KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Direktur Industri Maritim. Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Hasbi Assiddiq Syamsuddin

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah

dalam

rangka

perwujudan

penyelenggaraan

tugas

umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance). Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

dan

Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan RI nomor : 398/MPP/6/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat

selain sebagai pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan selama tahun 2015, juga kiranya dapat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh Pemangku kepentingan dan organisasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi guna meningkatan kinerjanya dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita dalam membina serta memajukan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

Jakarta,

Januari 2016

Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Hasbi Assiddiq Syamsuddin

Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

i

EXECUTIVE SUMMARY

Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan (Dit. IMKAP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan dan dan alat pertahanan. Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah “Terwujudnya Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah, teknologi

serta

memperluas

persebaran

sub-sektor

Industri

Maritim

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.

Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, yaitu semakin meningkatnya peran subsektor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian nasional, dengan sasaran strategis antara lain : Meningkatnya nilai tambah Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan;

Meningkatnya

penguasaan pasar dalam dan luar negeri; Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan;

Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri; Lengkap dan menguatnya struktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; Tersebarnya

pembangunan

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan keluar pulau Jawa.

Dalam pelaksanaan kinerjanya, Dit. IMKAP mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik dari sisi penganggaran, penyusunan standar SNI dan SKKNI, peningkatan kemampuan SDM bidang industri maritim, penyiapan payung hukum, peningkatan teknologi industri maritim, verifikasi capaian TKDN, dan pelaksanaan evaluasi akhir. Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ iv BAB I

PENDAHULUAN .............................................................. 1 1.1 TUPOKSI DIREKTORAT IMKAP

.............................. 1

1.2 PERAN STRATEGIS DIREKTORAT IMKAP 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

....................................... 2

1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN BAB II

............ 2

........................... 6

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................. 8 2.1 RENCANA STRATEGIS DITJEN IUBTT 2010-2014 . 8 2.2 TAPKIN DIT. IMKAP TAHUN 2015 ........................... 20 2.3 RENKIN DIT. IMKAP TAHUN 2015

.......................... 24

2.4 RENCANA ANGGARAN ........................................... 32 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

........................................... 35

3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

................................. 35

3.2 ANALISA SWOT INDUSTRI MARITIM KEDIRGANTARAAN DNA ALAT PERTAHANAN ........ 44 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN................................... 48 BAB IV

PENUTUP ........................................................................ 51 4.1 KESIMPULAN ........................................................... 51 4.2 SARAN ...................................................................... 54


iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja (RENKIN) Kegiatan Direktorat IMKAP tahun 2015 2. Perjanjian Kinerja Direktorat IMKAP tahun 2015 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IMKAP tahun 2015


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.105/M-IND/PER/10/2010

tanggal

4

Oktober

2010

tentang

Organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian maka Direktorat Industri Maritim dan Jasa Keteknikan berubah menjadi Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

1.1.1. Tugas Pokok Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan dan dan alat pertahanan.

1.1.2. Fungsi Organisasi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; b. Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan

pengembangan

klaster

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;


1

d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di

bidang

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan; e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang

Industri

Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasisi Teknologi Tinggi Perindustrian.

serta Menteri

Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai

Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah “ Terwujudnya Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi

melalui

penguatan

basis

industri

manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah, teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.

1.3. Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan terdiri dari 4 (empat) subdirektorat yaitu : 1. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subdirektorat Industri Perkapalan; 3. Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; 4. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen;


2

Tugas pokok dan fungsi masing-masing subdirektorat adalah sebagai berikut : 1. Subdirektorat Program, evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Program, evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan program di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; b. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; c. Pengumpulan

dan

pengolahan

data

serta

penyajian

informasi di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

2. Subdirektorat

Industri

Perkapalan,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri perkapalan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Subdirektorat

Industri

Perkapalan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

bimbingan

teknis

mengenai

iklim

usaha

serta

pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri perkapalan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria


3

serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri perkapalan.

3. Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan. Dalam

melaksanakan

tugasnya

Subdirektorat

industri

kedirgantaraan dan alat pertahanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

bimbingan

teknis

mengenai

iklim

usaha

serta

pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.

4. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.


4

Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat industri bangunan lepas pantai dan komponen menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

bimbingan

teknis

mengenai

iklim

usaha

serta

pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen; b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.

Berikut bagan struktur organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan :

DIREKTUR INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN

KETEKNIKAN SUB. BAG TATA USAHA

SUBDIT PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBDIT INDUSTRI PERKAPALAN

SUBDIT INDUSTRI KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN

SUBDIT INDUSTRI BLP DAN KOMPONEN

FUNGSIONAL Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan


5

1.4. Potensi dan Permasalahan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan memiliki potensi pasar yang besar, namun dengan adanya persaingan dan arus globalisasi yang kuat dari negara maju, maka industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional sebagai industri strategis binaan Direktorat IMKAP harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah potensi dan permasalahan pada industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional : a) Potensi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Nasional :  Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas.  Memiliki pengalaman dalam membangun kapal.  Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan.  Tersedianya SDM di bidang perkapalan.  Berdirinya Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN).  Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone.  Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka.  Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT, namun belum berfungsi sepenuhnya.  Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan.  Memiliki Potensi Kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi Kawasan Industri Galangan Kapal.


6

 Memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap pada industri kedirgantaraan.  Kepercayaan mitra bisnis pada industri kedirgantaraan terus meningkat.  Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang diakui dunia internasional.  Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung produk alutsista dan non-alutsista.

b) Permasalahan

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan Nasional :  Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua.  Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim.  Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi.  Delivery time yang kurang kompetitif.  Kurang sinerginya koordinasi antar lembaga terkait dan antar Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.  Kebijakan pemerintah masih bersifat sektoral.  Masih rendahnya kemampuan desain kapal dalam negeri.  Masih kurangnya dukungan untuk pengembangan produk baru.


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana

Strategis

Direktorat

Jenderal

Industri

Unggulan

Berbasis Teknologi Tinggi 2010-2014 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Tahun 2010 – 2014 (update Tahun 2015) serta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 yang mencakup beberapa hal, yaitu Ciri, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Cara Pencapaian Tujuan/Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan pada Renstra IUBTT Tahun 2010 – 2014 dan PP No. 7 tahun 2005 tersebut mendefinisikan arah pembangunan jangka panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi. Perencanaan Strategik Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) organisasi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi untuk jangka waktu tahun 2010-2014 meliputi di dalamnya ciri, visi, misi, tujuan sasaran,

cara

mencapai

tujuan

dan

sasaran

yang

meliputi

kebijaksanaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ciri : Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai ciri yaitu : 

Padat Teknologi


8



Padat Modal



Padat Tenaga Kerja Terampil



Sarat Peraturan Teknis dan Regulasi



Hubungan Erat Dengan Rantai Pasok



Pembeli Terbatas



Waktu Pengembangan dan Penetrasi Pasar Relatif Lama, dan



Sangat Tergantung Pada Kebijakan Pemerintah

Visi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai visi, yaitu : ”Indonesia memiliki Industri maritim, dan alat pertahanan yang unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global”

Misi Adapun misi yang diemban oleh Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Sekratariat adalah : ”Mewujudkan keunggulan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan yang mempunyai struktur industri yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ”

2.1.1. Sasaran A. Industri Maritim Industri perkapalan atau galangan kapal merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang sangat luas baik ke hulu maupun ke hilirnya sehingga dikategorikan sebagai industri strategis dan merupakan industri masa depan yang mempunyai prospek yang cerah.

Saat

ini

terdapat

sekitar

250

perusahaan


industri

9

perkapalan/galangan kapal yang mampu memproduksi kapal baru dan memperbaiki/reparasi kapal. Meskipun jumlah perusahaan cukup banyak, namun sebagian besar baru mampu membangun dan mereparasi kapal-kapal berukuran kecil atau kurang dari 10.000 DWT serta mesin/peralatan produksinya relatif sudah tua.

Industri galangan kapal dalam negeri memiliki fasilitas produksi terbesar berupa dok gali (graving dock) dengan kapasitas 150.000 DWT yang dapat dipergunakan untuk membangun kapal baru maupun untuk memperbaiki/reparasi kapal. Pengalaman industri galangan kapal dalam negeri membangun kapal baru berbagai jenis, tipe dan ukuran sampai dengan ukuran/kapasitas 80.000 DWT.

Industri

galangan

kapal

mengalami

perkembangan

yang

menggembirakan dimana terjadi pertumbuhan investasi yang sangat pesat khususnya di Pulau Batam, hal ini disebabkan karena iklim investasi (insentif fiskal dan tata niaga) yang dikembangkan di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (Bonded Zone/Kawasan Berikat, dan KEK/Kawasan Ekonomi Khusus) menarik minat investor asing, disamping karena pulau Batam dekat dengan sumber bahan baku/perdagangan Singapura. Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan investasi industri galangan kapal cukup besar adalah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang intinya adalah penerapan azas cabotage, yang didalamnya juga diamanatkan pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan industri pelayaran nasional.

Dalam rangka mendorong pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2005, Kementerian Perindustrian menyusun roadmap pengembangan


10

industri perkapalan nasional dengan penerapan strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1.

Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai base load untuk pengembangan industri perkapalan.

2.

Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal).

3.

Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM.

4.

Peningkatan penguasaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan melalui pengembangan PDRKN/NaSDEC (Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/National Ship Design and Engineering Center).

5.

Mengembangkan Kawasan Khusus Industri Galangan Kapal untuk menarik investor asing dan lokal.

6.

Perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga).

7.

Mendorong kerjasama dengan luar negeri.

8.

Pengembangan

Pusat

Desain

dan

Rekayasa

Kapal

Nasional/PDRKN (National Ship Design and Engineering Centre-NASDEC) yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendesain kapal. 9.

Meningkatkan pemberian

iklim

insentif

usaha Bea

industri

Masuk

perkapalan

Ditanggung

dengan

Pemerintah

(BMDTP). 10. Memfasilitasi

pengembangan

kawasan

khusus

industri

perkapalan di berbagai daerah yang pontensial.

Diharapkan dengan tersusunnya roadmap industri perkapalan nasional

mampu

meningkatkan

kemampuan

industri

perkapalan/galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal juga semakin bertambahnya jumlah fasilitas dock untuk perbaikan kapal. Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

11

Selain

itu

mampu

meningkatkan

daya

saing

industri

perkapalan/galangan kapal nasional (delivery time maupun docking days semakin pendek, kualitas meningkat dan harga bersaing) dan tumbuhnya industri bahan baku dan komponen kapal tertentu untuk mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri.

B. Industri Kedirgantaraan Industri Kedirgantaraan dalam konteks industri manufaktur pesawat terbang jika dilihat dari perspektif proses bisnis, memiliki beberapa karakteristik yang membedakan industri lain dengan industri pesawat terbang, industri pesawat terbang dinilai sebagai industri yang kompleks, multi disiplin keilmuan dan lingkungan yang dinamis. Industri kedirgantaraan disusun atas industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Ketiga komponen industri tersebut saling terkait satu

sama

lain

untuk

mendukung

pengembangan

industri

kedirganataraan. Jika dilihat berdasarkan komponennya industri kedirgantaraan dapat digambarkan sebagai berikut :

Sumber : Niosi, Jorge and Majlinda Zhegu Aerospace Cluster, Industry and Inovation, Vol 12 March 2005

Gambar 2.1. Struktur Komponen Industri Kedirgantaraan


12

Saat ini Indonesia masih terbatas pada satu industri pembangunan pesawat terbang, yaitu PT. Dirgantara Indonesia (DI) disamping industri pendukungnya. Produk pesawat terbang yang dimiliki oleh PT. DI (Persero) saat ini adalah CN235 Series dan NC212 series sementara untuk helikopter PT. DI hanya menyisahkan SUPER PUMA (NSP 322) dan beberapa produk hasil Timing Agreement antara PT. DI dengan Eurocopter.

Permasalahannya adalah produk CN yang dimiliki merupakan hasil kerjasama antara PT. DI Dengan CASA Spanyol di tahun 80-an sedangkan Produk NC212 yang dimiliki merupakan kerjasama production under license dari CASA tahun 70-an.

Secara teknologi rancangan produk pesawat yang telah berumur lebih dari 30 tahun sudah masuk pada fase ageing technology, hal ini terbukti pada beberapa komponen avionic system C212 sudah tidak diproduksi lagi oleh principal-nya sehingga tidak jarang terjadi dalam pembelian

pesawat

terbang

baru

terkadang

menggunakan

komponen lama /over haule condition (OHC).

NC212-100 diproduksi tahun 76-an dan tahun 80-an dikembangkan NC212-200 dan hingga saat ini PT. DI masih menawarkan NC212 series 200, melalui Industrial Cooperation tahun 2008 PT. DI mendapat lisensi produksi C212-400. Sedangkan untuk produk CN235 pertama kali dikembangan pada era 80-an dengan seri 10 dan hingga saat ini PT. DI menawarkan produk CN 235 seri 110 dan seri 220, produk CN235 82% dipergunakan oleh customer militer.

Sedangkan untuk produk CN235, memiliki segmentasi pasar ceruk (nice market) yaitu militer, karena itu pula banyak yang menjuluki CN 235 dengan istilah small Hercules, sesuai dengan karakteristik segmen pesawat militer adalah pasarnya sangat terbatas. Sebagai


13

ilustrasi 82% produk CN 235 yang diserahkan adalah konfigurasi militer. Untuk memperluke as pasar PT. DI harus segera menyiapkan produk CN235 versi sipil.

Ditahun 2011 juga telah ditandatangani kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military untuk melakukan produksi pesawat terbang cargo militer tipe C295. Melalui kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kapabilitas PT DI dibidang teknologi kedirgantaraan.

Saat ini PT. DI sedang mengembangkan produk pesawat komuter kapasitas 19 penumpang (N219). Pesawat ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan perintis Oleh karena itu pesawat ini sengaja dirancang untuk penerbangan jarak pendek yang harus dapat

dioperasikan pada

landasan tak beraspal di wilayah

pegunungan. Untuk perancangan PT. DI sudah melakukan survey ke beberapa bandara yang sulit dijangkau di daerah Papua.

Sumber : PAPER PTDI Pada Indonesian Business-BUMN Forum & Exhibition (IBBEX 2007) - Cendrawasih Room, JCC. 14 April 2007

Gambar 2.2. Data Delivery Produk Pesawat Terbang Produksi PT. Dirgantara indonesia (persero)


14

C. Industri Alat Pertahanan Kemampuan pertahanan Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri pertahanannya, industri pertahanan tersebut merupakan bagian dari industri nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan peralatan pertahanan baik yang merupakan persenjataan disebut alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun pendukung alutsista (seperti helm, pakaian,

tenda,

radar,

satelit,

kendaraan

taktis,

perbekalan,

pelatihan, jembatan dll).

Membangun

kekuatan

pertahanan

tidak

terlepas

dari

peran

pemerintah dalam industri pertahanan, karena berhubungan dengan kemampuan teknologi sarana pertahanan terpilih yang menentukan masa

depan

pertahanan

pertahanan

bertujuan

suatu

untuk

bangsa.

mendukung

Revitalisasi sistem

industri

pertahanan,

pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan pengadaan Alutsista bagi TNI, Polri dan institusi lainnya. Revitalisasi industri pertahanan akan mendorong pertumbuhan ekonomi terkait dengan investasi industri komponen pemasok peralatan dan material lainnya yang pengembanganya terintegrasi dengan industri nasional.

Mendukung

pembangunan

pertahanan

dalam

kerangka

pengembangan industri dalam negeri untuk mewujudkan Minimum Essential Force (MEF), membutuhkan komitmen banyak pihak. Pihak-pihak yang terkait antara lain pemerintah sebagai penentu kebijakan, TNI dan Polri sebagai pengguna, industri nasional sebagai produsen, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan IPTEK serta perbankan nasional sebagai pemberi pinjaman modal dan lapisan masyarakat lainnya sebagai pengawas dan pemantau kegiatan. Dengan demikian upaya revitalisasi industri pertahanan membutuhkan pendekatan lintas sektoral agar dapat memperoleh hasil yang optimal.


15

Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan

sarana pertahanan secara mandiri, adalah suatu

perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan tentang pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang didukung oleh komite kebijakan

industri

pertahanan

sebagai

pengambil

kebijakan-

kebijakan dalam upaya pembinaan, dan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah.

Perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), antara lain : PT. Pindad, P.T. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, PT. DKB, PT. DPS, PT. Dahana, PT. LEN, PT. INTI, PT. INKA, PT. Krakatau Steel, sebagai industri utama. Sedangkan industri pendukung (supporting industry) atau industri penunjang sebaiknya melibatkan industri milik BUMN dan Swasta Nasional,

yang

meliputi

industri

pemasok

bahan

baku,

komponen/parts, dan jasa.

Jenis produk yang dapat dipasok dari industri pendukung/penunjang, antara lain : produk permesinan, kimia, produk logam, produk elektronika,

produk

telematika,

produk

aneka,

jasa

engineering/desain, dan lain sebagainya, yang melibatkan semua kekuatan unsur kemampuan produk industri yang dibuat di dalam negeri.

Revitalisasi Industri Pertahanan juga mempertimbangkan aspek penelitian

dan

pengembangan

dan

penguasaan

teknologi

pembuatan alat dan tipe serta jenis produk peralatan, yang dapat dilakukan sesuai dengan nature dari masing-masing, misalnya basic research oleh perguruan tinggi, dan seterusnya yang melibatkan


16

lembaga-lembaga riset industri dan keterlibatan pihak perusahaan industri.

Untuk mengembangkan

industri pendukung pertahanan yang

berkemampuan (maju, mandiri, dan berdaya saing), dibutuhkan kebijakan pemberdayaan seluruh industri nasional yang memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional, seperti industri strategis, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan termasuk juga perangkat regulasinya. Untuk menuju langkah tersebut, maka Dit. IMKAP telah menyusun roadmap dengan fokus pengembangan industri pertahanan menuju postur ideal MEF industri pertahanan secara ringkas dalam rencana tindakan sebagai berikut :  Penetapan produk pertahanan pendukung alutsista melalui pengelompokan untuk dibuat secara lokal (pengembangan database produk pertahanan pendukung alutsista)  Penetapan industri nasional yang memiliki potensi sebagai pemasok produk pertahanan pendukung alutsista (database industri pemasok produk pertahanan pendukung alutsista)  Penataan peraturan yang mendukung industri pertahanan pendukung alutsista dalam negeri (kebijakan offset, joint production, ToT, research and development, struktur industri pertahanan

dan

standarisasi

mengikuti

program

P3DN

Kemenperin)  Penataan standar produk pertahanan pendukung alutsista  Penguasaan dan pengembangan teknologi pembuatan produk pertahanan pendukung alutsista baik SDM, sarana dan prasarananya.


17

Konsep pengembangan industri pendukung untuk pembuatan produk pertahanan pendukung alutsista sangat tergantung pada kebutuhan (jumlah dan spesifikasi) yang akan menentukan besarnya setting kapasitas di industri pemasok (terkait besarnya investasi, jika diperlukan), dimana secara umum industri pendukung lebih fleksibel untuk mengikuti permintaan produk pertahanan sehingga akan lebih dahulu

diperlukan

data/peta

kebutuhan

dan

standar

produk

pendukung senjata. Selain itu diperlukan juga kebijakan dan peraturan

yang

akan

mengakselerasi

proses

penumbuhan

kemandirian industri pertahanan.

Tumbuhnya industri pertahanan tidak hanya membawa dampak langsung kepada pemenuhan kebutuhan alutsista dan pendukung alutsista saja, namun akan menjadi pijakan untuk pengembangan industri nasional lainnya yang secara akumulatif akan meningkatkan kemampuan

perekonomian

bangsa

Indonesia

dalam

aspek

perindustrian (sektor industri). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan memberdayakan industri pertahanan akan turut mempengaruhi daya saing dan posisi tawar bangsa Indonesia dimasa mendatang terhadap negara-negara lain.

2.1.2. Arah Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta hasilhasil pembangunan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi yang telah dicapai serta kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang, maka Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, yaitu semakin meningkatnya peran

subsektor

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian nasional, dengan sasaran strategis antara lain :


18

a. Meningkatnya nilai tambah Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri c.

Kokohnya

faktor-faktor

penunjang

pengembangan

Industri

Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan d. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri e. Lengkap

dan

menguatnya

struktur

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan f.

Tersebarnya pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan keluar pulau Jawa

Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :


19

Gambar 2.3. Peta Strategi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dit. IMKAP 2015

Program yang dilakukan Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam penyusunannya senantiasa terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan langkah-langkah pokok serta langkah-langkah penunjang, kegiatan Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Tahun 2015.


20

2.2.1. Sasaran Dalam Tapkin Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan (Dit. IMKAP) Tahun 2015 memiliki sasaran strategis yang sesuai dengan arah pembangunan Dit. IMKAP, dibagi menjadi 2

kelompok yaitu : A. Perspektif Stake Holder Sasaran strategis yang termasuk perspektif stake holder terdiri dari : 1.

Tingginya nilai tambah industri

2.

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

3.

Meningkatnya produktivitas SDM industri

4.

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1.

Tersusunnya

usulan

insentif

yang

mendukung

pengembangan industri 2.

Mengembangkan R & D di instansi dan industri

3.

Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi

4.

Meningkatnya promosi industri

5.

Meningkatnya usulan penerapan SNI

6.

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

7.

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff

2.2.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan. Sedangkan indikator kinerja dari Tapkin Dit. IMKAP Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


21

A. 1. Perspektif Stake Holder 1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan meningkat dari tahun ke tahun dengan target sasaran sebesar 8,75 %. b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional semakin meningkat dengan target sasaran sebesar 0,17 %. 2. Sasaran Strategis 2 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional dengan target sasaran 3 % b. Pangsa

pasar

produk

industri

nasional

terhadap

total

permintaan di pasar dalam negeri dengan target sasaran sebesar 8,67 % 3. Sasaran Strategis 3 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Penambahan

jumlah

tenaga

kerja

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan target sasaran sebesar 1.300 (Seribu tiga ratus) orang pertahun 4. Sasaran Strategis 4 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40% dengan target sasaran sebesar 20 produk

B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Sasaran

Strategis

1:

Tersusunnya

usulan

insentif

yang

mendukung pengembangan industri mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Rekomendasi usulan insentif Fiskal dengan target sasaran 2 jenis b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif dengan target sasaran 4 perusahaan


22

2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R & D di instansi dan industri mempunyai indikator kinerja di antaranya : a.

Kerjasama R & D instansi dengan industri/lembaga dengan target sasaran 1 kerjasama

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi

dengan target sasaran

60 %. 4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya promosi industri mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri dengan target sasaran 10 perusahaan. 5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya usulan penerapan SNI mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. SNI yang diberlakukan secara wajib dengan target sasaran 1 SNI 6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Jumlah

Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

(SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan dengan target sasaran 1 SKKNI/tahun 7. Sasaran strategis 7 : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dengan target sasaran 1 satker.


23

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.

2.3

Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMKAP Tahun 2015

2.3.1 Sasaran Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan alat Pertahanan pada Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, maka sasaran strategis RENKIN Dit. IMKAP Tahun 2015 sesuai dengan arah pembangunan Dit. IMKAP, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : A. Perspektif Stake Holder Sasaran strategis yang termasuk perspektif stake holder terdiri dari : 1.


2.

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

3.

Meningkatnya produktivitas SDM industri

4.

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri


Tersusunnya

usulan

insentif

yang

mendukung



3.


4.


5.

Meningkatnya usulan penerapan SNI

6.



24

7.


2.3.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan,. Sedangkan indikator kinerja dalam RENKIN Dit. IMKAP Tahun 2015, antara lain : A. Perspektif Stake Holder 1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan meningkat dari tahun ke tahun dengan target sasaran sebesar 8,75 %. b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional semakin meningkat dengan target sasaran sebesar 0,17 %. 2. Sasaran Strategis 2 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional dengan target sasaran 3% b. Pangsa

pasar

produk

industri

nasional

terhadap

total

permintaan di pasar dalam negeri dengan target sasaran sebesar 8,67 % 3. Sasaran Strategis 3 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Penambahan

jumlah

tenaga

kerja

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan target sasaran sebesar 1.300 (Seribu tiga ratus) orang pertahun 4. Sasaran Strategis 4 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40% dengan target sasaran sebesar 20 produk


25

B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Sasaran

Strategis

1:

Tersusunnya

usulan

insentif

yang

mendukung pengembangan industri mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Rekomendasi usulan insentif Fiskal dengan target sasaran 2 jenis b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif dengan target sasaran 4 perusahaan 2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R & D di instansi dan industri mempunyai indikator kinerja di antaranya : b.

Kerjasama R & D instansi dengan industri/lembaga dengan target sasaran 1 kerjasama

3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi

dengan target sasaran

60 %. 4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya promosi industri mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri dengan target sasaran 10 perusahaan. 5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya usulan penerapan SNI mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. SNI yang diberlakukan secara wajib dengan target sasaran 1 SNI 6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan mempunyai indikator kinerja diantaranya :


26

a. Jumlah

Standar

Kompetensi

Kerja

Nasional

Indonesia

(SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan dengan target sasaran 1 SKKNI/tahun 7. Sasaran strategis 7 : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dengan target sasaran 1 satker.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien. Dengan demikian Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan telah menyusun kegiatan selama tahun anggaran 2015 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran stategis yang terdiri dari 6 (enam) Output dan 31 (tiga puluh satu) Sub Output, antara lain : A. Perspektif Stake Holder 1. Tingginya nilai tambah Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Kegiatan yang dilaksakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain : 

Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan 

Penguatan Industri Perkapalan



Penumbuhan Industri Kedirgantaraan



Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista

2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain :


27

a. Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 

Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan



Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen



Fasilitasi

Promosi

Industri

Kedirgantaraan

Dan

Alat

Pertahanan 

Penganugerahan penghargaan customer satisfaction award untuk industri galangan kapal (IMICSA) 2015

3. Meningkatnya Produktifitas SDM Industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain : a. Peningkatan

Kemampuan

SDM

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 

Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi SDM Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal.



Pemenuhan Kebutuhan SDM Industri Perkapalan Nasional Melalui Peningkatan Kompetensi SDM Pengelasan Kapal



Peningkatan

Kemampuan

Sdm

Industri

Komponen

Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro 

Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk SDM Industri Maritim



Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal



Peningkatan

Kemampuan

SDM

Blasting

Bidang

Perkapalan 

Peningkatan Kemampuan SDM Las FCAW posisi 3G dan 3F Bidang Perkapalan



Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan sdm pengelasan SMAW bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)


28



Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan sdm pengelasan FCAW bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)



Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan sdm pengelasan GMAW bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)



Revitalisasi industri galangan kapal melalui pelatihan manajemen galangan kapal dalam mendukung Quick Win (APBNP)

4. Kuat,

lengkap

dan

dalamnya

struktur

industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain : a.

Pelaksanaan

Standarisasi

Kedirgantaraan Rancangan

Dan

Bidang

Alat

Standar/Revisi

Industri

Maritim,

PertahananPenyusunan

SKKNI

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 

Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan



Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat



Fasilitasi

Pengembangan

Lab

Uji

Dalam

Rangka

Penerapan Sni Wajib Life Jacket 

Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk Komponen Perkapalan



Pendampingan

dan

bimbingan

teknis dalam

rangka

penerapan standar mutu produk untuk produk komponen pesawat untuk mendukung Quick Win ( APBNP)


29



Penyusunan WPS dalam rangka revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan SDM

pengelasan

bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)

B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah : 

Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

2. Mengembangkan R & D di instansi dan industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah 

Pemberdayaan

Potensi

Desain

Industri

Perkapalan

Nasional 

Pemberdayaan pusat desain dan rekayasa kapal nasional untuk mendukung Quick Win (APBNP)

3. Meningkatnya

akses

pembiayaan

dan

bahan

baku

untuk

meningkatkan kapasitas produksi Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah a.

Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 







Fasilitasi

Promosi

Industri

Kedirgantaraan

Dan

Alat

Pertahanan


30




4. Meningkatnya promosi industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah a.

Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 







Fasilitasi

Promosi

Industri

Kedirgantaraan

Dan

Alat

Pertahanan 




Penyusunan Database dan Profil Industri Maritim 2015

5. Meningkatnya usulan penerapan SNI Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah 

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat



Fasilitasi

Pengembangan

Lab

Uji

Dalam

Rangka

Penerapan Sni Wajib Life Jacket 

Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk Komponen Perkapalan



Pendampingan

dan

bimbingan

teknis dalam

rangka

penerapan standar mutu produk untuk produk komponen pesawat untuk mendukung Quick Win ( APBNP) 6. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

31

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah 


7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah 

Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat



Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan



2.4

Penyusunan LAKIP Dit. IMKAP TA 2015

Rencana Anggaran Guna mewujudkan rencana kinerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Tahun 2015 sesuai dengan

arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka telah disediakan dukungan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang jumlah nilainya Rp. 25.450.000.000 (Dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang mencakup terdiri dari 6 (enam) output kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub output. Ringkasan anggaran Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan

dan

Alat

Pertahanan

tahun

anggaran

2015

selengkapnya terdapat pada tabel berikut :


32

Tabel 2.1 Rencana Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 KODE

8

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU (Rp. Ribuan)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

25.450.000

1847

Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

25.450.000

1.847.001

Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

2.396.086

1


430.056

2


773.954

3


865.260

4


326.816

1.847.002

Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

5.366.006

1


2

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Rubberseal Pesawat

3

Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Life Jacket

4

Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Dan Produk Komponen Perkapalan

1.084.042

5

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat Untuk Mendukung Quick Win

1.064.800

6

Penyusunan Wps Dalam Rangka Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

1.847.003

Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

709.950 1.100.430

415.872

990.912

10.624.374

1

Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi Sdm Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal

2

Pemenuhan Kebutuhan Sdm Industri Perkapalan Nasional Melaui Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelasan Kapal

3

Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro

494.630

4

Pelatihan Manajemen Galangan Kapal

664.800

5

Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk Sdm Industri Maritim

628.401


532.490

1.779.860

33

7

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Smaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

1.885.376

8

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Fcaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

955.236

9


542.061

10

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Gmaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

736.864

11

Peningkatan Kemampuan Sdm Blasting Dan Coating

497.298

12

Peningkatan Kemampuan Sdm Las Fcaw Posisi 3g Dan 3f Bidang Perkapala

475.746

13

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Pelatihan Manajemen Galangan Kapal Dalam Mendukung Quick Win

1.431.612

1.847.004

Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

3.564.849

1

Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan Nasional

2

Pemberdayaan Pusat Desain Dan Rekayasa Kapal Nasional Untuk Mendukung Quick Win

3.000.000

1.847.005

Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1.958.590

1


424.452

2


510.502

3

Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

580.652

4

Penganugerahan Penghargaan Customer Satisfaction Award Untuk Industri Galangan Kapal (imicsa) 2015

442.984

1.847.007

Dokumen Perencanaan/evaluasi/database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

564.849

1.540.095

1

Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

460.355

2

Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

296.509

3


432.047

4

Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

351.184

TOTAL


25.450.000

34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi amanah; 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi; Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit kerja mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya

dan

pelaksanaan

kebijakan

yang

dipercayakan

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik seperti laporan tahunan pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan aspek


35

penunjangnya seperti keuangan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan lain-lain. Semua Instansi pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan melaksanakan misi Instansi yang bersangkutan. Sistem Akuntabilitas memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku. c.

Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen

instansi

pemerintah

dalam

bentuk

pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Dalam rangka mendukung program pemberian dukungan fasilitasi dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan. Dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan maka


36

diperlukan analisis capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015, antara lain : A. Perspektif Stake Holder 1. Tingginya Nilai Tambah Industri Indikator pertama Pertumbuhan pertahanan.

tingginya nilai tambah industri adalah Laju

Industri Target

maritim, laju

kedirgantaraan

pertumbuhan

dan

industri

alat

maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan tahun 2015 adalah sebesar 3,82 %, sedangkan realisasi dari laju pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan sebesar 3,36%. Indikator kedua adalah kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional. Target kontribusi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan terhadap PDB Nasional tahun 2015 sebesar 0,17 %, sedangkan realisasinya sebesar 0,20 %. Realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan Perkembangan kontribusi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan terhadap PDB Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Industri Alat Tranportasi Darat, Maritim dan Dirgantara Laju Pertumbuhan (%) 2011

2012

2013

2014

2015 prognosa

Industri Alat Tranportasi Darat, Maritim

6,37

4,26

14,95

3,94

3,36

dan Dirgantara

Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)


37

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan tahun 2015 melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri pada tahun 2014. Tabel 3.2 Kontribusi IMKAP terhadap PDB Nasional Kontribusi PDB IMKAP (%) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prognosa 2015

Terhadap PDB Nasional Terhadap PDB Non migas

0,15

0,17

0,15

0,16

0,16

0,16

0,17

0,20

0,20

0,65

0,72

0,66

0,73

0,74

0,77

0,81

0,89

0,90

Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)

2. Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Indikator dari meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dapat dilihat dari kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional dan pangsa pasar

produk IMKAP

terhadap total permintaan di pasar dalam negeri. Dalam Perjanjian Kinerja Dit. IMKAP telah menentukan target pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintan di pasar dalam negeri sebesar 8,67 %, sedangkan realisasi sebesar 8,67 %. Variabel dalam perhitungan tersebut adalah dari total produksi industri, ekspor, dan impor industri. Sedangkan kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional menentukan target sebesar 3,0 % dan realisasi sebesar 0,7 %. Nilai tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh Dit. IMKAP. Hal ini disebabkan karena kesalahan penentuan target di awal tahun pelaksanaan kegiatan.


38

Data ekspor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan disajikan pada Tabel 3.3, sedangkan kontribusi ekspor IMKAP disajikan pada Tabel 3.4 yang merupakan data dari BPS yang diolah serta diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2015

Tabel 3.3 Rincian Perkembangan Nilai Ekspor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Nilai Ekspor ( Juta US$)

Industri 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prognosa 2015

Maritim, 919,2

1.027,1

1.421,3

1.334,3

1.545,0

1.372,6

1.457,6

1.600,2

1.682,7

- Maritim

669,0

859,2

1.145,7

1.181,3

1.285,8

980,4

1.262,4

1.314,1

1.381,8

- Kedirgantaraan

249.2

164,5

274,0

147,6

254,5

332,2

193,1

269,6

283,5

- Alat Pertahanan

1,0

3,4

1,6

5,3

4,7

60,0

2,1

16,6

17,4

2015

Rata-rata

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Tabel 3.4 Kontribusi Ekspor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kontribusi terhadap ekspor nasional (%) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

pertahun Industri Maritim, Kedirgantaraan dan

1,22

0,85

0,76

0,72

0,80

0,56

0,70

0,87

Alat Pertahanan


39

3. Meningkatnya Produktifitas SDM Industri Produktifitas

SDM

industri

pengembangan

IMKAP.

menggambarkan

meningkatnya

sangat

Indikator

diperlukan

yang

produktifitas

sesuai SDM

dalam untuk industri

adalah Tingkat Produktivitas dan kemampuan SDM IMKAP dan penambahan jumlah tenaga kerja industri serta index iklim industri nasional. Dalam Perjanjian Kinerja Dit. IMKAP tahun 2015 telah ditetapkan target penambahan jumlah tenaga kerja industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan adalah sebesar 1300 orang, sedangkan realisasinya sebesar 2259 orang. Capaian tersebut melebihi target, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kapasitas produksi serta semakin banyaknya pesanan produk industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional, seperti kapal pertamina, BP Migas, Bea Cukai, Kemenhan, Kemenhub, dll.

Tabel 3.5 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pertamba han Ratarata (%)

Industri Maritim, Kedirgantaraan dan

59.365

61.843

63.516

66.692

68.374

72.219

74.478

3,87

Alat Pertahanan

4. Kuat, Lengkap dan dalamnya Struktur Industri Menguatnya struktur industri dapat dilihat dari pertumbuhan investasi di industri hulu dan antara serta tingkat kandungan lokal pada pembangunan kapal di Indonesia. Dalam Perjanjian


40

Kinerja Dit. IMKAP tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah produk dengan nilai TKDN lebih 40% adalah 20 produk sedangkan realisasinya adalah 20 produk.


Tersusunnya

usulan

insentif

yang

mendukung

pengembangan industri Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri dapat dilihat dari jumlah rekomendasi usulan insentif yang diajukan oleh Dit.IMKAP kepada Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan insentif bagi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan serta jumlah perusahaan yang memperoleh insentif. Target yang telah ditetapkan dari jumlah rekomendasi usulan insentif fiskal adalah 2 usulan sedangkan

realisasinya

adalah

2

usulan.

Kedua

usulan

rekomendasi tersebut adalah usulan pemberian BMDTP bagi industri perkapalan dan kedirgantaraan serta PPN tidak dipungut bagi industri perkapalan. Target

yang

memperoleh

ditetapkan insentif

untukj

adalah

jumlah 4

perusahaan

perusahaan

yang

sedangkan

realisasinya adalah sejumlah 1 perusahaan yaitu PT. Daya Radar Utama yang menggunakan fasilitas BMDTP.

2.

Mengembangkan R & D di instansi dan industri Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat IMKAP dengan industri atau lembaga R & D. Target yang ditetapkan oleh Dit. IMKAP adalah 1 kerjasama dan realisasi yang dicapai adalah 1 kerjasama. Dit. IMKAP melakukan kerjasama dengan Pusat Deain dan Rekayasa Kapal Nasional yang berada di ITS dalam rangka pengemabangan desain kapal nasional. Tujuan dari


41

kerjasama tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kemampuan desain pada bidang perkapalan di Indonesia.

3.

Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi Sasaran strategis tersebut diukur dengan melihat tingkat utilisasi kapasitas produksi. Target yang ditetapkan adalah 60 % dan realisasinya adalah sebesar 60%. Capaian tersebut terdiri dari utilisasi pembangunan kapal baru dan reparasi kapal. Tingkat utilisasi tertinggi adalah untuk reparasi kapal yang melebihi 100% sehingga menyebabkan antrian dalam proses reparasi kapal.

4.

Meningkatnya promosi industri Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah perusahaan yang mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi, promosi produk dan investasi industri. Target yang ditetapkan adalah sejumlah 10 perusahaan sedangkan realisasi dari target adalah sejumlah 25 perusahaan yang terdiri dari industri perkapalan, komponen, kedirgantaraan dan alat pertahanan. Perusahaan dan Asosiasi tersebut antara lain IPERINDO, PT. PAL, PT Daya Radar Utama, PT Galangan Balikpapan Utama, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, PT Janata Marina Indah, PT Badan Klasifikasi Indonesia, PT Pindad, PT Dok Pantai Lamongan, IKM Tegal, IKM Ceper, AIKKI, PT Chugoku Paints Indonesia, PT Sempurnaindah Nusantara, PT International Paint Indonesia, PT Kresna Adikarsa, PT Palka Sarana Utama, PT Samudraluas Paramacitra, PT Patria Maritime Perkasa, PT Teknik Tadakara Sumberkarya, PT Slickbar Indonenesia, PT. Dahana dan PT. Pindad.


42

5.

Meningkatnya usulan penerapan SNI Sasran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah SNI yang sudah diberlakukan secara wajib. Target yang ditetapakan oleh Direktorat IMKAP adalah sejumlah 1 SNI sedangkan realisasinya adalah 0 (nol) SNI. Hal ini disebabkan belum selesainya penyiapan Lab uji dalam rangka mendukung penerapan SNI wajib.

6.

Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Sasaran tersebut dapat diukur dengan melihat Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan. Target yang ditetapkan oleh Direktorat IMKAP adalah sejumlah 1 SKKNI dan realisasinya

adalah

sejumlah

1

SKKNI

yaitu

SKKNI

Pembangunan kapal.

7.

Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Target yang ditetapkan adalah 1 satker dan pencapaiannya adalah 1 satker. Pengendalian tersebut dilakukan dengan: -

penganggaran

yang

baik

di

awal

tahun,

dengan

pengganggaran yang baik maka kegiatan yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan -

koordinasi pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terorganisasi


43

-

monitoring dan evalusasi, hal ini dilaksanakan agar kegiatan yang dijalan sesuai dengan kerangka acuan kerja serta penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2. Analisa SWOT Industri

Maritim Kedirgantaraan dan

Alat

Pertahanan Berdasarkan potensi dan permasalahan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan, maka Dit. IMKAP telah melakukan analisa yang dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) untuk masing-masing sektor agar dapat menentukan arah, kebijakan dan strategi pengembangan bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan dimasa yang akan datang. a. Analisis Kekuatan (Strengths) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. 2) Memiliki pengalaman dalam membangun kapal. 3) Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan. 4) Memiliki Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). 5) Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone (FTZ). 6) Tersedianya SDM yang berkualitas. 7) Memiliki sistem manajemen mutu diakui secara internasional (AS9000). 8) Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang diakui dunia internasional. 9) Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung produk alutsista dan non-alutsista.


44

b. Analisis

Kelemahan

(Weaknesses)

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Kurang dukungan dari Perbankan dan Lembaga Non Bank. 2) Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 3) Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 4) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 5) Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 6) Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 7) Tidak ada pengembangan produk baru. 8) Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 9) Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 10) Kesulitan

dalam

pengurusan

perijinan

pada

industri

pertahanan.

c. Analisis Peluang (Opportunities) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 2) Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari negara-negara maju. 3) Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT. Pann. 4) Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. 5) Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri galangan kapal. Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

45

6) Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri. 7) Pertumbuhan

ekonomi

positif

akan

mempengaruhi

pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan alat pertahanan. 8) Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk regional Afrika dan Asia Tenggara. 9) Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi optimasi utilitas fasilitas produksi.

d. Analisis Tantangan (Threats) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait dan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Negara-negara pesaing di ASEAN yang berkembang pesat, khususnya China. 3) Komitmen

pemerintah

terhadap

sektor

maritim,

kedirgantaraan dan alat pertahanan. 4) Peningkatan iklim investasi investor lokal yang ada di luar Batam, sementara fasilitas kemudahan di Batam lebih banyak dinikmati oleh PMA. 5) Pengembangan desain baru untuk produk industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan. 6) Impor kapal dan pesawat bukan baru (bekas) yang mengakibatkan penurunan order bangunan baru kapal dan pesawat terbang. 7) Perlu

waktu

perusahaan

dan

kesabaran

dikalangan

untuk

membentuk

stakeholder

citra

(pemerintah,

masyarakat, dan lain-lain).


46

Dalam rangka mencapai target kegiatan yang akan dicapai maka ditetapkan

arah

pengembangan

bidang

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan kedepannya adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya. b. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (world class industry). c. Meningkatnya

pertumbuhan

dan

perkembangan

industri

komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri. d. Meningkatkan

sumber

pendanaan

(capital

market)

dan

instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional. e. Meningkatkan

sinergi

klaster

industri

maritim

dan

kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung, terkait, industri hulu dan hilir. f.

Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional, dan diharapkan mampu menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri.


47

3.3. Akuntabilitas Keuangan 3.3.1. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan akuntabilitas keuangan, maka Tabel 3.13 adalah realisasi anggaran Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan tahun 2015. Pada tabel tersebut, realisasi anggaran Dit. IMKAP tahun 2015 sebesar Rp. 13.658.962.000,(Tiga belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 53,67 % (Lima puluh tiga koma

enam

puluh

tujuh

persen)

dari

total

pagu

Rp.

25.450.000.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dapat dilihat pada halaman lampiran. Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 REALISASI

KODE 8

1847 1.847.001

OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan

PAGU 25.450.000

TOTAL 13.658.962

% 53,67

SISA 11.791.038

Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

25.450.000

13.658.962

53,67

11.791.038

2.396.086

2.087.827

87,13

308.260

Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1


430.056

407.210

94,69

22.846

2


773.954

617.779

79,82

156.175

3


865.260

751.168

86,81

114.093

4


326.816

311.670

95,37

15.146

1.847.002

Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

5.366.006

2.517.243

46,91

2.848.763

709.950

240.508

33,88

469.443

1.100.430

971.395

88,27

129.035

415.872

160.189

38,52

255.683

1.084.042

327.982

30,26

756.060

1


2

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Rubberseal Pesawat

3

Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Life Jacket

4

Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Dan Produk Komponen Perkapalan


48

5

Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat Untuk Mendukung Quick Win

1.064.800

817.170

76,74

247.630

6

Penyusunan Wps Dalam Rangka Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

990.912

0

0

990.912

1.847.003

Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

10.624.374

6.427.810

60,5

4.196.564

532.490

440.984

82,82

91.506

1.779.860

897.767

50,44

882.093

1

Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi Sdm Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal

2

Pemenuhan Kebutuhan Sdm Industri Perkapalan Nasional Melaui Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelasan Kapal

3

Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro

494.630

455.335

92,06

39.295

4

Pelatihan Manajemen Galangan Kapal

664.800

298.414

44,89

366.386

5

Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk Sdm Industri Maritim

628.401

593.073

94,38

35.328

7

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Smaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

1.885.376

1.535.179

81,43

350.197

8

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Fcaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

955.236

427.454

44,75

527.782

9


542.061

528.248

97,45

13.813

10

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Gmaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win

736.864

525.467

71,31

211.397

11

Peningkatan Kemampuan Sdm Blasting Dan Coating

497.298

484.209

97,37

13.089

12

Peningkatan Kemampuan Sdm Las Fcaw Posisi 3g Dan 3f Bidang Perkapala

475.746

67.900

14,27

407.846

13

Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Pelatihan Manajemen Galangan Kapal Dalam Mendukung Quick Win

1.431.612

173.780

12,14

1.257.832

Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

3.564.849

140.462

3,94

3.424.387

564.849

140.462

24,87

424.387

1.847.004 1

Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan Nasional

2

Pemberdayaan Pusat Desain Dan Rekayasa Kapal Nasional Untuk Mendukung Quick Win

3.000.000

0

0

3.000.000

1.847.005

Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1.958.590

1.369.857

69,94

588.733

1


424.452

393.057

92,6

31.395

2


510.502

415.441

81,38

95.061

3

Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

580.652

467.129

80,45

113.523


49

4

Penganugerahan Penghargaan Customer Satisfaction Award Untuk Industri Galangan Kapal (imicsa) 2015

442.984

94.230

21,27

348.754

1.540.095

1.115.764

72,45

424.331

1.847.007

Dokumen Perencanaan/evaluasi/database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

1

Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

460.355

373.018

81,03

87.337

2

Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

296.509

174.571

58,88

121.938

3


432.047

399.317

92,42

32.730

4

Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

351.184

168.858

48,08

182.326

25.450.000

13.658.962

53,67

11.791.038

TOTAL


50

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara keseluruhan Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan pada tahun 2015 telah berhasil melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan dengan penyerapan anggaran sebesar 53,67 % (Lima puluh tiga koma enam puluh tujuh persen). Indikator kinerja adalah sebagai berikut : A.

Perspektif Stake Holder 1. Tingginya Nilai tambah industri 2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Meningkatnya produktifitas SDM industri 4. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

B.

Perspektif Stake Holder 1.

Tersusunnya

usulan

insentif

yang

mendukung



3.


4.


5.

Meningkatnya usulan penerapan SN

6.



51

7.


Sedangkan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan memiliki potensi yang harus terus dikembangkan, antara lain : 1. Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 2. Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari negara-negara maju. 3. Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT. Pann. 4. Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. 5. Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri galangan kapal. 6. Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri. 7. Pertumbuhan

ekonomi

positif

akan

mempengaruhi

pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan alat pertahanan. 8. Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk regional Afrika dan Asia Tenggara. 9. Telah selesai dibangun prototype Pesawat N219 yang potensi pasarnya sangat besar untuk transportasi perintis. 10. Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi optimasi utilitas fasilitas produksi.


52

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan pada tahun 2015, antara lain : 1. Kurangnya

SDM

pada

Direktorat

Industri

Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, sehingga memiliiki load/beban

yang

semakin

besar.

Kondisi

tersebut

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Sedangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan adalah sebagai berikut : 1. Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 2. Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 3. Kurang dukungan dari Perbankan dan Lembaga Non Bank. 4. Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 5. Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 6. Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 7. Tidak ada pengembangan produk baru. 8. Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 9. Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 10. Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri pertahanan.


53

4.2 SARAN

Beberapa hal yang dapat disampaikan oleh Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan untuk perbaikan kinerja dalam melaksanakan program, antara lain : 1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dit. IMKAP, sehingga diperlukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian Ditjen. ILMATE dan Biro Kepegawaian Kemenperin, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM aparatur melalui pelaksanaan

diklat,

studi

banding,

magang

maupun

Industri

Maritim,

benchmarking. 2. Pembinaan

dan

pengembangan

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM, industri komponen kapal, standardisasi guna mencapai sasaran dan tujuan, serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan visi dan misi yang diemban. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan dan bantuan peralatan yang berkesinambungan agar diperoleh masukan

bagi

perbaikan

penyusunan

program

tahun

selanjutnya.

Sedangkan arah pengembangan kedepannya bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah sebagai berikut : 1. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (world class industry).


54

2. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya. 3. Meningkatnya

pertumbuhan

dan

perkembangan

industri

komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri. 4. Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional, dan diharapkan mampu menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri. 5. Meningkatkan

sumber

pendanaan

(capital

market)

dan

instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional. 6. Meningkatkan

sinergi

klaster

industri

maritim

dan

kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung, terkait, industri hulu dan hilir.


55

LAMPIRAN 1 Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMKAP Tahun 2015

LAMPIRAN 2 Perjanjian Kinerja Kegiatan Dit. IMKAP Tahun 2015

LAMPIRAN 3 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dit. IMKAP Tahun 2015

FORMULIR PKK TAHUN 2015 DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1) PERSPEKTIF STAKE HOLDER I


SATUAN

(2)

TARGET 2015

REALISASI 2015

(3)

1 Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 2 Kontribusi Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan terhadap PDB nasional

Persen

3,82

3,36

Persen

0,17

0,2

1 Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional 2 Pangsa pasar produk IMKAP terhadap total permintaan di pasar dalam negeri

Persen

3

0,7

Persen

8,67

8,68

1 Tingkat Produktivitas dan kemampuan SDM IMKAP 2 Penambahan jumlah tenaga kerja Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan

Rupiah/Tenaga Kerja Tenaga Kerja

1300

2259

Proyek

-

Produk

20

20

Jenis

2

2

2 Perusahaan industri yang memperoleh insentif

Perusahaan

4

1

II Mengembangkan R & D di instansi dan industri

1 Kerjasama R&D instansi dengan industri/ Lembaga

Kerjasama

1

1

III Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi

1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi

Persen

60

60

2 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan 3 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku

Perusahaan

-

Perusahaan

-

IV Meningkatnya promosi industri

1 Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri

Perusahaan

8

25

V Meningkatnya usulan penerapan SNI

1 SNI yang sudah diberlakukan secara wajib

SNI

1

0

VI Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

1 Sertifikasi asessor

Orang

-

LSP/tahun

-

TUK/tahun

-

II Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

III Meningkatnya produktivitas SDM industri

IV Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri

1 Jumlah investasi di industri hulu dan antara IMKAP 2 Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40%

PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI I

Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri

1 Rekomendasi usulan insentif fiskal

2 Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 3 Terbetuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)

SASARAN

VII Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff

SATUAN

TARGET 2015

REALISASI 2015

4 Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan

INDIKATOR KINERJA

SKKNI/tahun

1

1

1 Terbangunnya sistem pengndalian intern di unit kerja

Satker

1

1

Jumlah Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015

Rp. 25.450.000.000,Rp. 13.658.962.000,-

Jakarta, Januari 2016 Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan

(Hasbi Assiddiq Syamsuddin)

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari Direktur Industri Maritim. Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Hasbi Assiddiq Syamsuddin

Recommend Documents