan program reformasi dan modernisasi administrasi pabean negara anggota. Pada dasarnya SAFE terdiri dari standar-standar internasional bagi institusi kepabeanan dan masyarakat bisnis untuk meningkatkan keamanan rantai perdagangan dan memfasilitasi perdagangan inter-

50

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

PLAKAT PENGHARGAAN. Anwar Suprijadi memberikan plakat penghargaan kepada Tim WCO Diagnostic Mission.

kunjungan ke pelabuhan Tanjung Priok, Bandara SoekarnoHatta dan kawasan industri Jababeka,” paparya lagi. Wahyu menambahkan bahwa DJBC telah menyiapkan materi serta data-data yang dibutuhkan untuk dipresentasikan kepada WDMT. “ Untuk itu kita harapkan tidak terdapat banyak gap analysis yang mereka identifikasi sehingga rekomendasi serta masukan yang dilaporkan bukan merupakan hal yang fundamental, yang akan mengganggu kelanjutan pelaksanaan rencana strategis DJBC serta program reformasi MR. MATSUMOTO. Bea Cukai memiliki dan modernisasi yang sedang upaya yang bagus dalam prosedur kita jalankan.” modernisasi kepabeanan. Sementara itu Kasubdit Kerjasama Multilateral, Dit. Kepabeanan Internasional, Syarif Hidayat menuturkan bahwa WDMT melakukan tugasnya di Indonesia untuk melihat tingkat penerapan SAFE di DJBC. “Mereka (WDMT) menganalisa penerapan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, integritas, penegakan hukum termasuk risk management, peraturan yang diterapkan, IT, hubungan eksternal, termasuk Government Agencies (GA) dan sebagainya,” ungkap Syarif. “Intinya, kepada WDMT kita sampaikan gambaran Bea Cukai secara keseluruhan dan menerangkan pelaksanaan reformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2002 dengan membentuk tim reformasi, lalu membentuk tim percepatan reformasi pada 2006. Termasuk penjelasan mengenai awal pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU), Kantor Pelayanan Madya (KPM), unit baru internal, sistem dan prosedur ekspor-impor dan lainnya,” tukas Syarif lagi. Penilaian dilakukan oleh WDMT berdasarkan kondisi DJBC saat ini, presentasi dan diskusi dengan pihak internal DJBC dan institusi terkait, serta hasil temuan di lapangan. Dari hasil tersebut, WDMT melakukan analisa pelaksanaan SAFE di DJBC, untuk selanjutkan dituangkan dalam bentuk rekomendasi dalam rancangan laporan (draft report) yang disampaikan WDMT pada akhir masa kunjungannya di Indonesia.

sarana serta infrastruktur yang tersedia dirasa belum memadai,” jelas Wahyu yang menyebut DJBC tetap berkomitmen untuk tetap mengedepankan pengawasan. Sedangkan hasil pertemuan WDMT dengan pihak eksternal Bea Cukai baik dari unsur instansi pemerintah maupun pihak swasta, memberikan pernyataan positif terhadap performa dan kinerja DJBC terutama upaya konkrit untuk memberantas korupsi serta meningkatkan integritas. “Kepada WDMT, mereka (pihak eksternal-red) juga menyamWAHYU PURNOMO. Berdasarkan draft paikan apresiasi yang besar report, DJBC sudah berada di jalur yang terhadap perkembangan dan tepat dalam penerapan SAFE Framework. inisiatif program reformasi dan modernisasi DJBC untuk lebih memfokuskan pelayanannya pada kepuasaan pihak swasta,” imbuh Wahyu. Sementara itu ketika ditemui WBC, WDMT mengungkapkan pandangannya terhadap DJBC selama di Indonesia. Menurut Matsumoto, Bea Cukai memiliki upaya yang bagus dalam prosedur modernisasi kepabeanan seperti adanya KPU, KPM, dan MITA. Tapi ada beberapa aturan atau sistem yang masih harus tingkatkan lagi. “Untuk itu Bea Cukai memerlukan masukan (rekomendasi) pihak luar (WDMT), agar bisa membenahi sistemnya lebih cepat dan tepat,” katanya. Bagi Matsumoto, customs yang memiliki peran dan fungsi yang baik adalah instansi yang telah meninggalkan praktek-praktek korupsi, lembaga yang melindungi dunia usaha, fasilitator perdagangan, dan juga sebagai pengawasan dalam perdagangan negara. “Dan kami kira DJBC telah melakukan hal-hal tersebut, great job, untuk itu upayaupaya tersebut harus terus dijalankan, sehingga Indonesian Customs dapat bermanfaat bagi rakyat dan negara,” jelasnya. “Yang paling penting, bagaimana merubah pola pikir masyarakat terhadap Bea Cukai, selain itu modernisasi dan juga kegiatan yang bersih dari korupsi juga penting. Serta memikirkan untuk meningkatkan taraf hidup pegawai, sehingga secara bersamaan klien pun akan merasa nyaman,” tutur Matsumoto lagi. Sedangkan Okamoto menyebut komputerisasi dan teknologi sangat penting. “Tapi disamping itu, penting juga melakukan pembenahDRAFT REPORT an sumber daya manusia yang merupakan dasar (inti) dari kegiatan Terkait draft report yang disampaikan WDMT, Wahyu Purnomo untuk meningkatkan performa bea cukai,” ungkap Okamoto. menjelaskan, hasil penilaian tersebut bersifat rahasia. Namun Wahyu menambahkan, bahwa WCO memberikan penilaian positif terhadap Dari hasil laporan WDMT ini Bea Cukai mengharapkan memperoleh performa dan kinerja DJBC. Dan sistem serta prosedur (sisdur) gambaran serta hasil penilaian yang memberikan dampak yang baik dan kepabeanan yang tengah diterapkan DJBC sudah berada di jalur yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan program-program yang setepat, serta telah mencapai perkembangan yang baik dalam hal dang dijalankan DJBC baik yang terkait dengan capacity building, progpenerapan prinsip-prinsip kepabeanan modern, ram integritas reformasi dan modernisasi, serta mendukhususnya dalam lingkup fasilitas perdagangan, kung realisasi pelaksanaan rencana strategis DJBC. good governance dan otomasi melalui penerapan Setelah menerima draft assessment report dari Indonesia National Single Window (INSW). WDMT, dalam jangka waktu dua bulan, DJBC Tapi di sisi lain, karena penerapan SAFE ditediberikan kesempatan untuk menanggapi atau mekankan pada aspek keamanan, WDMT menghangoreksi isi laporan apabila penilaian tersebut tidak rapkan agar DJBC lebih mempertegas sesuai dengan kondisi DJBC sebenarnya. perhatiannya terhadap masalah security dan safety Namun demikian menurut Syarif Hidayat dari pada beberapa aplikasi sisdur DJBC, terutama hasil laporan tersebut sejauh ini belum ada rencana dikaitkan dengan elemen pokok standar SAFE, seuntuk meminta bantuan WCO sebagaimana yang perti pada unsur risk management dan pendayatercantum dalam fase kedua pada Columbus gunaan peralatan non intrusive inspection, untuk Programme. “Laporan ini adalah analisis atas kebih fokus mendeteksi barang-barang yang dicukondisi Indonesia dalam pelaksanaan SAFE. Ini rigai membahayakan unsur keamanan. masih rekomendasi dan perlu didalami lagi, pada Menanggapi hal tersebut Wahyu menjelaskan intinya rekomendasi-rekomendasi ini kita usahakan bahwa unsur keamanan memang menjadi untuk kita tangani sendiri,” jelas Syarif. perhatian DJBC, disamping usaha konkrit untuk “Kita melihat hasil draft report ini cukup baik, armerealisasikan fungsi DJBC lainnya, dengan tinya DJBC telah berada di track yang benar dalam memberdayakan dan mengoptimalkan penggunaan penerapan SAFE. Dan berdasarkan rekomendasi sumber daya dan prasarana yang ada. “Mengingat SYARIF HIDAYAT. Rekomendasiini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan action luasnya cakupan wilayah pengawasan serta sema- rekomendasi ini kita usahakan untuk plan, serta melaporkan hasil kunjungan WDMT kin meningkatnya teknik penyelundupan barang, ditangani sendiri. kepada Menteri Keuangan,” terang Syarif. ryan EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

51

KEPABEANAN FOTO-FOTO WBC/ATS

ANTUSIAS. Para pengguna jasa tampak sangat antusias mengikuti sosialisasi empat kebijakan baru yang dikeluarkan DJBC.

DJBC SOSIALISASIKAN

EMPAT KEBIJAKAN BARU

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mensosialisasikan empat kebijakan baru di bidang impor dan ekspor kepada para pegawai dan pengguna jasa.

A

dapun kebijakan yang baru tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu. Kebijakan baru lainnya adalah, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan pabean di bidang ekspor. Dan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cu-

52

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

KEBIJAKAN BARU. Banyak hal yang diatur kembali dalam kebijakan yang baru dikeluarkan oleh DJBC, baik impor, ekspor, maupun tatacara pembayaran.

kai Nomor P-42/BC/2008 tentang Petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai. Di Kantor Pusat (KP) DJBC acara sosialisasi berlangsung selama tiga hari, mulai 3- 4 Februari 2008 untuk pegawai DJBC, dan 5 Februari 2008 untuk pengguna jasa. Sosialisasi untuk pegawai diikuti oleh para pegawai DJBC di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah Jakarta, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kantor Wilayah Banten, Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan, dan Kantor Wilayah Kalimantan Bagian Timur, juga para penggu-

Pos, menggunakan SSCP sesuai lampiran VIII na jasa disekitar Jakarta, Banten, dan Jawa Ba(SSCP lama). Perdirjen ini mulai berlaku 1 rat. Sebelumnya juga telah dilakukan sosialisasi Januari 2009 sedangkan SSPCP baru untuk pegawai dan pengguna jasa di wilayahdiberlakukan secara efektif mulai 1 April 2009,” wilayah lain di Indonesia. jelas Bobby. Acara sosialisasi untuk pegawai di KP DJBC, Sementara itu untuk hal baru yang diatur dibuka oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan pada Perdirjen No 40/BC/2008, berupa dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, penyampaian PEB ke kantor pabean pemuatan, Bambang Prasodjo, didampingi Tenaga PengPEB tidak wajib atas ekspor, barang ekspor kaji Bidang Pengawasan Penegakan Hukum khusus, ekspor melalui perusahaan jasa titipan, Kepabeanan dan Cukai, Erlangga Mantik, dan ekspor barang kena cukai, pembayaran PNBP, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan pembayaran bea keluar, penelitian dokumen Kapasitas dan Kinerja Organisasi Kepabeanan sistem PDE kepabeanan, penelitian dokumen dan Cukai, Susiwijono. sistem media penyimpanan data elektronik, Dalam sambutannya Bambang Prasodjo penelitian dokumen tulisan di atas formulir, dan menjelaskan, krisis ekonomi global yang tengah penelitian bea keluar. terjadi saat ini, membutuhkan suatu mekanisme Selain itu, dalam Perdirjen ini Boby juga kebijakan yang dapat mengamankan masuknya menjelaskan tentang pemeriksaan fisik terhadap barang dari negara lain ke Indonesia. Salah barang ekspor, eksportir tertentu, pemeriksaan satu kebijakan yang tengah berjalan adalah keSejauh ini tidak ada fisik, konsolidasi, ekspor bahan baku asal impor bijakan Menperindag Nomor 44 yang memba- SRIWATI. perubahan yang krusial terhadap yang mendapat fasilitas KITE tanpa melalui protasi masuknya lima komoditas di pelabuhan kebijakan yang baru. ses pengolahan, pemasukan ke kawasan utama. pabean, pemuatan barang ekspor, pemuatan barang curah, re“Untuk mendukung kebijakan tersebut, dan untuk lebih mekonsiliasi, pembatalan ekspor, pembetulan data PEB, pembetulan mudahkan pengguna saja dalam melakukan aktifitas ekspor tanggal perkiraan ekspor atas barang ekspor yang dikenai bea impornya, DJBC mengeluarkan empat kebijakan baru yang dihakeluar, pembetulan PEB, pembatalan PEB, pembatalan PKBE, rapkan dapat mengakomodir kegiatan ekspor impor, dimana dakerusakan peti kemas atau kemasan, pembetulan data PKBE, lam kebijakan ini terdapat beberapa perubahan khususnya pada laporan pemeriksaan ekspor, penatausahaan dan pelayanan aplikasi pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan pemberitahuan PEB, dan pengawasan dibidang ekspor. impor barang (PIB),” ujar Bambang Prasodjo. Sementara untuk Perdirjen No 41/BC/2008, dijelaskan meMasih menurutnya, dalam kebijakan yang baru ini juga mengngenai PEB, pemberitahuan pabean ekspor, tatacara pengisian atur tentang tatalaksana pembayaran dan penyetoran PEB dengan modul baru, elemen data yang ada di PEB, dan penerimaan negara, hal ini tak lain untuk lebih memaksimalkan elemen data pemberitahuan pembawaan uang tunai ke luar daepenerimaan negara sehingga dapat meminimalkan kebocoran. rah pabean. Sementara itu Susiwijono menambahkan, adanya empat kebiSelanjutnya dalam pemaparan Perdirjen No 42/BC/2008, dijejakan baru ini juga berkaitan dengan penerapan Nasional Single laskan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai, PNBP Windows (NSW) dimana aplikasi nanti akan segera disesuaikan, atas PIB, pengurusan PIB, larangan pembatasan, cara sehingga pelayanan ekspor impor dapat berjalan dengan cepat penyampaian PIB, cara penyampaian PIB lanjutan, penyampaian dan baik. hasil cetak PIB melalui PDE, perubahan data PIB, pembayaran BM, cukai dan PDRI dan lanjutannya, nilai pabean, penetapan HAL YANG DIATUR DALAM KEBIJAKAN BARU NDPBM dan lanjutannya, klasifikasi dan pembebanan barang Untuk penjelasan sosialisasi empat kebijakan baru tersebut, impor, penghitungan bea masuk, cukai dan PDRI, pembulatan dibawakan oleh tim dari Direktorat Teknis Kepabeanan yang bea masuk, cukai dan PDRI, pemeriksaan pabean secara selektif, disampaikan oleh Boby Situmorang. Dalam pemaparannya penetapan jalur, pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik dengan Boby menjelaskan, untuk peraturan nomor 39/BC/2008, hal ini pemindai, PNBP untuk uji laboratorium, dan penelitian tarif dan merupakan tindaklanjut dari kebijakan Peraturan Menteri Keuangnilai pabean. an Nomor 213/PMK.04/2008 tepatnya pasal 15, dan terkait juga Juga diterangkan tentang, kekurangan bea masuk, cukai dan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 PDRI, keberatan dan lanjutannya, pengeluaran barang impor, tentang pungutan bea keluar dimana kedua kebijakan tersebut pemberitahuan pendahuluan, barang impor eksep, impor barang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2009. kena cukai, barang larangan dan/atau pembatasan, dan pembaAdapun hal yang diatur pada kebijakan tersebut adalah, untuk talan PIB. surat setoran pabean, cukai, dan pajak (SSPCP) dapat digunakan sebagai dasar untuk dimulainya pelayanan kepabeanan dan cukai SOSIALISASI KEPADA PENGGUNA JASA apabila telah mendapat nomor transaksi bank Sosialisasi yang diselenggarakan pada 5 (NTB) atau nomor transaksi pos (NTP), dalam Februari 2009 yang ditujukan kepada pengguna hal pembayaran dilakukan di bank devisa jasa mendapat respon yang sangat baik. Sebapersepsi atau pos persepsi, atau nomor SSPCP, nyak 1200 pengguna jasa dari Jakarta, dalam hal pembayaran dilakukan di Kantor Bea Bandung, dan Banten memadati ruang auditodan Cukai atau Kantor Pos. rium gedung utama Kantor Pusat DJBC. “Pada saat Perdirjen ini mulai diberlakukan, Sosialisai dilakukan oleh tim dari Direktorat dalam hal sistem komputer pelayanan (SKP) Teknis Kepabeanan dan dipimpin oleh Tenaga kepabeanan dan cukai pada DJBC, modul bank, Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakan Hudan/atau modul importir belum dapat kum Kepabeanan dan Cukai, Erlangga Mantik, dioperasikan sesuai dengan ketentuan, maka yang dalam sambutannya menjelaskan bahwa pembayaran dan penyetoran penerimaan adanya kebijakan baru yang disosialisasikan negara dalam rangka impor selain pembayaran oleh DJBC pada dasarnya bukan untuk yang dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dan mempersulit atau membuat rumit kegiatan yang Kantor Pos, menggunakan SPPCP sesuai lamdilakukan oleh pengguna jasa. Kesemuanya ini piran VII (SSPCP lama)” adalah bentuk kepedulian DJBC kepada peng“Pembayaran dan penyetoran penerimaan TONI. Dengan apliaksi modul yang guna jasa agar dalam menjalankan kegiatan negara atas barang kena cukai (BKC) selain yg baru ini kemungkinan tidak akan jauh ekspor maupun impor menjadi lebih mudah dan dilakukan di Kantor Bea dan Cukai dan Kantor berbeda dengan yang lama tertata lebih sempurna lagi. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

53

KEPABEANAN

INFO PERATURAN

“Kebijakan yang akan disosialisasikan ini tidak akan berhasil hanya dengan sistem yang ada tanpa didukung oleh kinerja dari para pengguna jasa, untuk itu mari samasama menjalankan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat terwujud dengan baik,” ujar Erlangga Mantik. Menanggapai sosialisasi kebijakan baru tersebut, Purchasing Manager PT. Indokemika Jayatama, Sriwati mengatakan, “Saat ini kami belum dapat berbicara banyak tentang kebijakan yang baru ini, karena modul yang ada belum dapat, jika modul tersebut sudah kami dapat, maka kami akan tahu lebih mudah mana antara kebijakan yang baru ini dibandingkan dengan kebijakan yang lama, namun saya berharap tidak ada yang sulit karena ini demi kebaikan kita semua,” ujar Sriwati Sementara itu Manager Exim PT. Dai-Ichy, Toni mengatakan, kendati aplikasi modul untuk kebijakan yang baru ini belum didapat oleh importir, namun ia menilai sepertinya tidak akan jauh berbeda dengan modul yang lama. “Sosialisasi yang disajikan saat ini sudah bagus dan saya menilai kebijakan yang baru ini juga sudah sangat berpihak kepada importir. Memang untuk aplikasi modulnya kami belum dapat, tapi saya merasa tidak akan jauh berbeda dengan yang lama sehingga tidak terlalu menyulitkan,” ujar Toni. Acara sosialisasi yang berlangsung selama tiga hari tersebut, akhirnya ditutup dengan harapan, apa yang telah disampaikan pada kebijakan yang baru, dapat lebih menampung aspirasi para pengguna jasa dalam menjalankan aktifitas ekspor impornya, sedangkan untuk DJBC dapat lebih memantau dan menata kegiatan ekspor impor ke arah yang lebih sempurna. supriyadi

54

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

RUANG KESEHATAN

MEMPERBAIKI SUSUNAN DAN PENAMPILAN GIGI

A

da gak sih dok kawat gigi buat benerin gigi yang tumbuhnya ke belakang ? Jadi biar gigi itu lebih maju ke depan gitu. Karena umumnya kawat gigi untuk gigi yang ke depan supaya gigi yang maju lebih masuk ke dalam. Terima kasih dok. Rensi-Bogor.

Jawab : Setiap orang berharap memiliki susunan gigi geligi yang rapih dan sehat. Tetapi karena beberapa sebab susunan gigi tumbuh tidak seperti yang diharapkan. Hal-hal yang dapat menyebabkan gigi tumbuh dan berkembang tidak beraturan adalah: 1. Adanya kebiasaan buruk seperti, menghisap ibu jari, bernafas melalui mulut, menggigit-gigit kuku, menjulurkan lidah sehingga mendorong gigi-gigi depan. 2. Pertumbuhan gigi dan mulut yang abnormal 3. Faktor keturunan, misalnya tidak seimbang antara besarnya gigi dengan ruang yang tersedia pada rahang. Susunan gigi geligi yang tidak rapi atau tidak beraturan dalam ilmu kedokteran gigi disebut maloklusi. Suatu keadaan yang menyimpang dari pertumbuhan gigi dalam lengkung gigi dan lengkung rahang. Maloklusi dari gigi geligi dapat menyebabkan : - Cacat muka - Rasa rendah diri - Kurangnya fungsi pengunyahan - Pengucapan yang tidak baik pada saat bicara - Sakit pada sendi rahang - Sukar bernafas yang wajar - Gangguan pada alat pendengaran

Anda Anda Bertanya Bertanya DokterMenjawab Menjawab Dokter Menjawab Dokter DIASUH OLEH PARA DOKTER DI KLINIK KANTOR PUSAT DJBC

terjadi maloklusi. Misalnya bila ada gigi susu/sulung yang berlubang segeralah untuk ditambal agar jangan sampai terlambat sehingga harus dilakukan pencabutan dini. Hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan legkung gigi dan berakibat gigi tetap yang akan tumbuh tidak memiliki ruang yang cukup. Pada perawatan pencegahan ini termasuk juga tindakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk pada anak. Perawatan pencegahan dapat dilakukan oleh dokter gigi umum. 2. Interceptive Orthodontics. Meliputi perawatan pada keadaan maloklusi yang mulai tampak, dimana sudah terlihat bahwa kelak keadaan meloklusi akan terjadi. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi/ mencegah berkembangnya maloklusi, juga untuk menghilangkan penyebabnya. Fase ini dapat terlihat pada anak usia 8 atau 9 tahun. Untuk interceptive orthodontics sebaiknya dilakukan oleh orthodontics (dokter gigi spesialis orthodonti) 3. Corrective Orthodontics/Currative Orthodontics Pada umumnya penderita datang ke dokter gigi setelah maloklusi terlihat berkembang sehingga perlu diadakan koreksi. Pada fase ini sudah digunakan alat-alat orthodonti untuk memperbaiki keadaan maloklusi. Pada prinsipnya semua keadaan maloklusi dapat diperbaiki dengan perawatan orthodonti. Untuk kasus ringan dan penderita masih dalam masa gigi susu atau gigi bercampur perawatan dapat dilakukan dengan alat orthodonti lepasan, disebut juga removable appliances. Untuk kasus yang lebih berat dan penderita sudah pada masa gigi tetap perawatan dilakukan dengan alat orthodonti yang tidak dapat dilepas, disebut juga fixed appliances. Sedangkan pada keadaan dimana maloklusi disertai dengan kelainan pertumbuhan tulang, baik tulang rahang atas, rahang bawah maupun tulang langit-langit mulut yang dapat mencacat muka perawatan orthodonti harus disertai dengan tindakan operasi.

Keadaan maloklusi dapat diperbaiki melalui suatu perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi. BEBERAPA CONTOH KEADAAN MALOKLUSI YANG Perawatan yang bertujuan untuk SERING DIKELUHKAN OLEH PENDERITA meratakan susunan gigi geligi yang I. Protrusi, keadaan dimana gigi-gigi pada rahang atas atau rahang bawah lebih tidak rata atau tidak beraturan disebut perawatan orthodonti. Perawatan orthodonti bertujuan untuk : 1. Memperoleh bentuk muka yang seimbang dan harmoni. 2. Memperoleh kedudukan gigigeligi yang stabil dan harmoni. 3. Memperoleh jaringan mulut yang sehat. 4. Memperoleh fungsi pengunyahan yang efisien. 5. Memperoleh fungsi bicara yang baik 6. Mengembalikan kepercayaan diri sendiri, serta menghilangkan rasa rendah diri. 7. Memberi wajah baru dalam kehidupan. Perawatan orthodonti dibagi dalam tiga tingkatan/fase : 1. Preventive Orthodontics/Orthodonti pencegahan. Dilakukan pada anak-anak sebagai pencegahan agar tidak

Keadaan protrusi

Pada saat perawatan Orthodonti Setelah perawatan orthodonti

II. Retrusi, keadaan dimana gigi geligi pada rahang atas atau rahang bawah Tumbuh lebih ke dalam atau ke belakang Tampak depan

Tampak samping

Crowding

Setelah perawatan

III. Crowding, keadaan dimana gigi geligi tumbuh tidak beraturan atau berantakan

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

55

RENUNGAN ROHANI

SEMANGAT NYEPI 1931 SAKA SEBAGAI PERWUJUDAN “HARI KASIH SAYANG PERSAUDARAAN UNIVERSAL” Perayaan Nyepi merupakan perayaan ”Hari Kasih Sayang Universal” manusia dan sesamanya dengan segala yang ada di dunia ini termasuk alam materiil ini.

N

yepi dari kata sepi, artinya sunyi atau diam, wu wei seperti yang dikatakan oleh Lao Tse dalam Taoisme dalam filsafat Cina, yaitu membiarkan alam dalam satu hari itu melakukan aktifitasnya sendiri secara spontan dan alami tanpa dipengaruhi oleh manusia (Mel Thomson,1999: 173). Bukan hanya itu manusia juga menghentikan kegiatannya selama satu hari agar tubuhnya itu berjalan sesuai dengan hukumnya sendiri, karena telah beraktifitas selama satu tahun penuh. Pada tanggal 26 Maret 2009 malam, seluruh Bali akan gelap, seluruh Bali diam, semua orang Hindu diam, menghayati “Hari Nyepi menyambut Tahun Baru Saka 1931”. Baik alam maupun manusia dalam satu hari itu diam istirahat, ditelaah, diselidiki, direfleksikan, diendapkan seperti salah satu ciri dari ilmu filsafat, dengan demikian kekurangan akan semakin tampak nyata, apa yang ada di bawah permukaan akan terangkat ke atas sehingga kepatutan dan kewajaran akan terbuka dan tampak nyata, baik alam maupun diri kita, baik makrokosmos maupun mikrokosmos, untuk kemudian ada proses recovery kembali dan siap mendukung dan memutar roda kehidupan kembali di bumi ini.

56

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

Seperti sebuah accu yang setelah secara terus menerus digunakan dalam satu tahun penuh, perlu di charge atau diisi kembali agar tenaganya dapat digunakan untuk mendukung aktifitas berikutnya, menggerakkan peralatan-peralatan lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Proses ini terjadi bukan hanya pada diri manusia saja tapi pada seluruh keberadaan yang menempati alam ini. Oleh karena gerak perubahan itu ditentukan oleh semua keberadaan yang menempati alam ini termasuk juga alam itu sendiri. Maka dari itu harus ada kerja sama, harus ada sinergi diantara sesamanya secara harmonis. Dari sini jelas kelihatan bagaimana harmonisasi itu harus mendasari sikap, langkah dan gerak yang akan dilakukan bersama, karena hubungan antara mikro dan makrokosmos, antara manusia dan alam dilihat sebagai satu kesatuan organis (Ramanuja: Vedic 1977 : 50-51), dimana gerak dan langkah yang satu akan berpengaruh pada yang lainnya, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Hanya dalam gerak yang harmonis yang memungkinkan secara bersama, sama semua yang ada mendapat kesempatan secara adil dan setara menuju kepada perubahan yang dituju, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang merasa paling penting dan

mengabaikan yang lainnya. (Gde Aryantha Soethama, Kompas 1 April 2003). Rangkaian upacara dalam merayakan Hari Raya Nyepi ini pertama diawali dengan Melasti, yaitu menyucikan peralatan persembahyangan, simbol-simbol suci Tuhan, baik dalam wujud arcaarca yang merupakan wujud Tuhan secara imanen, Tuhan seperti yang dihayati pemeluknya. Arca-arca yang berada di tempat sembahyang (pura, pemerajan, tempat suci) itu diusung ke laut oleh umatnya untuk mendapatkan pembersihan, membuang kekotoran. Laut dipercaya sebagai tempat untuk pembersihan atau membuang kekotoran. Bila kita lihat dari konsep Tri Hita Karana, maka upacara ini merupakan perwujudan dari Hita untuk “Parahyangan”, membersihkan Parahyangan, tempat-tempat suci. Rangkaian upacara kedua dilanjutkan upacara Bhuta Yadnya, Tawur Kesanga atau Tawur Agung, merupakan upacara untuk meyucikan alam semesta ini, alam semesta non manusia, atau makrokosmos. Hal ini dilakukan sehari sebelum Hari Raya Nyepi, dimana pada siang harinya dilakukan Pecaruan di simpang empat jalan (upacara dilakukan diperempatan jalan) untuk menetralisir energi-energi yang setelah satu tahun berjalan menggerakkan roda kehidupan, sudah mengalami ketidakseimbangan, untuk menjadikannya seimbang lagi. Perempatan jalan disimbolkan sebagai tempat bertemunya energi-energi positif dan negatif, maka itulah upacara itu dilakukan di tempat itu. Upacara Bhuta Yadnya selalu digunakan sebagai upacara pembuka dalam setiap upacara-upacara yang lain (pernikahan, piodalan, peresmian bangunan). Hari Raya Nyepi merupakan upacara Bhuta Yadnya yang berdiri sendiri tanpa dicangkokkan dalam upacara yang lainnya, merupakan upacara Bhuta Yadnya terbesar. Oleh karena upacara ini dilaksanakan pada Tilem (bulan mati) sasih Kesanga (bulan sembilan = kira-kira sekitar bulan Maret) maka upacara ini juga disebut sebagai Tawur Ke Sanga. (Mas Muterini, 1988 : 16). Sore menjelang malam (magrib) dilanjutkan dengan upacara Pengrupukan yang dilakukan dengan berkeliling membawa obor, air suci, bunyi-bunyian, sebagai simbol untuk menetralisir kekuatankekuatan negatif, kekuatan-kekutan jahat yang dalam wujud kontemporer seperti korupsi, perampokan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, keserakahan dan lain sebagainya, yang oleh masyarakat disimbolkan dengan “ogoh-ogoh” (semacam patung raksasa terbuat dari sterofoam) yang diusung dan akhirnya pada akhir upacara dibakar. Upacara ini dari konsep Tri Hita Karana, masuk pada penyucian “Pelemahan”, areal pertanahan, pemukiman, perladangan, tempat kerja dan sebagainya. Keesokan harinya merupakan acara ketiga dilanjutkan dengan Penyepian, yaitu “tapa brata”, bagi setiap orang Hindu yaitu ada tiga pilihan yang bisa diambil, pertama bisa memilih untuk melaksanakan upawasa (tidak makan), bisa juga memilih untuk tidak tidur atau begadang (jagra) atau memilih untuk tidak bicara (mona brata). Hal ini dipercaya dapat memberikan kemampuan pada setiap orang untuk introspeksi diri, setelah dalam satu tahun melakukan segala aktifitas yang buruk maupun yang baik, merenung dan mencoba melihat kelemahan-kelemahan diri pribadi, evaluasi diri untuk dapat dikoreksi dalam tahun baru yang akan dijelang keesokan harinya. Ini adalah merupakan upacara penyucian diri manusia, yang dalam konteks Tri Hita Karana disebut sebagai “Pawongan”. Dengan demikian didalam usaha manusia Hindu untuk memasuki Tahun Baru Caka maka tiga komponen dalam Tri Hita Karana (Parahyangan – Palemahan – Pawongan) secara serentak dibersihkan, disucikan sehingga secara bersama sama mulai memasuki tahun baru dengan modal kesucian yang sama untuk bersama-sama memutar kembali alam semesta ini menuju perubahan seperti yang diharapkan bersama. Keesokan harinya merupakan upacara keempat yang disebut sebagai Ngembak Geni merupakan acara dharmasanti, saling mengunjungi kerabat atau teman sekerja atau seprofesi, atau teman dekat untuk saling maaf memaafkan atas perbuatan yang selama ini barangkali telah menyebabkan kerugian atau kesusahan bagi orang lainnya, dengan semangat kebersamaan, saling mencintai, saling menyadari kekurangan masing-masing, mengoreksi kembali tindakantindakan bersama yang merugikan salah satu ekosistem yang ada. (Tim Penyusun: “Agama Hindu”, 2004: 108-110). Dengan demikian makna Hari Raya Nyepi merupakan perwujudan dari prosesi penggantian Tahun Saka dari 1930 ke tahun Baru Saka

1931, dengan semangat kebersamaan dalam kesetaraan dan keadilan, sebagai perwujudan “Kasih Sayang Universal” terhadap sesama Umat Manusia, meluas sampai Kasih Sayang Sesama Kehidupan bahkan Kasih Sayang kepada Segala Sesuatu Yang Ada. Budaya Hindu dalam bentuk upacara-upacara adat bukanlah suatu budaya yang hanya memiliki manfaat estetis semata, sebagai sesuatu yang hanya bermanfaat untuk dipertunjukkan kepada wisatawan mancanegara maupun lokal, dan bukan pula suatu yang dilakukan untuk menghambur-hamburkan uang semata, tapi sebagai suatu refleksi diri tentang kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Kehidupan sebagai manusia di dunia ini adalah kehidupan bersama dengan orang lain, kehidupan bersama dengan mahluk-mahluk hidup lainnya dan kehidupan bersama ini adalah kehidupan bersama dalam satu Planet Bumi yang sama pula.

KESIMPULAN 1. Perayaan Nyepi merupakan perayaan hari” Kasih Sayang Universal” manusia dan sesamanya dengan segala yang ada di dunia ini termasuk alam materiil ini. Sebagai sesama ciptaan Tuhan, semestinya bila semua warga, bangsa Indonesia melaksanakan semangat ini maka tidak ada lagi yang berprilaku diskriminatif antara sesama warga bangsa, sesama manusia. 2. “Kesetaraan dan keadilan Universal” terhadap spesies lain terlihat dalam upacara bhuta yadnya (caru) yaitu menjaga keseimbangan energi, baik yang kongkrit maupun yang abstrak (Sarwaprani). Adil terhadap segala yang ada (manusia, hewan, tumbuhan dan benda fisik). Perayaan Nyepi merupakan wujud “Caru Terbesar” yang disebut sebagai Tawur Agung, menyeimbangkan seluruh energi yang ada di alam semesta ini, terjadi harmoni, rukun, guyub. 3. Baik mikrokosmos, makrokosmos sebagai ciptaan Tuhan harus berjalan secara seimbang dan harmonis seperti tertuang dalam konsep Tri Hita Karana. Manusia, Alam Semesta maupun Tuhan, hakekatnya merupakan satu kesatuan organis, sesuai dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang pengertiannya “Sama sekaligus Berbeda”, tidak ada satupun bagian-bagian yang tidak berperan memberi kontribusi kepada kehidupan ini, sehingga dapat saja dibuang. Perubahan pada tataran mikrokosmos akan menyebabkan pula perubahan dalam tataran makrokosmos, demikian pula sebaliknya. Ada suatu hubungan-hubungan yang tidak terdeteksi oleh kemampuan panca indra kita, suatu “the hidden connections” kata Fritjof Capra. Memahami ini dengan baik, kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak oleh karena segala tindakan kita yang bersifat individual itu akan mempengaruhi orang lain di masyarakat dan juga lingkungan kita (hewan, tumbuhan, benda-benda fisik). 4. Jangan kita menunggu serta menunda untuk berbuat dan berlaku adil terhadap segala apapun yang ada di dunia ini agar jangan sampai Alam ini mengajarkan kita secara paksa, tentang makna “kebersamaan” dan makna “keadilan”. Tsunami, longsor, banjir, kelaparan, epidemi dan segala bentuk bencana alam.ita Karana 5. Keserakahan identik dengan percepatan “Pralaya” (kiamat), yang berarti kesempatan berkarya akan sirna. Hidup sederhana yang diajarkan dalam Hindu tidak identik dengan masa bodoh dan fatalistik, tapi tersirat makna : tidak menutup peluang bagi keberadaan-keberadaan lainnya. Alam semesta ini tidak akan dapat menunjang kehidupan manusia-manusia yang serakah, yang mengambil sesuatu secara berlebihan. 6. Mari kita kembangkan “Rasa Kasih Sayang Universal” tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga , tapi juga untuk sesama manusia, sesama mahluk hidup, bahkan sesama keberadaankeberadaan yang lainnya, sesama penghuni bumi kita yang satu ini, akan menjadikan diri kita semakin kaya, berkelimpahan karunia, sehingga kita lulus dari “sekolah kehidupan” ini, menuju tujuan yang sama yaitu “kebebasan”. “Berfikir Global, bertindak Lokal”. Selamat Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1931. Semoga “Damai di Hati” – “Damai di Dunia” – “Damai Selalu”.

Drs. Wayan Suwira Satria, MM, Ketua III Pengurus Harian, Parisada Hindu Dharma Pusat, Puket III, Dosen Etika di STAH Dharma Nusantara Jakarta dan Dosen Filsafat Timur di FIB Universitas Indonesia EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

57

RUANG INTERAKSI Oleh: Ratna Sugeng

BERTUTUR LISAN Bertutur lisan beradab mengajarkan pada kita betapa pentingnya melatih diri bertutur teratur, terkendali, fokus pada informasi yang bertanggung jawab.

J

mari kita berhitung, berapa kebaikan yang kita peroleh dan berapa tabungan kebaikan yang telah secara otomatis berpindah ke tempat orang lain yang kita gosipkan. Cerita pergunjingan mungkin kita sumbernya, kemudian terbang ke se-antero orang, tanpa terduga ia dapat kembali lagi kepada kita dalam kemasan yang jauh berbeda. Dapat saja menguntungkan, dapat juga makin merugikan diri kita sendiri ketika beritanya menjadikan kita terjebak. Belum lagi dampak sakit hati yang akan menyiksa diri dan orang lain akibat cerita berbumbu. Andai kita dapat bertutur lisan beradab, sangat mungkin percecokan, pertengkaran, perkelahian dan kekerasan dapat dihindari.

udul workshop “Adab Bertutur Lisan” menarik perhatian saya ketika menghadiri sebuah konferensi kesehatan jiwa BERTUTUR BERADAB di Batu Malang akhir Agustus 2008. Dasar penyampaian Bertutur adalah kegiatan menyampaikan informasi. Informasi ilmunya berdasarkan agama Islam karena rujukan yang disampaikan akan bernilai kalau dapat dipercaya, akurat, tepat waktu serta sasaran, tepat pilihan kata dan nada kebajikannya berasal dari Al Quran dan hadist. Menariknya penyampaian. Karena itu diciptakan adab menyampaikan berita ada beberapa teman agama Nasrani dan Hindu yang menjadi secara lisan dengan mengolah pikiran, perasaan dan peserta, dan mereka berujar bahwa pelatihan ini bersifat universal memanifestasikannya dalam perilaku. Bukan hanya sekedar apa dimana filosofi agama yang dijadikan rujukannya tak bertolak yang disampaikan, tetapi si penutur juga telah memperhitungkan belakang dengan kaidah yang mereka anut dari sisi bagaimana dampak informasi yang disampaikan bagi dirinya bertutur lisan pada sesama. serta orang lainnya. Selama delapan setengah jam melatih diri meSimaklah ketepatan makna “Mulutmu Harimaumahami ajaran bertutur lisan kami jalani tanpa ANDAI KITA mu” , “Fitnah lebih kejam dari Pembunuhan”, merasa bosan ataupun lelah, alias sangat menarik. “Memang lidah tak bertulang”. Dari sini tersirat bahBerikut ini saya bagikan pengalaman ini kepada DAPAT wa lisan kita dimana lidah berperan didalamnya, pembaca sekalian, meskipun saya tak pandai BERTUTUR dimana mulut ikut membentuk huruf, akan sangat menyitir kalimat indah dari Al Quran ataupun hadist. tajam dampaknya. Dalam hal ini otak, dimana buah LISAN BERADAB, pikiran diolah, dan perasaan dikendalikan, KEUNTUNGAN BERTUTUR LISAN YANG BERADAB SANGAT memainkan peran yang cukup penting agar ketajamSeringkali hati terbakar ketika seseorang mean lidah tak menukikan sembilu di hati dan mengongatakan kepada kita suatu informasi yang menurut MUNGKIN barkan dendam peperangan. kita menyakitkan, menuduh, menghina, Bertutur kata mempunyai tatacara. Pendengarmerendahkan atau memojokkan. Apalagi jika berita PERCECOKAN, nya perlu terpilih, kata-kata dan berita yang itu tak benar atau sebagian benar. Suatu contoh permainan dalam pelatihan ini mengajak kita menyi- PERTENGKARAN, disampaikan disesuaikan dengan pendengar agar mak kejadian sehari-hari seperti bergunjing disaat PERKELAHIAN cerna kata dalam kalimat tidak menyimpang arti dari yang dimaksud penutur. Kalau demikian halnya tidak berkumpul bersama kawan-kawan, sementara kita DAN semua berita dapat disampaikan pada semua orang. tak dapat mengelak berada didalam lingkungan terPemilihan penutur memerlukan kebijakan, sebut. KEKERASAN pengolahan pikiran dan perasaan. Artinya penutur Gunjingan-gunjingan yang dilakukan membawa DAPAT memerlukan pertimbangan atas pilihan ungkapan, konsekuensi negatif bagi penggunjing di kemudian waktu, nada, ekspresi, dan sikap ketika bertutur. hari dan pendengarnya, yang ditandai dengan peraDIHINDARI saan paling sedikit tidak nyaman. Bergunjing atau ngegosip merupakan perilaku BUTIR PERTIMBANGAN KETIKA BERTUTUR yang dilakukan oleh banyak orang ketika mereka Bertutur tidak hanya membuka mulut, menggeberkumpul, ketika sedang ronda, ketika arisan, ketika menunggui rakkan lidah dan mendorongkan kehendak, tetapi juga menjaga seseorang dan banyak lagi kesempatan. Topik gosip pun lisan, mengendalikan pikiran, mengarahkan ketepatan bervariasi dari berita benar yang dibumbui agar tampak menarik, maksud. Maka butir-butir yang perlu dipertimbangkan adalah: berita sayup terdengar yang diperkeras dengan nada mengolok, iri ataupun dengki, berita samar-samar yang diperjelas dengan 1. Informasi hendaknya faktual ketinggian hati atau meninggikan derajat diri dan merendahkan Informasi faktual meminimalisasi penyimpangan berita. Jika lainnya, sampai kepada membuat orang sakit hati tanpa sengaja informasi faktual diperkirakan membawa dampak atau diri terjerembab dalam kubangan kisah tak berujung pangmengejutkan, membuat syok, meruntuhkan daya tahan diri kal. seseorang, sampaikan tutur pendahuluan dengan referensi Dalam contoh latihan tersebut dikatakan bahwa mengatakan penuturan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan. Pada hal yang tidak benar akan mengurangkan tabungan dalam punditulisan dan penuturan ilmiah setiap informasi senantiasa pundi amal kebenaran seseorang, amal kebajikan itu dipindahkan mempunyai rujukan dari penulis atau peneliti lainnya. Maka ke dalam pundi orang yang digosipkan. Kalau demikian halnya untuk kejadian sehari-hari dalam bertutur, sediakan juga refe-

“ ”

58

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

rensi yang dipercayai kebenarannya dari sumber resmi. Dapat digunakan contoh berita dari media atau kitab terpercaya. Sebagai contoh: “Dalam surat kabar X, tanggal Y, pada halaman muka, disebutkan harga gas elpiji naik sehingga banyak orang beralih ke gas elpiji tabung 3 kg”, akan lebih baik daripada bertutur, “ Katanya akan ada kenaikan harga gas, nggak jelas apa maunya”. 2. Gunakan bahasa sesuai kemampuan menangkap pendengar Bahasa memainkan peran utama dalam penuturan. Bahasa yang digunakan sesuaikan dengan tingkat kemampuan pemahaman, umur, pendidikan, latar belakang pendengar. Dalam tutur lisan beberapa etnik, digunakan bahasa secara berjenjang sesuai dengan urutan tatanan penutur dan pendengar dalam masyarakatnya. Sebagai contoh masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai tingkatan ketika berinteraksi, antara adik dan kakak, antara ibu dan anak, antara nenek dan cucu, antara suami dan isteri dan seterusnya. 3. Pilihlah waktu yang tepat Pemilihan waktu penyampaian juga mempengaruhi kemampuan cerna makna tuturan. Mereka yang sedang emosional akan mudah menyimpangkan arti tuturan. Karena itu sering digunakan kata pendahuluan untuk membuat suasana lebih nyaman sebelum informasi sesungguhnya disampaikan. Kata basa-basi hendaklah bersifat umum, tidak menyinggung masalah pribadi, BERTUTUR KATA mempunyai tatacara dan lebih baik menggunakan pembicaraan situasi atau kondisi alam, yang oleh kebanyakan orang dialami. Misalnya berbicara tentang musim kemarau, penghujan, tanam, pemandangan alam, situasi lalu lintas keseharian. Kata basa basi yang menyinggung perasaan ketika memasuki ranah pembicaraan pribadi, membuat penuturan menjadi terhenti dan beralih menghujam hati. 4. Jaga sikap sesuai budaya Budaya merupakan situasi keyakinan seseorang akan tata nilai yang dianutnya. Kebanyakan orang menjunjung tinggi budayanya, karena itu penutur hendaknya turut menjunjungnya. Jarak antara penutur dan pendengar, sikap ketika bertutur, tampilan ketika menyampaikan penuturan, memberikan nilai tambah atau kurang seseorang akan penutur. Menyapa dengan salam jabat tangan sendiri telah kita buktikan beragam. Bagaimana adat Betawi memberi salam, orang Sunda beralaman, berjabat tangan antara lakilaki dan perempuan memerlukan pemahaman akan izin budayanya. Tertawa, senyum, dan tatapan mata ketika bertutur ikut mewarnai kenyamanan suasana 5. Berusahalah memahami orang lain lebih dahulu Manusia selalu ingin dipahami, maka pahamilah lebih dahulu orang lain sehingga kita mampu membuatnya memahami

tuturan kita. Sebuah semboyan yang patut diacungi jempol di panti rehabilitasi, memberi pengertian bahwa seseorang dipahami dilakukan dengan: mendengarkan dengan perhatian, menatap mata/wajah lawan bicara, memberikan umpan balik (merespon), menyimak dengan memberikan simpulan pada akhir pembicaraan 6. Jadilah pendengar penuh perhatian Dengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan seseorang ketika bertutur dan beresponlah yang sepadan. Dengan respon sepadan orang merasa dimengerti dan membangkitkan empati. Banyak orang yang mendengarkan hanya untuk melihat kesempatan menjawab dan menonjolkan diri, ia tidak memahami sepenuhnya apa yang dituturkan orang kepadanya. Bila demikian akan terjadi kompetisi pembicaraan, potong memotong kesempatan, berebut menguasai waktu pembicaraan tanpa memperoleh hasil yang memuaskan. Berdebat dapat dihindarkan dengan mencari rujukan informasi faktual yang terbukti kebenarannya. Berdebat seringkali mencuatkan penonjolan diri seseorang agar dirinya dianggap kuat, berpengetahuan dan menguasai arena. 7.

Diam dan cernalah informasi Tidak semua pernyataan atau tuturan perlu dijawab, kadang diam dengan mencerna informasi membuat diri lebih terkendali dan tampil bijak. Dengan diam ada proses dalam diri menelisik pengertian atas cucuran tutur yang dihadapi. Diam membuat diri tenang dari gejolak emosi yang mungkin terbangkit oleh munculnya tuturan yang mengusik emosi. Berbicara dalam suasana dipengaruhi emosi, apalagi jika sangat kuat, akan membuat keseimbangan bertutur hilang yang memungkinkan kata-kata tak beradab mengambil kesempatan untuk tampil. Coba kita perhatikan ketika seseorang yang terbakar amarah bertutur kata, kadang ucapan tak beradab keluar dari seseorang yang seharusnya dihormati karena peradaban dan diperkirakan wajib beradab. 8. Simpulkan apa yang dituturkan Setelah satu sesi pembicaraan selesai, hendaklah dilakukan semacam simpulan. Refleksikan apa yang kita tangkap, baik dari sisi pemahaman ataupun ikutannya seperti perasaan dan suasana batin. Membuat simpulan dan merefleksikannya membuat teman penutur dan pendengar dapat saling memperbaiki tangkapan makna yang belum tepat atau meralat pandangan yang salah ketika terjadi interaksi.

SIMPULAN Tak seorangpun ingin disebut tak beradab. Bertutur lisan beradab mengajarkan pada kita betapa pentingnya melatih diri bertutur teratur, terkendali, fokus pada informasi yang bertanggung jawab. Terimakasih Tuhan yang telah memberi saya waktu ikut belajar adab bertutur lisan, saya terus belajar untuk menerapkannya.

Ratna Sugeng adalah seorang Psikiater, pertanyaan ataupun konsultasi bisa melalui [email protected] EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

59

P R O F I L

BAMBANG WAHYUDI KEPALA KPPBC NGURAH RAI

“PENGALAMAN MEMBUAT SAYA SEMAKIN PAHAM AKAN ARTI KEHIDUPAN YANG SESUNGGUHNYA” Semakin banyak pengalaman hidup yang ia jalani, semakin ia paham akan arti kehidupan yang sesungguhnya di dunia ini, khususnya arti pengabdian kepada orang tua.

S

ebagai seorang anak pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada era 60-an, tidak terpikirkan oleh tokoh profil WBC edisi ini untuk menjadi pegawai di DJBC. Bambang Wahyudi, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan RM. Sariatmo Sulardi dan Maemunah Rosmi. Lahir di Medan pada 13 Mei 1955, namun baru satu tahun di Medan, Yuyud, demikian pangilan sehari-hari Bambang Wahyudi, harus pindah karena sang ayah mendapat mutasi kembali bertugas di Jakarta. “Ayah saya juga seorang pegawai di DJBC, jabatan terakhir beliau adalah Sekretaris DJBC. Ayah saya ini berpendidikan Belanda, makanya sejak kecil kami selalu dibiasakan hidup dengan sederhana, dan ia sangat ketat sekali dalam memantau pendidikan anak-anaknya. Namun, sebagai anak yang tertua saya boleh dibilang paling nakal di rumah, saya lebih suka bermain ketimbang belajar, makanya ketika kuliah di Trisakti (Arsitektur) saya tidak dapat meneruskannya karena lebih banyak bermainnya,” ujar Yuyud. Walaupun paling nakal, namun Yuyud sangat mengidolakan sosok ayahnya yang dinilainya sangat bersahaja dalam memimpin keluarga dan lebih memberikan pilihan hidup masa depan untuk putra-putrinya. “Waktu lulus SMA, ayah memanggil saya dan tiba-tiba dia memberikan saya uang sebanyak Rp 20 juta. Dia bilang kamu harus pandai-pandai menggunakan uang ini, karena uang ini juga sebagai uang keperluan sehari-hari saya untuk kuliah dan lain-lainnya. Awalnya saya bingung mau diapakan uang ini dan bagaimana cara memutarkan uang ini agar dapat berkembang menjadi usaha yang maju,” cerita Yuyud. Dengan uang Rp. 20 juta tersebut, akhirnya Yuyud membelikan satu unit taksi Morante seharga Rp.18 juta sedangkan yang Rp.2 juta ia tabung untuk keperluan lainnya. Dari taksi tersebut Yuyud mendapatkan uang setoran sebanyak Rp.10.000 dalam sehari, dan dengan uang itulah ia mencukupi keperluannya sehari-hari. Tidak hanya itu, Yuyud pun terkadang membawa taksi itu sendiri jika sopirnya sedang berhalangan atau libur. Kondisi tersebut, membuat Yuyud merasa dirinya tertantang untuk menjalani hidup dengan kemampuan dirinya sendiri dan merasakan bagaimana susahnya mencari uang pada saat itu. Karena kuliahnya yang tidak selesai di Trisakti, akhirnya Yuyud kembali mencoba untuk kuliah di Universitas Jayabaya dengan mengambil Diploma III jurusan Akuntasi. Ini tentunya bertentangan, dari awalnya arsitektur kini ia harus bergulat dengan perhitungan angka-angka.

PENGABDIAN KEPADA ORANG TUA Suatu ketika, saat Yuyud hampir menyelesaikan kuliah diplomanya, ibunya mendapat vonis yang cukup mengejutkan dari dokter yaitu terkena kangker payudara yang sudah cukup akut. Akibat vonis tersebut, ibunya berharap anak-anak khususnya Yuyud sudah memiliki pekerjaan sebelum ibunya meninggal dunia. Melihat kondisi ibunya, Yuyud akhirnya memutuskan untuk mencari kerja. Dan kebetulan sekali waktu itu Departemen Keuangan membuka kesempatan bagi lulusan SMA dan S1. Saat itu ayahnya tidak setuju Yuyud masuk ke DJBC, namun karena ibunya mengingin60

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

kan anaknya bekerja, maka ayahnya menyetujui dengan syarat tidak akan membantu sedikitpun baik saat tes maupun saat penerimaan. Maka berangkatlah Yuyud ke Senayan untuk mengikuti tes di Departemen Keuangan. Namun ketika tiba hari pengumuman, ternyata Yuyud tidak lulus. Sekalipun tidak lulus, Yuyud belum mempunyai rasa malu ataupun menyesal, karena dalam pikirannya saat itu masih cenderung untuk bermain dari pada bekerja. “Ternyata kondisi ibu saya semakin parah, dokter menyatakan sudah tidak mampu lagi dan sebaiknya di rumah saja, karena untuk bangun pun sudah tidak bisa bahkan infus juga sudah tidak masuk. Melihat ini saya sangat terpukul sekali dan sejak itu saya sadar kalau saya belum bisa mewujudkan keinginan ibu saya,” ungkap Yuyud. Seiring dengan itu, Departemen Keuangan kembali membuka kesempatan bagi lulusan SMA dan Diploma, Yuyud pun kembali mencoba mendaftar untuk dapat mengikuti ujian masuk. Tiba pada hari pengumuman Yuyud diterima dan ditempatkan di DJBC pada tahun 1979. Kegembiraan Yuyud diterima di DJBC rupanya masih menyisakan kesedihan yang cukup mendalam hingga kini, karena ibunya telah berpulang ke hadapan Tuhan YME, sebelum sempat menyaksikan ia mendapatkan pekerjaan.”Hingga kini saya masih mempunyai perasaan bersalah kepada orang tua khususnya ibu saya, karena minimnya pengabdian saya kepada ibu. Beliau menginginkan sebelum meninggal ada anaknya yang sudah bekerja, namun beliau tidak sempat melihat saya berhasil mendapatkan pekerjaan,”aku Yuyud. Yuyud pun semakin sadar akan pentingnya pengabdian hidup kepada orang tua dan untuk itu, Yuyud menerima penempatannya yang pertama di DJBC yaitu di Tanjung Balai Karimun (TBK), sebagai pelaksana. Di TBK inilah Yuyud mendapatkan pengalaman hidup yang sangat berarti yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Sebagai pelaksana dan belum mendapatkan pendidikan teknis (DPT-red), tentunya Yuyud tidak banyak mendapatkan pekerjaan yang vital, bahkan untuk ikut patroli pun dirinya tidak pernah sama sekali. Padahal, di TBK ini Yuyud terbilang cukup lama yaitu sekitar hampir tiga tahun. “Mungkin kalau ibu saya masih ada saya tidak akan mau bekerja seperti ini, di TBK saya tinggal di rumah yang hanya beralaskan semen dan pintunya hanya tertutup oleh kain saja, sedangkan atap rumah terbuat dari seng sehingga kalau kita tidur di siang hari rasanya panas sekali. Kondisi ini jauh berbeda dengan yang saya rasakan selama ini di rumah, walaupun tidak mewah namun saya merasa cukup. Namun ini adalah pengalaman yang tak ternilai bagi saya, karena dari sinilah saya mulai mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya,” ujar Yuyud. Selama tiga tahun di TBK, ayah Yuyud tidak turut campur dalam penempatannya, walaupun sebenarnya mudah saja baginya untuk memindahkan Yuyud ke Kantor Pusat atau tempat lainnya, karena ayahnya waktu itu sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Begitupun dengan pendidikan teknis yang harus dijalaninya, walaupun sejak tahun 1980 Yuyud telah resmi diangkat sebagai pegawai DJBC, namun baru tahun 1985 ia mendapat kesempatan mengikuti diklat teknis. Tiga tahun di TBK, tahun 1983 Yuyud mendapatkan mutasi perta-

EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

61

P R O F I L DOK. PRIBADI

S1, Yuyud kembali mendapatkan mutasi namun masih di kota Jakarta, kali ini ia dipindahkan ke Kinsp Tanjung Priok III sebagai Tenaga Fungsional Pemeriksa. Dua tahun di Tanjung Priok, tahun 1992 Yuyud kembali harus meninggalkan Jawa, kali ini ia mendapat tugas sebagai Kasubsi Perbendaraan di KPPBC Pekanbaru selama dua tahun hingga1994.

BENTURAN SAAT MENJALANKAN TUGAS Tahun 1994 Yuyud kembali dimutasikan ke Jawa tepatnya di Kanwil Bandung sebagai Kasubsi Data Masukan dan Keluaran Loka Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi. Setelah satu tahun di Bandung, tahun 1995 Yuyud dimutasikan ke KPPBC Soekarno-Hatta II sebagai Kasubsi Operasi. “Pengalaman menarik saya ketika di SH ini adalah saat berbenturan dengan kepentingan pejabat kita sendiri. Waktu itu saya diperintahkan oleh Dirjen yang dijabat oleh Pak Harjo untuk menertibkan importir-importir “borongan” yang saat itu berjumlah hampir 58 perusahaan, dimana saat itu kita dalam situasi menggolkan Undang-Undang KepaBERSAMA KELUARGA. Kemandirian dan pendidikan menjadi kunci utama Yuyud untuk mewujudkan beanan dan Cukai yang sedang digodok keberhasilan putra-putrinya. di DPR,” ungkap Yuyud. Masih menurutnya, penertiban ini rupanya tidak berjalan dengan ma kalinya ke Kantor Pusat sebagai pelaksana di Kepegawaian. Setesempurna, banyak kepentingan pejabat baik internal maupun eksterlah tiga tahun di Kepegawaian, tahun 1986 Yuyud mendapat mutasi nal yang ikut bermain, bahkan bukan cuma itu saja, anak maupun sekaligus promosi sebagai Kasubsi Hangar Pabean pada Kantor Inssaudara pejabat juga ada yang ikut bermain. peksi (Kinsp)Bea dan Cukai Halim Perdana Kusuma. “Untungnya saya selalu didukung oleh Dirjen dan kepala kantor “Waktu 1986 ada jabatan baru di bea cukai, yaitu Kasubsi, pada saya waktu itu Pak Ruli Siregar, beliau bilang teruskan pekerjaan saya saat itu ayah saya sudah menjabat sebagai Direktur Cukai. Waktu itu dan tidak perlu takut menghadapi para pejabat yang ikut bermain,” saya dipanggil oleh Pak Sudibyo Susilo selaku Kepala Seksi Mutasi, kata Yuyud. dia bilang kamu mau pindah kemana, ya saya jawab terserah bapak Cukup banyak prestasi yang didapat Yuyud saat bertugas di Soesaja, dimanapun saya siap untuk ditempatkan. Selang beberapa karno-Hatta II. Beberapa kali ia dan timnya berhasil menegah lama maka keluarlah Kep mutasi saya ke Halim. Waktu itu bandara penyelundupan narkotika, bahkan bekerjasama dengan PT.POS, internasional sudah pindah tidak lagi di Halim tapi di Soekarno-Hatta. Yuyud dan timnya berhasil menangkap penerima barang-barang Kegiatan saya di Halim lebih banyak mengurusi kegiatan haji saja dan haram tersebut. Atas prestasi tersebut, tahun 1996 Dirjen Bea dan pabean lainnya selama empat tahun hingga 1990,” ujar Yuyud. Cukai memberikan piagam penghargaan kepada Yuyud dan timnya. Selama di Halim ini, Yuyud juga melanjutkan kuliahnya di UniversiSetelah melakukan penertiban importir nakal di Soekarno-Hatta, tas 17 Agustus, Jakarta hingga mendapat gelar S1. Selesai mendapat Yuyud kemudian dimutasikan ke KPBC Kudus sebagai Kasubsi Cukai pada tahun 1997. Tidak lama di Kudus, tahun 1998 Yuyud mendapatkan promosi eselon IV dan menjabat sebagai Kepala Seksi Penindakan Kanwil Denpasar, hingga tahun 2001. Tahun 2001 kembali Yuyud ditugaskan di Tanjung Priok sebagai PFPD selama dua tahun, hingga tahun 2003 Yuyud mendapat promosi eselon III menjabat sebagai Kepala KPPBC Tipe B Gorontalo.”Mendapat promosi eselon III ini saya sangat senang sekali dan saya sangat menerima penempatan di Gorontalo karena untuk promosi memang harus ditempatkan di luar Jawa dulu. Di Gorontalo selama 2 tahun hingga tahun 2005 kemudian saya dimutasikan kembali sebagai kepala kantor tipe B Bontang,” jelas Yuyud. Ketika di Bontang Yuyud sempat berkecil hati, karena banyak rekan-rekannya yang mendapatkan promosi namun tetap di Jawa, ia pun mulai meDILANTIK. Yuyud saat dilantik menjadi Kepala KPPBC Ngurah Rai karena dipercaya dapat memberikan rasa kecewa dengan kebijakan DJBC. yang terbaik untuk wilayah Bali. 62

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

Namun, semua itu tidak berlangsung lama karena ia menilai segala sesuatunya pasti sudah ditentukan oleh Tuhan YME dan untuk kebijakan ini tentunya para pejabat DJBC sudah memikirkannya matang-matang. Di Bontang Yuyud tidak lama, pada tahun 2006 ia kembali dimutasi dan dipercaya menjadi Kepala Kantor Tipe B Cirebon. Pengalaman di Cirebon menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi Yuyud bersama keluarga sehingga dirinya juga merasa semakin paham akan arti kehidupan dan jalan hidup yang telah digariskan oleh Tuhan YME. Hampir dua tahun di Cirebon, tahun 2007 Yuyud kembali mendapat mutasi kali ini masih di wilayah Jawa Barat, yaitu sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Kantor Wilayah Jawa Barat. Ini merupakan bidang baru di DJBC, sehingga belum banyak hal yang dilakukan oleh Yuyud, namun MENYELAM. Salah satu hobi Yuyud yang hingga kini masih terus dijalaninya. demikian beberapa pembenahan khususnya pada perusahaan penerima fasilitas sudah dilaksabersedia dengan alasan seorang Dirjen harus didampingi oleh senakan yang hingga kini terus dilakukan perbaikan. orang istri. Melihat kegigihan ayahnya dalam menjalankan tugas, Yuyud pun kini berusaha untuk dapat meneruskan cita-cita ayahnya agar bisa PRESTASI DI NGURAH RAI memberikan yang terbaik kepada DJBC tanpa melihat apa yang akan Satu setengah tahun di Kanwil Bandung, tahun 2008 Yuyud DJBC berikan kepada dirinya. kembali dipercaya untuk menjadi Kepala KPPBC Ngurah Rai. Dalam memberikan bimbingan kepada keluarga, suami dari Irwina Walaupun masa kerja di Ngurah Rai baru seumur jangung, namun Gandaria dan ayah dari Daiva Prayudi(20), Putri Neysa Anggraeni(18), sudah banyak hal yang dilakukan oleh Yuyud, mulai dari dan Putri Vania Augustin(14), selalu menanamkan kemandirian dan penegahan marijuana, rokok tanpa pita cukai, rokok yang dilekati pendidikan, karena dengan kemandirian dan pendidikan ia berharap pita cukai palsu, MMEA hingga etil alkohol. putra-putrinya dapat menjalani kehidupannya nanti dengan baik tanpa Bahkan baru-baru ini KPPBC Ngurah Rai baru saja menegah harus bergantung kepada orang tua. 316 pcs jam tangan asal China yang diduga palsu. Dari Selain itu, Yuyud yang juga gemar berolahraga sepeda dan mekeseluruhan tugasnya di DJBC hingga kini, Yuyud merasa belum nyelam ini, mengharapkan kepada putra-putrinya untuk berpegang tebanyak yang diberikan kepada instansi tercinta ini, ia selalu ingat guh pada prinsip-prinsip kebaikan, karena hanya dengan itulah mereakan ayahnya yang begitu kukuh dalam pendirian dan cermat ka akan berhasil dan menjadi panutan bagi orang banyak. supriyadi dalam menyikapi kondisi di lapangan sehingga banyak hal yang telah disumbangkannya kepada FOTO-FOTO WBC/ATS instansi yang dicintainya. “Saya ingat saat tahun 1985 dimana bea cukai mengalami badai besar dengan keluarnya Inpres yang akhirnya mengharuskan banyak pegawai bea cukai yang dikurangi. ayah saya saat itu menjabat sebagai Sekretaris, dan jabatan Dirjen dijabat oleh Menkeu (Radius Prawiro). Ayah saya begitu resah dan terus berupaya agar jangan sampai banyak pegawai yang dirumahkan. Bahkan Menkeu saat itu sering kali berkunjung ke rumah (bertemu dengan ayah) untuk membicarakan pengurangan pegawai ini,” ungkap Yuyud. Satu hal yang masih dikenang oleh Yuyud hingga saat ini adalah, saat Menkeu Radius Prawiro meminta beberapa kali agar ayahnya bersedia menjabat menjadi Dirjen atau pucuk pimpinan tertinggi di CCC. Salah satu hobi olahraga Yuyud yang hingga kini masih terus dijalaninya adalah kegiatan bersepeda DJBC ini, namun ayahnya tidak bersama dengan pegawai DJBC. EDISI 412 MARET 2009

WARTA BEA CUKAI

63

APA KATA MEREKA

IRSYAD SUDIRO A.M FATWA “Bea Cukai Menunjukkan Keterbukaan Informasi”

“Untuk Urusan Kenegaraan Memang Dipermudah “

ria kelahiran 4 Mei 1942, Kediri, Jawa Timur ini memang tidak perlu diragukan lagi kiprahnya sebagai wakil rakyat. Karena sejak tahun 1982, HM. Irsyad Sudiro sudah duduk di gedung rakyat, jadi pantaslah bila wawasannya juga luas. Seperti ketika WBC menanyakan tentang partisipasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pameran Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi (9-12 Desember 2008) yang digelar DPR dalam rangka memperingati hari antikorupsi sedunia, Ketua Badan Kehormatan DPR ini dengan antusias memaparkannya. “Keikutsertaan BC memberikan harapan bahwa semua proses keluar masuknya barang akan betulbetul mempunyai manfaat ganda, manfaat bagi dunia ekonomi, khususnya perdagangan baik ekspor maupun impor, dan yang kedua, harapan pemasukan negara lebih dijamin menjadi utuh,” jelas Irsyad yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GM-PAM).GM-PAM sendiri merupakan penyelenggara dari Pameran Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi tersebut. Lebih lanjut Irsyad juga mengatakan bahwa partisipasi Bea Cukai merupakan indikator yang cukup baik. “Sekarang Bea Cukai menunjukan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” tegas penulis buku ‘Jadilah Anggota DPR yang Baik atau Tidak Sama Sekali’ ini. Irsyad juga menyebutkan bahwa reformasi di tubuh Bea Cukai sedang berjalan. “ini menunjukan gejala yang baik tapi yang namanya merubah itu kan tidak bisa sekaligus, yang penting citra yang kurang menggembirakan selama ini harus ditinggalkan,” pungkasnya lagi. Pejabat yang sering keluar negeri karena urusan dinas ini mengakui kalau dirinya selalu diperlakukan baik oleh petugas pabean di bandara Indonesia, “Ya mungkin karena paspor saya pejabat, jadi lebih mudah,” jelasnya yang kerap ditugasi untuk menghadiri undangan konferensi dan acara bilateral ini. Sedangkan, petugas pabean di luar negeri menurut Irsyad, selain Sumber Daya Manusia (SDM) nya baik mereka juga didukung dengan teknologi yang canggih sehingga pegawasannya lebih cermat. Namun dibalik kemudahan seorang pejabat, Irsyad pun pernah mengalami pengawasan yang cukup ketat di beberapa bandara di luar negeri.”Mungkin dampak dari tragedi WTC, jadi hampir semua negara memperketat keamanannya. Semua diperiksa dari ikat pinggang, sepatu, sampai-sampai celana pun harus dibuka untuk diperiksa,” kenang Irsyad. ryan

itemui disela-sela acara pembukaan ‘Gelar Nasional Pemberantasan Korupsi’ di gedung DPR, Desember 2008 lalu, A.M Fatwa yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Fraksi PAN ini mengaku banyak dimudahkan petugas pabean bandara ketika berpergian ke luar negeri. Kepergiannya ke mancanegara bagi Fatwa memang lebih sering karena urusan kenegaraan. “Sebagai pejabat negara, secara protokoler memang dipermudah, itu dibenarkan mendapat fasilitas begitu,” jelas pria bernama lengkap Andi Mapetahang Fatwa ini. Namun Fatwa juga tidak menampik kemungkinan pejabat negara yang melakukan penyimpangan. “Terlalu luar biasa bila pejabat negara melakukan penyimpangan,” tandas Fatwa lagi. Fatwa juga mengaku sebagai pejabat negara segala urusan kepabeanan dan imigrasi biasanya sudah diurus oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan. “Selain sudah diurus segala sesuatunya, kita juga dijemput oleh mereka,” kata ayah lima anak ini. Namun hal berbeda dirasakan Fatwa ketika harus bepergian ke luar negeri karena urusan pribadi. “Ketika pergi haji, saya mengurus segalanya sendiri, walaupun sudah menjadi anggota DPR tapi di Saudi Arabia diperlakukan sama dengan yang lain,” tutur mantan Staf Khusus Menteri Agama dan Politik Tarmizi Taher (1996-1998). Saat menjadi Jemaah Haji, Fatwa memang sengaja tidak memanfaatkan fasilitas sebagai pejabat negara, dirinya pun rela lewat pintu pemeriksaan pabean dan mengantri dengan jemaah lainnya. “Tidak usah jauh-jauh, di negara tetangga kita Singapura, pemeriksaannya juga ketat, begitu juga di China, pemeriksaan pabean dan imigrasi yang cermat seperti di Saudi Arabia,” jelas Fatwa seraya menambahkan bahwa hal tersebut merupakan kinerja yang baik bagi petugsa pabean bandara untuk menjaga dari segala kemungkinan. Aktivis di era tahun 60-an kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 12 Februari 1939 ini berharap, Bea Cukai bisa menunjukan kepada publik sebagai lembaga yang bersih dari KKN. Dan Fatwa pun berpesan agar dimasa krisis ekonomi global ini Bea Cukai harus ekstra hatihati dan ketat dalam menangkal upaya penyelundupan. ryan

P D

64

WARTA BEA CUKAI

EDISI 412 MARET 2009

AMANAT SAMBUTAN PEMBINA APEL PADA ACARA “APEL BERSAMA” TANGGAL 17 PEBRUARI 2009 Bismillahirrahman nirrahim Assalamu’alaikum.Wr.Wb, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera, Yth. Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Ysh. Bapak-bapak Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC Rekan-rekan Para Pejabat & Pegawai di Lingkungan Kantor Pusat DJBC Ysh, Puji & syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat & karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti Apel pada pagi hari yang cerah ini, dalam suasana –yang insyaAllah- lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Pada kesempatan yang sangat singkat, namun begitu berharga ini, saya ingin memanfaatkan untuk menyampaikan beberapa hal, yang mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam upaya untuk senantiasa memberikan kontribusi nyata bagi kebaikan institusi DJBC yang sangat kita banggakan ini. Sebenarnya tidak ada hal-hal khusus yang akan saya sampaikan, dan juga tidak ada pesan dan amanat khusus dari Pimpinan, namun kesempatan yang singkat ini, akan lebih saya manfaatkan untuk menyampaikan beberapa catatan yang terkait dengan kondisi yang kita hadapi dan akan kita jalani bersama pada masa-masa sekarang ini. Secara umum, saya ingin menyampaikan beberapa strategic issues dan beberapa catatan untuk dapat kita pahami dan kita renungkan bersama. Agar lebih sistematis dalam penyampaian singkat ini, saya akan mengelompokkan kedalam 3 hal: Pertama, menyangkut permasalahan krisis finansial global & kecenderungan resesi ekonomi dunia; Kedua, terkait dengan kondisi politik sepanjang tahun 2009, terutama menjelang Pemilihan Legislatif April 2009; Ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan beberapa kebijakan baru yang berhubungan langsung dengan isu teknis dan internal kepabeanan. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Rekan-rekan Peserta Apel yang sangat saya hormati, Krisis Finansial Global & Kecenderungan Resesi Ekonomi Dunia Krisis keuangan global yang terjadi saat ini, menyadarkan kita semua, bahwa liberalisasi keuangan yang berlebihan, telah menjadi dasar bagi kegiatan spekulasi, baik di bursa saham maupun di pasar uang. Pasar keuangan derivatif melahirkan praktek kapitalisasi yang sangat destruktif, melalui rekayasa finansial, pelipatgandaan penjaminan utang, yang pada akhirnya menciptakan penggelembungan ekonomi (economic bubble). BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

1

AMANAT Krisis dimulai ketika masyarakat negara maju, melalui kampanye yang menyesatkan, dipaksa hidup dalam hutang yang makin membengkak, belanja besar dengan kartu kredit, kredit perumahan bernilai rendah, dan segala bentuk konsumerisme diluar batas kemampuan. Akibatnya terjadilah krisis “SubPrime Mortgage”, dimana lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit perumahan, bangkrut karena kehilangan likuiditas... sebuah praktek kriminal dalam memobilisasi uang masyarakat. Efek kehancuran yang terakumulasi dan terus menular, akhirnya membuka kedok penggelembungan ekonomi yang dilakukan pelaku keuangan dan spekulan. Akumulasi kebangkrutan perusahaan finansial, menyebabkan WallStreet, yang selama ini menjadi simbol kedigdayaan ekonomi kapitalis, rontok dan ambruk. Nama-nama besar seperti LB, AIG, Merril Lynch dll, yang mengelola sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, telah bertumbangan akibat jatuhnya nilai dari aset yang dikelolanya. Bahkan menurut beberapa ahli ekonomi, September 2008 akan dikenang dalam sejarah sebagai akhir dari Sistem Kapitalisme Keuangan (Financial Capitalism). Terbukalah fakta, para kapitalis telah menjadikan pasar spekulasi sebagai ajang memobilisasi dana, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga lembaga-lembaga pemberi pinjaman. Di saat lembaga tersebut mengalami kebangkrutan, maka para kapitalis, perusahaan-perusahaan besar dan para emiten di bursa-bursa utama, lari menyelamatkan diri sehingga menimbulkan gelombang krisis finansial global yang sedemikian dahsyat. Pasar yang selama ini di-propagandakan sebagai jalan kemakmuran, ternyata penuh dengan kepalsuan dan manipulasi. Invisible-hand (mekanisme pasar) yang digarapkan dapat mengatur keseimbangan, ternyata benarbenar tidak ada. Akhirnya para kapitalis berteriak-teriak meminta tolong kepada negara, dengan berbagai argumen dan pembenaran yang sekilas tampak sangat mulia. Negara diminta menyuntikkan dana dalam jumlah besar kepada lembaga-lembaga keuangan tersebut, baik dalam bentuk suntikan langsung ke perbankan atau melalui bailout (USA alokasikan $ 700 Milyar). Kesimpulannya, krisis yang bermula dari masalah governance dalam pemberian kredit pembiayaan dan tingginya kegiatan spekulasi di pasar keuangan, pada akhirnya telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian secara global, yang sampai hari ini belum jelas betul, kapan akan bisa segera berakhir. Krisis global dan resesi yang makin dalam di negara maju, tentu akan menurunkan daya beli dan berpotensi mengakibatkan turunnya permintaan ekspor ke negara-negara itu. Bahkan penurunan itu, pada banyak komoditas terjadi cukup drastis. Karena permintaan (demand) pada tingkat global menurun dan konsumsi dunia juga menurun, sehingga terjadi masalah dengan pasokan dan produksi. Kalau ada masalah dengan supply dan production, maka sektor riil akan terganggu. Pada tingkat nasional, penurunan Economic Growth sampai ke tingkat 4,5% – 5%, akan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil. Ditambah lagi dengan penurunan yang sangat ekstrim terhadap nilai ekspor kita, kalau pada Semester I 2008 masih bisa mencapai hampir $ 13 Milyar per bulan, maka sejak Oktober 2008 terjadi penurunan yang sangat tajam pada kisaran sekitar $ 8 2

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

AMANAT Milyar per bulan, dan yang paling parah terjadi pada bulan Januari 2009 yang lalu, yang menyentuh angka psikologis $ 5 Milyar. Namun demikian, disisi yang lain, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah antisipasi dan penanggulangan. Sebagai langkah awal, telah ditetapkan 10 arahan Presiden untuk mengantisipasi dampak krisis, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan 3 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, yaitu Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Pemerintah juga telah membentuk berbagai forum koordinasi antar instansi yang memungkinkan dilakukannya antisipasi secara lebih efektif dan lebih efisien. Pemerintah juga telah menggulirkan berbagai paket stimulus ekonomi dalam berbagai bentuk dalam jumlah yang cukup besar. Kita patut bersyukur bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah saat ini telah menunjukkan hasil yang semakin nyata. Keberhasilan dalam mengatasi dampak krisis juga menuai apresiasi dari kalangan internasional. Majalah The Economist edisi 8 Januari 2009 menyatakan bahwa dengan semua upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, maka telah berhasil menempatkan Indonesia pada peringkat stabil dari hasil penilaian lembaga pemberi peringkat internasional, Moody’s Rating Agency. Bahkan di Davos, di World Economic Forum yang berlangsung minggu lalu, Indonesia disebut-sebut adalah negara yang pertumbuhannya dianggap baik. Kita dianggap nomor 3 dari emerging economies setelah China dan India. Untuk mencegah semua dampak lanjutan dari krisis keuangan global di tahun 2009 ini, pada Sidang Kabinet Terbatas yang lalu, telah ditetapkan 7 Agenda Utama, 7 prioritas yang harus dilaksanakan Pemerintah di tahun 2009. Pertama, mengatasi resiko pengangguran baru akibat krisis keuangan global. Kedua, mengelola inflasi pada batas tertentu. Ketiga, menjaga pergerakan sektor riil. Keempat, mempertahankan daya beli masyarakat. Kelima, melindungi kelompok masyarakat miskin. Keenam, memelihara kecukupan pangan dan energi. Dan ketujuh, memelihara angka pertumbuhan ekonomi yang pantas, dengan harapan kita bisa mencapai pertumbuhan 4,5% pada tahun ini. Pada akhirnya, sebagaimana pernyataan dari Institute for Global Justice bahwa Krisis Global ini merupakan sebuah “Momentum, bagi koreksi mendasar atas sistem ekonomi, kebijakan investasi dan sistem keuangan nasional Indonesia”. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Rekan-rekan Peserta Apel yang saya hormati, Kondisi Politik Sepanjang Tahun 2009 Menjelang Pilihan Legislatif April 2009 Sesungguhnya, Pemilu merupakan sebuah rutinitas dan regularitas demokrasi, yang akan senantiasa terjadi setiap 5 tahun sekali, sehingga mestinya Pemilu tidak akan menakutkan, tidak menyeramkan dan tidak boleh menjadi beban bagi siapapun. Juga Pemilu tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan, mengganggu tugastugas pejabat negara dan pejabat pemerintahan. Menyikapi beberapa perkembangan dan konstelasi politik, yang akhir-akhir ini sudah mulai menampakkan gejala kompetisi politik, diperlukan suatu kearifan BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

3

AMANAT tersendiri bagi para Pejabat Pemerintahan dan aparat negara, untuk tidak terjebak dan tersandera oleh suatu kepentingan politik tertentu, apapun nama dan bentuknya, sehingga tetap dapat dijunjung prinsip netralitas politik bagi aparatur negara. Netralitas birokrasi pemerintah merupakan faktor kunci untuk menjaga kualitas Pemilu, karena Birokrasi merupakan salah satu struktur politik yang penting dalam proses demokratisasi. Para birokrat menjadi agen sosialisasi politik yang sangat berperan dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Untuk itu, upaya untuk menjaga netralitas harus senantiasa dilakukan sedini dan semaksimal mungkin. Memberikan pemahaman dan pendidikan bagi para pemilih birokrat, menjadi salah satu alternatifnya. Alternatif yang lain adalah mengeluarkan aturan yang lebih tegas yang melarang para birokrat untuk terlibat dalam kegiatan kampanye politik, khususnya pada hari kerja. Hal ini untuk mencegah penggunaan fasilitas negara dalam proses kampaye politik. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Rekan-rekan Peserta Apel yang saya hormati, Kebijakan Baru Yang Berhubungan Langsung Dengan Isu Teknis Dan Internal Kepabeanan Selain beberapa isu strategis yang terkait dengan krisis global dan konstelasi politik tahun 2009, ada beberapa isu strategis yang terkait secara teknis dengan kebijakan di internal DJBC : a) Proyeksi Pencapaian Target Penerimaan 2009 Pencapaian target penerimaan yang sangat gemilang di tahun 2008, dimana untuk penerimaan BM mampu mencapai 143,88% dari target (tertinggi dalam sejarah pencapaian target BM), dan secara rata-rata (BM, Cukai & BK) mencapai 120,45%, akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat berbagai asumsi makro ekonomi tahun 2009 yang secara ekstrim sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga menyebabkan dilakukannya berbagai langkah koreksi terhadap penurunan target penerimaan BM dan BK. b) DJBC sebagai instrumen dalam pelaksanaan beberapa kebijakan pemerintah, terutama dalam perumusan langkah-langkah penyelesaian krisis global : Diterbitkannya Peraturan MenPerdag Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 yang mengatur mengenai ketentuan impor produk tertentu (5 kelompok komoditi), mengharuskan DJBC untuk bisa menjadi instrument utama dalam penegakan aturan tersebut; Demikian juga dengan Peraturan MenPerdag Nomor 1/M-DAG/ PER/01/2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib LC, menitipkan kontrol atas pelaksanaannya kepada DJBC. c) Beberapa Regulasi baru di tingkat operasional DJBC : PerDirjen BC Nomor 39 s/d 42/BC/2008, yang mengatur mengenai hal-hal pokok dalam tugas layanan kepabeanan (Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dan Ekspor, serta Tatacara Pembayaran dan Penyetoran), tidak hanya perlu dipelajari secara konseptual, tapi lebih dari itu sangat perlu dipedomani untuk dasar dalam pelaksanaan tugas. d) Perubahan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Impor dan Ekspor : 4

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

AMANAT Sebagai konsekuensi dari adanya regulasi baru dalam tatalaksana impor dan ekspor, maka dalam tataran operasional diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan dalam Sistem Apalikasi Pelayanan (SAP) Impor dan SAP Ekspor, yang akan segera diterapkan secara mandatory pada 1 April 2009. e) Hasil dari WCO Diagnostic Mission : Dua minggu yang lalu, DJBC kedatangan Tim WCO Diagnostis Mission, yang dalam rangka Columbus Programme melakukan assessment terhadap Indonesian Customs, terutama sekali terkait dengan Implementasi Program SAFE Framework of Standard. Patut disyukuri, berdasarkan hasil Laporan dari Tim tersebut kepada Pemerintah RI sangat memuaskan, dengan beberapa rekomendasi yang memang harus kita tindaklanjuti untuk melakukan perbaikan. f) Beberapa kebijakan baru di tingkat nasional yang akan berpengaruh langsung kepada DJBC : * FTZ BBK, dengan keluarnya PP Nomor 2 Tahun 2009, membuktikan keseriusan Pemerintah dalam mendukung pengembangan kawasan BBK * Penerapan Sistem NSW, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak awal DJBC telah dipercaya dan diberikan amanat untuk menjadi Koordinator (Lead Agency) seluruh Instansi Pemerintah dalam upaya menerapkan Sistem NSW di Indonesia * Blueprint Pengembangan Logistik di Indonesia. DJBC sebagai institusi yang mempunyai tugas utama mengawasi lalulintas barang antar negara (croosborder), sangat berkepentingan dengan konsepsi yang dituangkan dalam Blueprint ini, supaya kepentingan Negara dalam melakukan kontrol lalulintas barang akan terwakili dalam Cetak Biru kebijakan logistic ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Rekan-rekan Peserta Apel yang saya hormati, Dalam menghadapi situasi krisis global seperti ini, Presiden SBY senantiasa menekankan perlunya optimisme... Optimis, berharap dan berusaha agar Indonesia bisa bertahan dan mampu segera keluar dari kondisi krisis global ini. Harus diakui, untuk mencegah dampak lebih luas dari krisis global ini, Indonesia tidak sepenuhnya mempunyai kemampuan secara penuh. Yang bisa dilakukan adalah sekedar meminimalkan, me-moderatkan atau sekedar mengurangi dampaknya secara nasional. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa tahun 2009 ini, bagi pemerintah bukan hanya sekedar mengatasi pertumbuhan ekonomi yang diramalkan hanya akan mampu mencapai 4,5-5%, namun lebih dari itu yang diperlukan adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mengatasi semua permasalahan yang terjadi, melalui perjuangan dan kerja keras, serta keberanian mengambil keputusan yang penuh dengan risiko. Setiap Pemimpin, harus berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat, namun dengan tetap dengan mendasarkan pada pijakan yang jelas. Keputusan yang diambil, tidak lagi mempertimbangkan populis atau tidak populis. Pemimpin diangkat untuk mengambil keputusan. Populis atau tidak, enak atau tidak dan pahit ataupun tidak, toh keputusan tetap harus diambil. Tahun ini merupakan periode yang sungguh sangat berat bagi pemerintah, karena berat itulah maka pemerintah akan berjuang, berbuat, bekerja lebih keras lagi untuk menyelamatkan perekonomian kita. BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

5

AMANAT Bapak-bapk, Ibu-ibu dan Rekan-rekan Peserta Apel yang saya hormati, Sebagai penutup, dan masih terkait dengan upaya untuk berkontribusi positif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, saya ingin sedikit menyinggung mengenai “sense of belonging” atau rasa memiliki institusi kita. Sense of Belonging yang proporsional, dalam kadar yang tepat, tidak kurang dan tidak lebih. DJBC adalah milik kita bersama, bukan milik saya sendiri, bukan pula milik mereka-mereka saja. Dengan SoB yang tepat, akan dapat membuat kita tetap aktif berpartisipasi, dengan memberikan ruang kepada orang lain untuk ikut juga berpartisipasi. SoB yang terlalu rendah akan membuat kita cuek dan masa bodo, yang penting kita selamat. Namun SoB yang terlalu tinggi juga akan membuat feeling bahwa seakan DJBC milik saya, saya yang paling berkuasa dan punya otoritas sehingga membuat antipati rekan kerja yang lain. Dalam konteks yang berbeda, DJBC dari dulu dikenal sebagai institusi yang mempunyai esprit de corps (dan semangat kebersamaan yang sangat tinggi). Sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh Bung Karno, right or wrong is my country, dalam konteks sempit sering diartikan benar atau salah adalah negara saya, institusi saya, sehingga harus dibela mati-matian. Dalam kutub yang berseberangan, pihak yang tidak setuju akan menyampaikan right is right, wrong is always wrong, yang secara harfiah artinya benar adalah benar, kalau salah ya akan selalu salah sampai kapanpun. Dalam pemahaman sempit, mengesampingkan keterikatan batin dan emosional dengan institusi yang membesarkan komunitasnya. Yang menarik adalah pendapat Presiden SBY, sebagaimana disampaikan pada saat peringatan Hari Pers Nasional 9 Pebruari 2009 yang lalu, “Karena benar atau salah negara kita, mari kita bikin negara kita berbuat benar dan jangan biarkan negara kita berbuat salah.” because right or wrong is my country, so lets always make sure our country is right and not wrong. Karena itulah, mari bersama-sama kita menjaga institusi kita menuju ke arah yang benar, menjaga untuk tidak mengulang kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kepercayaan masyarakat sangat mahal harganya. Kita beruntung masyarakat dan pemerintah masih menyisakan kepercayaannya kepada kita, namun keberuntungan tidak akan datang berulang. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak kita semuanya, marilah kita semua secara bersama-sama, sesuai dengan posisi, jabatan dan kapasitas kita masing-masing, mempunyai komitmen bersama untuk menjaga institusi kita, agar menuju ke arah yang benar, sebagai institusi yang patut dipercaya dan dibanggakan masyarakat, amin...! Demikian sambutan singkat ini, terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih.... Wassalamu’alaikum.Wr.Wb. Tenaga Pengkaji Bid. Pengembangan Kapasitas & Kinerja Organisasi Kepabeanan & Cukai Susiwijono Mugiharso 6

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

KEPUTUSAN & KETETAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-35/BC/2008 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang : a.

bahwa dalam rangka kelancaran administrasi penetapan tarif cukai hasil tembakau dan meningkatkan pelayanan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir, perlu mengatur tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/ PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) ;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan : 1.

Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

7

KEPUTUSAN & KETETAPAN 2.

Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa hasil tembakau ke dalam daerah pabean.

3.

Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4.

Batasan harga jual eceran per batang atau gram adalah rentang harga jual eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis hasil tembakau produksi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau dan Importir yang ditetapkan Menteri.

5.

Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.

6.

Produksi Pabrik adalah produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai.

7.

Batasan Jumlah Produksi Pabrik adalah batasan produksi dari masing-masing jenis hasil tembakau yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum Tahun Anggaran berjalan.

8.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. BAB II PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 2

(1)

Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan

(2)

Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru dan penetapan

menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir. Pasal 3 (1)

Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru kepada Kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan :

8

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

KEPUTUSAN & KETETAPAN a.

contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;

b.

daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dan

c.

surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 4

(1)

Sebelum menyesuaikan tarif cukai hasil tembakau dari merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, tanpa melakukan perubahan desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada Kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan daftar merek-merek hasil tembakau yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 5

(1)

Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap: a.

permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau

b.

permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2)

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, Kepala Kantor wajib memberikan keputusan.

(3)

Dalam hal berdasarkan penelitian oleh Kepala Kantor: a.

permohonan disetujui atau dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau; atau

b.

permohonan ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

9

KEPUTUSAN & KETETAPAN (4)

Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Kantor belum memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui atau dikabulkan dan wajib dibuatkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh Kepala Kantor paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. Pasal 6

(1)

Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2)

Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(3)

Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

(4)

a.

lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;

b.

lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;

c.

lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan

d.

lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah, masing-masing disertai dengan satu berkas permohonan yang bersangkutan. Pasal 7

(1)

Dalam hal merek/desain kemasan hasil tembakau milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak dipergunakan lagi oleh yang bersangkutan, maka merek/desain kemasan tersebut atas persetujuan yang bersangkutan dapat dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

(2)

Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau bagi merek hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dipesankan pita cukainya oleh pemilik merek sebelumnya dan dibuktikan dengan lampiran fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir pemilik merek sebelumnya.

10

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

KEPUTUSAN & KETETAPAN (3)

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir yang akan mempergunakan merek/desain kemasan hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan penetapan tarif cukai untuk merek baru sesuai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan dilampiri bukti berupa: a.

fotokopi surat lisensi dari pemilik merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan merek atau desain kemasan yang telah ditandasahkan oleh notaris; dan/atau

b.

fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau importir tunggal dari pemegang merek hasil tembakau yang akan diimpor, yang ditandasahkan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau. Pasal 8

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir tidak boleh mengajukan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau: a.

untuk merek baru, dalam hal harga jual ecerannya yang diberitahukan lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama; atau

b.

untuk merek yang memiliki kesamaan atau kemiripan nama, logo, atau desain dengan merek yang dimilikinya dan masih berlaku, dalam hal harga jual ecerannya lebih rendah dari harga jual eceran hasil tembakau yang dimilikinya dan masih berlaku dalam satuan batang atau gram untuk jenis hasil tembakau yang sama.

c.

untuk merek yang terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 tahun sejak keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Pasal 9

(1)

Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir wajib mengajukan permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal Harga Transaksi Pasar: a.

telah melampaui Batasan harga jual eceran per batang atau gram diatasnya; atau

b.

berada pada posisi Batasan harga jual eceran per batang atau gram tertinggi pada masing-masing jenis hasil tembakau telah melampaui 5% (lima persen) dari harga jual eceran yang berlaku atau harga yang tercantum dalam pita cukai.

(2)

Permohonan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau diajukan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

11

KEPUTUSAN & KETETAPAN Pasal 10 (1)

Kepala Kantor menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Harga Transaksi Pasar yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dengan menerbitkan keputusan.

(2)

Bentuk keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan bentuk keputusan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Pasal 11

Kepala Kantor dapat membatalkan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru atau keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam hal: a.

atas hasil penelitian lebih lanjut didapati merek/desain kemasan hasil tembakau yang bersangkutan memiliki kesamaan nama maupun pengucapannya atau kemiripan dengan merek/desain kemasan milik Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b.

atas permohonan atau gugatan Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya, yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa merek/desain kemasan yang disengketakan merupakan hak merek pemohon. BAB III PERHITUNGAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU Pasal 12

(1)

Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.

(2)

Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan: a.

golongan pengusaha berdasarkan atas jumlah dan jenis hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau; dan

b.

Batasan harga jual eceran per batang atau gram yang ditetapkan oleh Menteri.

12

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

KEPUTUSAN & KETETAPAN Pasal 13 (1)

Penetapan Batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

(2)

Untuk dapat digolongkan dalam penetapan tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis hasil tembakau ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah produksi, dan: a.

harga jual eceran yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang ditetapkan oleh Kepala Kantor kecuali harga jual eceran hasil tembakau yang diberikan kepada karyawan Pabrik dan pihak ketiga;

b.

harga jual eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau untuk hasil tembakau merek baru; atau

c.

harga jual eceran yang mengalami kenaikan.

Pasal 14 Tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau yang diimpor adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 15 (1)

Untuk penggolongan dalam Batasan harga jual eceran per batang atau gram, hasil akhir perhitungan harga jual eceran per batang atau gram dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 1,00 (satu rupiah).

(2)

Harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b atau huruf c dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per kemasan.

Pasal 16 Harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan harga jual eceran per batang atau gram untuk setiap jenis hasil tembakau dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

13

KEPUTUSAN & KETETAPAN BAB IV PENYESUAIAN GOLONGAN Pasal 17 Pengusaha Pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi hasil tembakau, sesuai Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Pasal 18 Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau wajib dilakukan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau pada saat Produksi Pabrik dalam tahun takwim yang sedang berjalan telah melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau yang bersangkutan. Pasal 19 (1)

Dalam hal hasil produksi dalam satu takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Pengusaha Pabrik hasil tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Kepala Kantor.

(2)

Permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau diajukan paling lambat bulan Januari tahun takwim berikutnya sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.

(3)

Atas permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau, Kepala Kantor menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4)

Dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau disetujui atau dikabulkan, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

(5)

Dalam hal permohonan penyesuaian untuk penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau ditolak, Kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

(6)

Penurunan golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau hanya diberikan untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebelumnya.

14

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

KEPUTUSAN & KETETAPAN Pasal 20 (1)

Bentuk permohonan untuk penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(2)

Bentuk keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(3)

Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:

(4)

a.

lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;

b.

lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;

c.

lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan

d.

lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21

(1)

Kepala Kantor menetapkan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir, dengan menerbitkan keputusan.

(2)

Penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk masing-masing merek hasil tembakau berdasarkan harga jual eceran hasil tembakau yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, kecuali harga jual eceran hasil tembakau yang diberikan kepada karyawan Pabrik dan pihak ketiga.

(3)

Bentuk keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

(4)

Keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a.

lembar asli, untuk Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir;

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009

15

KEPUTUSAN & KETETAPAN b.

(5)

lembar tembusan, untuk arsip Kepala Kantor;

c.

lembar tembusan, untuk Direktur Cukai; dan

d.

lembar tembusan, untuk Kepala Kantor Wilayah.

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan, Kepala Kantor wajib mengirimkan lembar tembusan keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau kepada Direktur Cukai dan Kepala Kantor Wilayah. BAB VI PENUTUP Pasal 22

Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lampiran V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Lampiran VII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Lampiran VIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Lampiran IX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dan Lampiran X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. Pasal 23 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-30/BC/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2008 DIREKTUR JENDERAL, -ttd ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

16

BONUS WARTA BEACUKAI EDISI 412 MARET 2009