Kayu tebangan di HPH milik Kayu Lapis Group. Greenpeace 2006

Lembar Kejahatan Hutan

Kayu Lapis Indonesia

April 2006 G

Dewa perusak hutan alam Indonesia yang pandai menghindar dari hukum

Kayu tebangan di HPH milik Kayu Lapis Group. © Greenpeace 2006

Laju kerusakan hutan Indonesia adalah termasuk yang tertinggi di dunia. Sampai saat ini diperkirakan antara 1,9 juta hektar per tahun dalam lima tahun terakhir (2000-2005)1 dan 2,8 juta ha per tahun, sebagaimana baru-baru ini dinyatakan oleh Menteri Kehutanan Indonesia, Malam Sambat Kaban2.

Secara keseluruhan, Indonesia telah kehilangan lebih dari 72% dari wilayah hutan alam utuhnya3 dan 40% dari tutupan hutannya sama sekali hancur4. Penebangan besar-besaran berskala industrial dan operasi pembalakan liar yang tak terhitung jumlahnya semua berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan ini. Menurut angka-angka resmi, diperkirakan permintaan konsumsi kayu Indonesia tahun 2004, 76%-nya dipenuhi dari kayu hasil pembalakan liar5. Walau demikian, angka ini belum memperhitungkan kayu bulat yang diselundupkan secara ilegal ke Cina, Malaysia dan tempat lain. Praktek penyelundupan yang sempat marak pada tahun 2004 dan masih berlangsung saat ini, akan mendorong tingkat pembalakan liar mencapai angka 80%, walaupun dengan adanya penegakan hukum yang lebih ketat. Pembalakan liar memiliki sejarah panjang di Indonesia. Pemerintah memahami kurangnya pengaturan dan tingginya angka pembalakan liar sebagai kendala besar dalam pengelolaan sumberdaya kayu secara bertanggung jawab6. Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban mengatakan bahwa laju perusakan hutan merugikan keuangan publik sekitar Rp 41 trilyun (sekitar US$4 milyar) tiap tahunnya7. Yang berada di pusat masalah ini adalah perusahaan-perusahaan kayu terbesar Indonesia, seperti Kayu Lapis Indonesia, yang beroperasi tanpa mengindahkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan seperti ini merusak hutan alam Indonesia dengan kecepatan yang luar biasa.

1

FAO. 2005. Global Forest Resources Assessment 2005. Definisi FAO mengenai "hilangnya hutan" adalah pada saat tutupan tajuk kurang dari 10%. Dalam hutan tropis ini hanya berarti 7 pohon dalam wilayah sebesar lapangan bola.

2

10 Bupati di Kalimantan diadili karena pembalakan liar, The Jakarta Post, 5 Desember 2005.

3

World Resources Institute. 1997. The Last Frontier Forests

4

FAO. 2005. op. cit.

5

Forest Futures Scenario Analysis, NRM-Bappenas-MFP, Jakarta, October 2004

6

Untuk contoh, lihat: Sekitar 1,62,8 juta Ha Hutan Indonesia Ditebang Per Tahun, Asia Pulse, 21 Oktober 2005. http://www.antara.co.id/en/ eenws/?id=6923

7

10 Bupati di Kalimantan diadili karena pembalakan liar, The Jakarta Post, 5 Desember 2005

www.greenpeace.or.id

Lembar Kejahatan Hutan: Kayu Lapis Indonesia Dewa perusak hutan alam yang pandai menghindari hukum

April 2006 G G

Hutan-hutan utuh di Sorong, Papua, Indonesia. © Greenpeace 2006

Hutan-hutan Alam Hutan-hutan alam adalah salah satu sumberdaya vital planet ini. Hutan-hutan primer tua yang berumur ribuan tahun di berbagai iklim dunia, membentang mulai dari wilayah tropis sampai iklim dingin. Hutan alam bukan hanya merupakan tempat tinggal bagi dua pertiga jumlah hewan dan tumbuhan daratan di muka bumi8, hutan juga mengatur berbagai sistem lingkungan terpenting yang mendukung kehidupan di muka bumi ini, seperti iklim. Tetapi hutan alam luar biasa ini sedang mengalami ancaman dari pembalakan ilegal dan merusak, tebang habis dan pertanian berskala industrial seperti perkebunan kelapa sawit, kedelai dan juga kebakaran akibat perbuatan manusia. Saat ini, hanya 20% dari hutan-hutan alam asli tetap berada dalam keadaan utuh9. Di antara hutan-hutan alam yang mengalami ancaman terbesar adalah 'Hutanhutan Surgawi'. Wilayahnya membentang di Asia Tenggara, termasuk seluruh kepulauan Indonesia, terus ke Papua Niugini dan Kepulauan Solomon di Pasifik. Wilayah yang sangat beragam ini mendukung ratusan budaya dan makhluk hidup yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Kayu Lapis Indonesia (KLI) adalah salah satu pemegang hak pengusahaan hutan dan pemilik perusahaan kayu di hutan-hutan ini. Perusahaan ini telah berulang kali terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. Mereka bertanggung jawab atas rusaknya beberapa hutan alam terakhir di Papua dan Kalimantan.

Sebuah loader menumpuk kayu gelondongan di Pulau Biak, Papua, Indonesia. © Greenpeace 2006

8

World Resources Institute, 2000.

9

WRI 1997, The Last Frontier Forests



April 2006 g G G G

Dewa yang tak tersentuh - Kayu Lapis Indonesia “Sehari-hari, KLI dikenal sebagai salah satu dari 'tiga dewa' yang tidak tersentuh di Jawa Tengah dan memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar” -- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)10

Kayu Lapis Indonesia adalah salah satu perusahaan penebangan dan pemrosesan kayu terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mempekerjakan sebanyak 6.500 orang11 dan berkantor pusat di Jakarta. KLI mengoperasikan dua kilang kayulapis besar, satu di Jawa (PT Kayu Lapis Indonesia) dan satu di Papua (PT Henrison Iriana). Kedua kilang ini memiliki hampir 10% dari kapasitas produksi kayu lapis Indonesia12. Bersama dengan Sumitomo Forest Industries, sebuah perusahaan Jepang, KLI juga mengoperasikan kilang fibreboard PT Rimba Partikel Indonesia, yang berlokasi di kilang kayulapisnya di Jawa. Kayu untuk kilang-kilang ini sebagian disuplai oleh HPH-HPH milik kelompok ini sendiri. Hak-hak Pengusahaan Hutan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ini berjumlah 1,7 juta hektar pada akhir 2003, sebagian besarnya (1,4 juta hektar) terletak di Papua. Jumlah ini merupakan sekitar 23% dari wilayah pengusahaan hutan propinsi ini13.

Kapal milik Kayu Lapis bersiap untuk memuat kayu Merbau dari Papua. © Greenpeace 2006

10

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), “Laporan on Site Training, Semarang: ICEL, 1999, dikutip dari: David Nicholson, 2005. Environmental Dispute Resolution in Indonesia, Tesis Doktoral untuk Universitas Leiden (NL)

11

Dun & Bradstreet, Profil Kredit Kayu Lapis Indonesia,16 Maret 2006

12

Kilang KLI di Jawa memiliki kapasitas terpasang produksi kayu lapis sebesar 504.000, kilang Henrison Iriana di Papua sebanyak 264.000 meter kubik (Apkindo Directory 2003). Kapasitas terpasang produksi kayu lapis Indonesia adalah 9,43 juta meter kubik (DepHut 2003, Statistik Kehutanan Indonesia 2002. Dephut. Jakarta)

13

Departemen Kehutanan Indonesia, Distribusi HPH yang ada menurut Provinsi sampai dengan tahun 2004 dan Data Perkembangan HPH Yang Telah Memperoleh SK. Definitif Sampai Bulan Desember 2003 (http://www.dephut.go.id/ INFORMASI/PH/ kemb_hph.htm)

14

David Nicholson, 2005. Environmental Dispute Resolution in Indonesia, Tesis Doktoral untuk Universitas Leiden (NL)

15


Ketika Kelompok Djajanti secara drastis mengurangi kegiatannya di Papua, KLI menjadi pemegang konsesi HPH terbesar di propinisi yang sebagian besar terdiri dari hutan alam ini. Kayu Lapis Indonesia dan Hukum Sejak awal, ketika KLI membangun kilang kayu lapis pertamanya (yang terbesar di Indonesia) di Jawa Tengah, perusahaan ini telah menunjukkan ketidakpedulian dan tidak hormatnya terhadap hukum-hukum negara. Kasus ini didokumentasikan dengan baik oleh Nicholson (2005)14, yang melaporkan bahwa ketika KLI membangun kilangnya di akhir tahun 1970an dan awal 1980an, mereka melanggar beberapa hukum dan peraturan dalam wilayah yang diklasifikasikan sebagai zona pengusahaan ikan. Menurut Nicholson, dalam rangka pembangunan log pond-nya, KLI mengalihkan sungai tanpa perencanaan lingkungan atau ijin, yang menyebabkan kerugian besar bagi para nelayan dan petani setempat. Kemudian KLI menolak pembayaran kompensasi dan dilaporkan malah mempekerjakan "pihak ketiga (penjahat bayaran) untuk mengintimidasi masyarakat setempat", sementara membelah masyarakat dengan "memecat pekerja dari masyarakat 'tidak bersahabat' dan menggantinya dengan anggota masyarakat yang telah menerima 'pembayaran ganti rugi".15



April 2006 G G

Karena tidak ada kesepakatan hukum yang pernah dibuat, pemerintah propinsi memberikan kompensasi ganti rugi kepada petani setempat untuk kerusakan yang diakibatkan oleh operasi KLI. Jumlahnya mencapai jumlah Rp 375 juta, melalui pendanaan rehabilitasi pantai16. Sementara, KLI hanya membayar Rp 125 juta. Dana pajak masyarakat digunakan untuk mengkompensasi kerusakan yang diakibatkan oleh perusahaan swasta ini. Walaupun memiliki HPH besar di Papua dan di tempat lain di Indonesia, KLI sangat bergantung pada penyuplai pihak ketiga. Pada tahun 2001, kilang KLI di Jawa mendapatkan separuh kebutuhan kayunya dari sumber-sumber yang tak bisa dilacak asalnya17. Ini artinya kayu tidak berasal dari sumber resmi seperti HPH dari hutan alam atau wilayah hutan alam yang diijinkan untuk di tebang habis untuk perkebunan kayu atau tanaman keras lainnya - keduanya sangat merusak, tetapi legal. Untuk kilang Henrison Iriana milik KLI di Sorong, Papua, para penyuplai yang tak jelas asalnya makin memegang peran penting beberapa

Papan yang menandakan batas HPH PT Intimpura tahun 2005. © Greenpeace 2006

tahun belakangan ini, misalnya dengan mengadakan 53% dari kebutuhan kayunya pada tahun 2002, 74% di tahun 2003 dan 70% di tahun 200418. Banyak dari sumber kayu untuk bahan baku kedua kilang KLI yang tak terlacak, berasal dari IPKMA yang dikelola secara ilegal dalam Zona Hutan Negara. Pengeluaran atau perpanjangan ijin-ijin ini dibatalkan oleh Departemen Kehutanan pada tanggal 1 Maret 2002. Perusahaan ini juga merupakan target utama kampanye penegakan hukum, Operasi Hutan Lestari 2 (OHL-II), untuk memberantas pembalakan liar di Papua dan propinsi-propinsi lainnya. Karena praktek pengadaannya yang meragukan, KLI pernah tertangkap membeli kayu ilegal pada tahun 2003. Tongkang bermuatan 3000 meter kubik kayu gelondongan yang sedang menuju kilang KLI di Jawa Tengah disita oleh aparat keamanan di Kalimantan Barat19.

Peta HPH PT Intimpura untuk tahun 2005.

16


17

Laporan KLI kepada Departmen Kehutanan

18

Laporan KLI kepada Departmen Kehutanan

19

Jaring Kayu Ilegal, Mantan Pejabat Kalbar Malah Jadi Tersangka, Sinar Harapan, 19 April 2004 (http://www.sinarharapan.co.id/ berita/ 0404/19/nus05.html)

© Greenpeace 2006 www.greenpeace.or.id


April 2006 G

Pada bulan Februari 2006 baru-baru ini, para penyelidik Greenpeace mendokumentasikan serangkaian pelanggaran hukum kehutanan serius oleh PT Intimpura Timber Co., anak perusahaan Kayu Lapis Indonesia, yang mengoperasikan konsesi penebangan HPH dengan nomor HPH 30/ Kpts-II/89, dekat kilang Henrison Iriana di Papua. PT Intimpura Timber Co. adalah HPH terbesar milik KLI di Indonesia dan merupakan penyuplai utama bagi kilang mereka di Papua, Henrison Irian, dan kilang-kilang mereka di Pulau Jawa20. Greenpeace mendapati PT Intimpura secara ilegal menebang di dalam zona penyangga 50 meter dari sungai-sungai kecil, yang dilarang menurut peraturan kehutanan21 dan meninggalkan kayu-kayu yang telah ditebangi dalam sungai. Sungai-sungai kecil seringkali merupakan satu-satunya sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Menebang dekat dengan sungai-sungai seperti ini dan Pohon ditebang oleh PT Intimpura dalam mendorong kayu tebangan dan tanah ke zona penyangga 50 meter dari sungai kecil. dalamnya menyebabkan tercemarnya sungai © Greenpeace 2006 (siltation) dan menyebabkan penduduk kehilangan sumber air bersih. Dalam salah satu kasus yang didokumentasikan oleh Greenpeace, sebuah sungai sama sekali dirintangi dan berhenti mengalir melalui desa Sayosa dekat lokasi penebangan. Greenpeace juga menemukan bahwa masyarakat setempat dikelabui dari mendapatkan royalti yang telah disepakati dengan PT Intimpura. Masyarakat hanya dibayar untuk kayu yang dikeluarkan dari hutan. Greenpeace menemukan bahwa perusahaan telah meninggalkan sekitar 500 kayu gelondongan dalam wilayah HPH mereka, dengan demikian tidak membayarkan royalti yang disepakati dengan masyarakat setempat. Pembayaran untuk kayu yang dikeluarkan juga tidak dipenuhi oleh perushaan, walaupun telah disepakatinya kontrak yang jelas antara perusahaan dengan masyarakat22. Pada akhirnya, tidak banyak perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat apakah kayu dikeluarkan atau tidak - mereka bergantung pada hutan untuk bertahan hidup dan sebenarnya tidak mampu membiarkannya hancur tanpa ada kompensasi. Pada bulan Mei 2004, terdapat kejadian serupa di HPH KLI lain yang dioperasikan oleh PT Risana Indah Forestindo (RIFI), dekat ibukota Papua, Jayapura. Masyarakat setempat di Kemtuk meminta perusahaan menghentikan operasinya karena tidak membayar penggunaan lahan penduduk dan merusak hutan mereka23. Di Papua, operasi-operasi penebangan, yang Kayu Lapis belum membayarkan royalti yang biasanya dilindungi oleh petugas-petugas polisi disepakati untuk kayu yang ditinggal dalam dan angkatan bersenjata Indonesia yang korup, hutan, yang merupakan hak penduduk. seringkali terjadi pertumpahanan darah. © Greenpeace 2006 Terdapat berbagai laporan pelanggaran hak azasi manusia dan pembunuhan yang berkaitan langsung dengan pembelaan kepentingan-kepentingan perusahaan penebangan kayu24. Contohnya pada tahun 2001, ketegangan di Wasior antara perusahaan penebangan milik Industri Kayu Lapis dengan masyarakat setempat mengakibatkan Brimob melancarkan operasi berskala besar. Pasukan Brimob dituduh telah melakukan penembakan-penembakan tanpa sebab, penyiksaan dan tindakan lainnya yang membuat penduduk setempat takut25.

20

Investigasi lapangan Greenpeace

21

TVRI - Makin Dekat Di Hati, 4 Mei 2004 http://ww.tvri.co.id/ beritadaerah/brada.php?id=1369 &daerah=Papua

22

Menurut anggota masyarakat desa Sayosa, seorang karyawan PT Intimpura datang ke desa mereka pada tanggal 11 Maret dengan kesepakatan pembayaran untuk kayu gelondongan yang diantar ke kilang, tapi tidak untuk kayu yang ditinggal di hutan. Kesepakatan ini telah disiapkan oleh perusahaan. Masyarakat mengatakan bahwa belum pernah ada pembayaran, dan tidak ada salinan kesepakatan ini yang ditinggalkan untuk masyarakat.

23

TVRI - Makin Dekat Di Hati, 4 Mei 2004 http://ww.tvri.co.id/ beritadaerah/brada.php?id=1369 &daerah=Papua

24

UN Commission on Human Rights. 12 Februari 2003. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, E/CN.4/ 2003/3/Add.1; & Amnesty International. September 2002. Grave human rights violations in Wasior

25

Amnesty International.S September, 2002. op. cit.


Crime’s File Kayu Lapis Indonesia Lembar Forest Kejahatan Hutan: Dewa perusak alam yang pandai menghindari hukum

April 2006 G G

Tumpukan kayu yang ditinggal di dalam wilayah HPH milik Kayu Lapis Indonesia © Greenpeace 2006

Kayu Lapis Indonesia dan pengrusakan hutan alam Pada bulan Maret 2006, Greenpeace meluncurkan peta-peta global baru yang menunjukkan bagaimana sedikit tersisanya hutan alam yang dahulu pernah menutupi sebagian besar planet ini. Saat ini, hanya 10% dari wilayah daratan bumi yang masih tertutup oleh hutan alam utuh yang besar. Penebangan berskala industrial adalah ancaman utama bagi hutan-hutan terakhir di sebagian besar wilayah dunia ini, termasuk Indonesia26. Banyaknya hutan-hutan di Papua yang berisi kayu bernilai ekonomi tinggi seperti Merbau (Intsia spp.) merupakan daya tarik bagi perusahaan penebangan seperti Kayu Lapis Indonesia, yang mendahulukan keuntungan jangka pendek di atas segala pertimbangan praktek-praktek penebangan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Menurut data HPH terakhir Papua, terlihat operasi penebangan KLI di Papua sebagian besar berada dalam wilayah hutan alam utuh besar (lihat peta di bawah ini). Di wilayah tempat mereka tidak sedang menebang, bukti dokumentasi foto udara menunjukkan bahwa kegiatan penebangan KLI telah merusak wilayah yang dahulunya merupakan bentangan hutan alam utuh27.

26

WRI, the Last Frontier Forests 1997

27

Greenpeace baru-baru ini meluncurkan citra satelit wilayah hutan dunia beresolusi tinggi. Lihat: http:// www.greenpeace.org/ international/press/releases/ roadmap-to-recovery



April 2006 G

Pasar untuk kerusakan KLI, seperti semua perusahaan yang memproduksi kayulapis di Indonesia, mengekspor sebagian besar produknya. Walaupun mengalami penurunan, kayulapis dari jenis Meranti atau dari Indonesia masih merupakan produk standar di toko-toko pengecer di Jepang, Eropa,Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Jepang saja membeli lebih dari 2 juta meter kubik kayulapis, blockboard dan produk panel lainnya pada tahun 2004, yang merupakan 41% dari total ekspor Indonesia untuk produk jenis ini. Cina dan AS membeli sebagian besar sisanya, dengan masing-masing mengimpor lebih dari 400.000 meter kubik atau 8% dari total ekspor. Jepang dan AS juga merupakan pasar ekspor utama untuk kayulapis dari KLI. Hubungan erat KLI dengan pasar Jepang dinyatakan oleh simbol perusahaan, Gunung Fuji. Di Jepang, pusat-pusat perdagangan utama seperti Sojitz28, Sumisho & Mitsuibussan Kenzai Co dan Toyo Materia Co29, adalah beberapa di antara klien KLI. Di AS dan Kanada, kayulapis mereka sebagian besar diimpor oleh perusahaan perdagangan kayu seperti Argo Fine Imports (AS), North Pacific (AS), CANUSA Wood Products (Kanada) dan lainnya30. Beberapa perusahaan manufaktur besar lainnya membeli langsung dari Kayu Lapis Indonesia31. Termasuk perusahaan Kanada, Okaply, yang membuat bagian-bagian mebel dari kayulapis Meranti/Lauan dan juga panel-panel berlapis vinyl untuk interior kendaraan rekreasi32, serta langganan lama Overseas Hardwoods Company (AS), sebuah pensuplai lantai truk33. Kayulapis produksi KLI juga dijual di Eropa melalui perusahaan seperti Oldenboom dan PontMeyer di Belanda.

Kayulapis yang disediakan untuk Toyo Materia di Nagoya, Jepang oleh Kayu Lapis Indonesia.

© Greenpeace 2005

PontMeyer dari Belanda menumpuk kayulapis dari berbagai pemasok dari Indonesia termasuk Kayu Lapis Indonesia. © Greenpeace 2005

28

Melalui anak perusahaan mereka Sun Building Materials Corp; Sojitz dibentuk dari gabungan Nissho Iwai dan Nichimen

29

Toyo Materia adalah perusahaan yang dibentuk melalui gabungan Tomen dan Toyota Tsusho.

30

Investigasi Greenpeace

31

Database PIERS

32

Lihat website Okaply: http://www.okaply.com/ index.php

33

Database PIERS



April 2006 G

Kesimpulan Perusahaan-perusahaan seperti Kayu Lapis Indonesia secara serius mengancam hutan-hutan alam yang tersisa di muka bumi ini. Hanya 10% dari wilayah daratan bumi yang masih tertutup lanskap hutan yang utuh. Hutan yang tersisa sekarang sedang berada dalam ancaman besar dari praktek-praktek pembalakan liar dan merusak oleh perusahaan seperti KLI. Semua HPH milik KLI di Papua merambah dan mengancam lanskap hutan utuh. Wilayah hutan alam yang belum tersentuh ini baru-baru ini dipetakan dalam laporan yang baru saja diluncurkan oleh Greenpeace34. Hutan alam, terutama sebagai lanskap hutan utuh yang besar, memegang peran vital dalam ekologi bumi. Hutan menstabilkan struktur tanah, membantu mencegah erosi, pencemaran sungai dan banjir. Di wilayah-wilayah pegunungan hutan mengurangi resiko longsor. Hutan adalah ekosistem daratan yang paling kaya keanekaragaman hayatinya. Ribuan spesies akan terancam punah bila hutan-hutan ini hancur. Selanjutnya, hutan berfungsi sebagai penampung karbon, tempat tersimpannya karbon dioksida dalam jumlah besar dan memegang peran penting dalam regulasi iklim bumi. Diperkirakan sekitar 1,6 milyar orang di seluruh dunia bergantung pada hutan dalam keseharian mereka dan 60 juta penduduk asli bergantung pada hutan untuk bertahan hidup35. Tanpa pengendalian, perusahaan-perusahaan seperti Kayu Lapis akan terus menghancurkan hutan-hutan alam dunia, menghancurkan keragaman budaya, keanekaragaman hayati, mencuri dari mayarakat termiskin dan paling rentan di dunia ini serta merusak lingkungan dimana pada akhirnya tempat kita semua bergantung untuk hidup. Negara-negara maju, dalam pencariannya untuk mendapatkan produk kayu murah menyebabkan dorongan kayu murah serta memberi insentif finansial bagi cukong-cukong kayu perampok untuk meneruskan pengrusakan hutanhutan alam asli terakhir dunia. Jika tidak dilakukan tindakan secepatnya untuk menghentikan praktek-praktek ilegal dan merusak, masa depan hutan-hutan Indonesia bisa dipastikan suram. 34

Greenpeace International, 2006,Roadmap to Recovery, The World’s Last Intact Forest Landscapes

35

Siaran pers Bank Dunia, Forum Global menyerukan pemberantasan pembalakan liar dan mempromosikan investasi hutan bertanggung jawab. 23 Oktober 2003.


April 2006


Tuntutan

April 2006 G

Kayu Lapis Indonesia hanya merupakan satu contoh dari ancaman terhadap Hutan-hutan Surgawi Asia-Pasifik oleh pembalakan ilegal dan merusak. Saat ini terdapat berbagai contoh lain akan perusahaan, lokal, regional dan global, yang dengan terang-terangan melanggar hukum dan melakukan penyuapan dan korupsi untuk dapat meneruskan operasi mereka tanpa terjamah hukum. Jika pemerintahan di negara-negara penghasil dan pembeli kayu, serius akan penghentian perdagangan kayu ilegal, mereka harus bersama-sama bertindak secepatnya dan memberlakukan peraturan ketat untuk mencegah berlangsungnya hal ini. Greenpeace menyerukan pada Pemerintah Indonesia untuk:

•

Memeriksa dan mengambil tindakan hukum terhadap Kayu Lapis Indonesia, dan perusahaan lainnya yang terlibat kegiatan-kegiatan ilegal dan merusak.

•

Memberlakukan penghentian kegiatan penebangan komersial berskala besar pada lanskap hutan utuh Indonesia yang dimulai dari Papua hingga berakhirnya proses tinjau ulang (revisi) terhadap kebijakan kehutanan nasional dan lokal, dilakukannya perencanaan tata ruang wilayah yang benar, serta meningkatkan pembentukan wilayah perlindungan hutan dengan signifikan.

•

Mengakui hak atas tanah dan hak pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat; membantu masyarakat sekitar hutan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pengelolaan berbasis ekologis yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

•

Menyertakan upaya pemberantasan korupsi dalam perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya hutan; memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan tuntutan pidana bagi tindak kejahatan hutan pada wilayah konsesi HPH.

•

Melanjutkan keterlibatannya dalam proses FLEG di wilayah Asia Timur dan Pasifik.

Pemerintahan di seluruh dumia harus bertindak untuk menghentikan pengrusakan hutan dengan:

• •

Membuat jaringan perlindungan hutan secara global

•

Mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penguatan penegakan hukum di negara-negara penghasil kayu

Memberlakukan pelarangan impor terhadap produk-produk kayu ilegal dan mempromosikan sistem pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab secara ekologis maupun sosial

Perusahaan pembeli kayu di dunia harus:

•

Hanya membeli kayu dan produk kayu yang bersertifikat Forestry Stewardship Council (FSC)

• •

Menolak produk kayu dari sumber-sumber ilegal Mematuhi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku secara nasional dan internasional Greenpeace Southeast Asia, Jln. Bondol No.2 RT 04/RW 05, Tanah Sareal, Bogor, Indonesia, 16161, tel: +62 251 331433, fax: +62 251 357968


Kayu tebangan di HPH milik Kayu Lapis Group. Greenpeace 2006

Recommend Documents