KATA PENGANTAR. Palu, 28 September 2016 Ketua, Dr. I Wayan Sudarsana, S.Si., M.Si

i

KATA PENGANTAR Angayu Bagia kita Haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) atas limpahan karunia-Nya

sehingga

Buku Pedoman

Audit Mutu Pendidikan ini dapat terselesaikan. Buku Pedoman Audit

Mutu

Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana ini merupakan buku tahunan yang tiap tahunya diterbitkan. Pedoman Audit Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama (STAH) Dharma Sentana yang memuat tentang buku pedoman audit mutu kebijakan. Informasi yang dicantumkan di dalam buku ini meliputi: Pendahuluan, Pelaksanaan dan Perangkat Audit Program Studi, Pelaksanaan dan Perangkat Audit Prodi Sekolah Tinggi, Pelaksanaan dan Perangkat Evaluasi Dosen dan Pengelola. Pada terbitan ini kami upayakan semaksimal mungkin menyajikan panduan agar lebih informatif. Dengan harapan bahwa pengguna di lingkungan STAH DS, khususnya mahasiswa mendapat panduan dangan jelas tentang STAH DS dan program studi. Termasuk beban studi yang akan ditempuh dalam bentuk kegiatan seperti kuliah, praktikum, seminar, penelitian, dan penulisan karya ilmiah untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Terimakasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku Pedoman Audit Mutu Pendidikan Akademik Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dalam mengawal aktivitas akademik mahasiswa STAH DS menuju penyelesaian studi tepat waktu menjadi sarjana berakhlak mulia.

Palu, 28 September 2016 Ketua,

Dr. I Wayan Sudarsana, S.Si., M.Si

ii

KATA SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH) DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH Angayu bagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana ini dapat diterbitkan. Dalam Buku Pedoman Audit

Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama (STAH) Dharma

Sentana. Panduan ini tertuang informasi bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana. Pada setiap awal tahun akademik, mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana, setiap mahasiswa yang diterima telah melalui semua prosedur yang ditetapkan oleh STAH DS, termasuk telah memiliki Buku Pedoman Audit Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Agama (STAH) Dharma Sentana. Dengan demikian selama masa pendidikan, seluruh mahasiswa dapat mengetahui dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa, dan setelah menamatkan pendidikan diharapkan akan menjadi alumni yang senantiasa membina hubungan baik dengan almamater Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana. Dengan terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat lebih memantapkan sistem manajemen pendidikan serta sebagai bahan dalam mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah. Buku Panduan

ini

juga

merupakan

satu

jawaban

bagi

penyelenggaraan

tertib

administrasi yang telah dicanangkan oleh Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh satu penyelenggaraan administrasi dan perkuliahan yang berkualitas di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana. Kepada Tim Penyusun Buku Panduan ini, kami menyampaikan penghargaan da ucapanterimakasih atas usahanya sehingga buku ini dapat terwujud. Semoga buku ini dapat bermanfaat secara optimal. Palu,

September 2016

Ketua,


iii

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH) DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH NOMOR: STAH-DS/ PP.00.9/ 199c /SK/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN AUDIT MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH) DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH TAHUN 2016

ATAS ASUNG KERTA WARANUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI WASA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH) DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH Menimbang

: a. bahwa demi pelaksanaan tata kelola Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah Tahun 2016, dipandang perlu untuk memberlakukan buku Panduan Audit Mutu Pendidikan; b. buku penjaminan mutu yang telah disusun dipandang perlu untuk diberlakukan dalam tata kelola lembaga; c. bahwa berdasarkan poin a dan b sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dalam surat keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Permenkeu No. 65/ PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2016 3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Penetapan Izin Operasional Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana Sulawesi Tengah. 4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 68 Tahun 2016 tentang penetapan izin Program Studi Pariwisata Budaya dan Keagamaan. 5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 69 Tahun 2016 tentang penetapan izin Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini 6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No 70 Tahun 2016 tentang penetapan izin Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 7. Rekomendasi gubernur Sulawesi Tengah No. 503/347/RO.EKBANK/2008 8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu ( STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah Tahun 2012

Memperhatikan : Hasil semiloka Pengembangan Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah tanggal 28 September 2016.

iv

MEMUTUSKAN Menetapkan

: PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN AUDIT MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU (STAH) DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH TAHUN 2016

Pertama

: Memberlakukan buku Panduan Audit Mutu Pendidikan sebagai pedoman tata kelola Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah tahun 2016;

Kedua

: Setelah penetapan pemberlakuan ini, maka akan digunakan pedoman dalam tata kelola lembaga;

Ketiga

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat surat keputusan ini dibebankan pada bantuan dana Peningkatan Lembaga Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Dharma Sentana Sulawesi Tengah Tahun 2016;

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

sebagai

Ditetapkan di Palu Pada Tanggal 28 September 2016 Ketua,


v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................................

ii

SURAT KEPUTUSAN KETUA STAH ..................................................................

iii

DAFTAR ISI .....................................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................................

1

A. LANDASAN BERPIKIR ...................................................................

1

B. CITA-CITA BERSAMA ...................................................................

1

C. LANDASAN HUKUM ......................................................................

2

PELAKSANAAN DAN PERANGKAT AUDIT PROGRAM STUDI .............

9

A. STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR ............................................

9

BAB III PELAKSANAAN DAN PERANGKAT AUDIT PRODI SEKOLAH TINGGI ..

10


10

BAB II

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERANGKAT EVALUASI DOSEN DAN PENGELOLA .......................................................................................

11


11

vi

STAH

0

BAB I PENDAHULUAN Landasan Berfikir Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana (STAH DS) Sulawesi Tengah sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pendidikan tinggi melalui kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi berbasis agama Hindu. STAH DS yang didirikan oleh Yayasan Dharma Kerti dalam naungan dan binaan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) berdasarkan ijin operasional nomor DJ.V/73/SK/2008 yang dalam pengembangan dan program kerjanya tentu harus merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemenag RI 2005-2025 dan RPJMN Pendidikan Tinggi (PT) dalam naungan Kemenag 2015-2019 dengan tema besar Penguatan Daya Saing, dan subtema utama Penguatan Pelayanan. Ada tiga isu utama yang akan menjadi pusat perhatian STAH DS dalam empat tahun ke depan dalam rangka membangun dan mewujudkan Penguatan Daya Saing Regional sebagai anak tangga menuju Recognition Class University (RCU). Tiga isu tersebut adalah : (1) Kemandirian Terintegrasi; (2) Helath Organisation sesuai dengan arah Dirtjen Bimas Hindu Kemenag RI melalui penataan yang selaras; dan (3) Penguatan matra kompetitif secara Nasional dan regional. Operasionalisasi ketiga isu strategis tersebut diderivasi secara elaboratif ke dalam bidang-bidang dasar pengembangan sebagai berikut:  Peningkatan daya saing bangsa yang di tuangkan dalam peningkatan daya saing regional PJMN 2016-2020.  Pengelolaan PTS yang berkualitas efektif dan efisien yang berbasis pada “reversible” menjamin kulaitas input, proses, output dan outcome Perguruan Tinggi (PT) sehingga dapat menghasilkan lulusan dan hasil penelitian yang selaras dengan kebutuhan masyarakat bagi memajukan pembangunan nasional.  Opersioanal pengelolaan PTN/PTS di dasarkan pada permendikbud No. 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan pemenuhan tiga standar Nasional PT yang meliputi standar Nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar Nasional pengabdian kepada masyarakat. STAH DS Sulawesi Tengah, merupakan salah satu PTS dalam level sekolah tinggi yang mengemban tugas untuk mengimplementasikan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang Agama Hindu dan Budaya. Sebagai PTS yang baru berumur 8 tahun tentunya masih banyak yang perlu di benahi guna memperkecil ketertinggalan di banding dengan PTS dan PTN lain dengan basis prodi sama yang sudah lama berdiri. Cita-Cita Bersama Perkembangan dan tuntutan untuk memajukan pendidikan tinggi baik dari pemerintah sebagai pembina institusi STAH DS maupun dari stakeholder yang menjadi pemakai output mengharuskan penyelenggara pendidikan melakukan gerak cepat guna mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat. Sejalan dengan itu, untuk memacu pengembangan STAH DS di masa yang akan datang semua pihak (STAH DS, Yayasan, Parisada, dan stakeholder) harus bersinergi melakukan kerja bersama dengan tertata, terintegrasi dan terkoordinasi secara organisatoris agar daya dorong menuju kemajuan STAH DS dapat tercapai lebih cepat. Cita-cita ini tetap mengacu pada semangat dan jiwa keagamaan dan Budaya, 1

yang berpedoman pada visi STAH DS yaitu “ Terwujudnya Sumber Daya Manusia Hindu yang Memiliki Srada, Bakti, dan Berintelektual serta Profesional ”. Buku panduan audit mutu pendidikan sebagai yang disusun tentu dalam rangka pencapaian visi dan misi STAH DS sebagai cita-cita bersama. Mengingat periode kepemimpinan hanya 4 tahun, maka evaluasi (audit) kinerja program tentu harus dilakukan dengan asas indikator terukur sehingga pada akhir periode tingkat pencapaian dari setiap program yang di canangkan dapat di ketahui oleh semua pihak sebagai wujud dari transparansi dan akuntanbilitas tata kelola STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah. Landasan Hukum Buku pedoman audit mutu pendidikan oleh STAH Dharma Sentana dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pelaksanaan audit penjaminan mutu pendidikan STAH Dharma Sentana dapat diuraikan sebagai berikut. A. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 21: Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 1 Butir 22: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 35 Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pasal 50 Ayat (20): Pemerintah menentukan kebijakan nasional berdasarkan Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal 51 Ayat (2): Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pasal 60: Ayat (2) : Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ayat (3) : Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 1 Butir 1: SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 Butir 27: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenajang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pasal 2: Ayat (1): Lingkup SNP meliputi: 2

a. standar isi b. standar proses c. standar kompetensi lulusan d. standar pendidik dan tenaga kependidikan e. standar sarana dan prasarana f. standar pengelolaan g. standar pembiayaan h. standar penilaian akademik Ayat (2): Untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 4: SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. Pasal 58: Ayat (1): Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.Ayat (7): Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan kepada menteri, berisi evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester. Pasal 86: Ayat (1): Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.Ayat (2): Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi.Ayat (3): Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Pasal 87: Ayat (1): Akreditasi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 Ayat (1) dilaksanakan oleh BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi.Ayat (3): Badan akreditasi sebagaimana dimaksud padaAayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mandiri. Pasal 91: Ayat (1): Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP. Penjelasan Pasal 91: Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui SNP sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri. Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang bersifat keunggulan lokal. Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional. 3

Pasal 92 Ayat (1): Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu. Pasal 92 Ayat (8): Menteri menerbitkan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 1: Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Ayat (3): Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 2: Ayat (1): Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.Ayat (2): Tujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk: a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah; c. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal; d. Terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan; e. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah. Pasal 3: Ayat (1): Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma: a. Pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun; b. pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan c. Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip: a. keberlanjutan; b. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal; c. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal; d. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat 4

berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin; e. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan Pasal 4: Ayat (2): Penjaminan mutu pendidikan meliputi: a. penjaminan mutu pendidikan formal; b. penjaminan mutu pendidikan nonformal; dan c. penjaminan mutu pendidikan informal. Pasal 5: Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal dilaksanakan oleh satuan atau program pendidikan. Pasal 10: Ayat (1): Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: a. Standar pelayanan minimal (SPM); b. SNP; dan c. Standar mutu pendidikan di atas SNP. Ayat (2): Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal b. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu. Pasal 11: Ayat (1): SPM berlaku untuk: a. satuan atau program pendidikan; b. penyelenggara satuan atau program pendidikan; Ayat (2): SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan. Ayat (3): Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP. Ayat (4): Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP. Pasal 12: Ayat (1): SPM ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2): SNP ditetapkan oleh Menteri. Ayat (3): Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan. Pasal 13: Ayat (2): Acuan mutu satuan atau program pendidikan formal adalah: a. SPM; b. SNP; dan c. Standar mutu di atas SNP yang dipilih satuan atau program pendidikan formal. Pasal 16: Ayat (1): SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Ayat (2): Standar mutu di atas SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Ayat (3): Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan target-target terukur capaian mutu secara tahunan. Pasal 18: Ayat (1): Pemenuhan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan, masingmasing dalam SNP dan standar mutu di atas 5

SNP, menjadi tanggung jawab satuan pendidikan formal. Ayat (4): Penyediaan sumber daya untuk pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan atau program pendidikan. Pasal 20: Ayat (1): Kegiatan penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal terdiri atas: a. Penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan oleh Pemerintah,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. Penetapan SPM; c. Penetapan SNP; d. Penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan atau penyelenggara program pendidikan; e. Penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan; f. Pemenuhan standar mutu acuan oleh satuan atau program pendidikan; g. Penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu; h. Penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan; i. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh Pemerintah; j. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi; k. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah kabupaten atau kota; l. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan; m. Pemberian bantuan dan/atau saran oleh masyarakat; n. Supervisi dan/atau pengawasan oleh Pemerintah; o. Supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah provinsi; p. Supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah kabupaten atau kota; q. Supervisi dan/atau pengawasan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan; r. Pengawasan oleh masyarakat ; s. Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan; dan t. Evaluasi dan pemetaan mutu satuan atau program pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Ayat (2): Pengukuran ketercapaian standar mutu acuan dilakukan melalui: a. audit kinerja; b. akreditasi; c. sertifikasi; atau d. bentuk lain pengukuran capaian mutu pendidikan. Pasal 21: Ayat (1): Menteri menetapkan regulasi nasional penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Ayat (2): Menteri menetapkan SPM yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah provinsi; Ayat (3): Menteri menetapkan SNP yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan.Ayat (4): Menteri menetapkan program koordinasi penjaminan mutu pendidikan secara nasional dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional.Ayat (5): Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara nasional dan dampaknya pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. 6

Pasal 25: Ayat (1): Menteri mengakreditasi satuan atau program pendidikan melalui BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF. Pasal 38: Ayat (1): Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan pendidikan kepada satuan pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan. Ayat (2): Penyelenggara satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan yang ditetapkan Menteri dalam SNP. Ayat (3): Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan yang diselenggarakannya. Pasal 39: Penyelenggara satuan atau program pendidikan formal menyediakan sumberdaya yang diperlukan satuan pendidikan yang diselenggarakannya untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan. Pasal 40: Ayat (1:) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan. Ayat (2): Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan dipimpin oleh pemimpin satuan atau program pendidikan. Ayat (3): Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya, pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan. Ayat (4): Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas.Ayat (5): Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan. Ayat (6): Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan. Pasal 41: Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk: a. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/pembukaan dan operasi satuan atau program pendidikan; b. secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan memenuhi SNP; c. secara bertahap satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP yang dipilihnya. Pasal 42: Semua satuan atau program pendidikan wajib melayani audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. Pasal 43: Semua satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BANS/M, BAN-PT, atau BAN-PNF sesuai kewenangan masing-masing. 7

Memilik dasar-dasar hukum di atas, unit penjaminan mutu dan proses pemutuan dalam pendidikan tinggi merupakan amanat undang-undang dan menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, tanpa kecuali STAH DS Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, menjadi sangat perlu disusun dokumen panduan audit mutu pendidikan di STAH DS Sulawesi Tengah.

8

BAB II PELAKSANAN DAN PERANGKAT AUDIT PROGRAM STUDI Standar Operasional Prosedur Manual prosedur pelaksanaan audit mutu pendidikan tingkat program studi sebagai berikut: Tujuan : Manual prosedur ini bertujuan untuk melakukan semua aktifitas secara akuntabel dalam pelaksanaan audit mutu pendidikan. Unit pelaksana : UPM STAH Dharma Sentana Pihak yang terlibat No. Kegiatan UPM TIM Audit Auditi

Waktu

Dokumen Instrumen

1.

Persiapan

1 Hari

2.

Pembentukan TIM AUDIT

1 Hari Tim Auditor

3.

Rapat TIM AUDIT

1 Hari

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Biaya

Pembuatan Surat Pemberitahuan Pengiriman surat dan INSTRUMEN Pengumpulan INSTRUMEN/DOKUMEN Kunjungan Pendahuluan TIM AUDIT AUDIT SISTEM (AUDIT DOKUMEN) RAPAT (Konfirmasi Dokumen) AUDIT KINERJA (AUDIT KESESUAIAN) Pembahasan Temuan Hasil Audit (THA) Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) Rapat Akhir Pembahasan DRAFT LHA Finalisasi LHA & Tindak Lanjut THA

1 Hari

Surat

1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari

Pelaporan

1 Hari Rp. 2 Juta

Durasi Pelaksanaan

Isian Instrumen Isian Instrumen Isian Instrumen Isian Instrumen Isian Instrumen Isian Instrumen Laporan Audit Laporan Audit Laporan Audit Laporan Audit

15 Ha ri 9

BAB III PELAKSANAAN DAN PERANGKAT AUDIT INSTITUSI SEKOLAH TINGGI Standar Operasional Prosedur Manual prosedur pelaksanaan audit mutu pendidikan tingkat program studi sebagai berikut: Tujuan : Manual prosedur ini bertujuan untuk melakukan semua aktifitas secara akuntabel dalam pelaksanaan audit mutu pendidikan. Unit pelaksana : UPM STAH Dharma Sentana Pihak yang terlibat No. Kegiatan UPM TIM Audit Auditi

Waktu

Dokumen Instrumen

1.

Persiapan

1 Hari

2.


1 Hari Tim Auditor

3.

Rapat TIM AUDIT

1 Hari

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Biaya


1 Hari

Surat


Pelaporan

1 Hari Rp. 2 Juta

Durasi Pelaksanaan


15 Ha ri 10

BAB IV PELAKSANAN DAN PERANGKAT EVALUASI DOSEN DAN PENGELOLA Standar Operasional Prosedur Manual prosedur pelaksanaan audit mutu pendidikan tingkat program studi sebagai berikut: Tujuan : Manual prosedur ini bertujuan untuk melakukan semua aktifitas secara akuntabel dalam pelaksanaan audit mutu pendidikan. Unit pelaksana : UPM STAH Dharma Sentana Pihak yang terlibat No. Kegiatan UPM TIM Audit Auditi

Waktu

Dokumen Instrumen

1.

Persiapan

1 Hari

2.


1 Hari Tim Auditor

3.

Rapat TIM AUDIT

1 Hari

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Biaya


1 Hari

Surat


Pelaporan

1 Hari Rp. 2 Juta

Durasi Pelaksanaan


15 Ha ri 11

Tanggal Pengisian

: .......................................................................

A. LAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN (isi dan beri tanda X pada pertanyaan yang sesuai)

A. LAYANAN PEGAWAI Kecepatan Pelayanan

1 Tidak Setuju

2 3 4 Kurang Sangat Setuju Stuju Setuju

Pegawai melayani permintaan ATK dengan cepat. Pegawai melayani pembuatan surat-menyurat dengan cepat. Pegawai memproses permohonan beasiswa dengan cepat. Pegawai menyediakan absen dengan cepat. Pegawai menyiapkan perlengkapan ujian dengan cepat. Pegawai melayani peminjaman/pemesanan buku perpustakaan dengan cepat. Ketersediaan program untuk sirkulasi buku pada perpustakaan Ketepatan Pelayanan Pegawai memberikan ATK sesuai dengan permintaan. Pegawai membuat surat-menyurat sesuai dengan permintaan. Pegawai memberikan nilai ekstrakurikuler dengan benar. Pegawai memproses permohonan beasiswa dengan tepat. Pegawai membuat absen dengan tepat. Pegawai menyiapkan perlengkapan ujian dengan tepat. Pegawai melayani peminjaman buku perpustakaan dengan benar. Laboran mengerjakan tugas di laboratorium dengan benar. Sikap dalam Melayani Pegawai melayani permintaan ATK dengan tegur sapa dan ramah. Pegawai melayani pembuatan surat-menyurat dengan tegur sapa dan ramah. Laboran melayani mahasiswa praktikum dengan tegur sapa dan ramah. B.

LAYANAN UNSUR PIMPINAN

Ketua Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat dengan tegur sapa dan ramah. Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat dengan cepat. Memberikan solusi dalam masalah akademik dengan cepat. Wakil Ketua Bidang Akademik Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang akademik dengan tegur sapa dan ramah.

12

INSTRUMEN EVALUASI LAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI MENURUT PERSEPSI MAHASISWA DI SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH UNIT PENJAMINAN MUTU STAH DHARMA SENTANA

Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang akademik dengan cepat. Memberikan penjelasan tentang kegiatan akademik kemahasiswaan dengan intensif. Menyiapkan alokasi waktu untuk dialog bidang akademik disetiap semester. Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang umum dan keuangan dengan tegur sapa dan ramah. Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang umum dan keuangan dengan cepat. Memberikan penjelasan pertanggunjawaban keuangan organisasi kemahasiswaan dengan intensif. Menyiapkan alokasi waktu untuk dialog bidang keuangan disetiap semester Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang kemahasiswaan dengan tegur sapa dan ramah. Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang kemahasiswaan dengan cepat. Memberikan pembinaan organisasi kemahasiswaan dengan intensif. Memberikan pembinaan ekstrakurikuler mahasiswa dengan intensif. Memberikan pembinaan kokurikuler mahasiswa dengan intensif. Menyiapkan alokasi waktu untuk dialog bidang kemahasiswaan disetiap semester Pimpinan Jurusan/Program Studi Jursan/Program Studi : ....................................................................... Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang kemahasiswaan dengan tegur sapa dan ramah. Memberikan layanan tanda tangan surat-menyurat bidang kemahasiswaan dengan cepat. Memberikan pembinaan organisasi kemahasiswaan dengan intensif. Memberikan pembinaan ekstrakurikuler mahasiswa dengan intensif. Memberikan pembinaan kokurikuler mahasiswa dengan intensif. Memberikan layanan ujian tugas akhir (proposal, hasil, komprehensif) mahasiswa dengan baik. Memiliki manajemen penjadwalan matakuliah dengan baik. Memberikan sosialisasi kebijakan kurikulum program studi dengan intensif.

13


Memberikan sosialisasi program kerja program studi dengan intensif. Menyiapkan alokasi waktu untuk dialog bidang program studi disetiap semester

B. PENDAPAT RESPONDEN/MAHASISWA Menurut pendapat Anda apa hal yang paling urgen untuk diperbaiki/diadakan untuk layanan akademik, tuliskan: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

14

INSTRUMEN EVALUASI PERKULIAHAN MENURUT PERSEPSI MAHASISWA DI SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU DHARMA SENTANA SULAWESI TENGAH UNIT PENJAMINAN MUTU STAH DHARMA SENTANA Tanggal Pengisian

: .......................................................................

A. IDENTITAS MATAKULIAH (isi dan beri tanda X pada pertanyaan yang sesuai) 1. Nama Matakuliah SKS

: ................................................................. : .................................................................

2. Banyaknya peserta matakuliah (a). ≤ 20 orang

(b). 21 - 40 orang

(c). 41- 80 orang

(4). ≥ 81 orang

B. DESKRIPSI RESPONDEN/MAHASISWA (Berikan tanda X huruf yang sesuai pilihan Anda) 1. Saat ini Anda sedang menyelesaikan semester. (a). 1 atau 2

(b). 3 atau 4

(c). 5 atau 6

(d). ≥ 7

2. IP Anda di semester sebelumnya. (a). ≤ 2,49

(b). 2,50 - 2,74

(d). ≥ 3,50

(c). 2,75 - 3,49

3. Jumlah SKS yang diprogramkan pada semester ini. (a). < 15

(b). 15 - 18

(d). 21 – 24

(c). 18 - 20

C. SARANA DAN PRASARANA PERKULIAHAN (Berilah tanda X pada kolom kosong untuk angka yang sesuai dengan pilihan anda)

Kesesuaian Kapasitas Ruang Kuliah dengan Jadwal

1

2

3

4

Tidak Sesuai

Kurang Sesuai

Sesuai

Sangat Seseuai

1

2

3

4

Tidak Memadai

Kurang Memadai

Memadai

Sangat Memadai

Ruangan kuliah yang digunakan sudah sesuai jadwal. Ukuran ruangan kuliah yang digunakan sudah sesuai dengan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa dengan ketersediaan kursi sudah sesuai. Ketersediaan sarana penunjang pembelajaran Alat pembelajaran di dalam kelas (spidol, penghapus, absen, LCD, papan tulis, penerangan, dan ventilasi udara) telah tersedia. Mahasiswa mudah untuk mengakses internet.

15


Akses internet di ruang kuliah dan area hotspot sudah tesedia. Akses internet di Luar ruang kuliah dan area hotspot sudah tesedia. Kapasitas akses internet sudah cepat Kebersihan prasarana pembelajaran

1

2

3

4

Tidak Baik

Kurang Baik

Baik

Sangat Baik

1

2

3

4

Tidak Memadai

Kurang Memadai

Memadai

Sangat Memadai

Ruang kuliah tertata dengan rapi. Ruang kuliah sudah bersih. WC di jurusan/prodi sudah bersih. Air bersih tersedia di WC jurusan/prodi. Ketersediaan dan Kesesuain jumlah ruang WC dan jumlah mahasiswa Sarana dan Prasarana Praktikum Ukuran ruangan praktikum yang digunakan dengan jumlah mahasiswa sudah sesuai. Jumlah mahasiswa dengan kursi praktikum sudah sesuai. Ketersediaan alat praktikum sudah memadai. Ketersediaan kebutuhan.

bahan

praktikum

sudah

sesuai

Kebersihan ruang laboratorium sudah baik. Air bersih di laboratorium telah tersedia. Pemeliharaan berkelanjutan peralatan praktikum

D. PROSES BELAJAR MENGAJAR Dosen Pengampu Matakuliah : A

= .............................................................

B

= .............................................................

C

= .............................................................

16


Dosen A

Unsur Evaluasi

Dosen B

Dosen C

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

TB

KB

B

SB

TB

KB

B

SB

TB

KB

B

SB

A. Perencanaan Kontrak perkuliahan : jadual, tujuan, materi, bahan ajar dan evaluasi disampaikan dan disepakati di kelas. B. Pelaksanaan Pembelajaran Jumlah tatap muka perkuliahan maksimal 16 kali dipenuhi. Ketepatan dosen terhadap waktu memulai kuliah. Ketepatan dosen terhadap waktu mengakhiri kuliah. Penguasaan dosen terhadap materi kuliah. Kemampuan dosen menjelaskan materi perkuliahan. Teknik dosen dalam mengelola tanya jawab di kelas. Teknik dosen memotivasi mahasiswa untuk lebih giat belajar. Kemampuan dosen menciptakan kelas yang tertib. Kemudahan mahasiswa konsultasi dengan dosen di luar kelas dalam kampus. Pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Keterampilan dosen dalam penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Kemampuan dosen dalam mengaitkan materi kuliah dengan kehidupan seharihari. Kemampuan dosen dalam mengaitkan materi kuliah deng dunia kerja. Kandungan karakter baik (PESAN MORAL, ETIKA, dan DISIPLIN)

17


yang disampaikan dosen dalam perkuliahan. Dosen melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kesesuaian silabus/RPP dengan materi perkuliahan. Penampilan dan kerapian dosen mengajar Ketersediaan waktu untuk bertanya bagi mahasiswa Kesediaan dosen menandatangani daftar hadir yang disiapkan oleh pengelola C. Penilaian Perkuliahan Kesesuaian soal (quiz, ujian, dan tugas) dengan materi kuliah. Objektivitas dosen dalam penilaian (quiz, ujian, dan tugas). Pengembalian berkas perangkat penilaian (quiz, UTS, tugas atau UAS). Dosen memberikan kunci jawaban soal untuk perangkat penilaian (quiz, UTS, UAS).

E. PENDAPAT RESPONDEN/MAHASISWA Menurut pendapat Anda apa hal yang paling urgen untuk diperbaiki untuk layanan proses perkuliahan, tuliskan: ....................................................................................................................... ..... ....................................................................................................................... .....

18

KATA PENGANTAR. Palu, 28 September 2016 Ketua, Dr. I Wayan Sudarsana, S.Si., M.Si

Recommend Documents