KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Studium Generale dan untuk mengetahui perkembangan dunia pendidikan di Indonesia umumnya dan ujian nasional khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penulisan makalah di masa yang akan datang. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhamad Iqbal selaku dosen Mata Kuliah Studium Generale yang senantiasa membantu dalam penulisan makalah ini.
Bandung, Maret 2010
Penyusun
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Ujian Nasional (UN) adalah ujian akhir yang diadakan secara bersama-sama, serentak secara nasional yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dengan tujuan sebagai penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan pada jenjang selanjutnya. UN sudah dilaksanakan sebagai tolak ukur kelulusan di Indonesia sejak tahun 2003. Tetapi setelah enam tahun, muncul banyak gugatan dari masyarakat terhadap Presiden,Wakil Presiden, Menteri Pendidikan Nasional, serta Ketua Badan Standar Nasional yang dinilai telah lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Hal ini terjadi karena banyaknya murid yang gagal lulus UN, stress bahkan sampai bunuh diri. Gugatan ini diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007 juga menguatkan putusan tersebut sehingga Mahkamah Agung (MA) pun melarang UN dilakukan melalui Surat Putusan No. 2596 K/PDT/2008. Tetapi dalam prakteknya, hingga kini DEPDIKNAS tetap bersikeras UN tidak akan dihapus melainkan akan disempurnakan.
1.2.
Tujuan Tujuan ditulisnya makalah ini adalah sebagai berikut: -
Sebagai panduan untuk menganalisa penting atau tidaknya Ujian Nasional.
-
Sebagai bahan literature untuk pembaca dalam menambah wawasan seputar penghapusan Ujian Nasional.
-
1.3.
Sebagai syarat dalam penilaian Mata Kuliah Studium Generale.
Rumusan dan Batasan Masalah Makalah ini membahas tentang kontroversi Penghapusan Ujian Nasional yang terjadi pada akhir tahun 2009 dan Ujian Nasional tahun 2010.
BAB II KONTROVERSI PENGHAPUSAN UJIAN NASIONAL
2.1.
Sistem Ujian Nasional Di Indonesia Ujian Nasional (UN) adalah ujian akhir yang diadakan secara bersama-sama, serentak secara nasional yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dengan tujuan sebagai penilaian kompetensi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan pada jenjang selanjutnya. UN sudah dilaksanakan sebagai tolak ukur kelulusan di Indonesia sejak tahun 2003. Sistem UN sendiri telah diatur undang-undang melalui Peraturan Pemerintah, tetapi dalam prakteknya, sistem UN selalu berubah dari tahun ke tahun. Standar kelulusan yang terus naik, mata pelajaran yang diujikan dalam UN,istilah UN adalah contoh beberapa ketidak konsistennya UN. Sistem UN di Indonesia belum baku dan selalu tidak siap secara praktek. Tahun 2009 ini digodok Undang-Undang baru seputar UN yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan UN 2010.
2.2.
Kontroversi Ujian Nasional Kontroversi Ujian Nasional dimulai dari gugatan yangi diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007 juga menguatkan putusan tersebut sehingga Mahkamah Agung (MA) pun melarang UN dilakukan melalui Surat Putusan No. 2596 K/PDT/2008. Tetapi dalam prakteknya, hingga kini DEPDIKNAS tetap bersikeras UN tidak akan dihapus melainkan akan disempurnakan. Menurut anggota Komisi X DPR RI, M Hanif Dhakiri, putusan MA itu semakin mempertegas penilaian bahwa UN bermasalah dan harus dievaluasi total. Sedangkan Menteri Pendidikan Nasional, Mohamad Nuh menyatakan, beliau akan memperbaiki pelaksanaan UN dengan menegaskan bahwa UN bukanlah satu-satunya penentu kelulusan. Soal keputusan MA itu, pemerintah sendiri masih belum bias menerima dan
berniat mengajukan Peninjauan Kembali(PK). Apalagi UN adalah amanat PP No.19/2006. Apabila UN dihilangkan,maka peraturannya harus dirubah terlebih dahulu . Dan selama peraturan belum berubah, UN akan tetap dilaksanakan. 2.3.
Permasalahan Ujian Nasional Ujian Nasional menjadi masalah ketika banyak para guru, orang tua murid, serta aktivitas pendidikan yang keberatan apabila UN dijadikan tolak ukur kelulusan karena standarisasi yang ditetapkan sulit untuk dipenuhi daerah-daerah di luar kota besar. Misalnya saja, pendidikan dan fasilitas di Ibukota Jakarta akan berbeda dengan di daerah seperti Papua. UN dianggap tidak adil apabila seluruh siswa dituntut mencapai standarisasi nilai kelulusan Nasional, tetapi sarana dan prasarana sekolah-sekolah di daerah belum menunjang. Selain itu, banyak juga pendapat bahwa mutu pendidikan siswa Indonesia bukan hanya berdasarkan UN saja, tetapi juga dari kualitas guru-guru dan pengajar. Semakin kompeten tenaga pendidik, maka akan semakin baik pula kualitas siswa-siswa Indonesia. Masalah lain yang sering timbul dalam Ujian Nasional adalah kerahasiiaan soal-soal UN. Walaupun soal-soal UN dijaga ketat oleh polisi ketika pendistribusiannya acap kali soalsoal UN tersebut jatuh pada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawa. Setiap tahun, selalu saja masalah klasik seperti ini muncul. Maraknya jual-beli soal UN dan dugaan kebocoran kunci jawaban inilah yang membuat masyarakat resah dan menilai bahwa UN tidak layak dan patut dihapuskan.
2.4.
Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional 2010 Sistem Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2010 berubah,semua siswa SMA/MA akan mengikuti uji n silang siswa antar sekolah dan ada pemberlakukan ujian ulang bagi yang tidak lulus.Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel H Ade Karyana, melalui Kasi Pembinaan SMA Yanuar Ramdhani mengatakan pemberlakuan aturan tersebut berdasarkan Permendiknas Nomor 75/2009 tentang ujian nasional SMP/MTs/SMPLB/-SMA/MA/SMALB.
Waktu ujian utama untuk SMA/MA akan
dilaksanakan minggu ke-3 Maret dan SMP/MTs minggu ke-4 Maret. Sedangkan bagi
yang berhalangan mengikuti ujian utama seperti karena sakit, dapat mengikuti ujian susulan. Untuk SMA/- MA ujian susulan digelar di minggu ke-4 Maret dan SMP/MTs minggu ke-1 April. Selanjutnya bagi siswa yang tidak lulus UN utama atau susulan dapat mengikuti UN ulangan, yakni SMA/MA di minggu ke-2 Mei 2010 dan SMP/MTs minggu ke- 3 Mei 2010. Karena jadwal UN Utama dipercepat bulan Maret, lanjut dia, sistem pembelajaran harus disesuaikan sehingga kurikulum dapat diselesaikan.Termasuk bagi SMK, ujian praktik kejuruan harus dilaksanakan lebih awal sebelum UN utama dilaksanakan. Mengenai pelaksanaan sistem ujian silang siswa, siswa peserta UN SMA/MA akan mengikuti ujian di satuan pendidikan lainnya dalam lingkup tertentu. Jadi, siswa SMA/MA berlainan sekolah dalam satu daerah seperti kecamatan akan dicampur mengikuti ujian secara bersama. Untuk koordinator pengawasan dan penggandaan soal akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi,yang dipusatkan dalam wilayah regional tertentu. Untuk nilai standar kelulusan UN SMP/SMA/MA tidak berubah dengan nilai rata-rata 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan nilai minimal 4,00 paling banyak 2 mata pelajaran dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya. Hanya khusus SMK nilai pelajaran praktek kejuruan harus minimal 7,00 dan akan masuk dalam perhitungan nilai rata-rata UN. 2.5.
Peraturan Menteri Pendidikan No. 74 dan 75 Sebagai Landasan Pelaksanaan Ujian Nasional 2010 Dilampirkan
2.6.
Solusi Terhadap Permasalahan Ujian Nasional Setelah MA mengabulkan gugatan masyarakat tentang penghapusan UN, Pemerintah Daerah kini sibuk menyiapkan Standar Nilai Provinsi (SNP). Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi apabila Departemen Pendidikan Nasional memberikan kewenangan penuh kepada setiap daerah untuk menentukan nilai kelulusan masingmasing.
Walaupun belum pasti, banyak pihak yang menyayangkan dihapusnya UN. Hal ini karena para guru dinilai belum siap untuk melakukan tes kelulusan bagi muridmuridnya. Penghapusan UN ditakutkan akan memunculkan unsur subyektif, dan tidak menutup kemungkinan terjadi penyuapan untuk kelulusan.
BAB III PENUTUP
3.1.
Simpulan Ujian Nasional tetap perlu diadakan sebagai standar kelulusan mahasiswa tapi perlu untuk dipikirkan sistem seperti apa yang cocok untuk siswa Indonesia.
3.2.
Saran Sebagai generasi muda, kita berharap nantinya keputusan yang diambil pemerintah adalah keputusan yang bias meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM manusia ke depannya.
