KEBIAJAKAN DAN STRATEGI PELESTARIAN FUNGSI DAS BARITO Prof.Dr.Ir.H.M.Ruslan,MS Fakultas Kehutanan UNLAM
DAS BARITO
DAS Barito Kal-Sel-Teng
DAS Barito Kal-Sel
KABUPATEN/KOTA 1.Tabalong 2.Balangan 3.HSU 4.HST 5.HSS 6.Tapin 7.Banjar 8.Banjarbaru 9.Barito Kuala 10.Banjarmasin
DAS MERUPAKAN SUATU EKOSISTEM 1. Komponen vegetasi 2. Komponen air 3. Komponen Tanah 4. Komponen Manusia
FUNGSI UTAMA DAS PENGATUR TATA AIR
PENGELOLAAN DAS : Upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistim DAS serta kesejahteraan masyarakat. PENGELOLAAN DAS TERPADU : Rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS.
UU 41/1999 KEHUTANAN Pasal 3 (c) • Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)
Pasal 18 (1 dan 2) • Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
UU 26/2007 PENATAAN RUANG Pasal 17 (5). Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.
UU 26/2007 PENATAAN RUANG Pasal 17 (5). Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.
Issu dan permasalahan DAS Barito 1.Perubahan Iklim 2.Banjir 3.Kebakaran hutan & Lahan 4.Degradasi &Deforestasi 5. Lahan Kritis 6. Tataguna lahan
PERUBAHAN IKLIM Data Historis Kenaikan (Climate Change)
Temperatur di Kalimantan
"Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi di Abad 21". 1.Krisis negara (ekonomi, sosial dan bencana alam) pasca krisis tahun 1997 dan 1998
2. Perubahani klim dan Pemanasan global 3. Pembangunan Ekonomi di Indonesia di masa yad: •Resource based •Knowledge based •Culture based
Temperatur Rata-rata di Kalimantan Selatan (20 thn) Desember -Januari-Februari
Temperatur (oC)
27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5
Tahun
2. B A N J I R Pemanasan Global menyebabkan banyaknya uap air di atmosfer, sehingga curah hujan meningkat.
Perubahan Iklim
Pemanasan udara
Pergeseran Musim
Uap air meningkat
Pergeseran masa Tanam
Curah Hujan meningkat Meluapnya air sungai
3 KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT
Emisi GRK, ~ Mt CO2 (PEACE, 2007) Emisi Energi
Pertanian Kehutanan & gambut
Limbah Total
USA
Cina Indone Brazil
Rusia
India 1,051
5.752 3.720
275
303
1,527
442 1.171
141
598
118
442
1,372
54
-40
43
46
124
2.316
1.745
-403
-47
2.563
213
174
35
6.005 5.017
3.014
1,177
Total emisi ~ 1.5 -4.5 GT CO`th-1 (Sumber: Murdiyarso &
Adiningsih, 2007
Kejadian Banjir di Kalsel
25
Jumlah Kejadian
20 15 10
23
27
21
14
5 0
2006
2007
2008
2009
Tahun Sumber: Pemprov Kalsel, 2008 dan BP-DAS Barito 2009
• 4 DEPORESTATION AND DEGRADATION
KONDIS DAS DI PROVINSI KAL-SEL No
SWP DAS
Jumlah DAS (buah)
Total luas (Ha)
Lahan Kritis (Ha)
1
Barito
3
1.912.880,10
350.431,30
2
Tabanio
16
242,442.47
56.881,6
3
Kintap
4
81,630.90
8.944,3
4
Satui
6
153,521.63
18.268,6
5
Kusan
12
211,316.15
18.135,0
6
Batulicin
7
144,595.74
35.856,6
7
Cantung
27
353,918.99
165.759,8
8
Sampanahan
12
190553.70
39.728,4
9
Manunggal
3
40,050.65
6.098,7
10
Cengal
9
135,001.84
5.830,5
11
Pulau Laut
71
208,920.62
38.499,9
12
Pulau Sebuku
11
22,451.31
16.607,9
Jumlah
181
3.657.233,45
761.042,60
Keterangan
Apa yang terjadi ? • Kondisi DAS semakin memburuk, dengan meningkatnya degradasi lahan akibat alih guna dan fungsi lahan yang tidak terkendali. • Sehingga upaya rehabilitasi hutan dan lahan akan sia-sia kalau aktivitas yang menyebabkan degradasi lahan terus berjalan. • Oleh karena itu tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah saja, tapi perlu partisipasi semua pihak
5. LAHAN KRITIS Akibat kegiatan yg tdk memperhatikan kelestarian lingkungan
Ususku terburai Aku tak berguna lagi
Ulah Sipa…….? Tolonglah aku… Biarlah aku berguna utk kehidupan Manusia
Karakteristik DAS Barito 1. Iklim 2. Curah Hujan 3. Jenis tanah 4. Kelerengan 5. Lahan Kritis 6. Penutupan lahan 7. Pembagian kawasa 8. TBE dan lahan 9. Lahan kritis
Penggunaan lahan
Penutupan lahan
Sebaran TBE
LAHAN KRITIS SWP DAS DI KALSEL No
SWP DAS
1
Barito
3
2
Tabanio
16
1.907.103,90 242,442.47
3
Kintap
4
81,630.90
8.944,3
4
Satui
6
153,521.63
18.268,6
5
Kusan
12
211,316.15
18.135,0
6
Batulicin
7
144,595.74
35.856,6
7
Cantung
27
353,918.99
165.759,8
8
Sampanahan
12
190553.70
39.728,4
9
Manunggal
3
40,050.65
6.098,7
10
Cengal
9
135,001.84
5.830,5
11
Pulau Laut
71
208,920.62
38.499,9
12
Pulau Sebuku
11
22,451.31
16.607,9
181
3.691.567,90
761.042,60
Jumlah
Jumlah DAS
Total luas (Ha)
Lahan Kritis (Ha) 350.431,3
56.881,6
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOAAN DAS BARITO
PENGELOLAAN DAS TERPADU ? 1. DAS sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi terdapat keterkaitan antara aktivitas di hulu dan hilir. 2. Di dalam DAS terdapat berbagai jenis sumberdaya alam yang saling terkait/mempengaruhi 3. Di dalam DAS terrdapat banyak pihak/sektor dan masyarakat dengan berbagai kepentingan yg berbeda 4. Wilayah DAS pada umumnya lintas wilayah administrasi 5. Banyak disiplin ilmu/profesi yg terlibat dalam Pengelolaan DAS 6. Pemerintah hanya mempunyai wewenang menyusun rencana, pembinaan, dan monev. Sementara itu implementasi PDAS dilakukan oleh Pemda
Konsep Pengelolaan DAS 1. Konsep keterpaduan kegiatan dan tujuan • 1. Biofisik • 2. Sosek 2.
Konsep keterpaduan pelaksanaan = Melibatkan semua stakeholders
3.
Konsep tiga dimensi 1. Pengl.DAS sebagai proses dlm perencanaan 2. Pengl.DAS sebagai sistem perencanaan 3. Pengl.DAS serial aktivitas
SEHARUSNYA SEMUA STAKEHOLDERS TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN DAS
BLHD Pertambangan
PDAM Industri
Dishutbun
Masyarakat
Masalah DAS : 1.
Kemiskinan;
2.
Tingginya tingkat run off, erosi dan sedimen dan kejadian banjir
3.
Perambahan Hutan
4.
Ancaman terhadap suplai air
BP DAS
BKSDA
Kondisi DAS/sub DAS
BP2HP
Kebijakan Umum Pengelolaan Aspek Biogeofisik Memulihkan fungsi kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan (RHL)
Aspek Sosial Meningkatkan apresiasi dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan, peran, fungsi, manfaat, pengakuan status kawasan
Aspek Ekonomi Mengurangi ketergantungan sumber utama pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat terhadap kawasan
Aspek Kebijakan Pengelolaan Memadu-serasikan para pihak agar pengelolaan kawasan dapat terselenggara secara harmonis, dinamis dan berkelanjutan
Aspek Kelembagaan Memperjelas status, kedudukan, mekanisme/tatakerja, kewajiban dan tanggung jawab serta kewenangan lembaga pengelola
STARTEGI PENGELOLAAN DAS 1. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama mengenai DAS-Sub DAS, konservasi hutan, tanah dan air, daya dukung lahan dan lingkungan serta perubahan iklim global melalui penyuluhan-penyuluhan yang terus-menerus. 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas data base kawasan rawan banjir, endapan (pendangkalan), tanah longsor, sumber air tanah dangkal dan dalam. 3. Masukan kepada pemerintah daerah dalam proses penyusunan RTRWP/K, terutama mengenai luas kawasan hutan dalam setiap DAS-Sub DAS, lahan terbuka hijau publik dan private dalam perkotaan dan lahan pertanian permanen untuk sumber pangan.
Posisi Rencana PDAST dijadikan acuan bagi Kab/Kota dalam menyusun RPJP, RPJM dan RKPD Merupakan salah satu acuan bagi rencana sektoral yang lebih detail di wilayah DAS atau pulau-pulau kecil Merupakan instrumen pencapaian tujuan secara sistematik dan instrumen pertanggungjawaban pengelola SDA
Kebijakan Perundangan/PP/ Keppres/ Kepmen, RPJP Nasional
Unit DAS
Unit Administrasi
RPDAS Terpadu Renc Jangka Panjang
RPJP Daerah RTRWP/K
Renc Semi Detil : Renc teknis DAS Per Sektor
RPJM/Renstra SKPD (Multisektor)
Renc Detil: Renc Tahunan
Rancangan
Implementasi (Tapak)
RKPD/Renja SKPD Per Sektor
Contoh penanganan daerah hulu melalui Iuran Air di DAS Cidanau
Masyarakat, industri Kota Cilegon (hilir)
Suplly air
Hutan dan lahan Sumber air di hulu
Iuran air Perjanjian Forum DAS Cidanau (Fasilitator)
Pembiayaan II, III, dst
Kelompok Tani hutan dan lahan di hulu
Monev Rehabilitasi Hutan dan lahan
Pembiayaan I
PENUTUP 1.
Rencana Pengelolaan DAS harus secara terpadu karena mencakup lintas daerah administratif, melibatkan multi- sektor, multi pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat), dan multidisiplin.
2.
Untuk itu partisipasi para pemangku kepentingan harus dikembangkan dalam pengelolaan DAS mulai dari penyusunan rencana, karena hal tersebut secara langsung menumbuhkan rasa memiliki (ownership).
3.
Rencana pengelolaan DAS Terpadu masih bersifat makro namun memberikan blue print dan meletakkan landasan bagi terbangunnya kontrak sosial yang kokoh bagi stakeholder.
4.
Pengelolaan DAS Barito Kal-Sel terpadu terdiri atas 10 Kabupaten/ Kota
5.
Issu dan permasalahan DAS Barito Kal-Sel (Perubahan Iklim,Banjir, Kebakaran, Lahan Ktiris dan tata guna lahan)
