Komunitas Merah Putih:
Kebencian pada Keturunan PKI Belum Hilang, Negara Harus Minta Maaf Selasa, 11 Agustus 2015 | 16:30 http://sp.beritasatu.com/home/kebencian-pada-keturunan-pki-belum-hilang-negara-harus-minta-maaf/93433
Penangkapan anggota PKI tahun 1965 [istimewa] Berita Terkait Pelajaran Sejarah Jangan Dijadikan Propaganda ISNU: Sejarah G30S/PKI Dijungkirbalikkan [JAKARTA] Komunitas Merah Kuning mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan permohonan maaf atas nama Negara terkait pembantaian masal yang terjadi pada tahun 1965 yang memakan korban kebanyakan anggota Partai Komunis Indonesia. Pembantaian massal peristiwa 1965 diperkirakan, menelan korban hingga jutaan orang terbunuh dan penanaman kebencian terhadap keturunan PKI berpuluh-puluh tahun belum hilang. Menurut Indra Budiman Presedium Komunitas Merah Kuning sudah saatnya Negara harus meminta maaf. “PKI itukan orang Indonesia juga, mereka sudah terzalimi, terbunuh, terhinakan, Negara wajib meminta maaf, agar mereka dapat bangkit kembali baik secara psikologis maupun pergaulan. Inikan demi peradaban Indonesia kedepan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/8). Dikatakan Indra, Jokowi tidak perlu takut melaksanakan janji kampanyenya untuk meminta maaf terhadap keluarga korban, simpatisan maupun kader PKI karena tindakan Negara meminta maaf dan memberikan kontribusi kepada korban PKI adalah hal yang positif dan bermartabat. “Karena jumlah pembantaian itu sangat banyak dan menyedihkan, banyak juga petani biasa yang tidak berpolitik, orang tua, anak kecil, orang miskin, apa salah mereka karena tidak mengerti dan jumlah itu yang paling banyak menjadi korban,” bebernya.
1
Menurutnya, doktrin anti PKI yang terus digembar-gemborkan adalah ketakutan para tentara lama karena tangan mereka berlumuran darah dan mereka takut terseret kasus pelanggaran HAM. Lanjut Indra, yang terpenting saat ini adalah bangsa Indonesia bercita-cita menjadi negeri yang beradab, tidak ada lagi penyelesaian politik dilakukan dengan cara pembunuhan dan pembantaian. “Kita ingin NKRI yang maju dan beradab bukan NKRI yang radikal dan sempit, semoga dengan adanya permohonan maaf oleh Negara terhadap PKI maka semua elemen yang ada di negeri ini saling bahu membahu untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar alumni Universitas Mercu Buana ini. [PR/L-9]
Pelajaran Sejarah Jangan Dijadikan Propaganda Jumat, 13 September 2013 | 10:38 http://sp.beritasatu.com/home/pelajaran-sejarah-jangan-dijadikan-propaganda/41767
Mendikbud M Nuh. [tempo.co.id] [JAKARTA] Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diminta berhati-hati dalam menyusun materi atau buku pelajaran Sejarah. Penyusunan buku Sejarah tidak boleh sarat propaganda dan kontrovesi. Ahli Sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan pelajaran Sejarah tidak hanya bertujuan menanamkan nasionalisme tetapi juga sikap kritis dari para siswa. Berdasarkan pengalaman masa Orde Baru, buku Sejarah kerap dimanfaatkan sebagai legitimasi pemerintah yang berkuasa untuk menjatuhkan para lawan politiknya. “Buku Sejarah tidak boleh kontroversial. Misalnya mau dijelaskan tentang Gerakan 30 September 1965 (G30S), harusnya semua versi diberikan. Siswa terutama yang duduk di SMA juga bisa mendiskusikan versi mana yang lebih tepat atau masuk akal. Dari pelajaran Sejarah, siswa belajar kritis dan berani mengajukan argumentasi,” tandas Asvi saat dihubungi SP di Jakarta, Jumat (13/9). Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjamin objektivitas
2
dalam penulisan buku Sejarah Kurikulum 2013. Nuh sempat diprotes oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto karena adanya nuansa pencemaran nama baik Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam materi Sejarah pada pelatihan guru di Universitas Negeri Malang. Terkait hal itu, Asvi mengatakan pemerintah memang belum merevisi buku-buku pendidikan Sejarah Indonesia yang ditulis sejak masa Orba. Dia mencontohkan buku terbitan Balai Pustaka (BP) berjudul Sejarah Nasional Indonesia edisi pemuktahiran. Buku tersebut merupakan buku sejarah untuk pegangan para guru. Menurut Asvi, ada sejumlah masalah dalam buku tersebut. Misalnya dalam peristiwa kerusuhan tanggal 27 Juli 1996 yang sering disebut sebagai peristiwa Kudatuli. Di dalam buku itu, opini pembaca diarahkan bahwa kasus 27 Juli 1996 terjadi karena ulah pengikut Megawati Soekarnoputri. Buku itu juga mencatat hal yang salah terkait akhir rezim Soeharto. Di dalamnya disebutkan Soeharto mengundurkan diri tahun 1998, bukan menyatakan diri berhenti sebagai presiden. “Sangat berbeda definisi mengundurkan diri dengan menyatakan diri berhenti sebagai presiden. Kalau berhenti, dia (Soeharto) harus mengajukan surat ke MPR, tapi ini kan tidak. Bagaimana jadinya jika buku yang dijadikan pegangan guru seperti itu kualitasnya?” kata Asvi. Guru Tak Mampu Beli Asvi menambahkan buku Sejarah lainnya terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah, juga mengandung kontroversi pada bagian Masa Reformasi. “Buku Indonesia dalam Arus Sejarah terdiri dari 8 jilid dan 1 jilid indeks. Bentuknya ensiklopedia dengan harga Rp 6 juta per paket. Bagaimana juga guru bisa beli?” tandasnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Bambang Wibawarta meminta Kemdikbud untuk mengevaluasi secara menyeluruh buku-buku dalam Kurikulum 2013. Khusus buku Sejarah, dia bertanya apakah sudah ada kontrol yang baik khususnya keterlibatan para ahli Sejarah dalam penyusunan buku. “Harus ditinjau ulang segera. Ada 6.000 lebih siswa yang menerapkan Kurikulum 2013, jangan sampai mereka menjadi korban,” tandasnya.
3
Bambang menuturkan penulisan buku Sejarah harus lepas dari berbagai tendensi. Penulis buku juga harus memiliki target (goal) dari setiap bahasan. [C-5]
ISNU: Sejarah G30S/PKI Dijungkirbalikkan Senin, 17 Desember 2012 | 9:06 http://sp.beritasatu.com/home/isnu-sejarah-g30spki-dijungkirbalikkan/28277
Ali Masykur Moesa. [Antara] [SURABAYA] Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Dr Ali Masykur Moesa menilai sejarah tentang G-30-S/PKI telah dijungkirbalikkan dengan laporan pelanggaran HAM dari korban G-30-S/PKI ke Komnas HAM. "Ya, ada upaya menjungkirbalikkan sejarah G-30-S/PKI (dengan laporan ke Komnas HAM)," katanya dalam sambutan pada pelantikan dan musyawarah kerja PW ISNU Jatim yang dihadiri Mendikbud Mohammad Nuh dan Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, Minggu. Dalam acara yang juga dihadiri Ketua PBNU H Saifullah Yusuf (Wagub Jatim) dan Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah serta pengurus ISNU se-Jatim itu, ia menjelaskan NU merupakan organisasi kemasyarakatan terdepan dalam menjaga keselamatan NKRI. Menurut dia, NU juga merupakan ormas yang terdepan dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk mempertahankan keutuhan NKRI. "Jadi, NU berada di garis terdepan dalam mempertahankan negara ini, termasuk dari upaya pemberontakan PKI," katanya. Bahkan, katanya, jasa-jasa NU yang sudah teruji itu selayaknya memposisikan kader NU untuk memimpin Indonesia (Pilpres), memimpin Jatim (Pilgub). "Komitmen NU terhadap NKRI sudah terbukti, karena itu saatnya NU memimpin Indonesia, saatnya NU memimpin Jatim," katanya. Senada dengan itu, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tak perlu meminta maaf atas laporan pelanggaran HAM itu, karena kalau pemberontakan G-30-S/PKI itu tidak dicegah justru akan terjadi kudeta oleh PKI.
4
"Mereka memulai dengan Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948, lalu tahun 1965, karena itu upaya melawan pemberontakan itu bukan pelanggaran HAM, sebab PKI itu bukan korban, tapi justru pelaku," katanya. Ditanya upaya yang dilakukan PWNU Jatim untuk menyikapi laporan pelanggaran HAM itu, ia mengatakan pihaknya sudah menyurati sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah untuk tidak menerima "pemaksaan" untuk meminta maaf itu. "Kami juga sudah menyurati Dewan Pers untuk meluruskan sejarah yang ditulis media massa terkait laporan pelanggaran HAM itu. Tulisan itu sepihak, karena menempatkan PKI sebagai korban, padahal PKI itu sesungguhnya pelaku pemberontakan," katanya. Dalam pelantikan dan raker ISNU Jatim itu, Mendikbud Mohammad Nuh yang juga Wakil Ketua Dewan Ahli PP ISNU itu meminta ISNU untuk tidak terjebak politik aliran, karena fungsi dari intelektual (sarjana) adalah pencerah, penggerak, dan pemungkin. "Pencerah itu ibarat cahaya dan cahaya paling cerah adalah putih. Putih itu kumpulan dari warna-warni. ISNU sebagai pencerah harus menaikkan bendera 'rahmatan lil alamin' yang sifatnya kasih sayang, pengayom, penghormatan harkat, dan sebagainya," katanya. Dalam pelantikan itu juga dianugerahkan "Santri Award 2012" yang diserahkan kepada tiga dari 42 santri yang dianggap sukses yakni Aa' Abdullah Al Kudus (santri sukses dalam bidang lingkungan), Suyadi (santri sukses dalam enterpreneurship/Presdir PT Perkasa, perusahaan perkapalan), dan Koperasi PP Sidogiri (kategori sukses dalam pemberdayaan pesantren). [Ant/L-8]
5
