Kata Pengantar. Kupang, Februari 2014 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Kata Pengantar Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena atas penyertaan-Nya maka penyusunan Buku Statistik Kinerja Keuangan Provinsi NTT Beserta SKPD 2009 - 2013 ini dapat diselesaikan. Dalam era informasi, ketersediaan dan penyajian data yang baik sangat diperlukan untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, termasuk terwujudnya pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan yang efektif guna mendukung proses pengambilan keputusan. Buku Statistik Kinerja Keuangan Provinsi NTT Beserta SKPD 2009 – 2013 ini menyajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 – 2013 dan Kinerja Keunagan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009 2013. Disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan buku ini, untuk itu saran dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Kupang, Februari 2014 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

IR. WAYAN DARMAWA, M.T PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19620505 198603 1 041

B

uku Perkembangan Pendanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 - 2013 ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : 1 ) Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008 -2012, yang menyajikan data ringkasan Realissi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2008 – 2012, dan 2) Kinerja Keunagan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009 2013, yang menyajikan data Realissi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009 – 2013 per SKPD. Analisis perkembngan pendanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan, baik secara total maupun per SKPD. KINERJA KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2008 -2012 Perkembangan APBD digambarkan oleh kemampuan pendapatan, belanja dan pembiayaan periode 2008-2012. Data yang ada menunjukkan perkembangan yang baik dengan indikasi terus meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD ini berimplikasi pada semakin meningkatnya derajat otonomi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semakin berkurangnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat pada tabel berikut, di mana Tabel 1.1 memperlihatkan Kinerja Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2012, Tabel 1.2 memperlihatkan Realisasi dan Proporsi Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2012, sedangkan Tabel 1.3 menunjukkan Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2012. I.

1

Tabel 1.1 Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008 - 2012 NO. URUT

URAIAN

1

2

TAHUN ANGGARAN 2008 ANGGARAN REALISASI SETELAH PERUBAHAN 3 4

% 5


4

PENDAPATAN

938.932.000.000 946.026.751.848

100,76 992.019.182.667 1.023.505.680.974

4,1 4,2 4,3

Pendapatan Asli Daerah

208.190.685.000 237.286.164.010

DanaPerimbangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

716.741.315.000 708.740.587.838 14.000.000.000 -

113,98 98,88

5

BELANJA

5,1 5,2

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

6

PEMBIAYAAN

6.1 6.2

Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan

1.139.424.850.104 984.233.460.799 573.536.271.158 485.652.667.140 565.888.578.946 498.580.793.659

Surplus (Defisit) (200.492.850.104) (38.206.708.951)

Pembiayaan Neto 3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

% 5


103,17 1.075.749.176.068

1.088.849.621.372

% 5


101,22 1.290.632.206.727

1.324.470.172.340


% 5

102,62 2.256.453.232.000

% 5

2.241.053.965.236

99,32

223.882.850.000

255.674.617.192

299.093.554.284

391.828.733.404

458.793.895.486

773.634.562.810 16.121.504.278

880.847.356.474 45.350.000.000

887.291.438.936 45.350.000.000

107,52 100,73 100,00

435.081.956.000

771.623.243.521 18.030.315.864

104,54 100,26 89,41

364.434.850.253

767.566.613.782 264.450.000

114,20 99,93 -

286.095.616.683

768.136.332.667 -

1.106.832.876.000 714.538.400.000

1.098.995.074.750 683.264.995.000

105,45 99,29 95,62

86,38 1.164.444.058.926 1.025.445.818.359

88,06

1.257.423.965.150

1.147.947.273.737

91,29

1.350.224.026.443

1.231.882.713.110

91,24

2.353.815.212.701

2.164.355.591.806

91,95

587.174.842.203 577.269.216.723

492.812.022.742 532.633.795.617

83,93 92,27

577.823.982.250 679.599.982.900

538.389.297.222 609.557.976.515

93,18 89,69

622.452.756.590 727.771.269.853

572.612.934.351 659.269.778.759

91,99 90,59

1.569.402.269.401 784.412.943.300

1.439.363.824.682 724.991.767.124

91,71 92,42

19,06 (172.424.876.259)

(1.940.137.385)

1,13

(181.674.789.082)

(59.097.652.365)

32,53

(59.591.819.716)

92.587.459.230

(155,37)

(97.361.980.701)

76.698.373.430

(78,78)

84,68 88,11

343.408.014.825 310.377.666.453 23.500.000.000 19.480.120.000

90,38 82,89

274.424.876.259 80.000.000.000

268.175.863.834 55.496.275.000

97,72 69,37

240.439.239.901 57.500.000.000

223.664.600.379 53.417.978.000

93,02 92,90

127.874.819.716 68.283.000.000

120.234.843.621 67.165.590.000

94,03 98,36

188.185.980.701 90.824.000.000

189.198.885.217 86.582.140.000

100,54 95,33

319.908.014.825 290.897.546.453

90,93

194.424.876.259

212.679.588.834

109,39

182.939.239.901

170.246.622.379

93,06

59.591.819.716

53.069.253.621

89,05

97.361.980.701

102.616.745.217

105,40

22.000.000.000

210.739.451.449

1.264.450.819

111.148.970.014

-

145.656.712.851

-

179.315.118.647

119.415.164.721 252.690.837.502

211,61

957,91

8.790,30

-

-

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT

Realisasi pelaksanaan APBD yang ditunjukkan oleh tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan setiap tahunnya selalu melampui target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2012. Hal ini bisa berarti 2 (dua) hal, yaitu 1) kinerja pendapatan daerah sangat baik, ataukah 2) penetapan target pendapatan kurang akurat, sebab target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang sebenarnya. Di sisi lain, realisasi belanja setiap tahunnya selalu berada di bawah target, bahkan realisasi sejak tahun 2008 sampai 2012 tidak pernah mencapai 92% (yang tidak terealisasi selalu di atas 5%). 2

1.1Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi dan Proporsi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008 – 2012 sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 berikut. Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan dan Proporsi Pendapatan Daerah Provinsi NTT, 2008-2012 NO. URUT

URAIAN

TA. 2008

Proporsi

TA. 2009

Proporsi

TA. 2010

Proporsi

TA. 2011

Proporsi

TA. 2012

Proporsi

Rata-Rata Proporsi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

100,00

4

946.026.751.848

100

1.023.505.680.974

237.286.164.010 150.722.921.922 32817661228

25,08 15,93 3,47 1,34

255.674.617.192 164.358.587.106 44.389.652.368

4.1.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

12.707.325.599 41.038.255.261

4,34

11.452.769.855 35.473.607.863

3,47

19.826.430.540 40.034.984.400

3,68

33.862.764.036 80.790.318.747

101,80

42.740.304.511 90.915.154.383

12,53

20,26 25,16

4,2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

708.740.587.838 53.820.333.838 616.601.854.000 38.318.400.000

74,92 5,69 65,18 4,05

767.566.613.782 55.076.610.782 652.757.003.000 59.733.000.000

74,99 5,38 63,78 5,84

773.634.562.810 68.892.093.810 674.635.569.000 30.106.900.000

71,05 6,33 61,96 2,77

887.291.438.936 87.834.594.936 752.057.444.000 47.399.400.000

66,99 27,50 11,48 57,44

1.098.995.074.750 101.259.360.750 940.646.764.000 57.088.950.000

49,04 15,28 25,08 20,44

67,40 12,04 45,49 18,11

4,3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

-

264.450.000 -

0,03

16.121.504.278 -

1,48

45.350.000.000 3.050.000.000

3,42 0,23

683.264.995.000 -

30,49

7,08

-

264.450.000 -

0,03

16.121.504.278 -

1,48

42.300.000.000 -

3,19

683.264.995.000 -

30,49

7,04

4,1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

100,00 1.088.849.621.372 24,98 16,06 4,34 1,12

299.093.554.284 195.007.612.682 44.224.526.662

100,00

1.324.470.172.340

100,00

2.241.053.965.236

27,47 17,91 4,06 1,82

391.828.733.404 266.729.264.839 10.446.385.782

29,58 36,78 (76,38) 70,80

458.793.895.486 315.288.427.363 9.850.009.229

100,00

PENDAPATAN

20,47 18,21 (5,71) 26,22

25,52 20,98 (14,04)

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, data diolah

3

Tabel 1.3 Pertumbuhn Pendapatan Provinsi NTT 2008 - 2012 NO. URUT

URAIAN

2009

2010

2011

2012

Rata-Rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

6

7

4 4,1 4.1.1 4.1.2 4.1.3

PENDAPATAN

8,19

6,38

21,64

69,20

21,23

31,01 36,78 (76,38) 70,80

17,09 18,21 (5,71) 26,22

17,36 20,75 (8,92)

7,75 9,05 35,26

16,98 18,65 (0,37)

4.1.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(9,87) (13,56)

73,11 12,86

101,80

12,53

29,58 24,77

4,2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

8,30 2,33 5,86 55,89

0,79 25,08 3,35 (49,60)

14,69 27,50 11,48 57,44

23,86 15,28 25,08 20,44

9,31 12,74 11,44 14,83

4,3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

5.996,24

181,30

1.406,65

1496,84

5.996,24

162,38

1.515,28

(20,00) 1534,78

Gambar 1.1 Rata-rata Komposisi Pendpatan Provinsi NTT 2008 - 2012 Lain-lain Pendapatan yang Sah 7,08%

PAD 25,52%

Dana Perimbangan 67,40%

Sumber : Biro Keungan Setda Provinsi NTT, diolah

PAD mengalami peningkatan sebagai dampak dari peningkatan pajak daerah yang mencapai rata-rata 17,36% per tahun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29,58 % per tahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 24,77 % per tahun. Peningkatan PAD berpeluang meningkat lebih pesat apabila diikuti kenaikan retribusi daerah yang dalam tahun 2009 mencapai Rp164.358.587.106 menurun menjadi Rp 11.269.063.800 pada tahun 2012 atau secara akumulatif menurun rata-rata 8,92% per tahun. Penurunan ini diakibatkan berkurangnya retribusi daerah dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menjadi BLUD. Komponen penerimaan dari RSUD tersebut dialihkan ke pos Lain-lain PAD Yang Sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Proporsi Dana Perimbangan terbesar bersumber dari DAU dimana rata-rata proporsinya mencapai 45,49%. 4

Konstribusi DAU yang besar mempengaruhi besaran proporsi Dana Perimbangan dalam struktur pendapatan daerah. DAU menjadi sangat dominan yaitu mencapai 74,99 % pada tahun 2009, menurun menjadi 71,05% pada tahun 2010,menjadi 66,99 % pada tahun 2011, dan menurun lagi menjadi 49,04% pada tahun 2012. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin menurun. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan penyaluran dana Bos melalui APBD Provinsi. Lain-lain pendapatan yang sah pada periode 2009-2011 sangat kecil, tetapi pada tahun 2012 meningkat tajam. Peningkatan lain-lain pendapatan yang sah meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir karena adanya kebijakan mengalihkan pengelolaan dana BOS untuk mendukung pembangunan pendidikan melalui APBD Provinsi. Peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang tidak diikuti oleh kemampuan peningkatan PAD yng signifikan menyebabkan adanya gap antar tiga sumber pendapatan daerah sebagaimana gambar 1.1. Di sisi lain, jika pendapatan dibandingkan dengan target terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah rata-rata realisasinya walaupun di atas 90%, namun tidak mencapai 100%. 1.2Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauhmana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kemampuan pengelolaan belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008-2012 sangat fluktuatif. Fluktuatifnya realisasi belanja bisa jadi karena perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan realitas pembangunan. Juga ada peluang lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan dengan penjadwalan yang ditetapkan. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut. 5

Tabel 1.4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008 – 2012 TAHUN ANGGARAN 2008 ANGGARAN REALISASI SETELAH PERUBAHAN 3 4

%

1.712.961.121.262

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil 5.1.6 Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah 5.1.7 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.1.8 Belanja Tidak Terduga

11.000.000.000

8.157.923.000

74,16

13.900.000.000

6.005.518.500

43,21

10.000.000.000

8.096.829.580

80,97

8.224.165.000

839.651.600

10,21

25.978.396.401

292.350.000

1,13

5,2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

565.888.578.946 65.294.012.451 275.745.154.620 224.849.411.875

498.580.793.659 56.200.520.256 239.658.531.857 202.721.741.546

88,11 86,07 86,91 90,16

577.269.216.723 49.461.118.300 311.050.089.194 216.758.009.229

532.633.795.617 45.453.468.450 281.930.797.768 205.249.529.399

92,27 90,64 94,69

679.599.982.900 64.625.637.643 414.699.291.164 200.275.054.093

609.557.976.515 60.087.962.450 372.927.757.668 176.542.256.397

89,69 92,98 89,93 88,15

727.771.269.853 75.643.737.467 417.711.427.625 234.416.104.761

659.269.778.759 71.725.068.848 392.209.057.587 195.335.652.324

90,59 93,89 83,33

784.412.943.300 91.706.632.865 423.936.782.856 268.769.527.579

724.991.767.124 87.761.374.219 392.479.928.125 244.750.464.780

92,42 92,58 91,06

Jumlah 1.139.424.850.104 Surplus (Defisit) (200.492.850.104)

984.233.460.799 (38.206.708.951)

86,38 19,06

1.164.444.058.926 (172.424.876.259)

1.025.445.818.359 (1.940.137.385)

88,06 1,13

1.257.423.965.150 (181.674.789.082)

1.147.947.273.737 (59.097.652.365)

91,29 32,53

1.350.224.026.443 (59.591.819.716)

1.231.882.713.110 91,24 92.587.459.230 (155,37)

2.353.815.212.701 (97.361.980.701)

2.164.355.591.806 76.698.373.430

91,95 (78,78)

NO. URUT

URAIAN

1

2

5

BELANJA

5,1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

Belanja Langsung Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

%

5


1.469.886.127.939

85,81

1.751.618.901.129

573.536.271.158 278.758.075.920 107.706.140.300 53.851.401.800 65.626.115.638

485.652.667.140 228.667.697.849 93.264.088.217 52.224.987.199 50.060.997.375

84,68 82,03 86,59 96,98

56.594.537.500

53.276.973.500

76,28

8


1.518.257.841.101

86,68

1.835.247.947.400

587.174.842.203 360.683.314.324 5.121.624.000 52.641.892.900 90.471.873.479

492.812.022.742 301.120.937.951 4.788.547.803 46.753.319.210 74.459.461.778

83,93 83,49 93,50 88,81

64.356.137.500

59.684.237.500

94,14

82,30

11


1.686.336.570.959

91,89

1.972.676.783.033

577.823.982.250 361.728.127.200 6.840.000.000 52.957.700.000 99.015.755.050

538.389.297.222 330.990.447.661 6.819.140.300 49.739.497.703 96.124.596.578

93,18 91,50 99,70 93,92

47.282.400.000

46.618.785.400

92,74

%

97,08

14


17

1.804.495.647.461

91,47

3.923.217.482.102

3.603.719.416.488

91,86

622.452.756.590 422.453.434.500 6.750.000.000 71.229.679.286 104.941.977.804

572.612.934.351 403.101.908.614 6.747.249.500 65.081.291.700 88.049.946.937

91,99 95,42 99,96 91,37

1.569.402.269.401 476.859.774.741 835.601.467.850 73.393.470.000 141.416.910.409

1.439.363.824.682 426.109.148.234 798.677.253.045 64.755.830.000 136.640.473.403

91,71 89,36 95,58 88,23

8.853.500.000

8.792.886.000

16.152.250.000

12.888.770.000

98,60

%

83,90

99,32

%

96,62

79,80


Proporsi dan pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2008-2012 sebgaimana terlihat berikut:

6

Tabel 1.5 Proporsi Belanja Daerah Provinsi NTT 2008 - 2012

Tabel 1.6 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi NTT 2008 -2012

NO. URUT

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-Rata Proporsi

1

2

3

4

5

6

7

8

NO. URUT

100

100

100

100

100

100,00

49,34 23,23

48,06 29,36

46,90 28,83

46,48 32,72

66,50 19,69

51,46 26,77

9,48 5,31 5,09 5,41

0,47 4,56 7,26 5,82

0,59 4,33 8,37 4,06

0,55 5,28 7,15 0,71

36,90 2,99 6,31 0,60

9,60 4,49 6,84

5.1.8

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

0,83

0,59

0,71

0,07

0,01

3,32 0,44

5.1.8

2 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Tidak Terduga

5,2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

50,66 5,71 24,35 20,60

51,94 4,43 27,49 20,02

53,10 5,23 32,49 15,38

53,52 5,82 31,84 15,86

33,50 4,05 18,13 11,31

48,54 5,05 26,86 16,63

5,2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai/Personalia Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5 5,1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7

BELANJA

1 5 5,1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

URAIAN

5.1.7

2009

2010

2011

2012


3

4

5

6

7

1,47 31,68

9,25 9,92

6,36 21,79

151,37 5,71

(94,87) (10,48) 48,74 12,03

42,41 6,39 29,10 (21,89)

(26,38)

34,82

(89,63)

(65,18)

(10,06) (34,44)

6,83 (19,12) 17,64 1,25

14,44 32,20 32,28 (13,99)

8,16 19,37 5,17 10,65

9,97 22,36 0,07 25,30

5,50 8,17 8,41 2,67

(1,05) 11.737,08 30,84 (0,50) (8,40) 55,19 (81,14) 46,58

30,62 10,23

2334,03 4,65 20,18

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah

Di sisi lain, Prosentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana gambar 1.2 Gambar 1.2 Prosentase Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2008 – 2012 94

Chart Title

92 90 88 86 84 82 80 78

TA 2008

TA 2009 Belanja Langsung

TA 2010 TA 2011 Belanja Tidak Langsung

TA 2012

7

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa pada sejak tahun 2010 belanja tidak langsung cenderung mengalami trend kenaikan, sedangkan belanja langsung malah mengalami penurunan. Pada tahun 2012 belanja tidak langsung malah lebih besar daripada belanja langsung. Hal ini disebabkan kebijakan penyaluran Dana BOS melalui APBD provinsi, dimana dialokasikan pada pos belanja hibah, yang berada pada belanja tidak langsung. 1.3Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran pembiayan daerah selama tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :

8

Tabel 1.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2008 - 2013 NO. URUT

URAIAN

1

2

6

TAHUN ANGGARAN 2008 ANGGARAN SETELAH REALISASI PERUBAHAN 3 4

PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)

6.1.6

Pencairan Dana Cadangan

6.1.7

Penerimaan pokok bantuan dana untuk kredit kendaraan roda 2 Penerimaan pokok bantuan dana untuk kredit kendaraan roda 4 kepada penyelenggara Pemerintah

6.1.8

6.1.9 6.1.10 6.1.11

Penerimaan pembayaran bantuan pinjaman kepada kelompok masyarakat (LUEP) Penerimaan kembali kredit lunak untuk sertifikasi tanah masyarakat Penerimaan dari dana bergulir TKI

6.1.12

Penerimaan kembali pembayaran bantuan kredit kepada dunia usaha

6.1.13

Penerimaan Piutang Daerah Jumlah

6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.4 6.2.6

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian pinjaman kepada kelompok masyarakat Pemberian bantuan dana bagi PNS untuk pembelian kendaraan roda 2

Jumlah Pembiayaan Neto 3.3

5


% 5


% 5


% 5

% 5

PEMBIAYAAN

6.1.1

6.1


%

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

288.534.723.420

288.306.324.089

99,92

252.690.837.502

252.690.837.502

100,00

210.739.451.449

210.739.451.449

100,00

110.683.612.716

110.683.612.716

100,00

145.656.712.851

145.648.778.701

99,99

20.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.529.267.850

32.529.267.850

-

2.111.067.100

2.896.546.980

137,21

2.000.000.000

2.193.052.950

109,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

579.942.900

698.553.850

-

600.000.000

499.761.500

83,29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.500.000.000

6.726.600.000

79,14

6.000.000.000

4.910.400.000

81,84

29.699.788.452

12.925.148.930

43,52

17.191.207.000

9.551.230.905

55,56

10.000.000.000

11.020.838.666

110,21

2.000.000.000

2.000.000.000

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321.814.000

-

-

321.814.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.500.000.000 17.860.467.405

1.732.693.017 8.016.948.517

49,51 44,89

3.500.000.000 9.312.224.757

2.566.441.805 5.315.370.077

73,33 57,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

343.408.014.825

310.377.666.453

90,38

274.424.876.259

268.175.863.834

97,72

240.439.239.901

223.664.600.379

93,02

127.874.819.716

120.234.843.621

94,03

188.185.980.701

189.198.885.217

100,54

-

23.500.000.000 29.000.000.000

29.000.000.000

-

29.000.000.000

25.773.288.000

-

35.000.000.000 29.000.000.000

35.000.000.000 29.000.000.000

100,00

55.000.000.000 30.000.000.000

55.000.000.000 26.630.000.000

100,00

27.500.000.000

26.496.275.000

28.500.000.000

27.644.690.000

4.283.000.000

3.165.590.000

5.824.000.000

4.952.140.000

55.496.275.000

69,37

57.500.000.000

53.417.978.000

92,90

68.283.000.000

67.165.590.000

98,36

90.824.000.000

86.582.140.000

95,33

109,39

182.939.239.901

170.246.622.379

93,06

59.591.819.716

53.069.253.621

89,05

97.361.980.701

102.616.745.217

105,40

1.264.450.819

111.148.970.014

-

145.656.712.851

-

179.315.118.647

-

-

4.000.000.000 16.000.000.000

15.990.000.000

3.500.000.000

3.490.120.000

23.500.000.000

19.480.120.000

82,89

80.000.000.000

319.908.014.825

290.897.546.453

90,93

194.424.876.259

212.679.588.834

119.415.164.721

252.690.837.502

22.000.000.000

210.739.451.449

99,94

100,00 96,35

88,87 97,00

100,00 73,91

88,77 85,03

99,72

211,61

957,91

8.790,30

-

-


Salah satu komponen penting dalam pembiayaan daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yaitu selisih lebih relisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA terbentuk dari komponen – komponen : pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Dana Perimbangan, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan kegiatan lanjutan. 9

Tabel 1.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi NTT, 2010 – 2012 2010 NO

2011 % dari SiLPA

URAIAN Rp

1.

Jumlah SiLPA

2.

Pelampauan penerimaan PAD

3.

Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan

4.

Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

5. 6. 7.

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan Kegiatan Lanjutan

2012 % dari SiLPA

Rp


% dari SiLPA

Rp

110.683.612.716

100,00

145.656.712.851

100,00

197.315.118.647

100

27,35

12.058.720.094

10,89

27.393.883.151

18,81

-

-

63,59

263.562.615

0,24

6.444.082.462

4,42

-

-

1.172,50

-

-

47,08

-

-

-

78.204.755.382

70,66

98.895.421.402

67,90

165.842.362.863

92,49

20.156.574.625 110.683.612.716

18,21 100,00

12.923.325.836 145.656.712.851

8,87 100,00

13.472.755.784 179.315.118.647

7,51 100,00

(15,82)


II.

KINERJA KEUNAGAN SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2009 - 2013

Setelah melihat kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2012, perlu juga diketahui kinerja keuangan masing-masing SKPD untuk tahun 2009 – 2013 (khusus tahun 2013 data sementara yang belum diaudit). Kinerja keuangan SKPD yang dimaksud di sini adalah realisasi belanja masing-masing SKPD untuk kurun waktu 2009 – 2013. Hal ini menjadi penting karena akumulasi realisasi masing-masing SKPD yang membentuk realisasi keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10

Tabel 2.1 Kinerja Keuangan per SKPD 2009 - 2013 No.

%

Anggaran

%

TAHUN ANGGARAN 2011 Anggaran Realisasi

%

Anggaran

%

Anggaran

91,99 86,28 87,69 91,82 94,50

74.782.525.200 34.834.803.000 111.311.725.000 196.610.198.100 14.668.636.700 735.332.500 18.896.117.750 9.982.008.900 30.116.510.000 17.319.770.000

68.449.152.205 31.168.982.639 104.365.121.384 179.705.101.833 13.213.686.987 560.312.000 17.049.362.058 9.375.093.302 28.017.493.037 16.172.981.812

91,53 89,48 93,76 91,40 90,08 76,20 90,23 93,92 93,03 93,38

77.189.252.650 34.611.541.650 118.945.639.953 235.590.477.700 94.919.698.300 3.886.895.600 16.645.398.250 7.831.096.700 30.539.501.900 16.608.645.050

74.473.780.369 30.566.293.457 111.502.584.869 198.321.990.749 94.053.155.324 3.463.792.605 16.040.824.756 7.372.914.477 29.307.930.547 15.816.215.486

96,48 88,31 93,74 84,18 99,09 89,11 96,37 94,15 95,97 95,23

77.906.318.500 43.882.036.000 140.550.683.300 275.362.814.000 34.484.214.000 4.865.523.000 18.452.592.000 9.602.128.000 33.821.419.100 19.941.169.000

72.380.214.534 40.875.456.265 133.943.429.802 246.475.124.432 33.251.380.283 4.553.809.211 16.112.616.954 9.069.088.430 32.045.475.836 18.319.640.989

92,91 93,15 95,30 89,51 96,42 93,59 87,32 94,45 94,75 91,87

77.683.188.700 43.907.254.800 159.001.798.750 282.747.964.000 41.901.035.300 5.319.918.000 18.885.939.350 10.768.782.300 34.380.169.000 22.427.615.400

62.824.467.056 27.357.784.284 83.127.371.062 216.918.287.940 40.791.457.159 4.568.178.322 16.115.202.589 9.615.327.478 30.507.532.483 19.644.045.715

86,16

11.050.951.450 649.951.500 21.296.886.900

10.371.440.850 497.790.097 20.315.595.274

93,85 76,59 95,39

10.177.162.600 3.873.766.300 18.360.968.550

9.524.919.412 3.559.476.293 17.482.013.273

93,59 91,89 95,21

10.535.828.000 5.468.701.000 20.669.205.000

9.673.830.422 5.118.281.284 19.047.636.957

91,82 93,59 92,15

11.006.669.000 6.308.917.400 23.727.004.750

10.403.231.386 5.072.815.475 20.560.153.266

94,52 80,41 86,65

8.256.354.755 7.788.621.760 833.491.102 846.214.056 98.695.842.890 24.413.434.988 10.890.350.278 2.007.190.509 42.867.760.719

91,54 87,32 77,61 70,20 80,37 90,39 86,14 91,87 89,78

6.972.940.100 9.376.490.800 9.033.392.000 6.155.622.000 118.151.929.800 31.240.659.250 13.036.895.000 3.303.620.000 76.883.263.150

6.453.010.153 8.428.938.026 6.891.791.524 5.855.920.164 109.097.254.795 29.746.724.409 12.114.258.636 3.216.173.016 64.477.873.098

92,54 89,89 76,29 95,13

6.164.861.722 9.121.715.159 5.895.831.061 4.165.045.618 98.887.480.054 30.569.496.256 10.784.726.947 5.878.949.643 57.878.117.867

94,96 96,48 93,45 83,81 93,91 97,52 95,16 63,21 94,73

7.339.457.450 10.418.617.300 7.340.008.900 4.038.139.900 139.354.517.983 47.330.071.000 14.124.296.000 6.672.651.900 66.911.059.904

6.808.763.470 9.502.926.544 6.325.718.749 3.427.538.382 123.370.689.303 43.133.398.072 12.992.406.061 6.144.494.828 59.578.027.802

92,77 91,21 86,18 84,88 88,53 91,13 91,99 92,08 89,04

8.520.540.400 11.029.660.200 8.245.404.750

7.808.133.497 9.943.847.740 7.471.984.772

91,64 90,16 90,62

95,22 92,92 97,35 83,86

6.491.913.700 9.454.837.900 6.309.324.800 4.969.864.000 105.303.710.125 31.345.762.550 11.333.304.000 9.300.735.500 61.095.433.550

147.291.386.200 48.958.239.000 15.076.349.800 2.703.380.000 69.780.494.100

128.247.408.592 40.042.397.666 13.126.892.540 2.102.441.750 56.246.095.880

87,07 81,79 87,07 77,77 80,60

16.805.966.650 15.787.966.410 710.471.100 559.182.789 belum terbentuk 10.235.362.127 9.256.958.848

93,94 78,71 90,44

16.024.655.700 3.729.991.700 596.678.500 27.540.675.250

15.319.744.293 3.411.433.166 459.360.613 13.671.169.387

95,60 91,46 76,99 49,64

15.470.290.475 2.825.545.000 3.323.928.000 23.840.006.700

14.531.667.969 2.625.346.723 2.723.362.454 23.304.043.588

93,93 92,91 81,93 97,75

19.069.708.100 3.568.799.854 3.922.467.000 17.386.816.000

16.933.155.260 3.528.611.106 3.697.973.336 15.926.664.225

88,80 98,87 94,28 91,60

17.827.770.400 4.492.158.000 4.127.154.000 20.282.990.000

13.231.584.577 4.013.109.411 3.953.590.337 14.998.851.880

74,22 89,34 95,79 73,95

10.171.275.000 5.242.521.600 9.807.545.115 2.344.000.050 8.547.558.200 43.419.144.400 16.606.959.500 10.010.958.566 9.127.242.150 13.476.938.353 11.585.052.850

86,08 88,32 85,09 89,61 89,25 88,54 91,44 90,31 90,90 88,65 88,84

12.426.220.800 5.395.514.250 9.299.736.800 2.832.266.300 8.811.443.000 53.155.834.300 22.726.140.300 10.846.255.500 9.624.323.900 14.721.565.500 12.796.579.200

10.972.709.067 5.086.982.847 8.436.771.810 2.727.693.658 8.116.972.674 49.007.278.761 20.451.438.007 9.640.786.151 8.950.596.649 13.817.748.069 12.032.725.122

88,30 94,28 90,72 96,31 92,12 92,20 89,99 88,89 93,00 93,86 94,03

21.529.624.800 5.054.155.000 8.217.630.600 3.412.649.100 8.905.870.750 47.497.635.000 24.277.400.000 11.184.917.200 10.943.567.500 20.380.675.900 13.917.077.000

20.892.303.077 4.968.996.277 7.918.966.242 3.212.402.054 8.429.456.392 44.939.007.656 21.057.156.660 10.835.765.533 9.879.526.167 19.716.487.913 13.353.753.107

97,04 98,32 96,37 94,13 94,65 94,61 86,74 96,88 90,28 96,74 95,95

9.163.364.000 5.733.992.000 9.967.150.850 3.822.789.000 10.201.697.000 48.569.025.000 28.907.736.000 15.822.168.000 11.893.712.000 41.627.488.000 15.565.752.000

8.000.439.850 5.083.512.580 9.085.617.056 3.276.827.716 9.268.168.093 44.695.651.114 26.641.974.621 12.657.770.173 10.789.871.887 39.798.600.217 14.198.304.706

87,31 88,66 91,16 85,72 90,85 92,03 92,16 80,00 90,72 95,61 91,22

9.172.557.250 6.888.806.000 10.338.131.600 3.822.732.700 11.021.360.000 59.027.038.000 36.707.902.000 17.157.734.500 12.622.497.750 46.607.599.000 16.903.975.000

7.986.167.986 6.409.192.513 9.250.771.386 3.170.943.901 10.200.160.979 37.005.012.203 27.084.842.704 13.474.096.249 10.922.197.675 44.870.889.672 15.078.514.559

87,07 93,04 89,48 82,95 92,55 62,69 73,78 78,53 86,53 96,27 89,20

SKPD Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Kesehatan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 15 Satuan Polisi Pamong Praja 16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17 PH Badan Narkotika 18 SEKRETARIAT DAERAH 28 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 29 Inspektorat 30 Kantor Penghubung 31 Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan 32 Pengembangan Daerah 33 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 34 Sekretariat Dewan KORPRI 35 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 11 12 13 14

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Pengolahan Data Elektronik Badan Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2009 Realisasi

51.930.873.475 47.771.840.061 27.914.881.275 24.086.181.810 99.070.253.651 86.874.879.676 238.620.037.117 219.095.946.039 12.702.043.500 12.004.291.352 Belum terbentuk 14.935.428.186 13.090.856.853 7.150.351.276 6.467.836.492 28.922.376.650 26.948.616.662 17.418.279.800 15.738.327.466 17.418.279.800 8.837.115.419 Belum terbentuk 16.343.973.998 14.081.819.815 9.019.427.750 8.920.009.940 1.073.928.000 1.205.482.450 122.807.966.070

27.008.266.375 12.642.072.900 2.184.934.700 47.749.986.173

8.755.672.127 4.630.355.934 8.345.424.765 2.100.496.874 7.628.953.168 38.443.814.410 15.184.635.678 9.040.921.912 8.296.934.992 11.947.133.566 10.292.350.699

87,65 90,45 93,18 90,36 91,40

2010 Realisasi

92,34

2012 Realisasi

2013 Realisasi

R a % t 80,87 a 62,31 52,28 76,72 97,35 85,87 85,33 89,29 88,74 87,59


11

Perkembangan masing – masing SKPD dapat dilihat dari besaran anggaran yang dikelola oleh SKPD bersangkutan setiap tahunnya. Selain itu dapat diketahui juga apakah kebijakan penganggaran benar-benar sejalan dengan kebijakan perencanaan program dan kegiatan. Apakah penetapan salah satu sektor sebagai sektor unggulan daerah, ataupun prioritas daerah benar-benar didukung oleh pengalokasian anggaran yang memadai. Namun demikian disadari bahwa rata-rata pertumbuhan ini akan sangat dipengaruhi oleh pengalokasian anggaran setiap tahunnya, apalagi bila pada salah satu tahun tertentu anggaran yang dialokasikan ternyata sangat tinggi ataupun sangat rendah. Pertumbuhan anggaran masing-masing SKPD setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Pertumbuhan Anggaran per SKPD 2009 - 2013 Pertumbuhan Anggaran No.

SKPD

2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


44,00 24,79 12,36 (17,61) 15,48

11 12 13 14

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah PH Badan Narkotika

(36,56)

15 16 17

2011

2012

2013

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran

3,22 (0,64) 6,86 19,83 547,09 428,59 (11,91) (21,55) 1,40 (4,11)

0,93 26,78 18,16 16,88 (63,67) 25,18 10,86 22,62 10,75 20,06

(0,29) 0,06 13,13 2,68 21,51 9,34 2,35 12,15 1,65 12,47

11,97 12,75 12,63 5,45 130,10 115,78 6,95 13,20 4,48 6,97

30,30

(7,91) 496,01 (13,79)

3,52 41,17 12,57

4,47 15,36 14,79

-9,12 138,14 10,97

(22,69) 5,12 741,15 410,64

(6,90) 0,84 (30,16) (19,26)

13,06 10,19 16,34 (18,75)

16,09 5,86 12,34 (100,00)

-0,11 5,50 184,92 68,16

26,52 39,60 4,13 (0,57)

12

Pertumbuhan Anggaran No. 18 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

SKPD SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat Kantor Penghubung Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Dewan KORPRI Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kantor Pengolahan Data Elektronik Badan Perpustakaan Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2010

2011

2012

2013


(3,79) 15,67 3,12 51,20 61,01

(10,87) 0,34 (13,07) 181,53 (20,53)

32,34 50,99 24,63 (28,26) 9,52

5,70 3,44 6,74 (59,49) 4,29

5,84 17,61 5,36 36,25 13,57

(4,65) 425,00

(3,46) (24,25) 457,07 (13,44)

23,27 26,30 18,01 (27,07)

(6,51) 25,87 5,22 16,66

2,16 113,23 120,07 36,31

73,26 (6,33) (11,64) 20,49 1,07 (10,64) 6,83 3,12 13,71 38,44 8,76

(57,44) 13,45 21,29 12,02 14,55 2,26 19,07 41,46 8,68 104,25 11,85

0,10 20,14 3,72 (0,00) 8,03 21,53 26,98 8,44 6,13 11,96 8,60

9,52 7,55 2,05 13,33 6,69 8,89 22,43 15,34 8,49 40,97 9,91

169,07 22,17 2,92 (5,18) 20,83 3,09 22,42 36,85 8,34 5,45 9,24 10,46


Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa terdapat 6 (enam) SKPD yang rata – rata pertumbuhan anggarannya di atas 100%, yaitu : 1) Bappeda mencapai 130,10%, 2) Badan Pengelola Perbatasan Daerah mencapai 115,78%, 3) Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah sebesar 138,14, 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 184,92%, 5) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebesar 113,23%, dan 6) Sekretariat KORPRI sebesar 120,07%. Terlihat bahwa Bappeda pada tahun 2009 mengelola anggaran sebesar Rp 12.702.043.500,00, pada tahun 2013 anggaran yang dikelola sudah mencapai Rp 41.901.035.300,00. Suatu lonjakan yang cukup besar. Begitu juga yang dialami oleh kelima SKPD lainnya. Di sisi lain, terdapat 2 (dua) SKPD rata-rata pertumbuhan anggaran selama kurun waktu 2009 – 2013 ternyata mengalami pertumbuhan minus. Kedua SKPD tersebut adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah -9,12%, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat -0,11%. Pertumbuhan anggaran ini tentu tidak sejalan dengan salah satu tekad Pemerintah Provinsi NTT, yaitu NTT sebagai Provinsi Koperasi. Pada tahun 2009 Dinas Koperasi dan UMKM mengelola 13

dana sebesar Rp 17.418.279.800,00, pada tahun 2013 anggaran yang dikelola hanya sebesar Rp 11.006.669.000,00. Begitu pula dengan Badan Kesbangpol dan Linmas pada tahun 2009 mengelola anggaran sebesar Rp 9.019.427.750,00, sedangkan tahun 2013 mengelola anggaran sebesar Rp 8.520.540.400,00. Rata- rata Pertumbuhan anggaran untuk SKPD yang menangani pertanian (jagung), peternakan, dan kehutanan (cendana) selama 2009 – 2013 sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 adalah 8,89%, 22,43%, dan 15,34%. Apabila dihitung rata-rata dari rerata pertumbuhan anggaran per SKPD selama kurun waktu 2009 – 2013, maka diperoleh hasil sebesar 26,40%. Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah

Selain perkembangan anggaran, hal lain yang juga bisa dijadikan rujukan adalah perkembangan realisasi anggaran per SKPD selama kurun waktu 2009 – 2013. Pertumbuhan realisasi anggaran masing-masing SKPD setiap tahunnya sebagaimana pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Pertumbuhan Realisasi Anggaran per SKPD 2009 - 2013 TAHUN ANGGARAN No.

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


11 12 13

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2010 43,28 29,41 20,13 (17,98) 10,07 30,24 44,95 3,97 2,76 17,36 44,27

2011

2012

8,80 (1,93) 6,84 10,36 611,79 518,19 (5,92) (21,36) 4,61 (2,21)

(2,81) 33,73 20,13 24,28 (64,65) 31,47 0,45 23,01 9,34 15,83

(8,16) 615,06 (13,95)

1,56 43,79 8,96

Rata-Rata Pertumbuhan 2013 Realisasi Anggaran (13,20) 9,02 (33,07) 7,03 (37,94) 2,29 (11,99) 1,17 22,68 144,97 0,32 137,49 0,02 6,20 6,02 13,16 (4,80) 3,28 7,23 5,90 7,54 (0,89) 7,94

4,58 164,49 11,80

14

TAHUN ANGGARAN No. 14 15 16 17 18 28 29 30 31

SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah PH Badan Narkotika SEKRETARIAT DAERAH

32 33 34 35

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat Kantor Penghubung Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sekretariat Dewan KORPRI Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


2010

2011

2012

2013

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran

(21,84) 8,22 726,86 592,01 10,54 21,85 11,24 60,23 50,41

(4,47) 8,22 (14,45) (28,87) (9,36) 2,77 (10,97) 82,79 (10,24)

10,44 4,18 7,29 (17,71) 24,76 41,10 20,47 4,52 2,94

14,68 4,64 18,12 (100,00) 3,95 (7,17) 1,04 (65,78) (5,59)

-0,30 6,31 184,45 111,36 7,47 14,64 5,44 20,44 9,38

(2,97) 510,07 47,69

(5,14) (23,04) 492,86 70,46

16,53 34,41 35,79 (31,66)

(21,86) 13,73 6,91 (5,83)

-3,36 133,79 133,89 20,17

25,32 9,86 1,09 29,86 6,40 27,48 34,69 6,63 7,88 15,66 16,91

90,40 (2,32) (6,14) 17,77 3,85 (8,30) 2,96 12,40 10,38 42,69 10,98

(61,71) 2,30 14,73 2,01 9,95 (0,54) 26,52 16,81 9,21 101,85 6,32

(0,18) 26,08 1,82 (3,23) 10,06 (17,21) 1,66 6,45 1,23 12,74 6,20

13,46 8,98 2,88 11,60 7,56 0,36 16,46 10,57 7,17 43,24 10,10


Tabel 2.3 di atas menunjukkan bahwa ada 2 (dua) SKPD yang perkembangan realisasi anggarannya menalami pertumbuhan minus, yaitu Badan Kebangpol dan linmas sebesar -0,30% dan BP4D sebesar -3,36%. Hal ini disebabkan, pertama, Badan kesbangpol dan linmas realisasi anggaran pada tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar 91,54%, 92,54%, dan 94,96%, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 menurun menjadi sebesar 92,77% dan 91,64%. Kedua, untuk BP4D, Pertumbuhan minus realisasi anggaran terjadi karena pada tahun 2009 dan 2010 realisasi anggaran adalah sebesar 93,94% dan 95,60%, sedangkan pada tahun 2011, 2012 dan 2013 menurun menjadi 93,93%, 88,80%, dan 74,22%.

15

Berikut akan coba disandingkan pertumbuhan anggaran dan pertumbuhan realisasi anggaran masing-masing SKPD selama kurun waktu 2009 – 2013 sebagaimana terlihat pada tabel 2.4. Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah Tabel 2.4 Pertumbuhan Anggaran dan Pertumbuhan Realisasi Anggaran per SKPD 2009 - 2013 TAHUN ANGGARAN No.

SKPD

Rata-Rata

2010 2011 2012 2013 Rata-Rata Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuha Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Realisasi Pertumbuha Pertumbuha Pertumbuhan Pertumbuhan Anggaran Realisasi n Realisasi Realisasi Realisasi Anggaran n Anggaran n Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


44,00 24,79 12,36 (17,61) 15,48

43,28 29,41 20,13 (17,98) 10,07

3,22 (0,64) 6,86 19,83 547,09 428,59 (11,91) (21,55) 1,40 (4,11)

8,80 (1,93) 6,84 10,36 611,79 518,19 (5,92) (21,36) 4,61 (2,21)

0,93 26,78 18,16 16,88 (63,67) 25,18 10,86 22,62 10,75 20,06

(2,81) 33,73 20,13 24,28 (64,65) 31,47 0,45 23,01 9,34 15,83

(0,29) 0,06 13,13 2,68 21,51 9,34 2,35 12,15 1,65 12,47

(13,20) (33,07) (37,94) (11,99) 22,68 0,32 0,02 6,02 (4,80) 7,23

11,97 12,75 12,63 5,45 130,10 115,78 6,95 13,20 4,48 6,97

9,02 7,03 2,29 1,17 144,97 137,49 6,20 13,16 3,28 5,90

26,52 39,60 4,13 (0,57)

30,24 44,95 3,97 2,76

11 12 13 14

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

(36,56)

17,36 44,27

(7,91) 496,01 (13,79)

(8,16) 615,06 (13,95)

3,52 41,17 12,57

1,56 43,79 8,96

4,47 15,36 14,79

7,54 (0,89) 7,94

-9,12 138,14 10,97

4,58 164,49 11,80

30,30 (22,69)

(21,84)

(6,90)

(4,47)

13,06

10,44

16,09

14,68

-0,11

-0,30

16

No.

15 16 17 18 28 29 30 31

SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah PH Badan Narkotika SEKRETARIAT DAERAH

32 33 34 35


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


TAHUN ANGGARAN 2010 2011 2012 2013 Pertumbuhan Pertumbuha Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuha Pertumbuha Pertumbuhan Pertumbuhan Realisasi n Realisasi Realisasi Realisasi n Anggaran n Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran Anggaran



5,12 741,15 410,64 (3,79) 15,67 3,12 51,20 61,01

8,22 726,86 592,01 10,54 21,85 11,24 60,23 50,41

0,84 (30,16) (19,26) (10,87) 0,34 (13,07) 181,53 (20,53)

8,22 (14,45) (28,87) (9,36) 2,77 (10,97) 82,79 (10,24)

10,19 16,34 (18,75) 32,34 50,99 24,63 (28,26) 9,52

4,18 7,29 (17,71) 24,76 41,10 20,47 4,52 2,94

5,86 12,34 (100,00) 5,70 3,44 6,74 (59,49) 4,29

4,64 18,12 (100,00) 3,95 (7,17) 1,04 (65,78) (5,59)

5,50 184,92 68,16 5,84 17,61 5,36 36,25 13,57

6,31 184,45 111,36 7,47 14,64 5,44 20,44 9,38

(4,65) 425,00

(2,97) 510,07

169,07

47,69

(3,46) (24,25) 457,07 (13,44)

(5,14) (23,04) 492,86 70,46

23,27 26,30 18,01 (27,07)

16,53 34,41 35,79 (31,66)

(6,51) 25,87 5,22 16,66

(21,86) 13,73 6,91 (5,83)

2,16 113,23 120,07 36,31

-3,36 133,79 133,89 20,17

22,17 2,92 (5,18) 20,83 3,09 22,42 36,85 8,34 5,45 9,24 10,46

25,32 9,86 1,09 29,86 6,40 27,48 34,69 6,63 7,88 15,66 16,91

73,26 (6,33) (11,64) 20,49 1,07 (10,64) 6,83 3,12 13,71 38,44 8,76

90,40 (2,32) (6,14) 17,77 3,85 (8,30) 2,96 12,40 10,38 42,69 10,98

(57,44) 13,45 21,29 12,02 14,55 2,26 19,07 41,46 8,68 104,25 11,85

(61,71) 2,30 14,73 2,01 9,95 (0,54) 26,52 16,81 9,21 101,85 6,32

0,10 20,14 3,72 (0,00) 8,03 21,53 26,98 8,44 6,13 11,96 8,60

(0,18) 26,08 1,82 (3,23) 10,06 (17,21) 1,66 6,45 1,23 12,74 6,20

9,52 7,55 2,05 13,33 6,69 8,89 22,43 15,34 8,49 40,97 9,91

13,46 8,98 2,88 11,60 7,56 0,36 16,46 10,57 7,17 43,24 10,10


Selain tabel di atas, dapat dilihat rata-rata realisasi anggaran per SKPD selama 2009 – 2013 sebagaimana terlihat pada tabel 2.5 berikut. Dari tabel berikut terlihat bahwa selama kurun waktu 2009 – 2013 rata-rata realisasi masing-masing SKPD cukup baik, hanya terdapat 3 (tiga) SKPD yang realisasi anggarannya dibawah 85%, yaitu RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 84,55%,

17

Badan Penaggulangan Bencana Daerah 84,83%, dan Kantor Penghubung 84,46%. Khusus untuk PH Badan Narkotika, penganggarannya sudah ditarik ke pusat mulai TA. 2013, sehingga hanya gaji pegawai daerah saja yang dianggarkan. Tabel 2.5 Rata-rata Realisasi Anggaran per SKPD 2009 - 2013 2009 No.

11 12 13 14

2012

2013

%

%

SKPD %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TAHUN ANGGARAN 2010 2011


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 15 Satuan Polisi Pamong Praja 16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17 PH Badan Narkotika

%

%

Rata-rata % Realisasi


91,99 86,28 87,69 91,82 94,50 Belum terbentuk 87,65 90,45 93,18 90,36

91,53 89,48 93,76 91,40 90,08 76,20 90,23 93,92 93,03 93,38

96,48 88,31 93,74 84,18 99,09 89,11 96,37 94,15 95,97 95,23

92,91 93,15 95,30 89,51 96,42 93,59 87,32 94,45 94,75 91,87

80,87 62,31 52,28 76,72 97,35 85,87 85,33 89,29 88,74 87,59

90,76 83,91 84,55 86,73 95,49 86,19 89,38 92,45 93,13 91,68

9,02 7,03 2,29 1,17 144,97 137,49 6,20 13,16 3,28 5,90

91,40 Belum terbentuk 86,16

93,85 76,59 95,39

93,59 91,89 95,21

91,82 93,59 92,15

94,52 80,41 86,65

93,04 85,62 91,11

4,58 164,49 11,80

91,54 87,32 77,61 70,20

92,54 89,89 76,29 95,13

94,96 96,48 93,45 83,81

92,77 91,21 86,18 84,88

91,64 90,16 90,62

92,69 91,01 84,83 83,50

-0,30 6,31 184,45 111,36

18

2009 No.

2012

2013

%

%

SKPD %

18 28 29 30 31

TAHUN ANGGARAN 2010 2011

SEKRETARIAT DAERAH

32 33 34 35


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


%

%

Rata-rata % Realisasi


80,37 90,39 86,14 91,87 89,78

95,22 92,92 97,35 83,86

93,91 97,52 95,16 63,21 94,73

88,53 91,13 91,99 92,08 89,04

87,07 81,79 87,07 77,77 80,60

88,44 91,21 90,66 84,46 87,60

7,47 14,64 5,44 20,44 9,38

93,94 78,71 belum terbentuk 90,44

95,60 91,46 76,99 49,64

93,93 92,91 81,93 97,75

88,80 98,87 94,28 91,60

74,22 89,34 95,79 73,95

89,30 90,26 87,25 80,68

-3,36 133,79 133,89 20,17

86,08 88,32 85,09 89,61 89,25 88,54 91,44 90,31 90,90 88,65 88,84

88,30 94,28 90,72 96,31 92,12 92,20 89,99 88,89 93,00 93,86 94,03

97,04 98,32 96,37 94,13 94,65 94,61 86,74 96,88 90,28 96,74 95,95

87,31 88,66 91,16 85,72 90,85 92,03 92,16 80,00 90,72 95,61 91,22

87,07 93,04 89,48 82,95 92,55 62,69 73,78 78,53 86,53 96,27 89,20

89,16 92,52 90,56 89,74 91,88 86,01 86,82 86,92 90,29 94,23 91,85

13,46 8,98 2,88 11,60 7,56 0,36 16,46 10,57 7,17 43,24 10,10

92,34


Bagi beberapa SKPD yang Rata-rata pertumbuhan anggarannya besar (di atas 100%) seperti Bappeda, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dan Sekretariat KORPRI, ternyata rata-rata realisasi anggaran untuk SKPD tersebut juga di atas 100%. Dengan demikian, peningkatan anggaran yang dikelola setiap tahunnya, diikuti oleh kinerja pengelolaan anggaran yang tercermin dalam realisasi anggaran setiap tahunnya.

19

20

Kata Pengantar. Kupang, Februari 2014 KEPALA BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Recommend Documents