KEBERSIHAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA NOMOR 01 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenisjenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II; b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatatra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958, Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah

dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksanaan di Bidang Retribusi Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. BAB I KETANTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara; c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara; d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa / Kelurahan sebelum diangkut ke TPA; f. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah;

g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya; h. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya; i. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; j. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi; l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah; m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangundangan Retribusi Daerah; p. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Objek Retribusi meliputi:

a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau; b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; c. Penyediaan TPA; d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA; (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah: a. Pelayanan Kebersihan Jalan Umum; b. Pelayanan Kebersihan Taman Ruangan tempat umum. Pasal 4 Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi. Pasal 5 (1) Setiap orang pribadi atau badan dilarang membuang sampah diluar tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; (2) Setiap orang pribadi atau badan yang berkedudukan di Wilayah/Daerah, atau mempunyai Cabang Perusahaan atau Perwakilan yang berkedudukan di Wilayah Daerah yang memiliki atau menguasai Kapal Perikanan, Kapal Niaga atau Kapal Penumpang yang beroperasi dilarang membuang sampah di laut/pantai Wilayah/Daerah. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah; (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya; (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan sampah rumah tangga, perdagangan dan industri. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis/volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat; (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut: a. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga Rp. 1.500/bulan b. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: 1. Pasar Grosir Rp.10.000/bulan 2. Pertokoan Rp.10.000/bulan 3. Rumah Makan Rp.10.000/bulan 4. Rumah Kopi Rp. 5.000/bulan 5. Bar/Diskotik/Club Malam/Karoke Rp.15.500/bulan 6. Bioskop Rp.10.000/bulan 7. Gudang Rp.20.000/bulan 8. Kantor/Badan/Perusahaan Non Pabrik Rp.15.000/bulan 9. Tempat Praktek Dokter Rp.10.000/bulan 10. Pasar Tradisional/Sederhana Rp.10.000/bulan 11. Kios/Los Rp. 5.000/bulan 12. Bioskop dengan Restoran/Kafitaria Rp.20.000/bulan 13. Toko dengan Gudang Rp.20.000/bulan 14. Kantor Perusahaan dengan Gudang Rp.30.000/bulan 15. Kantor Perusahaan dengan Gudang dan Rumah Tinggal Rp.35.000/bulan 16. Gudang Pemerintah Rp.20.000/bulan 17. Kantor Perusahaan dan Rumah Tinggal Rp.15.000/bulan c. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri: 1. Rumah Sakit Rp.20.000/bulan 2. Puskesmas Rp. 5.000/bulan 3. Hotel Rp.10.000/bulan 4. Hotel dan Restoran Rp.15.000/bulan 5. Pabrik Rp.15.000/bulan 6. Apotik Rp.10.000/bulan 7. Pertukangan dan Penggergajian Kayu Rp.10.000/bulan 8. Perkantoran Pemerintah/BUMN/BUMD Rp.10.000/bulan 9. Bengkel dan Reparasi Mobil Rp.15.000/bulan 10. Bengkel Tampal Ban Rp. 5.000/bulan d. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Kapal: 1. Kapal Perikanan Rp.20.000/bulan

2. Kapal Niaga Rp.10.000/bulan 3. Kapal Penumpang Kurang dari 10 ton Rp. 5.000/bulan 4. Kapal Penumpang lebih dari 10 ton Rp.10.000/bulan e. pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Pedagang Gerobak: Rp. 9.000/bulan (3) Penggunaan sendiri TPA oleh: a. Orang pribadi sebagai Pengusaha dan atau badan Rp. 3.500/bulan b. Orang pribadi bukan Pengusaha Rp. 1.000/bulan BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. Pasal 12 Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi yang Terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo; (2) Dalam jangka 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi Wajib melunasi Retribusi yang Terutang; (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi; (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur; (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIV KEDALUARSA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan Surat Teguran atau, b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terhutang; (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah Pelanggaran. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang retribusi Daerah ; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakkan lain yang perlu untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 tentang pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 tentang pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi; (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di : Tual Pada Tanggal : 9 Januari 1999 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA, Cap/ttd Drs. Hi. HUSEIN ACHMAD RAHAYAAN Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan Nomor 974.71-943 Tanggal 31 Agustus 1999 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 01 Tanggal 6 September 1999. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Drs. PIET FAR FAR NIP. 630 001 916