KATA PENGANTAR MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA
Untuk UI, Kini Masih begitu lekat di ingatan bahwa pada akhir tahun lalu, saya menjadi moderator sebuah diskusi antara Rektor dengan mahasiswa di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI). Pada umumnya, diskusi tersebut berisi tentang kebijakan UI di tahun 2015 dan apa kebijakan yang akan dikeluarkan pada tahun 2016. Namun sebagaimana kita ketahui, akhir tahun 2015 adalah penentuan apakah akan ada penyesuaian tentang biaya pendidikan di UI atau tidak. Di akhir diskusi, Rektor dengan lantang menyatakan: we agree to differ. Demikian, UI menyesuaikan nominal biaya pendidikannya sejak penerimaan mahasiswa baru 2016. Sejak itu pula, mulai ada pembukaan opsi rentang biaya pendidikan dengan harapan terjadinya subsidi silang yang lebih signifikan. Ide tentang subsidi silang tersebut patut diapresiasi, namun kekhawatiran kami sebagai mahasiswa tidaklah terletak di sisi itu. Hal utama yang mengganjal di benak kami ialah apakah dengan kebijakan ini, UI berpotensi menjadi tebang pilih? Tebang pilih dalam hal menerima mahasiswa yang secara kekuatan ekonomi lebih mapan, dan meminggirkan mahasiswa dengan ekonomi lemah. Tentu dengan dalih untuk memaksimalkan subsidi silang. Saya kira, subsidi silang hanya akan tercipta apabila memang ada yang harus disubsidi. Kalau tidak ada yang disubsidi— mahasiswa dengan ekonomi lemah—buat apa ada konsep subsidi silang? Sejak awal tahun ini, saya mencoba mengamati berbagai kebijakan Pusat Administrasi Universitas (PAU) sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di UI. Utamanya, saya begitu mengamati tiap kebijakan yang bersinggungan dengan peningkatan pemasukan UI dari pos non biaya pendidikan dan penerapan prinsip good university governance di UI. Dalam tulisan pengantar ini, saya mencoba mengemukakan beberapa pandangan saya mengenai beberapa kebijakan UI yang berkaitan dengan poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. i
Pertama, kebijakan pengelolaan dana abadi. Kebijakan ini menjadi hal yang saya fokuskan karena saya memiliki keyakinan apabila UI telah memiliki sistem pengelolaan dana abadi yang baik, maka peran mahasiswa sebagai pemasok dana terbesar untuk UI perlahan-lahan dapat dikurangi. Selayaknya, suatu institusi memiliki saldo dana abadi lebih besar dari dana operasional per tahun institusi tersebut, sehingga, keuntungan dari investasi dana abadi tersebut akan dirasakan dampaknya secara signifikan. Kini, UI memiliki dana abadi sekitar 45 miliar rupiah, dan ditargetkan memiliki 100 miliar rupiah di akhir tahun ini. Beberapa saat yang lalu, UI bekerjasama dengan BNI Management Asset untuk memulai menginvestasikan dana abadinya. Tentu saya memiliki harapan, agar suatu saat keuntungan dari investasi dana abadi UI bisa menjadi salah satu penguat pondasi pengembangan pendidikan di Indonesia. Namun, komitmen UI tentang pengelolaan dana abadi bukannya tanpa evaluasi. Saya melihat dibutuhkan adanya keseriusan lebih dalam penanganan dana abadi. Saya tidak mengatakan UI tidak serius, namun saya kira belum optimal. Utamanya dalam penambahan saldo dana abadi dari naming right. Metode ini menjanjikan, namun dibutuhkan orang-orang berkomitmen tinggi agar cita-cita besar dari program naming right ini tercapai. Semoga kedepannya, program pengelolaan dana abadi ini akan dan terus menjadi salah satu inisiatif strategis yang terpampang di Rencana Strategis UI, serta lebih banyak mahasiswa yang terbantu sebagai dampak pengelolaan dana abadi yang efisien dan professional. Kedua, program transformasi budaya UI. Dewasa ini diketahui bahwa konsep business as usual perlahan-lahan digantikan dengan metode kerja strive to excel atau service excellence. Secara umum, metode kerja suatu institusi haruslah mengedepankan pelayanan yang baik bagi seluruh stakeholder. Tidak ketinggalan dari beberapa institusi pemerintah yang telah melakukan transformasi budaya (cth: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia), UI pun mulai menginisiasi program besar-besaran ini. Program transformasi budaya tak pelak akan merombak sistem kerja UI secara signifikan. Penilaian pegawai seluruhnya akan berbasis kinerja. Perombakan ini diharapkan akan mengubah persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan UI. Seperti program sebelumnya, pelaksanaan program transformasi budaya tentu menemui hambatan. Sepanjang pengamatan saya, ii
hambatan utama terdapat pada UI sendiri, yakni kesiapan dan kemauan dirombaknya sistem business as usual demi peningkatan pelayanan dan profesionalitas. Dibantu oleh konsultan dari PricewaterhouseCoopers, program ini saya rasa akan melawan UI itu sendiri, sebab niatnya yang sangat baik. Saya pribadi sangat mengapresiasi keberanian pimpinan UI untuk tidak menunda-nunda berjalannya program ini. Saya sangat menginginkan semua proses bisnis di UI berjalan dengan profesional, utamanya dalam pelayanan mahasiswa sebagai stakeholder terbesar. Ketiga, implementasi Pedoman Keuangan Majelis Wali Amanat. Sejujurnya, saya merasa produk hukum ini adalah salah satu prestasi terbesar yang ditorehkan oleh MWA, dengan dukungan seluruh organ UI. Salah satu materi utama dari Pedoman Keuangan ini ialah tentang pembebanan tanggung jawab dari fakultas ke PAU mengenai peningkatan fasilitas pendidikan dari yang di bawah standar menjadi memenuhi standar. Menurut saya, klausa tersebut menjadi salah satu usaha terbesar UI untuk melakukan pemerataan antar fakultas. Selain itu, klausa tersebut serta merta ingin mendukung preseden bahwa UI adalah suatu universitas, bukan multi-fakultas. Diharapkan, tidak ada lagi anggapan bahwa fakultas A merupakan fakultas kaya, dan fakultas B merupakan fakultas yang minim sumberdaya. Tentu, mahasiswa perlu tahu mengenai kebijakan ini. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan stakeholder yang merasakan langsung mengenai fasilitas pendidikan yang tersedia di fakultasnya masingmasing. Namun pada faktanya, implementasi Pedoman Keuangan MWA ini mendapat tentangan dari beberapa pimpinan fakultas. Hal ini karena terdapat kesalahpahaman mengenai subsidi silang yang dilakukan demi pemenuhan biaya berjalannya peningkatan fasilitas pendidikan. Saya kira, pertentangan cukuplah terjadi di pimpinan fakultas saja. Sebagai mahasiswa, tentu kita harus mendukung setiap kebijakan yang memiliki porsi keberpihakan besar kepada mahasiswa. Sejak menjadi salah satu perumus Pedoman Keuangan ini, saya sudah memupuk harapan yang sedemikian besar bahwa produk hukum ini yang akan mengawali terciptanya kesamarataan di seluruh fakultas yang ada di UI.
iii
Tiga poin besar yang telah saya kemukakan hanyalah sekilas dari banyak kebijakan yang dikeluarkan UI pada tahun 2016. Terlepas dari itu, banyak sekali permasalahan kebijakan yang saya rasa tidak berpihak kepada mahasiswa dan kurang matang dalam perencanaan dan antisipasi, contohnya ialah penegakan aturan pemberlakuan jam malam di UI. Sungguh sebagai pribadi, saya sangat merasa dirugikan dengan pembatasan masuk kampus saya sendiri. Dan selain itu, untuk menjawab pertanyaan teman-teman mahasiswa mengenai kemungkinan penyesuaian kembali biaya pendidikan di tahun 2017, saya bisa pastikan tidak ada kenaikan. Hal ini sejalan dengan diskusi saya dengan Pak Rektor yang menyatakan dengan kondisi arus keuangan UI kini, setidaknya UI “bisa bernafas” hingga tahun 2019 nanti. Pak Rektor juga menyatakan, setidaknya hingga masa jabatan beliau berakhir, tidak ada kenaikan biaya pendidikan lagi. Tulisan singkat ini saya kemukakan sebagai pengantar akan berbagai kajian dan kumpulan aspirasi dari berbagai organ kemahasiswaan UI di tahun 2016. Saya memiliki harapan, kumpulan tulisan ini dapat menjadi catatan penting di tahun 2016 bagi PAU dan mahasiswa. Selain itu, khusus untuk Pak Rektor, saya berikan tulisan ini sebagai bagian dari suara hati mahasiswanya di tahun 2016. Semoga tulisan kami, anak-anak dan mitra kritis Bapak, bisa menjadi pengingat Bapak mengenai hal-hal apa saja yang kiranya telah Bapak capai dan yang belum Bapak lakukan. Tentu, semua kebaikan dan keinginan hanya dapat tercapai dengan sinergisasi yang optimal dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di UI. Bravo, UI! Depok, 16 Desember 2016
Fadel Muhammad
iv
DAFTAR ISI
Kata Sambutan MWA UI Unsur Mahasiswa 2016...............................
i
Daftar Isi...................................................................................................
ii
BAB I
Kajian dan Olahan Data Survei BK MWA UI UM..........
1
Bidang Biaya Pendidikan......................................................
2
Bidang Fasilitas.....................................................................
23
Bidang Sumber Daya Manusia.............................................
44
Bidang Keamanan dan Ketertiban........................................
51
Bidang Kemahasiswaan........................................................
61
Kajian dan Aspirasi BEM UI/BEM Fakultas/Vokasi......
68
BEM UI...............................................................................
69
BEM Fakultas Kedokteran..................................................
85
BEM Fakultas Kedokteran Gigi..........................................
87
BEM Fakultas Matematika dan IPA..................................
90
BEM Fakultas Hukum.......................................................
93
BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis..................................
99
BEM Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya........................
104
BEM Fakultas Psikologi....................................................
108
BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat.............................
120
BEM Fakultas Ilmu Komputer........................................
133
BEM Fakultas Ilmu Keperawatan...................................
137
BAB II
v
BEM Fakultas Farmasi.........................................................
143
BEM Fakultas Ilmu Administrasi.......................................
149
BEM Program Vokasi BAB III
Kompilasi Kajian BK MWA UI UM 2016......................
159
Endowment Fund: Potensi UI yang Masih Dinanti...........
160
Biaya Kuliah Tunggal.........................................................
174
Ada Apa Dengan BOPTN?................................................
189
Menelaah Kembali Kondisi Ventura UI............................
197
vi
BAB I Kajian dan Olahan Data Survei BK MWA UI UM
1
BAGIAN BIAYA PENDIDIKAN
Implementasi Tata Kelola Keuangan Universitas Indonesia berdasarkan Prinsip Good University Governance I. Pendahuluan
A. Good Governance dan Good University Governance Dewasa ini, konsep good governance semakin banyak diterapkan di berbagai organisasi baik di dalam sektor publik maupun sektor privat. Governance sendiri merupakan kata sifat dari govern yang memiliki arti sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan tersebut diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan) 1. Pada prinsipnya good governance berorientasi pada penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan wewenang antara sektor publik, privat dan masyarakat 2.Di era demokratisasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, penerapan Good Governance menjadi salah satu syarat mutlak pengelolaan suatu organisasi tanpa terkecuali3. Pada
organisasi
sektor
pendidikan
tinggi,Good
University
Governance (GUG) merupakan salah satu konsep turunan dari Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan kunci sukses tumbuh dan berkembangnya sebuah perusahaan dalam jangka panjang sekaligus mampu bersaing dalam dunia bisnis global. Penerapan prinsip GUG merupakan hal penting, bahkan seharusnya dibandingkan GCG sebagai pendahulunya organisasi kampus memiliki peluang sebagai pelopor praktik good governance karena unsur kampus yang terdiri dari beragam elemen yang vokal menyuarakan aspirasinya4. Akan tetapi yang 1
United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP). What is Good Governance, hlm.1 2 Ibid, hlm.1 3 Bambang Brodjonegoro, Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance), 2005, hlm.22 4 Ibid, hlm.23 2
membedakan penerapan good governance di lingkungan pendidikan tinggi dengan di sebuah negara maupun korporasi adalah berkaitan dengan nilainilai pendidikan tinggi yang harus tetap dijunjung tinggi5. Good University Governance diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel di dalam lingkungan kampus. Seiring dengan semakin tingginya kompetisi di ranah perguruan tinggi itu sendiri, setiap perguruan tinggi mulai berlomba-lomba untuk maju dan berusaha meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Semangat perguruan tinggi untuk terus berkembang juga sejalan dengan tuntutan atas transparansi administrasi yang mampu mendudukung kelancaran
tugas
penyelenggaraan
mempraktikkan prinsip-prinsip
good
perguruan
tinggi
governenance6.
dengan
Hal tersebut
membuktikan, di era modern saat ini prinsip Good University Governance merupakan prinsip yang harus diterapkan untuk mendorong kemajuan sebuah institusi pendidikan tinggi7. Dalam penerapannya diperkenalkan bentuk baru pengelolaan perguruan tinggi yang lebih otonom, atau biasa disebut dengan PTN badan hukum (PTN-BH). Sistem PTN-BH yang otonom melibatkan pihak luar untuk ikut “memiliki” perguruan tinggi sekaligus menjadikan civitas academica sebagai unsur penting dalam tata kelola kampus, yang merupakan salah satu implementasi konsep GUG 8. Berdasarkan konsep GUG, terdapat tiga elemen yang memiliki peran strategis satu sama lain yakni negara dan perangkatnya sebagai regulator, perguruan tinggi sebagai pelaku organisasi dan masyarakat sebagai pengguna produk atau jasa pendidikan di perguruan tinggi9. Universitas Indonesia sebagai salah satu PTN-BH yang memiliki visi besar sebagai world class university juga menyadari 5
Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm. 33. 6 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia,( Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm.36. 7 Bambang Brodjonegoro, Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance), hlm.25. 8 Ibid 9 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), hlm.42. 3
pentingnya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang lebih transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip GUG. Hal tersebut diejawantahkan dengan dimasukkannya aspek GUG ke dalam perencanaan institusi seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (RENSTRA), Sasaran Strategis (SASTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program Strategis (PROSTRA).
B. Implementasi Konsep Good University Governance di Universitas Indonesia Secara konseptual, terdapat 8 karakteristik yang berperan sebagai parameter untuk mengukur performa penerapan good governance di berbagai sektor termasuk ranah pendidikan tinggi yaitu 10 :
Gambar 1: Karakteristik Good Governance Sumber: United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP). What is Good Governance.
Delapan karakteristik tersebut yakni 1) partisipasi publik, 2) rule of law, 3) transparansi, 4) responsiveness, 5) berorientasi kepada konsensus, 6) ekuitas dan inklusivitas, 7) efektivitas dan efisiensi serta 8) akuntabilitas. Dari delapan karakteristik tersebut terdapat tiga komponen utama good governance yang biasanya menjadi acuan penilaian pengelola
10
United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP). What is Good Governance. 4
organisasi yaitu transparansi,akuntabilitas dan partisipasi publik 11. Dua komponen utama sering menjadi acuan utama dalam pengelolaan organisasi publik maupun privat 12. Unsur terakhir menjadi acuan dalam suatu proses yang melibatkan adanya proses politik dimana masyarakat dianggap sebagai stakeholders utama yang harus didengar opininya dan didorong partisipasinya dalam proses pembuatan kebijakan publik 13. Adapun pendalaman konsep mengenai tiga komponen tersebut adalah: 1. Transparansi: Keputusan yang diambil dan implementasinya dilakukan berlandaskan aturan, informasi mengenai tata kelola organisasi di bidang apapun disediakan secara bebas dan mudah diakses oleh elemen-elemen yang akan merasakan dampak langsung dari penerapan suatu kebijakan. Selain harus memiliki aksesibilitas yang tinggi informasi yang disediakan juga harus disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. 2. Akuntabilitas : Akuntabilitas merupakan persyaratan utama dari good governance. Semua stakeholders harus bertanggung jawab kepada masyarakat, setiap stakeholders yang ada, dan kepada semua elemen yang akan mendapatkan pengaruh dari kebijakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan rule of law yang baik pula. 3. Partisipasi publik : Partisipasi dari setiap elemen yang ada di suatu scoop organisasi sektor publik, privat maupun masyarakat mampu diakomodasi melalui banyak ruang baik secara langsung atau melalui lembaga perantara dan perwakilan yang memiliki legitimasi. I.
Implementasi Prinsip Good University Governance dari Sisi Tata Kelola Keuangan Implementasi delapan karakteristik tersebut dapat dilihat dari berbagai
sisi dan bidang. Seperti diantaranya melalui performa pelayanan publik yang 11
Bambang Brodjonegoro.2005. Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance) hlm.23. 12 Ibid 13 Ibid 5
diberikan, tata kelola keuangan maupun fisik sarana dan prasarana yang diakomodasikan serta masih banyak lagi sisi yang dapat disoroti. Setiap bidang tentu memiliki tupoksi dan perannya masing-masing dalam penyelenggaraan organisasi secara holistik. Dalam hal ini, tata kelola keuangan memiliki peran sentral dan sangat strategis bagi penyelenggaraan organisasi
karena
keuangan
merupakan
pondasi
dasar
dari
semua
penyelenggaraan program. Keuangan lah yang menjadi sumber pendanaan utama sehingga tahap perencanaan,pengorganisasian, dan pelaksanaan program dapat berjalan14. Jika sumber pendanaan tidak optimal maka pada tahapan-tahapan berikutnya tentu tidak akan optimal pula sehingga tujuan organisasi dan pemenuhunan kebutuhan masyarakat pun akan sulit direalisasikan. Menilik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Universitas Indonesia sebagai salah satu PTN-BH pada pasal 2 dan 11 memiliki sumber pendanaan keuangan yang berasal dari APBN dan NONAPBN. Adapun sumber NON-APBN bersumber dari a. masyarakat; b. biaya pendidikan; c. pengelolaan dana abadi; d. usaha PTN Badan Hukum; e. kerja sama tridharma Perguruan Tinggi; f. pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum; g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau h. pinjaman. Transparansi dan akuntabilitasyang menjadi karakteristik utama yang menjadi indikator pada prinsip GUG dianggap penting penerapannya dalam mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari NON APBN dan melibatkan dana dari stakeholders terkait seperti masyarakat maupun civitas academica yang salah satunya adalah mahasiswa sebagai unsur terbesar pendidikan tinggi dan sekaligus sebagai subjek utama pelayanan publik yang diberikan oleh universitas. Mengacu kepada tiga karakter dalam prinsip GUG, setidaknya dalam tata kelola suatu organisasi harus mencerminkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Tiga karakter tersebut dapat diukur melalui performa Yuliani,Sri, “Corporate Social Responsibility (CSR) : Pertanggungjawaban Publik Sektor Bisnis dan Implikasinya bagi Studi Administrasi Publik”, Jurnal Spirit Publik, Vol.6 No.1 Tahun 2010. 14
6
pelayanan publik yang diberikan kepada pengguna pelayanan publik. Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (BK MWA UI UM) melakukan survei salah satunyadi bidang tata kelola keuangan. Tujuan survei tersebut adalah
untuk
mengetahui
seberapa
besar
karakter
GUG
yang
diimplementasikan melalui kebijakan tata kelola keuangan yang terutama berhubungan dengan mahasiswa secara langsung. Pada survei yang dilakukan, terdapat enam indikator yang digunakan untuk mengukur performa pelayanan publik tersebut yakni; 1) ketersediaan informasi mengenai sistem pembayaran uang kuliah, 2) sosialisasi mengenai proses pembayaran uang kuliah, 3) sumber informasi yang disediakan mengenai biaya kuliah, 4) kemudahan yang ditawarkan dalam sistem pembayaran, 5) kemudahan proses pengurusan berkas biaya kuliah untuk sistem BOPB serta 6) kemudahan proses pembaruan biaya kuliah untuk sistem BOPB dan 7) hasil yang diberikan dari proses tersebut apakah sesuai dengan kemampuan pembayar atau tidak. Jika dikaitkan ke dalam sebuah matriks, keterkaitan antara tiga karakter GUG dengan indikator tersebut adalah sebagai berikut : 1.1 Tabel Relevansi Karakter GUG dan Indikator Survei BK MWA UI UM NO 1
KARAKTER GUG TRANSPARANSI
;
INDIKATOR SURVEI 1. 1)
ketersediaan
Keputusan yang diambil dan mengenai implementasinya
3)
2. Aksesibilitas informasi tinggi Informasi
sistem pembayaran
dilakukan uang kuliah,
berlandaskan aturan
3.
informasi
yang
sumber
disediakan
informasi mengenai
yang biaya
kuliah,
disosialisasikan disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. 2
AKUNTABILITAS ;
2) sosialisasi mengenai proses
7
1.
Mempublikasikandan pembayaran uang kuliah sebagai
mensosialisasikan
laporan salah satu prosedur kebijakan,
pertanggungjawaban
triwulan,
tahunan serta laporan keuangan dan prosedur kebijakan. 3
PARTISIPASI PUBLIK ; 1. Tersedianya
public
spare 4) kemudahan yang ditawarkan
dalam berbagai bentuk (sosial dalam sistem pembayaran, 5) media, lembaga, kelompok kemudahan proses pengurusan diskusi, dll) sebagai media berkas biaya kuliah untuk sistem untuk
mengakomodasi BOPB
partisipasi publik. 2. Pelayanan
yang
6) kemudahan proses pembaruan diberikan
melibatkan partisipasi publik
biaya kuliah untuk sistem BOPB dan
dan memberikan kepuasan kepada publik.
7) hasil yang diberikan dari proses tersebut apakah sesuai dengan
kemampuan pembayar
atau tidak Sumber: Bambang Brodjonegoro.2005. Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance) p.23 yang oleh penulis telah diolah dan dikaitkan dengan indikator survei BK MWA UI UM.
II.
Analisis Hasil Survei berdasarkan Konsep Good University Governance
1. Transparansi : Indikator yang digunakan untuk melihat karakter tesebut adalah adanya aksesibilitas informasi tinggi dan informasi yang disosialisasikan disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sedangkan indikator survei yang digunakan adalah :
8
1) ketersediaan informasi mengenai sistem pembayaran uang kuliah, hal tersebut dapat diketahui dengan melakukan survei apakah mahasiswa di UI mengetahui jenis dan sistem pembayaran di UI.
Gambar 1.2 DiagramTingkat Pengetahuan Mahasiswa mengenai Jenis Pembayaran UKT di UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Hasil survei ternyata menunjukkan bahwa 97,5% mahasiswa sudah mengetahui jenis pembayaran uang kuliah yang ada di UI. Hal ini menunjukkan bahwa UI telah memenuhi salah satu sindikator yang digunakan untuk mengukur indikator karakter transparansi sebagai universitas yang menerapkan Good University Governance.
Gambar 1.3 Diagram Tingkat Pengetahuan Mahasiswa mengenai Sistem Pembayaran UKT di UI
9
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Hasil survei mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai sistem pembayaran ternyata menunjukkan bahwa dari 97,5% mahasiswa sudah mengetahui jenis pembayaran uang kuliah yang ada di UI. Berdasarkan urutannya sebanyak 24,3% mahasiswa yang mengetahui sistem BOPB, 23,2% mengethaui sistem Bayar Penuh, 21% mengetahui sistem Bayar Penuh dengan Cicil, 18,2% mengetahui sistem BOPB dengan Cicil dan sebesar 13,3% mengetahui sistem BOPP. Hal ini menunjukkan bahwa BOPB merupakan sistem pembayaran yang paling banyak diketahui sedangkan BOPP merupakan sistem pembayaran yang paling tidak diketahui oleh mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan oleh dua hal yakni informasi yang disediakan dan disosialisasikan mengenai sistem BOPP kurang optimal atau mahasiswa yang menggunakan sistem tersebut memang sedikit. Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi prinsip GUG pada tata kelola keuangan, UI telah memenuhi indikator survei pertama yakni tersedianya informasi mengenai
sistem pembayaran uang kuliah, hal tersebut dapat
diketahui dengan melihat hasil survei yang menggambarkan bahwa 97,5% mahasiswa di UI mengetahui jenis dan sistem pembayaran di UI. 2. Akuntabilitas : Indikator yang digunakan untuk melihat karakter tesebut adalah mempublikasikan dan mensosialisasikan laporan pertanggungjawaban triwulan, tahunan serta laporan keuangan dan prosedur kebijakan.. Sedangkan indikator survei yang digunakan adalah : 1)
adanya
publikasi
dan
sosialisasi
mengenai
proses
pembayaran uang kuliah sebagai salah satu prosedur kebijakan
10
Akuntabilitas memiliki relevansi yang sangat erat dengan transparansi dan rule of law15. Sehingga, terdapat indikator yang saling terkait yakni antara publikasi dan sosialisasi kebijakan dengan sumber informasi yang disediakan mengenai biaya kuliahyang disosialisasikan
disajikan
dalam
bentuk
yang
mudah
dimengerti.Berikut merupakan diagram hasil survei mengenai dua indikator tersebut : Gambar 1.4 Diagram Tingkat Maksimalisasimengenai Sosialisasi Sistem Pembayaran UKT di UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Gambar 1.5 Diagram Sumber Informasi terkait Biaya Kuliah di UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
15
Bambang Brodjonegoro.2005. Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance) hlm.23. 11
1) Berdasarkan gambar 1.4 sebesar 71,3% dari Mahasiswa UI merasa bahwa sosialisasi mengenai sistem pembayaran UKT sudah maksimal. 2) Sosialisasi yang didapatkan
tersebut ternyata 62,75%
diperoleh dari lembaga kemahasiswaan baik di tingkat UI maupun Fakultas. Kemudian 22,80% berasal dari pihak rektorat dan sisanya sebesar 14,45% berasal dari sumber informasi lain yang bersifat informal. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya sosialisasi yang terintegrasi antara lembaga mahasiswa dan pihak rektorat. Padahal, lembaga mahasiswa dan pihak rektorat memiliki porsi peran masing-masing untuk menyosialisasikan biaya kuliah. Jika sosialisasi tersebut dilakukan sesuai porsi perannya masing-masing dan dikoordinasikan secara baik, maka sosialisasi mengenai biaya kuliah dan isu lainnya akan lebih optimal. Berdasarkan dua indikator survei tersebut, pada indikator pertama mengenai adanya publikasi dan sosialisasi mengenai proses pembayaran uang kuliah sebagai salah satu prosedur kebijakan sudah terpenuhi karena sebesar 71,3% mahasiswa telah merasakan sosialisasi tersebut. Untuk indikator kedua mengenai sumber informasi yang diperoleh mahasiswa masih cukup timpang antara sumber informasi yang diperoleh dari lembaga kemahasiswaan dan pihak rektorat. Range diantara keduanya bahkan mencapai 39,95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa UI belum memenuhi pencapaian indikator kedua tersebut. Karena pihak rektorat sebagai inisiator dalam program keuangan seharusnya dapat memberikan sosialisasi yang lebih optimal untuk menghindari informasi asimetri. 3. Partisipasi Publik : Indikator yang digunakan untuk melihat karakter tesebut adalah: 1) tersedianya public spare dalam berbagai bentuk (sosial media, lembaga, kelompok diskusi, dll) sebagai media untuk mengakomodasi partisipasi publik dan 2) pelayanan
12
yang diberikan melibatkan partisipasi publik dan memberikan kepuasan kepada publik. Sedangkan indikator survei yang digunakan adalah : 1) kemudahan yang ditawarkan dalam sistem pembayaran, 2) kemudahan proses pengurusan berkas biaya kuliah untuk sistem BOPB 3) kemudahan proses pembaruan biaya kuliah untuk sistem BOPB dan 4) hasil yang diberikan dari proses tersebut apakah sesuai dengan kemampuan pembayar atau tidak. Indikator survei : 1) kemudahan yang ditawarkan dalam sistem pembayaran, 2) kemudahan proses pengurusan berkas biaya kuliah untuk sistem BOPB
Gambar 1.6 Diagram Kemudahan dalam Sistem Pembayaran,
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Berdasarkan
survei
yang
dilakukan,
75,3%
Mahasiswa UI merasa sistem pembayaran biaya kuliah yang tersedia di UI telah memberikan kemudahan. Kemudahan tersebut dapat kita lihat dalam proses pengurusan
berkas
biaya
kuliah.
Salah
pembayaran biaya kuliah yang mayoritas
satu
jenis
diketahui
Mahasiswa UI adalah sistem BOPB. Sehingga, melalui
13
indikator survei berikutnya kita dapat mengetahui seberapa besar kemudahan yang diperoleh mahasiswa melalui sistem BOPB.Selanjutnya
dapat
disimpulkan
UI
memenuhi
indikator survei pertama yakni dalam tata kelola keuangan berdasarkan prinisp GUG telah memberikan kemudahan yang ditawarkan melalui sistem pembayaran.
Gambar 1.7 Diagram Kemudahan dalam Sistem BOPB
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Data pada survei menunjukkan bahwa terdapat 61,8% Mahasiswa UI yang pernah mengurus berkas pembayaran untuk sistem BOPB. Kemudian, 55,7% diantaranya menyatakan bahwa terdapat kemudahan di dalam proses pengurusan berkas BOPB, sedangkan 48,3% lainnya merasa proses pengurusan berkas BOPB tidak bersifat memudahkan.Ternyata di dalam implementasi prinsip GUG untuk indikator mengenai kemudahan dalam sistem pembayaran, UI harus meningkatkan kemudahan dalam pelayanannya. Meskipun jumlah mahasiswa yang merasa mendapatkan kemudahan sudah lebih tinggi, namun jumlah mahasiswa yang merasa tidak mendapat kemudahan tidak terpaut jauh yakni hanya berjarak denganrange 7,4%.Sedangkan pada indikator survei yang kedua, UI
14
masih sudah cukup mencapai indikator ini karena besar presentase mahasiswa yang merasa mendapat kemudahan dalam proses mengurus BOPB masih cukup tinggi yakni sebesar 55,7%. Indikator survei : 1) kemudahan proses pembaruan biaya kuliah untuk sistem BOPB dan 2) hasil yang diberikan dari proses tersebut apakah sesuai dengan kemampuan pembayar atau tidak. Dua indikator tersebut dapat dilihat melalui proses pembaruan BOPB yang diawali dengan meneliti tingkat kesesuaian nominal yang dibayarkan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang sesungguhnya. Dengan melihat perbandingan tersebut, kita dapat mengetahui seberapa besar mahasiswa yang akan melakukan pengajuan untuk menentukan besaran BOPB yang akan dibayarkan. Berikut adalah diagramnya : Gambar 1.7 Diagram Tingkat Kesesuaian antara Nominal Uang Kuliah yang Dibayarkan dengan Kemampuan Ekonomi Keluarga
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
15
Ternyata data perolehan hasil survei menunjukkan bahwa 50,2% mahasiswa merasa bahwa besaran biaya telah sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga, sedangkan 49,8% masih merasa bahwa besaran biaya yang dibayarkan belum sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Terdapat range yang sangat tipis diantara mahasiswa yang merasa sudah sesuai dan belum yakni sebesar 0,4% saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak mahasiswa yang merasa besaran biaya belum sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa akan melakukan pengajuan BOPB kembali hingga besaran biaya yang diterima sesuai dengan kemampuan
keluarganya.
Diagram
berikutnya
akan
menggambarkan seberapa besar tingkat kemudahan yang diperoleh mahasiswa dalam proses pembaruan besaran BOPB : Gambar 1.8 Diagram Tingkat Kemudahan dalam Proses Pembaruan Besaran BOPB
16
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Data hasil survei menggambarkan bahwa terdapat 7,3% mahasiswa yang pernah melakukan pembaruan (update) besaran BOPB. Meskipun jumlah mahasiswa yang melakukan pembaruan tidak terlalu besar, namun ternyata dari 7,3% tersebut 58,8% diantaranya merasa pembaruan besaran BOPB belum memberikan kemudahan dalam prosesnya. Dan setelah melalui proses tersebut 64,7% mahasiswa merasa hasil pembaruan besaran BOPB masih tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Dalam hal mewujudkan prinsip GUG melalui partisipasi publik yang baik, Universitas Indonesia harus meningkatkan kemudahan dalam proses pembaruan besaran BOPB tersebut. Karena dengan meningkatnya tingkat kemudahan, tingkat kepuasan mahasiswa juga akan meningkat. Hal tersebut sangat mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi publiki. Mahasiswa yang sudah pernah melakukan
pembaruan
besaran
BOPB
dan
merasa
tidak
memperoleh kemudahan akan enggan untuk berpartisipasi kembali dalam pengajuan besaran BOPB. Hal tersebut menunjukkan partisipasi publik dapat ditingkatkan dengan meningkatan performa pelayanan pula.Sehingga dapat disimpulkan dalam implementasi prinsip GUG pada tata kelola keuangan, UI belum mencapai indikator 6) kemudahan proses pembaruan biaya kuliah untuk sistem BOPB dan 7) hasil yang diberikan dari proses tersebut apakah sesuai dengan kemampuan pembayar atau tidak. Kesimpulan Implementasi prinsip Good University Governance merupakan sebuah kewajiban bagi Universitas Indonesia sebagai kampus yang memiliki visi sebagai World Class University. Implementasi dari prinsip tersebut merupakan salah satu jaminan dalam upaya
peningkatan Service Excellence. Menurut Bambang
Brodjonegoro, dari delapan karakteristik Good University Governance terdapat
17
tiga karakteristik utama yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Berdasarkan tiga karakter utama tersebut diturunkan kembali kedalam tujuh indikator utama yang digunakan oleh BK MWA UI UM untuk mengukur implementasi prinsip tersebut melalui pelayanan publik dari sisi tata kelola keuangan yang berhubungan dengan mahasiswa yakni biaya kuliah. Hasil survei tersebut membuktikan bahwa UI telah memenuhi empat indikator dari tujuh indikator utama dengan rincian sebagai berikut : 1.2 Tabel Hasil Survei BK MWA UI UM KARAKTER NO 1
GUG
INDIKATOR SURVEI
TRANSPARANSI ;
1.
HASIL SURVEI
1) ketersediaan informasi 1.
Keputusan mengenai
sistem
Indikator
tercapai karena
yang diambil dan pembayaran uang kuliah,
97,5%
implementasinya
mahasiswa
dilakukan
disediakan
berlandaskan
biaya kuliah,
aturan 2.
3) sumber informasi yang mengenai
sudah mengetahui jenis
Aksesibilitas
informasi tinggi
pembayaran uang
kuliah
yang ada di UI. 3. Informasi yang disosialisasikan disajikan
dalam
bentuk yang mudah dimengerti.
3.
Indikator
belum tercapai karena
sumber
informasi yang diperoleh mahasiswa masih
cukup
timpang antara sumber informasi yang
18
diperoleh
dari
lembaga kemahasiswaan dan
pihak
rektorat. Range diantara keduanya bahkan mencapai 39,95%. 2
2.
AKUNTABILITA
2) sosialisasi mengenai
S;
proses pembayaran uang
tercapai karena
kuliah sebagai salah satu
71,3%
prosedur kebijakan,
mahasiswa telah
1. Mempublikasikan
Indikator
merasakan
dan
sosialisasi
mensosialisasikan
tersebut.
laporan pertanggungjawaba n triwulan, tahunan serta
laporan
keuangan
dan
prosedur kebijakan. 3
4)
PUBLIK ;
ditawarkan dalam sistem
tercapai
pembayaran,
75,3%
3. Tersedianya public
spare 5)
kemudahan
yang 4.
PARTISIPASI
kemudahan
proses
dalam berbagai pengurusan berkas biaya bentuk
(sosial kuliah
untuk
sistem
merasa
UI
sistem
pembayaran kuliah
yang tersedia di
kelompok diskusi,
karena
Mahasiswa
biaya
media, lembaga, BOPB
Indikator
6) dll)
kemudahan
proses
UI
telah
19
sebagai
media pembaruan biaya kuliah
untuk
untuk sistem BOPB dan
mengakomodasi partisipasi
7) hasil yang diberikan dari
publik.
apakah
4. Pelayanan yang diberikan
proses sesuai
kemampuan atau tidak
tersebut dengan pembayar
memberikan kemudahan. 5. tercapai
Indikator karena
55,7% diantaranya menyatakan
melibatkan
bahwa
partisipasi
kemudahan
publik
dan
memberikan kepuasan kepada publik.
terdapat
dalam
di
proses
pengurusan.
6.
Indikator
belum
tercapai
karena
58,8%
diantaranya merasa pembaruan besaran
BOPB
belum memberikan kemudahan dalam prosesnya.
7.
Indikator
belum
tercapai
karena
64,7%
mahasiswa merasa
hasil
pembaruan besaran
BOPB
masih
tidak
sesuai
dengan
20
kemampuan ekonomi keluarganya. Sumber : Bambang Brodjonegoro.2005. Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance) p.23 yang oleh penulis telah diolah dan dikaitkan dengan hasil survei BK MWA UI UM.
Berdasarkan hasil survei tersebut, dalam implementasi prinsip GUG Universitas Indonesia sudah mulai mencerminkan karakter transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pelayanan publiknya. Namun, kualitas pelayanan
publik
tersebut
harus
kembali
ditingkatkan
karena
dalam
implementasinya mahasiswa merasa belum mendapatkan kemudahan saat mengurus berbagai proses pembayaran biaya kuliah.
21
DAFTAR PUSTAKA Buku Sutedi,Adrian. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika. Daniri, Mas Achmad. (2005). Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Ray Indonesia. Jakarta. Artikel Jurnal United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP). What is Good Governance. Bambang Brodjonegoro. (2005). Good Governance dalam Manajemen Kampus (Good University Governance). Yuliani,Sri.(2010).
Corporate
Social
Responsibility
(CSR)
:
“Pertanggungjawaban Publik Sektor Bisnis dan Implikasinya bagi Studi Administrasi Publik”, Jurnal Spirit Publik, Vol.6 No.1 Tahun 2010. Publikasi lembaga Universitas Indonesia. Rencana Strategis UI periode 2015-2019 Peraturan MWA UI No.004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga. Peraturan perundang-undangan Indonesia.Undang-undang 1945. Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Indonesia, PP No.68 tahun 2013, LN No.166 tahun 2013, TLN No.5455. Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, PP No.26 tahun 2015, LN No.110 tahun 2015, TLN No.5699. Indonesia. Undang-undang Pendidikan Tinggi, UU No.12 tahun 2012, LN No.158 tahun 2012, TLN No.5336.
22
BAGIAN FASILITAS DI UI
Menilik Kembali Sarana & Prasarana di Universitas Indonesia Berdasarkan PP No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
I.
Pendahuluan
A. Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukun NKRI. Pendidikan Tinggi berfungsi untuk16 a) mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Tentu dalam hal ini terdapat satuan pendidikan yang menjalankan fungsi Pendidikan Tinggi tersebut, yaitu Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi disini memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi sebagai mana yang dimaksud disini adalah PTN, PTN-BH, dan PTS. Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan
16
Indonesia, Undang-undang Pendidikan Tinggi, UU No.12 tahun 2012, LN No.158 tahun 2012, TLN No.5336. Ps. 4 23
Mahasiswa17. Maka dari itu, Universitas Indonesia selaku institusi penyelenggara Perguruan Tinggi sudah sepatutnya memperhatikan sarana & prasarana bagi mahasiswa. Pada bagian Ketujuh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah diatur bagaimana standar Sarana & Prasarana Pembelajaran di lingkungan Pendidikan Tinggi. Standar sarana & prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan18. 1.1 Tabel Standar Minimal Sarana & Prasarana menurut PermenRistekDikti No. 44 Tahun 2015 Standar Sarana Pembelajaran
Standar Prasarana Pembelajaran
1. Perabot;
1. Lahan;
2. Peralatan pendidikan;
2. Ruang kelas;
3. Media pendidikan;
3. Perpustakaan;
4. Buku, buku elektronik,
4. Laboratorium/studio/bengkel
dan repositori; 5. Sarana
kerja/unit produksi; teknologi
informasi
dan
komunikasi;
5. Tempat berolahraga; 6. Ruang untuk berkesenian; 7. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
6. Instrumen eksperimen;
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
7. Sarana olahraga;
9. Ruang dosen;
8. Sarana berkesenian;
10. Ruang tata usaha; dan
9. Sarana fasilitas umum;
11. Fasilitas umum.
10. Bahan habis pakai; dan 11. Sarana
pemeliharaan,
keselamatan,
dan
17
Ibid, Ps. 41 ayat (3) Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No.44 tahun 2015, BNRI No. 1952 tahun 2015, Ps. 31. 18
24
keamanan.
B. Bagaimana Sarana dan Prasarana di Universitas Indonesia Universitas Indonesia sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi dan penelitian tentu saja tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sebagai salah satu stakeholder dalam bentuk sarana & prasarana, khususnya fasilitas yang ada di lingkungan kampus. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, tentu saja UI dipimpin oleh Rektor selaku organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI secara langsung. Rektor memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan hak nya selama menempuh pendidikan di UI. Apa saja yang telah menjadi hak mahasiswa sebagai salah satu stakeholder telah dimuat dalam Statuta UI itu sendiri, yaitu a) memperoleh pendidikan yang berkualitas; b) memperoleh sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler; c) membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan d) mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UI. Dari hak-hak yang telah dituliskan di atas, dapat dilihat bahwa sarana & prasarana memang sudah menjadi hak dari setiap mahasiswa di UI demi mendukung kegiatan akademik maupun non-akademik. UI sendiri telah memprioritaskan pengembangan UI dalam hal optimalisasi sarana & prasarana19. Rektor yang bertindak sebagai pimpinan tentu harus dengan aktif mengawasi kinerja para jajarannya terhadap optimalisasi sarana & prasarana ini. Mahasiswa tentu saja adalah orang-orang yang merasakan dampak langsung dari sarana & prasarana dalam bentuk fasilitas yang telah disediakan oleh UI seperti perpusat, bikun, spekun, pusgiwa, bagaimana birokrasi peminjaman fasilitas, dan lain-lain. Dalam hal ini mahasiswa dapat merasakan apakah peningkatan kuantitas dan kualitas 19
RENSTRA UI 2015-2019 25
sarana & prasarana telah optimal di lingkungan UI. Yang menjadi pertanyaan dibenak kita adalah, apakah sarana dan prasarana tersebut sudah optimal atau belum. Yang mana sesuai dengan sasaran UI sendiri untuk meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana secara optimal. II.
Analisa Hasil Survei Fasilitas di UI Beberapa waktu belakangan ini, Badan Kelengkapan Majelis Wali
Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa 2016 (BK MWA UI UM 2016) bekerja sama dengan BEM se-UI untuk mengajak seluruh mahasiswa turut berpartisipasi dalam menilik kembali bagaimana kinerja Rektor dan Jajarannya dalam satu tahun belakangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pendapat mahasiswa Universitas Indonesia mengenai Rektor dan Jajarannya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi. Salah satu bagian yang menjadi concern survei ini adalah Fasilitas di UI. Apakah mahasiswa sudah puas dengan segala macam bentuk fasilitas yang telah disediakan oleh UI, atau sebaliknya. Ada beberapa indikator survei di bawah ini yang akan dilengkapi dengan hasil survei yang telah diolah. A. Peminjaman Fasilitas Gambar 1.1 Kemudahan dalam Birokrasi Peminjaman Fasilitas
26
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dari hasil survei di atas diketahui bahwa 61,1% mahasiswa di UI pernah mengurus peminjaman Fasilitas di UI, dan 38,9% tidak pernah. Di dalam 61,1% mahasiswa yang pernah berhadapan dengan birokrasi peminjaman fasilitas di UI ini bahwa terdapat 72,3% mahasiswa berkata bahwa birokrasi dalam peminjaman ini tidaklah mudah, sedangkan 27,7% mengatakan mudah. Pada tahun 2016 UI memiliki target capaian yaitu 60% (mudah) terkait persentase tingkat kemudahan peminjaman dan pemanfaatan sarana dan prasarana universitas sesuai besarnya kegiatan 20. Namun hampir tiga perempat dari mahasiswa UI mengatakan bahwa birokrasi dalam melakukan peminjaman tidaklah mudah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagaimana birokrasi peminjaman yang seharusnya, sehingga banyak mahasiswa yang tidak mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan ketika ingin melakukan peminjaman fasilitas di UI. B. Bikun Gambar 1.2 Diagram Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Keramahan Supir Bikun UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016 20
RENSTRA UI 2015-2019, IKK.9.b.8 27
Hasil survei terkait penggunaan Bikun oleh mahasiswa UI menunjukan bahwa 98,2% mahasiswa pernah menggunakan Bikun, dan 1,8% tidak pernah menggunakan Bikun. Bikun yang merupakan alat transportasi demi mendukung mobilitas ke tempat-tempat yang ada di UI. Merupakan fasilitas yang harus dijamin kenyamanannya, salah satunya yaitu sang Supir. Dari 98,2% mahasiswa yang pernah menggunakan Bikun ini 10,4% mengatakan bahwa mereka sangat puas dan 71,6% terhadap keramahan dari Supir Bikun itu sendiri. Berarti sebanyak 82% dari mahasiswa yang pernah menggunakan Bikun sudah puas akan keramahan Supir Bikun. Hal ini membuktikan bahwa UI cukup ketat dalam proses seleksi para Supir Bikun yang mana nanti setiap harinya akan berhubungan langsung dengan mahasiswa yang menggunakan fasilitas Bikun. Namun juga terdapat bahwa 15,3% yang pernah menggunakan Bikun tidak puas dengan keramahan Supir Bikun tersebut, bahkan 2,7% mengatakan sangat tidak puas. Ini artinya masih ada beberapa Supir Bikun yang arogan dan bertindak seakan tidak peduli dengan mahasiswa sebagai penikmat fasilitas Bikun ini. Pihak UI tentu harus lebih masif dalam memberikan informasi bahwa UI memiliki Kotak Saran Bikun UI supaya kedepannya jika terjadi hal semacam ini lagi, mahasiswa bisa langsung melaporkan hal ini kepada pihak yang bersangkutan agar Supir Bikun tersebut dapat diberikan tindakan berupa teguran ataupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Gambar 1.3 Diagram Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap Ketepatan Waktu dan Kenyamanan Bikun
28
Sumber : LITBANG MWA UI UM 2016
Dari data di atas dapat dilihat bahwa 48,9% tidak puas dengan ketepatan waktu Bikun, bahkan 12,2% mengatakan sangat tidak puas. Memang dilapangan telah tersedia jadwal Bikun yang dapat dilihat oleh mahasiswa pengguna fasilitas ini, namun seringkali kedatangan Bikun di halte yang disediakan tidaklah tepat pada waktunya. Hal ini membuat pihak terkait harus selalu mengevaluasi operasional Bikun itu sendiri. Terdapat 3 masalah yang menyebabkan hal ini, yaitu kurangnya jumlah Bikun yang beroperasi, ketidakdisiplinannya para supir Bikun itu sendiri, dan banyaknya jalanan UI yang masih rusak. Namun lagi-lagi, supaya UI dapat dengan cepat menanggapi hal-hal seperti ini agar informasi mengenai Kotak Saran Bikun UI agar lebih disosialisasikan kepada para pengguna Bikun, khususnya mahasiswa. Disamping itu, tidak sedikit juga mahasiswa yang telah merasa puas dengan ketepatan waktu Bikun, yaitu 37,7% puas dan 1,2% sangat puas. Mengingat prioritas dari UI salah satunya adalah optimalisasi sarana dan prasarana21, tentu hal-hal kecil seperti ini tidak bisa diabaikan. Dilihat
juga
dari
tingkat
kepuasan
mahasiswa
terhadap
kenyamanan Bikun. Bahwa 61,5% dari pengguna Bikun puas dan 11% pengguna merasa sangat puas dengan kenyamanan Bikun tersebut. Sebanyak 72,5% mahasiswa pengguna Bikun telah puas terhadap kenyamanan yang tela disediakan. Namun disamping itu, terdapat juga mahasiswa yang masih belum merasa nyaman saat menggunakan sarana transportasi kita ini. Sebanyak 24,2% tidak puas dan 3,3% sangat tidak puas dengan kenyamanan Bikun yang dirasakan oleh sebagian dari mahasiswa pengguna Bikun. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya jumlah Bikun beroperasi yang disediakan oleh UI. Dengan jumlah mahasiswa sekitar 40.000 orang, tentu saja jumlah Bikun yang beroperasi harus ditingkatkan. Apalagi jika sedang dalam rush hour, maka jumlah mahasiswa yang menggunakan transportasi ini berdesak-desakan agar
21
Renstra UI 2015-2019 29
mendapatkan tempat. Tidak sedikit pula mahasiswa yang beraktifitas pada malam hari dan masih menggunakan transportasi ini, penerangan di Halte Bikun pun dirasa kurang baik. Dalam hal ini, penerangan dirasa penting agar dapat memberikan rasa aman bagi setiap orang yang menggunakan jasa transportasi ini.
C. Klinik Satelit Gambar 1.4 Diagram Kepuasan dalam Pelayanan Klinik Satelit
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016 Data yang didapat dari survei diatas menunjukan bahwa terdapat 54,2% mahasiswa pernah menggunakan fasilitas Klinik Satelit. Lalu, 56,7% diantaranya menyatakan bahwa puas dan 10,2% menyatakan sangat puas terhadap administrasi ketika ingin menggunakan fasilitas ini. Sedangkan 24,7% mahasiswa merasa tidak puas dengan administrasi klinik ini, bahkan 8,4% dari mahasiswa yang pernah menggunakan klinik ini merasa sangat tidak puas terhadap administrasinya. Ternyata masih terdapat kekurangan dalam hal administrasi di klinik ini. Kedepannya agar UI mampu meningkatkan kemudahan terhadap administrasi yang ada, juga memberikan informasi yang jelas terhadap pengurusan administrasi di klinik.
30
Bicara soal fasilitas kesehatan, tentu tidak lepas dari bagaimana pelayanannya. Di bawah ini telah didapatkan hasil dari indokator survei mengenai kepuasan terhadap tenaga medis dan kepuasan terhadap penanganan medis darurat. Gambar 1.5 Diagram Kepuasan terhadap Tenaga Medis dan Penanganan Medis Darurat
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Ternyata data hasil survei menunjukan bahwa 65,1% mahasiswa puas dan 14,5% mahasiswa sangat puas terhadap tenaga medis yang ada di Klinik Satelit. Namun terdapat 17,2% mahasiswa tidak puas dan 3,2% mahasiswa sangat tidak puas terhadap tenaga medis yang ada. Sekitar 20,4% dari mahasiswa yang pernah menggunakan fasilitas Klinik Satelit merasa belum puas terhadap pelayanan dari tenaga medis yang ada. Bicara tenaga medis, tentu tidak lepas dari peran mereka terhadap penanganan darurat. Tenaga medis dituntut untuk selalu siap dalam segala situasi, bahkan unpredictable sekaliun. Misalnya terjadi kecelakaan di lingkungan kampus, keracunan, dan lain-lain. Sebanyak 77,6% (69,1% puas, 8,5% sangat puas) mahasiswa sudah merasa puas terhadap penanganan medis darurat yang dilakukan di Klinik Satelit. Sedangkan, 22,4% (19,2% tidak puas, 3,2% sangat tidak puas) mahasiswa merasa belum puas terhadap hal ini. Dapat dilihat bahwa Klinik Satelit sudah baik dalam segi pelayanan tenaga medisnya, namun kekurangan-kekurangan yang ada pun harus tetap 31
diperhatikan demi meningkatkan kualitas dari sarana dan prasarana itu sendiri.
D. Sepeda Kuning Gambar 1.6 Diagram Kepuasan terhadap Kondisi Sepeda dan Keramahan Petugas Penjaga
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Program Sepeda Kuning digagas dan direalisasikan mantan Rektor UI, Prof. Dr. der Soz Gumilar Sumantri pada Juli 2008. Sepeda kuning merupakan komitmen nyata dari UI dalam mewujudkan progam Kampus Hijau. Dari hasil survei ternyata 66,2% mahasiswa pernah menggunakan fasilitas Sepeda Kuning atau yang biasa dikenal sebagai Spekun. Ditinjau 32
dari kepuasan terhadap kondisi sepeda, ternyata 57,4% (43,5% tidak puas, 13,9% sangat tidak puas) mahasiswa UI belum puas terhadap kondisi sepeda yang telah disediakan. Mengingat bahwa sepeda yang disediakan pada shelter-shelter yang ada sudah cukup tua. UI harus melakukan seleksi terhadap sepeda-sepada yang sudah tidak layak pakai dan selalu melakukan repair & maintenance rutin terhadap sepeda-sepeda tersebut. Kualitas pelayanan tentu dapat dilihat dari keramahan petugas yang berjaga melayani setiap mahasiswa yang ingin menggunakan fasiltias tersebut. Ternyata sebanyak 85% (74,4% puas, 10,6% sangat puas) mahasiswa sudah puas dengan keramahan dari petugas penjaga tiap-tiap shelter sepeda ini. Yang berarti UI sudah cukup ketat mempekerjakan petugas-petugas yang telah berjaga pada setiap shelter sepeda. Kemudian, sebanyak 15% (13% tidak puas, 2% sangat tidak puas) mahasiswa merasa belum puas dengan keramahan pelayanan dari petugas-petugas yang ada. Hal ini tentu menjadi PR bagi UI untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanannya terkait sarana dan prasarana. E. Perpustakaan Pusat UI Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia adalah sebuah sistem terintegrasi yang menawarkan akses komprehensif kepada induk yang mencakup batasan antar fakultas dan disiplin ilmu. Perpustakaan pusat adalah departemen
penting
dalam
sentra
administrasi
universitas
dimana
perpustakaan-perpustakaan berkolaborasi pada ranah akuisisi maupun koleksi digital, teknologi informasi, preservasi dan high-density storage. Perpustakaan Pusat UI adalah salah satu yang terbesar di Asia koleksinya. Namun bagaimana mahasiswa menilai fasilitas Perpustakaan Pusat UI ini? Di bawah sudah disediakan diagram perolehan data surveinya : Gambar 1.7 Diagram Kepuasan terhadap Kondisi Fisik Perpustakaan dan Administrasi
33
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dari data perolehan survei di atas didapat bahwa 96,3% mahasiswa pernah menggunakan layanan Perpustakaan Pusat UI (Perpusat UI). Mayoritas mahasiswa UI pernah menggunakan fasilitas ini. Selain karena arsitektur nya yang indah, juga karena merupakan sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk menggunakan fasilitas perpustakaan seperti ini. Ternyata 60,4% (42% puas, 18,4% sangat puas) mahasiswa sudah puas terhadap kondisi perpustakaan ini. Namun, terdapat 39,6% (30,5% tidak puas, 9,1% sangat tidak puas) terhadap kondisi fisik perpustakaan saat ini. Hal ini dikarenakan terkadang disaat hujan deras, perpustakaan ini sering kali bocor. Sehingga menimbulkan genangan air di lantai, serta menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para mahasiswa pengunjung perpustakaan. Dilain hal, dari sisi administrasi ternyata 89,7% (78,3% 34
puas dan 11,4% sangat puas) mahasiswa sudah puas dengan sistem administrasi yang telah diterapkan oleh Pengelola Perpustakaan Pusat UI sendiri. Berbicara tentang perpustakaan, tentu tidak lepas dari image buku. Perpustakaan Pusat UI yang merupakan salah satu perpustakaan terbesar koleksinya di Asia, tentu saja seharusnya memiliki kondisi dan tata letak buku yang baik demi memudahkan para penggunanya. Dibawah ini adalah data perolehan survei terkait kondisi dan tata letak buku. Gambar 1.8 Diagram Kepuasan terhadap Kondisi dan Tata Letak Buku
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 73% (63,4% puas, 9,6% sangat puas) mahasiswa sudah puas terhadap kondisi buku yang ada di Perpustakaan Pusat UI. Sedangkan sebanyak 27% (25% tidak puas, 2% sangat tidak puas) mahasiswa UI masih belum puas terhadap kondisi buku tersebut. Dari sisi tata letak buku, data diperoleh bahwa 73,3% (62,2% puas, 11,3% sangat puas) sudah puas terhadap tata letak buku. Namun tidak sedikit juga mahasiswa yang merasa belum puas terhadap tata letak buku di Perpustakaan Pusat UI ini, yaitu 26,7% (20,8% tidak puas, 5,7% sangat tidak puas). Hal ini tentu harus selalu diperhatikan demi meningkatkan kualitas prasarana UI itu sendiri. Jangan sampai bahwa image Perpustakaan Pusat UI sebagai salah satu perpustakaan terbesar se-
35
Asia sedikit ternodai akibat ketidakseriusan menangani hal kecil seperti ini. Perpustakaan Pusat UI sebagai salah satu prasarana yang disediakan oleh UI demi mendukung pengembangan diri dan ilmu bagi mahasiswa UI tentu tidak lepas dari fasilitas pendukung seperti Internet dan Tempat Parkir. Apakah sarana pendukung di Perpusat UI sudah cukup atau belum. Berikut adalah diagramnya : Gambar 1.9 Diagram Kepuasan terhadap Internet dan Tempat Parkir Perpusat UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dilihat dari data perolehan survei, sebanyak 71,5% (48,4% puas, 23,1% sangat puas) mahasiswa puas terhadap internet yang telah disediakan oleh Perpusat UI sendiri. Internet memang sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang memuaskan demi mendukung proses pengembangan diri dan ilmu mahasiswa. Namun cukup banyak juga mahasiswa yang belum puas terhadap internet yang disediakan, yaitu 28,5% (23,2% tidak puas, 5,3% sangat tidak puas). Mengingat internet memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu teknologi dan informasi sekarang, tentu UI harus terus meningkatkan fasilitas pendukung ini agar mampu mengoptimalkan prasarana yang ada. Disamping itu, terdapat pula tempat parkir sebagai fasilitas pendukung mahasiswa. Sebanyak 64,2% (59,6% puas, 4,6% sangat pas) mahasiswa
36
sudah puas terhadap tempat parkir yang telah disediakan. Namun tidak sedikit yang merasa bahwa tempat parkir yang mereka gunakan belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yaitu sebanyak 35,8% (29,2% tidak puas, 6,6% sangat tidak puas). Mengingat bahwa tempat parkir di Perpusat UI ini, sepertinya perlu ditinjau kembali. Melihat bahwa cukup banyak yang merasa kurang puas terhadap tempat parkir yang telah disediakan. Khususnya tempat parkir sepeda motor yang memang memili lahan yang cukup sedikit, sehingga pada rush hour Perpusat UI mengharuskan sebagian orang untuk parkir di area Masjid UI. F. Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) Pusat Kegiatan Mahasiswa (Pusgiwa) merupakan tempat berbagai kegiatan mahasiswa UI. Disini juga terdapat sekretariat berbagai organisasi kemahasiswaan dan fasilitas yang dapat dipergunakan oleh para mahasiswa UI. Dibawah ini terdapat data terkait kepuasan mahasiswa terhadap kebersihan dan fasilitas pendukung lainnya. Berikut adalah diagramnya : Gambar 1.10 Diagram Kepuasan terhadap Kebersihan Pusgiwa UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Ternyata hampir setengah, yaitu 43,7% dari mahasiswa UI belum pernah menggunakan prasarana yang telah disediakan ini. Hal ini disebabkan karena tidak sedikit dari mahasiswa yang hanya mengikuti 37
kegiatan kemahasiswaan di fakultas/program masing-masing saja. Lebih dari setengah diantara mahasiswa yang pernah menggunakan Pusgiwa ini, yaitu 55,1% (46,5% tidak puas, 8,6% sangat tidak puas) belum puas terhadap kebersihan dari Pusgiwa itu sendiri. UI tentu ikut andil dalam menangani masalah ini, misalnya dengan menambah para petugas kebersihan atau menambah jumlah tempat sampah yang ada. Pusgiwa sebagai prasarana yang memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa tentu saja perlu fasilitas pendukung demi kelancaran aktivitas mahasiswa itu sendiri. Dibawah ini bagaimana mahasiswa menilai fasilitas pendukung yang ada di Pusgiwa UI, berikut diagram nya : Gambar 1.11 Diagram Kepuasan terhadap Internet dan Tempat Parkir Pusgiwa UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Diantara mahasiswa yang pernah menggunakan Pusgiwa, dilihat dari perolehan data survei di atas ternyata 54% (42,3% tidak puas, 11,7% sangat tidak puas) mahasiswa yang belum puas dengan internet yang disediakan di Pusgiwa. Ada 2 penyebab terjadinya hal ini, yaitu koneksi internet yang kurang begitu cepat dan tidak seluruh bagian Pusgiwa mendapatkan akses ke internet yang telah disediakan. Yang kedua adalah tempat parkir, untuk fasilitas pendukung ini masih banyak yang merasa puas dengan luas lahan parkir maupun akses masuk ke tempat parkir yaitu 56,3% (47,5% puas, 8,8% sangat puas). Namun dilihat secara keseluruhan 38
(kebersihan, internet, dan tempat parkir) Pusgiwa yaitu 50,9% mahasiswa masih belum puas dengan prasarana Pusgiwa itu sendiri. Hal ini perlu diperhatikan oleh pihak UI, mengingat bahwa Pusgiwa merupakan prasarana yang setiap saat digunakan oleh mahasiswa.
G. Asrama UI Asrama mahasiswa merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Universitas Indonesia bagi para mahasiswanya, khususnya yang berasal dari luar Jabodetabek. Universitas Indonesia sebagai universitas terbesar di Indonesia, setiap tahunnya menerima mahasiswa baru yang berasal dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Pada masa-masa awal perkuliahan, mahasiswa baru seyogyanya mulai mencoba beradaptasi terhadap lingkungan baru di kampus dan berkenalan dengan kehidupan yang mungkin baru di universitas bagi mahasiswa yang bersangkutan. Berikut adalah data survei kepuasan mahasiswa terhadap asrama UI. Gambar 1.12 Diagram Kepuasan terhadap Kamar dan Kantin Asrama UI
39
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dari data survei di atas diperoleh bahwa lebih dari setengah mahasiswa UI pernah menggunakan fasilitas Asrama UI, yaitu sebanyak 55,7%. Mereka tentu sudah merasakan bagaimana kondisi kamar yang mana sebagai salah satu fasilitas utama yang disediakan. Diantara mahasiswa yang pernah menggunakan atau menikmati fasilitas yang disediakan di asrama, sebanyak 58,7% (52,7% puas, 6% sangat puas) mengatakan bahwa mereka puas dengan kamar yang ada di asrama. Sedangkan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa 42,4% (35,7% tidak puas, 5,7% sangat tidak puas) dari mereka tidak puas terhadap fasilitas kamar yang disediakan. Melihat fasilitas lain yang disediakan di asrama, yaitu kantin. Ternyata 70,7% (61,2% puas, 9,5% sangat puas) dengan fasilitas kantin yang telah disediakan pihak asrama. Tentu saja hal ini dikarenakan banyaknya variasi makanan dan harga yang relatif murah menjadikan kantin sebagai fasilitas yang telah tersedia menjadikannya sebagai tempat yang cukup ‘mahasiswa banget’. Seperti halnya prasarana yang telah disediakan UI sebelumnya, tentu tidak lepas dari peran fasilitas pendukung demi mengoptimalkan prasarana tersebut. Seperti di Asrama UI sendiri, terdapat fasilitas wi-fi gratis untuk akses internet dengan area akses pada lokasi-lokadi tertentu dan juga tempat parkir yang digunakan untuk mahasiswa yang memang membawa kendaraan pribadi. Dibawah ini dapat dilihat bagaimana kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas pendukung yang ada di Asrama UI.
40
Gambar 1.13 Diagram Kepuasan terhadap Internet dan Tempat Parkir Asrama UI
Sumber : LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dari seluruh mahasiswa yang pernah menggunakan fasilitas asrama, diantaranya mengatakan puas dengan parkir yang disediakan yaitu 77% (67,9% puas, 9,1% sangat puas). Hal ini tentu saja dikarenakan lahan parkir yang mencukupi dan penjagaan dari satpam yang 24 jam membuat para penghuni asrama merasa puas dengan fasilitas pendukung ini. Namun terdapat juga mahasiswa yang tidak merasa puas dengan fasilitas pendukung ini, yaitu 23% (28,6% tidak puas, 4,4% sangat tidak puas). Penyebab dari hal ini adalah kurang ramahnya satpam terhadap mahasiswa yang menggunakan fasilitas pendukung ini. Di era sekarang, tidak lepas dengan adanya fasilitas internet di sekitar kita. Pada asrama UI sendiri telah disediakan fasilitas wi-fi yang dapat digunakan mahasiswa UI secara gratis. Berdasarkan pada data di atas, bahwa 64,5% (47,1% puas, 17,4% sangat puas) mahasiswa puas dengan akses internet yang telah disediakan. Namun tidak sedikit pula yang kurang puas terhadap fasilitas pendukung ini, yaitu 35,5% (25,9% tidak puas, 9,6% sangat tidak puas). Dalam visi Asrama UI sendiri yaitu sebagai tempat yang nyaman dalam membentuk insan akademis yang cerdas. Tentu tidak lepas dari bagaimana Asrama UI memberikan pelayanan kepada para mahasiswa dalam rangka menunjang studinya.
41
III.
Kesimpulan Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi dan penelitian tentu saja Universitas Indonesia tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sebagai salah satu stakeholder dalam bentuk sarana & prasarana yang ada dilingkungan kampus. Pada ART UI Pasal 84 (1.b) dan Pasal 85 (1.b) masing-masing menyebutkan bahwa mahasiswa berhak untuk memperoleh sarana dan prasarana yang memadai untuk
kegiatan
akademik
dan
non-akademik;
dan
organisasi
kemahasiswaan berhak untuk mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan. Pada Renstra UI tahun 2015-2019 pun UI memprioritaskan kepada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan pemanfaatannya secara optimal. Tentu saja dalam hal ini UI tidak bisa menutup mata terhadap sarana dan prasarana yang disediakannya untuk mahasiswa UI, baik itu dalam hal pelayanan maupun kenyamanan yang ada. Berdasarkan hasil perolehan data survei di atas dapat dilihat bagaimana mahasiswa menilai sarana dan prasarana yang dirasakannya selama ini. Kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana UI harus terus ditingkatkan karena dalam kenyataannya yang mahasiswa rasakan, masih banyak kekurangan-kekurangan yang bersama-sama harus dibenahi.
42
DAFTAR PUSTAKA Publikasi Lembaga Peraturan MWA UI No. 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2015-2019. Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggitentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,BNRI No.1952 tahun 2015 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, LN No.16 tahun 2014, TLN No.5500, PP No. 4 Tahun 2014 Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Indonesia, PP No.68 tahun 2013, LN No.166 tahun 2013, TLN No.5455. Internet Universitas
Indonesia,
“Layanan
Sepeda
Kuning”,
http://www.ui.ac.id/layanan/sepeda-kuning.html, diakses : Selasa, 13 Desember 2016 Universitas
Indonesia
“Layanan
Perpustakaan”,
http://www.ui.ac.id/layanan/perpustakaan.html,
diakses : Selasa, 13
Desember 2016 Universitas Indonesia, “Asrama UI”, http://asrama.ui.ac.id/site/visi-misi, diakses : Selasa 13 Desember 2016
43
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UI SEBAGAI PENUNJANG TATA KELOLA, PEMBINAAN, PENGURUSAN, DAN PERANCANGAN INSTITUSI
I.
Pendahuluan Untuk menjalankan marwah utamanya untuk menjalankan pendidikan,
Perguruan Tinggi membutuhkan dukungan aspek tata kelola, pembinaan, pengurusan, maupun perencanaan yang dikendalikan oleh Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam insitusi tersebut. Maka dari itu, patutlah dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia memegang peran penting dalam laju berlanannya suatu institusi. Mengingat pentingnya aspek Sumber Daya Manusia tersebut, maka Universitas Indonesia menetapkan indikator Sumber Daya Manusia sebagai salah satu Sasaran Strategis. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh landasan sumber daya manusia pada etika dan berorientasi pada kinerja, integritas dan integrasi sivitas akademika untuk menghasilkan kinerja yang unggul sebagai faktor kualitas pendidikan dan riset yang paling penting. 22 Lebih lanjut, Sumber Daya Manusia sebagai suatu Sasaran Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam poin-poin Indikator Kinerja Utama (IKU) yang meliputi: a)
Cetak biru sistem kepegawaian UI yang terdiri dari: status kepegawaian, disiplin pegawai, pengadaan dan penempatan pegawain, pemberhentian pegawai, reward system, karir, dan pengembangan pegawai, dan penyelesaian masalah kepegawaian;
b)
Rasio dosen/mahasiswa;
c)
Kecukupan jumlah Guru Besar sehingga setiap 5 mahasiswa S3 dibimbing Guru Besar; 22
Laporan Kinerja dan Anggaran Triwulan 1 2016 Rektor Universitas Indonesia 44
d)
Rasio karyawan/jumlah mahasiswa (belum termasuk outsourcing); dan
e)
Presentase dosen bergelar S3/total jumlah dosen. Indikator-indikator tersebut merupakan acuan yang digunakan untuk menilai
apakah kondisi ideal Sumber Daya Manusia di Universitas Indonesia telah tercapai ataupun belum yang secara berkala presentasenya dilaporkan melalui Laporan Kinerja dan Anggaran Triwulan. Di sisi lain, aspek Sumber Daya Manusia baik tenaga pendidik maupun nonpendidik di Universitas Indonesia memiliki hubungan keterkaitan dan interaksi nyata dengan
mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia. Oleh karena itu,
melalui survei ini, MWA UI UM 2016 mencoba menilisik bagaimana hubungan tersebut dengan fokus interaksi mahasiswa dan tenaga non pendidik serta implementasi Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) yang merupakan kanal evaluatif antara mahasiswa dan tenaga pengajar (Dosen).
II.
Analisis Survei Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) MWA UI UM 2016 Aspek Sumber Daya Manusia
Gambar 1.Sumber Survei Litbang MWA UI UM 2016
45
Universitas Indonesia didukung oleh tenaga pendidik maupun non pendidik. Tenaga non pendidik khususnya bertugas menjalankan fungsi administrasi dan kepengurusan. Maka dari itu, mahasiswa dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi kependidikan akan bersinggungan langsung dengan tenaga non pendidik di Universitas Indonesia. Berdasarkan hasil survei, 70,6% menyatakan bahwa tenaga non pendidik di Universitas Indonesia bersifat ramah dan sopan sedangkan 29,4% lainnya menyakan sebaliknya.
Gambar 2.Sumber Survei Litbang MWA UI UM 2016
Interaksi utama antara mahasiswa dan tenaga pengajar atau Dosen terjadi ketika perkuliahan di dalam kelas. Saat itulah terjadi proses belajar yang menggunakan kurikulum yang ditetapkan universitas sebagai acuan. Berdasarkan survei, sebanyak 80,45 mahasiswa Universitas Indonesia berpendapat bahwa kegiatan belajar mengajar yang diterapkan oleh tenaga pengajar telah sesuai dengan kurikulum. Sedangkan sisanya sebanyak 19,6% berpendapat bahwa kegiatan belajar mengajar belum sesuai pada kurikulum. Menurut SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 46
Peserta Didik, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum memuat tentang pembelajaran yang harus diketahui oleh mahasiswa serta bagaimana cara mahasiswa mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan. Kurikulum dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) di dalam institusi pendidikan, akuntabel, dan mudah diaplikasikan dalam praktek. Kurikulum harus responsif terhadap perubahan kebutuhan stakeholders akan lulusan program studi tersebut.23 Dalam survei ini, mahasiswa kemungkinan belum memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan kurikulum yang dimaksud.
Gambar 3.Sumber Survei Litbang MWA UI UM 2016
Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia, “Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia: Kurikulum dan Mahasiswa”, http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/1/11343d4073c32ea81cdebdcebec5c393b1c9dd 3b.pdf diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.00 WIB 23
47
Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) adalah instrumen untuk menilai kinerja dosen dalam proses pembelajaran di akhir semester. Dengan mengisi EDOM berarti mahasiswa telah berpartisipasi untuk membantu meningkatkan mutu pembelajaran. EDOM bermanfaat bagi dosen untuk memperbaiki diri bila memang masih terdapat kekurangan serta mengembangkan potensi dan kelebihan yang dimilikinya. Bagi manajemen Universitas, fakultas, dan departemen (program studi), hasil EDOM dapat dijadikan acuan dalam menyusun program peningkatan mutu proses pembelajaran dan kinerja dosen. Selain itu, hal yang terpenting bagi mahasiswa,
adalah
dapat
merasakan
peningkatan
mutu
proses
pembelajaran yang terus menerus. Berdasarkan survei, 39% mahasiswa menganggap EDOM sangat penting, 47,4% menganggap penting, 10,5% menganggap tidak penting, dan 3,1 % menganggap bahwa EDOM sangat tidak penting. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa yang belum menyadari signifikansi dan pengaruh EDOM. Padahal EDOM diformulasikan untuk menjadi sarana evaluasi konstruktif dari mahasiswa ke Dosen demi menciptakan peningkatan mutu pembelajaran.
Gambar 4.Sumber Survei Litbang MWA UI UM 2016
48
Berdasarkan survei, sebanyak 34,6% beranggapan bahwa EDOM berpengaruh terhadap pengajar, 23,65 beranggapan bahwa EDOM tidak berpengaruh terhadap pengajar, dan 41,8% menyatakan tidak tahu mengenai ada tidaknya pengaruh EDOM bagi pengajar. Hasil ini kemungkinan terjadi karena mahasiswa tidak mengetahui bagaimana pengolahan dan tindak lanjut dari EDOM yang telah mereka isi secara online. Maka dari itu, supaya manfaat dan fungsi EDOM lebih dirasakan langsung oleh mahasiswa, maka dapat diadakan transparansi ataupun reward system bagi pengajar yang mendapat evaluasi sangat baik melalui EDOM.
III.
Kesimpulan Dalam kaitannya dengan aspek Sumber Daya Manusia, Survei Bidang
Penelitian dan Pengembangan BK MWA UI UM 2016 memfokuskan pada hubungan antara mahasiswa dengan tenaga pendidik maupun tenaga non pendidik yang bersinggungan erat, khususnya perihal Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM). Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, fungsi EDOM belum diketahui secara menyeluruh oleh mahasiswa. Sedangkan EDOM diformulasikan sebagai sarana evaluasi berkala bagi Dosen dalam rangka peningkatan mutu pengajaran di semester-semester. Selanjutnya hampir separuh dari total responden (41,8%) juga tidak mengetahui apakah pengisian EDOM tersebut akan berpengaruh terhadap pengajar bersangkutan ataupun tidak. Oleh karena itu, di kemudian dapat dilaksanakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengisian EDOM tersebut, misalnya, dengan pemberian reward system kepada Dosen yang memiliki performa pengajaran yang dinilai sangat baik oleh mahasiswa-mahasiswanya mealui EDOM, contoh reward tersebut dapat berupa pengumuman pada SIAK, dengan begitu, mahasiswa dapat mengetahui bahwa EDOM yang telah ia isi telah diolah dan ditindaklanjuti.
49
DAFTAR PUSTAKA Publikasi Lembaga Laporan Kinerja dan Anggaran Triwulan 1 2016 Rektor Universitas Indonesia Internet Badan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia, “Pedoman Penjaminan Mutu Akademik Universitas Indonesia: Kurikulum dan Mahasiswa”, http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/1/11343d4073c32ea81cdebdcebe c5c393b1c9dd3b.pdf, pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.00 WIB
50
BAGIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Keamanan dan Ketertiban Universitas Indonesia dari Pandangan Mahasiswa
I.
Pendahuluan Ruang publik dalam lingkup negara diartikan sebagai ruang yang dihidupi
oleh masyarakat sipil dan berfungsi sebagai mediasi antara negara dengan masyarakat secara individu dan atau sebaliknya. Dalam konteks urgensi fungsi ruang publik, setiap elemen masyarakat dapat menyuarakan wacana mengenai perkembangan suatu relasi sosial, aktualisasi diri, dan kontak sosial yang berkaitan dengan berbagai hal. Kebutuhan akan adanya ruang publik dalam kampus menjadi penting apabila dimaknai sebagai ruang yang berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, menumbuhkan budaya demokrasi, aktualisasi diri, dan pengembangan akademik lainya. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Sehingga, mahasiswa berhak untuk bebas berekspresi dalam ruang publik yang telah ditentukan serta dijamin keamanan dan ketertibannya.24 Lingkungan kampus Universitas Indonesia yang memiliki luas sebesar 320 hektar adalah area yang cukup besar untuk diamankan. Mengutip istilah Dr. Mohammad Kemal Dermawan, M.Si, dosen Kriminologi UI, kampus merupakan suatu ruang yang sifat publiknya sangat besar. Tidak hanya luas area, karakteristik lingkungan kampus pun memungkinkan begitu banyak interaksi terjadi. Baik 24
Indonesia, Undang-undang Pendidikan Tinggi, UU No.12 tahun 2012, LN
No.158 tahun 2012, TLN No.5336, ps. 13 ayat (4).
51
dalam pengawasan ataupun tidak, sehingga karakter itulah yang membuat lingkungan kampus
menjadi
peluang untuk terjadinya
kejahatan,
atau
penyimpangan seminimal-minimalnya. Sehingga, UI memiliki UPT PLK UI sebagai komitmen Pimpinan Universitas Indonesia terhadap masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan kampus.
II.
Analisis Hasil Survei bersama BK MWA UI UM dan BEM se-UI
A. UPT PLK UI Unit
Pelaksana
Teknis
Pengamanan
Lingkungan
Kampus
Universitas Indonesia (UPT PLK UI), merupakan Satuan Unit Penunjang Akademik dan Administrasi di UI. UPT PLK UI memiliki tujuan untuk menciptakan suasana tertib, aman, selamat, nyaman, bersih, dan tenteram dengan mengintegrasikan seluruh sumber daya di lingkungan UI dan meletakkan
dasar
bagi
pelaksanaan
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan terhadap tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan stabilitas keamanan dan ketertiban kehidupan kampus UI. UPT PLK UI memiliki fungsi antara lain yaitu menjaga dan mengamankan seluruh aset UI, menciptakan suasana yang kondusif dalam iklim kehidupan kampus UI, melakukan tindakan preventif, persuasif dan represif dalam rangka penanganan berbagai kasus kriminal, pelanggaran ketertiban dan gangguan keamanan lainnya di lingkungan kampus UI, baik yang dilakukan oleh umum, maupun yang dilakukan oleh unsur sivitas akademika, serta melakukan fungsi perlindungan masyarakat & pelayanan masyarakat serta melakukan penanganan keadaan darurat di dalam kampus UI. Selain itu, peran dan tugas UPT PLK UI dapat dijabarkan sebagai berikut:25
UPT PLK UI, “Profil PLK UI ”http://plk.ui.ac.id/profil_plkui diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.00 WIB 25
52
Pencegahan dan penanganan terhadap tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan ketahanan lingkungan kampus UI,
Pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib Kehidupan Kampus UI,
Pemantauan dan penyampaian informasi kepada pihak yang terkait apabila terjadi kerusakan atau gangguan pada sarana dan prasarana kampus UI,
Penanggulangan keadaan darurat pada musibah yang terjadi di lingkungan kampus UI,
Penataan dan pengelolaan media informasi luar ruang di kampus UI,
Pengelolaan gerbang atau pintu keluar masuk kampus UI. UPT PLK UI merupakan hasil komitmen Pimpinan Universitas Indonesia terhadap masalah keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan kampus. Perkembangan kampus Universitas Indonesia yang dinamis baik dari jumlah sivitas akademika, prasarana/sarana lingkungan kampus, serta situasi dan kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang berada di luar kampus, merupakan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi dinamika pembinaan lingkungan kampus, sehingga menjadi
suatu tantangan tersendiri
bagi
UPT
PLK UI
dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi melindungi, mengamankan, dan menertibkan lingkungan kampus Universitas Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar kampus. Atas dasar itulah, pelaksanaan pengamanan lingkungan kampus Universitas Indonesia yang memadai, baik proporsional serta profesional, mutlak diperlukan untuk mewujudkan suasana lingkungan kampus Universitas Indonesia yang stabil, dinamis, aman, tertib, dan nyaman, serta dapat memberikan iklim yang kondusif guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar khususnya dan Tri Darma Perguruan Tinggi pada umumnya di kampus Universitas Indonesia.
Gambar 1.1 Diagram Efektivitas UPT PLK UI 53
Sumber: Litbang BK MWA UI UM
Berdasarkan Gambar 1.1, sebesar 56.9% dari Mahasiswa Universitas Indonesia merasa bahwa UPT PLK UI telah melaksanakan tugasnya dengan efektif. Terdapat kemungkinan untuk terjadinya bias terkait informasi dalam hal ini, dimana responden tidak memiliki pengetahuan tentang peran dan tugas dari UPT PLK UI yang tidak dijelaskan lebih jauh hingga ranah teknis dalam poin (a) bagian Peran dan Tugas UPT PLK UI. Selain itu, penulis tidak mendapatkan SOP dari UPT PLK UI terkait operasional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penulis tidak dapat meninjau lebih jauh prosedural pelaksanaan UPT PLK UI. Berdasarkan
indikator
yang
digunakan,
dengan
penulis
mengasumsikan responden telah mengetahui peran dan tugas dari UPT PLK UI, UPT PLK UI telah melaksanakan fungsinya dengan efisien, terkhusus pada poin (a) yaitu “Menjaga dan mengamankan seluruh aset Universitas Indonesia dan civitas akademika Universitas Indonesia dari risiko terjadinya gangguan-gangguan keamanan, ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan kerusakan lingkungan" serta poin (c) yaitu “Menciptakan suasana yang kondusif dalam iklim kehidupan kampus Universitas Indonesia” yang bersinggungan langsung dengan responden, yaitu Mahasiswa Universitas Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa poin yang perlu untuk dikaji lebih jauh, seperti spot penjagaan dan penerangan dalam
54
lingkungan Universitas Indonesia, pemberlakuan jam malam, serta pengadaan dan peletakkan CCTV yang merupakan salah satu tujuan didirikannya UPT PLK UI.
B. Pemberlakuan Jam Malam Salah satu peran dan tugas UPT PLK UI adalah “Pengelolaan gerbang atau pintu keluar masuk kampus UI”, dimana terdapat peraturan mengenai jam malam dalam Pengelolaan Pintu Kampus, yang berbunyi “Seluruh Pintu Kampus UI dibuka pada pukul 05.00 WIB dan ditutup kembali pada pukul 23.00 WIB, termasuk pintu Gerbang Utama” dan “Kendaraan yang ingin masuk kampus karena keadaan force majeure hanya dapat melalui gerbang utama dan wajib meninggalkan identitas pengendaranya”. Namun, pada saat pemberlakuannya, tidak ada himbauan terlebih dahulu kepada masyarakat Universitas Indonesia, maupun melibatkan unsur Mahasiswa dalam pengambilan keputusannya, dimana merupakan inisiatif dari UPT PLK UI sendiri sebagai respon dari berbagai kejadian yang terjadi dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia. Terdapat hal yang menarik dalam poin ini, dimana respon oleh Universitas Indonesia
terhadap
penolakan
pemberlakuan
jam
malam
yang
mengizinkan untuk masuk ke dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia dengan syarat menitipkan kartu identitas. Gambar 1.2 Diagram Pemberlakuan Jam Malam
55
Sumber: Litbang BK MWA UI UM
Bila kita mengacu pada respon mahasiswa dari hasil survei yang telah dihimpun, maka perbandingan antara responden yang menolak pemberlakuan
jam
malam dengan responden yang setuju akan
pemberlakuan jam malam seimbang, sehingga sejatinya yang diperlukan mahasiswa terhadap jam malam saat ini adalah kejelasan dari teknis peraturan tersebut, sosialisasi terhadap peraturan tersebut, serta bagaimana cara bila mahasiswa ingin memasuki wilayah Universitas Indonesia atau beraktivitas di lingkungan kampus melewati jam malam tersebut. Dalam hal ini pihak rektorat tentu perlu untuk mensosialisasikan baik teknis dari peraturan tersebut maupun cara-cara yang harus dilakukan mahasiswa bila ingin beraktivitas serta melakukan kegiatan di atas jam malam di area kampus.
C. Pengadaan CCTV dan Penerangan Untuk faktor pengadaan CCTV serta penerangan dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia akan mencakup banyak hal dari peran dan tugas UPT PLK UI, terutama dalam hal pencegahan terhadap tantangan, ancaman, serta gangguan, pemantauan, serta penanggulangan keadaan darurat. Melalui kedua faktor tersebut, UPT PLK UI memiliki kesempatan
56
dalam mengontrol keamanan serta ketertiban lingkungan tanpa harus selalu hadir langsung setiap waktu. Gambar 1.3 Diagram Pengadaan CCTV
Sumber: Litbang BK MWA UI UM
Gambar 1.4 Diagram Kemudahan Akses CCTV
Sumber: Litbang BK MWA UI UM
Berdasarkan hasil survey, penulis dapat menarik garis besar dimana kebutuhan CCTV belum dapat memenuhi keinginan responden. Pada dasarnya, pengadaan CCTV memberikan dampak positif bagi setiap unsur masyarakat di dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia. Sebagai contoh, salah satu dampak positif ini dapat dirasakan oleh masyarakat dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia ketika
57
membutuhkan rekaman dari CCTV tersebut. Rekaman itu akan membantu memperlihatkan secara rinci atas sebuah kejadian yang dirasa perlu untuk ditinjau kembali maupun menjadi database bagi kampus atas setiap kejadian yang terjadi di dalam area kampus. Gambar 1.5 Diagram Penerangan dalam Lingkungan Kampus Universitas Indonesia
Sumber: Litbang BK MWA UI UM
Selanjutnya untuk faktor penerangan lingkungan sendiri, termasuk dalam peran dan tugas UPT PLK UI sebagai pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia pada malam hari. Sebanyak 87% dari responden yang merupakan Mahasiswa Universitas Indonesia merasa penerangan dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia cukup. Terdapat beberapa titik, dimana menurut pendapat responden, yang membutuhkan penerangan namun fasilitas tidak berfungsi, seperti outer ring road menuju Asrama UI, inner ring road menuju Menara Air, dan jalan menuju Pusgiwa serta Stasiun Pondok Cina dari arah Balairung. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam maintenance fasilitas penerangan tersebut, apakah dipegang oleh DPPF atau UPT PLK UI, mengingat secara tidak langsung merupakan salah satu peran dan tugasnya.
58
III.
Kesimpulan Bahwa dari survei yang telah dihimpun oleh BK MWA UI UM serta BEM
se-UI, maka sejatinya dalam hal keamanan dan ketertiban, pihak rektorat perlu untuk membenahi beberapa hal yaitu mengenai UPT PLK UI yang perlu untuk ditingkatkan kinerja dalam hal penjagaan lingkungan kampus untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain itu dalam hal pemberlakuan jam malam, pihak rektorat perlu untuk mensosialisasikan peraturan tersebut secara terperinci baik dalam hal teknis maupun dalam hal mahasiswa yang ingin memasuki atau melakukan kegiatan diatas jam malam di area kampus Universitas Indonesia, dan terkait Pengadaan CCTV dan penerangan saat ini perlu ditambahkan pada lingkungan Universitas Indonesia, yang mana pada contoh yang diberikan di atas masih terdapat jalan-jalan di area kampus yang gelap atau tidak mendapatkan penerangan yang cukup, sehingga rawan untuk terjadi tindak kejahatan, dan selain itu untuk mencegah dan mengantisipasi tindak kejahatan di area jalan-jalan kampus Universitas Indonesia perlu untuk dipasang CCTV, sehingga dapat mendukung penjagaan terhadap kampus Universitas Indonesia.
59
DAFTAR PUSTAKA Internet UPT PLK UI. “Profil PLK UI ” http://plk.ui.ac.id/profil_plkui.Diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.00 WIB Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-undang Pendidikan Tinggi, UU No.12 tahun 2012, LN No.158 tahun 2012, TLN No.5336.
60
BAGIAN KEMAHASISWAAN
Dukungan UI Terhadap kegiatan Kemahasiswaan dan Diskusi Ilmiah di UI Sudah Sesuaikah? I.
Pendahuluan Organisasi kemahasiswaan merupakan hal yang tak terpisahkan dalam
kehidupan sehari-hari mahasiswa Universitas Indonesia (UI), dimana organisasi kemahasiswaan adalah wadah untuk bagi mahasiswa membangun kemampuan manajemen organisasi, keprofesian, karakter pemimpin, minat dan bakat, kerohanian, serta sifat inklusif, 26 sehingga dalam melaksanakan kegiatannya tentu membutuhkan bantuan baik dalam hal dana maupun sarana dan prasana, sehingga untuk mendukung hal tersebut. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dari organisasi kemahasiswaan tersebut sejatinya merupakan salah satu hak yang dimiliki mahasiswa UI sebagaimana tercantum dalam statuta UI yaitu untuk membentuk organisasi dan mendapatkan dukungan sarana prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut.27 yang mana ini selanjutnya diperkuat dengan peraturan pelaksana dari statuta
UI yaitu peraturan Majelis Wali Amanat Universitas
Indonesia Nomor 004/peraturan/MWA-UI/2015, sehingga jelas bahwa UI sebagai sebuah universitas siap untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UI. Kesiapan serta keseriusan UI sebagai sebuah universitas dalam menaungi kegiatan kemahasiswaannya dibuktikan dengan pembentukan suatu direktorat kemahasiswaan UI yang berada di bawah wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan UI.28 Ini bertujuan agar terwujudnya hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pimpinan UI, pimpinan fakultas, program pasca 26
Pasal 1 angka 24 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No.004/Peraturan/MWA-UI/2015 27 Indonesia,Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Indonesia, PP No.68 tahun 2013, LN No.166 tahun 2013, TLN No.5455.Pasal 48 ayat 1 huruf c. 28 Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.2784/SK/R/UI/2014 61
sarjana, dan vokasi di UI dan pihak manajemen yang mengelola pembinaan, pendampingan, dan pelayanan kemahasiswaan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang sah baik di tingkat universitas, maupun di tingkat fakultas, program pasca sarjana dan program vokasi. 29 II.
Analisa Hasil Survei Dalam hal pemenuhan hak mahasiswa terkait kemahasiswaan di tingkat
universitas kami dari BK MWA UI-UM serta BEM se-UI melaksanakan sebuah survei kepada para mahasiswa di seluruh fakultas di UI untuk menjaring pendapat serta pandangan mahasiswa UI bagaimanakah selama ini para pemimpin universitas beserta jajarannya dalam memenuhi hak dari mahasiswa sebagaimana yang telah diatur dalam statuta dan anggaran rumah tangga UI serta peraturan lainnya terkait kemahasiswaan. Ada beberapa indikator yang kami masukkan di dalam survei kami, berikut akan kami sertakan hasil survei yang telah kami olah dan analisa terkait hasil survei yang telah kami lakukan terhadap 684 mahasiswa di UI. A. Dukungan rektorat terhadap kegiatan kemahasiswan di bawah naungan rektorat Gambar 1.1 kepuasan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan oleh rektorat Rektorat telah mendukung kegiatan kemahasiswaan 0% 0%
32…
62,7 0%
Kepuasan Terhadap Proporsinalitas Dukungan Rektorat 5,0% 4,4%
ya
31,1%
tidak 59,5%
sangat puas
puas
tidak puas
sangat tidak puas
29
Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.1952/SK/R/UI/2014, Pasal 2 huruf
a 62
Sumber: LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dari survei yang telah kami himpun dan olah di atas menunjukkan bahwa dari total responden kami sebanyak 684 mahasiswa di seluruh fakultas di UI, 62,70% menyatakan bahwa rektorat telah mendukung kegiatan kemahasiswaan di tingkat UI dan 32,30% sisanya menyatakan bahwa rektorat masih belum mendukung kegiatan kemahasiswaan di tingkat UI, ini menunjukkan bahwa sejatinya kinerja rektorat dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan di tingkat UI sudah cukup baik namun, mahasiswa masih merasa terdapat beberapa kegiatan mahasiswa yang rektorat masih belum ikut campur tangan dalam dukungan maupun pelaksanaannya. Selain itu pada data kedua terkait tingkat kepuasan proporsionalitas terhadap dukungan rektorat pada kegiatan kemahasiswaan yang didukung rektorat, proporsionalitas di dalam survei ini ditunjukkan melalui dukungan dana yang diberikan oleh rektorat dibandingkan dengan dana yang dimintakan oleh mahasiswa kepada rektorat. Diagram ini menunjukkan bahwa 4,4% dari total responden menyatakan bahwa sangat puas terhadap dukungan rektorat terhadap proporsionalitas dukungan yang diberikan rektorat, lalu 59,5% responden menyatakan bahwa puas terhadap proporsionalitas dukungan yang diberikan rektorat, sedangkan 31,1% responden tidak puas terhadap proporsionalitas dukungan yang diberikan rektorat, dan 5% sisanya sangat tidak puas terhadap proporsionalitas dukungan dana yang diberikan rektorat. Ini menunjukkan bahwa rektorat sudah cukup baik terkait proporsionalitas dukungan yang dalam hal ini dilihat dari dana yang diberikan rektorat terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, namun perlu diketahui bersama masih terdapat responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan jumlah yang cukup besar yaitu sebesar 35,5%, sebagai contoh adalah kegiatan tahunan mahasiswa UI yaitu Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia (OIM UI) dan Olimpiade Mahasiswa Universitas Indonesia (OLIM UI), yang mana pada
63
tahun ini mendapat pemotongan dana dari total dana yang dijanjijkan pihak rektorat pada awal tahun sebanyak 30 juta menjadi 19,5 juta pada perealisasiannya, yang mana tentu ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan OIM UI, pun dalam kegiatan OLIM UI tahun ini rektorat sudah cukup baik dengan memenuhi dana yang dijanjikan awal tahun, namun pemenuhan dana tersebut masih belum cukup dikarenakan terdapat beberapa komponen yang cukup mahal namun tidak mau untuk ditanggung oleh pihak rektorat seperti wasit, dll. Saran dari kami adalah agar pihak rektorat dalam hal ini kemahasiswaan agar lebih baik menetapkan pagu yang ajeg di awal tahun kepada setiap kegiatan mahasiswa yang ada di bawah naungan rektorat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan nantinya, penyelenggara kegiatan sudah mengetahui sejak awal tahun berapa total dana yang akan diberikan rektorat terhadap kegiatan tersebut, selain itu kami juga menyarankan agar lebih mencakup seluruh komponen pendanaan yang dibutuhkan oleh kegiatan mahasiswa tersebut, agar kegiatan mahasiswa tersebut dapat terselenggara dengan baik.
B. Dukungan rektorat terkait forum dan diskusi ilmiah di UI Gambar 1.2 Diagram dukungan rektorat terhadap kebebasan forum atau lembaga diskusi ilmiah
Tingkat kebaikan dukungan rektorat 0,6%
8,3% 18,1%
73,0%
Sangat Baik
Baik
Tidak Baik
Sangat Tidak Baik
64
Sumber: LITBANG BK MWA UI UM 2016
Dari survei yang telah kami himpun dan olah di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas dari total responden sebanyak 73% menyatakan rektorat telah baik dalam mendukung kebebasan forum atau lembaga diskusi ilmiah yang ada di UI, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 8,3% dari total responden menyatakan bahwa rektorat sudah sangat baik dalam mendukung kebebasan forum atau diskusi ilmiah yang ada di UI, lalu 18,1% menyatakan rektorat tidak baik dalam mendukung kebebasan forum atau diskusi ilmiah di UI, dan 0,6% menyatakan rektorat tidak baik dalam mendukung kebebasan forum atau diskusi ilmiah di UI. Dari survei ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rektorat sudah baik dalam mendukung kebebasan forum atau lembaga diskusi ilmiah yang ada di UI, ini dibuktikan dengan 81,3% responden menyatakan rektorat telah baik dan sangat baik mendukung kebebasan forum atau lembaga diskusi ilmiah yang ada di UI. Namun perlu diperhatikan juga bahwa masih terdapat beberapa responden yang menayatakan bahwa rektorat belum mendukung kebebasan forum atau lembaga diskusi ilmiah dengan baik yaitu sebesar 18,7% responden, yang terdiri dari yang menyatakan tidak baik dan sangat tidak baik. Sehingga pihak pimpinan UI khususnya bagian kemahsiswaan perlu untuk terus membenahi dukungan terhadap kebebasan forum atau diskusi ilmiah yang ada di UI baik itu sarana dan prasana maupun dalam bentuk dana, agar nantinya pengembangan ilmu pengetahuan dan kultur dialektika dan diskusi di UI dapat terus meningkat.
III.
KESIMPULAN Dari analisa di atas maka dapat disimpulkan rektorat perlu membenahi
dalam dukungan yang diberikan ke dalam kegiatan mahasiswa dalam hal ini cakupan kegiatan yang di dukung oleh rektorat agar lebih menyeluruh kepada
65
seluruh kegiatan mahasiswa, serta proporsionalitas yang diberikan rektorat agar sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau sesusai yang dijanjikan rektorat pada awal tahun, sehingga nantinya setiap acara kemahasiswaan di bawah naungan rektorat dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Selain itu terhadap kebebasan forum atau diskusi ilmiah, rektorat agar lebih banyak lagi memberikan dukungan kepada seluruh diskusi ilmiah yang ada di UI, sehingga nantinya mahasiswa UI dapat lebih mengembangkan potensinya serta dapat membangun kultur dialektika dan diskusi yang baik.
66
DAFTAR PUSTAKA Publikasi Lembaga Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No.004/Peraturan/MWAUI/2015 Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.2784/SK/R/UI/2014 Keputusan Rektor Universitas Indonesia No.1952/SK/R/UI/2014 Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Indonesia, PP No.68 tahun 2013, LN No.166 tahun 2013, TLN No.5455.
67
Bab ii Kajian dan aspirasi bem ui/bem fakultas/vokasi
68
Evaluasi Rektor dalam Perspektif BEM UI Tulisan ini dibuat sebagai sebuah ulasan akan beberapa persoalan yang menjadi kekhawatiran dan aspirasi mahasiswa UI dalam perspektif BEM UI 2016. Tentunya diperlukan kajian dan diskusi lanjutan yang lebih kompeherensif untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang kami angkat dalam tulisan ini. Berikut dipaparkan beberapa ulasan permasalahan yang ditemui oleh mahasiswa UI. UI, PTN BH, dan BOP-P Setelah UU Dikti disahkan pada 2012, status UI telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Seperti yang diketahui bersama, bahwa dampak pemberian status PTN BH adalah otonomi lebih bagi universitas untuk mengembangkan dirinya sendiri lebih jauh dibandingkan statusstatus lainnya seperti Satker, BLU, atau bahkan PT BHMN yang merupakan status badan hukum bagi universitas yang lebih konvensional. Pemberian status PTN BH kepada UI juga memberikan anggapan UI telah mampu untuk lebih mandiri dalam peningkatan kualitas dan pengembangan dirinya. Pemberian status PTN BH, ditambah dengan banyaknya perguruan tinggi baru yang harus diberikan perhatian lebih oleh negara berdampak Pemerintah secara bertahap mengurangi bantuan langsung, tidak terkecuali dalam urusan pendanaan kepada UI. Hal ini akhirnya memberikan dampak pada tahun 2016 ini, di mana BPPTN UI turun sekitar 30 miliar rupiah30 dari tahun 2015, di lain sisi, anggaran untuk pembangunan juga naik dari tahun ke tahun. Ini membuat UI harus berputar otak mencari pendanaan lebih untuk menutupi penurunan pendanaan yang diberikan Pemerintah. Berkaitan dengan otonomi yang juga tadi diberikan, UI awalnya ingin menaikkan biaya pendidikan dari salah satu konstituen utama yang dimilikinya, mahasiswa S1 reguler, atas pewacanaan ini, pertentangan antara mahasiswa dan pihak Rektorat pun tidak terelakkan, skema biaya pendidikan baru Biaya Operasional Pendidikan-Pilihan (BOP-P) yang juga ditujukan pada mahasiswa S1 reguler untuk membantu menutupi kekurangan dana yang UI 30
Pemaparan Prof. Muhammad Anis dalam audiensi yang dilakukan oleh BEM UI dengan Rektor UI 69
butuhkan dinilai sebagai jalan tengah antara keinginan Rektorat dan mahasiswa yang tidak ingin adanya kenaikan biaya pendidikan. Berikut adalah tren kenaikan pendapatan universitas secara komparatif dari mahasiswa.
Sumb
UI
%
ITB
%
UGM
%
UNPAD
%
er Pener imaan Maha
1.160.79 57,7
*852.317
*58,
774.363.
41,0
464.352.
45,9
siswa
1.580.07
5%
.000.000
56%
724.577
1%
000.000
8%
Total
2.009.97 100,
1.455.46
100
1.888.23
100,
1.010.00
100,
Pener
8.010.13 00%
9.000.00
%
9.046.87
00%
6.000.00
00%
imaan
2
0
2
3
0
Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Universitas PTN BH
Tabel di atas telah dengan jelas memaparkan sumber penerimaan beberapa PTN BH di Indonesia. Jelas tampak pada tabel bahwa PTN BH justru lebih menitikberatkan penerimaannya pada mahasiswa. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan dari mahasiswa atau BOP konsisten menjadi sumber pendanaan UI terbesar (2011: 41.67%; 2012: 48.97%; 2013: 42.05%) dari segala jenis pendanaan UI. Total penerimaan UI dari uang kuliah program sarjana naik 13.56% pada tahun 201531, setelah sebelumnya, rataratanya naik 30.83% pada 2014 ke 2015. Keberadaan BOP-P ini juga secara normatif akan meningkatkan dominasi pendapatan UI melalui BOP. Dalam audiensi yang dilakukan BEM UI kepada Kemristekdikti, Prof. Intan Ahmad berkata senada bahwa kebijakan BOP-P adalah otoritas UI.
31
Kajian Kebijakan Badan Kelengkapan MWA UI UM tahun 2016 70
Kebijakan ini masih menimbulkan pro-kontra hingga di tataran pemerintahan, salah seorang anggota Komisi X DPR dalam diskusi yang diselenggarakan BEM FISIP UI bahkan berpendapat kebijakan BOP-P tidak memiliki acuan hukum yang jelas. Berikut adalah tabel skema pembayaran BOP-P dalam rupiah:
Kelas
IPA
IPS
1
10.000.000
7.500.000
2
12.500.000
10.000.000
3
15.000.000
12.500.000
1. Tabel 2. Skema Pembayaran BOP-P Dari total kuota mahasiswa reguler UI sebanyak 4758 mahasiswa 32, kurang lebih sekitar 23% mahasiswa UI atau 1094 mahasiswa reguler yang mengambil skema pembayaran BOP-P33. Batas atas BOP-B di UI adalah 7.500.000 rupiah untuk Prodi IPA (Sains, Kesehatan, dan Teknik) dan 5.000.000 rupiah untuk Prodi IPS (Sosial dan Humaniora). Secara kasar, kebijakan BOP-P pada 2016 diperkirakan menambah pemasukan UI (jika dikurangi BOP-B) sebanyak 5.490.000.000 (5.49 miliar) rupiah dengan detail perhitungan sebagai berikut: 𝑃𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖ℎ 𝐵𝑂𝑃𝑃 ∗ ((𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑂𝑃𝑃𝐼𝑃𝐴 − 𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑂𝑃𝐵𝐼𝑃𝐴 ) + (𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐵𝑂𝑃𝑃𝐼𝑃𝑆 − 𝑀𝑎𝑥 𝐵𝑂𝑃𝐵𝐼𝑃𝑆 )) = 1094 ∗ (5.000.000) = 5.490.000.000
Idealnya, pada 2019 dan seterusnya, saat seluruh angkatan (per tahun) yang ada di UI telah diterapkan sistem BOP-P, diperkirakan pemasukan dari kebijakan BOP-P mencapai 21.960.000.000 (21.96 miliar) rupiah.
32 33
Diakses dari http://simak.ui.ac.id/reguler.html Pemaparan Rektorat UI
71
Kebijakan BOP-P tentu perlu dievaluasi baik secara teknis maupun hasil. Meninjau ulang filosofi pembuatannya, tentu hal ini dibuat untuk membantu menutupi kekurangan dana. Apakah pada akhirnya, BOP-P meningkatkan pemasukan UI secara signifikan atau tidak—atau malah sebaliknya: kembali makin menguatkan pemasukan terbesarnya yang berasal dari mahasiswa.
Permasalahan Keamanan di Universitas Indonesia Keamanan merupakan suatu keadaan dimana ada suatu rasa terlindungi atau merasa aman dari suatu ancaman; merupakan suatu area atau tempat dimana seseorang akan melalui suatu pengecekan untuk memastikan bahwa seseorang tersebut tidak membawa senjata atau substansi yang bersifat ilegal 34. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa aman diperlukan oleh manusia agar dapat beraktivitas dengan baik. Keamanan merupakan salah satu perasaan yang fundamental yang diperlukan agar manusia bisa terus berkembang tanpa merasa adanya ancaman yang akan menggangu aktivitasnya. Salah satu yang jelas mengancam keamanan manusia adalah fenomena kriminalitas di Indonesia. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomi dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Saat ini kriminalitas bukan lagi menjadi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia karena setiap harinya tindakan kriminal tersebut telah disampaikan melalui berbagai media. Fenomena kriminalitas tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan diantaranya kesenjangan sosial, kekerasan dan kurangnya rasa toleran terhadap sesama yang menyebabkan timbulnya perpecahan antar individu maupun kelompok35.
34
Merriam-Webster. http://www.merriam-webster.com/dictionary/security diakses pada tanggal 27 September 2016
72
Bermacam-macam tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia yaitu diantaranya pencurian, tindak asusila, pencopetan, penodongan dengan senjata api dan bahkan pembunuhan. Tindakan kriminalitas ini juga selain merugikan bangsa untuk saat ini juga menghasilkan bangsa yang bersifat immoril. Berbagai tempat tindakan kriminalitas ini dapat ditemukan, diantaranya terminal atau stasiun, pusat perbelanjaan dan kampus. Dalam materi ini kami akan memfokuskan diri terhadap tindakan kriminal yang berada di wilayah kampus. Tingkat kriminalitas di Kota Depok masih tinggi. Tindakan kejahatan, seperti pencurian barang, masih membayangi warga masyarakat. Banyak kasus yang belum tertangani dengan baik oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan pemberitaan yang dilakukan oleh media massa Tempo Interaktif, tertanggal 3 Januari 2010, sepanjang tahun 2009 terdapat 603 kasus pencurian kendaraan bermotor, namun hanya sekitar 75 kasus yang berhasil diselesaikan oleh polisi, sekitar 12 % dari jumlah total kasus pencurian. Angka kejadian kasus perbulannya mencapai 10 hingga 15 kasus. Dan angka ini terus meningkat di bulan Januari, Februari, Mei, dan November mencapai 45 hinga 50 kasus perbulannya. Di tahun 2010, kasus pencurian kendaraan bermotor masih menjadi perhatian Kepolisian Resor Depok36. Terkait dengan isu yang berkembang tentang pencurian pada khususnya di kalangan mahasiswa UI juga heboh dengan tidak sedikitnya laporan kehilangan barang berharga, sehingga kasus pencurian ini bukan hanya mengancam mahasiswa, tetapi warga masyarakat setempat secara keseluruhan. Isu tentang kasus pencurian ini terus menyebar seiring dengan meningkatnya kasus-kasus pencurian tersebut. UI merupakan universitas di Depok dengan jumlah mahasiswa yang terbanyak yang memiliki cakupan wilayah yang luas. Beberapa daerah yang berada di sekitar UI seperti Kober, Belakang Rel (Barel), Pondok Cina, Kukusan Kelurahan (Kukel) dan Kukusan Teknik (Kutek) adalah kawasan yang sering 35
Nurul Amanah. Fenomena Kriminalitas di Indonesia. https://www.academia.edu/7245746/Fenomena_Kriminalitas_di_Indonesia diakses pada tanggal 27 September 2016 36 https://manshurzikri.wordpress.com/2010/11/07/tugas-dari-dosen-hubungan-kondisilingkungan-dan-reaksi-sosial-masyarakat-dengan-kasus-pencurian-di-kawasan-kukusanteknik-lingkungan-universitas-indonesia/ diakses pada tanggal 27 September 2016 73
menjadi daerah tempat tinggal dari mahasiswa. Berdasarkan pertimbangan itu, ada asumsi bahwa kasus pencurian yang menimpa wilayah UI memiliki tingkat kerugian yang besar dan membuka peluang yang cukup besar bagi pelaku pencurian. Keamanan dan ketertiban yang dirasakan di UI semakin menurun, mengingat banyak sekali permasalahan kriminal yang tindak kunjung selesai. Permasalahan tersebut terus menambah dan bervarietas dimana memiliki modus operandi yang bermacam-macam. Meskipun sampai saat ini ada Pengamanan Lingkungan Kampus UI sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban kampus UI, namun dirasakan oleh civitas academica masih belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai protector of the campus. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir mulai tahun 2013 - 2015, UI telah mengalami banyak gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan tersebut bermacam – macam seperti hilangnya barang milik mahasiswa (laptop, dompet, tas, motor). Sebagai contoh, kasus yang terjadi di Fakultas Hukum. Pada saat kegiatan mahasiswa berlangsung, beberapa orang yang mengaku sebagai senior dari organisasi tersebut berpura-pura masuk ruangan untuk menghadiri rapat yang sedang berlangsung. Ketika sedang istirahat orang-orang tersebut mengambil 3 buah laptop dan kabur dari ruangan. Meskipun tertangkap CCTV, pelaku tidak dapat ditangkap karena keterlambatan pelaporan kejadian. Kasus lainnya terjadi juga di Fakultas Hukum. Saat itu, ruang student centre menjadi tempat penitipan barang-barang untuk kegiatan mahasiswa seperti televisi dan kamera. Barangbarang tersebut hilang dicuri oleh orang tak dikenal. Aksi pelau sempat tertangkap CCTV namun pelaporan kejadian lagi-lagi terlambat. Kecelakaan lalu lintas menjadi contoh lain yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pada tahun 2015 terdapat beberapa orang di wilayah kampus UI mengendarai mobil berlaju kencang. Mobil tersebut menabrak beberapa orang, diantaranya satpam yang mencoba memberhentikan kendaraan tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan luka-luka. Masih abnyak contoh lain kecelakaan yang terjadi di UI dengan pengendara orang diluar UI. Hal ini menunjukkan
74
bahwa kecelakaan lalu lintas di dalam UI menjadi permasalahan yang patut dicari solusinya. Berdasarkan data PLK pada tahun 2013, gangguan keamanan ketertiban di UI
ditemukan sebanyak 141 kasus. Kasus tersebut didominasi oleh kasus
kecelakaan lalu lintas sebanyak 60 kasus dan pencurian sebanyak 42 kasus. Selanjutnya pada tahun 2014 sebanyak 183 kasus yang terdiri atas kecelakaan lalu lintas dan pencurian masing – masing sebanyak 65 kasus. Pada tahun 2015 sampai bulan Maret, telah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sebanyak 25 kasus yang di dominasi oleh kasus kecelakan lalu lintas sebanyak 16 kasus dan pencurian sebanyak 7 kasus. Berdasarkan data PLK selama tiga tahun terakhir yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan awal 2015 sebaiknya UI mengkaji kembali aksesibilitas masyarakat umum di ke wilayah UI dan pengaruhnya pada keamanan. Berdasarkan data, mahasiswa UI yang mengalami kasus pelecehan seksual sebanyak 29 kasus, penipuan sebanyak 21 kasus, serta gangguan secara umum dari orang asing sebanyak 6 kasus. Sebagai contoh, kasus penipuan di dekat menara air UI dengan modus pelaku mengaku sebagai warga Barel yang merasa dirugikan dan meminta ganti rugi kepada mahasiswa UI yang kebetulan melintas di daerah tersebut. Kriminalitas yang terjadi di UI salah satunya disebabkan kurangnya penerangan di beberapa titik di dalam kampus UI seperti Pusat Kegiatan Mahasiswa
(Pusgiwa),
Fakultas
Matematika
dan
Ilmu
Pengetahuan
Alam(FMIPA),Vokasi, Jembatan Teknik - Sastra (Teksas), jalanan antara Fakultas Teknik dan Pusgiwa, menara air dan di Fakultas Farmasi. Setidaknya ada 4 lampu rusak di Jembatan Teknik - Sastra yang tidak dengan segera diperbaiki sehingga menyulitkan pejalan kaki di malam hari ketika melewati jembatan tersebut. Pos satpam yang ada saat ini berjumlah 25 pos. Jumlahnya ini masih kurang untuk area seluas UI. Pos satpam yang ada terkadang tidak ada penjagaan. Meskipun begitu kami mengapresiasi adanya tambahan pos satpam di bawah gedung annex di dekat balairung yang memang sangat krusial karena sering kali terjadi tindakan kriminal.
75
Selanjutnya, alasan mengapa banyaknya kejadian kriminalitas di kampus UI menurut kami adalah dengan belum cukupnya CCTV yang dipasang pada spot yang tepat sehingga blind spot di beberapa tempat masih ada dan diketahui oleh para pelaku kriminal yang akan beraksi. Ttempat parkir yang luas dan satpam yang jumlahnya kurang banyak dalam menjaga kendaraan bisa menjadi latar belakang diperlukannya CCTV di tempat parkir. Tidak sedikit barang-barang dalam kendaraan yang diparkir di Mesjid UI diambil oleh pencuri dan sama sekali tidak dapat dibuktikan karena tidak ada CCTV yang memantau parkiran Mesjid UI. Permasalahan keamanan merupakan dapat ditangani dengan koordinasi banyak pihak. Koordinasi antara PLK dengan petugas keamanan masing-masing fakultas perlu diperkuat. Mahasiswa sendiri kurang peduli dengan isu keamanan di Kampus UI sebagai akibat kurangnya sosialisasi mengenai keamanan di Kampus UI dan cara penangulangannya. Nomor-nomor darurat seharusnya disosialisasikan kepada mahasiswa dengan cara memberikan pamflet, stiker atau memasang baliho di titik-titik pertemuan banyak orang seperti stasiun UI dan stasiun Pondok Cina. Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat di implementasikan di UI untuk mengurangi angka kriminalitas. Pertama, mekanisme buka tutup portal yang teratur, jelas, dan tidak menyulitkan mahasiswa untuk melakukan mobilitasnya. Kedua, penambahan personil satpam yang berjaga di setiap fakultas diharapkan dapat meminimalisasi tindakan kriminal. Ketiga, pemberlakuan patroli keliling secara konsisten yang dilakukan oleh PLK agar dapat mengurangi kegiatan kriminal yang terjadi di tempat sepi seperti jalan yang berada antara Fakultas Teknik dan Asrama yang biasa dikenal dengan “Jalan Cinta”. Patroli keliling yang dilakukan secara konsisten oleh PLK dan bekerja sama dengan penjaga keamanan setiap fakultas diharapkan dapat meminimalisasi kegiatan kriminal yang tidak diinginkan. Penambahan penerangan di tempat – tempat yang kurang mendapatkan penerangan secara efisien, seperti di dekat daerah Vokasi untuk penerangan masih sangat kurang dan memperbaiki lampu-lampu yang rusak seperti yang ada di Jembatan Teknik-Sastra. Selanjutnya adalah penambahan pengawasan elektronik oleh perangkat CCTV. Masih banyak 76
gedung – gedung dan daerah di UI yang tidak terliput oleh CCTV sehingga kegiatan kriminal bisa dilakukan dengan mudah. Terakhir adalah mengadakan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan kampus untuk lebih berhati-hati terhadap kriminal dan perlu koordinasi dari seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan UI. Kebijakan Penutupan Gerbatama di atas Pukul 23.00 Salah satu kebijakan UI dalam menangani masalah keamanan di UI adalah penutupan gerbang masuk utama UI di atas pukul 23.00. Terkait dengan kebijakan ini, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UI 2016 melakukan survei terhadap mahasiswa UI. Survei dilakukan dengan metode non probability sampling dan meilbatkan sebanyak 1144 responden. Hasilnya, 86,2% responden mengetahui atau memahami tentang kebijakan penetupan Gerbatama UI sedangkan sisanya sebesar 13,8% tidak memahami.
Terkait dengan latar belakang diberlakukannya kebijakan tersebut, yaitu adanya tindakan kriminal pada malam hari, sebanyak 63,9% mahasiswa mengetahui adanya kejadian tersebut dengankan sisanya sebanyak 36,1% mahasiswa tidak mengetahuinya.
77
Hal yang sudah kita ketahui bersama adalah mahasiswa UI masih banyak yang beraktivitas di kampus hingga di atas pukul 23.00 dengan berbagai macam aktivitas. Berdasarkan dari hasil survei, Enam dari sepuluh mahasiswa UI (55,6%) beraktifitas di kampus hingga diatas pukul 23.00 dalam hal organisasi dan kepanitiaan, tiga orang lainnya mengerjakan tugas (28, 5%) dan sisanya menjalani latihan lomba maupun aktifitas lainnya dalam menunjang performa akademis dan sosialnya.
Seberapa sering mahasiswa melakukan aktivitas di atas pukul 23.00 di kampus? Hasil survei memperlihatkan 9,3 % mahasiswa UI juga memiliki frekuensi yang tinggi yaitu 5 kali dalam satu minggu untuk beraktifitas lebih dari pukul 23.00 di kampus, 33,3% mahasiswa UI menghabiskan waktu sebanyak 3-5 hari perminggu, dan 34,1% menghabiskan waktu sebanyak 1-2 hari perminggu. Lalu, bagaimana sikap mahasiswa terhadap kebijakan ini? Sebanyak 79,5% mahasiswa Universitas Indonesia tidak setuju atas kebijakan penutupan gerbatama pada pukul 23.00 WIB.
78
Di sisi lain, mahasiswa memberikan pendapat tentang upaya peningkatan keamanan di UI. Menurut sebagian mahasiswa Universitas Indonesia (53,8%) setuju apabila dilakukan penambahan penjaga keamanan, dan (25,7%) setuju dilakukan penambahan CCTV dikawasan kampus UI. Mahaiswa setuju jika diwajibkan meninggalkan kartu identitas seperti KTP/SIM/KTM (82%) di Pos penjagaan sekitar pintu gebatama Universitas Indonesia untuk mengakses UI diatas pukul 23.00WIB.
Menurut mahasiswa UI, akses gerbatama dapat dibuka untuk pihak-pihak tertentu saja seperti mahasiswa (82,7%), orang tua (60,3%) serta pihak luar yang memiliki urusan jelas seperti ambulance, pemadam kebaran, jemputan seperti ojek/taksi (7,7%).
79
Pemamaparan di atas menunjukkan bagaimana pandangan mahasiswa UI terhadap keamanan di UI dan kebijakan penutupan Gerbatama di atas pukul 23.00. Hal lain yang kami soroti dari kebijakan ini adalah proses pengambilan kebijakan yang sepihak tanpa adanya diskusi dengan mahasiswa. Inilah yang menjadi keributan di awal oenerapan kebijakan. Banyak mahasiswa yang tidak mengetahui kebijakan ini dan merasa kaget. Mungkin hal inilah pula yang menyebabkan mayoritas mahasiswa tidak setuju dengan kebijakan ini berdasarkan survei. Kebijakan Gerbatama ini merupakan contoh kecil dimana pembuatan kebijakan di UI belum sepenuhnya melibatkan mahasiswa sebagai stakeholder terbesar di kampus, padahal kebijakan yang dikeluarkan UI tak jarang objek terbesarnya adalah mahasiswa. Kami berharap lebih banyak pelibatan secara luas bagi mahasiswa dalam kebijakan yang dibuat UI terutama yang memiliki dampak lagsung ke mahasiswa.
Pelayanan Bis Kuning Mahasiswa UI berjumlah lebih dari 8000 mahasiswa telah menggunakan atau setidaknya mengenal transportasi publik di kampus yaitu Bis Kuning UI.
80
Sehari – hari Bis Kuning atau Bikun telah mengitari kampus UI untuk mengantar mahasiswa ke fakultas masing – masing. Bisa dikatakan bahwa Bikun ini merupakan nyawa dari sekian banyak mahasiswa karena banyak mahasiswa bergantung terhadap Bikun sebagai transportasi gratis. Di sisi lain, besarnya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan bikun menyimpan dilema. Kebijakan baru dari rektorat yang membuat jeda antar satu bikun dengan bikun lain selama 6 menit memberikan dampak. Sopir Bikun yang sangat loyal dalam melakukan pekerjaan hak – hak nya pun kurang terpenuhi. Hak – hak sopir yang kurang terpenuhi adalah waktu makan dan beribadah di jam 12.00 dan di jam 18.00. Hal ini dapat berpotensi pada kurang optimalnya kerja sopir, mogoknya para supir, atau pengunduran diri. Terkait hal ini, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UI periode 2016 telah melakukan survey kepada mahasiswa untuk mencari solusi nya sekaligus pula mencari tahu pandanga mahasiswa terkait fasilitas dan kepuasan mereka terhadap pelayanan Bikun. Sebanyak 354 responden berpartisipasi dalam survei ini. Persebaran angkatan responden pun beragam yaitu sebanyak 41,5% angkatan 2015, 38,4% angkatan 2014, 16,4% angkatan 2013 dan sisanya merupakan angkatan 2012 dan ke atas. Sebanyak 68,6% responden tidak mengetahui adanya kebijakan baru tersebut. Selanjutnya terkait dengan skala kepuasan dalam pelayanan Bikun, dari skala 1 – 5, sebesar 40,7% memiliki kepuasan pada skala 4 dan 37,5% menilai kepuasan mereka terhadap pelayanan Bikun di angka 3. Hanya sedikit yaitu sebesar 2,8% yang menilai pelayanan Bikun di skala 1. Selanjutnya, di dalam survey tersebut kami menanyakan kepada mahasiswa apa saja kendala yang sering dihadapi oleh mereka selama naik Bikun. Sebesar 79,4% responden menganggao ketepatan waktu Bikun dalam hadir di halte – halte sebagai kendala. Fasilitas seperti halte yang kurang penerangan merupakan kendala yang dirasakan oleh 45,5% responden. Kenyamanan merupakan kendala yang dialami selanjutnya oleh 30,5% responden dan Keamanan sebanyak 27,7%. Dengan adanya data ini, diharapkan adanya suatu perbaikan terkait dengan fasilitas – fasilitas agar mahasiswa semakin gemar
81
menggunakan Bikun dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. CCTV di dalam Bikun merupakan hal yang di inginkan oleh 79,4% responden. Perbaikan terhadap Air Conditioner (AC) di dalam Bikun disarankan oleh 47,5% responden karena tidak semua Bikun memiliki AC yang sejuk. Terakhir adalah terkait dengan kebersihan Bikun yang menurut 36,7% responden perlu ditingkatkan lagi. Terkait dengan hak – hak sopir Bikun yang sebelumnya telah disinggung, beberapa solusi diajukan oleh mahasiswa. Sebanyak 60,7% responden menyatakan bahwa sebaiknya agar hak – hak tersebut terpenuhi, rektorat sebaiknya menambah jumlah supir Bikun dan memberikan waktu jeda antar jam 12.00 – 12.30 dan 18.00 – 18.30 untuk beribadah dan makan. Ini merupakan ide yang sangat baik dalam memenuhi hak – hak supir Bikun yang selama ini telah dengan sabar melayani para mahasiswa dalam mengantar mereka dari satu halte ke halte lainnya. Oleh sebab itu, terkait dengan kajian mengenai Bis Kuning ini, Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM UI periode 2016 mengharapkan adanya suatu perubahan menuju kebaikan, agar lebih nyaman bagi para pihak, yaitu pihak supir Bis Kuning, Rektorat dan Mahasiswa. Ini merupakan hal yang baik untuk dilakukan untuk meningkatkan integrasi yang baik antara para pihak dan agar tidak ada saling yang dirugikan dan menjadi suatu kemungkinan untuk terjadi konflik. Kami mengharapkan pihak Rektorat bersedia untuk mendengar atas saran yang diberikan oleh mahasiswa UI terkait dengan fasilitas Bis Kuning dan sopir Bis Kuning.
Permasalahan Dana Kemahasiswaan BEM UI sebagai organisasi yang berada dalam naungan direktorat kemahasiswaan tentunya memiliki hak untuk mendapatkan pendanaan dalam penyelenggaraan program kerja BEM UI. Terdapat beberapa macam dana yang diberikan Rektorat melalui Direktorat kemahasiswaan, yaitu dana operasional yang diberikan setiap bulan dan bantuan dana kegiatan. Penentuan besaran dana bantuan kegiatan dapat dibedakan menjadi dua cara. Jenis pertama, beberapa
82
program kerja BEM UI besaran dana bantuan kegiatan sudah ditentukan di awal tahun. Biasanya ini dilakukan untuk program kerja yang sudah cukup besar dan rutin setiap tahunnya diselenggarakan oleh BEM UI. Jenis kedua adalah besaran dana bantuan kegiatan ditentukan setelah BEM UI mengajukan permohonan bantuan dana. Permasalahan yang ingin kami angkat terkait bantuan dana adalah besaran dana yang kami dapatkan pada tahun 2016 relatif lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini kami ketahui sebagai dampak atau akibat pemotongan yang dilakukan oleh keuangan UI pada pos anggaran Direktorat Kemahasiswaan. Sebagai contoh kegiatan Olimpiade Ilmiah Mahasiswa UI (OIM UI) pada tahun 2016 hanya mendapatkan dana bantuan sebesar 19,5 juta. Padahal, pada beberapa tahun sebelumnya program ini mendapatkan dana sebesar 70 juta. Bantuan dana untuk program kerja untuk BEM UI 2016 relatif lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kami belum bisa memaparkan data perbandingan karena belum selesainya rekap LPJ kegiatan BEM UI 2016. Apabila proses ini telah selesai, kami dapat menunjukkan tren perbedaannya. Kami berharap bahwa pada tahun depan kegiatan BEM UI menjadi prioritas dalam hal pendanaan atau seminimlanya kegiatan BEM UI tidak dijadikan prioritas utama jika ada pemotongan dana terutama kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadaop warga fakultas atau kegiatan yang selalu diikuti oleh warga UI secara luas. Hal ini untuk menghindari dampak negatif yang begitu luas juga karena program kerja yang kekurangan dana.
Permasalahan Renovasi Beberapa Fasilitas di UI Pada tahun 2016 ini UI merencanakan renovasi untuk beberapa fasilitas di kampus. Pada dasarnya mahasiswa sangat mendukung renovasi yang dilakukan oleh pihak UI apalagi kalau memang ditujukan untuk optimalisasi kegiatan kemahasiswaan. Namun, kami menyoroti informasi proses renovasi yang tidak begitu jelas. Sebagaimana yang kami ketahui bahwa proses renovasi harus melalui tender yang dilakukan oleh pihak Direktorat Logistik sedangkan DPPF berwenang
83
dalam memutuskan izin penggunaan fasilitas termasuk kapan penutupan gedung untuk renovasi. Pada tahun 2016, UI merencanakan renovasi pada gymnasium dan balai sidang. Evaluasi dari kami adalah penutupan gedung yang terlalu cepat dengan alasan renovasi padahal renovasi belum dumulai karena tender yang dilakukan oleh Direktorat Logistik belum selesai. Hal ini menyulitkan mahasiswa yang ingin menggunakan fasilitas tersebut mengingat kebutuhan akan ruangan begitu tinggi. Mahasiswa sempat mengalami keningungan dan kekhawatiran karena gymnasium sebagai tempat olahraga untuk Ukor dan kompetisi olahraga yang dimiliki BEM UI maupun Fakultas tidak bisa digunakan berdasarkan keterangan DPPF. Waktu oengerjaan renovasi sangat disayangkan direncanakan pada buan yang padat akan acara olahraga. Kasus yang sama terjadi pada balai sidang. Beruntungnya permasalahan ini dapat diatasi dengan aktifnya BEM UI dalam menanyakan perkembangan proses tender pengerjaan renovasi. Selain itu BEM UI aktif melakukan negosiasi penggunaan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan. Meskipun dapat diatasi, kami menyarankan bahwa kedepan rencana renovasi yang akan dilakukan oleh pihak UI terutama pada fasilitas dengan kebutuhan pemakaian yang tinggi di kalangan mahasiswa dapat diinformasikan sejak awal tahun beserta timeline rinci yang dimiliki UI. Selain itu ada baiknya mahasiswa dilibatkan dalam rencana renovasi tersebut terutama dalam hal menentukan renovasi semacam apa yang dibutuhkan dan waktu pengerjaan renovasi yang tepat.
84
ASPIRASI BEM FAKULTAS KEDOKTERAN
1. Lapangan Keberadaan lapangan di RIK menjadi salah satu kebutuhan bagi mahasiswa FKUI yang berkuliah di Depok. Hal ini dikarenakan banyaknya seminat-seminat olahraga yang ada di FKUI, diantaranya futsal,
basket,voli,
dan
bulu
tangkis.
Seminat-seminat
tersebut
membutuhkan lapangan untuk latihan rutin maupun persiapan dalam perlombaan. Selama ini, apabila ingin menggunakan lapangan, mahasiswa FK terpaksa menyewa lapangan yang ada di sekitar UI. Tentunya, hal ini membutuhkan banyak dana karena latihan yang dilakukan bersifat rutin tiap minggu dan intensif tiap hari apabila dalam persiapan lomba. Ditambah lagi, seminat yang membutuhkan lapangan tidak hanya satu dan biaya sewa lapangan tidaklah murah. Jika diakumulasikan, dana yang digunakan hanya untuk lapangan saja sangatlah banyak. Menghadapi kondisi ini, BEM IKM FKUI telah mengajukan surat permohonan penyediaan lapangan bagi mahasiswa FK ke Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas UI. Namun, sampai sekarang, belum ada kejelasan mengenai hal ini. Permasalahan lapangan ini juga telah dibawa ke Sosialisasi Fasilitas UI yang diadakan oleh bagian Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas UI. Solusi yang diberikan pada saat itu adalah pembangunan sports centre. Namun, solusi yang diberikan ini hanyalah solusi jangka panjang mengingat bahwa pembangunan sports centretentunya menghabiskan waktu yang lama. Apalagi,sampai sekarang, target waktu pembangunan sportc centre belum ada dikarenakan alasan dana. Oleh sebab itu, kami mengharapkan solusi jangka pendek untuk permasalahan yang terjadi di fakultas kami. Tentunya, kami sangat mengharapkan pembangunan lapangan di lingkungan RIK apabila ini memungkinkan bagi pihak UI. Jika tidak, kami berharap pihak UI menyediakan alternatif lain, seperti pengalihfungsian lapangan yang kurang terpakai di UI khusus untuk FK.
85
2. Biaya Pendidikan Klinik Masalah lain yang dihadapi oleh mahasiswa FK adalah ketidakjelasan mengenai sistem biaya pendidikan klinik. Hal ini dialami oleh mahasiswa tingkat 4, peralihan dari mahasiswa preklinik menjadi klinik. Pada masa peralihan tersebut, sistem SIAKNG mahasiswa tingkat 4 akan berubah sehingga mahasiswa yang sebelumnya BOPB harus mengajukan perpanjangan ke fakultas. Namun, sampai sekarang, belum ada kejelasan ataupun sosialisasi dari pihak UI mengenai sistem biaya pendidikan manakah yang berlaku bagi mahasiswa FKUI yang akan memasuki klinik, apakah mengikuti sistem biaya pendidikan yang baru (BOPB dan BOPP) atau tetap dengan sistem yang lama (BOPB). Oleh karena itu, kami mengharapkan sosialisasi secepatnya mengenai sistem biaya pendidikan untuk mahasiswa klinik FKUI.
86
Aspirasi Fakultas Kedokteran Gigi
Permasalahan yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi masih cukup banyak, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang kami rasa merupakan sebuah permasalahan yang dapat dipecahkan dengan adanya campur tangan pihak rektorat. Permasalahannya antara lain: 1. Permasalahan Parkir Permasalahan parkir cukup meresahkan terutama kegiatan parkir yang ada di kampus Salemba. Permasalahan yang kami rasa adalah masalah tarif parkir yang menurut hasil diskusi serta kajian kami masih tergolong mahal. Dalam perspektif kami seharusnya peningkatan atau kenaikan biaya parkir harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan parkir itu sendiri. Dalam beberapa investigasi yang kami lakukan terdapat beberapa kekurangan :
Terbatasnya jumlah lahan parkir, selain terbatasnya jumlah lahan parkir akibat banyak sekali lahan parkir yang hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Apabila hendak menggunakan lahan parkir tersebut kita harus meminta izin serta memberikan sejumlah uang kepada satpan atau petugas yang sedang bertugas.
Ketidakteraturan lahan parkir yang ada di Salemba, merupakan satu dari banyak hal yang menjadi sorotan.
Pada awal tahun 2016 ini kami melakukan advokasi untuk menanyakan masalah parkir di Salemba kepada Bagian DPPF UI, bertemu langsung dengan Pak Ganjar. Beliau menuturkan bahwa akan dibangunnya lahan parkir baru bertingkat di dekat area kampus pascasarjana FE UI. Namun hingga kini belum diketahui lagi progress dari hal tersebut.
Lahan parkir motor yang sangat terbatas di area kampus Fakultas Kedokteran Gigi kembali menjadi sorotan, selain itu keamanan mengenai fasilitas penitipan helm belum ada. Padahal diharapkan dengan adanya kenaikan biaya parkir,
seharusnya terjadi
87
peningkatan dan perbaikan fasilitas yang ada. Dari survei yang kami lakukan masih banyak sekali sivitas yang mengeluh dengan keadaan yang seperti itu. 2. Pengadaan Lapangan Masalah lapangan yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak fakultas serta universitas. Topik mengenai lapangan ini sebenarnya sudah muncul sekitar 2 tahun lalu, semenjak adanya kepindahan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi ke kampus Depok (Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan). Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selain kegiatan akademik adalah kegiatan non-akademik berupa olahraga. Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi pada khususnya merasa memiliki keterbatasan akses dalam menggunakan lapangan yang ada di UI. Sehingga FK dan FKG sudah mencoba melakukan advokasi untuk membangun lapangan di RIK, namun hasilnya nihil. Pihak universitas sudah mengeluarkan statement sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan adanya pengaturan jadwal mengenai penggunaan stadion dan gymnasium serta penggunaan faculty club untuk kegiatan olahraga yang dibutuhkan oleh fakultas-fakultas terutama fakultas yang tidak memiliki sarana olahraga sendiri. Selain itu universitas juga menjanjikan untuk membuatkan sebuah sarana olahraga baru yang teritegrasi dan bisa digunakan oleh semua fakultas. Namun hal tersebut sampai saat ini belum ada keberlanjutannya karena sebenarnya cukup mengganggu kegiatan akademik berupa kegiatan olahraga yang harus dilakukan di luar universitas dan membutuhkan dana yang tidak sedikit hanya untuk sekadar melakukan kegiatan olahraga.
3. Kegiatan Klinik (Koass Fakultas Kedokteran Gigi) Tidak dipungkiri bahwa beberapa fakultas, salah satu di antaranya adalah FKG memiliki jenjang pendidikan lanjutan (pendidikan profesi) sebagai lanjutan dari program Strata 1. Masalah yang ada di pendidikan profesi sangat banyak, namun salah satu diantaranya adalah mengenai
88
biaya profesi yang cukup mahal sehingga memberatkan beberapa mahasiswa di FKG. Salah satu akibat yang ada dari hal tersebut adalah masih adanya mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan kegiatan profesinya karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan baik dari kegiatan profesi maupun pembayaran akademik tiap semesternya. Laporan terakhir menyebutkan bahwa masih ada mahasiswa yang memiliki tunggakan cukup besar sehingga tidak mampu melanjutkan kegiatan profesinya. Tunggakan yang cukup tinggi juga tidak diketahui oleh banyak pihak. Harapan terbesar dalam masalah ini adalah adanya keterlibatan fakultas serta universitas dalam membantu masalah yang terjadi pada mahasiswa profesi. Salah satu hal yang diharapkan adalah memberikan bantuan berupa materi kepada mahasiswa tersebut serta memberikan toleransi dalam hal tunggakan dan dibantu penyelesaiannya. Agar hal ini tidak lagi terulang dan semua harapan para mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dapat tercapai.
89
Aspirasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Rekor Atau Rektor? Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas yang ada di Indonesia. Ia juga merupakan salah satu universitas yang katanya memiliki peringkat tertinggi di Indonesia. Tak terasa waktu demi waktu telah terlewati dalam masa kepemimpinan ayah tercinta Bapak Rektor Universitas Indonesia. Dalam pelayanannya pada masa kepemimpinannya saat ini, apakah sudah sesuai dengan peringkat tersebut, UI ini sudah cukup dikatakan layak atau bahkan itu hayalah rekor belaka agar tercatat sebagai sejarah dalam masa kepemimpinannya?
Banyak evaluasi yang telah disampaikan dengan keluarnya survey yang dilakukan oleh BK MWA UI UM. Hal tersebut sangatlah kami dukung dan disambut dengan baik sebagai salah satu cara untuk menyampaikan keluh kesah dari mahasiswa FMIPA untuk Bapak. Ada beberapa poin yang dirasa kami fokuskan, diantaranya terkait biaya pendidikan, fasilitas di UI, dan fasilitas di fakultas.
Biaya pendidikan merupakan salah satu topik bahasan yang mungkin sudah banyak pembicaraannya. Kami tidak bosan untuk mengingatkan kembali bahwa UI merupakan kampus rakyat bukan kampus elitis walau memang elitis pun merupakan bagian dari rakyat. Biaya pendidikan saat ini, dirasa masih cukup mahal bagi beberapa mahasiswa, terlebih dengan publikasi pemilihannya, tata cara membayarnya, dan mekanisme updatenya yang masih jauh dari masif. Hasil survey pun menunjukkan bahwa memang informasi tersebut kebanyakan didapat dari lembaga kemahasiswaan, bukan dari pihak rektorat ataupun dekanat. Sebuah kualitas yang baik atau rekor yang tinggi, tidak harus dibayar dengan biaya yang tinggi pula. Kami rasa, UI masih bisa mengencangkan pendanaan jalur ventura agar biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa bisa lebih rakyat kembali. Bukankah itu juga merupakan sebuah rekor bila UI merupakan universitas dengan biaya pendidikan sangat murah dengan peringkat universitas
90
tertinggi dan terbaik di Indonesia? Kami rasa jawabannya iya.
Fasilitas di UI dirasa masih cukup baik, namun memang masih adanya beberapa hal yang terpikirkan oleh kami. Fasilitas di UI perlu adanya penjagaan dan perawatan yang baik dan sesuai dengan tujuan diadakannya fasilitas tersebut. Sebutlah lampu jalan, tujuannya agar di jalan UI tidaklah gelap, di samping itu agar tindak yang senonoh tidak terjadi di kawasan UI, namun pada eksekusinya, masih banyak lampu jalan yang tidak menyala atau bahkan tidak ada lampu jalan pada luas kawasan tertentu dan masih banyak lagi terkait fasilitas di UI yang perlu diadakan, dijaga, dan dirawat dengan baik.
Lain halnya dengan fasilitas di UI, fasilitas di fakultas dirasa masih banyak yang perlu diadakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Layaknya sebuah alat pembantu, fasilitas yang ada bukanlah suatu barang yang hanya didiamkan tidak dipakai atau bahkan hanya sebagai pajangan agar terlihat elegan. Mungkin memang masih sulit untuk pengadaan secara cepat, tapi kami ingin agar pengadaan fasilitas ataupun renovasi fasilitas yang ada tetap berjalan walaupun secara berkala, bukan hanya janji manis belaka. Setelah ada ataupun telah direnovasi, jangan sampai dipersulit pemakaiannya dengan alasan mengotori atau merusak fasilitas tersebut setelah digunakan. Apa gunanya ada fasilitas tersebut jika hanya sebagai pajangan dan tidak bermanfaat bagi elemen fakultas yang ada? Kami pun sadar bahwa fasilitas tersebut merupakan milik bersama, bukan hanya milik jajaran pimpinan dekanat atau rektorat. Fasilitas tersebut pula harus dijaga dan dirawat bila telah dipakai. Kami ingin agar pemakaian fasilitas yang ada dipermudah dan kita bekerja sama untuk menjaga serta merawatnya dengan baik.
Tulisan ini kami buat bermaksud untuk evaluasi Bapak Rektor tercinta, tentunya dalam eksekusinya, kami pun tidak akan lepas tangan. Kami sadar bahwa membangun UI ini bukan hanya soal rektor saja, namun elemen lain juga ikut berperan aktif di dalamnya. Bila kami diminta untuk memilih rekor UI tinggi, baik, dan bermanfaat atau rektor yang mencintai mahasiswanya, kami akan memilih rekor UI tinggi, baik, dan bermanfaat dengan dipimpin oleh rektor yang
91
mencintai mahasiswanya. Semoga dengan tulisan ini, aspirasi kami sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa FMIPA dapat tersampaikan dan menjadi semangat lebih dalam membangun Kampus UI tercinta ini sehingga kita tidak hanya mengejar sebuah rekor saja, namun rekor yang memiliki manfaat yang lebih banyak untuk UI sendiri dan Indonesia.
92
Aspirasi Fakultas Hukum
Evaluasi Rektor
1. Biaya Pendidikan Berdasarkan hasil survey evaluasi rektor yang dilakukan dengan sampel mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tersebar dari angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016, kami memiliki beberapa evaluasi untuk Rektor terkait biaya pendidikan di Universitas Indonesia. Pertama, dari hasil survey mengenai pengetahuan mahasiswa terhadap sistem pembayaran di Universitas Indonesia, mekanisme pembayaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) baik yang Berkeadilan (BOPB) maupun Pilihan (BOPP) dengan metode Cicil tidak banyak diketahui oleh mahasiswa. Padahal, metode Cicilan ini sangat membantu mahasiswa yang kesulitan secara finansial dan faktanya banyak mahasiswa di FHUI yang mengajukan permohonan pembayaran BOP dengan metode Cicil.Hal ini menunjukkan bahwa pihak Rektorat kurang memberikan sosialiasi terhadap metode Cicil (terlebih setelah metode cicil dihapuskan dari salah satu metode pembayaran mahasiswa baru) dan ketidakseragaman informasi serta metode pembayaran metode cicil antar fakultas di UI yang menimbulkan kebingungan dan kerancuan. Seperti contoh, informasi mengenai pengajuan metode cicilan di FH mengalami salah tanggal, yaitu sempat dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2016, padahal pengajuan metode cicilan baru dilaksanakan pada bulan November 2016. Hal ini dikarenakan kurangnya briefing dari pihak kemahasiswaan UI dengan pihak kemahasiswaan fakultas. Lalu, di FH terdapat perubahan sistem cicilan, di mana pada awalnya cicilan dilaksanakan 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan (Januari, Februari, dan Maret 2017), sekarang cicilan dilaksanakan 3 kali dalan kurun waktu 23 Januari hingga 20 Februari 2017. Perubahan ini tidak didasarkan atas alasan yang jelas dan kurang
efektif
karena
jangka
waktu
antar
cicilan
yang
masih
93
berdekatan.Seharusnya pihak Rektorat membuat mekanisme cicil yang saklek bagi seluruh fakultas di UI sehingga tidak terdapat perbedaan seperti ini yang memunculkan kerancuan. Kedua,
mengenai
Biaya
Operasional
Pendidikan
Berkeadilan
(BOPB).Dari hasil survey, 71.1% mahasiswa FHUI mengaku tidak mengurus berkas BOPB yang seharusnya merupakan HAK dasar bagi mahasiswa UI.Setelah kami teliti lebih lanjut terdapat beberapa alasan mendasar yang menyebabkan banyak mahasiswa FHUI tidak mengurus berkas BOPB.Alasan pertama ialah mereka kurang mengenal dan mengerti sistem pembayaran BOPB.Hal ini menunjukkan ketidakberhasilan sosialisasi pihak Rektorat terkait sistem pembayaran ini.Alasan kedua, mereka menganggap bahwa berkas-berkas yang perlu disiapkan cukup menyulitkan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang berasal dari luar daerah di mana cukup sulit mengirim berkas yang dibutuhkan ke UI. Alasan ketiga, muncul stigma yang seolah-olah dibuat oleh pihak Rektorat bahwa BOPB merupakan suatu "sistem bantuan bagi yang tidak mampu", padahal BOPB merupakan mekanisme yang menyesuaikan besaran BOPB dengan kemampuan penanggung BOP yang akan sangat membantu mereka, dan hal itu tidak serta merta membuat mereka terlabel "tidak mampu". Alasan terakhir ialah kadang penetapan BOPB tidak sesuai dengan pengajuan dan kemampuan dari si penanggung, sehingga percuma mengajukan berkas BOPB toh mereka masih membayar BOP melebihi kemampuan penanggung.Saran yang ingin kami sampaikan kepada pihak Rektorat mengenai biaya pendidikan ini ialah memasifkan informasi mengenai semua mekanisme pembayaran di UI sebagai bentuk transparasi dari pihak Rektorat.Dari hasil survey ditemukan bahwa mahasiswa lebih banyak mendapat informasi mengenai sistem pembayaran dari lembaga mahasiswa dan sedikit sekali mahasiswa yang mendapat informasi langsung dari pihak Rektorat. Akan sangat lebih baik jika Rektorat yang langsung memasifkan informasi sehingga terkesan transparan, resmi, dan akanmengurangi kesalahan informasi.
94
2. Fasilitas di UI Berdasarkan hasil survey evaluasi rektor yang dilakukan dengan sampel mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tersebar dari angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016, kami memiliki beberapa evaluasi untuk Rektor terkait fasilitas di UI. Pertama, masih banyak mahasiswa FHUI yang kurang memaksimalkan pemakaian
fasilitas
yang telah disediakan oleh Universitas karena
ketidaktahuan mereka mengenai fasilitas tersebut. Lagi-lagi, pihak Rektorat kurang masif dalam memberikan informasi mengenai fasilitas, cara peminjaman, dan lain-lain. Kedua, mahasiswa menganggap birokrasi peminjaman fasilitas cukup sulit.Hal tersebut membuat mereka cukup enggan meminjam fasilitas UI dan lebih memilih menyewa fasilitas dari luar UI yang jelas-jelas lebih merugikan UI. Ketiga, terdapat beberapa fasilitas dalam kondisi tidak bagus.Contoh : Sepeda Kuning, jaringan internet Perpustakaan Pusat, Musholla Gymnasium, dan lain-lain. Padahal, mendapatkan fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan perkuliahan merupakan salah satu hak sebagai kontraprestasi atas kewajiban mahasiswa membayar BOP, namun Rektorat tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Alasan terakhir ialah, mahalnya biaya sewa fasilitas di UI.Seperti contoh adalah Faculty Club. Saran yang ingin kami berikan terhadap Rektor mengenai fasilitas di UI ialah lebih memasifkan lagi informasi seputar fasilitas UI, bekerja sama dengan pihak fasilitas Fakultas, dan melakukan perawatan yang lebih intensif terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di UI.
3. Fasilitas di Fakultas (FH)
95
Berdasarkan hasil survey evaluasi rektor yang dilakukan dengan sampel mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tersebar dari angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016, kami memiliki beberapa evaluasi untuk Rektor terkait fasilitas di fakultas, dalam hal ini Fakultas Hukum. Pertama, yang paling mencolok terhadap fasilitas di kampus FH UI adalah lahan parkir, berdasarkan jawaban responden terkait tingkat kepuasan terhadap lapangan parkir masih bisa diperdebatkan, karena hampir setengah dari total responden menunjukkan ketidakpuasan terhadap lahan parkir.Hal tersebut memang bisa dilihat bahwa kondisi lahan parkir di kampus FH UI memang kurang luas dan tidak bisa mengakomodasi kebutuhan parkir bagi para pembawa kendaraan di FH UI, khususnya kendaraan roda empat (mobil) dan jalannya yang tidak rata. Kedua, yang menjadi perhatian bagi mahasiswa FH UI adalah kantin, berdasarkan statistik tingkat kepuasan responden terhadap kantin memang cukup bagus, yakni bisa dibilang bahwa hampir 2/3 (dua pertiga) dari total responden puas terhadap fasilitas kantin. Namun perlu menjadi perhatian bahwasanya kantin di FH UI tidak hanya merupakan tempat bagi mahasiswa maupun civitas academica lainnya bahkan tenaga non pendidik untuk mengisi perut saja, kantin di FH UI lebih dari sekedar itu, beradasarkan hasil survey menunjukkan bahwa responden menginginkan agar kantin bisa lebih diperluas karena pada dasarnya kantin merupakan rumah kedua untuk istirahat dan bersenda gurau satu sama lain di saat istirahat maupun sesudah kuliah. Kantin merupakan faktor yang paling vital untuk memahasiswakan mahasiswa. Ketiga, adalah mushola yang sebagian besar dari responden mengeluhkan bahwasanya mushola yang terdapat di kampus FH UI kurang luas dan kurang bisa menampung civitas academica yg ingin beribadah karena hanya berukuran kecil. Keempat terkait toilet, sebagian besar dari toilet di FH terkesan tidak pernah terurus dan di-maintenance nyatanya karena banyak toilet yang tidak
96
layak dipakai, seperti tempat duduk toiletnya yang rusak, cerminnya rusak, bahkan pintu yang rusak.Selain itu, alat-alat kebersihan seperti sabun cuci tangan juga masih tidak terdapat di beberapa toilet dan hal-hal kecil yang berpengaruh besar ini seharusnya lebih diperhatikan.
4. Sumber Daya Manusia Tidak banyak yang menjadi perhatian dalam aspek ini, dikarenakan memang responden menganggap bahwa kualitas sumber daya manusia di kampus FH UI baik tenaga pendidik maupun non pendidik sudah dianggap mampu mengerjakan tugas nya dengan baik dan ramah.Namun satu hal yang menjadi perhatian adalah terkait Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM). Hampir setengah dari total responden menganggap bahwa efektivitas dari EDOM sendiri masih dipertanyakan karena pada dasarnya mahasiswa belum tau seberapa penting EDOM yang diisi di saat akhir semester oleh mahasiswa untuk menilai dosen dalam menjalankan tugasnya berpengaruh secara efektif sebagai evaluasi bagi diri dosen masing-masing. 5. Keamanan dan Ketertiban Jam Malam menjadi isu yang hangat yang harus diperhatikan dalam aspek ini. Hampir 80% dari total responden tidak setuju dengan adanya jam malam. Hal ini menjadi evaluasi juga terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektorat, karena dianggap dengan adanya kebijakan jam malam ini bukannya menyelesaikan solusi kemanan, namun malah melahirkan masalah lainnya, yang mana mungkin menjadi dasar dan alasan bagi responden terhadap kecewaan kebijakan ini. Selanjutnya adalah penerangan UI, 92% dari total responden menganggap bahwa
penerangan di UI BELUM memadai, hal ini sangat menjadi
evaluasi juga bagi DPPF UI untuk lebih memperhatikan tentang penerangan.
6. Kemahasiswaan
97
Dalam aspek ini, kita bisa melihat bahwasanya pada intinya mahasiswa masih membutuhkan transparansi dan bentuk konkrit dari rektorat dalam hal dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan yang berada di naungannya, dikarenakan jawaban responden yang bisa dibilang split decision, yaitu 50:50. Namun dalam hal dukungan rektorat terhadap kebebasan forum atau forum diskusi ilmiah, 47,4% dari total responden menganggap baik dan 15,8% menganggap sangat baik dan sisanya menganggap tidak baik. Dari angka ini menunjukkan bahwa hampir 2/3 (dua pertiga) dari total responden berpendapat bahwasanya dukungan rektorat terhadap kebebasan forum atau forum diskusi ilmiah bisa dibilang cukup baik.
98
Aspirasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Igauan Untuk Rektorat
Setahun perjalanan saya sebagai Ketua Umum BEM FEB UI 2016 menyisakan berbagai cerita dan pengalaman yang tidak pernah saya alami sebelumnya, khususnya komunikasi dengan pihak rektorat yang menjadi lebih intens. Tulisan ini mungkin lebih bersifat igauan saya kepada pihak rektorat sebagai bahan evaluasi. Ada beberapa poin utama yang saya jabarkan sebagai berikut yang menjadi evaluasi saya kepada pihak rektorat: 1. Persoaalan Biaya Kuliah Diawal 2016 ketika liburan semester, mahasiswa UI dikejutkan dengan rencana rektorat dalam menaikan batas atas biaya kuliah. Sebelumnya, pada akir bulan Desember 2015, Rektor UI, Prof. Muhammad Anis, telah melakukan diskusi terbuka dengan mahasiswa UI terkait biaya kuliah ini. Dalam diskusi tersebut, Rektor tegas mengatakan bahwa ia akan tetap menaikan batas atas biaya kuliah dan akhirnya mengularkan kata-kata pamungkasnya, “We agree to Differ”, kita sepakat untuk berbeda antara mahasiswa dengan rektor mengenai pandangannya mengenai biaya kuliah ini. Menanggapi pernyataan rektor tersebut, mahasiswa UI pun melebur membentuk gerakan bernama UI Bersatu untuk menolak kenaikan batas atas biaya kuliah. BEM FEB UI pun mengambil sikap yang sama untuk menolak kenaikan batas atas biaya kuliah. Ada tiga alasan yang melandasi kami mengambil sikap tersebut adalah belum optimalnya pendapatan Non-Biaya Pendikan, tidak ada alasan dan acuan yang kongkrit untuk menaikan biaya kuliah dari pihak rektorat UI, dan belum terpusatnya pengelolaan keuangan di UI. Permasalahan biaya kuliah bukan hanya dilihat dari sekedar permasalah kenaikan batas atas semata. Ada masalah-masalah di tingkat
99
UI lain yang melatarbelakangi kenaikan batas atas biaya kuliah tersebut, salah satunya adalah biaya pendidikan masih menjadi sumber pendapatan UI yang terbesar. Padaha, dengan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum UI memiliki otonomi keuangan, termasuk dalam hal mencari sumber pendapatan. UI dapat pula mencari sumber pendapatan dengan mennglola dana abadi, juga mencari donasi dari alumni-alumninya dan juga meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan industri.Dengan hal-hal tersebut, alasan UI menaikan batas atas biaya kuliah, yaitu kebutuhan UI akan pendaan pengeluaran yang semakin meningkat dapat teratasi. Jangan sampai biaya pendidikan dijadikan sebagai cara yang short term dalam menganggulangi kebutuhan UI akan uang. Harapan kedepannya mahasiswa UI dapat berpartisipasi dan konsisten dalam isu ini karena permasalahan biaya kuliah merupakan masalah yang terlihat, namun banyak masalah-masalah yang kasat mata yang melatarbelakangi kenaikan batas atas biaya kuliah tersebut.
2. Persoaalan Izin Kegiatan Kampus Selama saya terlibat mengurus izin kegiatan kampus saat saya menjadi panitia Kompetisi Ekonomi 17 (Program Kerja BEM FEB UI dibawah Departemen Keilmuan), saya tidak mendapatkan hambatan dari pihak rektorat. Namun, ketika saya menjabat sebagai Ketua BEM FEB UI, salah satu Program Kerja saya, yang juga merupakan kebanggaan FEB UI dan sebuah warisan dari pendahulu-pendahulu kami, yaitu The 39th Jazz Goes To Campus (Program Kerja dibawah Departemen Apresiasi Seni dan Budaya) mendapatkan hambatan yang cukup berarti dari pihak Rektorat, khususnya dari Direktorat Pengelolaan dan Fasilitas (DPPF) untuk masalah perizinan. Sedianya kami akan meggunakan jalan UI di depan area FEB sebagai area pintu masuk, penukaran tiket, bazaar, serta beberapa parkiran UI sehingga membutuhkan izin dari Rektorat Panitia bagian perizinan JGTC sedianya sudah memasukan izin dari pertengahan tahun 2016. Namun, pihak DPPF ingin terlebih dahulu
100
mengetahui dan memeriksa laporan keuangan JGTC tiga tahun sebelumnya. Kami dari BEM FEB UI selaku pihak yang tiap tahun mengaudit program kerja kami, termasuk JGTC, menyiapkan hal tersebut. Saya juga mencari tahu apakah hal ini juga diberlakukan kepada programprogram kerja lain yang memanfaatkan fasilitas UI, namun ketika saya bertanya kepada BEM UI dengan program kerja yang cukup besar pula seperti BK UI atau beberapa program kerja unggulan lain di BEM Fakultas lain, hal ini tidak diberlakukan. Alasan utama pihak DPPF ingin mengetahui laporan keuangan JGTC adalah ingin mengenakan sumbangan kontribusi Universitas di luar biaya perizinan dan kebersihan lainnya. Saya berusaha memeriksa apakah sumbangan ini memang diatur oleh rektorat UI dalam bentuk Surat Keputusan Rektor atau aturan lainnya, namun MWA UI UM dan Ketua BEM UI tidak mengetahui adanya sumbangan tersebut. Hal yang lebih mengagetkan lainnya sumbangan ini dapat dinegosiasikan seolah-olah tidak ada perhitungan dan besaran yang memang diatur dalam sebuah peraturan. Akhirnya kamipun membayar uang yang disebut sumbangan kontribusi Universitas tersebut. Saya tidak curiga apakah uang ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi karena rekening yang kami tujukan untuk membayar adalah rekening UI. Namun, sebagai evaluasi, ada baiknya biaya atau sumbangan di luar biaya perizinan dan kebersihan juga diatur dengan aturan yang jelas sehingga pihak panitia bisa mengestimasi tiap tahunnya biaya atau sumbangan yang entah namanya tersebut.
3. Masalah Fasilitas Kampus dan Dana Kegiatan Mahasiswa Selama paruh pertama saya menjabat, masalah fasilitas tidak terlalu memberatkan kegiatan mahasiswa. Saya justru lebih mengkritik pihak BEM UI yang dalam hal ini tidak dapat menjaga hubungan baik dengan Rektorat sehingga menghambat Namun, ketika mulai liburan di pertengahan tahun, masalah-masalah fasilitas mulai bermunculan, dimulai dengan Gerbang UI yangs secara tiba-tiba ditutup aksesnya ketika jam 11 Malam. Walaupun hal ini ternyata sudah menjadi kebijakan UI yang cukup
101
lama dan lalai untuk diterapkan, namun ada baiknya pihak rektorat melakukan sosialisasi ulang sebelum diterapkan kembali karena sejak saya menjadi mahasiswa baru di tahun 2013 aturan ini tidak pernah berlaku. Saya mencoba mengerti maksud dan tujuan kebijakan ini karena memang lingkungan UI yang rawan kriminalitas, namun jangan sampai kebijakan ini menghambat kegiatan mahasiswa, bukan hanya kegiatan dalam non akademik, tetapi kegiatan akademik yang biasa dilakukan lewat jam 11 praktis akan terganggu. BEM Se-UI sudah pernah membicarakan hal ini dengan pihak PLK dan menyepakati akan ada prosedur-prosedur khusus untuk izin kegiatan mahasiswa yang melebihi jam 11, namun sampai saat ini prosedur yang telah disepakati. Masalah lain yang muncul adalah mengenai renovasi beberapa fasilitas di UI yang merupakan jantung kegiatan mahasiswa seperti Gym dan Balai Sidang yang terkesan mendadak. Saya tidak tahu apakah ini merupakan kesalahan lembaga kemahasiswaan tingkat UI (BEM UI dan MWA UI UM) yang tidak mengetahui dan mencari tahu lebih dahulu atau memang pihak rektorat yang tidak melakukan sosialisasi. Saya tidak mempersoalkan renovasi tersebut karena tujuan renovasi adalah perbaikan fasilitas, namun yang saya permasalahkan adalah sosialisasinya. Saya mencontohkan di FEB, dimana renovasi auditorium FEB sudah diberi tahu sejak awal 2016 sehingga lembaga kemahasiswaan dapat mencari alternatif kegiatan mahasiswa. Renovasi Gym tentu akan menghambat kegiatan-kegiatan besar di UI maupun fakultas karena Gym merupakan fasilitas yang digunakan lintas fakultas, mulai dari latihan unit kegiatan mahasiswa bidang olah raga, pelaksanaan olimpiade UI, sampai ada fakultas yang menggunakan Gym sebagai tempat Orientasi Mahasiswa Baru. Untuk ketersediaannya saat Olimpiade, pihak rektorat awalnya menjanjikan akan membuat Balairung UI sebagai gelanggang olah raga, namun sampai Olimpiade UI sudah selesai, janji tersebut hanyalah sebuah janji. Alasan utamanya adalah anggaran yang cukup besar dan sulitnya mencari vendor. Seharusnya hal tersebut sudah diperhitungkan dan sudah menjadi resiko mengingat Olimpiade UI merupakan hajat olah raga
102
terbesar di UI yang harusnya mendapatkan dukungan yang maksimal dari pihak rektorat. Terakhir, saya ingin memberikan evaluasi kepada Sub Direktorat Penalaran Direktorat Kemahasiswaan UI yang sempat berencana untuk menghilangkan dana untuk Olimpiade Ilmiah Mahasiswa (OIM) UI. Sebagai fakultas yang menargetkan OIM UI sebagai juara umum dan menjadi salah satu penggerak budaya ilmiah di fakultas, FEB sayang menyayangkan sikap rektorat ini. Alasan utamanya adalah karena prestasi UI pada ajang PKM yang beberapa tahun ini tidak memuaskan, sehingga OIM dilihat sebagai ajang yang tidak menopang target UI dalam meningkatkan prestasinya
di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
(PINMAS). Walaupun anggaran tetap turun dengan penurunan yang cukup drastis, namun hal ini sangat saya sayangkan. Saya tentu mengapresiasi semangat dan militansi pihak rektorat yang ingin menaikan prestasi UI pada ajang tersebut karena hal tersebut juga merupakan kebanggaan saya sebagai mahasiswa UI. Namun, hal yang saya ingin tegaskan adalah OIM UI dan prestasi di PINMAS atau PKM bukanlah suatu hal yang trade off, bukan pula hal yang subtitusi karena keduanya harus berjalan secara paralel sebagai penggerak budaya ilmiah untuk mahasiswa UI. Demikian hal-hal yang menjadi igauan dan cerita saya dengan pihak Rektorat UI sebagai bentuk evaluasi. Semoga tahun 2017 menjadi tahun perbaikan untuk UI.
103
Aspirasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Selayang Pandang Dinamika Dunia Kemahasiswaan FIB UI Oleh Moh. Agus Fuat (Ketua BEM FIB UI 2016)
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) semula bernama Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Fakultas Sastra dibuka pada tanggal 1 Oktober 1940 berdasarkan SK pendirian dengan nama Faculteit der Letteren end Wijsbegeerte. Sering dengan berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia pada tahun 1947 nama Fakultas Sastra telah diubah menjadi Fakulteit Sastra dan Filsafat. Perkembangan Fakultas ini tidak berhenti sampai di sini, untuk mengikuti perkembangan jaman kebutuhan akan perbaikan keilmuan juga turut dibenahi. Nama Fakultas Sastra dan Filsafat dikritisi ulang. Apalagi mengingat tengah terjadi penyempitan makna tentang sastra. Sastra hanya dimaknai sebagai karya seperti novel, puisi atupun naskah drama. Oleh karena itu, untuk membuat wacana baru Fakultas Sastra dan Filsafat berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Beranjak dari dinamika nama fakultas yang silih berganti menunjukkan bahwa fakultas ini cukup luwes dalam memahami perkembangan jaman. Dinamika ini pula yang terjadi di kehidupan kemahasiswaan. Dinamika pergolakan kemahasiswaan di FIB UI sudah mewarnai setiap perjalanan mahasiswa dalam setiap dekade. Mungkin tantangan setiap jaman akan berbeda. Oleh karena itu tulisan ini akan sedikit
mengulas tentang dinamika
kemahasiswaan FIB UI selama dua tahun terakhir ini. Kurang dilibatkannya Mahasiswa dalam Mengambil Kebijakan Fakultas Unsur mahasiswa dalam perkembangan kampus tidak bisa dielakkan keberadaannya. Apalagi mahasiswa menjadi salah satu penopang pendapatan kampus. Lebih-lebih apabila di dalam kampus ini diibaratkan sebuah rumah keluarga, sudah selayaknya mahasiswa adalah bagian dari keluarga besar tersebut. 104
Oleh sebab itu sudah sepatutnya mahasiswa FIB UI merupakan bagian dari subjek yang harus berperan aktif dalam perkembangan fakultas. Namun pada kenyataannya di kurun waktu dua tahun terakhir ini suasana yang sangat terasa adalah mahasiswa hanya sebagai objek. Minimnya keterlibatan mahasiswa terjadi dibeberapa kasus kebijakan fakultas, padahal kebijakan ini ditujukan untuk kegiatan kemahasiswaan. Di tahun 2015 isu terkait aturan penggunaan fasilitas sangat dirasakan oleh mahasiswa. Adanya pembatasan penggunaan listrik 5000 watt dan diberlakukannya waktu istirahat untuk auditorium gedung 9 di hari rabu menimbulkan banyak kesulitan bagi kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa harus mengeluarkan ongkos lebih apabila menggunakan listrik di atas 5000 watt. Padahal sudah selayaknya mahasiswa mendapatkan fasilitas tersebut. Hal yang patut disayangkan lagi adalah waktu istirahat audit gedung 9 yang harus mengambil hari Rabu dimana itu adalah hari aktif perkuliahan. Sedangkan di hari libur sabtu dan minggu auditorium gedung 9 bisa disewakan untuk pihak luar. Kasus minimnya keterlibatan mahasiswa dalam menentukan kebijakan fakultas terjadi pula di tahun 2016. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya
Universitas
Indonesia
Nomor
1565/UN2.F7.D/HKP.02.04/2016 mengenai inisiasi atau ospek jurusan yang dikeluarkan secara mendadak sehingga membuat 15 jurusan kelimpungan untuk membuat konsep baru dalam waktu yang sangat singkat. Sosialisasi dilaksanakan kurang dari seminggu kegiatan harus dilakukan. Cara seperti ini yang menjadikan lembaga kemahaiswaan semakin merasa hanya menjalankan sebuah produk kebijakan. Padahal jelas-jelas ini produk kebijakan ditujukan kepada mahasiswa namun sangat disayangkan dalam proses pembentukan SK ini tidak ada unsur mahasiswa yang dilibatkan dalam tim perumus SK Inisiasi. Tahun ini banyak yang menyayangkan karena salah satu kegiatan khas FIB yakni Petang Kreatif (PK), sebuah ajang pertunjukan teater yang melibatkan mahasiswa baru dari 15 program studi tidak bisa dilaksanakan di semester ini. Hal ini disebabkan karena kegiatan Petang Kreatif dianggap mengganggu akademik. Alasan ini masih sangat sulit untuk diterima mengingat belum ada data yang
105
membuktikan akan hal itu. Apakah benar variabel kegiatan Petang Kreatif menganggu akademik mahasiswa baru. Di awal kepengurusan pihak fakultas memberikan peringatan kepada Ketua BEM FIB UI dan Ketua DPM FIB UI terpilih bahwa kegiatan Petang Kreatif perlu dievaluasi. Untuk merespon itu, lembaga Formal kemahasiswaan (LFK FIB UI) yang terdiri dari BEM, DPM, HIMA, BO dan BSO membentuk tim add hoc yang disebut Tim Perumus PK. Tim ini bekerja untuk menulis sejarah PK, menginventarisasi permasalahan yang terjadi di PK, dan memberikan solusi. Dalam proses melaksanakan tugasnya, tim ini juga berkonsultasi kepada pihak fakultas melalui manajer kemahasiswaan. Namun setelah tim ini selesai menuntaskan tugasnya dan dibahas dalam audiensi dengan pimpinan fakultas, hasil rumusan ini kurang diindahkan. Pimpinan fakultas justru memberikan opsi lain supaya Petang Kreatif dilaksanakan semester depan atau ditiadakan sama sekali. Kasus-kasus di atas merupakan contoh bagaimana minimnya ruang komunikasi yang dibangun oleh pimpinan fakultas dengan pihak mahasiswa. Mungkin pelibatan mahasiswa bukanlah sebuah hal yang wajib namun kalau kita kembali pada ibarat kampus ini adalah keluarga besar selayaknya anggota keluarga diajak aktif untuk berembuk. Bagaimana mungkin keluarga bisa harmonis apabila tidak ada sebuah komunikasi yang berjalan bagus. Kami semua pasti menginginkan keluarga FIB UI ini menjadi keluarga yang harmonis dengan adanya komunikasi mesra antar anggota. Transparansi Dana Kemahasiswaan FIB UI mempunyai lembaga kemahasiswaan yang cukup banyak. Tercatat ada 32 lembaga kemahasiswaan yang dinaungi oleh FIB UI. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), 15 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), 7 Badan Otonom (BO) dan 6 Badan Semi Otonom (BSO). Untuk menjalankan kegiatan kemahaiswaan lembaga-lembaga kemahasiswaan ini masing-masing mendapatkan anggaran setiap tahun dengan rincian BEM Rp. 66.000.000, DPM Rp. 45.000.000, BO Rp. 2.000.000, dan BSO Rp. 1.500.000. Dana ini diberikan kepada lembaga kemahasiswaan tiap tahun dengan mengajukan RKAT. Apabila ditotal dana
106
kemahasiswaan ini sejumlah Rp. 209.000.000. Namun pada dasarnya kita tidak mengetahui proporsi nominal itu dari mana asalnya. Berapa sebenarnya anggaran untuk lemabaga kemahasiswaan secara keseluruhan. Menilik data yang diperoleh dari MWA UI UM, berdasarkan RKAT FIB UI 2016 pendapatan FIB UI Rp 49.154.907.349 dengan rincian penerimaan dari biaya pendidikan (BP) Rp 38.425.798. 617 dan pendapatan dari non BP sejumlah Rp 10.729.108.732. sedangkan pengeluaran yang ditargetkan sejumlah Rp 41.577.504.255
dengan
rincian
Rp
33.274.712.384
operasional, pengeluaran pengembangan sebesar Rp
untuk
pengeluaran
8.215.841.871, dan Rp
86.950.000 untuk pengeluaran investasi. Besaran nominal ini tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi prioritas. Apalagi untuk dana kemahasiswaan sama sekali tidak bisa diakses secara terbuka. Akan sangat baik apabila dalam proses perancangan dana kemahasiswaan tidak hanya transparan, namun juga bisa dilakukan penetapan anggaran bersama mahasiswa.
107
Aspirasi Fakultas Psikologi
Permasalahan Mau Sampai Kapan ?
Deksripsi dan Analisis Permasalahan Dalam menyusun analisis terkait berbagai permasalahan yang ada di Fakultas Psikologi UI, kami menggunakan beberapa sumber. Beberapa sumber di antaranya ialah survei yang direkam dalam video, notula hasil diskusi KOMEDI, dan data fasilitas umum yang diperoleh Departemen Kesejahteraan Mahasiswa BEM Fakultas Psikologi UI dari tahun ke tahun. Dari ketiga sumber yang telah kami cantumkan, terdapat tiga tema yang kami angkat untuk membahas permasalahan yang ada di Fakultas Psikologi UI. Ketiga tema tersebut diantaranya adalah; fasilitas fisik, transparansi/birokrasi, dan partisipasi mahasiswa. Meskipun ketiga tema tersebut seluruhnya penting, kajian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan fasilitas fisik serta transparansi kebijakan oleh pihak fakultas. Alasan di balik pembahasan masalah yang dikerucutkan ke dalam tema ini adalah bahwa tema tersebut bersifat konkret dan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat apabila direncanakan sejak awal. Membahas tentang fasilitas fisik, berbagai fasilitas yang disediakan oleh fakultas dianggap perlu dikembangkan maupun direnovasi baik oleh mahasiswa maupun fakultas. Fasilitas-fasilitas tersebut di antaranya adalah Student Center (SC), lapangan, kantin lama, ruang baca, dan kancil. Berikut akan dibahas satu per satu permasalahan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas tersebut.
2.1 Permasalahan Fasilitas 2.1.1 Student Center (SC) SC adalah sebuah ruangan di sebuah kampus yang dapat digunakan
mahasiswa
untuk
melakukan
segala
kegiatan
108
kemahasiswaan. Karenanya, SC merupakan tempat utama bagi para mahasiswa untuk berkumpul dengan komunitas, organisasi, atau perkumpulan aktivitas kemahasiswaan lainnya. Hakikat fungsional SC secara alami pun berkembang menjadi sarana dan wadah untuk melakukan latihan persiapan perlombaan, diskusi, rapat kepanitiaan, dan sebagainya. SC diharapkan menjadi tempat yang paling nyaman untuk digunakan mahasiswa dalam melakukan aktivitas kemahasiswaan yang digelutinya. Setelah menelaah lebih jauh fungsi SC yang begitu penting, kami ingin melihat dan menganalisis kondisi SC di Fakultas Psikologi UI saat ini. Namun, dari apa yang kami temukan, kami menarik kesimpulan bahwa SC Fakultas Psikologi UI belum menjadi tempat yang nyaman dan memiliki fasilitas yang memadai untuk para mahasiswa Psikologi UI beraktivitas.
2.1.2 Lapangan Lapangan Fakultas Psikologi UI merupakan tempat berlatih yang digunakan oleh berbagai kelompok peminatan, terutama KP bidang olahraga. Berbagai kelompok peminatan menggunakan lapangan sebagai fasilitas untuk berlatih rutin maupun bertanding dalam perlombaan yang diselenggarakan, misalkan program kerja Psygames dari BEM, Tropi, Cholleague dari KP FC08, selain itu lapangan juga digunakan dalam kegiatan lain seperti KAMABA, Tenda Purnama, dan lainnya. Hampir seluruh kelompok peminatan yang menggunakan lapangan seperti FC08, KP Basket, KP Voli, KP Taekwondo, dan sebagainya, merasa bahwa lapangan seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat mengasah potensi kontingen mahasiswa fakultas psikologi yang memiliki minat dan bakat dalam bidang olahraga. Akan tetapi, semenjak diperbaiki pada awal tahun ajaran 2015/2016 (sekitar bulan Agustus 2015), kualitas lapangan yang
109
sudah baik hanya bertahan sebentar dan kembali dalam kondisi yang kurang layak digunakan untuk berlatih. Kondisi lapangan yang memiliki banyak lubang di berbagai bagian lapangan sangat dikeluhkan oleh pemain karena dianggap membahayakan, terutama apabila ada air yang menggenang. Hal ini sangat disayangkan karena salah satu alasannya adalah selain kualitas semen yang kurang baik, ketika cuaca ekstrim, lapangan yang tidak terlindungi oleh atap juga menjadi lebih mudah rusak. Kondisi lantai lapangan pun menurut banyak pengguna lapangan dirasakan tidak ‘rata’, sebab setelah hujan air selalu menumpuk di tengah lapangan. Selain itu, lampu yang dipasang pada lapangan dianggap pemain kurang seimbang sehingga cukup mengganggu jarak pandang pemain yang memengaruhi jalannya pertandingan. Khusus untuk KP Basket, ring yang ada juga sudah tidak layak pakai karena hanya terdiri atas ring tanpa jaring-jaring basket. Juga khusus untuk KP FC08 (Futsal), gawang yang ada pun sudah dalam kondisi yang kurang baik dan perlu beberapa kali diperbaiki dengan cara dilas, yang perlu merogoh kocek lumayan dalam dari anggota. Permasalahan fisik lain dari lapangan juga adalah tribun penonton yang masih kurang cukup untuk menampung penonton yang banyak (misal dalam program kerja Tropi yang mengundang supporter dari berbagai fakultas) dan tempatnya yang berada di dalam lapangan sehingga bola berisiko mengenai penonton, juga perihal garis batas out/kick in yang seharusnya ada minimal 50cm dari pinggir lapangan belum ada.
2.1.3 Kantin Lama Kantin Lama merupakan salah satu dari dua kantin yang tersedia di Fakultas Psikologi UI pada periode 2016 selain dari Kancil. Kantin Lama ini sendiri menjadi salah satu pojok favorit mahasiswa untuk berbagai macam aktivitas seperti makan, diskusi,
110
mengerjakan tugas, ataupun sesederhana menggunakan koneksi internet karena sinyal yang cukup kencang di kantin ini. Selain menjadi tempat untuk makan dan berkumpul, Kantin Lama pun menjadi tempat yang istimewa karena berbagai macam acara Psikologi yang diadakan oleh sivitas akademika psikologi maupun dari luar sering diadakan di tempat ini. Hal ini dapat dimaklumi karena tanah Fakultas Psikologi yang cukup sempit dan terbatas sehingga sivitas didorong untuk memanfaatkan setiap ruang yang disediakan. Mulai dari acara besar Mahasiswa Baru, acara Tenda Purnama, eksplorasi calon ketua BEM, jamming musik, latihan tari, kunjungan BEM, dan sederet kegiatan pernah diadakan di Kantin Lama. Meskipun memang harus mengerahkan tenaga untuk mendorong meja dan menyusun kursi. Kegiatan mahasiswa yang baru-baru ini membutuhkan ruang Kantin Lama adalah salah satu acara seni terbesar yang diselenggarakan oleh mahasiswa Psikologi UI yaitu Tin Republic, serta persiapan tari untuk lomba oleh klub tari Psikologi yaitu Kencana Pradipa. Ditengah-tengah sederet kegiatan mahasiswa tersebut, tibatiba saja Kantin Lama ditutup dari akses untuk aktivitas apapun karena akan didirikan Kantin Tertutup. Pemberitahuan yang didapatkan oleh sivitas hanyalah jarkoman informal yang disebarkan oleh sesama mahasiswa tanpa ada pemberitahuan resmi. Padahal menurut kami, seharusnya kanal informasi seperti SIAKNG (Sistem Informasi Akademik-Next Generation) dimanfaatkan untuk memberitahukan informasi seperti renovasi. Alangkah lebih baik lagi juga bila informasi seperti renovasi diberitahukan dari jauh-jauh hari.Renovasi Kantin Lama menunjukkan betapa sedikitnya informasi yang dimiliki mahasiswa terkait hal-hal yang berlangsung
di
fakultasnya
sendiri.
Kurangnya
informasi,
sosialisasi, serta transparansi mengakibatkan beberapa pihak merasa dirugikan terutama pihak-pihak yang sangat bergantung 111
pada ruang luas untuk melaksanakan kegiatannya. Fenomena ini menyadarkan kami bahwa mahasiswa yang merupakan bagian dari Fakultas Psikologi UI memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang telah, sedang, dan akan berlangsung. Dalam konsepnya, transparansi itu sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam membangun good governance atau pemerintahan yang baik. Menurut Kim et al. (2005, dalam Gberevbie, 2014) transparansi memiliki makna bahwa informasi disusun dan dapat diakses secara bebas serta langsung oleh pihak yang dipengaruhi (oleh kebijakan yang dibuat goverment) sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan masyarakat bisa menjadi bagian dari keputusan yang telah dibuat. Pembuat kebijakan yang transparan lebih cenderung dipercaya oleh orang-orang sehingga mereka
lebih
mudah
dalam
memberikan
bantuan
dalam
mengimplementasikan kebijakan dibandingkan dengan pembuat kebijakan yang tidak transparan. Penelitian yang dibuat oleh Gberevbie (2014) menyatakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara good governance yang transparan dengan penggunaan ICT. Penemuan dari penelitian tersebut menekankan bahwa penggunaan ICT akan menyediakan lebih banyak informasi, memajukan keterbukaan dan transparansi dana pengeluaran untuk kepentingan publik sehingga memiliki potensial untuk meningkatkan good governance. 2.1.4 Ruang Baca Psikologi Fakultas Psikologi UI dapat dikatakan termasuk fakultas yang beruntung dapat mempertahankan perpustakaan atau yang sekarang disebut ruang baca nya di bawah peraturan rektorat untuk memindahkan buku-buku dan karyawan serta kegiatan studi literatur mahasiswa ke perpustakaan pusat. Beberapa fakultas lain di UI memiliki nasib yang sama dengan Fakultas Psikologi, perpustakaan berubah menjadi ruang baca. Namun ada pula yang
112
perpustakaannya kini benar-benar ditiadakan seperti FISIP dan FIB. Kebutuhan mahasiswa Psikologi untuk menyelesaikan tugas, skripsi, atau mencari referensi mengharuskan mahasiswa untuk meminjam buku-buku penunjang dari perpustakaan. Sayangnya, hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan. Peraturan yang baru menetapkan bahwa mahasiswa tidak dapat meminjam dan membawa buku keluar dari ruang baca, hanya diperbolehkan membaca di dalam ruang baca.
2.1.5 Kancil Kancil merupakan salah satu kantin Fakultas Psikologi UI yang diminati banyak mahasiswa, tidak hanya dari Psikologi, tetapi juga mahasiswa Fakultas Hukum, FISIP, Fakultas Teknik, dan lain sebagainya. Banyaknya pengunjung Kancil, membuat peggunaan fasilitas seperti meja dan kursinya sangat tinggi, dan tentu saja, memiliki peluang untuk rusak ataupun rapuh yang tinggi pula. Faktanya, memang hal itulah yang terjadi. Jika berkunjung ke kancil, dapat dilihat banyaknya meja dan kursi yang telah rusak, terkelupas catnya, ataupun anjlok. Meski begitu, mahasiswa tetap menggunakannya karena kebutuhan. Kenyamanan kantin sebaiknya tidak disepelekan. Selain karena penggunaan fasilitas yang nyaman dan memadai adalah hak bagi sivitas, kenyamanan kantin juga memberikan dampak bagi pedagang. Di samping pertimbangan harga makanan yang dijual, ternyata referensi dari orang lain terhadap suatu proeduk memiliki efek yang cukup signifikan pada konsumen terhadap produk tersebut (Schiffman & Wisenblit, 2015). Jika keresahan mahasiswa mengenai Kancil semakin kuat, maka keresahan mengenai fasilitas di sana dapat semakin dirasakan oleh segelintir mahasiswa lain
113
yang belum merasakan efek tersebut. Pengunjung dari fakultas lain pun akan semakin berkurang jika komentar dari mahasiswa dari fakultas yang memiliki Kancil saja tidak merekomendasi kelayakan dari Kancil. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai kekurangan jumlah, atau rusaknya fasilitas sehingga mengurangi daya fungsinya. Dengan memugar dan mnyediakan tempat duduk yang nyaman bagi sivitas yang ingin makan di kancil, sama saja dengan membantu
para
pedagang
dalam
memudahkan
penarikan
pelanggan. Selain dari fasilitas meja dan kursi yang tersedia, dalam kajian yang kami lakukan dengan menanyakan langsung kepada sivitas secara verbal dan melihat hasil survey fasilitas umum yang dilakukan oleh Kesma BEM Fakultas Psikologi menunjukkan bahwa sivitas psikologi merasa resah dengan atap Kancil. Jika dilihat memang atap Kancil sudah tidak memadai lagi untuk menjadi pelindung hujan. Saat hujan turun, terdapat titik-titik tertentu dimana air hujan dapat menembus karena atapnya yang bocor. Dalam keadaan seperti ini, berkurang lagi tingkat kenyamanan dari kancil itu sendiri. Satu hal lagi yang menarik perhatian adalah para perokok di Kancil yang biasanya duduk di bawah banner “Dilarang Merokok” yang dapat mengganggu sivitas lain saat sedang makan di sana. Udara bersih dan nyaman ternyata tidak dapat diberikan oleh kantin yang paling sering menjadi tempat sivitas psikologi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.
2.1.6 Kawasan Bebas Rokok Seperti namanya, kawasan bebas rokok adalah wilayah yang sengaja dibuat agar para perokok di Fakultas Psikologi mendapat tempat dimana mereka bebas merokok dan tidak
114
mengganggu penghuni-penghuni psikologi lainnya yang tidak suka atau merasa terganggu apabila menghisap asap rokok Di Fakultas Psikologi sendiri, selain gedung-gedung perkuliahan, Kancil (Kantin Psikologi) dan Kanlam (Kantin Lama) seharusnya menjadi kawasan yang bebas dari rokok. Sayangnya, tidak sedikit, tamu-tamu maupun tuan rumah dari Fakultas Psikologi yang masih merokok. Banner yang telah di pasang besarbesar
yang jelas-jelas mengeja dilarang merokok tampak
dihiraukan oleh sivitas akademika. Hal yang menarik dapat kita lihat adalah saat para mahasiswa duduk tepat didepan banner “Dilarang Merokok” masih saja mereka merokok dengan santainya Namun, hal ini bisa tergolong wajar. Wajar karena satusatunya tempat khusus untuk merokok yang ada di psikologi hanya satu, yaitu kawasan merokok yang terletak dekat Kantin Lama Psikologi dan hanya mampu menampung kurang lebih 10-15 orang sehingga kurang efektif untuk menampung orang-orang yang ingin merokok. Terlebih lagi kawasan khusus merokok tersebut jauh dari tempat anak-anak Psiko mau pun dari fakultas-fakultas lain biasa berkumpul sehingga jarang untuk digunakan. Kami juga berpendapat bahwa banner tidaklah cukup untuk mencegah mahasiswa untuk merokok di kawasan bebas rokok. Banyak mahasiswa yang mengaku bahwa mereka tidak menyadari adanya banner “Dilarang Merokok” tersebut sehingga banyak yang mengatakan mungkin itu alasan mengapa masih banyak orang yang masih merokok di kawasan bebas rokok. Menurut saya, perlu dilakukan oleh fakultas untuk menerapkan sebuah kebijakan yang di sosialisasikan dengan baik (Seperti melalui SIAK-NG) agar para mahasiswa dapat memahami pentingnya untuk menghargai orang lain yang tidak ingin terganggu oleh asap rokok. Selain itu, patut diperhatikan wilayah khusus merokok oleh Fakultas bahwa wilayah smoking yang baik adalah kawasan yang 115
dekat dengan wilayah-wilayah perkumpulan dan merupakan ruangan yang tidak terbuka agar asap rokok tetap berada di wilayah tersebut, sehingga jalur udara masuk adalah melalui exhaust agar asap rokok dapat dibuang secara sistematis.
2.2 Masalah lain yang cukup berkaitan dengan masalah fasilitas 2.2.1 Peminjaman ruangan Peminjaman ruangan menjadi permasalahan tersendiri bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UI. Selain karena birokrasi yang cukup panjang, namun juga karena sering ada miskomunikasi baik antar pihak fakultas sendiri maupun antara pihak fakultas serta mahasiswa yang ingin meminjam ruangan. Sangat sering sekali terjadi pencabutan atau pemindahan ruangan secara tiba-tiba. Seharusnya, birokrasi peminjaman ruangan yang terkesan berkelit-kelit dapat diubah dan dikembangkan menjadi sistem baru yang transparan dan akuntabel, layaknya revolusi birokrasi yang dicita-citakan oleh Jokowi untuk menciptakan ‘pemerintahan’ world-class. Menurut Roskin et al. (2012), terdapat 5 hal yang mencerminkan pemerintahan yang ideal, yaitu: 1. Mengutamakan tugas pada pengayoman dan pelayanan masyarakat dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan.. 2. Modern, ramping, efektif, dan efisien. Seharusnya peminjaman dapat dilakukan secara online. Sehingga mahasiswa dan pihak Dekanat akan lebih mudah menyortir atau mengorganisir semua jadwal kegiatan. Jika solusi ini dijalankan, Menurut kami akan: 1) Meminimalisir miskomunikasi antar pihak 2) Meminimalisir pencabutan atau pemindahan ruangan secara tiba-tiba 116
3) Meningkatkan efisiensi waktu, sebab sistemnya sudah otomatis oleh komputer. 3. Pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka, dengan tetap mempertahankan
kualitas,
efisiensi
biaya,
dan
ketepatan waktu. 4. Strukturnya lebih desentralistis, inovatif, fleksibel, dan responsif. 5. Sebagai fasilitator pelayanan publik UI sebagai universitas yang menyandang nama world-class university seharusnya melaksanakan birokrasi yang juga ‘world-class’. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Fakultas Psikologi UI melakukan
revolusi
birokrasi
secara
radikal,
yaitu
digitalisasi
(komputerisasi) layanan serta meningkatkan efisiensi secara optimal (Adiperdana, 2016). Rekomendasi ● Mewujudkan komunikasi dan transparansi yang baik antara mahasiswa dan pihak Dekanat melalui dialog rutin tahunan, dan perlunya keterlibatan mahasiswa pada kebijakan yang menyangkut kegiatan mahasiswa. Khusus: ● Bentuk komunikasi dan transparansi yang diharapkan yaitu dalam bentuk: -
Gerakan sinergis seluruh elemen di fakultas untuk renovasi dan pengembangan fasilitas
-
Keterbukaan sosialisasi linimasa renovasi kepada seluruh sivitas
-
Diperlukan adanya peraturan, penjelasan, dan penegakan yang jelas mengenai Kawasan Bebas Rokok yang diterapkan dalam fakultas
-
Renovasi Birokrasi yang mengutamakan kepentingan dan kemudahan bersama
Alternatif
117
● Selain dengan dialog rutinan, pihak fakultas dapat membuat satu wadah khusus untuk menyampaikan informasi kepada mahasiswa apabila terdapat perubahan yang menyangkut kegiatan mahasiswa.
118
Daftar Pustaka Adiperdana, A. (2016). Implementasi reformasi birokrasi melalui revolusi mental birokrasi sebagai upaya membentuk pemerintahan berkelas dunia. Dikutip pada tanggal 15 November 2016 dari http://www.menpan.go.id/cerita-suksesrb/5416-implementasi-reformasi-birokrasi-melalui-revolusi-mental-birokrasisebagai-upaya-membentuk-pemerintahan-berkelas-dunia Chinn, D., Dimson, J., Goodman, A., dan Gleeson, I. (2015). World-class Government: Transforming the UK Public Sector in an Era of Austerity: Five Lessons from Around the World. Discussion Paper. McKinsey&Company. The Football Association. (n.d). The FA Futsal Facilities Guide (Data file). Diakses dari http://www.thefa.com/-/media/files/pdf/get-into-football/smallsided-football/fa-futsal-facilities-guidance-resource.ashx. Gberevbie, D., Ayo, C., Oni, A., & Folarin, S. (2014). The role of information and communication technology on transparency, trust and good governance in nigeria. Paperp presented at the 109-117. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1545344480?accountid=17242 Psikologi.ui.ac.id. (2016). Sejarah. Dikutip pada tanggal November 19, 2016, dari http://psikologi.ui.ac.id/sejarah-2.html Roskin, M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. A., dan Jones, W. S., (2012), Political Science: An Introduction, 12 ed.. Pearson. Schiffman, L. & Wisenblit, J. (2015). Consumer behavior. (Edisi Kesebelas). Harlow: Pearson Education.
Aspirasi Fakultas Kesehatan Masyarakat
119
Suara Mahasiswa untuk Sistem Akademik FKM Lebih Baik
Berbicara mengenai Universitas Indonesia (UI) berarti kita berani untuk melihat sebuah institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemandirian moral dan keteguhan pergerakan. Kebijakan Umum Universitas Indonesia mensyaratkan UI untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan UI sebagai pelopor dalam mengembangkan intelektual bangsa, berkontribusi dalam menjadikan kehidupan Indonesia yang lebih baik dan turut menyelesaikan tantangan global pada kemanusiaan (Global Challenges for Humanity) di abad ke-21. UI harus menjadi tempat yang kondusif untuk belajar dan bekerja, dan dikelola dengan manajemen organisasi yang menerapkan secara tepat prinsipprinsip tata kelola yang baik. FKM UI sendiri memiliki panduan pengembangan FKM UI sebagai suatu acuan untuk perencanaan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah bagi FKM UI dalam kurun waktu tahun 2013-2017, yang mana panduan ini disusun oleh Senat Akademik Fakultas (SAF) yang terdiri atas anggota Senat Akdemik Universitas (SAU) dari fakultas, perwakilan departemen, dan pimpinan fakultas yang dikembangkan dengan semangat kebersamaan, dalam konteks kolektif kolegial, untuk membangun FKM UI yang lebih baik. Panduan pengembangan FKM UI disusun dengan memperhatikan
tantangan
global
berkelanjutan,
kemanusian
dan
yang
mengacu
penghapusan
pada
kemiskinan
pembangunan (Sustainable
Development, Poverty Eradication, and humanity) dan tantangan nasional dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Arah ini sesuai dengan sasaran jangka panjang Universitas Indonesia untuk menjadiuniversitas riset berkelas dunia (world class research university. Suara Mahasiswa untuk Sistem Akademik FKM Lebih Baik
120
Berbicara mengenai Universitas Indonesia (UI) berarti kita berani untuk melihat sebuah institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai kemandirian moral dan keteguhan pergerakan. Kebijakan Umum Universitas Indonesia mensyaratkan UI untuk menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan UI sebagai pelopor dalam mengembangkan intelektual bangsa, berkontribusi dalam menjadikan kehidupan Indonesia yang lebih baik dan turut menyelesaikan tantangan global pada kemanusiaan (Global Challenges for Humanity) di abad ke-21. UI harus menjadi tempat yang kondusif untuk belajar dan bekerja, dan dikelola dengan manajemen organisasi yang menerapkan secara tepat prinsipprinsip tata kelola yang baik. FKM UI sendiri memiliki panduan pengembangan FKM UI sebagai suatu acuan untuk perencanaan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah bagi FKM UI dalam kurun waktu tahun 2013-2017, yang mana panduan ini disusun oleh Senat Akademik Fakultas (SAF) yang terdiri atas anggota Senat Akdemik Universitas (SAU) dari fakultas, perwakilan departemen, dan pimpinan fakultas yang dikembangkan dengan semangat kebersamaan, dalam konteks kolektif kolegial, untuk membangun FKM UI yang lebih baik. Panduan pengembangan FKM UI disusun dengan memperhatikan
tantangan
global
berkelanjutan,
kemanusian
dan
yang
mengacu
penghapusan
pada
pembangunan
kemiskinan
(Sustainable
Development, Poverty Eradication, and humanity) dan tantangan nasional dalam pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Arah ini sesuai dengan sasaran jangka panjang Universitas Indonesia untuk menjadi universitas riset berkelas dunia (world class research university).
Kajian Masalah Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat 2016
A. Jadwal registrasi akademik, Periode perkuliahan, dan Ujian yang tidak sesuai Kalender Akademik Berdasarkan
Peraturan
Rektor
Universitas
Indonesia
Nomor:
2198/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Di Universitas
121
Indonesia dalam Pasal 23 dan SK Rektor Universitas Indonesia Nomor: 012A/SK/R/UI/2007
tentang
Ketentuan
Penyelenggaraan
Pembelajaran
Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Pasal 8 tentang Jadwal Kuliah. Dasar
Peraturan
Hukum
Rektor
Pasal 23
Kalender
(Ayat 1
akademik
antara
dan 2)
merupakan
dimulainya
internal,
pedoman yang
registrasi
selesainya
berlaku umum
akademik,
bagi
khususnya
dan
SK Masalah
Ideal
1. Ketidaksesuaian
fakultas
jadwal
Jadwal
dimulainya
pengisian
IRS jadwal
perkuliahan, jadwal
atau program
pengisian
(Ayat
dan
internal,
1dan 2)
akademika di
jadwal
lingkungan UI
sudah tercantum
yang
dalam
di
tercantum
melaksanakan
akademik.
Tri
Dharma
dengan yang
kalender
antara
Tinggi.
selesainya
dapat sesuai dengan sudah di
kalender akademik. jadwal
periode
akademik
perkuliahan
sebagai mana
jadwal
ayat
dimulainya
dan
selesainya
ujian
(1)
diterbitkan satu
kali
dengan
dalam
satu
yang
tahun dengan
tercantum
Surat
kalender
Keputusan
akademik.
Rektor
dan selesainya ujian
2. Ketidaksesuaian
Perguruan Kalender
dan
dimulainya
Pasal 8
sivitas
IRS
periode
dan
jadwal sudah di
dan
memuat beberapa poin, diantaranya
122
poin
(c)
Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
(d)
Periode perkuliahan; poin
(e)
Pengumuman ujian dan hasil ujian.
B. Perubahan jadwal kuliah yang tiba-tiba Berdasarkan
Peraturan
Rektor
Universitas
Indonesia
Nomor:
2198/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Di Universitas Indonesia dalam Pasal 24 dan SK Rektor Universitas Indonesia Nomor: 012A/SK/R/UI/2007
tentang
Ketentuan
Penyelenggaraan
Pembelajaran
Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Pasal 10 tentang Jadwal Kuliah. Dasar
Peraturan
Hukum
Rektor
Pasal 24
Setiap
SK Masalah
Dosen
Ideal
yang
(Ayat 1
menjelang
dan 2)
awal semester, sebelumnya
dan
tidak Sebelumnya
mengabarkan
dosen
dapat mengkonfirmasi bahwa kehadirannya
fakultas/progr
beliau
tidak
am
mengajar
menetapkan
merugikan mahasiwa
ke
dapat kelas dan Departemen.
sehingga Setidaknya,
minimal
dosen
dapat
Pasal 10
jadwal kuliah yang sudah terlebih mengkonfirmasi
(Ayat 1
untuk
dahulu
dan 2)
menjalankan
kelas.
suatu
PJ
sampai
di kehadirannya di malam hari
sebelum
kuliah
tersebut berlangsung.
kurikulum;
123
Jadwal kuliah sebagaimana ayat
(1)
mencakup beberapa poin, diantaranya poin (d) Hari dan jam kuliah
C. Keterlambatan pemasukan nilai di SIAK-NG oleh dosen Berdasarkan SK Rektor Universitas Indonesia Nomor: 012A/SK/R/UI/2007 dalam pasal 15 tentang Evaluasi Mata Kuliah. Dasar
Peraturan
Hukum
Rektor
Pasal 15
Dosen
(Ayat 2,
tim
SK Realita
Ideal
atau Dosen
telat Dosen tepat waktu
5,
dosen memasukkan nilai ke memasukkan nilai ke SIAK-NG sehingga SIAK-NG memasukkan sesuai
dan 6)
nilai
akhir
nilai
mahasiswa
mahasiswa
menjadi E / I. Nilai
kedalam
yang
sistem
menjadi
administrasi
menyebabkan IP dan
akademik
IPK
yang berlaku
menjadi kurang baik
berubah I/E
jadwal
yang
ada
tercantum
di
kalender akademik
mahasiswa
di Universitas sehingga merugikan Indonesia
mahasiswa
sesuai dengan pengambilan
saat sks
jadwal
penuh di semester
kalender
berikutnya dan juga
akademik
menyulitkan
yang berlaku
mahasiswa saat ingin
Apabila dosen apply beasiswa.
124
atau tim dosen tidak memasukkan nilai
akhir
sesuai jadwal, maka seluruh peserta
mata
kuliah
akan
diadministrasi kan
dengan
nilai B
D. Kuota kelas di SIAK-NG Masalah
Idealnya
Mahasiswa yang sebelumnya IRSnya tidak
Akademik
bermasalah menjadi bermasalah karena
menetapkan kuota untuk tiap
kuota kelas yang tiba-tiba dikurangi
kelas di awal tidak mengurangi
yang
telah
kuota kelas secara tiba-tiba karena
membuat
mahasiswa
IRS menjadi
bermasalah sehingga PA tidak dapat
menyetujui
IRS
mahasiswa.
E. Kelas Reguler digabung dengan kelas Ekstensi Masalah
Idealnya
1. Kelas Reguler yang digabung dengan 1. Mahasiswa Reguler tidak kelas Ekstensi sehingga mahasiswa
mengadakan perkuliahan di
Reguler harus rela untuk kuliah malam
malam hari dan hanya di
hari ataupun di hari Sabtu.
hari Senin-Jumat.
2. Pada kasus yang terjadi di Departemen AKK, hal ini terjadi karena dosen di 2. Pada kasus yang terjadi di
125
AKK
yang
juga
seorang
praktisi
Departemen
AKK,
sehingga baru bisa mengajar setelah ia
diharapkan jumlah dosen
selesai kerja. Pemakaian jasa dosen
dapat
yang
dengan
juga
seorang
praktisi
ini
dikarenakan jumlah tenaga dosen di
dimaksimalisasi penambahan
jumlah tenaga dosen.
AKK yang tidak mencukupi. 3. Sedangkan pada kasus yang terjadi di Departemen
Biostatistika
dan 3. Pada kasus yang terjadi di
Kependudukan, hal ini terjadi karena
Departemen
dosen yang enggan mengajar dua kali
dan Kependudukan, dosen
mata kuliah yang sama di dua waktu
tidak lagi menggabungkan
yang
berbeda
mahasiswa
di
dan
Biostatistika
karena
jumlah
kelas bila alasannya tidak
yang
sedikit
urgent.
kelas
sehingga dosen menganggap lebih baik kelasnya digabung saja.
F. Masalah di Departemen Gizi Masalah
Idealnya
1. Mahasiswa Program Studi Gizi yang 1. Tidak ada lagi jadwal melaksanakan
perkuliahan
berdasarkan
kuliah yang diberitahu
sistem jarkom via sms yang terkadang
atau dibatalkan dengan
dalam pemberitahuannya dilakukan secara
sistem jarkom via sms
mendadak.
dan mendadak.
Jadwal
kuliah sesuai
dengan
jadwal 2. Tidak
adanya
diberikan
mahasiswa Gizi padahal dana magang gizi,
semester
baik
mahasiswa.
RS
maupun
magang
pelangi
bagi
di
dana
dilakukan
di
masyarakat
membutuhkan banyak biaya padahal pada 2. Pihak Semester
7,
tidak
ada
perkuliahan
memberikan
mahasiswa Gizi yang dilaksanakan di
magang
Kampus secara intens
mahasiswa sehingga
di
yang awal kepada
fakultas dana untuk gizi mahasiswa
126
tidak perlu membayar biaya
magang,
baik
magang di RS maupun di masyarakat.
Masalah yang melingkup Departemen Gizi, khususnya berkenaan dengan pembiayaan magang adalah pada realitas bahwa tidak adanya perkuliahan yang dilaksanakan di dalam kampus namun, mahasiswa Departemen Gizi tetap dibebankan untuk membayar Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sesuai dengan jumlah tertagih di halaman SIAK-NG dan juga tetap dalam kondisi tidak mendapatkan keringanan biaya oleh pihak FKM UI dalam hal pendanaan magang Rumah Sakit maupun magang masyarakat. Hal ini kami anggap sebagai suatu pertentangan dengan konsep Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diterapkan UI semenjak UKT merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488 E/T/2012 dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97 E/KU/2013, yang mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi negeri di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan sistem UKT. Sistem yang dianut dalam UKT adalah pembayaran biaya pendidikan dengan besaran yang sama atau tetap setiap semesternya yang bertumpu pada kemampuan ekonomi mahasiswa. Dengan kata lain, adanya sistem UKT ini mahasiswa seharusnya tidak dibebankan biaya lain selain biaya pendidikan per semester. Pada beberapa waktu lalu di awal Oktober, mahasiswa berkesempatan untuk mengadakan forum tatap muka yang dibuka untuk publik antara mahasiswa dekan jajaran dekanat, di mana saat itu dihadiri oleh Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan, beserta Kepala Unit Administrasi Pendidikan sebagai narasumber dan turut dihadiri pula Kepala Departemen beserta perwakilan dari masing-masing Departemen yang ada di FKM UI yakni, Epidemiologi, Biostatistika, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan Lingkungan, Gizi, dan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, yang hadir sebagai tamu undangan. Hal ini sempat menjadi perdebatan panjang karena, saat itu dari pihak Dekanat tidak menjawab pertanyaan yang terlontar dari mahasiswa Departemen Gizi terkait, pengalokasian 127
BOP Semester 7, di mana seperti sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa mahasiswa Departemen Gizi masih harus mendanai magangnya secara pribadi namun, di saat yang lain masih harus membayar BOP. Hal ini tentunya menyalahi semangat yang dibangun melalui sistem UKT, yang berintensi untuk menyatukan seluruh komponen biaya perkuliahan dalam satu payung yang jelas. Analisis biaya manfaat merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi. Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per murid (unit cost). Biaya satuan ditingkat sekolah merupakan aggregat biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah murid pada masing-masing sekolah, maka ukuran biaya satuan dianggap tepat bila dapat dibandingkan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Disamping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan. Anatomi biaya pendidikan bila dilihat dari konsep dasar pembiayaan pendidikan mencakup beberapa hal, seperti:
128
1. Biaya sarana dan prasarana: mencakup ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, multimedia, dan berbagai macam sarana lainnya serta pengembangan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. 2. Biaya gaji dan tunjangan: mencakup pembiayaan staf akademik 3. Biaya operasional: mencakup kegiatan harian dari institusi pendidikan 4. Biaya pengembangan mutu: mencakup usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja institusi pendidikan. Merujuk pada hal itu kami mengajukan beberapa tahapan yang harus dilakukan yakni, mentransparansikan pengalokasian BOP Semester 7 mahasiswa Departemen Gizi melalui pendekatan analisis biaya manfaat dan juga melakukan pendanaan magang yang adekuat, baik itu magang Rumah Sakit maupun magang masyarakat, sebagai salah satu komponen biaya dalam unit costing mahasiswa Departemen Gizi, di mana pihak Fakultas harus mendanai kedua fase magang tersebut, sebagai bentuk pertanggung jawaban alokasi BOP.
G. Masalah terkait mata kuliah Pengalaman Belajar Lapangan Masalah
Idealnya
1. Dana PBL 2 yang masih sangat
1. Adanya
kurang untuk melakukan intervensi 2. Letak tempat PBL yang jauh dari tempat domisili
peningkatan
jumlah
dana PBL 2. 2. Penempatan disesuaikan
lokasi dengan
PBL domisili
mahasiswa. Sebelumnya dapat dilakukan pendataan domisili mahasiswa
sehingga
penempatan dapat disesuaikan dengan
domisili
mahasiswa.
Atau antar mahasiswa diijinkan untuk bertukar tempat PBL. 3. Kurangnya
terkait
3. Pihak koordinator PBL terlebih
aturan
dahulu dapat mensosialisasikan
reimburse kepada mahasiswa peserta
timeline PBL dengan rinci, baik
PBL. Hal ini membuat tidak adanya
terkait
timeline
sosialisasi magang
dan
dengan
masa
129
acuan yang jelas kapan laporan PBL
penyelesaian
laporan
PBL
harus diselesaikan dan ketidaktahuan
maupun terkait dengan waktu
mahasiswa Kesmas 2013 bahwa
reimburse dana PBL
dana PBL harus di reimburse tepat setelah PBL selesai. 4. Tidak
adanya
4. Pihak standar
koordinator
PBL
yang
membuat standar laporan PBL
ditetapkan dalam pembuatan laporan
yang dapat dijadikan acuan,
PBL sehingga membuat tidak adanya
baik bagi mahasiswa dalam
acuan
digunakan
mengerjakan laporan dan bagi
mengerjakan
dosen yang akan memeriksa dan
yang
mahasiswa laporan.
bisa
dalam
Pembimbing
PBL
dari
menilai laporannya.
Fakultas yang memiliki kemauan berbeda-beda
membuat
masih
adanya beberapa kelompok PBL yang
laporannya
belum
selesai
hingga sekarang.
H. Sosialisasi Peminatan dan Semester Pendek Masalah
Idealnya
1. Sosialisasi terkait peminatan oleh
1. Pihak
akademik
pihak akademik yang masih sangat
melakukan
minim sehingga banyak mahasiswa
peminatan
yang menjadi kekurangan informasi
mahasiswa
dapat sosialisasi
sejak baru
masa sehingga
mahasiswa
dapat
mempersiapkan
dirinya
agar
dapat diterima di peminatan yang ia inginkan. Sosialisasi yang dilakukan terkait dengan peminatan apa saja yang dibuka, kuota peminatan, mata kuliah yang
2. Sosialisasi terkait semester pendek yang masih sangat minim sehingga
menjadi
pertimbangan,
mekanisme
diterima/tidaknya
ke
peminatan,
suatu
dan
prasyarat lain (bila ada) yang
130
banyak mahasiswa yang menjadi
harus dipenuhi untuk dapat
kekurangan informasi
diterima di suatu peminatan 2. Pihak
akademik
dapat
melakukan sosialisasi semester pendek sejak masa mahasiswa baru sehingga setiap mahasiswa dapat mengetahui secara detail terkait Sosialisasi
semester yang
pendek. dilakukan
terkait mekanisme pengajuan semester
pendek,
prasyarat
suatu kelas dapat dibuka di semester pendek, dan harga dari semester pendek.
Penutup
Dalam poin Pemantapan Tata Kelola yang termaktub dalam Panduan Pengembangan FKM UI 2013-2017, disebutkan bahwa untuk mengajegkan sistem tata kelola yang baik maka FKM UI harus berpegang teguh pada prinsip inlusif, di mana setiap elemen civitas akademika merawa terwakili secara ekual dalam pengelolaan FKM UI, dan tidak ada pengabaian terhadap posisi yang terlemah. Dan juga transparan, di mana pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan autran yang berlaku. Pihak FKM UI harus memastikan ketersediaan informasi yang adekuat yang bisa diakses oleh setiap pemangku kepentingan yang terkena dampak keputusan. Civitas akademika perlu mengetahui seberapa jauh organisasi FKM UI berfungsi dan dapat meminta jawaban dari FKM UI atas pertanyaanpertanyaan mereka.
131
Daftar Pustaka
Hallak, J, Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan (Paris: International Institute For Planning, UNESCO, 1985) Nanang Fattah, Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung:2002), h.23 Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 012A/SK/R/UI/2007 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pembelajaran Mahasiswa Universitas Indonesia Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2198/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Di Universitas Indonesia Surat Edaran Dirjen Dikti No. 488 E/T/2012 Surat Edaran Dirjen Dikti No. 97 E/KU/2013 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
132
Aspirasi Fakultas Ilmu Komputer
Cerita Legenda Tak Berujung di Fasilkom UI Oleh Muhammad Gibran (Ketua BEM Fasilkom UI 2016) dan Oddi Muhammad Ikbar (Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fasilkom UI 2016) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) diresmikan pada tahun 1993. Salah satu fakultas yang sekarang menjadi garda terdepan dalam mencetak ahli di bidang informatika ini genap berusia 23 tahun. Indonesia saat ini tentu sudah merasakan manfaat yang telah alumni Fasilkom UI berikan. Kebutuhan akan praktisi di bidang Information Technology (IT) yang melambung tinggi menjadikan alumni Fasilkom UI sangat dibutuhkan di dunia industri. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Career Development Center UI, Lulusan mahasiswa S1 Fasilkom UI hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan setelah lulus untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa Fasilkom UI sudah memiliki reputasi yang baik dalam mencetak lulusan mahasiswa yang dapat bersaing dengan pasar global, sesuai dengan misi yang dimiliki oleh Fasilkom UI. Kesuksesan Fasilkom UI dalam mencetak lulusan yang berkualitas ini tentunya berkat bantuan dan dukungan yang telah diberikan oleh pihak Universitas Indonesia agar Fasilkom UI dapat lebih meningkatkan kualitas dari setiap lulusannya. Sayangnya, hal ini terasa ironi jika dikaitkan dengan kondisi Fakultas Ilmu Komputer UI saat ini. Fakultas yang digadang sebagai pencetak praktisi TI terbaik di Indonesia ini ternyata memiliki legenda fasilitas gedung baru yang tak kunjung berakhir semenjak 2012 lalu. Fasilitas Gedung Baru yang Melegenda di Telinga Mahasiswa Fasilkom UI Saat ini, Fasilkom UI mempunyai 3 gedung dalam menunjang kegiatan keseharian dari civitas academica Fasilkom UI : ● Gedung A, yang dipusatkan untuk Laboratorium, ruangan dosen dan dekan, serta ruangan seminar.
133
● Gedung B, yang dipusatkan untuk kegiatan akademik, auditorium, dan ● Gedung C, yang dikhususkan untuk ruang kelas tambahan dan ruang dosen. Dengan mahasiswa aktif mencapai lebih dari angka 1000 mahasiswa, Fasilkom UI hanya memiliki 23 ruang kelas yang digunakan secara aktif untuk kegiatan akademik sehari-hari. Hal ini sangat dirasa kurang memadai, mengingat ruang kelas juga sering digunakan oleh mahasiswa untuk kegiatan tambahan akademik (asistensi, kelas tambahan, dll) maupun kegiatan non-akademik (seminar, komunitas, kepanitiaan, dll). Selain itu, Fasilkom UI hanya memiliki 2 (DUA) ruangan yang dapat digunakan oleh Badan Otonom yang berada di Fasilkom UI. Padahal, Badan Otonom yang tersedia di Fasilkom UI saat ini berjumlah 8 badan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan non-akademik mahasiswa Fasilkom UI belum maksimal dikarenakan terkendala oleh fasilitas. Bicara hal lain, ternyata keresahan mengenai fasilitas ini tak hanya dirasakan oleh mahasiswa saja. Terkait dengan fasilitas yang menunjang kebutuhan umum, seperti mushola juga seringkali dikeluhkan. Tak sering mahasiswa dan elemen fasilkom (dosen, pegawai kantin, janitor, staf) harus mengantri untuk dapat menunaikan ibadah shalat maghrib. Ditambah, lahan parkir yang sangat terbatas menjadikan Fasilkom selalu dilanda masalah fasilitas. Lahan Parkir Mobil yang TIDAK ADA penerangan dan lahan parkir motor yang selalu tidak mencukupi kebutuhan selalu menjadi masalah tersendiri tak hanya bagi mahasiswa, tapi juga dosen. Legenda dimulai sejak tahun 2012, dimana pada masa itu mantan Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak T. Basaruddin, Ph.D, menjanjikan kepada mahasiswa angkatan 2012 akan fasilitas gedung baru Fasilkom UI. Bahkan, sewaktu itu Bapak Dekan sudah menunjukkan kepada mahasiswa Grand Design dari gedung baru Fasilkom UI dan memamerkan rancangan tersebut di Gedung A Lt. 2 Fasilkom UI. Hingga kini, rancangan gedung baru tersebut masih terpampang dengan jelas. Sayangnya, 4 tahun berlalu, rancangan tersebut masih juga berbentuk rancangan. Berbicara mengenai terhentinya pembangunan Gedung Baru ini, ada satu fenomena menarik yang bisa dikupas lebih dalam berkaitan dengan jumlah tenaga
134
kerja TI di Indonesia. Terhentinya pembangunan Gedung Baru ini menyebabkan jumlah lulusan TI yang stagnan. Untuk menciptakan negara yang maju dari sisi teknologi, tentu dibutuhkan lulusan perkuliahan TI (baik itu dari jurusan Ilmu Komputer dan Sistem Informasi) yang berkualitas dan jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi, sejak tahun 2012, tahun di mana pembangunan Gedung Baru berhenti, Fasilkom UI terus mengalami penurunan kuota jumlah mahasiswa baru, kecuali pada tahun 2016 ini. Padahal, jumlah mahasiswa yang tinggi akan memperbesar peluang untuk menghasilkan lulusan TI yang lebih banyak. Andai Gedung Baru Fasilkom UI tercipta, maka tentu saja kuota penerimaan Fasilkom UI akan meningkat sehingga terciptalah peluang penambahan jumlah lulusan TI. Kami mahasiswa Fasilkom pun sudah melakukan berbagai upaya followup mengenai nasib Gedung Baru ini, mulai dari diskusi dengan Bu Dra. Mirna Adriani Ph.D., selaku Dekan Fasilkom UI. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, S.E. selaku Ketua MWA UI, hingga melakukan audiensi dengan Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met., selaku Rektor UI pada Januari 2015. Hingga akhirnya pada tahun 2016 ini, statement yang keluar dari Bu Mirna dan Pak Erry kepada kami mahasiswa Fasilkom bahwa Gedung Baru akan diproses kembali proses anggarannya pada tahun 2017. Adapun poin-poin rangkuman dari penjelasan kami di atas berkaitan dengan urgensi kebutuhan Gedung Baru: 1. Fasilitas yang dimiliki Fasilkom UI saat ini belum mencukupi kebutuhan primer elemen Fasilkom UI (mahasiswa dan non-mahasiswa) secara akademik maupun non-akademik. 2. Begitu banyak sudah masalah terkait fasilitas di Fakultas kami tercinta ini, sehingga satu-satunya solusi adalah Gedung Baru untuk Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Melalui surat ini, kami mahasiswa Fasilkom menuntut agar Bapak Anis selaku Rektor Universitas Indonesia bisa memastikan proses pembangunan Gedung Baru Fasilkom ini berjalan dan selesai dengan baik. Terlebih, Bapak Anis pada saat audiensi dengan beberapa mahasiswa Fasilkom UI pada Januari 2015 mengatakan bahwa Gedung Baru Fasilkom adalah prioritas pertama
135
pembangunan pada periode kepemimpinan Pak Anis. Semoga adanya surat ini dapat menjadi pengingat Pak Anis atas janjinya kepada mahasiswa Fasilkom UI.
136
Aspirasi Fakultas Ilmu Keperawatan
Analisa Kebutuhan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Rektor sebagai pemimpin di sebuah universtias harus mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan mahasiswa dalam lingkup universitas tidak hanya berupa pendidikan saja, akan tetapi meliputi bidang minat dan bakat. Dalam hal ini, Rektor Universitas Indonesia berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Perbaikan sistem akademik selalu dilakukan dari tahun ke tahun guna meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Indonesia. Akan tetapi, perbaikan dalam bidang minat dan bakat masih dirasakan masih kurang, khususnya dalam bidang olahraga. Hal tersebut dapat terlihat di beberapa fakultas yang tidak memiliki sebuah lapangan. Terhitung terdapat 6 fakultas yang tidak memiliki lapangan, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan 4 fakultas yang berasal dari Rumpun Ilmu Kesehatan (Kecuali Fakultas Kesehatan Masyarakat). Universitas Indonesia sendiri memang memiliki sebuah Gymnasium dan beberapa lapangan futsal dan basket yang berada di dekat area PNJ. Akan tetapi letaknya yang tidak dekat dengan fakultas ditambah banyaknya fakultas yang ingin memakai sarana tersebut, membuat fakultas yang tidak memiliki lapangan sendiri harus bersaing dengan fakultas-fakultas yang sudah memiliki lapangan sendiri untuk menggunakan sarana tersebut. Rasanya cukup aneh ketika 4 fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan tidak memiliki lapangan olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Fakultas yang seharusnya bisa mempelopori hidup sehat tidak didukung dengan sarana yang disediakan. Fakultas Ilmu Keperawatan yang notabene memiliki gedung sendiri selain di RIK tentu memiliki peluang lebih besar untuk membangun sebuah lapangan sendiri. Ketika diadakan sebuah audiensi kepada pihak FIK mengenai lapangan, pada dasarnya FIK tidak masalah untuk membangun lapangan dengan keuangan sendiri alias tidak dibantu oleh UI. Akan tetapi pada faktanya pihak UI selalu berdalih bahwa UI sudah memiliki rancangan sendiri sehingga tidak
137
diperbolehkan adanya sebuah bangunan tambahan. Padahal lapangan yang dibangun oleh dana sendiri sangat dibutuhkan sekali oleh para mahasiswa. Survey yang sudah dilakukan oleh Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Keperawatan mendapatkan hasil sebanyak 85% mahasiswa FIK (yang terdiri dari S1 sampai S3) sangat menganggap penting dan memerlukan adanya sebuah lapangan. Hasil survey tersebut juga menyebutkan bahwa adanya sebuah lapangan akan mampu membuat kegiatan kemahasiswaan lebih mudah terselenggara dan mampu membuat hubungan antar mahasiswa lebih erat. LAPORAN SURVEI KEBUTUHAN BEASISWA FIK UI “PENDIDIKAN PROFESI NERS” Berdasarkan kuisioner 1. Mahasiswa FIK angkatan 2013 Mahasiswa FIK 2013 reguler berjumlah 110 mahasiswa. Adkesma melakukan survei profesi pada angkatan 2013. Gambaran yang tertera di bawah ini adalah berdasarkan survei yang telah dilakukan pada 110 mahasiswa FIK angkatan 2013. 2. Cara pembayaran biaya pendidikan -
Bidikmisi: 26 orang
-
BOPB: 84 orang
3. Mahasiswa Bidikmisi Mahasiswa bidikmisi akan dibiayai oleh pemerintah sampai dengan profesi. Semua biaya pendidikan dan biaya klinik ditanggung oleh bidikmisi. Namun, yang menjadi masalah pada mahasiswa bidikmisi adalah biaya pelatihan BLS (Basic life support) sebanyak Rp 1.000.000/ orang. 4. Keinginan lanjut profesi -
Bidikmisi: 100% lanjut profesi (26 orang)
-
Mahasiswa BOPB (84 siswa)
Jika biaya klinik tidak ditanggung BOPTN: ya: 23 orang (27%), ragu-ragu: 49 orang (59%), tidak: 12 orang (14%)
138
Keinginan lanjut profesi jika biaya klinik TIDAK DITANGGUNG oleh BOPTN Tidak 14%
0%
Ya 27%
Ragu-ragu 59%
5. Masalah mahasiswa FIK dalam melanjutkan profesi -
Berdasarkan
pengalaman
tahun
sebelumnya,
beasiswa
untuk
mahasiswa profesi sangat jarang. -
Sebagian
besar
mahasiswa
FIK
angkatan
2013
ragu-ragu
mmelanjutkan profesi jika harus membayar biaya klinik (Rp 2.500.000/orang) -
Setiap mahasiswa yang akan melanjutkan profesi harus mengikuti pelatiihan basic life support (BLS) dan harus membayar sebanyak Rp 1.000.000/orang pada awal semester saat profesi. Bidikmisi tidak meng-cover biaya BLS.
-
Besaran BOP-B di FIK tergolong tinggi, rata-rata mahasiswa FIK mengalami kesulitan bayar. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa FIK 2013 memiliki selisih bayar 2-3 juta (kurang) dari besaran BOP-B mereka saat ini.
-
Berdasarkan
pengalaman
profesi
tahun
2016,
cicilan
untuk
pembayaran BOP-B profesi sangat sulit disetujui oleh Kemahasiswaan FIK. Sedangkan 60% mahasiswa FIK 2013 mengharapkan adanya cicilan karena merasa berat membayar BOP-B dengan sistem bayar penuh di muka -
Selama menjalani profesi, biaya operasional yang dikeluarkan setiap mahasiswa sangat besar. Hal ini mencakup biaya kos (lahan praktik yang jauh dari depok, sehingga beberapa mahasiswa harus membayar
139
dua lokasi kos sekaligus), transportasi ke lahan praktik, APD (alat pelindung diri, misalnya: sarung tangan, masker, alcohol swab, dll), alkes (misalnya: strip kolesterol, asam urat, dan gula darah, Doppler), fotokopi dan cetak laporan, serta biaya proyek pada saat praktik lapangan.
URGENSI MAHASISWA FIK UI MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI Setelah pengesahan UU No 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan, pelayanan keperawatan yang berkualitas di Indonesia telah menjadi suatu keharusan. Pendidikan keperawatan juga didorong agar terus meningkatkan mutu lulusannya supaya mampu menjawab tantangan dan permasalahan kesehatan masyarakat Indonesia saat ini. Salah satu amanat yang terdapat di dalam undangundang tersebut, yaitu kompetensi perawat yang diakui merupakan mereka yang berasal dari pendidikan profesi Ners. Sehingga, segala tindakan yang dilakukan oleh perawat kepada pasiennya bersifat tanggung gugat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada insititusi profesi (baca : PPNI) maupun masyarakat penerima asuhan. FIK UI sebagai pelopor pendidikan keperawatan sarjana terbaik di Indonesia
dibuktikan
dengan
akreditasi
A
oleh
BAN-PT
(sumber
:
nursing.ui.ac.id) tentu memiliki tanggung jawab yang besar dalam melahirkan generasi Ners dengan kapasitas diri yang mumpuni dan mampu memberikan asuhan keperawatan yang optimal kepada masyarakat. Pendidikan profesi Ners di FIK UI ditempuh dalam waktu 2 semester. Namun demikian, berbagai kendala yang dialami oleh mahasiswa termasuk soal biaya pendidikan nyatanya dapat melunturkan niat mulia tersebut. Sedangkan, kondisi Indonesia saat ini juga tidak dapat dipungkiri sangat memerlukan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya, tidak terkecuali perawat profesional. Perhatian sekecil apapun kepada kami para calon perawat profesional masa depan akan sangat berarti. Hal ini termasuk dengan bantuan beasiswa. Beasiswa dapat diberikan kepada mereka yang kekurangan secara finansial namun memang berhasil membuktikan diri bahwa ia sangat mencintai dunia keperawatan dan memiliki tekad untuk memajukan
140
keperawatan Indonesia serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Mahasiswa FIK UI telah dibekali dengan konsep pembelajaran critical thinking dan evidence-based practice yang terbaik di antara pendidikan keperawatan lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila mereka tidak mampu melanjutkan pendidikan profesi Ners hanya karena kendala finansial. Besar harapan kami bahwa ILUNI UI dapat memberikan beasiswa bagi mahasiswa kami dalam bentuk student loan. Sehingga, lulusan FIK UI yang telah menyelesaikan pendidikan profesi Ners dapat mengembalikan beasiswa yang telah diberikan secara bertahap saat mereka memasuki dunia kerja di klinik/rumah sakit ternama di Indonesia. Tidak hanya itu, harapannya, lulusan FIK UI memiliki tekad untuk bersedia ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil Indonesia melalui program pemerintah, seperti Nusantara Sehat agar dapat menyebarluaskan ilmu keperawatan terkini kepada tenaga kesehatan yang berada di daerah pelosok Indonesia demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan.
PREDIKSI RINCIAN BIAYA YANG TIDAK TERCOVER OLEH BEASISWA Sumber : Ns. Adiansyah, S.Kep* (Kepala Departemen Adkesma BEM FIK UI 2014) *Lulusan Ners FIK UI 2016 No
Rincian
Satuan
Biaya
1
Kos (Depok dan Sekitar
2 kamar
Rp
Area Lahan Praktik)* 2
Transportasi
(PP
1.000.000,00 RS-
Kos)* 3
Alat Pelindung Diri
26 hari x @Rp
Rp
20.000,00
520.000,00
2-3 packs
Rp
(Masker, Hand Scoon)* 4
100.000,00
Alat Kesehatan (Strip :
Tentatif (tergantung
Rp
kolesterol, asam urat, gula
pada stase, pada stase
200.000,00
darah, Doppler, dll)**
KGD biaya bertambah)
5
Fotocopy
dan
print
Tentatif
Rp
141
laporan tindakan* 6
300.000,00
Biaya proyek (untuk tugas
Tentatif, tergantung
Rp
akhir Karya Ilmiah Ners)
agregat dan setting
500.000,00
Keterangan : * : biaya dikeluarkan per bulan ** : biaya dikeluarkan tidak selalu per bulan, tergantung pemakaian pada stase tertentu Biaya proyek dikeluarkan satu kali saat menjelang tugas akhir
PREDIKSI TOTAL BIAYA selama PENDIDIKAN PROFESI NERS FIK UI (2 semester) per mahasiswa :
Non-penglaju (asal daerah luar Jabodetabek) : Rp 22.440.000,00
Penglaju (domisili Jabodetabek/tempat tinggal dekat dengan lahan praktik) : Rp 10.440.000,00
142
ASPIRASI FAKULTAS FARMASI Fakultas Farmasi UI merupakan fakultas yang baru terbentuk pada 2011. Dari 5 tahun berdiri sebagai fakultas, masih terdapat tidak baiknya sistem yang berjalan seperti sumber daya manusia, kegiatan belajar mengajar, dan fasilitas. Berikut permasalahan-permasalahan yang terdapat pada Fakultas Farmasi yang dirasakan oleh mahasiswanya. Fasilitas Farmasi UI saat ini menempati gedung yang berada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan gedung Rumpun Ilmu Kesehatan (RIK). Gedung di FMIPA dipakai untuk kegiatan belajar mengajar dari program Apoteker, Magister, dan Doktoral, juga laboratorium untuk kegiatan praktikum. Sedangkan gedung RIK untuk kegiatan belajar mengajar program Sarjana.
Pada gedung di FMIPA banyak dikeluhkan terkait lapangan parkir untuk motor. Dahulu parkiran motor terdapat di bagian utara gedung Farmasi, namun belakangan ini hanya untuk dosen dan karyawan sedangkan parkiran motor mahasiswa dipindahkan ke parkiran Geografi dan parkiran utama MIPA yang dipungut biaya. hal ini disayangkan karena kegiatan laboratorium atau perkuliahan yang terkadang hingga malam hari membuat mahasiswa ingin cepat pulang dengan langsung ke parkiran yang dekat dengan gedung aktivitasnya, apalagi parkiran MIPA yang dibatasi waktu untuk keluarnya kendaraan.
Masalah selanjutnya adalah kondisi toilet fakultas yang tidak baik. Dari hasil survey dengan responden Mahasiswa Farmasi UI dari berbagai program pendidikan, terdapat 50% dari responden yang menyatakan kondisi toilet yang tidak baik bahkan sangat tidak baik. Toilet yang bisa digunakan untuk mahasiswa laki-laki adalah toilet di lantai basement, 1, dan 3 dan toilet untuk wanita hanya di lantai 2 dan 3. Toilet pada lantai 1 terdapat urinoir yang bocor dan pada lantai 3 (laki-laki) di dalam toilet menjadi tempat untuk menaruh barang-barang kebersihan toilet sehingga mengganggu dalam pemakaian wastafel.
143
Kondisi Toilet Fakultas
Kondisi Toilet Fakultas Tidak baik 50%
43,70%
Sangat tidak baik Baik
6,40%
Grafik 1: Presentase Kondisi Toilet Fakultas
Masalah selanjutnya ialah terkait peminjaman ruangan untuk kelas. Kelas pengganti yang diadakan terhambat dengan birokrasi yang ada. Misalnya untuk peminjaman kelas baik di RIK maupun di Farmasi harus mengisi form yang salah satunya berisi persetujuan dosen mata kuliah dan kaprodi S1, hal ini terkadang sulit dilaksanakan terkait sulitnya untuk mendapatkan TTD dosen mata kuliah atau kaprodi. Lalu tidak adanya speaker yang mumpuni untuk kegiatan belajar mengajar di gedung Farmasi, hanya beberapa yang berfungsi. Ruangan kelas di RIK pada beberapa kasus dibuka dalam hitungan beberapa menit sebelum kelas di mulai, padahal mahasiswa banyak yang ingin menyiapkan untuk kegiatan perkuliahan.
Fasilitas diluar kegiatan belajar mengajar yang diperlukan oleh mahasiswa Farmasi adalah Lapangan olahraga. Karena sulitnya untuk meminjam fasilitas di UI seperti lapangan juga disebabkan oleh banyak fakultas lain maupun UKM yang membutuhkan tempat untuk latihan. Padahal beberapa fakultas lain telah memiliki lapangannya sendiri. Berbagai BEM dari RIK sudah mencoba untuk mencanangkan diadakannya lapangan di lingkungan RIK namun sampai saat ini hal ini mustahil disetujui oleh pihak rektorat terkait lahan dan juga pendanaan.
144
Peminjaman Fasilitas di UI Tidak Pernah Meminjam Pernah Meminjam 43,80% 56,20%
Grafik 2: Presentase Peminjaman Fasilitas di UI
Kemudahan Birokrasi dalam Meminjam Mudah 28,60%
Tidak Mudah
71,40%
Grafik 3: Kemudahan Birokrasi dalam Peminjaman Fasilitas di UI
145
SUMBER DAYA MANUSIA
Keramahan dari tenaga non-pendidik di Farmasi UI saat ini belum dapat diidentifikasi secara detail, namun banyak yang mengeluhkan terkait keramahan pada Satpam di beberapa gedung RIK yang tidak ramah seperti saat kegiatan perkuliahan sudah selesai, hanya selang waktu beberapa menit mahasiswa diusir dengan tidak ramah. Sementara itu, menurut ad-for yang diberikan pada mahasiswa Farmasi UI, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tenaga akademis Farmasi UI seperti kehadiran dosen yang kurang. Hal ini membuat mahasiswa yang mempunyai kegiatan lain untuk menjalankan kegiatannya, dan terkadang karena banyaknya kelas pengganti dan banyaknya kelas dengan mata kuliah yang sama sehingga menyulitkan penentuan kelas pengganti, bahkan dibeberapa kasus ada mahasiswa yang harus memilih salah 1 di antara 2 mata kuliah yang diambilnya yang disebabkan oleh kelas pengganti di hari yang sama dan di jam yang sama pula. Sedikitnya tenaga pendidik di Farmasi UI dan juga waktu kegiatan dosen di luar yang juga padat membuat kegiatan belajar mengajar sulit untuk berjalan dengan baik.
Presentase Urgensi EDOM
46,80%
Sangat Penting Penting
1,2
43,80%
Tidak Penting Sangat Tidak Penting
9,40%
Grafik 4: Presentase Urgensi EDOM
146
Pengaruh EDOM terhadap Pengajar
Pengaruh EDOM terhadap Pengajar 37,84%
Ya
Tidak
31,30%
Tidak Tahu
1,2 31,30%
Grafik 5: Presentase Pengaruh EDOM terhadap Pengajar
Sudah banyak keluhan yang rinci yang telah disampaikan oleh mahasiswa melalui EDOM. Dapat dilihat dari grafik 3 bahwa 46,8% menganggap EDOM sangat penting, ditambah 43,8% menganggap EDOM penting. Namun, pengaruh EDOM terhadap perbaikan dari kegiatan belajar mengajar dosen hanya dirasakan oleh sedikit orang 31,3% tidak merasakan pengaruh dari edom, dan 31,3% tidak mengetahui pengaruhnya terhadap
pengajar.
Alangkah
lebih
baiknya
jika
evaluasi
yang
diaspirasikan oleh mahasiswa bisa terlihat dengan adanya perubahan, jika memang tidak bisa diterima ataupun beberapa evaluasi dari mahasiswa dirasa tidak baik, maka alangkah lebih baiknya diadakan diskusi terkait hal tersebut.
KEGIATAN KAMPUS (KBM DAN KEMAHASISWAAN)
147
Sistem kegiatan belajar mengajar di Farmasi UI masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Ada beberapa permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar: 1. Terdapat beberapa pengajar yang terkadang tidak dapat menghadiri KBM sehingga harus mencari jadwal pengganti. 2. Hanya sedikit tenaga pendidik. karena apabila kelas tidak bisa diadakan oleh dosen yang mengajar mata kuliah tertentu, ada dosen dengan keahlian yang sama yang bisa menggantikannya agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya pengadaan kelas pengganti. Untuk kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Farmasi sudah sangat didukung oleh pihak Kemahasiswaan dari Fakultas.
148
Aspirasi Fakultas Ilmu Administrasi FIA UI adalah fakultas yang baru terbentuk pada 2015 silam. Sebagai fakultas yang baru terbentuk, seharusnya FIA UI dapat menyempurnakan sistem yang akan dijalankan mulai dari fasilitas, sumberdaya manusia, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan kemahasiswaannya. Namun di sisi lain, timbul permasalahanpermasalahan yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan sistem secara utuh. Berikut permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa FIA UI tahun 2015 dan 2016. FASILITAS FIA UI adalah sebuah fakultas baru sehingga belum memiliki gedung sendiri yang terpisah dari FISIP UI. Sampai saat ini, FIA mendapatkan dua gedung yang berada di FISIP UI, yaitu gedung G dan gedung M. Karena hanya memiliki dua gedung, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh civitas FIA UI berkutat pada kedua gedung tersebut. Namun, kedua gedung tersebut memiliki kondisi yang buruk sehingga menganggu jalannya kegiatan yang dilakukan oleh civitas FIA UI. Pada data ad-for yang dilaksanakan oleh BEM FIA UI 2016 kepada mahasiswa FIA UI 2015 dan 2016, terdapat beberapa permasalahan yang cukup besar mengenai sarana dan prasarana yang berada di FIA UI. Dari 202 responden, permasalahan akan fasilitas terletak pada ruangan auditorium gedung M FIA UI, ruang kelas gedung G dan M FIA UI beserta sarana pendukungnya, dan ruang sekretariat lembaga. Nilai terhadap fasilitas di FIA menurut mahasiswa FIA adalah 2,79 dari skala 5. Berikut rincian kondisi sarana dan prasarana di FIA UI berdasar keluhan mahasiswa pada ad-for: Sarana dan Prasarana Auditorium gedung M
Ruang kelas (Gedung G)
Kondisi -Bocor yang cukup parah pada atap auditorium -Pendingin ruangan tidak berfungsi sehingga harus menggunakan pendingin tambahan -kursi lama yang sudah tidak nyaman untuk 149
digunakan, selain itu juga terdapat beberapa kursi yang rusak -Lampu tidak menyala dengan terang sehingga membuat kegiatan belajar mengajar kurang nyaman -Ruang kelas yang termasuk kecil untuk jumlah mahasiswa yang banyak -Jaringan WiFi yang kurang baik pada lantai 3 dan 4
Total Pendapatan FIA UI 2-16 0,70%
BOP
Non-BOP
99,30%
Grafik 1 : Total Pendapatan FIA UI 2016
Presentase Pengeluaran Kegiatan FIA Terhadap Total Pengeluaran 6%
Biaya Operasional
17%
77%
Biaya Pengembangan Biaya Investasi
Grafik 2 : Presentase Pengeluaran Kegiatan FIA Terhadap Total Pengeluaran FIA 2016
150
Kondisi fasilitas di FIA UI 2016 dapat menimbulkan pertanyaan jika membandingkan kondisi sarana dan prasarana pada FIA UI 2016 dengan presentasi pengeluaran FIA UI 2016. Pada grafik 2 dinyatakan bahwa biaya tersbesar yang dilakukan oleh mahasiswa FIA adalah biaya operasional. Total pengeluaran FIA UI 2016 adalah Rp. 20.369.381.728,00 sehingga biaya operasional sebesar Rp 15.671.911.072,00. Biaya operasional terdiri dari belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja pemeliharan. Dengan rincian anggaran seperti itu, sudah seharusnya kondisi sarana dan prasarana yang ada di FIA UI diperbaiki sehingga memadai. Hampir seluruh penerimaan FIA UI tahun 2016 berasal dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP), yang dapat diartikan bahwa hamper seluruh pengeluaran FIA UI tahun 2016 dibiayai oleh mahasiswa FIA UI. Dengan begitu, sudah sepatutnya mahasiswa FIA mendapatkan hak yang telah dibayarkannya, termasuk melalui perbaikan kondisi sarana dan prasarana di FIA UI (Gedung G dan Gedung M). Sebagai fakultas yang baru terbentuk pula, salah satu hal utama adalah pembangungan gedung baru FIA. Proyeksi pembangungan gedung baru FIA oleh dekan FIA, Prof. Eko Prasojo, Peletakan batu pertama dan proses pembangungan dimulai pada tahun 2018 sehingga gedung FIA dapat digunakan pada tahun 2020. Hal tersebut cukup disayangkan, karena mahasiswa FIA angkatan 2015 dan 2016 harus menjalani perkuliahan sampai lulus di gedung G dan gedung M FISIP UI tanpa memiliki gedung sendiri. Padahal, sebagian dari BOP yang dibayarkan oleh mahasiswa FIA 2015 dan 2016 diperuntukkan untuk investasi gedung baru, maka seharusnya mahasiswa FIA 2015 dan 2016 juga memiliki hak dalam penggunaan gedung baru. Namun, belum dapat dipastikan apakah biaya investasi 6% untuk pembuatan gedung baru dapat mencapai target tersebut. Biaya investasi sebesar Rp 1.229.640.656,00 tentunya memang tidak cukup jika mengejar pembangunan untuk dapat digunakan oleh mahasiswa FIA angkatan 2015 dan 2016. Maka, jika mahasiswa FIA 2015 dan 2016 tidak dapat menggunakan gedung baru, akan lebih baik jika kondisi pada gedung yang saat ini digunakan diperbaiki dan dipelihara, sehingga tidak dirasa merugikan.
151
SUMBER DAYA MANUSIA Keramahan non-pendidik di FIA UI belum dapat diidentifikasi secara rinci karena tidak ada data mengenai keramahan non-pendidik di FIA UI. Namun beberapa mahasiswa menganggap caraka dan satpam di FIA UI tidak ramah, terutama jika sudah mendekati jam malam. Sementara itu, menurut ad-for yang diberikan pada mahasiswa FIA UI, tenaga akademis FIA UI masih memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti kehadiran dosen yang kurang, dan penerapan kelas gabungan oleh beberapa dosen yang dianggap membuat suasana belajar mengajar menjadi tidak kondusif.
Presentase Urgensi EDOM 2,20% 10,60% Sangat Penting 38,30%
Penting Tidak Penting
48,90%
Sangat Tidak Penting
Grafik 4 : Presentasi Urgensi Edom
152
Pengaruh EDOM Terhadap Pengajar
38,30%
40,40%
Ya Tidak Tidak Tahu 4th Qtr
21,30%
Grafik 5: Pengaruh Edom Terhadap Pengajar
Keluhan-keluhan lebih rinci disampaikan oleh mahasiswa melalui edom. Dapat dilihat dari grafik 4 bahwa 38,3% menganggap edom sangat penting, ditambah 48,9% menganggap edom penting. Namun, hasil dari edom itu sendiri perlu dipertanyakan. 21,3% tidak merasakan pengaruh dari edom, dan 40,4% tidak mengetahui pengaruhnya terhadap pengajar. Maka disarankan untuk dapat memastikan bahwa kritik dan saran mahasiswa terhadap tenaga pengajar telah dilaksanakan. Jika masih banyak mahasiswa yang tidak perubahan dari tenaga pengajar, dapat diartikan bahwa sejauh ini, penggunaan edom belum dirasakan manfaatnya secara langsung. Atau jika kritik dan saran memang tidak dapat diterima oleh pihak pengajar, maka dibutuhkan transparansi sehingga mahasiswa dapat mengetahui sejauh apa kritik dan saran yang dapat diberikan oleh mahasiswa.
KEGIATAN KAMPUS (KBM DAN KEMAHASISWAAN)
153
Sistem kegiatan belajar mengajar di FIA UI dapat dikatakan masih dalam tahap transisi. Masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Pada data ad-for, beberapa permasalah yang dirasakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut: 3. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas terlalu banyak sehingga membuat KBM menjadi tidak kondusif. Jumlah seluruh mahasiswa FIA angkatan 2016 sejumlah 324 orang, terbagi pada 6 kelas (fiscal regular, fiscal parallel, niaga regular, niaga parallel, negara regular, negara parallel), maka dalam satu kelas terdapat kurang lebih 54 mahasiswa dalam satu ruang kecil. 4. Terkadang KBM dilaksanakan secara gabungan (dua kelas dijadikan satu) dengan hanya satu pengajar. Hal ini membuat KBM menjadi tidak efektif. 3. Terdapat beberapa pengajar yang terkadang tidak dapat menghadiri KBM sehingga harus mencari jadwal pengganti. Selain ketiga poin permasalah dari data ad-for, terdapat permasalahan pada SAP mata kuliah yang overlap. Contohnya terdapat pada mata kuliah Teori Organisasi (TO) di semester tiga dan mata kuliah Perilaku Organisasi (PO) di semester empat. Kedua mata kuliah tersebut memiliki kurang lebih beberapa SAP yang sama, contohnya yaitu pada materi budaya organisasi dan konflik organisasi, dimana pada kedua mata kuliah tersebut, bahasan yang dilakukan juga sama sehingga tidak menambah ilmu. Hal ini dianggap merugikan mahasiswa karena harus mengulang materi yang sama. Tambahan permasalah dalam hal KBM terletak pada kondisi fasilitas yang telah dijelaskan sebelumnya.
Tabel 1: Besaran Pengeluaran dan Penerimaan FIA UI.
154
Persentase Pengeluaran FIA Berdasarkan Jenis Kegiatan
Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat
Grafik 6: Persentase Pengeluaran FIA Berdasarkan Jenis Kegiatan
Sangat disayangkan karena 92% dari pengeluaran FIA adalah untuk pendidikan, namun hal tersebut belum maksimal, terbukti dari kondisi yang dialami mahasiswa FIA di atas.
Sementara itu, untuk kegiatan kemahasiswaan masih sangat minim bantuan yang diberikan oleh fakultas sehingga menyulitkan jalannya kegiatan kemahasiswaan. Data dari adkesma BEM FIA UI 2016 menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap bantuan fakultas pada lembaga-lembaga kepuasan hanya mencapai 2.1 dari skala 5. Dari total 46 mahasiswa, 36 mahasiswa merasa dihambat
oleh kebijakan
fakultas.
Berikut
keterangan
hambatan
yang
dikemukakan oleh mahasiswa FIA: 1. Tidak adanya secretariat untuk BEM, BPM, dan UKF sehingga masih harus meminjam ruangan. 2. Birokrasi peminjaman ruangan yang menyuliltkan. 3. Kebijakan jam malam ruangan (jam 8 malam) sangat menyulitkan. Kegiatan belajar baru selesai pukul 5 tapi pukul 8 seluruh kegiatan kemahasiswaan tidak dapat dilanjutkan sehingga waktu yang tersedia
155
sangat kecil. 4. Belum ada dana operasional untuk tiap lembaga 5. Dana untuk UKF belum ada yang turun 6. Birokrasi dan aturan dalam permohonan dana menyulitkan dan tidak jelas 7. Tidak ada sosialisasi terhadap birokrasi dan aturan yang ada di FIA sehingga menyulitkan 8. Kejelasan status lembaga
Dukungan Terhadap Kegiatan Kemahasiswaan Oleh Rektorat Secara Proporsional
Dukungan Terhadap Kegiatan Kemahasiswaan oleh Rektorat Secara Proporsional Ya Tidak
Grafik 7: Dukungan Terhadap Kegiatan Kemahasiswaan oleh Rektorat Secara Proporsional Jika melihat kondisi FIA dan hasil survei di atas, 72,3% setuju bahwa UI mendukung kegiatan kemahasiswaan di bawah rektorat secara proporsional. Namun kurang dapat dipahami segini “proporsional” yang dimaksud. Apakah permasalahan-permasalahan pada kegiatan kemahasiswaan di FIA yang telah disebutkan di atas menjadi tanggung jawab rektorat pula, atau hanya tanggung jawab kemahasiswaan FIA? Jika permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab dari rektorat pula, maka sudah sepatutnya permasalahan-permasalahan tersebut diperbaiki dan diselesaikan agar tidak mengakar dalam budaya kegiatan kemahasiswaan FIA UI.
156
Aspirasi Program Vokasi Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi di Program Vokasi Universitas indonesia sesuai permintaan MWA kepada saya. Setahun sudah saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi UI 2016. Banyak perubahan dan polemik yang terjadi selama saya menjabat selama setahun belakangan ini. Permasalahan biaya kuliah masih menjadi perhatian khusus bagi saya untuk tahun ini, terutama di tahun ini biaya kuliah Program Vokasi UI naik dari 7 juta rupiah menjadi 8 juta rupiah. Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan beasiswa yang didapat bagi mahasiswa Vokasi UI. Tahun ini tercatat mahasiswa yang menunggak berada di kisaran 1,2 M dengan 800 ratus juta berasal dari mahasiswa Vokasi UI yang aktif. Hal itu menunjukkan bahwa kebijakan menaikan biaya kuliah tidak membantu persoalan untuk mahasiswa yang menunggak apalagi tidak dijalankan dengan penambahan beasiswa yang ada di Vokasi UI. Selain biaya kuliah, Permendikti No.50 tahun 2015 memicu polemik Vokasi se-indonesia terutama dalam pasal 4 ayat 1 dan 2. Dikatakan bahwa “Program diploma yang diselenggarakan universitas, institut, dan sekolah tinggi: a. Paling banyak 10 persen dari jumlah program sarjana; dan b. Tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik dan/atau akademik di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada” Hal itu membuat program studi yang sama dengan Politeknik Negeri jakarta menjadi terancam keberadaannya. Tidak hanya itu, pembatasan jumlah mahasiswa 10% dari program sarjana dinilai tidak jelas alasannya. Sistem cicilan yang dipakai sekarang juga menjadi permasalahan yang cukup pelik, sebab apabila mahasiswa yang mengajukan cicilan dan telat dalam memenuhi kewajibannya membayar cicilan akan diberikan denda 25% dari total cicilan yang belum dibayar.
157
Fasilitas yang ada di Vokasi UI dalam mewadahi minat dan bakat mahasiswa Vokasi UI masih menjadi fokus dalam hal: 1. Lap futsal (kualitas lapangan yang tidak standar) 2. Lap Voli ( kualitas lapangan voli yang tidak standar) 3. Wifi yang kurang memadai (sangat parah) 4. Kondisi jalan di pintu masuk Vokasi UI (sangat parah) 5. CCTV yang kurang memadai 6. Sepeda kuning yang hanya terus dijanjikan akan segera terealisasi namun nyatanya belum. Demikian tulisan singkat saya dalam rangka Evaluasi akhir tahun rektor UI. Semoga apa yang tertulis disini benar-benar diperhatikan secara serius. Atas perhatiannya saya ucapakan terima kasih.
Silvester Yoviano Wolffiant
Ketua BEM Vokasi UI 2016
158
Bab iii KOMPILASI KAJIAN BADAN KELENGKAPAN MWA UI UNSUR MAHASISWA 2016
159
Endowment Fund: Potensi UI yang Masih Dinanti Oleh Syifa Amania Afra 1. Latar Belakang Endowment Fund (Dana Abadi) merupakan sebuah konsep pendanaan yang bersumber dari kumpulan dana alumni maupun donatur yang dihimpun untuk diakumulasikan dan dikelola dalam berbagai jenis instrumen investasi di pasar modal seperti reksadana, saham, obligasi dan time deposit. Return dari investasi endowment fund digunakan untuk mendanai tujuan nirlaba tertentu dari suatu lembaga sedangkan dana pokoknya akan terus ditumbuhkembangkan. Lembaga-lembaga besar di dunia terutama perguruan tinggitelah menggunakan konsep endowment fund sebagai salah satu kekuatan vital untuk mendanai keuangannya. National Association of College and University Business Officers (NACUBO) pada tahun 2008 merilis hasil investasi dari dana abadi Harvard bahkan mencapai US$36,4 miliar atau setara Rp 474 triliun. Stanford University menghasilkan return US$17 miliar dan MIT US$10 miliar. Bahkan NUS memiliki capaian hasil investasi tertinggi di Asia yaitu sebesar US$774 juta. Sejarah telah membuktikan bahwa konsep dana abadi memiliki kekuatan besar dibalik pendanaan suatu lembaga. Sejak tahun 2010, Indonesia baru menerapkan konsep dana abadi untuk mengoptimalkan penyerapan dana pendidikan, salah satunya melalui universitas yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU). UI sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh) memiliki kemandirian untuk mengelola segala urusan akademik dan non akademik kampusnya. Terutama dari segi pendanaan, UI tidak lagi bisa bergantung hanya kepada dana yang bersumber dari APBN (BPPTN). UI memiliki 6 sumber pendanaan lain yaitu: dana yang bersumber dari uang kuliah, dana hibah penelitian, dana hasil ventura, dana dari masyarakat, dana yang dikembangkan dari hasil kerjasama tridharma perguruan tinggi dan dana hasil pengelolaan dana abadi. Selama ini, UI hanya mengoptimalkan kanal pendanaan NON APBN yang bersumber dari uang kuliah mahasiswa. Padahal dengan sistem keuangan desentralisasi, tiap fakultasmemiliki kebebasan untuk mengeksplorasi segala
160
sumber keuangannya secara mandiri. Maka sejatinya UI dan setiap fakultasnya memiliki potensi besar untuk memanfaatkan dana hasil pengelolaan dana abadi sebagai salah satu sumber pendanaannya kelak.
2. Dasar Hukum Tujuan negara yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NKRI 1945) salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Komitmen untuk mewujudkan tujuan tersebut diejawantahkan melalui penjaminan hak pada Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Penjaminan hak tersebut dikukuhkan kembali pada Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan
keimanan,ketakwaan dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu UUD 1945 kembali menegaskan komitmen Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Pasal 31 ayat (4) bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang disebutkan pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkanlah Undang-Undang NO.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
TInggi
sebagai
dasar
dan
kepastian
hukum
dalam
penyelenggaraannya. Menilik pada Pasal 62 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai
161
pusat penyelenggaraan tridharma yang meliputi pengelolaan di bidang akademik dan non akademik. Pada Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi itu diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri Pendidikan Nasioanl kepada PTNbh. Pada Pasal 84 ayat (2) disebutkan bahwa Perguruan Tinggi dapat memperoleh pendanaan melalui masyarakat salah satunya melalui dana abadi pendidikan. Kemudian,untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) bahwa perlu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNbh maka ditetapkanlah PP No.26 Tahun 2015. Pada Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa pendanaan PTNbh yang bersumber dari selain APBN salah satunya dapat bersumber dari dana abadi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Melalui PMK tersebut diamanatkan bahwa dalam APBN dialokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional berupa Endowment Fund dan dana cadangan pendidikan yang pengelolaannya dilakukan oleh BLU secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan tentang dana abadi di UI sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan MWA UI No.004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga. Pada BAB VII tentang Pengelolaan Keuangaan Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa Universitas dapat membentuk dana-dana khusus yang mempunyai maksud dan tujuan strategis tertentu dan tersendiri, yang dapat berbentuk namun tidak terbatas pada: a. Dana abadi, b. Dana Cadangan, c. Dana Cadangan Aset Tetap, dan d. Dana Beasiswa.Ayat tersebut mengimplikasikan bahwa universitas dapat membentuk kanal pendanaan yang bersumber dari 4 sumber tersebut namun tidak terbatas hanya kepada sumber-sumber tersebut, universitas sebagai PTN bh dapat terus bereksplorasi mengembangkan pendanaan keuangannya secara mandiri selama sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut ayat (2) pada Pasal yang sama disebutkan bahwa Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah dana yang dibentuk oleh Universitas dengan tujuan untuk menghimpun sejumlah dana yang akan dikelola secara khusus sehingga hasil dari pengelolaan dana tersebut dapat digunakan
162
untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanpa mengurangi nilai pokok dana tersebut. Secara holistik dan sistematisinstrumen perundang-undangan telah mengamanatkan pengelolaan dana abadi sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya. 3. Permasalahan Urgensi Pendanaan Jangka Pendek dan Jangka Panjang Setiap lembaga pasti memiliki visi yang berfungsi sebagai arah pembangunan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Agar memiliki arah pembangunan dan pengembangan yang jelas,makadisusunlah berbagai perencanaan baik melalui perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.Pendanaan tentu menjadi unsur terpenting untuk merealisasikan perencanaan pembangunan dan pengembangan yang telah disusun.Pendanaan jangka pendek dan jangka panjang yang mandiri memiliki tupoksi yang sama pentingnya untuk universitas maupun fakultas. Relevansi antara pendanaan jangka pendek dan jangka panjang sendiri memiliki keterkaitan yang saling terinterpendensi. Pendanaan jangka pendek merupakan langkahlangkah yang disusun untuk mencapai pendanaan jangka panjang. Namun, bukan berarti pendanaan jangka panjang itu sendiri dibiarkan tersusun oleh pendanaan jangka pendek begitu saja. Dalam menjalankan pendanaan jangka pendek pun harus berdasarkan dan mengarah kepada gambaran holistik dari pendanaan jangka panjangnya. Sehingga muncul sinkronisasi antara pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Terlebih, UI sebagai PTNbh memiliki wewenang mandiri untuk mengelola keuangannya tentu harus mampu mengoptimalkan statusnya dalam upaya pemenuhan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang sehingga dapat mencapai tujuannya. Status PTN bh yang dimiliki UI jika dimanfaatkan dengan baik sejatinya dapat memberikan keuntungan terutama dalam pengelolaan keuangannya.
UI
dan
fakultas-fakultas
yang
ada
di
dalamnya
dapat
mengoptimalkan pendanaan bukan hanya dari penerimaan BPPTN bh namun ditunjang dengan perolehan pendapatan dari berbagai sumber. Teknis Pengumpulan Dana (komparasi dengan universitas lain). Untuk menjamin tercapainya pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang sebuah lembaga juga harus memiliki teknik pengumpulan dana yang 163
optimal. Salah satunya adalah teknik pengumpulan dana abadi. UI bersama PTN bh lainnya dapat menjalin kerja sama dan melakukan sharing knowledge dalam pengelolaan dana abadi. Di dalam negeri sendiri terdapat Perguruan Tinggi yang dikenal dengan prestasinya sebagai pengelola endowment fund terbaik sejak tahun 2007 yaitu ITB. Menurut Pasal 60 Statuta ITB, Endowment fund ITB atau yang disebut Dana Lestari ini dikelola oleh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL).BPUDL merupakan hasil penggabungan dari Satuan Usaha Komersial (SUK) dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) ITB dan pada dasarnya melanjutkan fungsi penggalangan dana yang bukan berasal dari pemerintah (APBN) untuk menunjang operasional ITB. Kompas melaporkan bahwa disaat dana lestari baru memasuki usia ke3nya ITB sudah mampu menghimpun dana lestari sebesar US$20 juta atau setara dengan Rp 200 miliar rupiah. Sedangkan menurut laporan MWA ITB yang disampaikan oleh Rektor ITB dalam rangka Dies Natalis ITB ke-56 pada Maret 2015 lalu, total Dana Lestari yang dikelola BPUDL per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 113 milyar dan hasil investasi tahun 2014 sebesar Rp. 13,573 milyar. Hal ini menunjukkan presentase jumlah endowment fund mencapai 8,75% dari total realisasi penerimaan dan pendapatan anggaran tahun 2014 yang berjumlahRp 1,294,994 trilliun dan menghasilkan return sebesar 11,98% dari pengelolaan endowment fund tahun 2014. Lalu bagaimana dengan UI? Menurut sebuah laporan, kinerja pengelolaan hasil investasi Dana Abadi UI pada tahun 2012 bahkan hanya mencapai 4% dari seluruh anggaran. Sedangkan pada tahun 2015 lalu baru mencapai sebesar Rp 49 miliar dari total pendapatan sebesar Rp 2.041.120.399.485 triliun yang berarti hanya memiliki presentase 2,4% dari total pendapatan tersebut.Di tahun 2016 ini, MWA UI memiliki kesadaran yang besar akan pentingnya optimalisasi dana abadi. Kesadaran tersebut diejawantahkan dengan menetapkan target kepada Rektor UI untuk menghimpun dana abadi tahun 2016 sebesar
Rp 100
miliar.Namun kemudian menjadi pertanyaan besar bagaimana UI akan menghimpun dana tersebut. Adanya trade off antara pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. 164
Jika ditilik lebih dalam, pendanaan jangka pendek dan jangka panjang melalui pengelolaan Endowment Fund memiliki konsekuensi dan risiko lain yang harus
dipertimbangkan,diprediksikan
dan
dipersiapkan
solusinya
secara
matang.Pengoptimalisasian dana abadi akan menimbulkan trade off antara pendanaan jangka pendek dengan pendanaan jangka panjang. Karena keterbatasan sumber dana membuat suatu lembaga harus mampu memprioritaskan pendanaan yang akan dijadikan fokus pengelolaan keuangan. Ketika suatu lembaga memutuskan untuk concern terhadap pendanaan jangka panjangnya maka secara tidak langsung ia akan mengorbankan fokusnya terhadap pendanaan jangka pendek. Begitu pula sebaliknya disaat suatu lembaga memprioritaskan pendanaan jangka pendeknya maka ia akan mengorbankan peluang investasi jangka panjangnya . Contoh konkret adalah ketikasuatu lembaga membuka kanal dana abadi
dalam
pendanaannya,
maka
setiap
tahunnya
lembaga
tersebut
akanmemperhitungkan return yang dihasilkan oleh dana abadi ke dalam pos pendapatan
untuk
membiayai
pengeluaran
jangka
pendek
di
periode
tersebut.Sedangkan di sisi lain setiap investasi pasti memiliki risiko, salah satu risiko dari investasi dana abadi adalah jika return di tahun tersebut ternyata dibawah target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi pos pendanaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan akan mengganggu kegiatan operasional jangka pendek. Trade off menimbulkan urgensi likuiditas. Adanya trade off menunjukkan bahwa terdapat urgensi pada tingkat kepastian kemampuan dana abadi dalam menghasilkan return untuk digunakan sebagai pos pembiayaan tertentu dalam jangka pendek yang disebut likuiditas. Semakin likuid, maka kepastian kemampuan dana abadi untuk menghasilkan return semakin baik sehingga pemenuhan kebutuhan jangka pendek yang berasal dari return tersebut juga akan terpenuhi dengan pasti. Keadaan pasar yang fluktuatif sangat memperngaruhi tingkat likuiditas dari sebuah instrumen investasi. Namun, dalam pengelolaan investasi di pasar modal terdapat cara untuk mengelola ketidak-pastian yang timbul akibat keadaan yang sangat fluktuatif itu. Manajemen investasi akan mencari jalan untuk mengoptimalkan return yang bisa diperoleh dan mengelola risiko Endowment Fund seminim mungkin. 165
Diversifikasi sebagai salah satu solusi trade off dan tingkat likuiditas dana abadi. Salah satunya melalui pengelolaan diversifikasi dana abadi yang memiliki relevansi dengan probabilitas risk & return dari suatu investasi. Diversifikasi adalah sebuah strategi pengelolaan investasi dengan menginvestasikan dana melalui berbagai instrument investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda, atau sering disebut dengan alokasi aset (asset allocation). Warren Buffet, seorang investor ulung yang sudah berinvestasi hampir selama 75 tahun ini menekankan pentingnya diversifikasi. Ia memiliki prinsip “don’t put your all eggs in one basket” karena jika keranjang yang menyimpan telur itu jatuh maka semua telur akan pecah dan menyebabkan kerugian absolut. Dengan menempatkan telur di keranjang yang berbeda akan meminimalisir risiko kerugian tersebut dan meningkatkan peluang keuntungan. Diversifikasi dalam dana abadi memiliki logika dasar yang sama dengan analogi tersebut. Terlebih dana abadi harus memiliki likuiditas yang baik untuk pendanaan jangka pendek dan jangka panjang sehingga dalam diversifikasinya dapat diinvestasikan kepada instrumen investasi yang cenderung mampu memberikan return tetap seperti obligasi atau time deposit. Sehingga,antara pengelolaan diversifikasi dana abadi dan probabilitas risk & return memiliki relevansi yang sangat kuat. Semakin baik pengelolaan diversifikasi dana abadi dalam menempatkan investasinya maka akan menekan resiko kerugian sehingga peluang untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi akan semakin tinggi. 4. Saran dan Rekomendasi Urgensi Dana Cadangan Lembaga yang ingin mengoptimalkan kanal dana abadi sebagai salah satu sumber penerimaannya tentu harus siap untuk menghadapi resiko investasi yang dapat terjadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa akan terjadi trade off antara fokus pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang. Padahal dua hal tersebut memiliki urgensi yang sama bagi sebuah lembaga terlebih untuk universitas dan fakultas-fakultas yang ada didalamnya. Disini lah muncul pentingnya peran dana cadangan untuk mengatasi keadaan jika return dana abadi 166
di suatu periode dibawah target.Sehingga
suatu lembaga dapat
tetap
menginvestasikan dananya untuk pendanaan jangka panjang dan tetap bisa memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendeknya meskipun return yang diprediksikan ternyata turun karena dapat ditutupi oleh dana cadangan tersebut. Universitas harus mampu memperhitungkan pendanaan di masa depan agar dapat mempertimbangkan jumlah dana yang akan digunakan di masa depan.
Komparasi Pengelolaan Dana Abadi dengan PTN lain Sebagai kampus yang memiliki visi besar untuk menjadi World Class Universityyang seyogyanya dikelola dengan World Class management System, tentu UI harus berkaca dan banyak belajar dari kampus-kampus unggulan di dalam maupun luar negeri. Dengan mimpi yang visioner dan futuristik, kampuskampus tersebut melangkah dengan langkah yang visioner dan futuristik pula. Mereka tidak lagi terbuai oleh kemudahan memperoleh dana dari APBN, maupun dari uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa. Menilik keberhasilan ITB dalam mengelola dana abadinya, berikut terdapat beberapa analisis dari kasus tersebut: ITB memiliki komitmen yang besar untuk mengelola dana abadi.Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan MWA ITB No.002/P/I1MWA/2015 tentang Pengelolaan Kekayaan ITB yang menjadi dasar sekaligus payung hukum dalam menentukan arah penyelenggaraan pengelolaan kekayaan ITB. Dibentuknya sebuah Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) yang merupakan gabungan (Satuan Usaha Komersial) SUK dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) sebagai badan khusus yang fokus kepada optimalisasi pengelolaan berbagai kegiatan usaha dan dana abadi. Pengelolaan Dana Lestari ITB dikelola oleh manajer investasi yang memiliki kualitas terbaik di pasar modal yaitu PT Bahana TCW Investment Management yang meraih penghargaan sebagai The Best Asset and Fund Manager 2015 versi Majalah Alpha South East Asia. Selain itu, manajemen investasi ini dipimpin oleh Presiden Direktur yang merupakan seorang alumni ITB yang berhasil memasarkan Dana Lestari ITB hingga diminati sebagai salah satu pilihan investasi populer di pasar
167
modal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya rasa bakti dan menghargai jasa Perguruan Tinggi yang dimiliki alumni ITB kepada almamaternya. Target MWA UI untuk menghimpun dana abadi sebanyak Rp 100 miliar pada tahun 2016 ini harus dioptimalkan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang dibuat untuk mendukung optimalisasi dana abadi tersebut salah satunya adalah Naming Rights Policy. Naming rights policy sendiri adalah salah satu bentuk dari Public Private Partnership. Secara konseptual, Naming Rights Policy adalah kebijakan untuk melakukan kerjasama antara sektor publik (PTN bh) dan privat dalam bentuk penjualan hak penamaan atas aset tetap (gedung, taman, laboratorium, dll) dengan mempertimbangkan nilai konstruksi dan historis di suatu institusi dalam periode tertentu (3-10 tahun). Belajar dari keberhasilan ITB membuktikan jika sebuah investasi memiliki payung hukum sebagai arah pengelolaan yang jelas, dikelola oleh suatu badan khusus sentral yang dibentuk untuk fokus dalam pengelolaan kekayaan Perguruan Tinggi dan dipimpin oleh pemimpin
yang memiliki kualitas dan kapabilitas
terbaik di bidangnya serta memiliki rasa bakti terhadap almamaternya maka kesuksesan dalam pengelolaan kekayaan khususnya pengelolaan dana abadi adalah sebuah kepastian. UI tentu memiliki potensi yang tidak kalah besar dibandingkan ITB baik dari segi potensi dana dan sumber daya ahlinya. Banyak ahli ekonomi, pengusaha sukses maupun manajer investasi ternama di pasar modal yang dilahirkan oleh UI. UI membutuhkan teknokrat terbaiknya untuk membangun sistem pengelolaan kekayaan yang terintegrasi namun dapat terdesentralisasi dengan baik di setiap fakultasnya. 5. Kesimpulan Endowment Fund (dana abadi)merupakan salah satu konsep pendanaan yang dihimpun dari alumni dan donatur untuk diinvestasikan di pasar keuangan sehingga menghasilkan return yang dapat dimanfaatkan untuk pendanaan jangka pendek dan jangka panjang. Lembaga-lembaga besar di dunia terutama beberapa perguruan tinggi terbaik ternyata telah membuktikan keberhasilan optimalisasi endowment fund. Di Indonesia sendiri, konsep dana abadi ini baru diterapkan pada tahun 2010 yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). UI sebagai salah
168
satu BLU yang berstatus PTN bh kini memiliki otonomi untuk mengelola keuangannya secara mandiri salah satunya dengan mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan dana abadi. Karena faktanya, UI belum mengoptimalkan sumber pendapatan lain kecuali yang berasal dari uang kuliah mahasiswa. Untuk mencapai salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Negara melalui UUD 1945 mengamanatkan bahwa adanya penjaminan hak untuk memperoleh pendidikan yang diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Pada Pasal 31 ayat (2) diamanatkan bahwa pemerintah harus menyenggalarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan kualitas pribadi bangsa. Sejalan dengan hal tersebut melalui Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk kembali berkomitmen dalam mewujudkan tujuan negara dengan memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Perguruan tinggi dinilai memilki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional sehingga untuk menjamin penyelenggaraannya ditetapkanlan UU No.12 Tahun 2012. Perguruan Tinggi yang dinilai memiliki kapabilitas diberikan otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma yang meliputi pengelolaan di bidang akademik dan non akademik. Perguruan Tinggi itu selanjutnya disebut dengan nama PTN bh. Otonomi yang dimiliki PTN bh memiliki kewenangan untung mengelola keuangannya sendiri yaitu dengan optimalisasi sumber pendanaan yang berasal dari dana non apbn salah satunya adalah hasil pengelolaan endowment fund yang diatur lebih lanjut dalam PP No.26 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.238/PM.05/2010. Pengelolaan tentang dana abadi di UI sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan MWA UI No.004/Peraturan/MWA-UI/2015. Payung hukum dari pengelolaan dana abadi tersebut sudah dirancang dan ditetapkan sebaik mungkin demi manjamin pelaksanaan pengelolaan dana abadi yang sesuai dengan amanat perundangundangan itu sendiri. Setiap lembaga pasti melakukan pembangunan dan pengembangan untuk mencapai tujuannya. Setiap pembangunan dan pengembangan yang dilakukan pasti membutuhkan pendanaan baik itu pendanaan jangka pendek maupun jangka
169
panjang. Sebagai sebuah PTN bh universitas dan fakultas di dalamnya harus memiliki pendanaan mandiri untuk kedua periode waktu tersebut. Pendanaan mandiri jangka pendek dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan kegiatan operasional. Sedangkan pendanaan mandiri jangka panjang di masa depan dibutuhkan agar dapat mempertimbangkan jumlah dana yang digunakan kelak. ITB sebagai pengelola endowment fund terbaik sejak tahun 2007 dapat menjadi salah satu Perguruan Tinggi yang dapat dijadikan mitra untuk berbagi pengalaman dan ilmu di bidang pengelolaan endowment fund. Ironisnya, UI belum mampu mengoptimalkan kanal pendanaan lain seperti endowment fund. Dengan status PTN bh yang memiliki otonomi seluas-luasnya, UI cenderung masih terjaga dalam kemudahan memperoleh dana dari pemerintah dan mahasiswa. Faktanya kinerja pengelolaan endowment fund pada tahun 2012 bahkan hanya mencapai 4% dari seluruh anggaran sedangkan tahun lalu justru merosot menjadi 2,4% dari total pendapatan tahunan. Mengingat urgensi pendanaan mandiri jangka pendek dan jangka panjang bagi suatu lembaga, idealnya sebuah universitas beserta fakultas yang ada didalamnya memberikan perhatian terhadap setiap pendanaan tersebut. Namun, dalam proses perwujudan pendanaan yang mandiri justru akan terjadi trade off antara pendanaan jangka pendek dan pendanaan jangka panjang. Suatu lembaga dihadapkan dengan pilihan untuk memilih memprioritaskan dana jangka pendek kah atau sebaliknya. Karena ketika suatu lembaga memprioritaskan pendanaan jangka panjangnya dengan mengelola dana abadi, terdapat peluang ketidakpastian return yang akan diterima. Padahal, return tersebut lah yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pos operasional jangka pendek. Jika tidak ada antisipasi untuk menyediakan dana cadangan mandiri maka disaat pendanaan jangka panjang berjalan justru pendanaan jangka pendeknya dapat terganggu. Begitu pula sebaliknya, jika suatu lembaga memprioritaskan pendanaan jangka pendek saja maka lembaga tersebut akan kehilangan peluang untuk membangun pendanaan jangka panjangnya. Maka menjadi penting bahwa hasil dana abadi harus memiliki tingkat kepastian kemampuan dalam menghasilkan return untuk digunakan sebagai pos pembiayaan jangka pendek. Kepastian kemampuan tersebut dikenal dengan likuiditas investasi di pasar keuangan. Meskipun
170
likuiditas terikat dengan keadaan keuangan yang tidak pasti namun peluangpeluang tersebut dapat dikelola sehingga meminimalkan resiko dan meningkatkan peluang keuntungan yang akan diperoleh. Implikasinya, likuiditas return dana abadi untuk membiayai pendanaan jangka pendek juga akan tinggi. Pengelolaan peluang tersebut salah satunya melalui diversifikasi yaitu sebuah strategi pengelolaan investasi dengan menginvestasikan dana melalui berbagai instrumen investasi dengan tingkat resiko dan potensi keuangan yang berbeda. Strategi ini ditujukan untuk meminimalisir resiko kerugian yang diperoleh jika hanya menempatkan investasi di satu tempat sehingga meningkatkan peluang keuntungan melalui penempatan investasi di beberapa instrumen investasi lainnya. Langkah untuk mulai mengoptimalkan dana abadi diwujudkan pada tahun ini yaitu UI memiliki target untuk menghimpun dana abadi sebanyak Rp 100 miliar. Sejalan dengan optimalisasi dana abadi tersebut sudah seharusnya UI mulai
membangun
sistem
pengelolaan
kekayaannya,
dimulai
dengan
pembentukan payung hukum yang jelas tentang arah pengelolaan kekayaan UI, merekrut alumni sekaligus ahli terbaik yang mampu berperan menjadi pembangun sistem pengelolaan kekayaan UI , dan melakukan pembenahan fungsi serta program kerja yang jelas untuk manajemen satuan unit kerja yang mengelola kekayaan UI. Dengan langkah tersebut maka reformasi pengelolaan kekayaan UI adalah suatu kepastian yang
dapat memperkuat kanal utama pendanaan UI.
Sehingga, masyarakat terutama mahasiswa tidak lagi ditekan dengan biaya kuliah yang mahal
karena kebutuhan pendanaan dapat diperoleh dari hasil alokasi
sumber pendanaan lain.
171
DAFTAR PUSTAKA Andhika PP. 2014. Kolaborasi Pemerintah dan Mahasiswa dalam Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Dana Cadangan Pendidikan di Indonesia. Esai OIM UI 2014 Bahana TCW Investment Management. 2016. http://www.bahana.co.id (Akses : Jumat, 25 Maret 2016) Bank Indonesia. 2016. http://www.bi.go.id (Akses : Jumat, 25 Maret 2016) Data
dan
Informasi
Institut
Teknologi
Bandung.
2014.
http://www.dcpusat.itb.ac.id (Akses : Kamis, 24 Maret 2016) Drezner, N.D., Gupta, A. 2012. Busting the myth : Understanding endowment management at public historically black colleges and universities. The Journal of Negro Education. Dunia
Ekonomi.
Diversifikasi
Internasional.
2016.
http://www.ekonomi.kabo.biz (Akses : Jumat, 25 Maret 2016) Ikatan Alumni ITB. 2016. http://www.iaitb.org (Akses : Jumat, 25 Maret 2016) Institut Teknologi Bandung. 2016. http://www.itb.ac.id (Akses : Kamis, 24 Maret 2016) Kementerian
Sekretariat
Negara
Republik
Indonesia.
2016.
http://www.setneg.go.id (Akses : Kamis, 24 Maret 2016) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 2016. http://www.lpdp.depkeu.go.id (Akses : Kamis, 24 Maret 2016) University of Canterbury. 2015. Naming Rights Policy. University of Canterbury Policy Library. Peraturan Menteri Keuangan No.238/Pmk.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri badan hukum. Peraturan MWA UI No.004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga.
172
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
173
Biaya Kuliah Tunggal Oleh : Ali Zainal Abidin
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bunyi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan fondasi kuat yang memberikan arahan tegas kepada pemerintah bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pendidikan. Pemerintah benar-benar dituntut perannya dalam pemenuhan haknya dalam tercapainya cita-cita besar negara ini dalam meningkatkan kualitas hidup tiap-tiap warga negaranya. Pendidikan tinggi menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi negara dalam pelaksanaan perannya. Dari sisi calon mahasiswa perguruan tinggi, mahalnya biaya kuliah yang harus dibayarkan menjadi alasan dominan untuk dapat berpartisipasi dalam pendidikan tinggi. Dari sisi pemerintah, minimnya dana dalam membiayai operasional perguruan tinggi menjadi salah satu penyebab sulit terealisasinya amanat UUD 1945. Namun, Pemerintah selalu memiliki gagasangagasan yang dianggap mampu menjadi solusi, yaitu memaksimalkan peran perguruan tinggi dan calon mahasiswa dalam pembiayaan yang besar ini. Kementerian Riset dan Teknologi menerapkanmetode perhitungan biaya kuliah yang disebut dengan Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Metode ini merupakan sebuah konsep perhitungan berdasarkanStudent Unit Cost (SUC), indeks kemahalan wilayah, jenis program studi, dan capaian Standar NasionalPerguruan Tinggi. SUC merupakan biaya yang dibutuhkan oleh tiap-tiap mahasiswa dalam menjalani masa perkuliahan di kampus dalam jangka waktu 8 semester. SUC yang berlaku saat ini didasarkan pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi(SSBOPT) yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Badan Hukum (SSBOPTN-BH). Permen tersebut merupakan turunan dari UU No. 12 Tahun 2012dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
174
Biaya Kuliah Universitas Indonesia Sebelum tahun 2008, Universitas Indonesia menerapkan mekanisme biaya pendidikan flat yang dikenal dengan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Pada tahun 2008, UI mulai membuat perombakan dalam sistem pembayaran dengan mengubah sistem BOP menjadi Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB). Sistem BOPB inibertujuan agar setiap mahasiswa dapat membayar biaya pendidikan sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua, wali, atau penanggung biaya mahasiswa tersebut. Untuk saat ini, UI masih menerapkan sistem BOPB dalam sistem pembayarannya. Sedangkan, untuk nominal yang dibayarkan oleh satu orang mahasiswa ditentukan oleh perhitungan BKT yang telah diterapkan oleh Pemerintah. Maka, peran UI dan Negara dalam tercapainya Hak pendidikan tinggi Warga Negara sangat ditentukan oleh kebijakan perhitungan yang efektif dan efisien agar mahasiswa membayar biaya kuliah dengan fasilitas yang sesuai dan disubsidi oleh pemerintah serta sistem pembayaran yang mudah. Dasar Hukum Dalam melihat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan BKT sebagai sebuah kebijakan, tentunya kita tidak akan terlepas dari payung kebijakan yang menjadi dasar diberlakukannya kebijakan tersebut.Ada beberapa payung kebijakan baik berupa undang-undang maupun yang berbentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian. Dasar hukum tersebut dibentuk berproses sejak tahun 2012 hingga saat ini. Pada tahun 2012, dikeluarkanlah Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Melalui undang-undang ini, beberapa perguruan tinggi negeri yang tadinya berstatus BHMN(Badan Hukum Miliki Negara) maupun PTN kemudian berubah menjadi PTN-BH(Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Dalam kaitannya dengan Biaya Kuliah Tunggal(BKT), kita perlu menyoroti Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012. Pasal ini sesungguhnya mengamanatkan agar pemerintah menetapkan suatu standar tertentu untuk biaya operasional peniddikan
175
tinggi dan sistem pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa. Amanat ini kemudian kita kenal dengan UKT yang menghapuskan adanya pembayaran uang pangkal dan mengintegrasikan komponen-komponen biaya pendidikan menjadi satu, yaitu Uang Kuliah Tunggal.
Konsep UKT yang berlaku secara nasional sesungguhnya merupakan sistem yang sejalan dengan sistem pembiayaan yang diberlakukan di UI, yakni BOPB. Perbedaannya terletak pada istilah dan rumus perhitungan SUC. Secara lebih jelas, kita dapat meninjau kembali Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 : (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan: a. Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi b. Jenis program studi c. Indeks kemahalan wilayah (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud padaayat 1 menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN. (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. (4) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana maksud pada ayat 3 harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
Pada titik ini kita dapat melihat bahwasanya BKT sebagai keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri secara substansi merupakan konsep yang sama dengan SUC apabila
176
kita mengasumsikan ketiga indeks yang terdapat dalam Pasal 88 ayat 1 sama dengan 1. Dengan menganalisis Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2012 tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan perbedaannya terletak pada komponen-komponen perhitungannya. Rumus perhitungan BKT mempertimbangkan komponenkomponen yang tertulis dalam Pasal 88 ayat 1UU No. 12 Tahun 2012, sementara SUC sebagai basis perhitungan dapat kita samakan dengan SSBOPT basis.
Selain mengenai UKT dan BKT, UU No. 12 Tahun 2012 juga menetapkan adanya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri(BOPTN). Secara sederhana, BOPTN merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk menutupi kekurangan pembiayaan operasional PTN. Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami adanya kaitan antara ketiga konsep tersebut(UKT, BKT, dan BOPTN) melalui sebuah rumus sederhana. BKT=UKT+ BOPTN Selanjutnya, beranjak dari UU No. 12 Tahun 2012 dasar hukum lainnya yang perlu kita cermati ialah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Dalam PP tersebut dibahas bagaimana sumber pendanaan dan mekanisme lain seperti peruntukan dana tersebut. Sumber pendanaan PTN BH berdasarkan Pasal 2PP No. 26 Tahun 2015 ialah berasal dari APBN dan non APBN. Selanjutnya bentuk pendanaan tersebut berdasarkan pasal berikutnya dinyatakan bahwa bentuk pendanaan tersebut ialah bantuan pendanaan PTN BH dan atau bentuk lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah satu payung kebijakan yang berkaitan erat dengan BKT sebagai pembiayaan yang berbasis aktivitas atau operasional, kita dapat mencermati biaya-biaya apa saja yang termasuk dalam pendanaan yang dibiayai oleh negara dalam BKT melalui Pasal 5 PP No. 26 Tahun 2015 sebagai berikut : Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum digunakan untuk mendanai: a. biaya operasional; b. biaya dosen; c. biaya tenaga kependidikan; 177
d. biaya investasi; dan e. biaya pengembangan. Dasar hukum yang berkaitan dengan BKT lainnya yang perlu diperhatikan ialah Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No. 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dasar hukum tersebut merupakan turunan aturan yang menjabarkan bagaimana diberlakukannya UKT dan BKT pada Perguruan Tinggi Negeri. Di dalam lampiran-lampiran yang terdapat dalam Permen tersebut juga dijelaskan secara rinci bagaimana pemberlakuan UKT dan BKT yang berlaku secara nasional untuk masing-masing PTN dan jurusannya.
Selanjutnya
dasar
hukum
yang
perlu
kita
cermati
juga
ialah
Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pada Permen tersebut dijelaskan adanya Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri Badan Hukum(SSBOPTNBH) yang merupakan besaran biaya operasional penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan standar pelayanan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pada Permen ini kita juga menemukan dalam lampiran-lampiran yang termuat di dalamnya penjelasan mengenai biaya operasional pendidikan. Untuk lebih jelasnya, secara sederhana SSBOPTN ini dapat kita temukan dalam rumus : BKT= SSBOPTN x K1 x K2 x K3
BKT
= Biaya Kuliah Tunggal
SSBOPTN
= Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum K1
= Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi
K2
= Jenis program studi
K3
= Indeks kemahalan wilayah
178
Permasalahan Dalam bahasan Biaya Kuliah Tunggal, kita tentunya akan menemukan permasalahan-permasalahan Permasalahan-permasalahan
yang
berkaitan
tersebut
dan
meliputi
terjadi
di
pemangku
dalamnya. kepentingan
(pemerintah, rektorat, dan mahasiswa) yang terdapat di dalamnya, relevansi SUC, matriks perhitungan dan penentu besaran, serta pos-pos aliran dana. Masingmasing bagian memiliki masalah yang berkaitan satu sama lain yang tentunya memengaruhi bagaimana besaran BKT tersebut ditentukan. Efisiensi Kebutuhan dan Harga dalam Perhitungan SUC SUC sebagai sebuah metode perhitungan berbasis kegiatan tentunya memasukkan
komponen-komponen
yang
bersifat
operasional
di
dalam
penghitungannya. Sebagai komponen-komponen yang menentukan besaran tersebut tentunya perlu kita cermati kembali bagaimana besaran-besaran tersebut ditentukan, atau dalam hal ini harga-harga atau unit cost/semester. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan SUC sendiri ialah penentuan besaran harga-harga, pos-pos pembiayaan, atau unit cost harus efektif dan efisien. Update SUC sesuai Kebutuhan dan Harga Secara historis, tingkat dan volatilitas inflasi Indonesia lebih tinggi dibanding negara-negara berkembang lain. Sementara negara-negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi antara 3% sampai 5% pada periode 2005-2014, Indonesia memiliki rata-rata tingkat inflasi tahunan sekitar 8,5% dalam periode yang sama. 37
37
http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-diindonesia/item254
179
Dari data tersebut, mengingat angka inflasi rata-rata pertahun Indonesia yang cukup tinggi, kiranya SUC ini sangat perlu untuk ditinjau ulang secara berkala. Hal ini tentunya juga mempertimbangkan pihak yang paling mendapatkan dampak langsung dari inflasi tersebut, yaitu dosen yang pendapatannya termasuk dalam komponen SUC tersebut. Dampak tersebut sangat jelas akan menurunkan kemampuan konsumsi dosen apabila terjadi kenaikan harga tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan mereka. Pantaskah SUC dari Tiap Rumpun atau Fakultas dianggap sama?
180
Permasalahan lainnya yang berkaitan juga dengan BKT ialah peninjauan kembali penentu besaran. Dalam melihat permasalahan ini kita perlu membedah Permenristekdikti No 5 Tahun 2016 tentang tatacara penetapan SSBOPTNBH. Penentu besaran tersebut tentunya tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam menentukan SSBOPTNBH yang menggunakan metode pembiayaan berbasis kegiatan. Di dalam lampiran Permen tersebut dijelaskan kelompokkelompok
berdasarkan
kebutuhan
pengoperasian
dan
pengoperasian
penyelenggaraan program studi yang memengaruhi bagaimana SSBOPTNBH tersebut dirumuskan.
181
Melalui tabel tersebut kita dapat mengetahui bagaimana pengelompokan program sarjana ditentukan. Pengelompokan ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui sebagai bagian dari perhitungan BKT yang sejatinya merupakan metode pembiayaan yang berbasis kegiatan. Sehingga kita dapat mengetahui SSBOPTNBH bersumber darimana dan mengapa ditentukan besaran biaya demikian yang tentunya tidak terlepas dari penggunaan operasional berdasarkan pengelompokan tersebut. Jika kita menghitung dari aspek kegiatan, maka biaya di tiap rumpun bisa berbeda, tiap fakultas bisa berbeda, dan bahkan tiap jurusan bisa berbeda besarannya. Perhitungan BKT yang diharapkan
182
Dalam lampiran PermenristekdiktiNo. 5 tahun 2016 terdapat faktor koreksi indeks kemahalan berdasarkan kemahalan wilayah. Besarnya SSBOPT yang tidak sama di semua tempat dikarenakan kondisi geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengakomodasi keragaman biaya satuan disebabkan tingkat kemahalan wilayah, kedua belas SSBOPT di atas dilakukan penyekalan dengan menggunakan indeks kemahalan wilayah. Indeks kemahalan wilayah tersebut dapat kita lihat melalui tabel berikut :
Sebagaimana yang kita ketahui melalui rumusan BKT= SSBOPTNBH x K1 x K2 x K3 Indeks (K3) kemahalan wilayah menjadi salah satu faktor penentu besaran BKT. Sebagai salah satu faktor yang turut memengaruhi tentunya indeks kemahalan wilayah ini perlu untuk ditinjau dan dipertimbangkan kembali relevansinya. Apakah klasifikasi kemahalan menjadi empat kelompok tersebut sudah tepat dan paling menggambarkan realita yang sebenarnya ataukah masih belum dan perlu disesuaikanSelain mempertimbangkan faktor indeks wilayah, tentunya kita juga tidak bisa melupakan adanya satu faktor lain yang turut berpengaruh pada besarnya BKT yang harus dibayarkan.
Faktor berikutnya ialah capaian standar nasional pendidikan tinggi. Faktor ini merupakan salah satu koefisien yang memengaruhi besarnya SSBOPTN sebagai angka pengali yang secara sederhana dapat kita jumpai dalam rumusan: SSBOPT = SSBOPTN x Indeks Kualitas PTN.
183
Kemudian, untuk menentukan besarnya indeks kualitas PTN, kita akan menemukan rumusan Indeks kualitas PTN = 1+APS+AIPT+AI Besaran koefisien tersebut dapat kita temui pada tabel-tabel berikut :
Adanya
besaran-besaran
tersebut
sebagai
faktor
pengali
yang
memengaruhi besaran SSBOPT dan tentunya juga BKT sepatutnya membuat kita menijau kembali apakah koefisien pengali tersebut sudah benar-benar sesuai dan relevan dengan kondisi yang ada saat ini sehingga menggambarkan biaya kuliah yang benar-benar sesuai. Selain berkaitan dengan pertimbangan kembali koefisien-koefisien yang memengaruhi besaran SSBOPTN maupun BKT, salah satu masalah yang perlu kita cermati ialah komponen lain di luar rumus perhitungan BKT. Saat ini kita mengetahui bahwa BKT= UKT + BOPTN
UKT merupakan biaya kuliah yang dibayar oleh mahasiswa ataupun penanggung biaya pendidikan mahasiswa. Sementara BOPTN merupakan biaya yang dikeluarkan oleh negara yang bersumber dari APBN. Ketika hanya kedua komponen tersebut yang menopang kebutuhan BKT, maka akan sangat jelas dampaknya jika terjadi penurunan jumlah BOPTN maka dampaknya akan 184
menaikkan besaran UKT untuk menutupi kebutuhan BKT. Oleh karena itu selain kedua komponen yang menjadi rumusan BKT tersebut perlu ditambahkan adanya satu komponen lagi yang dapat kita masukkan yaitu Penerimaan Non-BOP. Penerimaan Non-BOP merupakan penerimaan yang diperoleh universitas diluar dari Bantuan Operasional Pendidikan(BOP). Penerimaan tersebut dapat bersumber dari APBN dan APBD, hibah, ventura, maupun endowement fund, dan sebagainya. Penerimaan Non BOP ini dapat dimasukkan sebagai komponen perhitungan BKT, maka tentunya akan sangat meringankan pembenanan terhadap mahasiswa yang harus membayar UKT berlebih karena harus menutupi kekurangan akibat menurunnya jumlah BOPTN. Oleh karena itu, kiranya Penerimaan Non-BOP ini dapat ditinjau kembali agar dijadikan sebagai salah satu komponen yang turut menanggung beban BKT agar pembebanan BKT tidak bertumpu di pihak mahasiswa atau dalam konteks ini komponen UKT. Maka, seharusnya rumusan baru untuk PTN-BH dalam penghitungan UKT adalah BKT = UKT + BOPTN + NON BP
Artinya UKT = BKT – BOPTN – NON BP
Stakeholders penentu kebijakan : Apa yang seharusnya dilakukan? Permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan di atas tentunya berkaitan dengan pemangku kebijakan yang terlibat dalam penentuan kebijakan BKT ini, yaitu pemerintah, rektorat, dan mahasiswa.
Peran Negara Secara ideal, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab tersebut dalam konteks ini khususnya berupa pendanaan pendidikan. Negara tidak bisa melepaskan begitu saja tanggung jawabnya tersebut
185
dan oleh karenanya pemerintah wajib menyediakan adanya pendanaan dari negara dalam pembiayaan PTN. Peran pendanaan negara tersebut dalam UU No 12 Tahun 2012 kita temui dalam bentuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri(BOPTN). Pimpinan Universitas Rektorat sebagai jajaran eksekutif yang berwenang dalam tataran universitas tentunya memiliki andil besar dalam menentukan bagaimana kebijakan BKT ini. Dalam konteks UI, rektorat memiliki andil dalam membentuk format SUC yang kita ketahui saat ini. Selain membentuk format tersebut pihak rektorat juga membentuk asumsi-asumsi yang berkaitan dengan SUC seperti harga-harga, pos-pos perhitungan, hingga asumsi-asumsi lainnya seperti jumlah mahasiswa, penggunaan barang-barang operasional, dan sebagainya. Kemudian, sebagai bentuk legalisasi bentuk dan mekanisme SUC menjadi suatu kebijakan, rektorat adalah pihak yang mengesahkan bentuk dan mekanisme tersebut ke dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. Peran Mahasiswa Selain rektorat, pihak yang juga berperan sebagai pemangku kepentingan ialah mahasiswa itu sendiri. Dalam penentuan kebijakan ini, masih berdasarkan paparan singkat historis SUC pada bagian latar belakang, pihak rektorat sendiri melemparkan wacana pelibatan mahasiswa dalam perhitungan SUC pada tahun 2008. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun ini wacana perumusan kembali SUC telah digulirkan. Dalam hal ini, mahasiswa melalui lembaga-lembaga yang terlegitimasi berhak turut andil dalam menentukan bagaimana konsep SUC ke depannya. Kesimpulan Dari permasalahan-permasalahan yang dibahas di atas, dapat dilhat bahwa penentuan besaran BKT dan UKT tidak sederhana. Dibutuhkan proses yang panjang untuk dapat menemukan nominal yang sesuai untuk UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa. Konsep perhitungan yang telah dibuat oleh pemerintah seharusnya dapat dijalankan oleh Universitas. Sehingga, universitas
186
tidak sesat pikir dalam penentuan besaran UKT untuk mahasiswanya,terutama Universitas Indonesia. Ada beberapa saran dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan ke depannya bagi universitas, yaitu : 1. Perlunya peninjauan kembali SUC untuk agar tercapainya perhitungan yang efektif dan efisien sehingga biaya yang dikeluarkan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat dimanfaatkan fasilitasnya. 2. Perlunya peninjauan kembali besaran-besaran serperti koefisien Indeks kemahalan wilayah dan Indeks capaian perguruan tinggi atau komponenkomponen yang berkaitan dengan SUC lainnya, hal ini dapat dilihat dari tingkat harga yang berubah dari waktu ke waktu dan capaian perguruan tinggi yang meningkat dan menurun pula. 3. Penambahan komponen Penerimaan non-BOP dalam rumus perhitungan BKT terutama untuk PTN BH. 4. Optimalisasi peran pemangku-pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam perumusan Biaya Kuliah Tunggal(BKT) dalam konteks ini pemerintah, rektorat, dan mahasiswa.
187
Daftar Pustaka
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan “Inflasi di Indonesia (Indeks Harga Konsumen)” http://www.indonesiainvestments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/inflasi-diindonesia/item254(diakses pada tanggal 28 Maret 2016) www.tradingeconomics.com (diakses 28 Maret 2016) Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Rekomendasi Kebijakan BK MWA UI UM 2014
188
Ada Apa Dengan BOPTN? Oleh: Rizki Arif “Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, begitulah bunyi dari pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945, yang mana ini diejewantahkan lebih lanjut pada pasal 31 UUD’1945 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Amanat dari Pasal 31 UUD’1945 diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang mana untuk tahun anggaran 2016 diatur dalam Undang-Undang no.14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2016. Di dalam Undang-Undang No.14 tahun 2015, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementrian Negara/Lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 38
38
Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2016. Pasal 1 angka 40.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, No. 278. Sekretariat Negara, Jakarta. 189
Pada APBN tahun anggaran 2016, anggaran pendidikan sendiri sebesar Rp.419.176.412.756.000,00 (empat ratus sembilan belas triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan pembagian sebagai berikut :39
Dari tabel di atas maka kita dapat melihat bahwa pagut anggaran yang ditetapkan pemerintah khususnya bagi Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengalami penurunan sebesar 3,2 Triliun rupiah, yang mana pada tahun 2015 pagu anggaran bagi Kemenristekdikti sebesar 42,7 Triliun rupiah menjadi 39,5 Triliun rupiah yang mana alokasinya sebagi berikut:
39
Nota keuangan beserta anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran
2016 190
Sumber: http://www.dikti.go.id/
Pada pagu anggaran diatas, BOPTN sebagai anggaran yang cukup penting untuk perguruan tinggi tidak mengalami peningkatan dari tahun 2015 yakni 4,5 Triliun, namun sebelum saya akan membahas lebih jauh, mari kita perjelas terlebih dahulu apa itu BOPTN? Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi atau kita kenal dengan BOPTN adalah bantuan
biaya dari
Pemerintah
yang
diberikan
kepada
perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya kenaikan sumbangan pendidikan di perguruan tinggi negeri. 40Yang mana BOPTN disediakan Pemerintah dengan mengalokasikannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara41. BOPTN sendiri saat ini telah berganti nama menjadi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) sebagaimanatercantum di dalampasal 1 angka 5 PeraturanPemerintah No.22 tahun 2015, namun agar dapat mudah untuk dikenali, maka terminolgi yang dipakai saat ini tetap Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri/BOPTN.
40
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi.Pasal 1.Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016, No. 226. Sekretariat Negara, Jakarta. 41 Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 83.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara, Jakarta 191
Dari penjelasan di atasdapat disimpulkanbahwatujuan dari pemberian BOPTN adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional, namun seberapa besarkah pengaruh BOPTN dalam memenuhi total anggaran yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi? Mari kita ambil contoh Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu PTNBH terbaik di Indonesia. Besaran pendapatan UI sendiri pada tahun 2015 sebagai berikut:42
Dalam Miliar Rupiah
Besaran Pendapatan UI 2015 Besaran Pendapatan UI 2015
900,618 352,034
234,365 BOPTN
BP
Non BP
Yang mana, bila kita mengkomparasi dalam bentuk persentase, maka BOPTN hanya meng-cover sebesar 24% bagian dari seluruh total pemasukan UI.
42
Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Indonesia tahun anggaran 2015 192
Diagram Penerimaan UI 2015 0% 24%
16%
BOPT N BP
60%
Selain itu dari kedua diagram diatas, kita dapat mengetahui bahwa selama ini, pendapatan UI mendapatkan sumbangsih paling besar dari Biaya Pendidikan (BP) yang ditanggung oleh mahasiswa, yakni sebesar 60%. Sehingga muncul suatu pertanyaan besar kepada pemerintah saat ini adalah apakah pemerintah serius untuk mengembangkan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia? Pemberian BOPTN sendiri selama ini mengacu pada kriteria: 43 1. Biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk mahasiswa program diploma dan program sarjana 2. jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program diploma dan program sarjana 3. Kinerja perguruan tinggi 4. jumlah mahasiswa program diploma dan program sarjana
Pun penghitungan pemberian BOPTN kepada masing-masing universitas melalui rumus : 43
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TInggi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi.Pasal 4.Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016, No. 226. Sekretariat Negara, Jakarta. 193
BOPTN = BKT-UKT Biaya Kuliah Tunggal (BKT) adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester pada program studi di PTN 44, sedangkan Uang Kuliah Tunggal adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. 45 Yang mana bila kita simpulkan, maka selama ini UKT mempunyai besaran yang lebih tinggi dari BOPTN dalam memenuhi BKT, yang berarti peran setiap mahasiswa dalam membiayai pendidikan tinggi lebih tinggi dari peran negara. Mari kita bandingkan dengan Malaysia yang merupakan negara tetangga republik Indonesia. Anggaran perguruan tinggi di Malaysia dari tahun ketahuan mengalami peningkatan dan tidak pernah turun, yang mana pada tahun 2015, Malaysia menganggarkan untuk departemen perguruan tinggi sebersar RM. 15.784.848.700, yang mana bila kita konversikan menjadi Indonesia Rupiah(IDR) menjadi 51 Triliun Rupiah, dengan diagram dari tahun ke tahun sebagai berikut:
44
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentangbiaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Pasal 1 angka 5. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015, No. 1199. Sekretariat Negara, Jakarta. 45 Ibid,Pasal 1 angka 6 194
Yang mana bila kita melihat kepada salah satu universitas di Malaysia yaitu University of Malaya, maka peran pemerintah Malaysia pada pendapatan University
of
Malaya sebesar 87,90%. Pun bila kita
membandingkan salah satu fakultas di University of Malaya, yaitu fakultas hukum, biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa Malaysia hanya sebesar RM 7056 sampai lulus, atau setara dengan Rp.23 Juta rupiah sampai lulus/8 semester atau sekitar Rp. 2,8 Juta per semester. 46 Dengan perbandingan tersebut maka kita mengetahui bahwa peran pemerintah sangatlah sentral pada pembiayaan perguruan tinggi, bila kita menginginkan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah tidak bisa berpangku tangan dan menyerahkan pendanaan perguruan tinggi kepada perguruan tinggi masing-masing, dikarenakan perguruan tinggi bukanlah perusahaan yang bertugas untuk mencari laba tetapi perguruan tinggi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.47
46
Bachelor of Laws, University of Malaya, diakses dari https://www.um.edu.my/academics/bachelor/law/bachelor-of-laws, pada tanggal 12 Mei 2016pukul 16.00 WIB 47 Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 1 angka 9.Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012, No. 158. Sekretariat Negara, Jakarta 195
Begitu pula dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri dengan status badan hukum (PTN-BH), tidak membuat UI menjadi sebuah perusahaan yang bertugas untuk mencari uang tetapi, UI tetaplah sebuah perguruan tinggi yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi, dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan UI sebagai perguruan tinggi negeri.
196
Menelaah Kembali Kondisi Ventura UI Oleh: Ilma Sulistyani dan Muhammad Arizal
A. PENGANTAR SINGKAT: VENTURA Penyelenggaraan sebuah institusi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi berstatus PTN-BH perlu dikaji secara mendalam. Perguruan tinggi yang dalam tataran konvensional mengemban tugas utama untuk meningkatkan intelektualitas bangsa, kini juga dituntut untuk mengelola sumber-sumber pendanaan baru secara produktif. Salah satu sumber dana yang dimaksud ialah melalui ventura baik di tingkat fakultas maupun universitas. Secara sederhana, ventura merupakan sumber pemasukan yang berasal dari dana usaha bisnis dan kerjasama. 48 Pasal 84 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan bagi perguruan tinggi adalah melalui bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini sebenarnya memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan sumber pendanaan secara otonomi. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Dikti tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI). Pasal 74 ayat (2) Statuta UI tersebut juga mengatur bahwa selain dari APBN, pendapatan UI dapat juga berasal dari: a. Masyarakat b. Biaya pendidikan c. Pengelolaan dana abadi d. Pendapatan dari badan/satuan usaha UI e. Kerjasama tridharma 48
Badan Kajian MWA UI UM 2015, Optimalisasi Ventura Universitas Indonesia, http://mwaum.ui.ac.id/bk/wp-content/uploads/2015/12/Rencana-StrategisOptimalisasi-Ventura-Universitas-Indonesia1.pdf (diakses pada 25 Mei 2016). 197
f. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi g. Sumber lain yang sah. Usaha PTN-BH sebagaimana dalam poin (d) tersebut haruslah merupakan layanan penunjang tridharma perguruan tinggi. Layanan penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan implementasi kegiatan dari produk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan peningkatan mutu dan pelayanan PTN-BH yang juga sekaligus untuk memperoleh tambahan pendapatan PTN-BH.49Usaha PTN-BH dan kerja sama tridharma perguruan tinggi inilah yang menjadi bagian dari ventura. Ventura di UI terdiri dari berbagai macam bentuk, yakni bisa berbentuk badan usaha, kerja sama, maupun unit kerja khusus. Masingmasing bentuk tersebut memiliki akar berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam upaya optimalisasi pendapatan UI dari ventura.
B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN TERKAIT VENTURA
1. Ketiadaan Regulasi yang Komprehensif Faktor yang menjadikan pengelolaan ventura di Universitas Indonesia tidak optimal salah satunya adalah regulasi dan sanksi yang tidak jelas. Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN), regulasi diartikan sebagai sumber hukum formil yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu: 1. Merupakan suatu keputusan yang tertulis 2. Dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 3. Mengikat umum.
Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Noomr 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,” LN Tahun 2012 Nomor 158, TLN. No. 5336, penjelasan Pasal 11 ayat (2). 49
198
Lantas, bagaimana dengan regulasi di Universitas Indonesia (UI) terkait dengan sistem tata kelola ventura? Di UI, hingga sekarang belum ada regulasi yang jelas dalam mengatur ventura maupun sebagai pedoman terhadap tata kelola serta sistem pendanaannya.50 Ketiadaan regulasi yang jelas ini berdampak pada tidak jelasnya pedoman dalam sistem terkait dengan tata kelola ventura. Sejatinya, keberadaan suatu instrumen hukum yang jelas dan lengkap dalam pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sebuah keniscayaan sebagai dasar legalitasnya.51 Idealnya, harus ada regulasi yang berisikan aturan mengenai tata kelola ventura, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pembagian laba antara pihak ventura dibawah naungan Universitas Indonesia maupun Fakultas. Sebenarnya hal ini justru merugikan pihak universitas karena dengan tidak adanya kejelasan regulasi terhadap sistem tata kelola membuat universitas tidak dapat berbuat banyak terhadap aliran dana yang didapat dari ventura. Baik UU Dikti, PP No. 26/2015, maupun Statuta UI hanya berisikan norma-norma yang mengatur mengenai keberadaan sumbersumber pendanaan tanpa mengatur ketentuan lebih lanjut yang bersifat operatif. Idealnya, pengaturan yang berisikan norma-norma yang operasional tersebut dapat diatur pada oleh rektor selakupemangku kepentingan tertinggi yang bertugas untuk mengatur tata cara pengelolaan pendapatan di Universitas Indonesia 52dan penanggung jawab pengelolaan keuangan UI.53 Namun nyatanya pengaturan mengenai ventura, baik yang berupa usaha ataupun kerja sama (sampai saat ini) tidak lengkap
50
Hasil wawancara Bidang Kajian Badan Kelengkapan MWA UI UM 2016 dengan Dr. Ir. Dodi Sudiana M.Eng selaku Direktur Kerjasama Universitas Indonesia. 51
Eddi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004), hlm. 30-31. 52
MWA UI, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia,Peraturan MWA UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang ART Universitas Indonesia,Pasal 115 ayat (5). 53
Ibid., Pasal 92 ayat (1). 199
sehinggabersifat kurang komprehensif hingga tataran teknis. Hal ini tentu berdampak pada kurang jelasnya arah serta pedoman dalam operasional ventura
yang
menimbulkan
konsekuensi;
lemahnya
optimalisasi
penerimaan UI dari ventura tersebut. Dari bentuk-bentuk ventura yang bisa berupa badan usaha, kerja sama, maupun UKK, hanya pengaturan mengenai UKK yang cukup holistik. Itu pun hanya pada jenis-jenis UKK tertentu saja sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini. Pengaturan Mengenai UKK Pengaturan yang cukup lengkap mengenai ventura UI hanyalah mengenai unit kerja khusus (UKK) yang merupakan salah satu bentuk ventura UI. Unit kerja khusus (UKK) merupakan lembaga penunjang kegiatan tridharma yang dapat berbentuk: a. Unit kerja khusus penelitian dan inovasi, yakni unit kerja berupa pusat/lembaga yang melaksanakan penelitian dengan maksud untuk menghasilkan temuan inovasi dalam kerangka pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu atua disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh universitas dan/atau fakultas. Dapat dibentuk di tingkat UI (PAU) dan fakultas. b. Unit kerja khussus pelayanan dan pengabdian masyarakat, yakni unit kerja berupa pusat/lembaga yang melaksanakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga UI dalam kerangka penerapan ilmu, pengetahuan dan keahlian sesuai
dengan
bidang
ilmu
atau
disiplin
ilmu
yang
diselenggarakan oleh universitas dan/atau fakultas. Dapat dibentuk di tingkat UI (PAU) dan fakultas. c. Unit kerja khusus pengelola dana khusus, yakni unit kerja yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dana-dana khusus
200
baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok. Hanya dapat dibentuk di tingkat UI (PAU). d. Unit kerja khusus rumah sakit pendidikan. Dibentuk hanya di tingkat UI (PAU). e. Unit kerja khusus usaha komersial, yakni badan usaha komersial UI yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh UI sehingga
dapat
dipergunakan
menghasilkan
untuk
keuntungan
menunjang
yang
pelaksanaan
dapat
kegiatan
akademik. Hanya dibentuk di tingkat UI (PAU). Dari berbagai bentuk UKK tersebut, hanya unit usaha bidang akademik yang saat ini terdata dengan cukup baik. Berikut data mengenai kemajuan laporan tahunan unit usaha bidang akademik:
TAHU N
JUMLAH
JUMLAH
JUMLAH
KEGIATA PENERIMAA KONTRIBUS N
2011
872
2012
940
2013
702
2014
720
2015
596
N
138,089,270,37 6 137,289,203,83 5 160,550,054,91 5 161,264,460,89 7 109,244,767,89 6
I
KONTRIBUSI KONTRIBUSI SUDAH
BELUM
DIBAYARKA DIBAYARKA N KE UI
N KE UI
6,419,254,442 6,187,840,944
231,413,498
6,492,760,174 6,281,451,586
211,308,588
7,591,249,539 4,794,941,796 2,796,307,743
7,068,520,436 3,623,632,598 3,444,887,839
4,513,897,051
403,213,640
4,110,683,411
201
TOTA L
2,514
435,928,529,12 20,503,264,15 6
5
17,264,234,326 3,239,029,829
Ket: Laporan Rekapitulasi Jumlah Kegiatan, Penerimaan dan Kontribusi Unit Usaha Bidang Akademik Tahun 2011 s/d 2015 (per Maret 2016)54
2. Buruknya Inventarisasi Ventura di Tingkat UI maupun Fakultas Faktor lain yang menjadi penghambat pengoptimalan ventura di Universitas Indonesia juga disebabkan oleh jumlah pasti ventura (saat ini) yang tidak jelas. Data yang dimiliki lagi-lagi hanyalah untuk unit usaha bidang akademik, yakni: 55
54
Disampaikan oleh Bidang IV pada Rapat Pansus pada Rapat Koordinasi Bidang IV dengan Pansus KSPD MWA, 9 Mei 2016. 55 Ibid. 202
Sedangkan untuk jenis ventura lainnya belum terinventarisasi dengan baik, sehingga menjadi kendala dalam upaya optimalisasi pendapatan UI dari kanal bernama ventura. Tidak adanya pendataan dan inventarisasi yang terpusat memberikan dampak tidak adanya data yang dapat dijadikan acuan terkait penentuan upaya pengoptimalan sektor ventura. Hal ini menjadi ironi mengingat bahwasanya untuk menciptakan tata kelola ventura yang baik, hal pertama yang harus dilakukan memiliki data dan inventarisasi ventura yang ada. Namun, hingga saat ini, belum ada data terpusat dan terpercaya terkait ventura keseluruhan yang dimiliki Universitas Indonesia maupun Fakultas. Selain itu, adanya keinginan serta pandangan masing-masing fakultas juga menghalangi upaya inventarisasi yang menyeluruh ini, seperti tidak berkenannya fakultas memberikan datadata terkait ventura di tiap fakultas. Sebenarnya hal ini bisa diimbangi dengan mekanisme sanksi yang tegas oleh Rektor dengan didasarkan pada peraturan yang jelas. Sayangnya, regulasi tersebutlah yang saat ini masih belum lengkap. 3. Lemahnya Transparansi, Resultan Ketiadaan Regulasi Serta Buruknya Inventarisasi Selain regulasi dan inventarisasi, transparansi kondisi keuangan ventura juga menjadi salah satu faktor yang pendukung terkait optimalisasi tata kelola di Universitas Indonesia. Salah satu bentuk transparansi kondisi keuangan ventura yaitu dengan adanya lampiran laporan posisi keuangan ventura yang konkrit. Rektor, dengan melalui Wakil Rektor terkait juga dapat melakukan pengawasan dengan meminta laporan kinerja maupun laporan
keuangan
atas
kerjasama
yang
dilakukan
ditingkat
fakultas/sekolah/program pendidikan, dan lain-lain untuk menjamin akuntabilitas. 56 Mengingat bahwa Universitas Indonesia adalah PTN-BH yang mana memiliki otonomi untuk mendapatkan sumber pendanaan selain yang berasal dari APBN.
56
Op.Cit., MWA UI, Pasal 193 (8)
203
C. SOLUSI ATAS PERMASALAHAN VENTURA
1. Pelaksanaan Mapping yang Holistik dan Terintegrasi Faktor pertama yang penghambat dalam upaya optimalisasi ventura di UI ialah tidak adanya mapping dan inventarisasi yang jelas terkait jumlah ventura saat ini. Hingga saat ini, belum ada data terpusat dan kredibel untuk menjadi rujukan apabila ingin mengetahui perihal keseluruhan ventura yang dimiliki Fakultas maupun Universitas Indonesia. Suatu tata kelola yang baik, membutuhkan serangkaian proses pengaturan, mulai dari pendataan hingga pemeliharaan. Rangkaian proses tersebut menjadi suatu sistem yang holistik dan saling berhubungan satu dan lainnya. Oleh karena itu, sedari proses paling awal –yakni pendataan—harus dilakukan dengan baik dan terorganisir. Ventura yang dimiliki Fakultas maupun Universitas Indonesia harus di data lengkap dengan segala kualifikasinya. Misalnya bidang usaha atau kerjasama, jangka waktu, omset, maupun kontribusi maupun harga sewa yang harus dibayarkan ke pihak Fakultas atau Universitas. Kemudian dari data-data tersebut, dilakukan inventarisasi dan pengklasifikasian berdasarkan kualifikasi tertentu untuk memudahkan pendataan. Inventarisasi dan pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh Fakultas maupun Universitas Indonesia. Kemudian untuk ventura yang dimiliki Fakultas, selanjutnya harus pula menyerahkan data inventarisasi yang telah dilakukan kepada pihak Universitas Indonesia. Pihak Universitas Indonesia kemudian mengolah dan menghimpun data-data ventura tersebut ke dalam sistem data yang terintegrasi dan dapat diakses secara transparan oleh semua pihak. Inventarisasi tersebut selanjutnya harus dilakukan secara berkala, misalnya 3-6 bulan sekali agar data-data yang ada dapat selalu ter-update. Dengan mengetahui jumlah pasti ventura yang dimiliki, UI dapat melakukan penghitungan dengan jelas terkait kontribusi yang harus dibayarkan kepada pihak Universitas Indonesia. Hal ini mengingat ventura
204
memiliki kewajiban untuk menyetorkan 5% atas profit yang diperolehnya kepada pihak UI. 2. Perbaikan dalam Transparansi Pelaporan Keuangan Ventura Seiring dengan lahirnya konsep PTN-BH, maka berkembang pula sebuah konsep dalam penyelenggaraan tata kelola universitas yakni Good University Governance. Secara sederhana, good university governance dapat kita pandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep “good governance” dalam sistem dan proses governance pada institusi perguruan tinggi, melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilainilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan secara umum. Salah satu prinsip yang dianut dalam penerapan Good University Governance ialah transparansi atau keterbukaan.57 Hal ini merupakan sebuah prasyarat dasar untuk menunjang adanya partisipasi dan menjaga akuntabilitas institusi. Proses partisipasi memerlukan ketersediaan informasi yang memadai dan kemudahan bagi seluruh stakeholders dalam mengakses informasi tersebut. Selain itu, transparansi memungkinkan seluruh stakeholders untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja institusi. Dalam hal ini, transparansi keuangan ventura menjadi suatu hal yang krusial dan harus dilakukan perbaikan. Faktanya, kurangnya transparansi kondisi keuangan ventura juga menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi dan tata kelola ventura di Universitas Indonesia. Dalam Peraturan MWA UI tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) UI Tahun 2015, Pasal 193 ayat 8 terkait Pelaksanaan Kerja Sama diatur bahwa mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pihak Universitas ialah melalui pengecekan terhadap laporan keuangan ventura. Selain mengetahui kondisi keuangan ventura, 57
Serian Wijatno, Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan, (Jakarta: Salemba EMpat, 2009), hlm. 53.
205
mekanisme pelaporan keuangan ini juga digunakan sebagai acuan dalam penghitungan besaran profit yang harus disetorkan ventura kepada pihak universitas. Dengan kedua belah pihak (Universitas dan Ventura terkait) mengetahui kondisi keuangan ventura, maka perbedaan akan perselisihan hasil penghitungan kontribusi profit yang harus disetorkan dapat terhindarkan. Pengecekan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kondisi ventura maupun hubungan kerjasama antara kedua belah pihak. 3. Optimalisasi Peningkatan Ventura Inti permasalahan yang dihadapi oleh ventura Universitas Indonesia ialah tidak optimalnya tata kelola maupun pemanfaatan ventura terkait. Maka dari itu, upaya konkrit untuk melakukan optimalisasi ventura UI dapat ditempuh dengan dua cara, yakni: a. Perbaikan Sistem Stakeholders Upaya optimalisasi ventura haruslah memperhatikan pelibatan dan pemenuhan kebutuhan dari seluruh stakeholders (pihak yang berkepentingan) yang terkait dengan pengelolaan ventura. Inti dari proses tata kelola yang baik adalah bagaimana hubungan antar stakeholders didalamnya. Untuk itu, maka kita terlebih dahulu perlu mendefinisikan
siapa
para
stakeholders
yang
terlibat
dalam
pengelolaan ventura. Stakeholder terkait antara laian ialah Pihak pembuat kebijakan yakni pihak universitas maupun MWA selaku penentu kebijakan dan pengelola ventura selaku pelaksana kebijakan terkait. Peranan dan tanggung jawab masing-masing stakeholders harus benar-benar diatur secara tegas tanpa menegasikan pembangunan kesadaran dalam diri seluruh stakeholders bahwa mereka memiliki kepentingan
dan
karenanya
harus
turut
berpartisipasi
dalam
pengelolaan ventura. b. Perbaikan Sistem Regulasi
206
Penguatan sistem regulasi ialah hal wajib yang harus ditempuh. Instrumen regulasi internal Universitas maupun Fakultas harus mampu mengakomodir dan mengarahkan pengelolaan ventura ke dalam kondisi yang mapan. Sebab, penyelenggaraan fungsi perguruan tinggi tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah regulasi yang dipatuhi oleh seluruh stakeholders. Namun, harus diingat bahwasanya aturan yang dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan stakeholders terkait, melainkan untuk menjaga keberlangsungan
pengelolaan
keuangan
ventura
secara
berkesinambungan. Nyatanya, regulasi yang telah ada belum mampu menciptakan suatu kerjasama yang sinergis antara pihak Universitas, Fakultas, dan Ventura. Sebagai contoh ialah aturan yang terdapat dalam Peraturan MWA UI tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) UI Tahun 2015, Pasal 193 ayat 8 terkait Pelaksanaan Kerja Sama, menyebutkan bahwa: Rektor, melalui Wakil Rektor terkait, dapat melakukan pengawasan dan meminta laporan kinerja serta keuangan kerjasama yang dilakukan di tingkat Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi dan Unit Kerja Khusus, kepada Pimpinan Fakultas dan Kepala Unit kerja Khusus, untuk menjamin akuntabilitas. Pada Pasal tersebut, pengecekan laporan bukan merupakan kewajiban dari pihak Fakultas atau Ventura, melainkan bentuk tindakan aktif pihak universitas melalui Rektor untuk meminta laporan keuangan kerjasama tersebut. Oleh karena itu, aturan ini hendaknya diperbaiki dan diubah menjadi sebuah bentuk obligasi bagi pihak Fakultas dan ventura terkait untuk secara berkala melaporkan laporan keuangannya. Secara lebih luas, stakeholders penentu kebijakan nantinya harus dapat merumuskan sebuah regulasi yang tepat dan dalam tataran implementatif dapat dilaksanakan.
207
D. KESIMPULAN Tahun 2014 pendapatan non-BP Universitas Indonesia yang berasal dari kerjasama (termasuk akademik dan non akademik menjadi bagian dari non-BP) hanya 153 M dari 670 kegiatan unit usaha (laporan tahunan 2013).Jumlah ini hanya dapat menutup ±7,6% dari anggaran pengeluaran (2014) Universitas Indonesia. Per-tahun 2015 Universitas Indonesia masih mendapatkan BOPTN dari pemerintah sebesar 277,5 M. Sedangkan Per-tahun 2016 BOPTN Universitas Indonesia dikurangi menjadi sebesar 270 M. Melihat anggaran pengeluaran Universitas Indonesia sebesar 2,4 T58 tentu angka 270 M sangat kecil untuk mendukung pendanaan pengeluaran tersebut. Hal ini mengharuskan pihak UI untuk memaksimalkan pendapatan non-BP melalui sector lain, salah satunya ventura. Kurangnya optimalisasi ventura ini merupakan tanggungjawab pihak UI untuk segera mengatasinya. Jika tidak, setiap tahun mahasiswa akan selalu menjadi korban akibat ketidakseriusan UI dalam menangani ventura ini. Terkait apakah itu ada oknum yang belum bisa bekerja sama dengan atau tidak adanya oknum tersebut. Pihak UI tetaplah harus tegas terhadap sistem pengelolaan ventura. Seharusnya pihak fakultas juga dapat bekerjasama dengan universitas terkait hal ini.
58
Op. Cit., BK MWA UI UM 2015. 208
Daftar Pustaka
Buku Wibowo, Eddi.Hukum dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004. Sumarto, Hetifah Sj. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2003. Wijatno,Serian. Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis untuk Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. LN RI Tahun 2012No. 158 TLN RI Nomor. 5336. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH. LN RI Tahun 2015 Nomor 110 TLN RI Nomor 5699. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. LN RI Tahun 2013 Nomor 166 TLN Nomor 5455. MWA UI. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.Peraturan MWA UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 Tentang ART Universitas Indonesia. Internet ______.http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2011/04/MEMB.GOOD _.GOV_.PADA_.PT_.pdf (diakses pada 5 April 2016). BK MWA UI UM 2015. Optimalisasi Ventura Universitas Indonesia, diakses dari http://mwaum.ui.ac.id/bk/wp-content/uploads/2015/12/Rencana-StrategisOptimalisasi-Ventura-Universitas-Indonesia1.pdf(diakses pada 25 Mei 2016). Lain-lain
209
Hasil wawancara Bidang Kajian Badan Kelengkapan MWA UI Unsur Mahasiswa 2016 dengan Dr. Ir. Dodi Sudiana M.Eng selaku Direktur Kerjasama Universitas Indonesia. Disampaikan oleh Bidang IV pada Rapat Pansus pada Rapat Koordinasi BidangIV dengan Pansus KSPD MWA, 9 Mei 2016.
210
