PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2000 T E N TAN G KEINDAHAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DANRETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan kebersihan merupakan kebutuhan masyarakat sehingga perlu upaya nyata dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terprogram dan berkesinambungan; b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana dimaksud huruf a, dalam pelaksanaanya perlu diupayakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengutamakan sifat kegotongroyongan. c. bahwa dengan ditetapknnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan, Kebersihan dengan Retribusinya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 1995) sudah tidak sesuai lagi. d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a ,b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retibusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturn Dasar PokokPokok Agraria ILembaran Negara Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043). 1
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor. 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 5. Undang-undang Nomor 4 tahun1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469). 6. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478). 7. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 8. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 9. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 10. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685); 11.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Reteribusi. 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain; 18.Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7). 2
19.Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 10 tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah tahun 997 seri B Nomor 1). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN KEINDAHAN,
DAERAH TENTANG RETRIBUSI KETERTIBAN, KESEHATN
LINGKUNGAN
DAN
RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2.
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan legislatif
Daerah 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah. 5. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan
umum. 6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan. 7. Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang
pendapatan daerah. 8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala
bagian jalan termasuk pelengkap dan perlengkapannnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 9. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi yang mampu menopang keseimbangan
ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan sejahtera. 3
10.
Sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari kegiatan
kehidupan masyarakat, termasuk puing-puing sisa bangunan , limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan limbah lain yang sejenis. 11.
Air buangan adalah semua cairan yang berasal dari limbah rumah tangga dan
industri. 12.
Masyarakat adalah penduduk/orang yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
13.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun,persekutuan, perkumpulan,firma,kongsi,koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis ,lembaga.dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
14.
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah umtuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 15.
Retribusi pelayanan persampahan /kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dn perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum. 16.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah. 17.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
18.
Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah. 19.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik,untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
4
terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya BAB II TUGAS DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Tugas dan kewajiban Pemerintah daerah adalah : 1. Bersama-sama masyarakat melaksanakan dan memelihara ketertiban, keindahan,
kesehatan lingkungan dan kebersihan. 2. Menyediakan dan atau membantu masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana
untuk meningkatkan ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan. 3. Mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketertiban, keindahan,
kesehatan lingkungan dan kebersihan. 4. Apabila dipandang perlu mengadakan kerjasama degan pihak ketiga tanpa menambah
beban kepada masyarakat. Pasal 3 Kewajiban masyarakat adalah mewujudkan dan bertanggungjawab atas ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan terhadap tanah pekarangan yang dimliki atau ditempati, termasuk bangunan dan lain-lain yang berada diatas tanah pekarangan tersebut. Pasal 4 Setiap saat atau pada waktu-waktu tertentu bila Pemerintah Ddaerah memandang perlu, maka pemilik atau penghuni bangunan dan atau pekarangan berkewajban menciptakan keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan secara serentak Pasal 5 Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan berkewajiban: a. Memelihara bangunan , pekarangan dan atau halaman dan atau lingkungannya dengan
baik, rapi dan bersih. b. Membuat batas dengan pagar, tembok ,besi, kayu bambu atau pagar hidup yang serasi
dengan lingkungannnya. c. Mengatur pintu halaman sedemikian rupa sehingga tidak merintangi jalan atau
menganggu lalu lintas.
5
d. Menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di pekarangan dan atau di
halamannnya. e. Memelihara sebaik-baiknya pot bunga, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dan lainnya di sepanjang jalan yang berada di dekat pekarangan dan atau halamannnya. f. Menebang pohon, memotong dahan/ranting pohon di pekarangan dan atau halaman yang
dapat mengganggu pandangan atau menimbulkan rintangan /bahaya bagi lalu lintas umum dan lainnya maupun penghuni bangunan dan halaman sekitarnya. g. Membersihkan pekarangan, saluran dan selokan. h. Membuang sampah atau menyingkirkan kotoran lain sesuai teknis yag ditetapkan.
BAB III KETERTIBAN, KEINDAHAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN Pasal 6 Semua bangunan harus dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi syarat teknis bangunan, kesehatan dan keserasian lingkungan sehingga mudah dbersihkan dan dilaksanakan tindakan sanitasinya. Pasal 7 1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkunganyang tertib, indah, sehat dan bersih. 2) Setiap orang berkewajiban memelihara ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan dan
kebersihan serta mencegah kerusakan dan pencemarannya. 3) Pemerintah Daerahmengatur berbagai upaya untuk mewujudkn ketertiban, keindahan,
kesehatan lingkungan dan kebersihan agar pelaksanaannnya berdaya guna dan berhasil guna, Pasal 8 1) Setiap orang dan badan berkewajiban meletakkan barang-barangnya baik barang bergerak
maupun tidak bergerak dengan tidak menganngggu ketertiban dan lingkungannya. 2) Semua kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang berhenti di jalan atau
tempat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati wajib diparkir dengan tertib. 3) Pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha atau bengkel kendaraan bermotor
berkewajiban menempatkan kendaraannya sehingga tidak menggannggu ketertiban lalu lintas dan lingkungannya. 6
4) Pemilik toko atau usaha lainnya berkewajiban mengatur barang dagangannya sehingga
tidak mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan dan lingkungan. Pasal 9 1) Air yang digunakan untuk kepentingan umum harus memenuhi syarat kesehatan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku. 2) Tidak dibenarkan menyimpang dari syarat-syarat sebagiamana dimaksud ayat (1) pasal
ini kecuali dalam keadaan khusus dan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. 3) Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap kualitas air sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini. Pasal 10 Penyediaan air untuk kepentingan umum , bangunan jamban dan saluran pembuangan air limbah (IPAL) yang pengawasannya oleh dan atau dibantu Pemerintah, Pemerintah daerah maupu atas swadaya masyarakat harus dimanfaatkan, dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya oleh masyarakat. BAB IV SUMBER PEMBAWA/PENGHASIL SAMPAH PAsal 11 1) Setiap orang, setiap kendaraan dan hewan pada dasarnya menjadi pembawa/penghasil
sampah di daerah. 2) Sumber pembawa/penghasil sampah atau yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini wajib membuang sampah ke tempat-tempat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TEMPAT PENAMPUNGAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH Pasal 12 1) Tempat penampungan dan pembuangan sampah untuk umum di tetapkan oleh Bupati. 2) Setia orang dan badan wajib membuang sampah ke tempat penampungan sampah dan
atau ke tempat pembuangan sampah yang dibuat di tempatnya sendiri, sepanjang tidak menimbukan pencemaran, menganggu keindahan dan keserasian lingkungan. 3) Dinas Pekerjaan Umum mengatur dan menunjuk : a. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara ,Lokasi Pembuangan Akhir dan Lokasi
Pemusnahan Sampah yang selanjutnya masing-masing disebut LPS, LPA dan LP. 7
b. Pengurusan kolam septik serta penyelesaiannnya.
Pasaal 13 1) Melaksanakan pembersihan dan pengelolaan sampah daerah menjadi tanggungjawab
Pemerintah Daerah dan masyarakat. 2) Pengelolaan pembersihan sampah dalam pasar dan pengangkutannnya ke tempat LPS
menjadi tanggungjawab Dinas Pendaptan Daerah 3) Pembersihan sampah di jalan-jalan umum, pengambilan dan pengangkutan sampah dari
LPS ke LPA menjadi taggungjawab Dinas Pekerjaan Umum. BAB VI PEMELIHARAAN KEBERSIHAN Pasal 14 Setiap orang
atau badan berkewajiban memelihara kebersihan dari lingkungan tempat
diadakannya keramaian. Pasal 15 Setiap penjaja keliling diwajibkan menyediakan tempat penampungan sampah untuk menampung sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. Pasal 16 1) Kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir, gamping , sekam dan bahan/barang
yang sejenis harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak berceceran serta menganggu kebersihan. 2) Pemilik
dan pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
bertanggungjawab atas sampah, tanah, pasir, gamping, sekam dan bahan/barang lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jalan. Pasal 17 Pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor umum atau perorangan beroda 4 (empat), dokar, bendi, gerobak dan sejenisnya wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya. Pasal 18 Kendaraan gerobak sapi/kuda/kerbau wajb dilengkapi dengan alat yang menampung kotoran. Pasal 19
8
1) Air buangan sebelum dibuang ke saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Sampah atau air buangan yang mengandung bahan berbahaya beracun, sebelum di buang
ke LPS,LPA dan atau saluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 1) Setiap orang atau badan yang akan menyelengarakan usaha pengelolaan kebersihan harus
terlebih dahulu medapat izin dar Bupati 2) Izin sebagiamana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang. 3) Tata cara dan prosedur pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur
lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 21 Bentuk tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. BAB VII LARANGAN Pasal 22 Untuk menjaga kebersihan dilarang : a. Memasukkan
atau membuang barang-barang/sampah yang membahayakan dan
menganggu lingkungan ke dalam kotak sampah di jalan, tempat-tempat umum, saluran sungai dalam pekarangan dan atau halaman baik milik sendiri maupun orang lain. b. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan penumpukan sampah sehinggga
menghambat jalannya air yang mengalir, mengadakan perubahan profil atau jalan selokan pembuangan air tanpa izin dinas teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Membuat atau menggali lubang dan sejenisnya pada tanah yang dapat menimbulkan
bahaya longsor, gugur dan rusaknya tanah. d. Menempel, menulis, mencoret atau mengotori dinding tembok, pilar, gapura, tugu, tiang,
pohon, pagar, rambu lalu lintas dan jembatan kecuali izin Bupati. e. Membakar sampah di lingkungan perumahan /permukiman. 9
Pasal 23 Untuk menjaga ketertiban dan keindahan dilarang : a. Meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang di atas jalan. b. Menanam pohon bambu kurang dari 50 (limapuuh) meter dari as jalan c. Mengambil dahan, ranting, daun,dan buah serta memanjat pohon yang berada di tepi
jalan dan ditempat-tempat umum kecuali bagi petugas untuk kepentingan dinas. d. Merusak jalan, taman, lapangan dan pohon perindang serta mengambil dan merusak pot
tanaman/bunga yang berada di tepi jalan, taman, lapangan dan di tempat lain yang merupakan milik umum. e. Mempergunakan jalan, taman ,lapangan, tanggul, tepi jalan pinggir sungai/ saluran/
selokan atau ruangan kososng di kolong jembatan sebagai tempat tingggal. f. Memberi makan kuda dan hewan lain di jalan, kecuali di tempat yang telah ditentukan. g. Mengembala hewan di taman, lapangan, jalan dan tempat-tempat umum lainnnya. h. Menempatkan kendaran baik bermotor maupun tidak bermotor secara tetap di jalan. i. Mengantungkan benda apapun diatas atau melintang di jalan kecuali izin yang
berwenang. j. Mencuci kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di jalan. k. Mandi, buang air besar, buang air kecil di tepi jalan atau tempat mudah dilihat umum dan
dapat menganggu kesopanan. l. Melakukan suatu pekerjaan/perbuatan di jalan yang dapat mengganggu lalu lintas kecuali
dengan izin Bupati. m. Mempergunakan jalan tidak sesuai dengan jalur-jalur yang ditetapkan.
Pasal 24 Mereka yang melakukan jual beli dan atau menjalankan suatu pekerjaan jasa di larang : a. Membuat kotor jalan maupun lingkungan b. Menempatan barang dagangan secara tetap/permanen di atas jalan dan atau trotoar yang
dapat mengganggu pengguna jalan, ketertiban, keidahan dan kebersihan. c. Membuang sampah di sembarang tempat.
Pasal 25 Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dilarang :
10
a. Membakar sampah atau kotoran lain di sembarang tempat kecuali tempat-tempat tertentu
yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran. b. Menguras atau membersihkan kotoran jamban tanpa menghilangkan baunya terlebih
dahulu antara jam 05.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB. c. Memilki dan memelihara binatang yang dapat menimbulkan penyakit, mengeluarkan
suara maupun bau busuk yang terus menerus sehingga mengganggu lingkungan. d. Menjual makanan, minuman atau barang lain yang terlarang atau membahayakan bagi
kesleamatan atau kesehatan. e. Menjual makanan, minuman pada waktu berjangkit wabah penyakit, sehingga makanan,
minuman tertentu dinyatakan terlarang oleh Bupati. f. Mengubur bangkai hewan atau binatang lain di sembarang tempat. g. Mengali lagi bangkai hewan yang telah di kubur, kecuali atas perintah berwenang. h. Membuat kolam septic dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) meter dari sumber air.
BAB VIII NAMA,OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI Pasal 26 Nama retribusi tah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Pasal 27 1) Obyek retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan. 2) Pelayanan persampahan /kebersihan yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi
pengambilan,
pengangkutan
dan
pembuangan
serta
penyediaan
lokasi
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum. Pasal 28 Subyek retribusi adalah pribadi atau badan yang menggunakan/mendapatkan
pelayananan
persampahan/kebersihan Pasal 29 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan, termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi BAB IX GOLONGAN RETRIBUSI 11
Pasal 30 Retribusi Tempat Khusus Parkir di golongkan Retribusi Jasa Umum BAB X CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 31 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jumlah penghasil sampah dan volume sampah yang dihasilkan. BAB XI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 32 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi : a. Biaya pengumpulan b. Biaya pengangkutan c. Biaya penampungan d. Biaya pemusnahan/pengolahan e. Biaya penyediaan LPA f. Biaya opeasional dan pemeliharaan
BAB XII STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 33 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Semua hasil pungutan disetorkan ke Kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 35 12
Rertibusi yang terutang yang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan persampahan/kebersihan diberikan. BAB XIV SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 36 Saat retribusi terutang adalah pada saat di tetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 37 1)
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
2)
Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 38 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka 2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan. 3)
Tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Keputusan Bupati BAB XVII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 39 1) 2)
Bupati dapat memberikan keringanan , pengurangan dan pembebasan retribusi
Keringanan ,pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi 3)
Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 40
13
1) Wajib rertibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,00 ( lima juta rupiah). 2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat i) kali jumlah retribusi yang terutang. 3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran
BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 41 1) Pejabat Peegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana 2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini berwenang a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan. c.
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka, d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan
perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi
Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik Indonesia
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangggungjawabkan. 14
BAB XX PELAKSANAAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 42 1) Pelaksanaan peraturan Daerah ini di tugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Kesehatan, dan Dinas Pendapata daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 2) Teknis pembinaan ,pengawasan dan pengendalian Peraturan daerah ini tugaskan kepada
instansi sbagimana dimaksud ayat (1) pasal ini bekerja sama dengan instasi terkait. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 4 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan , Kebersihan dengan Retribusinya di Kabupaten Daerah tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 6 Tahun 1995) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 44 I.
PENJELASAN UMUM
Dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Bantul yang tertib, indah, sehat lingkungan dan bersih demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, maka arah kebijaksanaan pengelolaan lingkungan di daerah diarahkan agar dapat: 1. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ekosistem sumberdaya alam; 2. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat sebagai insan pelestari lingkungan; 3. Terwujudnya masyarakat sebagai pembina lingkungan ,perintis lingkungan,pengabdi lingkungan dan penyelamat lingkungan. Sehubungan hal tersebut di atas, maka etos kerja “PROJOTAMANSARI” perlu senatiasa dilaksanakan, dibudayakan dan dilestarikan di kalangan masyarakat daerah. Peraturan daerah ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam rangka menciptakan Kabupaten Baantul yang tertib, indah, sehat dan bersih. Disamping itu juga diatur ketentuan mengenai prosedur dan penetapan retribusi kebersihan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka pengelolan kebersihan, dimungkinkan adanya kerjsama dengan pihak lain yang berminat menyelenggarakan pengelolaan kebersihan, untuk itu dalam pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat serta dilandasi dengan tertib administrasi yang memadai. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 nomor 1 s/d 7 Cukup jelas 15
Pasal 1 nomor 8 Termasuk dalam pengertian jalan meliputi ruang yang diperuntukkan bagi median, pembesaran jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, troroar, lorong ambang pengaman dan gorong-gorong. Pasal 1 nomor 9 s/d 19 Cukup jelas Pasal 2 huruf a s/d c Cukup jelas Pasal 2 huruf d Yang dimaksud pihak ketiga adalah bentuk-bentuk badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan sah lainnya. Yang dimaksud tanpa menambah beban kepada masyarakat adalah pungutan retribusi sampah sesuai dengan ketentuan berlaku, namun pelaksana kebersihan dilakukan oleh pihak ketiga sesuai perjanjian denganPemerintah Daerah. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Yang dimaksud menciptakan keindahan, kesehatan lingkungan dan kebersihan adalah : a. Membersihkan, mengecat atau memperbaiki/ membenahi bangunan pekarangan/
haalamannnya. b. Mengapur, mengecat atau memperbaiki tembok-tembok luar pagar halamannnya,
termasuk jembatan dan gorong-gorong yang menuju halaman rumah atau pekarangan. Pasal 5 huruf a dan c Yang dimaksud menganggu lalu lintas adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan peraturan masyarakat yang berlaku pada suatu masyarkat terentu. Pasal 5 huruf b,e Cukup jelas Pasal 5 huruf f Yang dimaksud kewajiban menebang pohon yang menimbulkan bahaya adalah pohon yang dekat jaringan listrik atau melintang jalan. Pasal 5 huruf g dan h Cukup jelas 16
Pasal 6 dan 7 Cukup jelas Pasal 8 ayat (1) dan (2) Cukup jelas Pasal 8 ayat (3) Pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha atau bengkel wajib memiliki tempat khusus bagi kendaraan yang dimiliki atau dikuasai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pasal 8 ayat (4) Yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidak boleh menempatkan dagangan di trotoar atau tepi jalan. Pasal 9ayat (1) Cukup jelas Pasal 9 ayat (2) Yanag dimaksud keadaan khusus antara lain keadaan bencana, keadaan tidak ada air bersih maka masyarakat dapat menggunakan air yang ada setelah dberikan petunjuk Dinas Kesehatan. Pasal 9 ayat (3) Cukup jelas Pasal 10 dan 11 Cukup jelas Pasal 12 ayat (1) dan 2 Cukup jelas Pasal 12 ayat (3) Dinas Pekerjaan Umum dalam menunjuk LPS,LPA,dan LP berdasarkan keputusan Bupati. Pasal 13 s/d 15 Cukup jelas Psal 16 ayat (1) Cukup jelas Pasal 16 ayat (2) Yang dimaksud bertanggungjawab adalah supaya barang-barang tersebut tidak berceceran di sepanjang jalan, apabila tdak melaksanakan tanggungjawab tersebut dikenakan sanksi sesuai Peraturan daerah ini. 17
Pasal 17 s/d 22 Cukup jelas Pasal 23 huruf a dab b Cukup jelas Pasal 23 huruf c Yang dilarang adalah untuk pohon/tumbuhan yang berada di daerah milik jalan (DAMIJA). Huruf d s/dm Cukup jelas Pasla 24 huruf a dan b Cukup jelas Pasal 24 huruf c Larangan membuang sampah di sembarang tempat diperuntukakan bagi mereka yang meakukan jual beli dan aktifitas jasa yang lain agar selalu membersihkaana tempat yang dipergunakannya dengan menampung sampah di tempat yang telah disediakan. Pasal 25 huruf a s/d g Cukup jelas Pasal 25 hurugf h Apabila kareana atau keadaan tertentu sehingga harus membuat kolam septic dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) meter dari sumber air, maka harus dibuat dengan konstruksi kedap air dan dberikan fasilitas penyedotan. Pasal 26 s/d 35 Cukup jelas Pasal 36 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain,adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang. Pasal 37 yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak etiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujun DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi. 18
Pasal 38 s/d 41 Cukup jelas Pasal 42 Yang dimaksud instansi lain sesuai dengn tugasnya misalnya untuk lokasi pasar oleh Dinas Pendapatan daerah dan lain-lain. Pasal 43 s/d 45 Cukup jelas
19
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPTEN BANTUL MOMOR : 10 TAHUN 2000 TENTANG KEINDAHAN, KESEHATAN LINGKUNGAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KELOMPOK
1 I.
JENIS
2 KELOMPOK PASAR 1. Kios 2. Dalam pasar a. Los b. Pelataran 3. Di luar pasar a. Kaki lima b. Pelataran 4. Pasar hewan a. Hewan besar b. Hewan kecil
BES ARN YA PUN GUT AN 3 Tiap hari Tiap hari Tiap hari Tiap hari Tiap hari Tiap hari/ ekor Tiap
BESARNYA RETRIBUSI KELAS I Rp.
KELAS II Rp.
KELAS III Rp.
KELAS IV Rp.
4
5
6
7
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00 100,00
200,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
300,00 150,00
250,00 100,00
200,00 100,00
250,00 100,00 350,00 200,00
8
Klasifikasi pasar Ditetapkan oleh Bupati
hari/ ekor
II.
INDUSTRI, PABRIK DAN PERSAHAAN
III.
IV. V.
USAHA DAN JASA 1. Hotel,losmen,wisma,dan penginapan 2. Restoran, rumah makan, apotik dan took obat 3. Gedung pertemuan 4. Bilyard, salon, barber shop , tailor dan laundry 5. Asuransi, perbankan 6. Perbengkelan 7. Pergudangan 8. Lembga pendidikan non formal PERDAGANGAN Toko, kios, ruko, swalayan (di luar pasar)
Tiap bula n Tiap bula n Tiap bula n Tiap bula n Tiap bula n
160.000,00
80.000,00
40.000,00
17.500,00
10.000,00
7.000,00
5.000,00
3.500,00
10.000,00
7.000,00
5.000,00
3.500,00
10.000,00 10.000,00
7.000,00 7.000,00
5.000,00 5.000,00
3.500,00 3.500,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00
7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.5000,00
3.500,00 3.500,00 3.500,00 2.000,00
10.000,00
7.000,00
5.000,00
3.500,00
Kelompok II,III,IV,V kalsifikasi ditetapkan oleh Bupati berdasar lokasi, jenis dan jumlah tenaga yang dipergunakan dan volume sampah
VI. VII
FASILITAS UMUM 1.RSU, Balai pengobatan dan rumah bersalin 2.Sekolahan, perguruan tinggi, asrama dan kantor 3.Tempat olahraga a.Gedung olahraga b. Lapangan olahraga (penyelenggara pertandingan) 4. Tempat hiburan a. Menetap b. Tidak menetap (penyelenggara pertunjukan) RUMAH TANGGA LAIN- LAIN 1. Penyediaan LPA, tempat pemusnahan sampah dan air buangan 2. Para penyelenggara pengelolaan kebersihan 3. Izin penyelenggaraan pengelolaan kebersihan Ulangan tiap 2 (dua) tahun
Tiap bula n Tiap bual n Tiap bula n Tiap bula n Tiap bula n
7.000,00
7.000,00
5.000,00
3.500,00
7.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
10.000,00 2.000,00
15.000,00 10.000,00
7.500,00
5.000,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
Tiap bula n Tiap bula n Tiap kali
1.000,00
3.500,00 10.000,00
Tiap bula n
2.500,00
Kelompok. VI kalisifikasi ditentukan oleh Bupati berdasar kan perkiraan jenis kegiatan, keadaan sosial ekonomi dan volume sampah.
10.000,00
Kelompok VII. Klasifikasi ditentukan oleh bupati berdasarkan jarak jangkau dari pool ke obyek.
Tiap bula n Tiap kali Tiap bula n Tiap izin Tiap izin Tiap izin
