KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah
dalam
rangka
perwujudan
penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance). Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
dan
Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan RI nomor : 398/MPP/6/2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat
selain sebagai pertanggung
jawaban atas pelaksanaan tugas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan selama tahun 2015, juga kiranya dapat sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi seluruh Pemangku kepentingan dan organisasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi guna meningkatan kinerjanya dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita dalam membina serta memajukan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.
Jakarta,
Januari 2016
Direktur Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Hasbi Assiddiq Syamsuddin
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
i
EXECUTIVE SUMMARY
Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan (Dit. IMKAP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan dan dan alat pertahanan. Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah “Terwujudnya Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penguatan basis industri manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah, teknologi
serta
memperluas
persebaran
sub-sektor
Industri
Maritim
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.
Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, yaitu semakin meningkatnya peran subsektor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian nasional, dengan sasaran strategis antara lain : Meningkatnya nilai tambah Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan;
Meningkatnya
penguasaan pasar dalam dan luar negeri; Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan;
Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri; Lengkap dan menguatnya struktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; Tersebarnya
pembangunan
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan keluar pulau Jawa.
Dalam pelaksanaan kinerjanya, Dit. IMKAP mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan serta bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik dari sisi penganggaran, penyusunan standar SNI dan SKKNI, peningkatan kemampuan SDM bidang industri maritim, penyiapan payung hukum, peningkatan teknologi industri maritim, verifikasi capaian TKDN, dan pelaksanaan evaluasi akhir. Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
ii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ......................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................... ii DAFTAR ISI ....................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................ iv BAB I
PENDAHULUAN .............................................................. 1 1.1 TUPOKSI DIREKTORAT IMKAP
.............................. 1
1.2 PERAN STRATEGIS DIREKTORAT IMKAP 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
....................................... 2
1.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN BAB II
............ 2
........................... 6
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ................. 8 2.1 RENCANA STRATEGIS DITJEN IUBTT 2010-2014 . 8 2.2 TAPKIN DIT. IMKAP TAHUN 2015 ........................... 20 2.3 RENKIN DIT. IMKAP TAHUN 2015
.......................... 24
2.4 RENCANA ANGGARAN ........................................... 32 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
........................................... 35
3.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
................................. 35
3.2 ANALISA SWOT INDUSTRI MARITIM KEDIRGANTARAAN DNA ALAT PERTAHANAN ........ 44 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN................................... 48 BAB IV
PENUTUP ........................................................................ 51 4.1 KESIMPULAN ........................................................... 51 4.2 SARAN ...................................................................... 54
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
iii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Rencana Kinerja (RENKIN) Kegiatan Direktorat IMKAP tahun 2015 2. Perjanjian Kinerja Direktorat IMKAP tahun 2015 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IMKAP tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.105/M-IND/PER/10/2010
tanggal
4
Oktober
2010
tentang
Organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian maka Direktorat Industri Maritim dan Jasa Keteknikan berubah menjadi Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.
1.1.1. Tugas Pokok Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan dan dan alat pertahanan.
1.1.2. Fungsi Organisasi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan
menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; b. Penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan
pengembangan
klaster
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan;
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
1
d. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di
bidang
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan; e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang
Industri
Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; dan f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.
1.2. Peran Strategis Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasisi Teknologi Tinggi Perindustrian.
serta Menteri
Peran Strategik Organisasi yang akan dicapai
Direktorat Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah “ Terwujudnya Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan sebagai fasilitator dan dinamisator dalam mendukung pertumbuhan
ekonomi
melalui
penguatan
basis
industri
manufakturing dan pengembangan produk melalui peningkatan nilai tambah, teknologi serta memperluas persebaran sub-sektor Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan”.
1.3. Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan terdiri dari 4 (empat) subdirektorat yaitu : 1. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subdirektorat Industri Perkapalan; 3. Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; 4. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen;
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
2
Tugas pokok dan fungsi masing-masing subdirektorat adalah sebagai berikut : 1. Subdirektorat Program, evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Program, evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan penyusunan program di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; b. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; c. Pengumpulan
dan
pengolahan
data
serta
penyajian
informasi di bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.
2. Subdirektorat
Industri
Perkapalan,
mempunyai
tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri perkapalan. Dalam
melaksanakan
tugasnya
Subdirektorat
Industri
Perkapalan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
bimbingan
teknis
mengenai
iklim
usaha
serta
pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri perkapalan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
3
serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri perkapalan.
3. Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan. Dalam
melaksanakan
tugasnya
Subdirektorat
industri
kedirgantaraan dan alat pertahanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
bimbingan
teknis
mengenai
iklim
usaha
serta
pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan; b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.
4. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha , standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
4
Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat industri bangunan lepas pantai dan komponen menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta
bimbingan
teknis
mengenai
iklim
usaha
serta
pelaksanaan kerjasama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen; b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual dan industri hijau di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.
Berikut bagan struktur organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan :
DIREKTUR INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN
KETEKNIKAN SUB. BAG TATA USAHA
SUBDIT PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBDIT INDUSTRI PERKAPALAN
SUBDIT INDUSTRI KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN
SUBDIT INDUSTRI BLP DAN KOMPONEN
FUNGSIONAL Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
5
1.4. Potensi dan Permasalahan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan memiliki potensi pasar yang besar, namun dengan adanya persaingan dan arus globalisasi yang kuat dari negara maju, maka industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional sebagai industri strategis binaan Direktorat IMKAP harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah potensi dan permasalahan pada industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional : a) Potensi Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Nasional : Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. Memiliki pengalaman dalam membangun kapal. Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan. Tersedianya SDM di bidang perkapalan. Berdirinya Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone. Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT, namun belum berfungsi sepenuhnya. Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. Memiliki Potensi Kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi Kawasan Industri Galangan Kapal.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
6
Memiliki SDM yang berkualitas dan fasilitas yang lengkap pada industri kedirgantaraan. Kepercayaan mitra bisnis pada industri kedirgantaraan terus meningkat. Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang diakui dunia internasional. Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung produk alutsista dan non-alutsista.
b) Permasalahan
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan Nasional : Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. Delivery time yang kurang kompetitif. Kurang sinerginya koordinasi antar lembaga terkait dan antar Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah masih bersifat sektoral. Masih rendahnya kemampuan desain kapal dalam negeri. Masih kurangnya dukungan untuk pengembangan produk baru.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana
Strategis
Direktorat
Jenderal
Industri
Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi 2010-2014 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Tahun 2010 – 2014 (update Tahun 2015) serta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 yang mencakup beberapa hal, yaitu Ciri, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Cara Pencapaian Tujuan/Sasaran yang meliputi Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sedangkan pada Renstra IUBTT Tahun 2010 – 2014 dan PP No. 7 tahun 2005 tersebut mendefinisikan arah pembangunan jangka panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi. Perencanaan Strategik Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) organisasi Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi untuk jangka waktu tahun 2010-2014 meliputi di dalamnya ciri, visi, misi, tujuan sasaran,
cara
mencapai
tujuan
dan
sasaran
yang
meliputi
kebijaksanaan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ciri : Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai ciri yaitu :
Padat Teknologi
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
8
Padat Modal
Padat Tenaga Kerja Terampil
Sarat Peraturan Teknis dan Regulasi
Hubungan Erat Dengan Rantai Pasok
Pembeli Terbatas
Waktu Pengembangan dan Penetrasi Pasar Relatif Lama, dan
Sangat Tergantung Pada Kebijakan Pemerintah
Visi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai visi, yaitu : ”Indonesia memiliki Industri maritim, dan alat pertahanan yang unggul, mandiri, efisien dan berdaya saing global”
Misi Adapun misi yang diemban oleh Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Sekratariat adalah : ”Mewujudkan keunggulan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan yang mempunyai struktur industri yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ”
2.1.1. Sasaran A. Industri Maritim Industri perkapalan atau galangan kapal merupakan industri yang memiliki keterkaitan yang sangat luas baik ke hulu maupun ke hilirnya sehingga dikategorikan sebagai industri strategis dan merupakan industri masa depan yang mempunyai prospek yang cerah.
Saat
ini
terdapat
sekitar
250
perusahaan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
industri
9
perkapalan/galangan kapal yang mampu memproduksi kapal baru dan memperbaiki/reparasi kapal. Meskipun jumlah perusahaan cukup banyak, namun sebagian besar baru mampu membangun dan mereparasi kapal-kapal berukuran kecil atau kurang dari 10.000 DWT serta mesin/peralatan produksinya relatif sudah tua.
Industri galangan kapal dalam negeri memiliki fasilitas produksi terbesar berupa dok gali (graving dock) dengan kapasitas 150.000 DWT yang dapat dipergunakan untuk membangun kapal baru maupun untuk memperbaiki/reparasi kapal. Pengalaman industri galangan kapal dalam negeri membangun kapal baru berbagai jenis, tipe dan ukuran sampai dengan ukuran/kapasitas 80.000 DWT.
Industri
galangan
kapal
mengalami
perkembangan
yang
menggembirakan dimana terjadi pertumbuhan investasi yang sangat pesat khususnya di Pulau Batam, hal ini disebabkan karena iklim investasi (insentif fiskal dan tata niaga) yang dikembangkan di Pulau Batam, Bintan, dan Karimun (Bonded Zone/Kawasan Berikat, dan KEK/Kawasan Ekonomi Khusus) menarik minat investor asing, disamping karena pulau Batam dekat dengan sumber bahan baku/perdagangan Singapura. Faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan investasi industri galangan kapal cukup besar adalah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang intinya adalah penerapan azas cabotage, yang didalamnya juga diamanatkan pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan industri pelayaran nasional.
Dalam rangka mendorong pengembangan industri perkapalan nasional untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2005, Kementerian Perindustrian menyusun roadmap pengembangan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
10
industri perkapalan nasional dengan penerapan strategi dan kebijakan sebagai berikut : 1.
Mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai base load untuk pengembangan industri perkapalan.
2.
Mengembangkan industri pendukung di dalam negeri (industri bahan baku dan komponen kapal).
3.
Mengembangkan pusat peningkatan keterampilan SDM.
4.
Peningkatan penguasaan teknologi, rancang bangun dan perekayasaan melalui pengembangan PDRKN/NaSDEC (Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional/National Ship Design and Engineering Center).
5.
Mengembangkan Kawasan Khusus Industri Galangan Kapal untuk menarik investor asing dan lokal.
6.
Perbaikan iklim usaha (pajak, suku bunga, tata niaga).
7.
Mendorong kerjasama dengan luar negeri.
8.
Pengembangan
Pusat
Desain
dan
Rekayasa
Kapal
Nasional/PDRKN (National Ship Design and Engineering Centre-NASDEC) yang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mendesain kapal. 9.
Meningkatkan pemberian
iklim
insentif
usaha Bea
industri
Masuk
perkapalan
Ditanggung
dengan
Pemerintah
(BMDTP). 10. Memfasilitasi
pengembangan
kawasan
khusus
industri
perkapalan di berbagai daerah yang pontensial.
Diharapkan dengan tersusunnya roadmap industri perkapalan nasional
mampu
meningkatkan
kemampuan
industri
perkapalan/galangan kapal nasional dalam pembangunan kapal juga semakin bertambahnya jumlah fasilitas dock untuk perbaikan kapal. Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
11
Selain
itu
mampu
meningkatkan
daya
saing
industri
perkapalan/galangan kapal nasional (delivery time maupun docking days semakin pendek, kualitas meningkat dan harga bersaing) dan tumbuhnya industri bahan baku dan komponen kapal tertentu untuk mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri.
B. Industri Kedirgantaraan Industri Kedirgantaraan dalam konteks industri manufaktur pesawat terbang jika dilihat dari perspektif proses bisnis, memiliki beberapa karakteristik yang membedakan industri lain dengan industri pesawat terbang, industri pesawat terbang dinilai sebagai industri yang kompleks, multi disiplin keilmuan dan lingkungan yang dinamis. Industri kedirgantaraan disusun atas industri hulu, industri antara, dan industri hilir. Ketiga komponen industri tersebut saling terkait satu
sama
lain
untuk
mendukung
pengembangan
industri
kedirganataraan. Jika dilihat berdasarkan komponennya industri kedirgantaraan dapat digambarkan sebagai berikut :
Sumber : Niosi, Jorge and Majlinda Zhegu Aerospace Cluster, Industry and Inovation, Vol 12 March 2005
Gambar 2.1. Struktur Komponen Industri Kedirgantaraan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
12
Saat ini Indonesia masih terbatas pada satu industri pembangunan pesawat terbang, yaitu PT. Dirgantara Indonesia (DI) disamping industri pendukungnya. Produk pesawat terbang yang dimiliki oleh PT. DI (Persero) saat ini adalah CN235 Series dan NC212 series sementara untuk helikopter PT. DI hanya menyisahkan SUPER PUMA (NSP 322) dan beberapa produk hasil Timing Agreement antara PT. DI dengan Eurocopter.
Permasalahannya adalah produk CN yang dimiliki merupakan hasil kerjasama antara PT. DI Dengan CASA Spanyol di tahun 80-an sedangkan Produk NC212 yang dimiliki merupakan kerjasama production under license dari CASA tahun 70-an.
Secara teknologi rancangan produk pesawat yang telah berumur lebih dari 30 tahun sudah masuk pada fase ageing technology, hal ini terbukti pada beberapa komponen avionic system C212 sudah tidak diproduksi lagi oleh principal-nya sehingga tidak jarang terjadi dalam pembelian
pesawat
terbang
baru
terkadang
menggunakan
komponen lama /over haule condition (OHC).
NC212-100 diproduksi tahun 76-an dan tahun 80-an dikembangkan NC212-200 dan hingga saat ini PT. DI masih menawarkan NC212 series 200, melalui Industrial Cooperation tahun 2008 PT. DI mendapat lisensi produksi C212-400. Sedangkan untuk produk CN235 pertama kali dikembangan pada era 80-an dengan seri 10 dan hingga saat ini PT. DI menawarkan produk CN 235 seri 110 dan seri 220, produk CN235 82% dipergunakan oleh customer militer.
Sedangkan untuk produk CN235, memiliki segmentasi pasar ceruk (nice market) yaitu militer, karena itu pula banyak yang menjuluki CN 235 dengan istilah small Hercules, sesuai dengan karakteristik segmen pesawat militer adalah pasarnya sangat terbatas. Sebagai
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
13
ilustrasi 82% produk CN 235 yang diserahkan adalah konfigurasi militer. Untuk memperluke as pasar PT. DI harus segera menyiapkan produk CN235 versi sipil.
Ditahun 2011 juga telah ditandatangani kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military untuk melakukan produksi pesawat terbang cargo militer tipe C295. Melalui kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kapabilitas PT DI dibidang teknologi kedirgantaraan.
Saat ini PT. DI sedang mengembangkan produk pesawat komuter kapasitas 19 penumpang (N219). Pesawat ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerbangan perintis Oleh karena itu pesawat ini sengaja dirancang untuk penerbangan jarak pendek yang harus dapat
dioperasikan pada
landasan tak beraspal di wilayah
pegunungan. Untuk perancangan PT. DI sudah melakukan survey ke beberapa bandara yang sulit dijangkau di daerah Papua.
Sumber : PAPER PTDI Pada Indonesian Business-BUMN Forum & Exhibition (IBBEX 2007) - Cendrawasih Room, JCC. 14 April 2007
Gambar 2.2. Data Delivery Produk Pesawat Terbang Produksi PT. Dirgantara indonesia (persero)
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
14
C. Industri Alat Pertahanan Kemampuan pertahanan Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan industri pertahanannya, industri pertahanan tersebut merupakan bagian dari industri nasional yang mampu memenuhi kebutuhan pengadaan maupun pemeliharaan peralatan pertahanan baik yang merupakan persenjataan disebut alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun pendukung alutsista (seperti helm, pakaian,
tenda,
radar,
satelit,
kendaraan
taktis,
perbekalan,
pelatihan, jembatan dll).
Membangun
kekuatan
pertahanan
tidak
terlepas
dari
peran
pemerintah dalam industri pertahanan, karena berhubungan dengan kemampuan teknologi sarana pertahanan terpilih yang menentukan masa
depan
pertahanan
pertahanan
bertujuan
suatu
untuk
bangsa.
mendukung
Revitalisasi sistem
industri
pertahanan,
pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan pengadaan Alutsista bagi TNI, Polri dan institusi lainnya. Revitalisasi industri pertahanan akan mendorong pertumbuhan ekonomi terkait dengan investasi industri komponen pemasok peralatan dan material lainnya yang pengembanganya terintegrasi dengan industri nasional.
Mendukung
pembangunan
pertahanan
dalam
kerangka
pengembangan industri dalam negeri untuk mewujudkan Minimum Essential Force (MEF), membutuhkan komitmen banyak pihak. Pihak-pihak yang terkait antara lain pemerintah sebagai penentu kebijakan, TNI dan Polri sebagai pengguna, industri nasional sebagai produsen, lembaga litbang dan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan IPTEK serta perbankan nasional sebagai pemberi pinjaman modal dan lapisan masyarakat lainnya sebagai pengawas dan pemantau kegiatan. Dengan demikian upaya revitalisasi industri pertahanan membutuhkan pendekatan lintas sektoral agar dapat memperoleh hasil yang optimal.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
15
Salah satu perangkat pengelola industri pertahanan yang dipandang perlu untuk mendorong industri nasional menjadi lebih profesional, inovatif, efektif dan efisien serta terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan
sarana pertahanan secara mandiri, adalah suatu
perangkat lunak (regulasi) yaitu peraturan tentang pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang didukung oleh komite kebijakan
industri
pertahanan
sebagai
pengambil
kebijakan-
kebijakan dalam upaya pembinaan, dan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah.
Perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), antara lain : PT. Pindad, P.T. Dirgantara Indonesia, PT. PAL, PT. DKB, PT. DPS, PT. Dahana, PT. LEN, PT. INTI, PT. INKA, PT. Krakatau Steel, sebagai industri utama. Sedangkan industri pendukung (supporting industry) atau industri penunjang sebaiknya melibatkan industri milik BUMN dan Swasta Nasional,
yang
meliputi
industri
pemasok
bahan
baku,
komponen/parts, dan jasa.
Jenis produk yang dapat dipasok dari industri pendukung/penunjang, antara lain : produk permesinan, kimia, produk logam, produk elektronika,
produk
telematika,
produk
aneka,
jasa
engineering/desain, dan lain sebagainya, yang melibatkan semua kekuatan unsur kemampuan produk industri yang dibuat di dalam negeri.
Revitalisasi Industri Pertahanan juga mempertimbangkan aspek penelitian
dan
pengembangan
dan
penguasaan
teknologi
pembuatan alat dan tipe serta jenis produk peralatan, yang dapat dilakukan sesuai dengan nature dari masing-masing, misalnya basic research oleh perguruan tinggi, dan seterusnya yang melibatkan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
16
lembaga-lembaga riset industri dan keterlibatan pihak perusahaan industri.
Untuk mengembangkan
industri pendukung pertahanan yang
berkemampuan (maju, mandiri, dan berdaya saing), dibutuhkan kebijakan pemberdayaan seluruh industri nasional yang memerlukan tekad dan keterpaduan upaya dari semua pihak, serta didukung oleh kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan segenap potensi sumber daya nasional, seperti industri strategis, pihak swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan termasuk juga perangkat regulasinya. Untuk menuju langkah tersebut, maka Dit. IMKAP telah menyusun roadmap dengan fokus pengembangan industri pertahanan menuju postur ideal MEF industri pertahanan secara ringkas dalam rencana tindakan sebagai berikut : Penetapan produk pertahanan pendukung alutsista melalui pengelompokan untuk dibuat secara lokal (pengembangan database produk pertahanan pendukung alutsista) Penetapan industri nasional yang memiliki potensi sebagai pemasok produk pertahanan pendukung alutsista (database industri pemasok produk pertahanan pendukung alutsista) Penataan peraturan yang mendukung industri pertahanan pendukung alutsista dalam negeri (kebijakan offset, joint production, ToT, research and development, struktur industri pertahanan
dan
standarisasi
mengikuti
program
P3DN
Kemenperin) Penataan standar produk pertahanan pendukung alutsista Penguasaan dan pengembangan teknologi pembuatan produk pertahanan pendukung alutsista baik SDM, sarana dan prasarananya.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
17
Konsep pengembangan industri pendukung untuk pembuatan produk pertahanan pendukung alutsista sangat tergantung pada kebutuhan (jumlah dan spesifikasi) yang akan menentukan besarnya setting kapasitas di industri pemasok (terkait besarnya investasi, jika diperlukan), dimana secara umum industri pendukung lebih fleksibel untuk mengikuti permintaan produk pertahanan sehingga akan lebih dahulu
diperlukan
data/peta
kebutuhan
dan
standar
produk
pendukung senjata. Selain itu diperlukan juga kebijakan dan peraturan
yang
akan
mengakselerasi
proses
penumbuhan
kemandirian industri pertahanan.
Tumbuhnya industri pertahanan tidak hanya membawa dampak langsung kepada pemenuhan kebutuhan alutsista dan pendukung alutsista saja, namun akan menjadi pijakan untuk pengembangan industri nasional lainnya yang secara akumulatif akan meningkatkan kemampuan
perekonomian
bangsa
Indonesia
dalam
aspek
perindustrian (sektor industri). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketidakmampuan memberdayakan industri pertahanan akan turut mempengaruhi daya saing dan posisi tawar bangsa Indonesia dimasa mendatang terhadap negara-negara lain.
2.1.2. Arah Pembangunan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta hasilhasil pembangunan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi yang telah dicapai serta kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang, maka Kebijakan Pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, yaitu semakin meningkatnya peran
subsektor
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan dan industri andalan masa depan dalam perekonomian nasional, dengan sasaran strategis antara lain :
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
18
a. Meningkatnya nilai tambah Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan b. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri c.
Kokohnya
faktor-faktor
penunjang
pengembangan
Industri
Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan d. Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri e. Lengkap
dan
menguatnya
struktur
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan f.
Tersebarnya pembangunan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan keluar pulau Jawa
Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
19
Gambar 2.3. Peta Strategi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dit. IMKAP 2015
Program yang dilakukan Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam penyusunannya senantiasa terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan langkah-langkah pokok serta langkah-langkah penunjang, kegiatan Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
20
2.2.1. Sasaran Dalam Tapkin Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan (Dit. IMKAP) Tahun 2015 memiliki sasaran strategis yang sesuai dengan arah pembangunan Dit. IMKAP, dibagi menjadi 2
kelompok yaitu : A. Perspektif Stake Holder Sasaran strategis yang termasuk perspektif stake holder terdiri dari : 1.
Tingginya nilai tambah industri
2.
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3.
Meningkatnya produktivitas SDM industri
4.
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1.
Tersusunnya
usulan
insentif
yang
mendukung
pengembangan industri 2.
Mengembangkan R & D di instansi dan industri
3.
Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi
4.
Meningkatnya promosi industri
5.
Meningkatnya usulan penerapan SNI
6.
Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
7.
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff
2.2.2. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan. Sedangkan indikator kinerja dari Tapkin Dit. IMKAP Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
21
A. 1. Perspektif Stake Holder 1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan meningkat dari tahun ke tahun dengan target sasaran sebesar 8,75 %. b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional semakin meningkat dengan target sasaran sebesar 0,17 %. 2. Sasaran Strategis 2 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional dengan target sasaran 3 % b. Pangsa
pasar
produk
industri
nasional
terhadap
total
permintaan di pasar dalam negeri dengan target sasaran sebesar 8,67 % 3. Sasaran Strategis 3 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Penambahan
jumlah
tenaga
kerja
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan target sasaran sebesar 1.300 (Seribu tiga ratus) orang pertahun 4. Sasaran Strategis 4 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40% dengan target sasaran sebesar 20 produk
B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Sasaran
Strategis
1:
Tersusunnya
usulan
insentif
yang
mendukung pengembangan industri mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Rekomendasi usulan insentif Fiskal dengan target sasaran 2 jenis b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif dengan target sasaran 4 perusahaan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
22
2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R & D di instansi dan industri mempunyai indikator kinerja di antaranya : a.
Kerjasama R & D instansi dengan industri/lembaga dengan target sasaran 1 kerjasama
3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi
dengan target sasaran
60 %. 4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya promosi industri mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri dengan target sasaran 10 perusahaan. 5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya usulan penerapan SNI mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. SNI yang diberlakukan secara wajib dengan target sasaran 1 SNI 6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Jumlah
Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia
(SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan dengan target sasaran 1 SKKNI/tahun 7. Sasaran strategis 7 : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dengan target sasaran 1 satker.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
23
Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.
2.3
Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMKAP Tahun 2015
2.3.1 Sasaran Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan alat Pertahanan pada Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, maka sasaran strategis RENKIN Dit. IMKAP Tahun 2015 sesuai dengan arah pembangunan Dit. IMKAP, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : A. Perspektif Stake Holder Sasaran strategis yang termasuk perspektif stake holder terdiri dari : 1.
Tingginya nilai tambah industri
2.
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3.
Meningkatnya produktivitas SDM industri
4.
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1.
Tersusunnya
usulan
insentif
yang
mendukung
pengembangan industri 2.
Mengembangkan R & D di instansi dan industri
3.
Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi
4.
Meningkatnya promosi industri
5.
Meningkatnya usulan penerapan SNI
6.
Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
24
7.
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff
2.3.2 Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja sasaran pada kegiatan,. Sedangkan indikator kinerja dalam RENKIN Dit. IMKAP Tahun 2015, antara lain : A. Perspektif Stake Holder 1. Sasaran Strategis 1 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan meningkat dari tahun ke tahun dengan target sasaran sebesar 8,75 %. b. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional semakin meningkat dengan target sasaran sebesar 0,17 %. 2. Sasaran Strategis 2 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional dengan target sasaran 3% b. Pangsa
pasar
produk
industri
nasional
terhadap
total
permintaan di pasar dalam negeri dengan target sasaran sebesar 8,67 % 3. Sasaran Strategis 3 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Penambahan
jumlah
tenaga
kerja
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan target sasaran sebesar 1.300 (Seribu tiga ratus) orang pertahun 4. Sasaran Strategis 4 mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40% dengan target sasaran sebesar 20 produk
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
25
B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Sasaran
Strategis
1:
Tersusunnya
usulan
insentif
yang
mendukung pengembangan industri mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Rekomendasi usulan insentif Fiskal dengan target sasaran 2 jenis b. Perusahaan industri yang memperoleh insentif dengan target sasaran 4 perusahaan 2. Sasaran Strategis 2 : Mengembangkan R & D di instansi dan industri mempunyai indikator kinerja di antaranya : b.
Kerjasama R & D instansi dengan industri/lembaga dengan target sasaran 1 kerjasama
3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Tingkat utilisasi kapasitas produksi
dengan target sasaran
60 %. 4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya promosi industri mempunyai indikator kinerja diantaranya : a. Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri dengan target sasaran 10 perusahaan. 5. Sasaran strategis 5 : Meningkatnya usulan penerapan SNI mempunyai indikator kinerja di antaranya : a. SNI yang diberlakukan secara wajib dengan target sasaran 1 SNI 6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan mempunyai indikator kinerja diantaranya :
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
26
a. Jumlah
Standar
Kompetensi
Kerja
Nasional
Indonesia
(SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan dengan target sasaran 1 SKKNI/tahun 7. Sasaran strategis 7 : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff mempunya indikator kinerja diantaranya : a. Terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja dengan target sasaran 1 satker.
Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien. Dengan demikian Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan telah menyusun kegiatan selama tahun anggaran 2015 dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan sasaran stategis yang terdiri dari 6 (enam) Output dan 31 (tiga puluh satu) Sub Output, antara lain : A. Perspektif Stake Holder 1. Tingginya nilai tambah Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Kegiatan yang dilaksakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain :
Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
Penguatan Industri Perkapalan
Penumbuhan Industri Kedirgantaraan
Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain :
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
27
a. Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen
Fasilitasi
Promosi
Industri
Kedirgantaraan
Dan
Alat
Pertahanan
Penganugerahan penghargaan customer satisfaction award untuk industri galangan kapal (IMICSA) 2015
3. Meningkatnya Produktifitas SDM Industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain : a. Peningkatan
Kemampuan
SDM
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi SDM Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal.
Pemenuhan Kebutuhan SDM Industri Perkapalan Nasional Melalui Peningkatan Kompetensi SDM Pengelasan Kapal
Peningkatan
Kemampuan
Sdm
Industri
Komponen
Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro
Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk SDM Industri Maritim
Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal
Peningkatan
Kemampuan
SDM
Blasting
Bidang
Perkapalan
Peningkatan Kemampuan SDM Las FCAW posisi 3G dan 3F Bidang Perkapalan
Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan sdm pengelasan SMAW bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
28
Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan sdm pengelasan FCAW bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)
Revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan sdm pengelasan GMAW bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)
Revitalisasi industri galangan kapal melalui pelatihan manajemen galangan kapal dalam mendukung Quick Win (APBNP)
4. Kuat,
lengkap
dan
dalamnya
struktur
industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut antara lain : a.
Pelaksanaan
Standarisasi
Kedirgantaraan Rancangan
Dan
Bidang
Alat
Standar/Revisi
Industri
Maritim,
PertahananPenyusunan
SKKNI
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat
Fasilitasi
Pengembangan
Lab
Uji
Dalam
Rangka
Penerapan Sni Wajib Life Jacket
Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk Komponen Perkapalan
Pendampingan
dan
bimbingan
teknis dalam
rangka
penerapan standar mutu produk untuk produk komponen pesawat untuk mendukung Quick Win ( APBNP)
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
29
Penyusunan WPS dalam rangka revitalisasi industri galangan kapal melalui peningkatan SDM
pengelasan
bersertifikasi dalam mendukung Quick Win (APBNP)
B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah :
Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
2. Mengembangkan R & D di instansi dan industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah
Pemberdayaan
Potensi
Desain
Industri
Perkapalan
Nasional
Pemberdayaan pusat desain dan rekayasa kapal nasional untuk mendukung Quick Win (APBNP)
3. Meningkatnya
akses
pembiayaan
dan
bahan
baku
untuk
meningkatkan kapasitas produksi Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah a.
Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen
Fasilitasi
Promosi
Industri
Kedirgantaraan
Dan
Alat
Pertahanan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
30
Penganugerahan penghargaan customer satisfaction award untuk industri galangan kapal (IMICSA) 2015
4. Meningkatnya promosi industri Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah a.
Promosi Kemampuan Industri Maritim Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen
Fasilitasi
Promosi
Industri
Kedirgantaraan
Dan
Alat
Pertahanan
Penganugerahan penghargaan customer satisfaction award untuk industri galangan kapal (IMICSA) 2015
Penyusunan Database dan Profil Industri Maritim 2015
5. Meningkatnya usulan penerapan SNI Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah
Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat
Fasilitasi
Pengembangan
Lab
Uji
Dalam
Rangka
Penerapan Sni Wajib Life Jacket
Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri dan Produk Komponen Perkapalan
Pendampingan
dan
bimbingan
teknis dalam
rangka
penerapan standar mutu produk untuk produk komponen pesawat untuk mendukung Quick Win ( APBNP) 6. Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
31
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah
Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
7. Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis tersebut adalah
Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat
Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
2.4
Penyusunan LAKIP Dit. IMKAP TA 2015
Rencana Anggaran Guna mewujudkan rencana kinerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Tahun 2015 sesuai dengan
arah dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka telah disediakan dukungan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang jumlah nilainya Rp. 25.450.000.000 (Dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang mencakup terdiri dari 6 (enam) output kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub output. Ringkasan anggaran Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan
dan
Alat
Pertahanan
tahun
anggaran
2015
selengkapnya terdapat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
32
Tabel 2.1 Rencana Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 KODE
8
OUTPUT / RINCIAN AKUN
PAGU (Rp. Ribuan)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
25.450.000
1847
Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
25.450.000
1.847.001
Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
2.396.086
1
Penguatan Industri Perkapalan
430.056
2
Penumbuhan Industri Kedirgantaraan
773.954
3
Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista
865.260
4
Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
326.816
1.847.002
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
5.366.006
1
Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
2
Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Rubberseal Pesawat
3
Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Life Jacket
4
Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Dan Produk Komponen Perkapalan
1.084.042
5
Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat Untuk Mendukung Quick Win
1.064.800
6
Penyusunan Wps Dalam Rangka Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
1.847.003
Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
709.950 1.100.430
415.872
990.912
10.624.374
1
Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi Sdm Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal
2
Pemenuhan Kebutuhan Sdm Industri Perkapalan Nasional Melaui Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelasan Kapal
3
Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro
494.630
4
Pelatihan Manajemen Galangan Kapal
664.800
5
Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk Sdm Industri Maritim
628.401
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
532.490
1.779.860
33
7
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Smaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
1.885.376
8
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Fcaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
955.236
9
Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal
542.061
10
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Gmaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
736.864
11
Peningkatan Kemampuan Sdm Blasting Dan Coating
497.298
12
Peningkatan Kemampuan Sdm Las Fcaw Posisi 3g Dan 3f Bidang Perkapala
475.746
13
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Pelatihan Manajemen Galangan Kapal Dalam Mendukung Quick Win
1.431.612
1.847.004
Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
3.564.849
1
Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan Nasional
2
Pemberdayaan Pusat Desain Dan Rekayasa Kapal Nasional Untuk Mendukung Quick Win
3.000.000
1.847.005
Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
1.958.590
1
Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
424.452
2
Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen
510.502
3
Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
580.652
4
Penganugerahan Penghargaan Customer Satisfaction Award Untuk Industri Galangan Kapal (imicsa) 2015
442.984
1.847.007
Dokumen Perencanaan/evaluasi/database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
564.849
1.540.095
1
Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
460.355
2
Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
296.509
3
Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
432.047
4
Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
351.184
TOTAL
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
25.450.000
34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Analisis Capaian Kinerja Dengan diterbitkanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Penetapan Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. sebagai wujud nyata komitmen antar penerima amanah dengan pemberi amanah; 3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi; Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit kerja mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya
dan
pelaksanaan
kebijakan
yang
dipercayakan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik seperti laporan tahunan pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan aspek
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
35
penunjangnya seperti keuangan, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia dan lain-lain. Semua Instansi pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan melaksanakan misi Instansi yang bersangkutan. Sistem Akuntabilitas memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai berikut : a. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan yang berlaku. c.
Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan
manajemen
instansi
pemerintah
dalam
bentuk
pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Dalam rangka mendukung program pemberian dukungan fasilitasi dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan. Dalam memahami keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan apakah telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan maka
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
36
diperlukan analisis capaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015, antara lain : A. Perspektif Stake Holder 1. Tingginya Nilai Tambah Industri Indikator pertama Pertumbuhan pertahanan.
tingginya nilai tambah industri adalah Laju
Industri Target
maritim, laju
kedirgantaraan
pertumbuhan
dan
industri
alat
maritim,
kedirgantaraan dan alat pertahanan tahun 2015 adalah sebesar 3,82 %, sedangkan realisasi dari laju pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan sebesar 3,36%. Indikator kedua adalah kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Nasional. Target kontribusi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan terhadap PDB Nasional tahun 2015 sebesar 0,17 %, sedangkan realisasinya sebesar 0,20 %. Realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan Perkembangan kontribusi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan terhadap PDB Nasional adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Industri Alat Tranportasi Darat, Maritim dan Dirgantara Laju Pertumbuhan (%) 2011
2012
2013
2014
2015 prognosa
Industri Alat Tranportasi Darat, Maritim
6,37
4,26
14,95
3,94
3,36
dan Dirgantara
Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
37
Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan tahun 2015 melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan industri pada tahun 2014. Tabel 3.2 Kontribusi IMKAP terhadap PDB Nasional Kontribusi PDB IMKAP (%) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prognosa 2015
Terhadap PDB Nasional Terhadap PDB Non migas
0,15
0,17
0,15
0,16
0,16
0,16
0,17
0,20
0,20
0,65
0,72
0,66
0,73
0,74
0,77
0,81
0,89
0,90
Catatan :*) Sumber : BPS (diolah)
2. Tingginya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri Indikator dari meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dapat dilihat dari kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional dan pangsa pasar
produk IMKAP
terhadap total permintaan di pasar dalam negeri. Dalam Perjanjian Kinerja Dit. IMKAP telah menentukan target pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintan di pasar dalam negeri sebesar 8,67 %, sedangkan realisasi sebesar 8,67 %. Variabel dalam perhitungan tersebut adalah dari total produksi industri, ekspor, dan impor industri. Sedangkan kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional menentukan target sebesar 3,0 % dan realisasi sebesar 0,7 %. Nilai tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh Dit. IMKAP. Hal ini disebabkan karena kesalahan penentuan target di awal tahun pelaksanaan kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
38
Data ekspor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan disajikan pada Tabel 3.3, sedangkan kontribusi ekspor IMKAP disajikan pada Tabel 3.4 yang merupakan data dari BPS yang diolah serta diproyeksikan sampai dengan akhir tahun 2015
Tabel 3.3 Rincian Perkembangan Nilai Ekspor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Nilai Ekspor ( Juta US$)
Industri 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prognosa 2015
Maritim, 919,2
1.027,1
1.421,3
1.334,3
1.545,0
1.372,6
1.457,6
1.600,2
1.682,7
- Maritim
669,0
859,2
1.145,7
1.181,3
1.285,8
980,4
1.262,4
1.314,1
1.381,8
- Kedirgantaraan
249.2
164,5
274,0
147,6
254,5
332,2
193,1
269,6
283,5
- Alat Pertahanan
1,0
3,4
1,6
5,3
4,7
60,0
2,1
16,6
17,4
2015
Rata-rata
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Tabel 3.4 Kontribusi Ekspor Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kontribusi terhadap ekspor nasional (%) 2009
2010
2011
2012
2013
2014
pertahun Industri Maritim, Kedirgantaraan dan
1,22
0,85
0,76
0,72
0,80
0,56
0,70
0,87
Alat Pertahanan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
39
3. Meningkatnya Produktifitas SDM Industri Produktifitas
SDM
industri
pengembangan
IMKAP.
menggambarkan
meningkatnya
sangat
Indikator
diperlukan
yang
produktifitas
sesuai SDM
dalam untuk industri
adalah Tingkat Produktivitas dan kemampuan SDM IMKAP dan penambahan jumlah tenaga kerja industri serta index iklim industri nasional. Dalam Perjanjian Kinerja Dit. IMKAP tahun 2015 telah ditetapkan target penambahan jumlah tenaga kerja industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan adalah sebesar 1300 orang, sedangkan realisasinya sebesar 2259 orang. Capaian tersebut melebihi target, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kapasitas produksi serta semakin banyaknya pesanan produk industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional, seperti kapal pertamina, BP Migas, Bea Cukai, Kemenhan, Kemenhub, dll.
Tabel 3.5 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Pertamba han Ratarata (%)
Industri Maritim, Kedirgantaraan dan
59.365
61.843
63.516
66.692
68.374
72.219
74.478
3,87
Alat Pertahanan
4. Kuat, Lengkap dan dalamnya Struktur Industri Menguatnya struktur industri dapat dilihat dari pertumbuhan investasi di industri hulu dan antara serta tingkat kandungan lokal pada pembangunan kapal di Indonesia. Dalam Perjanjian
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
40
Kinerja Dit. IMKAP tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah produk dengan nilai TKDN lebih 40% adalah 20 produk sedangkan realisasinya adalah 20 produk.
B. Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 1.
Tersusunnya
usulan
insentif
yang
mendukung
pengembangan industri Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri dapat dilihat dari jumlah rekomendasi usulan insentif yang diajukan oleh Dit.IMKAP kepada Kementerian Keuangan dalam rangka memberikan insentif bagi industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan serta jumlah perusahaan yang memperoleh insentif. Target yang telah ditetapkan dari jumlah rekomendasi usulan insentif fiskal adalah 2 usulan sedangkan
realisasinya
adalah
2
usulan.
Kedua
usulan
rekomendasi tersebut adalah usulan pemberian BMDTP bagi industri perkapalan dan kedirgantaraan serta PPN tidak dipungut bagi industri perkapalan. Target
yang
memperoleh
ditetapkan insentif
untukj
adalah
jumlah 4
perusahaan
perusahaan
yang
sedangkan
realisasinya adalah sejumlah 1 perusahaan yaitu PT. Daya Radar Utama yang menggunakan fasilitas BMDTP.
2.
Mengembangkan R & D di instansi dan industri Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat IMKAP dengan industri atau lembaga R & D. Target yang ditetapkan oleh Dit. IMKAP adalah 1 kerjasama dan realisasi yang dicapai adalah 1 kerjasama. Dit. IMKAP melakukan kerjasama dengan Pusat Deain dan Rekayasa Kapal Nasional yang berada di ITS dalam rangka pengemabangan desain kapal nasional. Tujuan dari
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
41
kerjasama tersebut adalah untuk mendorong peningkatan kemampuan desain pada bidang perkapalan di Indonesia.
3.
Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi Sasaran strategis tersebut diukur dengan melihat tingkat utilisasi kapasitas produksi. Target yang ditetapkan adalah 60 % dan realisasinya adalah sebesar 60%. Capaian tersebut terdiri dari utilisasi pembangunan kapal baru dan reparasi kapal. Tingkat utilisasi tertinggi adalah untuk reparasi kapal yang melebihi 100% sehingga menyebabkan antrian dalam proses reparasi kapal.
4.
Meningkatnya promosi industri Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah perusahaan yang mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi, promosi produk dan investasi industri. Target yang ditetapkan adalah sejumlah 10 perusahaan sedangkan realisasi dari target adalah sejumlah 25 perusahaan yang terdiri dari industri perkapalan, komponen, kedirgantaraan dan alat pertahanan. Perusahaan dan Asosiasi tersebut antara lain IPERINDO, PT. PAL, PT Daya Radar Utama, PT Galangan Balikpapan Utama, PT Adiluhung Saranasegara Indonesia, PT Janata Marina Indah, PT Badan Klasifikasi Indonesia, PT Pindad, PT Dok Pantai Lamongan, IKM Tegal, IKM Ceper, AIKKI, PT Chugoku Paints Indonesia, PT Sempurnaindah Nusantara, PT International Paint Indonesia, PT Kresna Adikarsa, PT Palka Sarana Utama, PT Samudraluas Paramacitra, PT Patria Maritime Perkasa, PT Teknik Tadakara Sumberkarya, PT Slickbar Indonenesia, PT. Dahana dan PT. Pindad.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
42
5.
Meningkatnya usulan penerapan SNI Sasran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah SNI yang sudah diberlakukan secara wajib. Target yang ditetapakan oleh Direktorat IMKAP adalah sejumlah 1 SNI sedangkan realisasinya adalah 0 (nol) SNI. Hal ini disebabkan belum selesainya penyiapan Lab uji dalam rangka mendukung penerapan SNI wajib.
6.
Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan Sasaran tersebut dapat diukur dengan melihat Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan. Target yang ditetapkan oleh Direktorat IMKAP adalah sejumlah 1 SKKNI dan realisasinya
adalah
sejumlah
1
SKKNI
yaitu
SKKNI
Pembangunan kapal.
7.
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff Sasaran strategis tersebut dapat diukur dengan melihat jumlah terbangunnya sistem pengendalian intern di unit kerja. Target yang ditetapkan adalah 1 satker dan pencapaiannya adalah 1 satker. Pengendalian tersebut dilakukan dengan: -
penganggaran
yang
baik
di
awal
tahun,
dengan
pengganggaran yang baik maka kegiatan yang dilaksanakan akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan -
koordinasi pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terorganisasi
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
43
-
monitoring dan evalusasi, hal ini dilaksanakan agar kegiatan yang dijalan sesuai dengan kerangka acuan kerja serta penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
3.2. Analisa SWOT Industri
Maritim Kedirgantaraan dan
Alat
Pertahanan Berdasarkan potensi dan permasalahan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan, maka Dit. IMKAP telah melakukan analisa yang dilihat dari aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) untuk masing-masing sektor agar dapat menentukan arah, kebijakan dan strategi pengembangan bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan dimasa yang akan datang. a. Analisis Kekuatan (Strengths) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. 2) Memiliki pengalaman dalam membangun kapal. 3) Memiliki institusi pendidikan di bidang perkapalan. 4) Memiliki Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). 5) Batam, Bintan dan Karimun sebagai Free Trade Zone (FTZ). 6) Tersedianya SDM yang berkualitas. 7) Memiliki sistem manajemen mutu diakui secara internasional (AS9000). 8) Memiliki penguasaan teknologi bidang kedirgantaraan yang diakui dunia internasional. 9) Memiliki industri dalam negeri yang telah dapat mendukung produk alutsista dan non-alutsista.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
44
b. Analisis
Kelemahan
(Weaknesses)
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Kurang dukungan dari Perbankan dan Lembaga Non Bank. 2) Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 3) Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 4) Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 5) Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 6) Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 7) Tidak ada pengembangan produk baru. 8) Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 9) Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 10) Kesulitan
dalam
pengurusan
perijinan
pada
industri
pertahanan.
c. Analisis Peluang (Opportunities) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 2) Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari negara-negara maju. 3) Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT. Pann. 4) Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. 5) Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri galangan kapal. Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
45
6) Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri. 7) Pertumbuhan
ekonomi
positif
akan
mempengaruhi
pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan alat pertahanan. 8) Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk regional Afrika dan Asia Tenggara. 9) Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi optimasi utilitas fasilitas produksi.
d. Analisis Tantangan (Threats) Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 1) Peningkatan sinergi dan koordinasi antar lembaga terkait dan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Negara-negara pesaing di ASEAN yang berkembang pesat, khususnya China. 3) Komitmen
pemerintah
terhadap
sektor
maritim,
kedirgantaraan dan alat pertahanan. 4) Peningkatan iklim investasi investor lokal yang ada di luar Batam, sementara fasilitas kemudahan di Batam lebih banyak dinikmati oleh PMA. 5) Pengembangan desain baru untuk produk industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan. 6) Impor kapal dan pesawat bukan baru (bekas) yang mengakibatkan penurunan order bangunan baru kapal dan pesawat terbang. 7) Perlu
waktu
perusahaan
dan
kesabaran
dikalangan
untuk
membentuk
stakeholder
citra
(pemerintah,
masyarakat, dan lain-lain).
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
46
Dalam rangka mencapai target kegiatan yang akan dicapai maka ditetapkan
arah
pengembangan
bidang
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan kedepannya adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya. b. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (world class industry). c. Meningkatnya
pertumbuhan
dan
perkembangan
industri
komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri. d. Meningkatkan
sumber
pendanaan
(capital
market)
dan
instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional. e. Meningkatkan
sinergi
klaster
industri
maritim
dan
kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung, terkait, industri hulu dan hilir. f.
Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional, dan diharapkan mampu menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
47
3.3. Akuntabilitas Keuangan 3.3.1. Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan akuntabilitas keuangan, maka Tabel 3.13 adalah realisasi anggaran Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan tahun 2015. Pada tabel tersebut, realisasi anggaran Dit. IMKAP tahun 2015 sebesar Rp. 13.658.962.000,(Tiga belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) atau 53,67 % (Lima puluh tiga koma
enam
puluh
tujuh
persen)
dari
total
pagu
Rp.
25.450.000.000,- (Dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah). Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dapat dilihat pada halaman lampiran. Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 REALISASI
KODE 8
1847 1.847.001
OUTPUT / RINCIAN AKUN Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Alat Transportasi, Mesin, Elektronika dan Alat Pertahanan
PAGU 25.450.000
TOTAL 13.658.962
% 53,67
SISA 11.791.038
Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
25.450.000
13.658.962
53,67
11.791.038
2.396.086
2.087.827
87,13
308.260
Koordinasi Pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
1
Penguatan Industri Perkapalan
430.056
407.210
94,69
22.846
2
Penumbuhan Industri Kedirgantaraan
773.954
617.779
79,82
156.175
3
Pengembangan Industri Alat Pertahanan Non Alutsista
865.260
751.168
86,81
114.093
4
Penyusunan Usulan Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Produk Industri Maritim Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
326.816
311.670
95,37
15.146
1.847.002
Pelaksanaan Standarisasi Bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
5.366.006
2.517.243
46,91
2.848.763
709.950
240.508
33,88
469.443
1.100.430
971.395
88,27
129.035
415.872
160.189
38,52
255.683
1.084.042
327.982
30,26
756.060
1
Standardisasi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
2
Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Rubberseal Pesawat
3
Fasilitasi Pengembangan Lab Uji Dalam Rangka Penerapan Sni Wajib Life Jacket
4
Bimbingan Teknis Sertifikasi Industri Dan Produk Komponen Perkapalan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
48
5
Pendampingan Dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penerapan Standar Mutu Produk Untuk Produk Komponen Pesawat Untuk Mendukung Quick Win
1.064.800
817.170
76,74
247.630
6
Penyusunan Wps Dalam Rangka Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
990.912
0
0
990.912
1.847.003
Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
10.624.374
6.427.810
60,5
4.196.564
532.490
440.984
82,82
91.506
1.779.860
897.767
50,44
882.093
1
Peningkatan Kemampuan Dan Kompetensi Sdm Industri Perkapalan Untuk Anggota Klaster Industri Kapal
2
Pemenuhan Kebutuhan Sdm Industri Perkapalan Nasional Melaui Peningkatan Kompetensi Sdm Pengelasan Kapal
3
Peningkatan Kemampuan Sdm Industri Komponen Perkapalan Di Bidang Pengelasanan Non-ferro
494.630
455.335
92,06
39.295
4
Pelatihan Manajemen Galangan Kapal
664.800
298.414
44,89
366.386
5
Pelatihan Pengelasan Bawah Air Untuk Sdm Industri Maritim
628.401
593.073
94,38
35.328
7
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Smaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
1.885.376
1.535.179
81,43
350.197
8
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Fcaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
955.236
427.454
44,75
527.782
9
Pelatihan Welding Operator Untuk Industri Galangan Kapal
542.061
528.248
97,45
13.813
10
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Peningkatan Sdm Pengelasan Gmaw Bersertifikasi Dalam Mendukung Quick Win
736.864
525.467
71,31
211.397
11
Peningkatan Kemampuan Sdm Blasting Dan Coating
497.298
484.209
97,37
13.089
12
Peningkatan Kemampuan Sdm Las Fcaw Posisi 3g Dan 3f Bidang Perkapala
475.746
67.900
14,27
407.846
13
Revitalisasi Industri Galangan Kapal Melalui Pelatihan Manajemen Galangan Kapal Dalam Mendukung Quick Win
1.431.612
173.780
12,14
1.257.832
Pengembangan Teknologi Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
3.564.849
140.462
3,94
3.424.387
564.849
140.462
24,87
424.387
1.847.004 1
Pemberdayaan Potensi Desain Industri Perkapalan Nasional
2
Pemberdayaan Pusat Desain Dan Rekayasa Kapal Nasional Untuk Mendukung Quick Win
3.000.000
0
0
3.000.000
1.847.005
Promosi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
1.958.590
1.369.857
69,94
588.733
1
Publikasi Kemampuan Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
424.452
393.057
92,6
31.395
2
Fasilitasi Promosi Kemampuan Industri Maritim Dan Komponen
510.502
415.441
81,38
95.061
3
Fasilitasi Promosi Industri Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
580.652
467.129
80,45
113.523
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
49
4
Penganugerahan Penghargaan Customer Satisfaction Award Untuk Industri Galangan Kapal (imicsa) 2015
442.984
94.230
21,27
348.754
1.540.095
1.115.764
72,45
424.331
1.847.007
Dokumen Perencanaan/evaluasi/database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
1
Penyusunan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
460.355
373.018
81,03
87.337
2
Pemutakhiran Database Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
296.509
174.571
58,88
121.938
3
Koordinasi Program Dan Layanan Kinerja Dit. Ind. Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
432.047
399.317
92,42
32.730
4
Penyusunan Evaluasi Kinerja Dan Lakip Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
351.184
168.858
48,08
182.326
25.450.000
13.658.962
53,67
11.791.038
TOTAL
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
50
BAB IV PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Secara keseluruhan Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan pada tahun 2015 telah berhasil melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin dari telah dilaksanakan kegiatan dalam rangka pertumbuhan industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan dengan penyerapan anggaran sebesar 53,67 % (Lima puluh tiga koma enam puluh tujuh persen). Indikator kinerja adalah sebagai berikut : A.
Perspektif Stake Holder 1. Tingginya Nilai tambah industri 2. Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3. Meningkatnya produktifitas SDM industri 4. Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
B.
Perspektif Stake Holder 1.
Tersusunnya
usulan
insentif
yang
mendukung
pengembangan industri 2.
Mengembangkan R & D di instansi dan industri
3.
Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi
4.
Meningkatnya promosi industri
5.
Meningkatnya usulan penerapan SN
6.
Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
51
7.
Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff
Sedangkan dalam industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan memiliki potensi yang harus terus dikembangkan, antara lain : 1. Meningkatnya pasar dalam negeri yang menjadi load base pengembangan industri perkapalan dan pasar ekspor yang semakin terbuka. 2. Adanya pengembangan investasi industri perkapalan dari negara-negara maju. 3. Adanya lembaga keuangan Non Bank untuk pemberdayaan industri perkapalan seperti PT. Pann. 4. Adanya Inpres No. 5 / 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional termasuk industri perkapalan. 5. Memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan menjadi kawasan industri galangan kapal. 6. Adanya komitmen dari Presiden untuk menggunakan produk dalam negeri. 7. Pertumbuhan
ekonomi
positif
akan
mempengaruhi
pertumbuhan pada sektor industri maritime, kedirgantaraan dan alat pertahanan. 8. Potensi pasar produk kelas CN dan NC sangat besar untuk regional Afrika dan Asia Tenggara. 9. Telah selesai dibangun prototype Pesawat N219 yang potensi pasarnya sangat besar untuk transportasi perintis. 10. Berkembangnya bisnis rantai pasok, merupakan potensi optimasi utilitas fasilitas produksi.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
52
Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kerja Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan pada tahun 2015, antara lain : 1. Kurangnya
SDM
pada
Direktorat
Industri
Maritim,
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan, sehingga memiliiki load/beban
yang
semakin
besar.
Kondisi
tersebut
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.
Sedangkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan adalah sebagai berikut : 1. Ketergantungan terhadap bahan baku dan komponen impor yang tinggi. 2. Delivery time pembangunan produk industri yang kurang kompetitif. 3. Kurang dukungan dari Perbankan dan Lembaga Non Bank. 4. Fasilitas produksi sebagian besar berusia tua. 5. Lemahnya peraturan & perundangan di bidang maritim. 6. Masih rendahnya penggunaan desain kapal dalam negeri. 7. Tidak ada pengembangan produk baru. 8. Pasar industri kedirgantaraan masih terbatas pada lingkup pertahanan/militer. 9. Citra perusahaan dimata publik (dalam negeri) belum membaik. 10. Kesulitan dalam pengurusan perijinan pada industri pertahanan.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
53
4.2 SARAN
Beberapa hal yang dapat disampaikan oleh Direktorat Industri Maritim, Kedirgaantaraan dan Alat Pertahanan untuk perbaikan kinerja dalam melaksanakan program, antara lain : 1. Perlu adanya penambahan jumlah SDM di Dit. IMKAP, sehingga diperlukan koordinasi dengan Bagian Kepegawaian Ditjen. ILMATE dan Biro Kepegawaian Kemenperin, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM aparatur melalui pelaksanaan
diklat,
studi
banding,
magang
maupun
Industri
Maritim,
benchmarking. 2. Pembinaan
dan
pengembangan
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi SDM, industri komponen kapal, standardisasi guna mencapai sasaran dan tujuan, serta dalam jangka panjang dapat mewujudkan visi dan misi yang diemban. 3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan dan bantuan peralatan yang berkesinambungan agar diperoleh masukan
bagi
perbaikan
penyusunan
program
tahun
selanjutnya.
Sedangkan arah pengembangan kedepannya bidang Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan adalah sebagai berikut : 1. Eksistensi galangan kapal nasional yang memiliki fasilitas produksi berupa building berth/graving dock yang mampu membangun kapal dan mereparasi kapal/docking repair sampai dengan kapasitas 300.000 DWT untuk memenuhi kebutuhan di dalam maupun luar negeri (world class industry).
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
54
2. Meningkatnya kemampuan industri perkapalan/galangan kapal nasional dalam membangun kapal untuk berbagai jenis dan ukuran seperti Korvet, Frigate, Cruise Ship, LPG Carrier dan kapal khusus lainnya. 3. Meningkatnya
pertumbuhan
dan
perkembangan
industri
komponen kapal nasional untuk mampu mensuplai kebutuhan komponen kapal dalam negeri. 4. Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN)/National Ship Design and Engineering Centre (NaSDEC) semakin berkembang dan semakin kuat dalam mendukung industri perkapalan/galangan kapal nasional, dan diharapkan mampu menjadi clearing house untuk desain kapal dalam negeri. 5. Meningkatkan
sumber
pendanaan
(capital
market)
dan
instrumen bisnis untuk peningkatan kemampuan pasok industri maritim, kedirgantaraan dan alat pertahanan nasional. 6. Meningkatkan
sinergi
klaster
industri
maritim
dan
kedirgantaraan nasional, baik dalam industri inti, pendukung, terkait, industri hulu dan hilir.
Laporan Akuntabilitas Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
55
LAMPIRAN 1 Rencana Kinerja (RENKIN) Dit. IMKAP Tahun 2015
LAMPIRAN 2 Perjanjian Kinerja Kegiatan Dit. IMKAP Tahun 2015
LAMPIRAN 3 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Dit. IMKAP Tahun 2015
FORMULIR PKK TAHUN 2015 DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
(1) PERSPEKTIF STAKE HOLDER I
Tingginya nilai tambah industri
SATUAN
(2)
TARGET 2015
REALISASI 2015
(3)
1 Laju pertumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan 2 Kontribusi Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan terhadap PDB nasional
Persen
3,82
3,36
Persen
0,17
0,2
1 Kontribusi ekspor produk IMKAP terhadap ekspor nasional 2 Pangsa pasar produk IMKAP terhadap total permintaan di pasar dalam negeri
Persen
3
0,7
Persen
8,67
8,68
1 Tingkat Produktivitas dan kemampuan SDM IMKAP 2 Penambahan jumlah tenaga kerja Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan
Rupiah/Tenaga Kerja Tenaga Kerja
1300
2259
Proyek
-
Produk
20
20
Jenis
2
2
2 Perusahaan industri yang memperoleh insentif
Perusahaan
4
1
II Mengembangkan R & D di instansi dan industri
1 Kerjasama R&D instansi dengan industri/ Lembaga
Kerjasama
1
1
III Meningkatnya akses pembiayaan dan bahan baku untuk meningkatkan kapasitas produksi
1 Tingkat utilisasi kapasitas produksi
Persen
60
60
2 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber pembiayaan 3 Perusahaan yang mendapat akses ke sumber bahan baku
Perusahaan
-
Perusahaan
-
IV Meningkatnya promosi industri
1 Perusahaan mengikuti seminar/konferensi, pameran, misi dagang/investasi Promosi produk/jasa dan investasi industri
Perusahaan
8
25
V Meningkatnya usulan penerapan SNI
1 SNI yang sudah diberlakukan secara wajib
SNI
1
0
VI Meningkatnya kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
1 Sertifikasi asessor
Orang
-
LSP/tahun
-
TUK/tahun
-
II Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
III Meningkatnya produktivitas SDM industri
IV Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri
1 Jumlah investasi di industri hulu dan antara IMKAP 2 Jumlah produk dengan nilai TKDN lebih dari 40%
PERSPEKTIF PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI I
Tersusunnya usulan insentif yang mendukung pengembangan industri
1 Rekomendasi usulan insentif fiskal
2 Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 3 Terbetuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK)
SASARAN
VII Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staff
SATUAN
TARGET 2015
REALISASI 2015
4 Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan
INDIKATOR KINERJA
SKKNI/tahun
1
1
1 Terbangunnya sistem pengndalian intern di unit kerja
Satker
1
1
Jumlah Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Dit. IMKAP Tahun 2015
Rp. 25.450.000.000,Rp. 13.658.962.000,-
Jakarta, Januari 2016 Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan
(Hasbi Assiddiq Syamsuddin)