KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri. LKjIP Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 ini merupakan bentuk komitmen nyata Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah . LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran
saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian
kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah. Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Wonogiri,
Pebruari 2016
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN WONOGIRI
Drs. STEFANUS PRANOWO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19620908 199011 1 001 i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................
i
DAFTAR ISI ............................................................................................
ii
BAB I.
PENDAHULUAN .....................................................................
1
A.
Gambaran Umum Organisasi ..........................................
1
B.
Fungsi Strategis Kantor Ketahanan Pangan ..................
1
C.
Permasalahan Utama yang Dihadapi Kantor Ketahanan Pangan ........................................................
2
BAB II.
PERJANJIAN KINERJA .........................................................
3
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................
4
A.
Capaian Kinerja Organisasi ...........................................
4
B.
Realisasi Anggaran ........................................................
23
PENUTUP ..............................................................................
25
A.
25
BAB IV.
Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri ........................................
B.
Strategi Upaya Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang
LAMPIRAN-LAMPIRAN
ii
26
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi Dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan, Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Perbup Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri, maka tugas pokok Kantor Ketahanan Pangan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang ketahanan pangan; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketahanan pangan; 3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang ketersediaan dan diversifikasi pangan serta pelayanan intensifikasi pangan; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan; 5. Pelaksanaan kesekretariatan kantor; 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fugsinya. Adapun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Ketahanan Pangan memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari aset tanah, gudang cadangan pangan pemkab yang dibangun pada tahun 2012, gedung kantor yang dibangun pada tahun 2014, perlengkapan gedung kantor, air serta jaringan (listrik, telepon, internet). B. Fungsi Strategis Kantor Ketahanan Pangan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan dimaksud, maka Kantor Ketahanan Pangan secara umum memiliki fungsi strategis yaitu memantapkan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis sumberdaya
lokal
menuju
kemandirian
masyarakat
dan
menciptakan
sumberdaya manusia yang berkualitas menuju kedaulatan pangan Nasional.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 1
Secara singkat Kantor Ketahanan Pangan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumberdaya yaitu mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan : 1. ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman; 2. distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruh wilayah sehingga
harga stabil dan terjangkau oleh rumah
tangga; 3. konsumsi dan keamanan pangan, adalah setiap rumah tangga
dapat
mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta preferensinya.
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Kantor Ketahanan Pangan Adapun permasalahan utama Kantor Ketahanan Pangan
yang harus
diselesaikan di bidang ketahanan pangan di Wonogiri, secara singkat dirinci sebagai berikut : 1) Ketersediaan pangan pokok yang harus dapat mengejar laju konsumsi akibat masih tingginya laju pertumbuhan penduduk; 2) Kondisi
infrastruktur
jalan
banyak
mengalami
kerusakan
sehingga
menyebabkan alur distribusi pangan terkendala dan minimnya sarana pemantauan alur distribusi pangan; 3) Kebiasaan
menjadikan
nasi
sebagai
pangan
utama
belum
dapat
dihilangkan, sehingga penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman berjalan lambat; 4) Masih cukup tingginya angka kemiskinan di masyarakat sehingga mengalami ketidakmampuan dalam mengakses pangan; 5) Masih banyaknya pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji yang beredar dimasyarakat belum memenuhi standar mutu dan keamanannya; 6) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang aman dan sehat; 7) Masih adanya wilayah kecamatan yang terindikasi rentan terhadap kerawanan pangan.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinam-bungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur. 2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. sebagai
dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kantor Ketahanan Pangan pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Wonogiri untuk mewujudkan target kinerja. Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan 8 (delapan) program 62 (enam puluh dua) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi dalam bentuk stimulan barang, dana dekonsentrasi dan APBN sebesar Rp. 526.683.000,Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah No.
Skala Capaian Kinerja
Kategori
1
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2
75 – 100%
Baik
3
55 – 74 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
Pada tahun 2015, Kantor Ketahanan Pangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2015 dan Rencana Strategis Kantor Ketahanan Pangan, setidaknya terdapat 8 strategi yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu : a. Sasaran 1.1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 4
Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran 1.1. %
%
%
Capaian
Capn thd
capaian
Tahun seblmnya
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan
jumlah kelompok yang dibantu melalui dana APBD Provinsi Terlaksananya pendampingan TP pd KKP Wonogiri
6 klp
14 klp
100%
98%
Target Akhir Renstra 2015 100%
18 klp
18 klp
100%
95%
100%
Jumlah desa yang dikembangkan
6 desa
6 desa
100%
96%
100%
capaian
indikator
Secara
umum
Target
Realisasi
pada
sasaran
strategis
melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dapat dicapai sesuai dengan target. Indikator kinerja jumlah kelompok yang diberi stimulan dan pembinaan melalui APBD Provinsi telah sesuai target yang ditetapkan, persentase capaian 100 %, target 6 kelompok realisasi mencapai 14 kelompok, hal ini karena ada tambahan sasaran kelompok yang mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi. Pembinaan teknis terus dilakukan secara intensif terhadap kelompok penerima bantuan. Indikator kinerja terlaksananya pendampingan TP persentase capaian 100% telah melebihi capaian pada tahun sebelumnya. Kegiatannya dengan melakukan pendampingan terhadap kelompok penerima bansos dan melakukan monev kegiatan. Indikator kinerja jumlah desa yang dikembangkan persentase capaian 100% melebihi capaian pada tahun sebelumnya. Kegiatannya dengan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok desa mandiri pangan. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.1. adalah sebesar Rp. 100.581.582,- atau 99,10 % dari total pagu Rp. 101.500.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,9 % dari pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan :
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 5
- Fasilitasi Distribusi Bantuan Provinsi Jateng; - Pendampingan Tugas Pembantuan Bidang Ketahanan Pangan; - Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. 1.2 Mendorong
pengembangan
cadangan
pangan,
sistem
distribusi
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.2. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran 1.2. %
Capaian
Cpn thd
capaian
Tahun seblmny a
100%
90%
Target Akhir Renstra 2015 100%
0%
100%
100%
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
Meningkatnya kemampuan lembaga petani dlm pengemb.cad.p angan dan distribusi pangan masyarakat Terlaksananya pengadaan RMU pada LPM Terlaksananya pengisian gudang cad pgn pemkab Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta analisis uji produk pangan segar dan pangan olahan
10 LPM
10 LPM
9 klp
0 klp
1 paket GKG
30.600 kg GKG
100%
100%
100%
3 keg
Pembinaa n 3 kl, pengawas an 1 keg, uji produk pangan 1 paket
100%
98%
100%
Terlaksananya pembinaan kantin sekolah menuju kantin sehat sebagai media pembentukan anak sehat dan berprestasi Terlaksananya pelatihan dan pembinaan keamanan pangan skala kecil/rumah tangga/klp
2 keg. Pembi naan
Pemb.tk kab 3 kl, pemb di sekolah 15 kl
100%
95%
100%
1 kl pela tihan
1 kl pela tihan
100%
100%
100%
LkjIP KKP Tahun 2015
Realisasi
% %
Hal 6
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran mendorong
pengembangan
cadangan
pangan,
sistem
distribusi
pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dapat dicapai sesuai dengan target. Indikator kinerja meningkatnya kemampuan lembaga petani dlm pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan masyarakat telah sesuai target yang ditetapkan yakni sebanyak 10 kelompok LPM. Persentase capaian melebihi dari tahun sebelumnya yakni 100%, hal ini karena pada tahun ini pembinaan sebagian telah dilakukan di masingmasing kelompok, tidak hanya dilakukan di tingkat kabupaten, sehingga tingkat pemahaman tentang pemberdayaan lumbung dan kelembagaannya sudah mulai dipahami oleh seluruh anggota kelompok. Indikator kinerja terlaksananya pengadaan RMU pada LPM tidak sesuai dengan target yang ditetapkan yakni pengadaan Rice Milling Unit (RMU) untuk 9 kelompok lumbung. Persentase capaian 0% berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh gagalnya lelang pengadaan RMU melalui E-Purchashing. Kegagalan ini akibat pihak Penyedia Barang E-Katalog tidak mampu memenuhi permintaan barang. Solusi untuk memecahkan persoalan ini adalah : a. dengan melakukan permohonan ijin ke TAPD dan Bupati Wonogiri untuk mendahului Perubahan APBD 2016 pada alokasi DAK 2016; b. menyampaikan permohonan ijin ke Menteri Pertanian RI untuk dapat menggunakan dana luncuran DAK Bidang Pertanian/Sub Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2015. Indikator kinerja jumlah Gabah Kering Giling (GKG) yang disimpan dalam Gudang Cadangan Pangan Pemerintah telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Persentase capaian mencapai 100 % sama dengan tahun sebelumnya. Cadangan pangan Pemkab ini diperuntukkan bagi masyarakat/daerah yang terindikasi mengalami kerawanan pangan (rawan pangan kronis dan transien) dan pada tahun 2015 telah dialokasikan bantuan pangan dalam bentuk beras sebanyak 15.694 kg di 4 (empat) desa sebagaimana tabel 4 berikut ini.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 7
Tabel 4. Jumlah Bantuan Beras Tahun 2015 No Lokasi Sasaran Jumlah KK 1 2 3 4
Desa Kismantoro Kec. Kismantoro Desa Ploso Kec. Purwantoro Desa Bayemharjo Kec. Giritontro Desa Ketos Kec. Paranggupito JUMLAH
Besarnya Bantuan (Kg)
615 378 252 272 1.517
6.150 3.780 2.772 2.992 15.694
Posisi stok cadangan pangan pemkab per 31 Desember 2015, gabah sebanyak 11.160 kg GKG, beras sebanyak 5.846 kg. Indikator kinerja terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta analisis uji produk pangan segar dan pangan olahan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Persentase capaian sebesar 100% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan, Indikator
Pengawasan
dan
Pembinaan
Keamanan
Pangan
pencapaiannya melalui pengawasan terhadap komoditi pangan segar maupun pangan olahan dengan melakukan uji laboratorium. Dari uji laboratorium diperoleh hasil nilai capaian SPM sebesar 100 %. Uji laboratorium dilakukan terhadap pangan segar sayur-sayuran dan pangan olahan. Dari hasil uji laboratorium, pangan segar negatif residu pestisida artinya aman untuk dikonsumsi, sedangkan pangan olahan masih ditemukan beberapa yang belum memenuhi standar baku mutu. Pembinaan fasilitasi sertifikasi prima 3 juga sudah dilakukan, namun pada tahun 2015 tidak ada produk pangan segar yang memperoleh sertifikasi prima 3 karena kelompok yang dibina belum mampu memenuhi persyaratan diterbitkannya sertifikasi prima 3. Indikator terlaksananya pembinaan kantin sekolah menuju kantin sehat sebagai media pembentukan anak sehat dan berprestasi juga merupakan implementasi dari SPM Bidang Ketahanan Pangan, capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100% melebihi tahun sebelumnya. Pembinaan teknis tingkat kabupaten dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dan pembinaan ke sekolah-sekolah sebanyak 15 (lima belas) kali. Sebelumnya anggaran sebagian diperuntukkan untuk memberikan bantuan peralatan kantin di 3 (tiga) sekolah, namun karena terkendala mekanisme hibah, dilakukan perubahan anggaran untuk pembinaan langsung ke sekolah-sekolah sehingga sasarannya bertambah menjadi
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 8
15 (lima belas) sekolah. Meskipun telah diberi pembinaan dan stimulan sarana prasarana kantin, para pengelola kantin sebagian masih kurang peduli terhadap pangan jajanan yang dijual, misalnya masih menjual minuman penguat stamina yang tidak seharusnya dijual ke anak-anak. Oleh karena itu, untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, aktif dan produktif secara berkelanjutan, harus ada koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk komunitas sekolah. Komunitas sekolah yang menjadi kelompok target utama dalam pembinaan keamanan pangan diharapkan memiliki kemandirian untuk mengawasi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di lingkungan sekolahnya. Anak sekolah sebagai konsumen pangan jajanan di kantin sekolah adalah aset bangsa Indonesia yang akan menjadi penerus kita di masa mendatang. Mereka harus memperoleh asupan pangan yang aman,
bermutu,
dan
bergizi
dalam
rangka
pertumbuhan
dan
perkembangannya. Diharapkan dengan adanya pembinaan ini, maka fungsi kantin sekolah akan sesuai dengan yang kita harapkan bersama yaitu : a. membantu
pertumbuhan
dan
kesehatan
siswa
dengan
jalan
menyediakan makanan yang sehat yakni yang bergizi dan aman untuk dikonsumsi; b. mendorong siswa untuk memilih makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA); c. media pembelajaran siswa tentang keamanan pangan, kesehatan dan kebersihan. Indikator
kinerja
terlaksananya
pelatihan
dan
pembinaan
keamanan pangan skala kecil/rumah tangga/kelompok juga merupakan salah satu implementasi dari SPM Bidang Ketahanan Pangan, capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan persentase capaian 100 %. Sasaran dari pelatihan ini adalah kelompok usaha/industri rumah tangga bidang pangan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap produk pangan pabrikan skala kecil/rumah tangga/kelompok yang aman dan sehat untuk penyediaan konsumsi secara benar dan tepat. Penerapan sistem keamanan pangan meliputi dari proses persiapan, yakni pemilihan bahan mentah dan penanganan bahan mentah, pengolahan, produksi, pengemasan, penyimpanan, transportasi (distribusi) dan penyajian kepada konsumen sangat penting untuk diketahui dan dipahami para
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 9
pelaku usaha bidang pangan. Dengan adanya pelatihan keamanan ini diharapkan masyarakat/pelaku usaha bidang pangan mengetahui betapa pentingnya keamanan produk agar tidak terjadi kontaminasi dalam setiap prosesnya. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.2. melalui : - melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian dalam pembinaan teknis di kelompok LPM, mengingat keterbatasan personil pada Kantor Ketahanan Pangan. Dengan melibatkan penyuluh dalam pembinaan, diharapkan pembinaan ke kelompok akan lebih intensif lagi sehingga akan mampu meningkatkan kemampuan kelembagaan kelompok yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan di kelompok LPM; - Koordinasi dengan Pusat tentang dana DAK Bidang Pertanian untuk pengalokasian agar dititik beratkan pada pembangunan lumbung dan sarana prasarana lumbung, sarana prasarana Gudang Cadangan Pangan Pemkab. - Memaksimalkan peran Tim Jejaring Keamanan Pangan Terpadu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan; - Menggerakan seluruh komponen masyarakat utamanya pihak sekolah agar lebih peduli dan lebih mengawasi pangan jajanan anak sekolah di sekitarnya untuk menuju generasi bangsa yang sehat, cerdas, aktif dan produktif secara berkelanjutan; - Penerapan sistem keamanan pangan pada kelompok usaha bidang pangan meliputi dari proses persiapan, yakni pemilihan bahan mentah dan penanganan bahan mentah, pengolahan, produksi, pengemasan, penyimpanan, transportasi (distribusi) dan penyajian kepada konsumen. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.2. adalah sebesar Rp. 437.012.716,- atau 37,37 % dari total pagu Rp. 1.169.500.000,-. Kegiatan Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada Lumbung Pangan Masyarakat DAK Bidang Pertanian hanya terserap Rp. 15.066.000,- dari total anggaran Rp. 734.500.000,-.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 10
Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1.2. sebagai berikut : 1. Kegiatan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat; 2. Kegiatan pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada Lumbung Pangan Masyarakat DAK Bidang Pertanian; 3. Fasilitasi pengelolaan cadangan pangan pemkab; 4. Kegiatan pemantauan gizi dan keamanan pangan; 5. Kegiatan pembinaan keamanan pangan di sekolah; 6. Kegiatan pelatihan keamanan pangan.
1.3. Meningkatkan keragaman
produksi pangan berdasarkan potensi
sumberdaya lokal Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.3. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran 1.3.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
Terlaksananya pelatihan teknologi tepat guna pengolahan pangan
Target
Realisasi
2 klp
2 klp
%
%
%
Capaian
capaian
Tahun seblmnya
100%
98%
Capain trhdp Target Akhir Renstra 2015 100%
Indikator pada sasaran meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal dapat dicapai sesuai dengan target yaitu ada 2 kelompok wanita yang telah diberikan pelatihan teknologi tepat guna pengolahan pangan dengan persentase capaian 98%.
Pelatihan
teknologi
tepat
guna
pengolahan
pangan
ini
dimaksudkan agar masyarakat lebih mengenal akan manfaat komoditi bahan pangan lokal seperti ubi kayu dan kedelai, sehingga produk pangan berbahan baku lokal nantinya merupakan pilihan terbaik dan tepat utk pemenuhan kebutuhan pangan sumber karbohidrat/kalori dan protein. Dengan menggunakan peralatan cukup sederhana/teknologi tepat guna dan mudah didapat, harga cukup terjangkau, yang dipadukan
dengan
konsep
pemberdayaan
kelompok
wanita/
masyarakat, maka akan mampu menciptakan peluang-peluang usaha
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 11
baru yang lebih mengedepankan bahan pangan lokal yang ada disekitarnya seperti usaha pembuatan krupuk rambak dan usaha pembuatan susu kedelai. Namun sampai dengan saat ini kelompok belum mampu menciptakan peluang dalam hal pemasaran, pangan olahan yang dihasilkan masih sebatas dipasarkan di sekitar wilayahnya dan menerima pesanan untuk acara desa/kelurahan. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.3. melalui : a. Memberikan pelatihan pengolahan pangan sampai pada teknik pengemasan pangan yang baik; c. Memfasilitasi kelompok dalam hal pemasaran melalui kerjasama dengan toko/swalayan/pusat oleh-oleh untuk memasarkan produk pangan olahan kelompok; d. Memberikan pembinaan secara intensif untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam mengembangkan usaha bidang pangan. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.3. adalah sebesar Rp. 99.407.000,- atau 99,41 % dari total pagu Rp. 100.000.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,59 % dari pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3. ini tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan dengan kegiatan pelatihan teknologi tepat guna pengolahan pangan. 1.4. Pengembangan konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan harapan melalui perbaikan menu keluarga yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.4. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 12
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran 1.4 %
%
%
Capn Thn seblm nya
Target
Realisasi
capn
Terlaksananya promosi dan lomba cipta menu makanan khas
Lomba B2SA 1 keg, pameran 1 keg, peringatan HPS 1 keg
Lomba B2SA 1 keg, pameran 1 keg, peringatan HPS 1 keg
100%
100%
Capn thdp Target Akhir Renstra 2015 100%
Jumlah kelompok yang diberdayakan Tersedianya data pola konsumsi, ketersediaan/pa sokan pangan, harga dan akses pangan di daerah
2 klp
2 klp
100%
97%
100%
4 lap
4 lap
100%
0%
100%
konsumsi
pangan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Pengembangan konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan harapan melalui perbaikan menu keluarga yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman;
Indikator
pada
sasaran
pengembangan
masyarakat menuju pola pangan harapan melalui perbaikan menu keluarga yang beragam, bergizi seimbang dan aman dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja terlaksananya promosi dan lomba cipta menu makanan khas telah sesuai target yaitu 1 kali pelaksanaan lomba cipta menu B2SA tingkat kabupaten dan 1 kali lomba tingkat provinsi, mengikuti pameran tingkat kabupaten maupun tingat provinsi, juga dilakukan promosi diversifikasi pangan melalui peringatan Hari Pangan Sedunia (seminar, pameran pangan lokal dan lomba mewarnai untuk anak-anak TK) dengan persentase capaian 100%. Kegiatan ini untuk memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan sehat dan berimbang, setiap unit kerja yang terkait dan kelompok masyarakat perlu terus menerus melakukan sosialisasi maupun gerakan yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang. Pada indikator kinerja jumlah kelompok yang dibina, juga telah mencapai target yang ditetapkan yakni sebanyak 2 kelompok wanita yang dibina, dengan persentase capaian 100%. Capaian indikator kinerja ini
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 13
melalui konsep pemberdayaan kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan secara terpadu guna meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor
Pelayanan
Minimal
65/Permentan/OT.140/12/2010 Bidang
Ketahanan
tentang
Pangan
Standar
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Tabel 3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2010 – 2015 Kelompok Pangan 2011
Tahun 2012 2013
2014
2015
21,10
23,00
23,00
23,10
23,10
25,00
1,90
1,50
1,70
2,20
2,30
2,50
12,40
19,80
20,60
21,00
21,10
13,20
Minyak dan Lemak
5,00
2,70
2,70
2,70
3,10
5,00
Buah/Biji Berminyak Kacang – kacangan Gula
1,00 10,00 2,50
1,00 10,00 2,10
1,00 10,00 2,10
1,00 10,00 1,40
1,00 10,00 1,00
1,00 10,00 2,50
Sayur dan Buah
24,20
23,00
26,20
28,90
28,90
28,00
-
-
-
-
-
-
78,10
83,10
87,40
90,20
90,50
87,20
2010 Padi-padian Umbi-umbian Pangan Hewani
Lain-lain PPH
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri Grafik 1. Skor Pola Pangan Harapan 2010 – 2015
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 14
Dari tabel 3 terlihat bahwa tahun 2010 s.d 2014 selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini karena metode yang digunakan untuk menghitung PPH berbeda dari tahun sebelumnya dan data yang digunakan adalah data Susenas 2014. Skor PPH yang baru mencapai 87,2 ini menunjukkan bahwa belum ada keberimbangan dalam mengkonsumsi pangan. Pangan hewani dan sayur buah perlu ditingkatkan dan diberagamkan misalnya antara jenis daging ruminansia, daging unggas, telur, susu maupun ikan sehingga AKE nya dapat memenuhi harapan ideal. Demikian juga untuk sayur dan buah juga perlu keberimbangan antara konsumsi sayur dan konsumsi buahbuahannya.
Selain
itu,
guna
meningkatkan
diversifikasi
pangan,
konsumsi umbi-umbian/non beras harus ditingkatkan untuk mengurangi konsumsi beras. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.4. melalui : a. Melakukan sosialisasi dan promosi diversifikasi pangan melalui pemberdayaan kelompok wanita, promosi melalui gelar pameran dan media cetak maupun elektronik; b. Melakukan gerakan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, pelaku usaha bidang pangan serta stakeholder terkait; c. Memberikan pembinaan secara intensif untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok dalam menggali potensi sumberdaya lokal yang ada di kelompok untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.4.
dari dana APBD Kabupaten Tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 258.042.467,- atau 98,49% dari total pagu Rp. 262.000.000,-,. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 1,51%. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4. ini tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan : (1) Kegiatan lomba dan promosi pangan olahan; (2) Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; (3) Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 15
1.5. Pemberdayaan masyarakat di beberapa kecamatan yang rentan terhadap kerawanan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.5. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran 1.5. %
%
%
Capaian
capaian
Tahun seblmnya
Target
Realisasi
Jml Desa yg dikemb.n
1 Desa
1 Desa
100%
96%
Capaian trhdp Target Akhir Renstra 2015 100%
dokumen pemetaan kerawanan pangan
1 lap
1 lap
100%
99%
100%
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Pemberdayaan masyarakat di beberapa kecamatan yang rentan terhadap kerawanan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan
Indikator pada sasaran pemberdayaan masyarakat dibeberapa kecamatan
yang
rentan
terhadap
kerawanan
pangan
melalui
pengembangan desa mandiri pangan dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator kinerja jumlah desa mandiri pangan yang dikembangkan telah sesuai target yang ditetapkan yaitu 1 desa yang dikembangkan, dengan persentase capaian 100%. Implementasi dari pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan melakukan replikasi desa mandiri pangan yakni dengan memberikan bantuan ternak kambing kepada kelompok miskin. Untuk mencapai kemandirian pangan di tingkat desa, diperlukan dukungan program/kegiatan lintas subsektor dan sektor untuk pembangunan wilayah perdesaan dan pembangunan sarana prasarana perdesaan. Sampai dengan saat ini integrasi program/kegiatan lintas sektor untuk mendukung desa mandiri pangan kurang terkoordinir dengan baik. Indikator kinerja dokumen pemetaan kerawanan pangan juga telah memenuhi target yang ditetapkan yakni 1 (satu) laporan pemetaan kerawanan pangan dengan persentase capaian 100%. Peta kerawanan pangan ini menggambarkan kondisi tingkat kerentanan terhadap rawan pangan di masing-masing kecamatan, yang digunakan
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 16
sebagai salah satu dasar dalam penanganan kerawanan pangan. Penanganan
kerawanan
pangan
dilakukan
pertama
melalui
pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial. Bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah cadangan pangan beras. Sebenarnya dalam penanganan daerah rawan pangan, diperlukan sinergitas program/kegiatan antar SKPD sehingga intervensi tidak hanya dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri saja, tetapi intervensi juga bisa dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal
dari APBN, APBD, masyarakat
internasional.
Beberapa kegiatan
maupun
bantuan
yang bisa disinergikan untuk
penanganan rawan pangan seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.5. melalui : (1) Meningkatkan koordinasi lintas sektor melalui Dewan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Desa Mandiri Pangan; (2) Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait dalam mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan di Kabupaten Wonogiri; Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.4. adalah sebesar Rp. 93.927.100,- atau 99,05% dari total pagu Rp. 94.830.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,95 % dari pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4. ini tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan : (1) Kegiatan Replikasi desa mandiri pangan; (2) Kegiatan pemetaan daerah rawan pangan.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 17
1.6. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.6. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran 1.6.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi
Jumlah LDPM yang dibina
Target
Realisasi
6 LDPM
6 LDPM
%
%
%
Capaian
capaian
Tahun seblmnya
100%
99%
Capaian trhdp Target Akhir Renstra 2015 100%
Indikator pada sasaran mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat di daerah sentra produksi dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 6 kelompok LDPM yang dibina, dengan persentase capaian 100%. Implementasi dari pencapaian indikator kinerja ini adalah fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan di wilayah sentra produksi padi dan jagung agar mampu membantu anggotanya dalam mendistribusikan/memasarkan/ mengolah hasil produksi pangannya di saat menghadapi panen raya dan mampu menyediakan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat menghadapi paceklik. Pada umumnya di saat panen raya bersamaan dengan datangnya musim hujan, dimana petani mengalami kesulitan untuk mengeringkan gabah/jagung sehingga mereka menjual kepada pelepas uang
dengan
harga
yang
sangat
murah.
Dampaknya
harga
gabah/beras/jagung di tingkat petani jatuh sehingga petani sebagai produsen
pangan
selalu
berada
pada
posisi
yang
kurang
menguntungkan. Sedangkan disisi lain, di saat mereka tidak mempunyai panen (saat paceklik), petani akan menjadi konsumen, dimana mereka membutuhkan akses terhadap pangan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 18
Mengingat petani selalu berada pada posisi yang kurang menguntungkan khususnya dalam menghadapi panen raya maupun menghadapi
paceklik,
Pemerintah
memberikan
fasilitas
yang
memotivasi petani agar mereka tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi membangun kebersamaan dalam bentuk kumpulan petani dalam satu wadah LDPM. Terbentuknya LDPM ini merupakan keinginan sendiri atas dasar adanya kesamaan kepentingan dan kesamaan masalah yang dihadapi, sehingga dengan bergabung mereka akan mempunyai kekuatan yang sama
untuk
meningkatkan
mendistribusikan
hasil
panen
posisi pada
tawar saat
khususnya
panen
raya
dalam maupun
mengembangkan jejaring pemasaran dengan mitra usahanya sehingga dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi LDPM dan anggotanya. Dalam hal penguatan LDPM ini, Wonogiri juga pernah memperoleh Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi dan Nasional pada tahun 2013. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.6. melalui : (1) Memfasilitasi dalam pembentukan paguyuban LDPM sebagai wadah koordinasi dalam pengembangan LDPM di Wonogiri; (2) Melakukan
pembinaan
peningkatan
kemampuan
kelembagaan
LDPM; (3) Memfasilitasi dalam pemasaran produk LDPM melalui gelar pameran dan kerjasama dengan pihak ketiga; (4) Meningkatkan sarana dan prasarana LDPM untuk penguatan LDPM. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.4. adalah sebesar Rp. 158.598.000,- atau 99,12% dari total pagu Rp. 160.000.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 0,88 % dari pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.6. ini tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan fasilitasi penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 19
1.7. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.7. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran 1.7 % Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis
Intensitas pemantauan harga dan alur distribusi pangan
%
Capaian
Target
Realisasi
capaian
Tahun seblmnya
52 minggu pemant. harga dan 52 minggu pemantau an alur distribusi pangan
52 minggu pemant. dan 12 kali pemantau an alur distribusi pangan
100%
90%
% Capaian trhdp Target Akhir Renstra 2015 100%
Indikator pada sasaran menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu intensitas pemantauan harga dan alur distribusi terealisasi sebanyak 52 minggu pemantauan harga dan 12 kali pemantauan alur distribusi pangan dari target 52 minggu pemantauan harga dan 12 kali pemantauan alur distribusi pangan, dengan persentase capaian 90%. Indikator ini sejalan dengan jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan yakni distribusi dan akses pangan, yang mencakup 2 (dua) indikator pencapaian SPM yakni ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 84,89% pada tahun 2015 dan stabilitas harga dan pasokan pangan 100% tahun 2015. Implementasi dari pencapaian indikator kinerja ini adalah informasi harga, pasokan dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik yang digunakan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan. Capaian indikator ini baru bisa terpenuhi pada informasi harga yang dilaporkan ke Pusat setiap minggu, sementara informasi pasokan dan akses pangan dilaporkan ke Pusat hanya setiap bulan, meskipun pemantauan pasokan dan akses pangan dilakukan setiap minggu. Dana APBD untuk mendanai inidikator ini sudah ada, hanya tergabung dalam 1 (satu) kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suply pangan.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 20
Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.7. melalui : (1) Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis yang menjalankan tupoksi pemantauan harga; (2) Memperluas jangkauan pemantauan harga dan meningkatkan kerjasama dengan pedagang pengumpul dan pengecer dalam penyajian informasi harga, pasokan dan akses pangan. 1.8. Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1.8. dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut : Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran 1.8. %
%
%
Capaian
Capaian trhdp Target Akhir Renstra 2015 100%
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
capaian
Tahun seblmnya
Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan
Jumlah penyelengg aran rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
1 kl rakor tk. Pusat, 1 kl rakor tk Prov, 2 kali rapat koord tk kab.
1 kl rakor tk. Pusat, 1 kl rakor tk Prov, 2 kali rapat koord. tk kab.
100%
96%
Indikator pada sasaran memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan sebanyak 1 kali rakor di tingkat Pusat, 1 kali rakor di tingkat Provinsi dan 2 kali rakor di tingkat Kabupaten dengan persentase capaian 100%. Implementasi capaian indikator kinerja ini adalah dengan adanya fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) merupakan suatu forum atau wadah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan berbagai kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan
adalah
dengan
menyelenggarakan
Rakor
Dewan
Ketahanan Pangan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 21
Melalui forum DKP ini diharapkan segala permasalahan pembangunan ketahanan pangan dapat dirumuskan pemecahan permasalahannya. Permasalahan Dewan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah : 1. Belum adanya sekretariat DKP tersendiri, sekretariat masih melekat di Kantor Ketahanan Pangan, sementara sumberdaya manusia dan jumlah personil Kantor Ketahanan Pangan terbatas (PNS 10 orang, tenaga kontrak 5 orang); 2. Belum terbentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah; 3. Kurang
terkoordinasinya
program/kegiatan
dalam
mewujudkan
ketahanan pangan didaerah; 4. Minimnya anggaran untuk Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan, sehingga fungsi dari Dewan Ketahanan Pangan kurang bisa berjalan maksimal. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan dalam pencapaian target sasaran 1.8. melalui : (1) Mengupayakan pembentukan sekretariat DKP sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala
Sekretariat
dan
dijabat
oleh
Kepala
Kantor
Ketahanan Pangan yang beranggotakan Sub Bagian Program dari Dinas terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris/Ketua Harian; (2) Menyampaikan rumusan hasil rakor dewan ketahanan pangan kepada seluruh anggota DKP untuk dapat dijadikan acuan kebijakan masing-masing SKPD selaku anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sebagai anggota DKP, karena permasalahan ketahanan pangan tidak bisa hanya ditangani oleh satu SKPD saja, akan tetapi permasalahan ketahanan pangan adalah permasalahan yang harus ditangani secara multisektor; (3) Mengusulkan
penambahan
anggaran
untuk
Fasilitasi
Dewan
Ketahanan Pangan pada tahun 2015.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 22
Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mencapai sasaran 1.8. adalah sebesar Rp. 27.062.331,- atau 98,41% dari total pagu
Rp.
27.500.000,-. Hal ini terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 1,59% dari pagu yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.8. ini tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Wonogiri.
B. Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri, pada tahun anggaran 2015 didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 3.815.263.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD sebesar Rp. 3.288.580.000,- dan APBN sebesar Rp. 526.683.000,- secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut : (1) Belanja Tidak Langsung Rp. 984.500.000,-, realisasi Rp. 739.660.611,(2) Belanja Langsung Program SKPD : - Belanja Pegawai Rp. 80.630.000,- realisasi Rp. 73.712.000,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 143.230.000,- realisasi Rp. 124.255.172,- Belanja Modal Rp. 164.890.000,- realisasi Rp. 157.401.600,(3) Belanja Langsung Kegiatan Teknis : - Belanja Pegawai Rp. 75.585.000,- realisasi Rp. 70.295.000,- Belanja
Barang
dan
Jasa
Rp.
1.839.445.000,-
realisasi
Rp. 1.104.336.196,- Belanja Modal Rp. (4) APBN Dana Tugas Pembantuan - Belanja Barang Rp. 352.683.000,- realisasi 345.088.700,- Belanja Sosial Rp. 174.000.000,- realisasi Rp. 174.000.000,-. Penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 23
Tabel 11. Penggunaan Anggaran Untuk Mendukung Sasaran Sasaran
Program
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
% Realisasi
1
2
3
4
5
Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
Peningkatan Ketahanan Pangan
101.500.000
100.581.582
99,10
Peningkatan Pangan
435.000.000
421.946.716
97,00
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
734.500.000
15.066.000
2,05
Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
100.000.000
99.407.000
99,41
Pengembangan konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan harapan melalui perbaikan menu keluarga yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman;
Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat (APBN)
526.683.000
519.088.700
98,56
Peningkatan Pangan
Ketahanan
262.000.000
258.042.467
98,49
Pemberdayaan masyarakat di beberapa kecamatan yang rentan terhadap kerawanan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan
Peningkatan Pangan
Ketahanan
94.830.000
93.927.100
99,05
Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis
Peningkatan Pangan
Ketahanan
160.000.000
158.598.000
99,12
Peningkatan Pangan
Ketahanan -
-
Memecahkan permasalahan strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan
Peningkatan Pangan
Ketahanan
27.500.000
24.062.331
Ketahanan
-
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2015 tersebut di Tabel 11, apabila dibandingkan Tahun 2014 maka terjadi penurunan sebesar 30,68% yakni pada tahun 2014 penyerapan anggaran sebesar 95,8 % dan pada tahun 2015 sebesar 65,12%. Hal ini karena terjadinya gagal lelang pengadaan RMU melalui EPurchasing.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 24
98,41
BAB IV PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori sangat baik,
hal
tersebut didukung dengan data sebagai berikut : a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (97,92%), dengan rincian persentase capaian per sasaran (1) 100%, (2) 83,33 %, (3) 100%, (4) 100%, (5) 100%, (6) 100%, (7) 100% dan (8) 100%; b. Capaian kinerja ini juga sebagai bentuk implementasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan, adapun capaian indikator SPM sebagai berikut : (1) Ketersediaan energi dan protein perkapita 296,71 %; (2) Penguatan cadangan pangan 51,82 %; (3) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 84,89%; (4) Stabilitas harga dan pasokan pangan 100%; (5) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87,20%; (6) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 100%; (7) Penanganan daerah rawan pangan 60,98%.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 25
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kantor Ketahanan Pangan di masa mendatang antara lain : 1. Peningkatan SDM bidang ketahanan pangan; 2. Lebih
mengfungsikan
peran
Dewan
Ketahanan
Pangan
dalam
merumuskan kebijakan ketahanan pangan daerah; 3. Indentifikasi
dan
pemetaan
cadangan
pangan
masyarakat
untuk
peningkatan kapasitas lumbung pangan masyarakat; 4. Pembangunan lumbung pangan masyarakat dan peningkatan sarana prasarana lumbung guna mewujudkan penguatan cadangan pangan masyarakat; 5. Peningkatan cadangan pangan Pemkab melalui pengisian gudang cadangan pangan minimal 100 ton ekuivalen beras; 6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan menjalin kerjasama dengan pedagang pengumpul dan pengecer dalam pencapaian indikator SPM ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah; 7. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat melalui : a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan (OPP) secara terpadu; b) pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); c) Meningkatkan peran perempuan/ibu rumah tangga dalam pemenuhan pangan keluarga yang beragam bergizi seimbang dan aman; d) Meningkatkan
kemandirian
dan
keberlanjutan
kelompok
melalui
pembinaan teknis dan administrasi terhadap kelompok penerima manfaat; 8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat/kelompok/ pelaku usaha bidang pangan dalam pengembangan keragaman pangan berbasis sumberdaya lokal; 9. Pemberdayaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam stabilisasi harga pangan pokok di masyarakat dan penyimpanan cadangan pangan musim peceklik; 10. Mewujudkan kemandirian pangan yang ditandai dengan ketersediaan dan kecukupan pangan, jaminan distribusi pangan antar wilayah wilayah dan antar waktu, tingkat harga pangan yang stabil sesuai mekanisme pasar, serta jaminan konsumsi pangan yang cukup, bergizi, beragam, seimbang,
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 26
dan aman sampai tingkat rumah tangga, melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan; 11. Pencegahan
kerawanan
pangan
melalui
pendekatan
Sistem
Kewaspadaan Pangan dan Pemetaan Daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan; 12. Melakukan
koordinasi
lintas
sektor
dalam
penanganan
dan
penanggulangan kerawanan pangan di daerah. 13. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan melalui pemantauan gizi dan keamanan pangan segar dan pangan olahan; 14. Melakukan peningkatan mutu konsumsi pangan jajanan anak sekolah melalui pembinaan kantin sehat; 15. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak-anak sekolah terhadap keamanan pangan melalui pembinaan keamanan pangan disekolah; 16. Meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman
petugas,
masyarakat/kelompok usaha bidang pangan terhadap keamanan pangan.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 untuk SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Wonogiri, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.
LkjIP KKP Tahun 2015
Hal 27
