KATA PENGANTAR
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 20102014, maka unit utama Eselon I telah menjabarkan ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang disebut Rencana Aksi Program (RAP), dan selanjutnya Unit Eselon II menguraikan menjadi dokumen perencanaan jangka menengah yang dinamakan dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
RAK merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang menguraikan kegiatankegiatan yang akan dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kupang selam kurun waktu 2015-2019. Untuk memudahkan penjabaran di dalam dokumen RAK ini maka rencana kegiatan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari seksi/bagian yang ada di KKP Kupang
RAK juga dilengkapai dengan uraian kegiatan, indikator-indikator yang merupakan penjabaran lebih rinci dari indikator Program P2P, khususnya KKP Kupang, serta perkiraan anggaran yang dibutuhkan. Dalam upaya mencapai indikator KKP Kupang melibatkan lintas sektor dan unit yang terkait di lingkungan KKP Kupang. Semuanya dimaksudkan sebagai upaya kontribusi dalam penyelenggaran pembangunan Kesehatan guna mewujudkan Visi Kementerian
Kesehatan
INDONESIA
YANG
yang
diambil
BERDAULAT,
dari
visi
kepresidenan”
MANDIRI
DAN
TERWUJUDNYA
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Kiranya upaya-upaya kesehatan yang kita laksanakan, mendapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kupang, 11 Nopember 2016 KEPALA
Daniel Supodo, ST. Dipl.Sc.MSCPH NIP. 196203241984031003 1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...............................................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
.........................................................................................
1
B. Kondisi Umum
.........................................................................................
3
C. Dasar Hukum
..........................................................................................
8
D. Tugas Pokok dan Fungsi ...............................................................................
9
E. Struktur Organisasi dan SDM .......................................................................
11
F. Potensi dan Permasalahan .............................................................................
13
G. Lingkungan Strategis .....................................................................................
14
BAB II VISI, MISI, NILAI, MOTTO, TUJUAN, SASARAN STRATEGI
A. Visi
............................................................................................................
17
B. Misi
...........................................................................................................
17
C. Nilai-nilai ......................................................................................................
17
D. Tujuan ...........................................................................................................
18
E. Motto ...........................................................................................................
19
F. Sasaran Strategi..............................................................................................
19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ................................................
22
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN .............................................................
26
BAB V PENYELENGGARAAN .........................................................................
34
BAB VI KEBUTUHAN SUMBER DAYA ..........................................................
37
BAB VII PEMANTAUAN DAN PENILAIAN ....................................................
38
BAB VI PENUTUP ..................................................................................................
41
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, dan indeks pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan harus dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta dengan memperhatikan tantangan global maupun lokal spesifik. Untuk mendukung terwujudnya upaya yang berkesinambungan tersebut harus mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pembangunan kesehatan hendaklah dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan dan bersinergi. Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
3
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu 1) paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko 7 kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Kontribusi dari peran Kantor Kesehatan Pelabuhan secara nasional terhadap pembangunan kesehatan semakin tampak dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari peran pada saat dunia dihebohkan oleh penyakit SARS yang pada saat itu belum jelas tatacara penanggulangannya dan penanganannya. Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan garda terdepan dalam cegah tangkal masuk keluarnya penyakit tertentu yang melewati pintu-pintu masuk negara Republik Indonesia. Mulai saat itu dari segala sektor memandang peranan Kantor Kesehatan Pelabuhan sangat strategis. Beberapa penyakit yang menggemparkan dunia seperti flu burung, flu babi, Merscorv yang cukup menghebohkan dunia suatu penyakit yang sangat menakutkan dan mematikan. Menurut WHO Kasus Mercorv menambah daftar panjang penjangkitan virus mematikan ini, yaitu sebanyak 1.195 kasus dengan setidaknya 448 kematian, sejak September 2012. Upaya preventif perlu dilakukan dengan tindakan tepat. Peralatan pendukung harus ditingkatkan dari kualitas dan jumlah yang digunakan untuk mendeteksi jenis penyakit tersebut. Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh binatang maupun yang melalui makanan sudah dapat ditekan dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia. Keadaan darurat yang sering terjadi akhirakhir ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor mampu mengatasi terutama yang terjadi di wilayah bandara dan pelabuhan. Kegiatan tersebut bisa terlaksana tidak terlepas dari kerjasama vertikal antara UPT dengan unit Pembina yaitu Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Perkembangan teknologi alat angkut yang semakin tinggi, cepat membuat jarak antar negara seolah semakin dekat. Waktu tempuh yang semakin singkat, sehingga mobilitas orang dan barang lebih cepat daripada masa inkubasi penyakit menular, kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global. Ancaman global yang kita hadapi yaitu New Emerging Infectious Diseases dan Re-Emerging Diseases 4
dari negara lain yang berpotensi masuk ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT merupakan salah satu daerah wisata yang banyak di kunjungi wisatawan manca negara setiap tahunnya, NTT berbatasan langsung dengan Negara RDTL yang mengakibatkan resiko terjadinya penularan penyakit/perpindahan penyakit dari negara tetangga dan sebaliknya. Sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan masyarakat global, yang menekankan pada pentingnya peraturan kesehatan internasional untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dunia, sampai diberlakukan IHR 1969 yang sudah direvisi menjadi IHR 2005, yang sasaran pelaksanaannya mencakup pengawasan terhadap penyakit karantina, penyakit wabah, New Emerging Disease, Bioterorisme Nubika (Nuklir, biologi dan kimia). Peningkatan kegiatan di bandara, pelabuhan dan PLBD
berkaitan dengan
transmisi penyakit potensial wabah serta penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia. Sesuai dengan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang “ Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBD”, maka senantiasa berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan “Pelabuhan/Bandara/PLBD Sehat”, dengan harapan wilayah kerja KKP Kupang bebas dari Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang melakukan berbagai upaya di bidang pengendaluan karantina, surveilans epidemiologi dan upaya kesehatan serta di bidang pengendalian risiko lingkungan sesuai dengan Permenkes No. 2348/MENKES/PER/XI/2011. B. Kondisi Umum Wilayah KKP Kupang merupakan wilayah kepulauan. KKP Kupang memiliki 15 wilayah kerja dan 1 Kantor Induk. Masih banyak pelabuhan yang belum menjadi wilayah kerja KKP Kupang sebagaimana wilayah kerja yang ditetapkan dalam Permenkes 2011. Setiap wilayah kerja masih ditempati oleh 1-2 orang tenaga teknis. Beberapa hasil kegiatan tahun 2014 yang dilakukan menunjukkan 100 % dari jumlah pesawat dan alat angkut yang masuk melewati pintu masuk memenuhi syarat kesehatan, 91,10 % SAB yang diawasi memenuhi syarat kesehatan dan 34,44 % air minum yang diperiksa memenuhi syarat kesehatan, 89,73 % TTU di wilayah pelabuhan memenuhi syarat 5
kesehatn, 96,77% TPM memenuhi syarat kesehatan dan baru 60% makanan memenuhi syarat kesehatan, House indeks dari daerah perimeter seluruh wilayah kerja masih dalam batas = 0 adalah 13 wilayah kerja (86,6%) dan daerah buffer masih ada beberapa wilker yang house indeksnya >1. Pemasangan perangkap yang dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa tikus yang tertangkap masih didapatkan jenis pinjal. Pemeriksaan sanitasi kapal menunjukkan 89 % dari yang diperiksa
memenuhi syarat standar kesehatan. Dari
seluruh kapal yang dperiksa dikeluarkan beberapa dokumen kesehatan kapal antara lain SSEC dan SSCEC, Sertifikat obat P3K
telah diberikan kepada kapal yang akan
berangkat. Dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan ada beberapa penyakit yang didapatkan antara lain : infeksi saluran pernafasan atas, penyakit gastroenteritis, penyakit gastritis, penyakit kulit dan beberapa penyakit yang tidak bisa diatasi seperti penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit kencing manis exaserbasi akut. Penyakit tidak menular yang dalam keadaan akut dilaksanakan pelayanan rujukan dengan pemakaian ambulance. Tetapi tidak semua wilayah kerja bisa memberikan pelayanan rujukan ini dengan baik karena tidak adanya kendaraan ambulance sehingga transportasi pelayanan rujukan digunakan kendaraan apa saja yang ada saat itu Untuk penyakit yang berpotensi wabah diantisipasi dengan melaksanakan surveilans untuk mengetahui trend/kecendrungan terjadinya outbreak sehingga dapat diantisipasi lebih awal Beberapa surveilans yang telah dilaksanakan antara lain penyakit malaria, penyakit demam berdarah, penyakit, penyakit HIV AIDS, yang bekerja sama dengan KPA dan NGO setempat. Penyakit berkembang sangat cepat hal ini disebabkan adanya tempat-tempat praktek prostitusi disekitar pelabuhan. Untuk mengatasi Penyakit-baru yang muncul seperti Merscorv telah dilakukan koordinasi dengan dinas Kesehatan setempat dan Ditjen P2P. Untuk penyakit ini belum ada tanda-tanda mengancam yang serius, namun perlu diwaspadai oleh karena adanya mobilitas tinggi pergerakan orang maupun binatang melewati pintupintu masuk pelabuhan. Berdasarkan data.-data dari dinas kesehatan Propoinsi Nusa Tenggara Timur belum pernah ditemukan kasus merrscorv maupun penyakit lain seperti H5N1 dan H1N1. Oleh karena penyebaran penyakit ini sangat cepat dan menimbulkan wabah perlu di waspadai kemungkinan munculnya penyakit ini terutama pada pintupintu masuk bandara, pelabuhan laut dan PLBD API di NTT masih cukup tinggi dan fluktuatif. Pada tahun 2014 sebesar 16,7 persen, menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 20,35 per 100.000 penduduk pada tahun 2008 dan meningkat dibandingkan tahun 2009 sebesar 15,62 per 100.000 penduduk. Intensifikasi bersama GF (Global Fund) dalam pengendalian malaria telah 6
dimulai pada tahun 2003 di kawasan Timur Indonesia, meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat yang merupakan daerah malaria dengan endemisitas tinggi. Kegiatan utama adalah meningkatkan penemuan penderita secara aktif melalui survei darah massal (mass blood survey Diharapkan dengan intensifikasi ini, eliminasi malaria di Indonesia tahun 2030 dan MDGs tahun 2015, yaitu angka penemuan kasus malaria 1 per 1000 penduduk dapat tercapai. Demam berdarah dengue (DBD) pertama kali dilaporkan di Surabaya dan Jakarta pada tahun 1968. Kemudian jumlah kasus cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah luas, sehingga pada tahun 1994 telah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Pada awalnya angka kematian DBD sangat tinggi, namun dengan berbagai kegiatan pengendalian angka kematian tersebut dapat ditekan hingga 1,2% pada tahun 2004 dan 0,89% tahun 2009. Sebanyak 18 dari 22 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan survei dan analisis kasus yang ada dikategorikan sebagai daerah yang rawan penyakit demam berdarah dengue (DBD) pada musim hujan. "Perubahan iklim dan iklim yang ekstrem merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus DBD. Namun angka kesakitan DBD masih tetap tinggi, tahun 2004 tercatat sebesar 37,01 per 100.000 penduduk dan tahun 2009 meningkat menjadi 68,22 per 100.000 penduduk.Untuk wilayah kerja Kantor kesehatan masih ditemukan kasus demam berdarah terutama pada musim penghujan, namun jumlah kasus sudah mulai ada penurunan; dengan berbagai upaya tindak pencegahan dan pengendalian Kegiatan kesehatan matra difokuskan pada momen aktivitas yang terkait dengan situasi khusus, kejadian bencana dan migrasi penduduk terutama dari dalam dan keluar negeri. Pokok kegiatan kesehatan matra mencakup penanganan kasus dan pengendalian faktor risiko dengan tujuan mencegah atau mengurangi risiko kematian, kesakitan maupun kecacatan. Kegiatan matra diantaranya semana santa, hari raya besar keagaamaan dilaksanakan setiap tahun. Berdasarkan uraian di atas, kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang pada periode 2015-2019 masih menghadapi berbagai tantangan perubahan lingkungan strategis, antara lain:
1. Transisi epidemiologi Salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sedang kita hadapi saat ini dalam pembangunan kesehatan adalah beban ganda penyakit, yaitu disatu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang harus ditangani, dilain pihak semakin meningkatnya 7
penyakit tidak menular. Demikian pula re-emerging dan new emerging diseases, yang berpotensi menimbulakan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan dan pandemi. Penyakit yang berpotensi menjadi ancaman internasional (PHEIC) semakin nyata, sehingga diperlukan pula kesiapan semua lini
jajaran kesehatan dari pintu-pintu masuk
(bandara, pelabuhan, lintas darat) dalam mencegah keluar masuknya penyakit.
2. Transisi demografi Meningkatnya umur harapan hidup menyebabkan proporsi penduduk usila semakin meningkat, sehingga menyebabkan perubahan pola penyakit dan gangguan kesehatan.
3. Transisi lingkungan Ditandai dengan banyaknya terjadi bencana alam, perubahan iklim global, berkurangnya lahan pangan, dan lain-lain. Perubahan iklim di dunia (climate change) diyakini akan sangat berpengaruh terhadap pola penyebaran penyakit terutama penyakit bersumber binatang, penyakit tidak menular, kejadian kecelakaan, dan gangguan kesehatan akibat perubahan lingkungan.
4. Perubahan sosial budaya Adanya perubahan gaya hidup (lifestyle) yang cenderung menjadi tidak sehat, laju modernisasi yang cepat, dan berkembangnya nilai-nilai baru. Budaya setempat yang cendrerung berdampak menurunnya kualitas hidup.
5. Perubahan keadaan politik Adanya reformasi dan desentralisasi dimana daerah mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri. Hal akan berdampak kesulitan mengadakan koordinasi dengan lintas program maupun sektoral
6. Perubahan keadaan ekonomi Adanya globalisasi dan pasar bebas, rendahnya pendapatan di wilayah terpencil,dan perbatasan negara.
8
7. Perubahan keadaan keamanan Perubahan keadaan keamanan dengan adanya berbagai macam konflik skala global dan regional, terjadinya perang, dan terorisme termasuk bioterorisme. Gesekan penduduk antar penduduk di lintas batas darat negara akan memicu terganggu keamanan
8. Kondisi kesehatan lingkungan Proporsi masyarakat yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar dan air bersih yang memenuhi syarat masih terbatas dan lingkungan pemukiman dan perumahan yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini diperberat dengan jumlah penduduk yang besar yang menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun. Salah satu hal yang harus diadaptasi adalah adanya perubahan iklim (climate change). Peningkatan permukaan air laut menyebabkan semakin luasnya breeding places vektor penular penyakit, ancaman penyediaan sumber air bersih dari sumur gali, dan kenaikan suhu menyebabkan adaptasi vektor penular penyakit ke area yang lebih luas.
9. Perilaku masyarakat Salah satu faktor kunci untuk menekan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular adalah perilaku pola hidup bersih dan sehat yang disertai upaya penyehatan lingkungan. Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dapat dilihat dari masih tingginya prevalensi merokok di masyarakat, kurangnya aktifitas fisik, konsumsi gizi yang tidak seimbang. Kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIVAIDS dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), serta tingginya kecacatan dan kematian akibat kecelakaan.
10. Kinerja pelayanan kesehatan Kinerja pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam membuka kesempatan masyarakat memperoleh status kesehatan yang lebih baik. Pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun masih dirasakan belum memadai. Keterbatasan SDM, Biaya pelayanan kesehatan yang masih tinggi, jarak ke pelayanan kesehatan merupakan penghambat sebagian orang menikmati pelayanan kesehatan.
9
11. Keterbatasan, kesenjangan dan distribusi SDM kesehatan Sumber daya manusia dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan adalah tenaga fungsional seperti sanitarian, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan pada sarana kesehatan maupun tenaga masyarakat. Sampai saat ini kebutuhan dan distribusi tenaga fungsional tersebut diatas masih belum terpenuhi secara merata, demikian pula tenaga masyarakat banyak yang kurang aktif.
C
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara. 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. 10. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. 11. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. 12. Permenkes No. 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat menimbulkan Wabah 13. Kepmenkes No. 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilens Epidemiologi Kesehatan 14. Kepmenkes No.1479 tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilens Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu
10
15. Kepmenkes No. 949 tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini KLB. 16. Kepmekes No. 1314 Tahun 2010 tentang Pedoman Standarnisasi SDM, Saranan dan Prasarana di Ligkungan KKP. 17. Kepmenkes No. 612 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulanan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. 18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025. 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 20. Kepmenkes Nomor 267 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 21. Permenkes Nomor 2348 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 853/MENKES/SK/IX/2009 tentang Tim Jejaring Kerja Nasional Pengendalian Penyakit Tidak Menular (TIM JKN PPTM) 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
854/MENKES/SK/IX/2009 tentang
Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 24. Keputusan Dirjen PPM dan PLP No. 315 Tahun 1995 tentang Pencatatan dan Pelaporan KKP 25. Keputusan Dirjen PPM dan PL No. 451 Tahun 1991 Tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB 26. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
:
2348/MENKES/PER/XI/2011 Tahun 2011 tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan 11
penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Sementara itu, fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah : 1.
Pelaksanaan kekarantinaan.
2.
Pelaksanaan pelayanan kesehatan.
3.
Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
4.
Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali.
5.
Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia.
6.
Pelaksanaan sentral/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional.
7.
Pelaksanaan, fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk.
8.
Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.
9.
Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya. 11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan. 15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KKP.
12
Ruang lingkup tugas di Kantor Kesehatan Pelabuhan berdasarkan Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 adalah sebagai berikut : 1.
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta perlengkapan dan rumah tangga.
2.
Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, dan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
3.
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang memiliki 15 (Lima Belas) wilayah kerja (wilker) yaitu Bandara El Tari Kupang, Pelabuhan Laut Tenau, Pelabuhan Laut Bolok, PLBD Napan, PLBD Metamauk, PLBD Motaain, Pelabuhan Laut Atapupu, Pelabuhan Laut Kalabahi, Pelabuhan Laut Lembata, Pelabuhan Laut Maumere, Pelabuhan Laut Ende, Pelabuhan Laut Reo, Pelabuhan Laut Labuan Bajo, Bandara Tambolaka, Pelabuhan Laut Waingapu dan Pelabuhan Lau Baa. Satu wilker yang belum belum aktif adalah wilker Bandara Tambolaka.
E. Struktur Organisasi dan SDM KKP Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dilaksanakan di daerah oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan oleh Kepmenkes 2348 Tahun 2012 yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan yang di pimpin oleh seorang kepala kantor dengan susunan organisasinya terdiri dari Kepala kantor, Kepala Sub bagian Tata Uasaha, Seksi 13
Karantina dan suveilans Epidemiologi,seksi Pengendalian Resiko Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lintas Wilayah, dan jabatan fungsional dan pengembangan instalasi Tugas pokok KKP adalah melaksanakan cegah tangkal terhadap penyakit menular yang berpotensi wabah,pengendalian faktor lingkungan memberikan pelayanan kesehatan
Struktur Organisasi KKP Kelas III Kupang terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha 2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi 3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah 4. Wilayah Kerja 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Jumlah tenaga yang ada di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang sebanyak 69 orang terdiri dari : 1 orang magister of Public Health 1 orang magister epidemiologi 3 orang magister kesehatan masyarakat 6 orang dokter umum 1 orang apoteker 1 orang asisten apotker 18 Orang sarjana kesehatan masyarakat 17 Orang akademi perawat 12 Orang akademi kesehatan lingkungan 1 orang akuntansi 1 orang analis kesehatan 2 Orang sekolah menengah / sederajat 2 orang SPPH 1 orang sekolah perawat 1 Administrasi Umum 1 orang SD
14
Untuk memenuhi kebutuhan minimal tenaga sehubungan pemerintah pusat adanya moratorium, KKP Kupang mengusulkan beberapa tenaga honorer sebanyak 13 orang untuk disebarkan ke beberapa Wilker di KKP Kupang
F. POTENSI DAN PERMASALAHAN Sumber Daya Manusia (Man) merupakan pelaku utama dan penggerak dalam organisasi yang tidak terpisahkan dengan unsur lain dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor internal sebagai Strenght bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam penyusunan program, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang terdiri dari dokter umum, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, apoteker dan lain-lain. Sarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang menjadi kekuatan dan penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misi, yaitu: 1. Tanah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang mempunyai 2 (dua) lokasi tanah yaitu tanah kantor Induk KKP Kupang dan tanah wilker tambolaka yang belum dibangun. 2. Bangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang mempunyai 6 (enam) unit bangunan diatas tanah milik pelabuhan/ASDP yaitu gedung kantor wilker Tenau, Rote, Lembata, Maumere, Ende, Reo, Labuan Bajo, Waingapu, Kalabahi, Atapupu, PLBD Napan, Motaain, Metamauk 3. Kendaraan Dinas Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 11 (sebelas) unit yang terdiri dari 6 (enam) unit Ambulance, 2 (dua) unit Pickup, 1 (unit) double cabin dan 2 (dua) unit mini bus dan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 7 (tujuh) unit yang digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan.
15
Masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan KKP, sebagaimana tuntutan IHR 2005 dan Renstra Kesehatan tahun 2015-2019 antara lain: 1.
Masalah Peraturan Belum terbitnya revisi terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-undang No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara sebagai payung hukum petugas KKP bertugas di lapangan; UU tersebut telah lama dan dianggap perlu penyusuaian dengan kondisi saat ini. Penyesuaian dalan sanksi pidana maupun dalam sanksi denda.
2.
Koordinasi Lintas Sektor Masih kurangnya koordinasi lintas sektor sehingga menyebabkan kurangnya komitmen terhadap program kesehatan di pelabuhan/bandara/PLBD. Hal ini mengakibatkan beberapa tugas dan fungsi KKP belum berjalan optimal di wilayah kerja.
3.
Sumber Daya Manusia (SDM) Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengerjakan tugas-tugas rutin maupun khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Diklat teknis yang diadakan unit utama di pusat belum cukup dan memadainya jumlah petugas yang telah memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM petugas KKP; Wilayah kerja KKP hanya ditempati oleh 2 orang petugas, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan di wilayah kerja dengan baik.
4.
Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah pusat/daerah belum memberikan dukungan dana, sarana dan prasarana secara memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di pintu masuk.
G. LINGKUNGAN STRATEGIS Berdasarkan Renstra Tahun 2015-2019 dari Kementrian Kesehatan yang menitik beratkan pada Pembangunan Kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu pradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Dengan akan berakhirnya agenda Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, banyak negara mengakui keberhasilan dari MDGs sebagai pendorong
tindakan-tindakan
untuk
mengurangi
kemiskinan
dan
meningkatkan 16
pembangunan masyarakat. Khususnya dalam bentuk dukungan politik. Kelanjutan program ini disebut Sustainable Development Goals (SDGs), yang meliputi 17 goals. Pembangunan kesehatan di wilayah Pelabuhan merupakan bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Seiring dengan Revisi International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang diberlakukan 15 Juni 2007 dengan perhatian kepada Public Health Emergency Of International Concern /PHEIC (masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global) memberikan perhatian khusus untuk wilayah pelabuhan dengan menetapkan persyaratan kapasitas inti bagi Bandara, Pelabuhan dan perbatasan Negara agar setiap saat (a) menyediakan akses pada (i) pelayanan kesehatan yang memadai termasuk fasilitas diagnostic dilokasi yang dekat sehingga memungkinkan penilaian cepat dan perawatan bagi pelaku perjalanan yang sakit dan (ii) staf, peralatan dan lingkungan kerja yang memadai; (b) menyediakan akses terhadap peralatan dan personel untuk pengiriman pelaku perjalanan yang sakit ke fasilitas kesehatan yang memadai; (c) menyediakan personel yang terlatih untuk pemeriksaan alat angkut; (d) menjamin lingkungan yang aman bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan fasilitas yang ada di pintu masuk, termasuk pengadaan air minum, tempat makanan, fasilitas katering pesawat udara, toilet umum, fasilitas pembuangan sampah cair dan padat yang memadai, dan area berpotensi risiko lainnya, dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala; dan (e) sejauh dapat dilakukan menyediakan personel terlatih dan program pengendalian vektor dan reservoir didalam dan disekitar pintu masuk. Selanjutnya IHR 2005 juga mempersyaratkan agar pelabuhan dapat merespons kejadian yang dapat menimbulkan PHEIC dengan kapasitasnya: (a) menyediakan respon kedaruratan kesehatan masyarakat yang memadai dengan menetapkan dan memantapkan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat, termasuk penunjukan koordinator dan contact-point yang berhubungan dengan pintu masuk, layanan kesehatan masyarakat dan layanan agen lainnya; (b) melakukan penilaian dan perawatan bagi pelaku perjalanan atau hewan yang terjangkit oleh pengaturan yang tepat pada fasilitas medis dan kesehatan hewan setempat dalam pengisolasian, pengobatan dan layanan pendukung lainnya yang diperlukan; (c) menyediakan ruangan yang memadai, dan dipisahkan dari pelaku perjalanan lain, untuk mewawancarai orang yang terjangkit atau tersangka; (d) menyediakan sarana diagnosis dan, bila perlu, karantina terhadap pelaku perjalanan yang diduga, lebih baik bila di sarana kesehatan yang jauh dari pintu masuk; (e) menerapkan tindakan yang direkomendasikan bila perlu untuk
hapus serangga, hapus tikus, hapus hama, dekontaminasi atau penanganan
bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang dan paket pos, di lokasi khusus yang ditunjuk dan dilengkapi untuk keperluan ini. (f) menerapkan pengawasan masuk dan keluarnya pelaku 17
perjalanan; dan (g) menyediakan akses berupa peralatan yang dirancang khusus dan personel terlatih dengan alat pelindung diri yang memadai, dalam merujuk pelaku perjalanan yang membawa atau terkontaminasi penyakit menular.
18
BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
A. Visi Visi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang mengikuti visi Presiden RI terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong. Sejalan dengan visi tersebut, maka visi KKP Kupang adalah: “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Lingkungan Pelabuhan, Bandara dan PLBD dalam rangka mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”.
B. Misi Untuk mencapai masyarakat sehat dan mandiri dan berkeadilan misi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang meliputi: 1.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pelabuhan dan bandara, lintas batas darat negara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
2.
Melindungi kesehatan masyarakat pelabuhan, bandara dan batas lintas darat negara dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna merata bermutu dan berkeadilan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3.
Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Pelabuhan, Bandara dan lintas batas darat negara
4.
Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan/bandara dan PLDN melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani dalam pencegahan dan pengendalian penyakit
C. Nilai-nilai Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut: 1. Pro rakyat 19
Dalam
penyelenggaraan
pembangunan
kesehatan
selalu
mendahulukan
kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Inklusif Semua kegiatan dalam program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena semua mempunyai peran yang penting. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.
3. Responsif Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dengan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda sehingga diperlukan penangan yang berbeda pula. 4. Efektif Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien. 5. Bersih Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang maka dalam melaksanakan pengendaliam penyakit dan
dan penyehatan lingkungan
diperlukan tambahan nilai, yaitu: Rajin, Bermutu, Prioritas pekerjaan terintergrasi, dan Mengutamakan toleransi dalam pemecahan masalah.
D. Tujuan Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 201520
2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, maternal, dan kelompok lansia. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja. Sesuai dengan tujuan Kementerian Kesehatan, Tujuan Kantor Kesehatan pelabuhan Kupang adalah Mewujudkan pelabuhan sehat melalui upaya pencegahan masuk dan keluarnya
penyakit potensial wabah serta pengendalian faktor risiko
penyakit yang disebakan oleh angkutan dan lingkungan pelabuhan Serta terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pelabuhan, terutama pengguna jasa pelabuhan dalam upaya mencegah masuk dan keluarnya penyakit di wilayah Pelabuhan”dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat pelabuhan, PLBD dan bandara yang setinggi-tingginya.melalui : 1. Penyelenggaraan kekarantinaan 2. Pelaksanaan Surveilans epidemilogi 3. Pengendalian Faktor Resiko Lingkungan 4. Penanggulangan situasi matra 5. Pelayanan kesehatan terbatas melalui rujukan 6. Dukungan manajemen ketatausahaan dan kerumahtanggaan E. Motto “Handal menemukan Masalah dan Merespon dengan Cepat &Tepat” 1. Disiplin : Taat dan patuh pada peraturan dan norma 2. Bertanggungjawab : Melaksanakan tugas sesuai perintah dan sampai tuntas 3. Bertindak cepat tepat : Menyelesaikan tugas dengan cepat, tepat dan terukur 4. Transparansi : Menyampaikan informasi dengan benar F. Sasaran Strategis 1.
Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra. dengan indikator: a. Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan sebesar 90%. b. Persentase lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara sebesar 80%. c. Persentase rencana kontijensi kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk dan wilayah sebanyak 16 wilayah kerja 21
d. Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon sebesar 100% e. Persentase Pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini sebesar 100% 2. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang dengan indikator a. Persentase wilayah kerja yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu sebesar 90% d 3. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung dengan indikator a. Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko sebesar 80% 4. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dengan indikator : a. Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera sebesar 80% b. Persentase pelabuhan/bandara/PLBD memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok
(KTR) sebesar 100% 5. Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan a.
Persentase pengawasan kualitas air minum/air bersih sebesar 90%
b.
Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 90%
c.
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 90%
d.
Jumlah wilayah kerja yang menyelenggarakan kawasan sehat sebesar 90%
6. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan melaui pengelolaan administrasi secara tertib, bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator: a.
Jumlah wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 16 wilayah kerja
b.
Jumlah sarana dan prasarana kantor induk yang ditingkatkan sebanyak 1300 Unit
c.
Satker KKP Kupang yang memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 95% 22
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, transportasi serta globalisasi perekonomian membawa keuntungan bagi pembangunan suatu bangsa dengan masuknya investor dan terbukanya kesempatan untuk mengekspor komoditas barang/jasa ke negara lain. Di sisi lain, kemajuan yang ada juga mempengaruhi kompleksitas permasalahan kesehatan akibat peningkatan arus lalu lintas alat angkut, orang, dan barang antar wilayah, antar daerah, bahkan antar negara. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (new emerging infectious diseases, emerging infectious diseases maupun re-emerging infectious diseases), melalui pintu masuk bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Meningkatnya arus lalu lintas dan jumlah alat angkut pada pintu masuk negara/wilayah, selain berpotensi menjadi media pembawa vektor/serangga penular penyakit juga dapat meningkatkan risiko pelabuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rawan terhadap masalah vektor serta serangga penular penyakit. Disamping itu, secara khusus di lingkungan bandara dan pelabuhan timbul permasalahan kesehatan akibat penggunaan peralatan menyebabkan gangguan kebisingan yang dapat menganggu kesehatan. Pesatnya perkembangan teknologi dan transportasi, globalisasi perekonomian, serta karakteristik pelabuhan, bandara, dan lintas batas darat negara merupakan tantangan bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas untuk melakukan cegah tangkal penyakit pada pintu masuk wilayah/negara. Tantangan lainnya yang dihadapi KKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya adalah dengan digulirkannya otonomi daerah dan diberlakukannya International Health Regulation/IHR (2005) di Indonesia. Hal ini menuntut adanya kerjasama dan koordinasi yang dilakukan KKP kepada pemangku kepentingan terkait di daerah yang secara riil dipengaruhi oleh frekuensi kegiatan dan kesetaraan eselonisasi dalam membina jejaring kerja lintas program ataupun lintas sektor. Prioritas pembangunan kesehatan pelabuhan pada tahun 2015-2019 adalah “ Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan”. Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan yang ditempuh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang adalah : 1.
Peningkatan kemampuan kapasitas inti melalui usulan penambahan petugas dan peningkatan kualitas petugas teknis
23
2.
Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
3.
Pengembangan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
4.
Penguatan sistem informasi kesehatan pelabuhan
5.
Pengembangan kemampuan wilayah kerja
6.
Penegakan peraturan/perundangan di bidang kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
7.
Pelaksanaan kajian yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara
8.
Penegakan kedisiplinan petugas menuju pelaksanaan reformasi birokrasi
9.
Perluasan jejaring kerja, kemitraan dengan lintas sektor, perguruan tinggi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kesehatan pelabuhan, PLBD dan bandara. Untuk mempermudah pencapaian visi dan misi KKP Kupang, dengan mengacu
kepada kebijakan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut : 1.
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang dilakukan dengan cara :
a. Mengusulkan penambahan tenaga sesuai dengan standar ketenagaan dan kebutuhan di lapangan; b. Menyertakan/mengirim petugas untuk mengikuti diklat baik baik teknis maupun diklat manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas pegawai agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan dengan cepat dan tepat. Di samping itu juga perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan dan berjenjang dari masing masing pejabat di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang. 2.
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Guna menjamin keberhasilan dan kelancaran kegiatan operasional, langkah yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang antara lain melengkapi sarana untuk keperluan rutin, keperluan teknis dan sarana penunjang dibidang ketata usahaan, pengendalian karantina & surveilans eidemiologi dan pengendalian risiko lingkungan & kesehatan lintas. 24
3.
Peningkatan/Perbaikan Pengelolaan Program secara Terpadu Pengelolaan program merupakan alat penting dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program akan berjalan baik bila disusun secara terencana sesuai dengan kebutuhan dan terpadu yang melibatkan setiap unsur. Langkah yang dilakukan dalam perbaikan ini meliputi penyusunan rencana secara sistematis dan berkelanjutan yang dibagi berdasarkan skala waktu (jangka pendek, menegah dan panjang) dan bersifat botton up. Selanjutnya untuk mengetahui dan menilai hasil kegiatan akan diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala. Petunjuk teknis pelaksanaan KKP Kupang menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan di wilker. Semua tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai dengan standart operating prosedur (SOP).
4.
Meningkatkan Pengendalian Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi Dalam rangka mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah melalui pelabuhan/bandara/PLBD, maka penerapan surveilans epidemiologi perlu dilakukan. Penerapan sistem surveilans epidemiologi akan sangat bermanfaat dalam melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan upaya cegah tangkal terhadap penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah. Hal ini dimungkinkan bila dilakukan oleh tenaga yang terampil dibidangnya dan didukung
fasilitas
yang
memadai.
Langkah
yang
akan
dilakukan
dalam
mengefektifkan kegiatan surveilans epidemiologi adalah dengan melakukan pengamatan dan pengawasan, mengumpulkan data secara terus menerus serta melakukan analisis data. Hasil analisis tersebut dijadikan bahan rekomendasi dalam mengambil suatu kebijakan dan tindak lanjutan yang akan dilakukan terhadap objek yang berpotensi sebagai media transmisi penyakit atau masalah kesehatan di wilayah kerja. 5.
Meningkatkan Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah Peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu dilakukan guna menjaga eksistensi KKP di masa yang akan datang, agar persepsi masyarakat tetap positif terhadap keberadaan KKP. Upaya pengendalian risiko lingkungan menjadi perhatian utama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupangmengingat angka kesakitan tertinggi di wilayah pelabuhan/PLBD/Bandara disebabkan oleh penyakit yang bersumber lingkungan.
25
6.
Mengadakan Koordinasi, Kemitraan dan Networking Upaya untuk mempercepat pencapaian program akan dilakukan dengan mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor guna menyamakan persepsi dan mendapat dukungan dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang berkembang.
7.
Melaksanakan Promosi Kesehatan KKP perlu melakukan promosi kesehatan. Promosi ini dilaksanakan melalui pembuatan brosur dan leaflet, mengadakan penyuluhan tentang kesehatan, pembuatan buletin yang berisi tentang masalah kesehatan dan perkembangan KKP.
8.
Penerapan Prosedur Kerja Sesuai SOP Petugas KKP Kupang bekerja senantiasa dituntut melaksanakan tugas mengacu pada SOP yang disusun oleh KKP Kupang. Namun belum semua kegiatan tersusun SOP kegiatan. KKP Kupag perlu menyusun SOP setiap kegiatan baik administrasi maupun teknis sebagai metode kerja untuk efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan
9. Melakukan BIMTEK, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Upaya peningkatan kemampuan teknis petugas di wilker dilakukan dengan BIMTEK, perbaikan hasil dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan kegiatan supervisi monitoring dan menilai prestasi kerja melalui kegiatan evaluasi. Ketiga kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu. 1. Melaksanakan Bimbingan teknis , monitoring dan evaluasi 2. Memperkuat sistem pembiayaan
26
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan misi Ditjen PP dan PL maka Program KKP Kupang mengikuti Program pada Ditjen PP dan PL yaitu “Program
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan”. Outcome yang akan dicapai adalah Menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan meningkatnya kualitas lingkungan.
Adapun
kegiatannya adalah : 1. Kegiatan SIMKARKESMA 2. Kegiatan Penyehatan Lingkungan 3. Kegiatan P2B2 4. Kegiatan PPTM 5. Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung 6. Dukungan Manajemen dan Teknis pada Ditjen PP dan PL Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang didasari oleh
Tugas
pokok
dan
fungsinya
yang
tercantum
dalam
kepmenkes
2348/Menkes/XI/2011 yang pada pokoknya terdiri dari Pelaksanaan kekarantinaan Pengendalian factor resiko lingkungan, pelayanan kesehatan lintas wilayah dan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Secara umum kegiatan pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2.
a.
Pelaksanaan kekarantinaan sesuai dengan SOP dan aturan yang berlaku
b.
Pengawasan dan pengendalian lingkungan berdasarkan standar yang berlaku
c.
Pelaksanaan surveilans epidemiologi sesuai dengan kaidah yang berlaku
d.
Pelayanan Kesehatan Terbatas dan kesehatan Haji
e.
Pelaksanaan dukungan menejemen yang tertib dan benar.
Melaksanakan advokasi dan sosialisasi a. Advokasi
27
Pendekatan kepada para pimpinan atau penentu/pembuat peraturan perundangundangan agar dapat memberikan dukungan, kemudahan, perlindungan pada berbagai
upaya
pengendalian
penyakit
dan
penyehatan
lingkungan
yang
dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi baik formal maupun informal. Adanya
peraturan
perundang-undangan
(Surat
Edaran/Instruksi/
Surat
Keputusan/ Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota/PERDA) yang berkaitan dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Terlaksananya
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tersedianya anggaran dari pemerintah, Lintas Program, Lintas Sektor, dan lainlain. b. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi meliputi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), dukungan/bina suasana,
dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan 1) Penyuluhan (KIE) Tersedia dan terdistribusinya media KIE Terlaksananya KIE tentang faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan yang mencakup seluruh fase kehidupan dengan berbagai metode, baik perorangan, kelompok, maupun melalui media massa 2) Bina suasana Kelompok sasaran lebih ke tingkat operasional secara berjenjang Petugas wilker, Pelindo, adpel, pelindo, ASDP, LSM, Agen,TKBM, dll 3) Pemberdayaan Masyarakat Melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan potensi masyarakat secara optimal dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta berperan sebagai fasilitator dan regulator kegiatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.
3. Melaksanakan intensifikasi dan inovasi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (local area specific) melalui perencanaan terpadu dan kegiatan terkoordinasi, antara lain:
28
a. Penyediaan
peralatan
deteksi
dini
(skrining)
faktor
risiko,
diagnostik
dan
penanggulangan penyakit yang bersifat massal sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi. b. Pengembangan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan karakteristik dan sosio-budaya setempat. c. Perluasan cakupan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat. d. Pengembangan dan distribusi media KIE tentang pencegahan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan sesuai dengan bahasa, sosial, dan budaya setempat. e. Pelaksanaan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan secara terintegrasi. 4. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia, antara lain dengan TOT (Training of Trainer),
melaksanakan
dan berbagai bentuk pelatihan (training) sesuai dengan
kebutuhan dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 5. Memfasilitasi terbentuknya dan berperan sebagai regulator jejaring kerja yang terkait dengan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 6. Memperkuat logistik peralatan deteksi dini faktor risiko, diagnostik dan penanggulangan penyakit bersifat massal di masyarakat dan di fasilitas kesehatan baik ketersediaan (sesuai dengan kebutuhan) maupun manajemennya. 7. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini dan penanganan kasus (penderita), SKD KLB, surveilans epidemiologi dan pengembangan sistem informasi. a. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada masyarakat pelabuhan dan bandara. b. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada kelompok masyarakat khusus. (anak buah kapal) c. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pasif di fasilitas kesehatan. d. Melaksanakan penanganan kasus (penderita) sesuai standar. e. Melaksanakan surveilans epidemilogi faktor risiko dan kasus terintegrasi dengan surveilans epidemiologi nasional termasuk surveilans epidemiologi faktor risiko berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan f. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan menggunakan teknologi informasi internet website. 29
8. Monitoring dan evaluasi Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. 9. Mengembangkan
dan
memperkuat sistem pembiayaan pengendalian penyakit dan
penyahatan lingkungan (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sharing cost: Lintas Program, Lintas Sektor, dan sumber dana lainnya). 10. Jejaring Kerja kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang Upaya melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah untuk bekerjasama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan peranan masing-masing dalam Pencegahan dan Pengendalian PenyakitUpaya tersebut diwujudkan dengan membentuk jejaring, baik lokal, nasional, maupun internasional. Tujuan dari jajaring kerja ini adalah: - Meningkatnya komitmen pemerintah dan berbagai mitra potensial di masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan - Adanya sinergi dan keterpaduan dalam berbagai program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan - Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penaggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan 11. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan, maka perlu pengembangan dan penguatan kegiatan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi pada wadah milik masyarakat yang sudah ada di masing-masing daerah.
30
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
No INDIKATOR KINERJA angkut
Penanggungjawab
1
persentase alat kekarantinaan
yang
diperiksa
sesuai
standar
2
Persentase lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara
Seksi PK dan SE
3
Persentase rencana kontijensi kedaruratan masyarakat di pintu masuk dan wilayah
Seksi PK dan SE
4
Persentase Pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini
5
Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang respon
6
Persentase wilayah kerja yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu
Seksi PRL dan KLW
7
Persentase Angka penemuan baru kasus HIV baru pengobatan sesuai standar
Seksi PRL dan KLW
8
Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko
Seksi PRL dan KLW
Seksi PK dan SE
kesehatan
Seksi PK dan SE
Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera Persentase pengawasan kualitas air minum
Seksi PRL dan KLW
Seksi PRL dan KLW
13
Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan Jumlah wilayah kerja yang menyelenggarakan kawasan sehat
Seksi PRL dan KLW
14
Jumlah wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
Sub. Bag. Tata Usaha
15
Jumlah sarana dan prasarana kantor induk yang ditingkatkan
16
KKP Kupang memperoleh penilaian SAKIP minimal AA
9 10 11 12
Seksi PRL dan KLW
Seksi PRL dan KLW
Sub. Bag. Tata Usaha Sub. Bag. Tata Usaha
31
Output kegiatan yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran di lingkungan KKP Kupang secara lengkap adalah sebagai berikut :
No
PROGRAM
/
INDIKATOR KELUARAN
KEGIATAN/KELUARAN Program
: Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya pada Program PP dan PL 1
Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran
2
Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan
3
Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan
4
Target dan Pagu PNBP
Jumlah Dokumen Target dan Pagu PNBP
5
Laporan Aset Negara
Jumlah Laporan Aset Negara
6
Laporan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian
7
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
8
Gegung dan Bangunan
Jumlah Gedung dan Bangunan
9
Alat Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan
11
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
12
Dokumen SSCEC
Jumlah Dokumen SSCEC
13
Dokumen PHC
Jumlah Dokumen PHC
Dokumen ICV
Jumlah Dokumen ICV
Dokumen Kesehatan Pesawat
Jumlah Dokumen Kesehatan Pesawat
16
Penguatan Kewaspadaan Dini
Jumlah Penguatan Kewaspadaan Dini
17
Investigasi dan Penanggulangan KLB
18
Tenaga
14
15
Terlatih
Bidang
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Jumlah
Kejadian
Investigasi
dan
Penanggulangan KLB
Karantina Jumlah Tenaga Terlatih Bidang Karantina 32
Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
19
Lokasi yang melaksanakan pengendalian Faktor Resiko Pada Kondisi Matra Pelabuhan/Bandara/PLBDN
20
Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan
22
23
24
Lokasi
yang
melaksanakan
pengendalian Faktor Resiko Pada Kondisi Matra
yang Jumlah
Pelabuhan/Bandara/PLBDN
yang
dilakukan pengawasan alat angkut sesuai dilakukan pengawasan alat angkut sesuai standar kekarantinaa
21
Jumlah
Rencana
Kontigensi
standar kekarantinaa Kedaruratan Jumlah
Kesehatan Masyarakat
Dokumen
Rencana
Kontigensi
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Pengamatan Faktor Resiko dan Sumber Jumlah Laporan Pengamatan Faktor Resiko penular malaria
dan Sumber penular malaria
Pengamatan Faktor Resiko dan Binatang Laporan Pengamatan Faktor Resiko dan Pengganggu
Binatang Pengganggu Tenaga Terlatih Bidang Karantina Kesehatan
Laporan Pengendalian Nyamuk
dan Kesehatan Pelabuhan
25
Dokumen Ijin Angkut Orang Sakit
Jumlah Dokumen Ijin Angkut Orang Sakit
26
Survey Kepadatan Lalat dan Kecoa
Laporan Survey Lalat dan Kecoa
27
Peta kualitas air minum
Jumlah dokumen peta kualitas air minum
28
Sertifikat Laik Sehat TPM/Restoran
Jumlah Sertifikat Laik Sehat TPM/Restoran
29
Rencana Aksi bidang TTU
Jumlah dokumen Rencana Aksi bidang TTU
30
TPM Memenuhi Syarat Kesehatan
Jumlah TPM Memenuhi Syarat Kesehatan
31
Rencana kerja bidang kawasan sehat
Jumlah Rencana kerja bidang kawasan sehat
32
Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Matra
33
Peralatan Fasilitas Perkantoran
Jumlah Peralatan Fasilitas Perkantoran
34
Layanan HIV AIDS
Jumlah wilker dengan Layanan HIV AIDS
Monitoring faktor resiko PTM melalui 35
kegiatan posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus
36
Fasyankes primer yang upaya
deteksi,
tindak
Jumlah Laporan Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Matra
Jumlah
posbindu
PTM
pada
kelompok masyarakat khusus
melaksanakan Jumlah lanjut
kelompok
Fasyankes
primer
yang
dini, melaksanakan upaya deteksi, tindak lanjut
33
rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan dini, rehabilitasi dan atau paliatif PTM dan cedera 37 38
Jumlah
cedera fasyankes
primer
yang
melakukan penanganan kasus hypertensi Layanan Perkantoran
Jumlah fasyankes primer Jumlah Layanan Perkantoran
34
BAB V PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang meliputi : 1.
Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di pintu gerbang negara. Sub Kegiatan a.
Pengendalian Karantina dan SE -
Peningkatan pelaksanaan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi
-
Peningkatan pengawasan alat angkut dan muatannya
-
Peningkatan pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
-
Peningkatan pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
-
Peningkatan pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
-
Peningkatan pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara dan pelabuhan
b.
PRL dan KLW -
Peningkatan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
-
Peningkatan upaya kesehatan pelabuhan lintas wilayah
-
Peningkatan pengendalian vektor
-
Peningkatan pelayanan imunisasi
-
Peningkatan pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
-
Peningkatan
pelaksanaan,
fasilitasi
dan
advokasi
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
35
-
Peningkatan pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara dan pelabuhan.
2.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program PP & PL Sub Kegiatan - Peningkatan perencanaan dan informasi - Peningkatan evaluasi dan laporan - Peningkatan pengelolaan keuangan - Peningkatan urusan kepegawaian dan umum - Peningkatan sarana dan prasarana - Peningakatan laporan akuntabilitas instansi pemerintah
Esensi dari penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang adalah Penyakit Menular/Tidak Menular, Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Matra, di pintu masuk Negara, berdasarkan visi, misi, nilai, tujuan, arah
penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan pada periode tahun 2010-2014 dilaksanakan melalui pokok-pokok kegiatan sebagai berikut: A. Kekarantinaan dan surveilans epidemilogi 1. Peningkatan imunisasi/legalitas bagi masyarakat yang ke luar negeri 2. Peningkatan dan pengembangan surveilans epidemiologi dan respon KLB 3. Peningkatan karantina kesehatan dan dan pengendalian resiko lingkungan 4. Peningkatan pelayanan dalam situasi matra 5. Pengawasan OMKABA B. Pengendalian resiko Lingkungan 1. Pengendalian populasi nyamuk dan jentik 2. Pengendalian populasi tikus 3. Pengendalian populasi lalat dan kecoa 4. Pengawasan warung dan rumah makan/restoran(food poison kit) 5. Pengawasan air bersih(water tes kit) 6. Pengawasan inflight catering 7. Pengawasan sanitasi kapal dan pesawat 8. Pengamanan pencemaran limbah dan udara
36
C. Pelayanan kesehatan terbatas dan rujukan 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka SKD 2. Memberikan pelayanan kedaruratan dan rujukan 3. Memberikan pelayanan VCT,konsling 4. Meningkatkan deteksi penyakit tidak menular
D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1. Peningkatan perencanaan dan informasi 2. Peningkatan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat 3. Peningkatan pengelolaan keuangan 4. Peningkatan urusan kepegawaian dan umum.
37
BAB VI KEBUTUHAN SUMBER DAYA
Jumlah pegawai pada KKP Kupang saat ini telah mencapai 69 orang. Pegawai tersebut terdistribusi di 15 wilayah kerja dan 1 kantor induk KKP Kupang. Jumlah staf di wilker rata-rata sebanyak 2 orang. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dan beban kerja di wilayah kerja seharusnya terdiri dari 8 orang pegawai. KKP Kupang masih kekurangan tenaga teknis maupun tenaga honor untuk didistribusikan di wilayah kerja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan tupoksi KKP. Selain sumber daya manusia, peralatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum mencukupi. Banyak peralatan fungsional yang tidak tersedia di wilayah kerja karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan. Pada periode 2015-2015 diharapkan peralatan fungsional kantor tersedia di wilayah kerja KKP Kupang.
38
BAB VII PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pemantauan dimaksudkan untuk mensinkronkan kembali keseluruhan proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan perbaikan segera agar dapat dicegah kemungkinan adanya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian yang berpotensi mengurangi bahkan menimbulkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu, pemantauan diarahkan guna mengidentifikasi jangkauan pelayanan, kualitas pengelolaan, permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkannya. Penilaian rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Permenkes Nomor : 2348/2011; tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kepmenkes Nomor : 264/MENKES/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan yang telah dijabarkan dalam RAK ini. Penilaian dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan pentahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu penilaian diarahkan guna mengkaji efektifiktas dan efisensi pelaksanaan kegiatan. Penilaian kinerja kegiatan dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran berdasarkan bagian/bidang yang ada di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang yang secara lengkap adalah sebagai berikut: 1.
Sub Bagian Tata Usaha Indikator pencapaian keluaran sampai pada Ttahun 2019 adalah sebagai berikut a.
:
Pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS tepat jumlah, waktu dan sasaran selama 13 bulan;
b.
Pembayaran honorarium dan vakasi tepat waktu;
c.
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran;
d.
Terselenggaranya pengadaan; 1) Alat pengolah data 2) Alat komunikasi 3) Alat rumah tangga perkantoran 4) Alat dan bahan-bahan kesehatan
e.
Meningkatnya pengelolaan perencanaan dan anggaran 39
1) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen pertahun; 2) Jumlah dokumen penetapan kinerja yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen pertahun; 3) Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen pertahun; 4) Jumlah rencana koordinasi perencanaan yang dilakukan sebanyak 2 kali pertahun; 5) Jumlah data dan informasi yang dihasilkan sebanyak 3 dokumen pertahun yaitu LAKIP, Profil dan laporan tahunan KKP Kelas III Kupang; 6) Jumlah laporan perencanaan (Laporan PP39) sebanyak 4 Dokumen; f.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan 1) Jumlah laporan realisasi keuangan SAKPA sebanyak 12 laporan setiap tahun; 2) Jumlah laporan realisasi barang SAKPB sebanyak 12 laporan setiap tahun; 3) Jumlah laporan PNBP sebanyak 12 laporan setiap tahun; 4) Jumlah laporan inventarisasi aset/barang di wilayah kerja sebanyak 2 laporan; 5) Jumlah berita acara pemeriksaan kas intern sebanyak 12 laporan; 6) Jumlah laporan bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan PNBP di wilayah kerja 2 laporan; 7) Usulan pencairan dana yang lengkap 12 bulan setiap tahun.
g.
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian
h.
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi dan pengawasan
i.
Meningkatnya jumlah pegawai peserta diklat :
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Indikator pencapaian keluaran sampai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: a.
Penanggulangan KLB < 24 jam;
b.
Kapal/pesawat luar negeri yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan;
c.
Kapal/pesawat yang memiliki dokumen kesehatan sesuai standar kekarantinaan;
d.
Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi sebanyak 6 laporan setiap tahun;
e.
Pemeriksaan dan pengeluaran dokumen OMKABA;
f.
Faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu gerbang negara;
g.
Jumlah laporan pemeriksaan K3JH sebanyak 1 laporan setiap tahun;
h.
Jumlah pertemuan yang membahas jejaring kerja survailans epidemiologi rata-rata 1 kali pertemuan setiap tahun; 40
i.
Jumlah diklat/simulasi bencana/kedaruratan yang diikuti menjadi 1 simulasi/diklat.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah Indikator pencapaian luaran sampai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: a. Jumlah wilayah kerja yang membuat mapping data tempat perindukan nyamuk b. House indeks (HI) dan container indeks (CI) perimeter 0 dan buffer ≤ 1%; c. Angka kepadatan nyamuk Anopheles / man hour density (MHD) 0; d. Jumlah laporan monitoring evaluasi pengendalian vektor 2 laporan setiap tahun; e.
Meningkatnya jumlah masyarakat di pelabuhan/bandara yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas;
f. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan; g. Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan alat angkut; h.
Meningkatnya kualitas lingkungan gedung/bangunan/ perkantoran dan tempattempat umum;
i.
Pemeriksaan dan pembinaan jemaah haji yang sesuai standar;
j.
Ketersediaan obat dan vaksin baik melalui pengadaan Pusat maupun pengadaan melalui pengadaan KKP;
k.
Pengisian buku kesehatan dan ICV haji sesuai standar;
l.
Penggunaan ICV yang sesuai standar setiap tahun;
41
BAB VII PENUTUP
Rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang dalam periode waktu 2015-2019 disusun untuk menjawab dan memfokuskan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun. RAK KKP Kupang sebagai road map untuk mewujudkan visi, misi, strategi dan kegiatan-kegiatan dengan indikator yang telah ditentukan. Indikator tersebut di atas akan tercapai apabila dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab, koordinasi, kerjasama segenap pegawai KKP Kupang serta lintas sektor baik di lingkungan pelabuhan/bandara/PLBD maupun di luar lingkungan pelabuhan/bandara/PLBD
Penyusunan RAK ini dilakukan sedemikian rupa, sehingga hasil pencapainnya dapat diukur dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan KKP Kupang. Selanjutnya laporan kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk digunakan sebagai bahan perencanaan berikutnya, RAK ini juga mengamanatkan dilaksanakannya evaluasi tengah periode (midterm review).
Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional, internasional
Kupang, 02 Maret 2015 KEPALA KKP KELAS III KUPANG
Daniel Supodo, ST. Dipl. Sc. MSCPH NIP. 196203241984031002 42
RENCANA AKSI KEGIATAN KKP KELAS III KUPANG TAHUN 2015-2019 TARGET KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
2015
2016
2017
2018
2019
80
82
85
87
90
60
65
70
75
80
2
1
2
6
5
2
Pelabuhan/bandar udara/PLBDN yang dilakukan pengawasan alat angkut sesuai standar kekarantinaan kesehatan Persentase lingkungan sehat, aman dan terkendali dari faktor risiko KKM di pintu masuk negara
3
Jumlah rencana kontijensi kedaruratan masyarakat di pintu masuk dan wilayah
4
Persentase pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini
60
70
80
90
100
5
Persentase wilayah kerja yang melakukan Pengendalian Vektor terpadu
60
70
80
85
90
6
Cakupan skrining penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) pada populasi berisiko
70
73
75
78
80
60
70
80
90
100
75
26
80
85
90
37,5
20
60
80
100
1
kesehatan
9
Persentase sinyal kewaspadaan dalam sistem kewaspadaan dini yang direspon Persentase wilayah kerja yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM dan Cedera Persentase pelabuhan/bandara memiliki peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
10
Persentase pengawasan sarana air minum
60
70
75
80
90
11
Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
50
60
70
80
90
12
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan yang memenuhi syarat kesehatan
40
60
70
80
90
13
Jumlah wilayah kerja pelabuhan/Bandara menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
70
75
80
85
90
7 8
yang
14
Jumlah wilker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
3
3
3
4
4
15
Jumlah sarana dan prasarana kantor induk yang ditingkatkan
298
126
288
290
300
16
Persentase pelabuhan/PLBD dan Bandara yang melakukan Penguatan Kewaspadaan Dini
60
70
80
90
100
17
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kupang memperoleh penilaian SAKIP minimal AA
85
90
91
92
95
43
RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III KUPANG TAHUN 2015 -2019 (Revisi I)
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
44
