KATA PENGANTAR. Jakarta, 29 April 2016 Kepala LAPAN. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

bahwa

Menteri/Pimpinan

Lembaga

sebagai

Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. LAPAN adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan LAPAN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada LAPAN. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta, 29 April 2016 Kepala LAPAN

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Kata Pengantar

Halaman -i-

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Lampiran

iii

Pernyataan Tanggung Jawab

iv

Ringkasan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran.....................................................................................................

3

II. Neraca .......................................................................................................................................

4

III. Laporan Operasional .................................................................................................................

6

IV. Laporan Perubahan Ekuitas ......................................................................................................

7

V. Catatan atas Laporan Keuangan

8

A. Penjelasan Umum

8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

47

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

55

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

91

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

96

F. Pengungkapan Penting Lainnya

99

VI. Lampiran dan Daftar

Daftar Isi

Halaman ii

i Daftar Isi

iv Ringka

5

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A1 :

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Lampiran A2 :

Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan

Lampiran A3 :

Laporan-laporan Pendukung a. Neraca, LRA, LO, dan LPE b. Laporan Pendukung Laporan Keuangan c. Laporan Barang Pengguna d. Daftar Rekening Pemerintah e. Rencana Tindak Lanjut BPK f. Berita Acara Rekonsiliasi g. Daftar lainnya sebagai pendukung Laporan Keuangan 

Laporan Persediaan



Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara



Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya LAPAN Dari Hibah, Kas dan Deposito Pada Satker BLU



Daftar Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara



Dokumen Lainnya

h. Laporan Keuangan BLU

Daftar Isi

Halaman iii

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2015

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) untuk tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundangundangan lain yang terkait.

Jakarta,

Ratih Pratiwi, SH NIP.19620409 199003 2 001

Pernyataan Telah Direviu

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS : www.lapan.go.id __

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan

Keuangan LAPAN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 April 2016 Kepala LAPAN

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Pernyataan Tanggung Jawab

Halaman -iv-

Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2015 (Audited)

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan LAPAN per 31 Desember 2015 ini telah di susun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan - LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp294.232.871.785 atau mencapai 4.927,04% dari estimasi pendapatan – LRA sebesar Rp5.971.800.000. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp695.275.761.854

atau

mencapai

79,16%

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp878.339.699.000.

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.573.191.325.869 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp187.143.890.073; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.198.386.150.464; Piutang Jangka Panjang (neto) Rp616.218.592; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp187.045.066.740. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp123.832.706.588 dan Rp1.449.358.619.281.

3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp180.265.744.521 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp599.560.211.498 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp419.294.466.977. Kegiatan Non

Ringkasan

Halaman- 1 -


Operasional surplus sebesar Rp88.173.848.978 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp331.120.617.999.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp1.163.734.718.296 ditambah Defisit-LO sebesar Rp331.120.617.999 kemudian dikurangi penyesuaian nilai aset sebesar Rp489.077.904 ditambah koreksikoreksi

sebesar

Rp91.292.678.251

ditambah

Transaksi

Antar

Entitas

sebesar

Rp525.940.918.637 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp1.449.358.619.281.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Ringkasan

Halaman- 2 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 (Dalam Rupiah) 31 De se mbe r 2015 Uraian

Catatan Anggaran

PENDAPATAN

Re alisasi

31 De se mbe r 2014 % te rhadap Anggaran

Re alisasi

B.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak

5.971.800.000

294.232.871.785

4927,04%

10.612.696.364

Jumlah Pe ndapatan

5.971.800.000

294.232.871.785

4927,04%

10.612.696.364

BELANJA Belanja Pegawai

B.2 B.3

144.185.826.000

128.005.494.492

88,78

121.136.986.974

Belanja Barang

B.4

425.001.136.000

270.387.655.726

63,62

169.816.855.452

Belanja Modal

B.5

309.152.737.000

296.882.611.636

96,03

399.140.284.845

878.339.699.000

695.275.761.854

79,16

690.094.127.271

Jumlah Be lanja

Laporan Realisasi Anggaran

Halaman - 3 -


II. NERACA LAPAN NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 31 DESEMBER 2014 NAMA PERKIRAAN

CATATAN 1

2

31 DESEMBER 2015

31 DESEMBER 2014

3

4

ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1

140.563.729

94.072.431

Kas Lainnya dan Setara Kas

C.2

95.993.535

246.976.457

Kas pada Badan Layanan Umum

C.3

125.804.257.421

2.908.011.995

Piutang Bukan Pajak Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

C.4

498.773.542

-

C.5

157.853.200

267.184.074

C.6

-

3.027.309

Bagian Lancar TP/TGR

C.7

-

37.200.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar

C.8

(147.166.688)

(148.351.057)

Belanja Dibayar di Muka

C.9

10.527.120.568

14.478.395.210

Persediaan

C.10

49.622.817.624

43.701.664.122

Persediaan Badan Layanan Umum

C.11

443.677.142

434.990.039

187.143.890.073

62.023.170.580

Jumlah Aset Lancar PIUTANG JANGKA PANJANG Piutang Tagihan TP/TGR

C.12

64.586.900

2.896.717.061

Piutang Jangka Panjang Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang

C.13

2.665.830.161

-

C.14

Jumlah Piutang Jangka Panjang

(2.114.198.469)

(1.984.022.716)

616.218.592

912.694.345

ASET TETAP Tanah

C.15

277.038.353.942

275.246.835.716

Peralatan dan Mesin

C.16

840.023.949.891

775.288.769.083

Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum

C.17

2.426.290.176

2.355.485.911

Gedung dan Bangunan

C.18

227.028.505.154

206.161.942.268

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.19

42.945.005.231

40.640.386.532

Aset Tetap Lainnya

C.20

11.084.550.578

26.229.186.179

Aset Tetap Lainnya Badan Layanan Umum

C.21

1.045.500

1.045.500

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.22

297.329.036.178

85.053.012.196

Akumulasi Penyusutan

C.23

(499.490.586.186)

(450.097.991.067)

Jumlah Aset Tetap

Neraca

1.198.386.150.464

960.878.672.318

Halaman- 4 -


NAMA PERKIRAAN

CATATAN 1

2

31 DESEMBER 2015

31 DESEMBER 2014

3

4

ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud

C.24

90.191.330.216

Aset Tak Berwujud - Badan Layanan Umum

C.25

200.499.000

4.361.000

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

C.26

96.115.463.700

84.980.513.700

Aset Lain-Lain

C.27

8.686.749.284

10.315.284.029

Aset Lain-Lain-Badan Layanan Umum

C.28

109.501.628

-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

C.29

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

(8.258.477.088)

55.475.114.093

(9.823.890.622)

187.045.066.740

140.951.382.200

1.573.191.325.869

1.164.765.919.443

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Uang Muka dari KPPN

C.30

140.563.729

94.072.431

Utang kepada Pihak Ketiga

C.31

123.617.427.702

932.929.874

Pendapatan yang ditangguhkan

C.32

-

434.440

Utang Jangka Pendek Lainnya

C.33

70.747.365

231.050

Pendapatan Diterima di Muka

C.34

3.967.792

3.967.792

123.832.706.588

1.031.635.587

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.35

-

60.991.534.993

Ekuitas Dana Investasi

C.36

-

1.102.742.748.863

Ekuitas

C.37

1.449.358.619.281

-

1.449.358.619.281

1.163.734.283.856

1.573.191.325.869

1.164.765.919.443

JUMLAH EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Neraca

Halaman- 5 -


III. LAPORAN OPERASIONAL LAPAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Urai an

C atatan

2015

2014

KEGIATAN O PERAS IO NAL PENDAPATAN P enerimaan Negara Bukan P ajak

D.1

JUMLAH PENDAPATAN

180.265.744.521 180.265.744.521

B EB AN Beban P egawai

D.2

Beban P ersediaan

D.3

17.545.378.636

Beban Barang dan Jasa

D.4

291.814.044.633

Beban P emeliharaan

D.5

22.997.197.460

Beban P erjalanan Dinas

D.6

29.366.458.281

Beban Barang unt uk Diserahkan kepada masyarakat

D.7

3.423.091.243

Beban P enyusut an dan Amort isasi

D.8

106.256.781.283

Beban P eyisihan P iut ang T ak T ert agih

D.9

JUMLAH B EB AN

(419.294.466.977)

D.10

Defisit P elepasan Aset Non Lancar

(256.988.915)

Surplus Dari Kegiat an Non Operasional Lainnya

88.430.837.893

SURP LUS (DEFISIT ) DARI KEGIAT AN NON OP ERASIONAL SURP LUS (DEFISIT ) SEBELUM P OS LUAR BIASA

PO S LUAR B IAS A

129.622.441 599.560.211.498

SURP LUS (DEFISIT ) DARI KEGIAT AN OP ERASIONAL

KEGIATAN NO N O PERAS IO NAL

128.027.637.521

88.173.848.978 (331.120.617.999)

D.11

Beban Luar Biasa

0

SURP LUS (DEFISIT ) P OS LUAR BIASA

0

S URPLUS /DEFIS IT LO

Laporan Operasional

(331.120.617.999)

Halaman- 6 -

Laporan Keuangan LAPAN TA 2015 (Audited)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LAPAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah) Urai an

C atatan

2015

2014

EKUITAS AW AL

E.1

1.163.734.718.296

-

SURPLUS/DEFISIT LO

E.2

(331.120.617.999)

-

E.3

(489.077.904)

-

PENYESUAIAN NILAI T AHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset DAMPAK KUMULAT IF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

E.4

79.286.982

-

KOREKSI NILAI ASET T ET AP NON REVALUASI

E.5

91.176.372.866

-

LAIN-LAIN

E.6

37.018.403

JUMLAH LAIN-LAIN T RANSAKSI ANT AR ENT IT AS EKUITAS AKHIR

Laporan Perubahan Ekuitas

E.7

91.292.678.251

-

525.940.918.637

-

1.449.358.619.281

-

Halaman- 7 -


V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A.

PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis LAPAN Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Pembangunan Iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan

ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan

teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan paparan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 yang sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 disampaikan bahwa Pembangunan Keunggulan Kompetitif Perekonomian berbasis pada : (1) Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia; (2) Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas; (3) Kemampuan Iptek. Terdapat 7 bidang strategis dalam RPJPN 2005-2025, yaitu: Pertanian dan Ketahanan Pangan; Teknologi Kesehatan dan Obat; Energi, Energi Baru dan Terbarukan;

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi;

Teknologi

Transportasi; Material Maju, serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan Iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana Iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi Iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Iptek penerbangan dan antariksa merupakan salah satu mesin penggerak pembangunan ekonomi seperti pemanfaatan untuk telekomunikasi, navigasi, pengembangan satelit, perencanaan tataguna lahan untuk pengembangan

wilayah,

perencanaan

pengembangan

infrastruktur

(jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya), pengelolaan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Halaman -8-


sumberdaya alam (hutan produksi, perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan,

sumberdaya

air),

pemantauan

lingkungan

(cuaca,

perubahan iklim dan sebagainya), sehingga dapat menjadi dasar arah pengembangan dan program dasar kemandirian teknologi nasional berbasis penerbangan dan antariksa. Penguasaan teknologi dirgantara khususnya teknologi roket dan satelit sangat penting dalam rangka mencapai

kemandirian

bangsa

untuk

menjamin

kelangsungan

pemanfaatan teknologi yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), maupun aspirasi masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh LAPAN. Penguasaan Iptek penerbangan dan antariksa sangat penting bagi negara

Indonesia yang merupakan

negara kepulauan dengan aspek geografis yang spesifik yaitu wilayahnya luas, daratannya tersebar, berada di jalur katulistiwa di antara dua benua dan dua samudera, kaya dengan sumberdaya alam dan rentan terhadap bencana. Iptek penerbangan dan antariksa juga sangat penting bagi pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan penanganan bencana melalui penyajian informasi untuk peringatan dini, tanggap darurat dan rehabilitasi sehingga mempercepat respon terhadap permasalahanpermasalahan nasional. Rencana Strategis (Renstra) LAPAN 2015-2019 memberikan gambaran kuat LAPAN dalam upaya membangun kemandirian di bidang teknologi dirgantara khususnya roket dan satelit sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan

seluas-luasnya

Iptek

dirgantara

untuk

mendukung

pembangunan nasional setidaknya dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup serta memberikan gambaran kesiapan LAPAN dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder, pengguna dari berbagai institusi pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat. Renstra LAPAN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan dan telah diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019 dan menjadi acuan bagi unit kerja eselon I dan II serta unit kerja Mandiri (Balai) untuk menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Halaman -9-


1.1 1.1.1

Kondisi Umum Profil LAPAN LAPAN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK) yang didirikan pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Nasional. Keputusan tersebut

Presiden

diperbaharui

dan

disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan

Tata

Kerja

Lembaga Gambar 1.1 Kantor LAPAN Pusat

Pemerintah Non Departemen

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Keputusan Presiden tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, saat ini sedang disiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. A. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang

penelitian

dan

pengembangan

kedirgantaraan

dan

pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Halaman -10-


yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, LAPAN dikoordinasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, LAPAN menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian

dan

pengembangan

kedirgantaraan

dan

pemanfaatannya; 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN; 3. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya; 4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian,

keuangan,

kearsipan,

hukum,

persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam menyelenggarakan fungsi di atas, LAPAN mempunyai kewenangan: 1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; 2. Perumusan

kebijakan

di

bidangnya

untuk

mendukung

pembangunan secara makro; 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya; 4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang penelitian

dan

pengembangan

kedirgantaraan

dan

pemanfaatannya; b. Penginderaan/pemotretan

jarak

jauh

dan

pemberian

rekomendasi perizinan satelit. Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, maka lingkup kegiatan yang dilaksanakan LAPAN adalah pada : (1) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan antariksa, (2) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan penginderaan jauh, (3) penelitian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dirgantara, dan (4) kajian dan pengembangan kebijakan kedirgantaraan nasional. Pemanfaatan Iptek kedirgantaraan merupakan salah satu mesin


Halaman -11-


penggerak

pembangunan

ekonomi

seperti

pemanfaatan

untuk

telekomunikasi, navigasi, pengembangan satelit pendidikan, tele medisin, perencanaan tataguna lahan untuk pengembangan wilayah, perencanaan pengembangan infrastruktur (jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, dan sebagainya), pengelolaan sumberdaya alam (hutan produksi, perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, sumberdaya air), pemantauan lingkungan (cuaca, perubahan iklim dan sebagainya), dan untuk mendukung pertahanan NKRI. Penguasaan Iptek kedirgantaraan sangat penting bagi negara seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan aspek geografis yang spesifik yaitu wilayahnya luas, daratannya tersebar, berada di jalur katulistiwa di antara dua benua dan dua samudera, kaya dengan sumberdaya alam dan rentan terhadap bencana. Pengelolaan wilayah negara dengan aspek geografis yang demikian sangat memerlukan Iptek kedirgantaraan. Iptek kedirgantaraan memberikan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan, dan penanganan bencana melalui penyajian informasi untuk peringatan dini, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penguasaan Iptek kedirgantaraan memungkinkan bagi Indonesia untuk menjaga dan melindungi keutuhan NKRI. Keberhasilan LAPAN dalam penguasaan Iptek kedirgantaraan (rancang bangun satelit mikro dan operasional pengendalian serta penerimaan datanya, rancang bangun roket balistik dan kendali sampai dengan ukuran 420 mm dan dilanjutkan dengan 550 mm, pelayanan data/informasi penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya lahan, mitigasi bencana, dan mendukung keperluan hankam, serta pengembangan model dan informasi sains antariksa dan atmosfer) sangat membantu dan berkontribusi bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupannya. Cita-cita LAPAN dalam upayanya berkontribusi bagi kemandirian teknologi dan pemberdayaan Iptek di tengah-tengah masyarakat juga banyak mengalami kendala. Kendala-kendala tersebut merupakan strategic issued bagi LAPAN. Pemetaan kendala telah dilakukan, diantaranya dapat disebutkan: 1. Fasilitas dan kapasitas peralatan penelitian dan laboratorium sangat terbatas;


Halaman -12-


2. Ketersediaan SDM yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas masih kurang dibandingkan dengan program yang harus dijalankan. Hal ini semakin sulit dengan adanya kebijakan nasional dalam pembatasan rekruitmen PNS; 3. Anggaran LAPAN dalam 5 tahun terakhir sangat terbatas sehingga belum memungkinkan pengembangan dan investasi peralatan secara memadai untuk mendukung penguasaan Iptek kedirgantaraan. 4. Missile Technology Control Regime (MTCR) yang menghalangi proses kerjasama Indonesia (LAPAN) dengan negara-negara yang telah mempunyai kemampuan di bidang teknologi roket dalam rangka alih teknologi dan pengembangan kemampuan roket LAPAN/ nasional. Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan Rancangan Peraturan Presiden yang baru, yang mengantisipasi perkembangan organisasi modern serta tantangan sains dan teknologi antariksa.

1.1.2

Capaian LAPAN 2015 Sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang

bertugas di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya, LAPAN telah menghasilkan berbagai kemajuan penguasaan di bidang teknologi penerbangan dan antariksa pada tahun 2015. Pencapaian tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh pengguna di berbagai sektor pembangunan. Berbagai capaian tersebut diantaranya: litbang yang dihasilkan di bidang sains antariksa dan sains atmosfer, rancang bangun teknologi satelit, pengembangan teknologi roket sonda, pengembangan

teknologi

penerbangan,

serta

litbang

di

bidang

penginderaan jauh dan kajian kebijakan. Pencapaian tersebut merupakan acuan bagi LAPAN untuk terus berbenah dalam orientasi bersama untuk mewujudkan pusat unggulan di setiap kompeterisi LAPAN pada periode pembangunan berikutnya. Adapun capaian pada tahun 2015 yang telah dihasilkan sebagai berikut: a.

Di bidang pengembangan kompetensi sains antariksa, telah dilakukan pengembangan Decision Support System (DSS) berupa Space Weather Information and Forecast Services (SWIFtS). DSS


Halaman -13-


SWIFTS, merupakan sistem yang mampu melakukan prakiraan kondisi cuaca antariksa agar dapat dimanfaatkan terkait timbulnya potensi gangguan akibat cuaca antariksa pada komunikasi radio HF, navigasi dan satelit. Produk ini membuktikan bahwa fenomena cuaca antariksa

dapat

diprakirakan

dengan

menganalisis

data-data

pengamatan real time, baik data lokal maupun global untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sampai saat ini telah dilakukan informasi harian dan prediksinya untuk kondisi matahari, medan magnet bumi, dan kondisi lapisan ionosfer. Informasi ini disampaikan melalui website http://swifts.sains.lapan.go.id/. Sistem ini direncanakan menjadi informasi unggulan di wilayah regional Asia Tenggara, karena sampai saat ini hanya LAPAN yang dapat melakukannya. Selanjutnya ditargetkan sistem ini akan segera bergabuing dengan ISES (International Space Environment Services. Sedangkan pada bidang pengembangan kompetensi sains atmosfer, telah dilakukan pengembangan Decision Support System (DSS) berupa Satellite Early Warning System (Sadewa) merupakan sebuah sistem informasi peringatan dini bencana yang dikembangkan berbasis teknologi satelit dan juga dilengkapi sensor-sensor terestrial. Sistem peringatan dini bencana dapat mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sadewa memonitor kejadian hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia dengan resolusi 5 km2

mendekati real time dan

mengirimkan informasi peringatan dini melalui website, e-mail dan pesan singkat (SMS) kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana. Pada tahun 2015 sistem peringatan dini bencana LAPAN telah sampai pada versi pengembangan ke 3 (Sadewa

3.0)

yang

dapat

diakses

melalui

jaringan

http://sadewa.sains.lapan.go.id. Dalam mengembangkan minat masyarakat terhadap iptek penerbangan dan antariksa, LAPAN telah membangun sarana edukasi publik berupa planetarium berpindah (mobile planetarium). Kemenristekdikti memberikan pembinaan pada PSTA untuk menjadi


Halaman -14-


Pusat Unggulan IPTEK 2016-2018. b.

Dalam pengembangan kompetensi Teknologi Penerbangan dan Antarikaa, LAPAN telah menghasilkan teknologi roket yang banyak dimanfaatkan pengguna, salah satunya dalam hal penggunaan khusus yaitu tipe roket RX 1210 dan RX 1220. Dalam pengembangan Program Roket Pengorbit Satelit (RPS), LAPAN melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan pada tipe roket RX 320, RX 450, dan RX 550. Pada tanggal 13 Mei 2015, LAPAN telah berhasil meluncurkan roket RX-450. Peluncuran berlangsung di Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk, Jawa Barat. RX 450 merupakan roket sonda yang mempunyai diameter 450 mm yang dapat digunakan untuk mengukur parameter atmosfer. Sedangkan RX 550, yang menjadi komponen utama RPS, masih sedang dalam proses persiapan uji statik. Pengembangan roket RX 550 (integrasi dan uji statik) dilakukan dengan dukungan kerjasama pengembangan nosel dengan pihak YuZhnOye Ukraina. Pengembangan kapasitas produksi bahan baku propelan untuk membangun kemandirian bahan baku roket. LAPAN telah berhasil memproduksi Amonium Perkhlorat (AP) dan Hydroxy Terminated Polybutadiene

(HTPB)

untuk

membangun

kemandirian

dan

mengurangi ketergantungan bahan baku dan negara lain yang sulit diperoieh dan dibatasi oleh kebijakan internasional Missile Technology Control Regime (MTCR). Keberhasilan produksi AP dan HTPB secara mandiri diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam

negeri.

Peralatan

Propellant

Production

Line

bisa

dimanfaatkan untuk memproduksi motor roket / propelan kelas RX 1220 dengan kapasitas maks 500 unit per tahun. Produksi AP secara mandiri juga memberikan kemampuan untuk menghasilkan produk lain yaitu Kalium Perkhlorat (KP) sebagai bahan untuk penyemaian bibit hujan atau modifikasj cuaca. Selain itu, di bidang teknologi satelit LAPAN berupaya untuk membangun kemampuan penelitian dan perekayasaan teknologi satelit di dalam negeri baik satelit komunikasi, navigasi dan


Halaman -15-


penginderaan jauh. LAPAN berhasil membuat satelit eksperimen LAPAN-Tubsat yang diluncurkan pada 2007 dengan menggunakan roket peluncur satelit milik India. LAPAN juga telah menyelesaikan satelit kedua yang bernama LAPAN-A2/Orari dengan misi surveillance, monitoring lalu lintas kapal dan komunikasi amafir. Pelepasan Satelit LAPAN A2 dilakukan oleh Presiden RI pada tanggal 3 September 2015 dan telah berhasil diluncurkan pada pukul 11.30 WIB tanggal 28 September 2015, di Sriharikota, India. LAPAN-A2 berbobot 76 kg dilepaskan pada ketinggian 650,16 km setelah 23 menit 3 detik. Saat ini, LAPAN juga sedang mengembangkan satelit eksperimen berikutnya yakni LAPAN-A3, yang memiliki misi penginderaan jauh untuk ketahanan pangan. Pada tahun 2015 satelit LAPAN-A3 telah sampai pada tahap AIT dengan melengkapi fasilitas uji vibrasi dan EMC, fitting test, dan penyelesaian AIT dan uji vibrasi dummy load. LAPAN optimis di masa depan Indonesia akan mampu satelit yang dikembangkan masih berupa satelit membangun sendiri satelit operasional dengan berat eksperimen dengan berat di bawah 100 kilogram, namun lebih dan 1000 kg. Capaian dalam bidang litbangyasa satelit lainnya berupa keberhasilan seluruh uji fungsional dan misi satelit pada IOT LAPAN-A2, keberhasilan uji algoritma “nadir point” pada attitude control satelit, terselesaikannya 3 prototipe sub sistem satelit, dan tahap akhir pengembangan SW koreksi sistematik imager LAPANA3, modul TT&C dan modul akuisisi data misi LAPAN-A3, dan menghasilkan 5 KTI internasinal terindeks dan 8 KTI Nasional, serta 1 usulan HKI. Di bidang teknologi penerbangan, LAPAN telah melakukan Pengoperasian pesawat tanpa awak/ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau disebut juga LAPAN Surveillance UAV (LSU) dalam kelas medium altitude dan long endurance dengan misi airborne remote sensing. LAPAN berkomitmen dan telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), PSBA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta (BNPBD Yogyakarta), TNI, Poiri, Kementan, Badan Informasi


Halaman -16-


Geospasial (BIG) dan lebih dari 10 instansi untuk memanfaatkan LSU sebagai alat bantu surveillance, monitoring maupun bantuan pemetaan resolusi tinggi, baik sebagai data utama maupun data dukungan. Pengoperasian pesawat tanpa awak/Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau disebut juga LAPAN Surveillance UAV (LSU) dalam kelas medium altitude dan long endurance dengan misi airborne remote sensing. Pesawat LSU-01 berhasil diuji coba dengan terbang secara terprogram dengan lama terbang 50 menit, kecepatan 60 km/jam dan muatan 0.5 kg. Pesawat LSU-02 telah di uji terbang secara terprogram dengan lama terbang 3.8 jam dengan kecepatan 150 km/jam serta mampu membawa muatan maksimum 3 kg. Pesawat ini telah berhasil terbang selama 2 jam 45 menit menempuh jarak total sekitar 200 km dari Pameungpeuk-Bandara Nusawiru Pangandaran-Pameungpeuk dan telah dicatatkan sebagai Rekor MURI. Pesawat LSU-03 dapat terbang secara terprogram dengan lama terbang 5 jam, kecepatan 150km/jam serta mampu membawa muatan maksimum 10 Kg. Pada tanggal 29 Nopember 2015 Pesawat LSU-03 berhasil menempuh jarak sejauh 340 Km, terbang pergipulang

dari

lapangan

udara

Pameungpeuk,

Pangandaran,

Nusakambangan, Cilacap dengan ketinggian 600 meter selama 3.5 jam dan meraih penghargaan rekor MURI untuk kategori Pesawat Tanpa Awak (UAV) terbang menempuh jarak terjauh. Pesawat LSU05 merupakan pesawat yang mampu terbang selama 6-7 jam dengan kecepatan mencapai 150 km/jam, konsumsi bahan bakar 1.4 liter/jam dan mampu membawa muatan 30 kg. Tahun 2015 Pusat Teknologi penerbangan telah melakukan pertemuan “Mission Validation” bersama kementrian KKP terkait misi Maritime Surveillance System (MSS). LAPAN menerima penghargaan “Karya Unggulan Anak Bangsa” dari Kemenristekdikti aatas konsep MSS dan bersama PT. DI atas produk N-219. Juga telah dilakukan optimasi design LSU-03 dan LSU-02 sebagai elemen MSS, optimasi tersebut menghasilkan LSU-03-NG dan LSU-02-NG. Telah dilakukan pula penyiapan Mobile ground segment MSS yang menghasilkan dampak positif seperti pendaftaran patent design industri LSU-03-NG, hilirisasi


Halaman -17-


LSU-03 ke PT. M3 untuk diproduksi bagi keperluan AD, dan menciptakan struktur baru full carbon untuk serial LSU. Pada tanggal 10 Desember 2015 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) pesawat nasional N-219 tampil perdana di hadapan publik. Pesawat N219 sepenuhnya murni dikembangkan oleh putra putri Indonesia dan tidak melibatkan seorangpun konsultan

asing.

Teknik

rancang

bangun

yang

modern,

computerized, dirancang dan digambar secara digital sehingga akurasinya terjaga. N219 menjadi tonggak sejarah. Program pesawat transport nasional N219 yang secara resmi dimulai pada 2014 disesuaikan dengan kondisi dan fasilitas bandar udara di daerah terpencil di Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi dan harga yang bersaing. Pesawat ini juga dapat dioperasikan pada daerah dengan kondisi awan yang sulit maupun landasan tak beraspal di wilayah pegunungan dan kepulauan. Pesawat ini mampu lepas landas dan mendarat pada landasan yang pendek dengan stabilitas tinggi dan dinilai tepat untuk bandara di daerah terpencil Indonesia dengan lahan yang tidak luas. c.

Di bidang pengembangan kompetensi Penginderaan Jauh, telah dilakukan pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) dan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN). Implementasi lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang ”Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan iauh Resolusi Tinggi”, LAPAN telah melakukan kegiatan yang diantaranya pembangunan sarana dan prasarana pendukung. Citra Satelit Resolusi Tinggi yang diakuisisi adalah SPOT-6 dan SPOT-7. Terkait Instruksi Presiden tersebut, LAPAN melaksanakan kegiatan sebagal berikut: 1)

Menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan liserisi Pemerintah Indonesia;

2)

Meningkatkan kapasitas dan operasi sistem akuisisi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

3)

Melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh


Halaman -18-


resolusi

tinggi

sesual

dengan

ketentuan

peraturan

perundangundangan; 4)

Melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral;

5)

Membuat metadata atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesual dengan Standar Nasional Indonesia;

6)

Melakukan penyimpanan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; dan

7)

Bersama Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi. Kontinuitas litbang teknologi dan pemanfaatan penginderaan

jauh serta operasional dan pelayanannya dalam mendukung institusi terkait dengan melakukan pengembangan kapasitas stasiun bumi dan menerima (akuisisi) data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi untuk seluruh Indonesia, yaitu: MTSAT, NOAA, Terra/Aqua, NPP, Feng Yung, Metop, Landsat-7, LDCM, SPOT-5, SPOT-6 dan SPOT7 melalui stasiun bumi satelit penginderaan jauh Parepare, Pekayon dan Rumpin. Peningkatan kualitas Litbangyasa teknologi dan data penginderaan

jauh

pada

tahun

2015

menghasilkan

13

prototipe/modul dan 23 publikasi nasional dan internasional, 1 sistem quality control dan pengolahan data resolusi sangat tinggi dan 1 sistem otomatisasi penerimaan, pengolahan dan pendistribusian data MODIS, S-NPP, Landsat 7/8 secara near real time. Dalam peningkatan kualitas produk teknologi dan data penginderaan jauh pada tahun 2015 menghasilkan cloud mosaic Landsat-7/8 yang terupdate setiap 6 bulan, cloud free mosaic SPOT-6/7 yang terupdate setiap tahun, 929.465.022 Km2 data CSRT dan sistem penyediaan data Terra-Aqua dan S-NPP terdistribusi <1 jam untuk mendukung quick

respon

bencana

alam.

Layanan

teknologi

dan

data

penginderaan jauh telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Akusisi data ini merupakan bagian dari Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPJN) yang telah dioperasikan secara


Halaman -19-


penuh pada tahun 2014 yang telah terintegrasi dengan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). BDPJN melayani penyediaan data satelit secara

nasional,

dan

telah

didistribusikan

kepada

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pada tahun 2015, BDPJN telah mendistribusikan data citra satelit sebanyak 25.582 data kepada 50 K/L, 147 Pemda/Pemkot, 9 data TNI/Polri dan 19 Perguruan Tinggi. BDPJN tidak hanya dapat digunakan untuk pengendalian akibat dampak perubahan lingkungan (deforestasi dan emisi hutan), tetapi juga bisa melihat distribusi potensi sumber daya alam lndonesia. Indonesia secara resmi menjadi negara ke-9 dan negara pertama di Asia Tenggara yang menjadi Regional Support Office, United Nations-SPace based Information for Disaster Emergency and Reduction (RSO UN-SPIDER). LAPAN menjadi pelaksana RSO karena

memiliki

pengalaman

dalam

pemanfaatan

teknologi

penginderaan jauh untuk berbagai bidang seperti mitigasi bencana, pemodelan perubahan iklim, pemantauan lingkungan dan sumber daya alam. RSO dibentuk sebagai amanat Resolusi Majelis Umum PBB mengenal kerjasama UN-SPIDER dengan pusat-pusat keahlian regional dan nasional dalam penggunaan teknologi antariksa guna melakukan manaiemen mitigasi bencana. LAPAN juga terlibat dalam project Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS) untuk pemetaan lahan hutan seluruh Indonesia menggunakan data satelit penginderaan jauh Landsat multi temporal. Pemetaan hutan telah dilakukan setiap tahun untuk seluruh wilayah Indonesia selama periode 2000- 2009. Informasi spasial hutan yang dihasilkan telah dimanfaatkan oleh Kementerian Kehutanan, UKP4 dan berbagai institusi pemerintah lainriya.Updatiflg akan terus dilakukan setiap tahun dengan menggunakan data satelit Landsat Data Continuity Mission (LDCM). Selain BDPJN, LAPAN juga mengembangkan Sistem Pemantauan Bumi Nasional (SPBN) yang terdiri dari Sistem Informasi dan Mitigasi Bencana Alam (SIMBA) dan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SISDAL). SIMBA


Halaman -20-


merupakan Iayanan informasi peringatan dini dan tanggap darurat bencana berbasis data penginderaan jauh, dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan terkait kondisi sebelum, pada saat, dan terjadinya bencana. Sedangkan SISDAL merupakan layanan informasi mengenal sumberdaya alam dan lingkungan wilayah darat, pesisir dan laut berbasis data satelit penginderaan jauh untuk pengelolaan sumber daya alam dan Iingkungan yang lestari. Jenis informasi yang disajikan dalam SIMBA di antaranya: kondisi liputan awan dan curah hujan dan data satelit, sistem peringkat bahaya kebakaran, pemantauan kondisi titik panas hotspot, kabut asap kebakaran, dan informasi bekas lahan terbakar, informasi potensi banjir di wilayah genangan banjir, informasi potensi banjir/kekeringan di wilayah pertanaman padi, dan informasi letusan gunung berapi. Jenis informasi dalam SISDAL meliputi tutupan lahan hutan seluruh Indonesia, pemantauan fase pertumbuhan padi, pemantauan ekosistem danau, informasi pulau kecil terluar, Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), sebaran mangrove, dan sebaran terumbu karang. Periode waktu informasi di dalam sistem yang diberikan diperbaharul secara periodik harlan, 8-harian, atau bulanan. Data utama yang digunakan adalah data satelit resolusi rendah, menengah dan tinggi, diantaranya: data satelit Terra/Aqua MODIS, NOAA AVHRR, MTSAT-1R, QMorph, dan TRMM, TM/ETM+/8 dan SPOT-6/SPOT-7. Capaian dalam pengembangan Sistem Pemantauan Bumi Nasional pada tahun 2015 adalah 14 jenis informasi SISDAL dan SIMBA, 4 sistem SPBN Provinsi, 2 sistem otomatisasi (ZPPI dan Daerah bekas terbakar), 73 pengguna SPBN, dan komersialisasi informasi ZPPI oleh PT. CSM. Capaian kualitas Litbang pemanfaatan penginderaan jauh meliputi 5 makalah publikasi ilmiah internasional terakreditasi, 20 makalah publikasi ilmiah nasional terakreditasi, 44 makalah dalam buku, 59 makalah dalam prosiding nasional dan 24 makalah dalam prosiding internasional. Capaian kualitas pedoman dan informasi penginderaan jauh meliputi 10 draf pedoman pemanfaatan penginderaan jauh, 17 pengembangan metode


Halaman -21-


untuk peningkatan kualitas pedoman dan informasi. d.

Undang-Undang (UU) RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. UU Kenatariksaan ini bertujuan mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan keantariksaan untuk kesejahteraan dan produktivitas bangsa. UU ini akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kerjasama keantariksaan untuk perlindungan terhadap kepentingan Indonesia. Pada tahun 2015 telah disahkan satu peraturan pelaksanaan dari UU tersebut, yaitu Perpres Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Saat

ini

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

(RPP)

tentang

Penginderaan Jauh, dan RPP Penyelenggaraan Keantariksaan telah dilakukan harmonisasi. LAPAN juga telah menyusun RPerpres tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaaan sebagai pedoman nasional dan saat ini proses tersebut memasuki tahap harmonisasi dan akan segera ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan LAPAN. BPK melakukan pemeriksaan dengan berdasarkan pada standar pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut meliputi penilaian atas penerapan prinsip-prinsip akuntansi

yang

digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat. Penilaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian internal yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap pengujian laporan keuangan secara keseluruhan. Berturut-turut opini yang diberikan terhadap laporan keuangan LAPAN sebagai berikut :


Halaman -22-


Tabel 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2009-2014

1.1.3

TAHUN

JENIS PEMERIKSAAN

OPINI BPK

2010

LK 2009

WTP

2011

LK 2010

WTP

2012

LK 2011

WTP

2013

LK 2012

WDP

2014

LK 2013

WDP

2015

LK 2014

WDP

Aspirasi Masyarakat terhadap LAPAN Pengembangan produk litbang dan layanan publik LAPAN tidak

terlepas dari berbagai aspirasi dari 4 stakeholder LAPAN yang meliputi instansi pemerintah, masyarakat pengguna, masyarakat ilmiah, dan masyarakat umum. Sampai dengan saat ini kebutuhan stakeholder yang teridentifikasi di antaranya :

1.

LAPAN (Pusat Sains Antariksa) sebagai satu-satunya instansi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang cuaca antariksa diharapkan dapat menjadi pusat rujukan dalam bidang cuaca antariksa.

2.

Dengan makin banyaknya penggunaan teknologi yang berbasis antariksa, maka hasil litbang cuaca antariksa makin banyak diperlukan, antara lain oleh TNI POLRI, pemerintah daerah pengguna komunikasi radio HF, dan penyedia jasa layanan komunikasi dengan satelit.

3.

Meningkatnya minat masyarakat dalam bidang keantariksaan menjadikan LAPAN (Pusat Sains Antariksa) sebagai sumber informasi untuk mejelaskan fenomena antariksa yang menjadi perhatian masyarakat.

4.

Dengan meningkatnya minat komunitas internasional terhadap fenomena atmosfer ekuator dan kopling atmosfer antariksa di lintang rendah, maka hasil litbang teknologi atmosfer makin banyak diperlukan untuk mitigasi bencana alam terkait perubahan iklim.

5.

Data satelit penginderaan jauh saat ini telah dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri dalam pelaksanaan


Halaman -23-


dan

perencanaan

pembangunan

di

berbagai

sektor.

Data

penginderaan jauh multi sensor dan multi resolusi dimanfaatkan untuk pemetaan dasar, pemantauan dan inventarisasi sektor kehutanan, pemantauan dan inventarisasi sektor pertanian, mitigasi bencana, dan lain-lain. Kebutuhan data satelit penginderaan jauh yang sangat besar untuk berbagai keperluan ini, memberikan peluang LAPAN untuk semakin berkiprah dalam pembangunan nasional.

6.

Terkait dengan isu perubahan iklim, LAPAN sebagai satu-satunya institusi yang mampu menyediakan data satelit secara konsisten dan kontinyu, memiliki peluang untuk membangun kerjasama nasional dan internasional yang saling menguntungkan dalam pengembangan kompentensi SDM dan infrastruktur.

7.

Banyaknya permintaan informasi sektor berbasis data penginderaan jauh dan juga permintaan stakeholder agar metode yang dibangun lebih akurat. Adanya tawaran kerjasama pengembangan metodologi dari instansi lain baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan kerjasama dengan instansi litbang baik dalam maupun luar negeri akan meningkatkan kualitas metode yang akan dibangun.

8.

Meningkatnya kebutuhan data dan informasi penginderaan jauh nasional, yang didukung dengan semakin banyaknya data penginderaan jauh

resolusi

tinggi

yang

tersedia,

sehingga

mendorong LAPAN meningkatkan layanannya.

9.

LAPAN diharapkan berkontribusi dalam pengembangan roket untuk berbagai aplikasi layanan.

10. Banyaknya tawaran kerjasama pengembangan teknologi satelit, yang juga didukung dengan semakin banyaknya pengguna teknologi satelit untuk membuat satelit nasional secara mandiri.

11. Meningkatnya permintaan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk berbagai keperluan.

12. Adanya permintaan sebagai partner strategis bagi industri penerbangan.

13. Kemampuan Litbang LAPAN dalam teknologi penerbangan, khususnya teknologi pesawat terbang.


Halaman -24-


14. Teknologi UAV/LSU sebagai wahana untuk surveillance, pemetaan resolusi tinggi dan monitoring dalam sistem kebencanaan nasional, lingkungan hidup dan perlindungan wilayah.

15. Meningkatnya kebutuhan akan hasil pengkajian kebijakan yang berkualitas oleh pengambil kebijakan (policy driven research) yang dapat menjawab isu-isu strategis terkini di bidang penerbangan dan antariksa. Aspirasi masyarakat terhadap LAPAN dapat terlihat pada data kerjasama formal antara LAPAN dengan berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta/BUMN) dalam hal penyediaan data, informasi, dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa. Aspirasi-aspirasi

tersebut

membuktikan

bahwa

diperlukan

teknologi di bidang penerbangan dan antariksa untuk mendukung pengembangan wilayah/tata ruang, pemantauan sumber daya alam dan lingkungan,

mitigasi

bencana,

dan

transportasi

dalam

rangka

pembangunan nasional. Produk litbang dan layanan publik LAPAN semakin penting dan dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat. Hal ini mendorong LAPAN untuk terus mengembangkan produk litbang dan meningkatkan layanan kepada masyararakat. 1.1.4

Layanan Publik

1. Badan Layanan Umum Pelayanan publik yang dilakukan oleh LAPAN dapat terlihat pada pelayanan produk litbang yang diberikan kepada berbagai pihak (Pemerintah Pusat, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Swasta/BUMN) dalam hal penyediaan data, informasi, dan pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa. Dalam rangka meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

di

LAPAN,

Pusfatekgan/BLU LAPAN telah menerapkan sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008 dengan sertifikasi pada tahun 2014, sehingga sistem manajemen pelayanan berstandar internasional. Hal ini menunjukan komitmen LAPAN dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, terutama pada area pelayanan publik sesuai


Halaman -25-


amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Layanan Informasi Secara umum produk litbang dan layanan publik LAPAN dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu: a) Informasi cuaca antariksa dan kondisi atmosfer, b) Data dan informasi berbasis penginderaan jauh satelit, c) Penguasaan teknologi roket, satelit, dan penerbangan (pesawat tanpa awak dan pesawat transport), d) Kebijakan terkait pemanfaatan teknologi penerbangan dan antariksa. Sampai dengan akhir tahun 2014, LAPAN telah memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) sebanyak 84 SPP, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 225 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 242 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala LAPAN Nomor 225 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan di LAPAN dan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 220 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Standar Pelayanan. Melalui evaluasi pelayanan publik kelembagaan yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB dan Ombudsman RI pada tanggal 5 Juli 2013, LAPAN mendapatkan peringkat ke-8 yang didukung

oleh 3 (tiga) unit

pelayanan publik, yaitu Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Biro

KSH),

Pusat

Pemanfaatan

Teknologi

Dirgantara

(Pusfatekgan), dan Balai Penginderaan Jauh Parepare (BPJ Parepare). Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan apresiasi atas kemudahan akses pengguna terhadap hasil litbang LAPAN, pada tahun 2013 LAPAN bersama Kementerian Keuangan terpilih sebagai champion Layanan Informasi Publik versi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) karena memiliki lebih banyak jumlah informasi layanan publik yang telah dimasukkan ke dalam portal http://satulayanan.net dan dikelola dengan lebih baik dibandingkan Kementerian dan Lembaga lainnya. Pada 2014, nilai Pemeringkatan E-Goverment Indonesia


Halaman -26-


(PeGI) LAPAN berada di posisi 11 dari 24 LPNK yang berpartisipasi, dengan predikat "baik" untuk semua dimensi penilaian (kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan). Sementara itu, untuk Webometrics berada pada posisi 666 dari 70 ribu lembaga litbang di seluruh dunia. Untuk posisi lembaga litbang di Indonesia peringkat Webometrics, LAPAN menduduki peringkat 40 pada Januari 2014, kemudian naik menjadi peringkat 4 pada bulan Juli tahun 2014, dan pada Januari 2015 peringkat LAPAN naik satu tingkat menjadi peringkat 3. 1.1.5 Regulasi Kewenangan LAPAN Landasan hukum LAPAN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, LAPAN didukung berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan, terutama

Undang-Undang

RI

Nomor

21

Tahun

2013

tentang

Keantariksaan (LAPAN merupakan Lembaga utama penyelenggara kegiatan keantariksaan di Indonesia). Peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mendasari/mendukung tugas fungsi LAPAN yaitu: 1.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional

Penelitian

Pengembangan,

dan

Penerapan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi ( Sisnas-Iptek); 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi

Kekayaan

Intelektual

serta

Penelitian

dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; 3.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (LAPAN mempunyai keterkaitan untuk bekerjasama dengan industri yang sejenis litbang LAPAN bahwa


Halaman -27-


pengembangan

industri

nasional

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan daya saing industri, dan yang memiliki struktur yang sehat dan berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memperkokoh ketahanan nasional memerlukan sebuah kebijakan industri nasional yang jelas). 4.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (LAPAN

mempunyai

kesempatan

untuk

mengembangkan

kemampuan armada angkutan udara nasional yang tangguh serta didukung industri pesawat udara yang andal sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan, baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri). 5.

Peratuan Kepala LAPAN Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LAPAN Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN. Organisasi baru akan merujuk pada Perpres organisasi sebagai amanat dari UndangUndang RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan.

6.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi; (LAPAN menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan berdasarkan hasil pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral) Saat ini sedang disiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, seperti diamanatkan Undang-undang Keantariksaan.

1.2

Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Kekuatan 1.

LAPAN merupakan satu-satunya instansi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang cuaca antariksa.

2.

Dengan makin banyaknya penggunaan teknologi yang berbasis


Halaman -28-


antariksa, maka hasil litbang dalam cuaca antariksa makin banyak diperlukan, antara lain oleh TNI POLRI, pemerintah daerah pengguna komunikasi radio HF, dan penyedia jasa layanan komunikasi dengan satelit. 3.

Memiliki kemampuan di dalam melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa.

4.

Satu-satunya instansi di lingkungan Ristek yang menjalankan litbang khusus dalam teknologi penerbangan, khususnya dalam pengembangan teknologi pesawat terbang.

5.

Mempunyai landasan hukum yang kuat meliputi UU RI Nomor 21 tahun 2013, UU RI Nomor 1 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 28 Tahun 2008.

6.

Pengalaman diseminasi yang cukup banyak dalam hal teknologi UAV/LSU sebagai wahana untuk surveillance, pemetaan resolusi tinggi dan monitoring dalam sistem kebencanaan nasional, lingkungan hidup dan perlindungan wilayah;

7.

Memiliki pengalaman unik sebagai pemegang rekor MURI untuk pesawat tanpa awak dengan ketahanan terbang 200 km.

8.

Mempunyai jaringan kerjasama dengan industri dirgantara PT DI, Lembaga Riset Aeronautika Internasional (NLR), TU Berlin dan Instansi lain terkait dunia penerbangan.

9.

Mempunyai fasilitas penelitian yang cukup ideal sebagai lembaga aeronautika di wilayah Rumpin dengan lahan yang luas dan terdapat fasilitas runway pesawat terbang.

10. Satu-satunya instansi yang melakukan litbang di bidang teknologi roket di Indonesia. 11. Memiliki kemampuan dalam membuat rancang bangun roket padat berdiameter hingga 450 mm. 12. Memiliki kemampuan membangun satelit eksperimen secara mandiri (kelas mikro). 13. LAPAN sebagai pengelola BDPJN sudah mampu menyediakan data penginderaan jauh multi sensor dan multi resolusi bagi semua Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI dengan


Halaman -29-


lisensi pemerintah. Sistem BDPJN ini didukung oleh pengalaman panjang dalam pengoperasian sistem stasiun bumi satelit penginderaan jauh Pekayon-Parepare-Rumpin sejak tahun 1993 sampai saat ini, yang menjamin kontinuitas dan ketersediaan data satelit penginderaan jauh. Sampai tahun 2014 sistem BDPJN ini didukung oleh: a. Infrastruktur stasiun bumi multi misi yang mampu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga dapat memenuhi semua kebutuhan data satelit penginderaan jauh untuk Kementerian/ Lembaga, TNI/POLRI, dan Pemerintah Daerah. b. Sistem pengolahan data, yang mampu menghasilkan data resolusi rendah harian secara near real time, resolusi menengah dan tinggi yang termosaik dan bebas awan setiap tahunnya. Sistem pengolahan didukung oleh sistem komputasi kecepatan tinggi (HPC) dengan pengolahan secara pararel (pararel processing) berbasis opensource. c. Sistem pengelolaan, penyimpanan dan distribusi data, yang mampu menyimpan data resolusi rendah, menengah dan tinggi

hasil

akuisisi

tahun

1990-sekarang,

dengan

penambahan kapasitas penyimpanan 500 TB/tahun, dan telah beroperasi tanpa interupsi 24 jam perhari 7 hari seminggu. Pada tahun 2010-2014 telah berhasil ditambahkan data sebesar 55.206 data, dan telah didistribusikan untuk Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, serta Perguruan Tinggi/Swasta sebesar 30.221 data. Sistem penyimpanan dan distribusi ini didukung oleh sistem jaringan komunikasi data yang menghubungkan Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare, Rumpin dan Pekayon dengan sistem penyimpanan dan distribusi serta terhubung dengan pengguna-pengguna

strategis

seperti

Badan

Informasi

Geospasial (BIG), Kementerian Pertanian dan Situation Room Presiden/Kantor UKP4.


Halaman -30-


14. Data penginderaan jauh telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kepentingan sektor-sektor pembangunan nasional antara lain untuk kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana dan sebagainya. Informasi

tersebut

telah

disampaikan

kepada

berbagai

kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan mendapatkan umpan balik yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa hasilhasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh telah berjalan dengan baik dan berdayaguna. Informasi yang sudah dimanfaatkan masyarakat secara luas adalah Zona Potensi Penangkapan Ikan, Fase Pertumbuhan Padi dan Tanggap Darurat Bencana. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan seperti pajak, efisiensi penangkapan ikan, dan efisiensi dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman padi merupakan kontribusi yang cukup besar oleh LAPAN terhadap sektor ekonomi. Dibangunnya Sistem Pemantauan Bumi Nasional pada tahun 2013 merupakan jembatan yang sangat baik antara hasil penelitian dan pengembangan

dengan

para

stakeholder

pemanfaatan

penginderaan jauh. Selain itu, banyaknya kerjasama nasional dan internasional yang telah berjalan dalam upaya memanfaatkan data penginderaan jauh merupakan suatu kekuatan penting bagi dalam dalam

meningkatkan

pengembangannya.

kualitas

Aktifnya

hasil

LAPAN

penelitian dalam

dan

Masyarakat

Penginderaan Jauh Nasional, Forum APRSAF, Sentinel Asia, Regional Support Office UN SPIDER, GEO-GLAM dan organisasi lainnya merupakan suatu kekuatan LAPAN dalam pemanfaatan penginderaan jauh. UU No. 21 tahun 2013 merupakan

kekuatan

bagi

lembaga

dalam

pemanfaatan

penginderaan jauh dalam penetapan metode dan pedoman pemanfaatan penginderaan jauh secara nasional. 15. Kepercayaan dari mitra nasional dan internasional terhadap kompetensi LAPAN. 16. Tersedianya tenaga auditor yang berkompeten, bersertifikat, dan memiliki pengalaman yang cukup memadai.


Halaman -31-


17. Ada standarisasi dan pedoman tentang pengawasan (SOP Pengawasan). 18. Adanya sistem jenjang karir yang jelas.

1.2.2

Kelemahan

1. Jumlah SDM masih kurang dan penyebarannya tidak merata. 2. Komposisi pendidikan terakhir SDM LAPAN kurang lebih 40% berpendidikan terakhir di bawah S1. 3. Perlengkapan

fasilitas

litbang

masih

kurang

memadai

dibandingkan dengan lembaga keantariksaan Negara lain. 4. Produktivitas hasil litbang LAPAN belum memenuhi standar pusat unggulan Ristek. 5. Pengelolaan Teknologi Informasi (TI) belum menerapkan Service Level Agreement (SLA). 6. Belum tersedianya fasilitas untuk pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis dalam rangka pelayanan publik.

1.2.3 1.

Peluang Antariksa di atas Indonesia yang merupakan daerah anomali menarik komunitas internasional untuk mengamati sehingga Para peneliti berkesempatan untuk melakukan kerjasama agar dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan internasional.

2.

Minat komunitas internasional dalam mempelajari fenomena atmosfer ekuator dan kopling atmosfer-antariksa di lintang rendah semakin meningkat sehingga peran LAPAN semakin penting.

3.

Adanya isu perubahan iklim, sehingga LAPAN terpacu untuk menyediakan data satelit terkait mitigasi perubahan iklim.

4.

Meningkatnya kebutuhan akan hasil pengkajian kebijakan yang berkualitas oleh pengambil kebijakan (policy driven research) yang dapat menjawab isu-isu strategis terkini di bidang penerbangan dan antariksa. (Desains-Pusat kajian kebijakan)

5.

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Perpres Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, menempatkan LAPAN sebagai litbang pengembangan pesawat


Halaman -32-


terbang, menjustifikasi peran LAPAN dalam dunia industri pesawat terbang. (Detekgan-Pustekbang) 6.

Tersedianya industri untuk mendukung teknologi penerbangan (contoh: PT. Dirgantara Indonesia) sehingga Pustekbang mudah merealisasikan produk penerbangan dan berkesempatan menjadi partner strategis bagi industri penerbangan nasional. (DetekganPustekbang)

7.

Berkesempatan menjadi leader dan pemegang program pesawat transport nasional N-219, ini menjadi awal yang baik untuk menjadi

leader

berikutnya

dalam pengembangan pesawat

transport nasional. 8.

Meningkatnya permintaan pemanfaatan pesawat tanpa awak untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan sipil, pemantauan, pemetaan, kebencanaan maupun keperluan penggunaan khusus.

9.

Kondisi geografis Indonesia sebagai Negara maritim dan kecenderungan penerapan blue economy memerlukan teknologi penerbangan dan antariksa untuk dimanfaatkan dalam pemantauan sumber daya alam dan lingkungan.

10. Roket merupakan salah satu program nasional yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). 11. Semakin banyaknya pengguna teknologi satelit untuk membuat satelit secara mandiri untuk keperluan mereka sendiri. 12. Banyak tawaran kerjasama pengembangan teknologi satelit. 13. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan menempatkan LAPAN sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk

menyediakan

dan

mengelola,

mengoperasikan

dan

mengatur stasiun bumi, serta mengolah dan menentukan standar pengolahan data penginderaan jauh. Undang-undang dapat memberikan

kewenangan

kepada

Lembaga

sebagai

penyelenggaran utama kegiatan penginderaan jauh. 14. Data satelit penginderaan jauh saat ini telah dimanfaatkan oleh Kementrian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan di berbagai sektor.

Data

penginderaan jauh multi sensor dan multi resolusi dimanfaatkan


Halaman -33-


untuk:

pemetaan dasar, pemantauan dan inventarisasi sektor

kehutanan, pemantauan dan inventarisasi sektor pertanian, mitigasi bencana, dll. Kebutuhan data satelit penginderaan jauh yang sangat besar untuk berbagai keperluan ini, memberikan peluang untuk LAPAN untuk semakin berkiprah

dalam

pembangunan nasional. Hal lain adalah adanya isu perubahan iklim. LAPAN sebagai satu-satunya institusi yang mampu menyediakan data satelit secara konsisten dan kontinyu, memiliki peluang untuk membangun kerjasama nasional dan international yang saling menguntungkan dalam pengembangan kompentensi SDM dan infrastruktur. 15. Banyaknya

permintaan

informasi

sektor

berbasis

data

penginderaan jauh dan juga permintaan stakeholder agar metode yang dibangun lebih akurat. Peluang lain adalah adanya tawaran kerjasama pengembangan metodologi dari instansi lain baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan kerjasama dengan instansi litbang baik dalam maupun luar negeri akan meningkatkan kualitas metode yang akan dibangun. 16. Trend kerjasama internasional antar lembaga keantariksaan di lingkup Asia Pacific menjadi peluang untuk knowledge and technology sharing yang terbuka luas. 17. Kebutuhan bahan kebijakan dan kajian akademis peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan dan antariksa yang tepat waktu dan tepan guna untuk kepentingan nasional.

1.2.4 1.

Tantangan Adanya kebijakan internasional Missile Technology Control Regime (MTCR) yang mengakibatkan pembatasan transfer teknologi sensitif sehingga menyulitkan pengembangan teknologi keantariksaan.

2.

Kurangnya industri dalam negeri yang mendukung pembuatan komponen untuk pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa.

3.

Belum memiliki bandara riset (ilmiah) untuk melakukan uji


Halaman -34-


terbang hasil litbang penerbangan dan antariksa. 4.

Adanya pengembangan wilayah perumahan dan fasilitas publik di sekitar fasilitas LAPAN yang mengganggu aktivitas uji Litbang.

5.

Anggaran untuk Iptek masih rendah, sedangkan fokus RPJMN tahap 3 mengarahkan perekonomian berbasis SDA dengan mengutamakan Iptek.

6.

Tersedianya regulasi untuk industri pesawat terbang yang mengharuskan adanya sertifikasi desain dan manufaktur serta sertifikasi SDM.

7.

Belum adanya regulasi operasionalisasi untuk pesawat tanpa awak dan roket sehingga LAPAN dituntut untuk mempersiapkan regulasinya.

8.

Kepres pengadaan barang dan jasa tidak cocok dengan sistem pengadaan barang dan jasa untuk teknologi sensitive.

9.

Keterbatasan lahan untuk pengujian roket.

10. Dengan peluang pemanfaatan data yang sangat besar, tantangan utama

dalam

penyelenggaraan

penginderaan

jauh

adalah

pemenuhan terhadap standard baik dalam metoda maupun produknya. Pemenuhan terhadap standard ini yang akan menjamin legalitas produk ketika akan dijadikan bahan untuk kebijakan publik. Pemenuhan standard ini meliputi kecepatan penyampaian data kepada pengguna, ketepatan data baik dalam sisi geometrik maupun radiometrik. Tuntutan untuk melakukan standardisasi kualitas produk dan sertifikasi harus dilaksanakan demi kepuasan pengguna. 11. Tantangan lain berkaitan dengan ketergantungan pada teknologi asing. Penyelenggaraan kegiatan penginderaan jauh nasional masih bergantung pada satelit-satelit yang dibuat dan dioperasikan oleh negara-negara maju. 12. Indeks pembangunan manusia Indonesia masih rendah sehingga berpengaruh terhadap perkembangan litbang keantariksaan.


Halaman -35-


2.1

Visi “Pusat

Unggulan

Penerbangan

dan

Antariksa

Untuk

Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri.” Melalui Visi tersebut, LAPAN mampu menjadi organisasi yang menyelenggerakan kegiatan penelitan dan pengembangan serta penyelenggaraan keantariksaan di tingkat nasional yang bertaraf internasional di bidang penerbangan dan antariksa dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna, untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 2.2

Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan kualitas litbang penerbangan dan antariksa bertaraf internasional.

2. Meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di bidang penerbangan dan antariksa dalam memecahkan permasalahan nasional.

3. Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional. 2.3

Tujuan 1.

Terwujudnya layanan prima di bidang penerbangan dan antariksa bagi masyarakat;

2.

Terwujudnya sistem penyelenggaraan keantariksaan yang aman dan selamat;

2.4

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya

penguasaan

dan

kemandirian

Iptek

penerbangan dan antariksa. 2.

Meningkatnya layanan Iptek penerbangan dan antariksa yang prima.

3.

Meningkatnya hasil karya ilmiah Iptek penerbangan dan antariksa.

4.

Terlaksananya penyelenggaraan keantariksaan yang sesuai standard.


Halaman -36-


5.

Terlaksananya pemanfaatan dan layanan publik Iptek penerbangan dan antariksa

6.

Meningkatnya kapasitas Iptek penerbangan dan antariksa.

7.

Tersedianya rumusan kebijakan yang implementatif.

8.

Tersedianya DSS lintas sektoral untuk mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.

9.

Meningkatnya penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di lingkungan LAPAN.

10. Meningkatnya penataan tatalaksana di lingkungan LAPAN. 11. Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan LAPAN. 12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN. 2.5

Sistem Nilai 1.

Pembelajar Mempunyai kemauan belajar dan kemampuan beradaptasi dengan hal-hal yang baru.

2.

Rasional Apapun yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.

3.

Konsisten Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang yang sudah ditetapkan.

4.

Akuntabel Anggaran dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

5.

Berorientasi kepada layanan publik Berupaya

memberikan

layanan

prima

sesuai

dengan

kebutuhan publik.


Halaman -37-


Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015

A.2.

IMPLEMENTASI

AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

BERBASIS AKRUAL TAHUN 2015 LAPAN

mulai

Tahun

Anggaran

2015

untuk

pertama

kali

mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam

implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut : 1. Sesuai

dengan

Interpretasi

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014. 2. LAPAN menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual. 3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan laporan keuangan komparatif. Pembaca

laporan

keuangan

diharapkan

memahami

bahwa

penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun. Basis

A.3. BASIS AKUNTANSI

Akuntansi

LAPAN menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi


Halaman -38-


Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

Pengukuran

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Akuntansi Istimewa Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi Kebijakan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu

Akuntansi

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh LAPAN. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan LAPAN adalah sebagai berikut : PendapatanLRA

(1) Pendapatan - LRA

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,


Halaman -39-


yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan-LRA

disajikan

menurut

klasifikasi

sumber

pendapatan. PendapatanLO

(2) Pendapatan – LO

 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: o

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

o

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Belanja

(3) Belanja

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oteh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.


Halaman -40-


 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi

berdasarkan

organisasi

dan

fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Aset

(5) Aset

 Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancer, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a.

Aset Lancar 

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.



Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.



Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: o

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya

surat

keputusan

yang

mempunyai

kekuatan hukum tetap.

o Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.



Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan

membentuk

penyisihan

piutang

tak

tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah


Halaman -41-


sebagai berikut: Kualitas Piutang

Uraian

Lancar

0.5%

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan

Kurang Lancar

10%

pelunasan

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Macet

2.



Penyisihan

Tagihan

50%

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penjualan

Angsuran

(TPA)

dan

Tuntutan

Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. 

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;



harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap 

Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta


Halaman -42-


rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai

biaya

kecuali

pengeluaran

untuk

tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah

yang

disebabkan

antara

lain

karena

aus,

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.



Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a.

Tanah

b.

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan



Penghitungan

dan

pencatatan

Penyusutan

Aset

Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. 

Penyusutan


Aset

Tetap

dilakukan

dengan

menggunakan

Halaman -43-


metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah

Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat tersebut : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Ke l o mp o k A s e t T e t a p

M a s a M a nf a a t

Peralat an d an M es in

2 s .d 2 0 Tahun

Ged ung d an B ang unan

10 s .d 50 Tahun

J alan, Irig as i d an J aring an

5 s .d 4 0 Tahun

As et Tet ap Lainnya (Alat M us ik M o d ern)

Piutang Jangka Panjang

4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang 

Piutang

Jangka

Panjang

adalah

piutang

yang

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. 

Tagihan

Penjualan

Angsuran

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

(TPA), Rugi

Tagihan

Tuntutan

(TP/TGR)

dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.



Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi


Halaman -44-


amortisasi. 

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban



Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus

Dibayar, Pendapatan

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah

pada

saat

pertama

kali

transaksi

berlangsung. Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.


Halaman -45-


Implementasi

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi Pemerintah

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi

Berbasis Akrual

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Pertama Kali

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.


Halaman -46-

Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2015(Audited)

B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan Rp294.232.871.785

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp294.232.871.785 atau mencapai 4927,04% dari estimasi

pendapatan

yang

ditetapkan

sebesar

Rp5.971.800.000.

Keseluruhan pendapatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2015 2015

Uraian Anggaran

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah

5.971.800.000 5.971.800.000

Realisasi

0 294.232.871.785 294.232.871.785

% Realisasi Anggaran

4.927,04 4.927,04

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 2.672,46% dibandingkan 31 Desember 2014. Kenaikan terjadi karena realisasi yang signifikan pada Pendapatan PNBP Lainnya. Kenaikan yang signifikan per 31 Desember 2015 pada pendapatan PNBP lainnya berasal dari pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan anggaran lain-lain dan pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi. Realisasi yang signifikan yaitu pada pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi di Satker Pusfatekgan sebesar

Rp187.900.355.770,

pendapatan

denda

keterlambatan

penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp16.420.606.075 terdiri dari Satker Pustekroket sebesar Rp103.622.346, Satker Pustekbang sebesar Rp16.026.817.661, Satker Biro Umum sebesar Rp77.112.238, Satker Pustekdata sebesar Rp85.942.542, Satker Parepare sebesar Rp79.547.750, Satker Pussainsa sebesar Rp6.132.805 dan Satker PSTA sebesar Rp41.430.733 dan realisasi pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp843.337.150 terdiri dari Satker Pustekroket sebesar Rp470.288.720, Satker Pustekbang sebesar Rp191.500.000, Satker Parepare sebesar Rp179.928.326, Satker Biro Umum sebesar Rp1.250.000, Satker


Halaman - 47 -


Pustekdata sebesar Rp370.103 dan Satker Pusfatja sebesar Rp 1. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian

REALISASI 31 DESEMBER 2015

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan BLU


106.332.516.015 187.900.355.770 294.232.871.785

Jumlah

NAIK (TURUN) %

2.681.264.226 7.931.432.138 10.612.696.364

3.865,76 2.269,06 2.672,46

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 URAIAN

31 Desember 2015

(TURUN)

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

67.378.075

363.430.000

2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

53.500.000

-

3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

8.452.455

9.172.068

4. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN

2.500.000

-

100,00

5. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

(81,46)

100,00

(7,85)

1.611.003

1.422.462

13,25

6. Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya

-

6.632.142

0,00

7. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

16.420.606.075

1.960.443.198

737,60

10.550.000

-

100,00

9. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL

319.541.406

193.001.204

65,56

10. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

246.419.068

-

100,00

88.349.036.450

-

100,00

-

65.661.900

100,00

8. Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara

11.Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL 12.Penerimaan Kembali Belanja LianLain TAYL 13.Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji

9.584.333

3.760.336

100,00

843.337.150

77.740.916

984,80

15. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi

187.900.355.770

7.931.432.138

2.269,06

Jumlah

294.232.871.785

10.612.696.364

2.672,46

14. Pendapatan Anggaran Lain-lain

Realisasi Belanja

NAIK

31 Desember 2014

B.2. Belanja

Negara Rp695.275.761.854

Realisasi belanja LAPAN pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp695.275.761.854 atau sebesar 79,16% dari anggaran belanja sebesar Rp878.339.699.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :


Halaman - 48 -


Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2015 2015 Uraian

Anggaran

% Realisasi Anggaran

Realisasi

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor

144.185.826.000 425.001.136.000 309.152.737.000 878.339.699.000

128.150.188.241 271.056.029.725 296.926.842.948 696.133.060.914

Pengembalian Belanja Jumlah

878.339.699.000

695.275.761.854

88,88 63,78 96,05 79,26

857.299.060 79,16

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

450,000,000,000 400,000,000,000 350,000,000,000 300,000,000,000 250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program pada 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Kode

Uraian Program

082.01.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainny a Lapan

301.482.901.000

154.789.169.110

51,34

082.06

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

576.856.798.000

541.343.891.804

93,84

878.339.699.000

696.133.060.914

79,26

Jumlah

Anggaran

Realisasi Belanja

(% )

Dibandingkan dengan 31 Desember 2014, Realisasi Belanja pada 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,80% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan yang signifikan terdapat pada realisasi belanja barang.


Halaman - 49 -


Perbandingan realisasi Belanja 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian


Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah

Belanja Pegawai

128.150.188.241 271.056.029.725 296.926.842.948 696.133.060.914 857.299.060 695.275.761.854


NAIK (TURUN) % 5,51 59,43 (25,61) 0,80

121.452.183.574 170.011.973.511 399.140.284.845 690.604.441.930 510.314.659 690.094.127.271

0,80

B.3 Belanja Pegawai

Rp128.005.494.492

Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

masing-masing

sebesar

Rp128.005.494.492

dan

Rp121.136.986.974. Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,67% dari 31 Desember 2014. Kenaikan yang signifikan terdapat pada belanja uang lembur. Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Uang Lembur Belanja Tunj. Khusus &Transito Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah

Belanja Barang

REALISASI 31 DESEMBER 2015 83,340,997,884 553,693,300 44,255,497,057 128,150,188,241 144,693,749 128,005,494,492


NAIK (TURUN) %

77,418,735,526 363,956,750 43,669,491,298 121,452,183,574 315,196,600 121,136,986,974

7.65 52.13 1.34 5.51 5.67

B.4 Belanja Barang

Rp270.387.655.726

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah

masing-masing

sebesar

Rp270.387.655.726

dan

Rp169.816.855.452. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2015 mengalami kenaikan 59,22% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2014. Kenaikan realisasi belanja barang yang signifikan terdapat pada belanja barang BLU yaitu belanja penyediaan barang dan jasa BLU lainnya. Pada realisasi belanja barang terdapat perubahan nilai dari unaudited ke audited 2015 yaitu karena adanya pengesahan belanja hibah sebesar Rp 650.960.419. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:


Halaman - 50 -


Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian


Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Persediaan Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Barang BLU Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda

57.849.018.797 30.916.772.222 26.081.408.703 41.009.069.455 19.498.119.355 25.833.954.075 3.795.810.774 64.886.590.344

Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Barang

Belanja Modal

NAIK (TURUN) %

22.577.092.282 64.605.697.469 25.449.540.012 14.912.772.719 28.734.111.939 5.534.769.146 7.781.989.944

156,23 (52,15) 100,00 61,14 30,75 (10,09) (31,42) 733,80

1.160.986.000

416.000.000

179,08

24.300.000 271.056.029.725 668.373.999

0 170.011.973.511 195.118.059

59,43

270.387.655.726

Jumlah


169.816.855.452

59,22

B.5 Belanja Modal

Rp296.882.611.636

Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp296.882.611.636 dan Rp399.140.284.845. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2015 mengalami penurunan sebesar 25,62% dibandingkan TA 2014 disebabkan oleh turunnya belanja modal peralatan dan mesin. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Uraian

REALISASI TA. 2015

Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Lainnya Belanja Modal BLU Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah

Belanja Modal

REALISASI TA 2014

NAIK (TURUN) %

1.797.006.960

-

100

230.313.312.921

360.284.582.413

(36,07)

34.050.253.407

15.909.496.463

1.207.123.500 29.441.626.160 117.520.000 296.926.842.948 44.231.312 296.882.611.636

731.433.900 22.074.572.069 140.200.000 399.140.284.845 0 399.140.284.845

114,02 65,04 33,37 (16,18)

(25,62)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tanah Rp1.797.006.960

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp 1.797.006.960,00 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2015 mengalami kenaikan 100% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2014. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 tidak terdapat realisasi belanja modal tanah. Rincian Belanja Modal Tanah disajikan dalam


Halaman - 51 -


tabel berikut ini : Perbandingan Belanja Modal Tanah 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 REALISASI 31 DESEMBER 2015

Uraian Belanja Modal Tanah Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah

Belanja Modal


NAIK (TURUN) %

1,797,006,960 1,797,006,960 1,797,006,960

0 0 0 -

100.00 100.00 100.00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp230.313.312.921

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan

per

31

Desember

2014

masing-masing

adalah

sebesar

Rp230.313.312.921 dan Rp360.284.582.413. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 36.07% bila dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan karena turunnya belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 REALISASI 31 DESEMBER 2015

Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal bahan Baku Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Perlatan dan Mesin Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah

Belanja Modal


NAIK (TURUN) %

119,176,576,996

105,812,896,013

12.63

100,575,445,325

166,515,150,000

(39.60)

400,000,000

87,923,878,000

(99.55)

4,632,750,000

0

100.00

32,658,400

16,828.39

360,284,582,413

(36.07)

5,528,540,600 230,313,312,921 230,313,312,921

360,284,582,413

(36.07)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp34.006.022.095

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan

per

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp34.006.022.095 dan Rp15.909.496.463. Realisasi Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 113,75% dibandingkan Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan karena kenaikan yang signifikan pada belanja penambahan nilai gedung dan bangunan.


Halaman - 52 -


Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 REALISASI 30 NOPEMBER 2015

Uraian

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah

Belanja Modal


NAIK (TURUN) %

10,395,851,000

11,684,622,485

(11.03)

24,650,000

13,700,000

79.93

-

18,552,000

(100.00)

92,338,400 23,537,414,007 34,050,253,407 44,231,312 34,006,022,095

4,192,621,978 15,909,496,463

461.40 114.02

15,909,496,463

113.75

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.207.123.500

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015

dan

per

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp1.207.123.500 dan Rp731.433.400. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 65,04% dibandingkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan karena kenaikan yang signifikan pada realisasi belanja penambahan nilai jalan dan jembatan. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian


Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Penambahan Nilai Jaringan Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah

Belanja Modal


NAIK (TURUN) %

1,009,826,500

270,058,400

273.93

197,297,000 1,207,123,500

461,375,000 731,433,400

(57.24) 65.04

1,207,123,500

731,433,400

65.04

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Lainnya Rp29.441.626.160

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp29.441.626.160 dan Rp22.074.572.069. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 33,37% dibandingkan Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan pada 31 Desember 2015 tidak terdapat belanja penambahan nilai aset tetap lainnya dan/atau aset lainnya.


Halaman - 53 -


Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 REALISASI 31 DESEMBER 2015

Uraian

Belanja Modal BLU

Belanja Modal Lainnya

20,054,169,007

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/Atau Aset Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah

9,387,457,153 29,441,626,160 29,441,626,160


NAIK (TURUN) %

22,074,572,069

22,074,572,069 22,074,572,069

(9.15)

100.00 33.37 33.37

B.5.6 Belanja Modal BLU

Rp117.520.000

Realisasi Belanja modal BLU per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp117.520.000

dan

Rp140.200.000. Realisasi Belanja modal BLU 31 Desember 2015 mengalami penurunan sebesar 16,18% dibandingkan Belanja modal BLU 31 Desember 2014. Hal ini disebabkan turunnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLU. Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian

Belanja Modal Peralatan Mesin BLU Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah




NAIK (TURUN) %

117,520,000 117,520,000

140,200,000 140,200,000

(16.18) (16.18)

117,520,000

140,200,000

(16.18)

Halaman - 54 -


C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31

Pengeluaran Rp140.563.729

Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp140.563.729 dan Rp94.072.431 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di bendahara pengeluaran adalah sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Keterangan Uang Tunai Jumlah

TA 2015

TA 2014

Rp

140,563,729

Rp

94,072,431

Rp

140,563,729

Rp

94,072,431

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp140.563.729 merupakan saldo sisa UP/TUP yang belum disetor pada satker Biro Renor sebesar Rp 140.563.729. Tanggal penyetoran adalah tanggal 04 Januari 2016 (SSBP terlampir). Kas Lainnya dan

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Setara Kas Rp95.993.535

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp95.993.535 dan Rp246.976.457. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Keterangan

TA 2015

TA 2014

Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara

Rp

1.301.014

Rp

Pajak PPh yang Belum Disetor Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara (berupa honor)

Rp

70.747.365

Rp

434.440

Rp

1.995.000

Rp

246.310.967

Belanja pegawai, honor yang belum dibagikan ke pegawai

Rp

-

Rp

-

LS bendahara berupa perjalanan dinas

Rp

-

Rp

-

Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah

Rp

3.143.698

Rp

-

Utang pengembalian PPN

Rp

18.806.458

Rp

-

Rp

95.993.535

Rp

246.976.457

Jumlah


231.050

Halaman - 55 -


Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

dapat dilihat pada tabel di

bawah ini : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Satker No 1 2 3 4 5 6 7

Kas Pada BLU

Satker

Kode

Pusfatekgan Biro KSH Pusjigan LPA Kototabang BPPR Pameungpeuk Pustekbang Pusfatja Total

Saldo (Rp)

Uraian Utang Honor Jasa Giro Jasa Giro

672817 666121 653483 650168

18,806,458 1,995,000 1,129,952 171,062

524376 652673 652652

9,395,443 pajak 61,351,922 pajak 3,143,698 hibah 95,993,535

Penjelasan Nominal (Rp) 18,806,458 1,995,000 1,129,952 171,062 9,395,443 61,351,922 3,143,698 95,993,535

C.3 Kas Pada Badan Layanan Umum

Rp125.804.257.421

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2015

dan

31

Desember

2014

masing-masing

sebesar

Rp125.804.257.421 dan Rp 2.908.011.995 yang merupakan kas pada satuan kerja BLU Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN. Penjelasan kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Saldo Kas Akhir Tahun 2014 menurut SAK a. kas pada badan layanan umum b. giro - operasional c. giro - dana kelolaan d. deposito Tambah: a. Belanja yang belum disahkan b. belanja untuk keperluan BIG yang belum ada MAK- nya

Kurang: a. Utang setor pajak Kementerian Dalam Negeri b. Utang Pengembalian atas pungutan PPN PLTM c. Selisih saldo awal tahun 2011 d. Utang setoran pajak honorarium bendahara penerimaan dr bln okt-des 2015

18,709,902 125,602,964,213 197,589,348 0 125,819,263,463 4,360,000 2 4,360,002

(17,866,958) (785,000) (559,587) (154,500) (19,366,044) 125,804,257,421

Piutang Bukan Pajak Rp498.773.542

C.4

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp498.773.542 dan Rp0

Piutang bukan

pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.


Halaman - 56 -


Rincian Piutang Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang merupakan piutang TA 2015, nilai piutang bukan pajak per 31 Desember 2015. Rincian piutang bukan pajak per Eselon I dapat dilihat di bawah ini. Rincian Piutang Bukan Pajak per Eselon I No. 1

Unit Eselon I

Jumlah

LAPAN

Rp498,773,542 Jumlah

Rp498,773,542

Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014

Rp0

Mutasi tambah: - Piutang pengembalian belanja

Rp498.773.542

Mutasi kurang: - Pelunasan TA 2015

Rp0

Saldo per 31 Desember 2015

Rp498.773.542

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut: - Mutasi tambah sebesar Rp498.773.542 terdapat pada Satker Pustekbang terdiri dari kekurangan volume pembangunan sarana parkir dan kantin a.n PT. Mentari Putri Persada sebesar Rp70.095.593,

dan

kekurangan

pembangunan

gedung

terowongan angin untuk desain center CV. Bani Jaya Bersaudara sebesar Rp327.714.313 masing-masing setoran tanggal 18 Januari 2016 (dokumen terlampir) serta kekurangan volume pembangunan gedung

hanggar

a.n

CV.

Nusantara

Perkasa

sebesar

Rp100.963.636. Setoran tanggal 22 Januari 2016 (dokumen terlampir). Piutang dari Kegiatan

C.5 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Operasional BLU Rp157.853.200

Piutang Bukan Pajak BLU per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember

2014

masing-masing sebesar

Rp157.853.200

dan

Rp267.184.074 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.


Halaman - 57 -


Rincian Piutang dari kegiatan Operasional BLU Keterangan

TA 2015

TA 2014

Pemerintah Kabupaten Maros

Rp

144,000,000 Rp

144,000,000

Dinas Bina Marga kab. Serdang Bedagai

Rp

- Rp

123,184,074

Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian

Rp

7,500,000 Rp

-

PT. Lobo Resources

Rp

6,353,200 Rp

-

Rp

157,853,200 Rp

267,184,074

Jumlah

Sedangkan mutasi piutang per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2014

Rp

267,184,074

Rp

13,853,200

- pelunasan piutang

Rp

(123,184,074)


Rp

157,853,200

Mutasi tambah: - Piutang Jasa Layanan Mutasi kurang:

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU Rp0

C.6

Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.027.309. Perbandingan Piutang dari kegiatan non operasional BLU per 31 Desember 2015 dengan per 31 Desember 2014 dapat diihat pada Tabel berikut : Perbandingan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Uraian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Total

TA 2015

TA 2014

%

Rp

-

Rp

3.027.309

-100,00%

Rp

-

Rp

3.027.309

-100,00%

Piutang dari kegiatan non operasional BLU merupakan klaim atas pendapatan yang belum diterima oleh BLU dari kegiatan yang bukan bisnis utama BLU. Piutang lain-lain terdiri atas Piutang bunga. Per 31 Desember 2015 adalah Rp0. Sejak tanggal 17 April 2015, BLU


Halaman - 58 -


tidak memiliki akun deposito. Rincian Piutang dari kegiatan non operasional BLU per-eselon I dapat dilihat pada Tabel berikut : Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per-Eselon 1 Kode 082

Uraian Eselon I

TA 2015 Rp

LAPAN Total

Bagian Lancar

C.7

Bagian

TA 2014 -

Rp

Lancar

-

Tagihan

Rp

3.027.309

Rp

3.027.309

Tuntutan

Perbendaharaan/

Tagihan TP/TGR Rp0

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp37.200.000 Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pada periode 31 Desember 2015 tidak terdapat saldo bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Rincian Bagian Lancar TP/TGR Uraian Eselon I

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp147.166.688

TA 2015

an. Malik Ibrochim

Rp

Jumlah

Rp

TA 2014 -

Rp

37,200,000

Rp

37,200,000

C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember

2015

dan

31

Desember

2014

adalah

sebesar

Rp147.166.688 dan Rp148.351.057. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


Halaman - 59 -


Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Kualitas Piutang

Nilai Piutang Lancar

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

Piutang Bukan Pajak Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

498.773.542 498.773.542

0,50% 10% 50% 100%

2.493.868 2.493.868

7.500.000 6.353.200 144.000.000 157.853.200

0,50% 10% 50% 100%

37.500 635.320 144.000.000 144.672.820

Piutang dari Kegiatan Ops BLU Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Rp2.493.868

656.626.742

147.166.688

C.8.1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang bukan pajak per 31 Desember

2015

Rp2.493.868

dan

dan

2014

Rp0

adalah

yang

masing-masing

merupakan

sebesar

estimasi

atas

ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih – piutang bukan pajak per Eselon I : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak No

Kualitas

1 Lancar

3 Total

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR Rp0

Jumlah Debitur

Nilai Piutang

Penyisihan

Rp

498,773,542

Rp

498,773,542

0,5%

Nilai Penyisihan

Rp

2,493,868

Rp

2,493,868

C.8.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan

/

Tuntutan

Ganti

Rugi

(TP/TGR) Saldo Penyisihan piutang tak tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.720.000 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Pada periode 31 Desember 2015 tidak terdapat saldo Penyisihan piutang tak


Halaman - 60 -


tertagih bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari

C.8.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Kegiatan

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan

Operasional BLU

Operasional BLU per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-

Rp 144.672.820

masing sebesar Rp144.672.820 dan Rp144.615.920 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dari Kegiatan Operasional BLU : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU No.

Debitur

Kualitas

Nilai

Penyisihan

Nilai Penyisihan

1

Pemerintah Kab. Maros

Macet

Rp

144,000,000

100%

Rp

144,000,000

2

Ditjen Perkebunan Kementeriaan pertanian

Lancar

Rp

7,500,000

0.5%

Rp

37,500

3

PT. Lobo Resources

kurang lancar

Rp

6,353,200

10%

Rp

635,320

Jumlah

Rp

157,853,200

Rp

144,672,820

Jumlah

Kualitas piutang tak tertagih yang dinyatakan macet dikarenakan satu bulan setelah diberikan surat tagihan ketiga belum dilakukan pelunasan sampai tanggal neraca. Satker Pusfatekgan bersama-sama dengan Tim TPKN LAPAN akan mengupayakan untuk menemui Pemerintah Kabupaten Maros terkait pelunasan piutang pada Tahun 2016. Penyisihan Piutang Tidak Teratagih Dari Kegiatan Non

C.8.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU

Operasional BLU

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional

Rp0

BLU per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 15.137. Saldo penyisihan piutang tak tertagih dari kegiatan non opersaional BLU per 31 Desember 2015 adalah Rp0 yang merupakan estimasi


Halaman - 61 -


atas ketidaktertagihan piutang bunga deposito. Hal ini disebabkan sejak tanggal 17 April 2015 deposit sebesar Rp1.200.000.000 telah dicairkan. Belanja Dibayar Dimuka Rp10.527.120.568

C.9

Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2015

dan 31

Desember 2014 masing-masing sebesar Rp10.527.120.568 dan Rp14.478.395.210 yang merupakan pengeluaran satuan kerja atau pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening kas umum negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja atau pemerintah. Rincian Belanja Dibayar Dimuka No

1.

Uraian

Belanja Dibayar Dimuka

Total

31 Des 2015

31 Des 2014

Kenaikan/Penurunan

Rp

10.527.120.568

Rp

14.478.395.210

Rp

(3.951.274.642)

Rp

10.527.120.568

Rp

14.478.395.210

Rp

(3.951.274.642)

Penjelasan Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut : 1. Satker

Pusteksat:

Terdapat

perjanjian

nomor

Sperjan/629/VIII/2009 antara LAPAN dengan Antrix atas peluncuran 2 (dua) buah satelit yaitu satelit A2 dan A3. Pada tanggal 29 September 2015 baru 1 (satu) buah satelit yaitu satelit A2 telah diluncurkan sedangkan satelit A3 baru akan diluncurkan pada bulan April Tahun 2016. Sampai saat ini pada Satker Pusteksat masih terdapat Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) pada neraca dengan nilai kontrak 1.1 Milion Euros dalam 1 (satu) paket. Rincian belanja dibayar dimuka pada satker Pusteksat dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Rincian Belanja Dibayar Dimuka Satker Pusteksat Jangka waktu pembayaran / termin 1

Total

%

Nilai (dalam Euro)

Nilai (dalam Rp)

Ket

10% €

110,000

Rp

1,522,970,900

Realiasi TA 2009 pada anggaran Babun

2

20% €

220,000

Rp

2,752,079,000

Realiasi TA 2010 pada anggaran Pusteksat

3

70% €

770,000

Rp

9,161,698,700

Realiasi TA 2011 pada anggaran Pusteksat

100% €

1,100,000

Rp

13,436,748,600

Dokumen terkait terlampir.


Halaman - 62 -


Atas jasa peluncuran tersebut telah diluncurkan satelit A2 tanggal 28 September 2015 sehingga terdapat pengurangan sebesar Rp6.621.006.557. Untuk itu masih terdapat sisa sebesar Rp6.815.742.043 atas jasa peluncuran satelit satelit A3 yang direncanakan akan diluncurkan tahun 2016.

2. Satker Pustekbang : Terdapat bahan Praktikum dan Komponen LSA-02 di TU Berlin sebesar € 233.766,75 atau setara dengan Rp3.711.378.525 yang belum terealisasi.

Persediaan

C.10

Persediaan

Rp49.622.817.624

Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 masing-masing

adalah

sebesar

dan 31 Desember 2014 Rp49.622.817.624

dan

Rp43.701.664.122. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Persediaan No.

Uraian

31 Des 2015

31 Des 2014

1

Barang Konsumsi

Rp

2,430,008,717

Rp

2,108,891,175

2

Bahan Untuk Pemeliharaan

Rp

186,513,770

Rp

153,471,316

3

Suku Cadang

Rp

9,307,407,629

Rp

7,144,140,145

4

Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp

-

Rp

-

5

Barang Persedian Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Rp

77,584,264

Rp

94,112,264

6

Bahan Baku

Rp

35,208,938,055

Rp

32,528,395,872

7

Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga

Rp

-

Rp

-

8

Persediaan lainnya

Rp

2,412,365,189

Rp

1,672,653,350

Rp

49,622,817,624

Rp

43,701,664,122

Jumlah

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang pada satker Pustekroket sebesar Rp31.455.000 terdiri dari:


Halaman - 63 -


1. Kondisi rusak sebesar Rp7.140.000

2. Kondisi usang sebesar Rp24.315.000 Persediaan BLU

C.11

Persediaan BLU

Rp443.677.142

Persediaan BLU per 31 Desember 2015

dan 31 Desember 2014

masing-masing adalah sebesar Rp443.677.142 dan Rp434.990.039. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Persediaan BLU No.

Uraian

31 Desember 2015

31 Desember 2014

1

Barang Konsumsi

Rp

387.991.312

Rp

338.367.913

2


Rp

1.070.000

Rp

3.207.000

3

Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp

-

Rp

2.700.000

4


Rp

48.615.830

Rp

84.715.126

5

Bahan Baku

Rp

6.000.000

Rp

6.000.000

Rp

443.677.142

Rp

434.990.039

Jumlah

Terdapat persediaan usang sebesar Rp560.000.

Piutang Tagihan

C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

TP/TGR Rp64.586.900

(TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masingmasing sebesar Rp64.586.900 dan Rp2.896.717.061. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014


Halaman - 64 -


adalah sebagai berikut: Rincian Tagihan TP/TGR No. 1

Nama a.n Malik Ibrochim Jumlah

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Rp

64,586,900

Rp

64,586,900

2,896,717,061 Rp

2,896,717,061

Sedangkan mutasi untuk tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014

Rp

2,896,717,061

- bagian lancar

Rp

37,000,000

- masuk ke piutang jk panjang

Rp

(2,665,830,161)

- setoran semester I

Rp

(192,100,000)

- PT. Karya Putri Bungsu

Rp

(1,250,000)

- PT. Ina Intitara Bahtera

Rp

(1,250,000)

- PT. Ina Intitara Bahtera

Rp

(1,250,000)

- PT. Karya Putri Bungsu

Rp

(1,250,000)

- TGR a.n Malik Ibrochim, ST

Rp

(6,200,000)


Rp

64,586,900

Mutasi tambah: Mutasi kurang:

Piutang Jangka

C.13 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Panjang Lainnya Rp2.665.830.161

Nilai piutang jangka panjang lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp2.665.830.161 dan Rp0. Rincian piutang jangka panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : Rincian piutang jangka panjang lainnya No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama PT. Cilungup Indah Serasi CV. Surya Fadilah PT. Centra Block PT. Idee Murni Pratama PT. Karya Putri Bungsu CV. Kurnia Abadi PT. Ina Intitara Bahtera PT. Ina Intitara Bahtera PT. Karya Putri Bungsu PT. Ferdian Putra Sejati PT. Kartatang PT. Nami Jaya Sejahtera a.n Malik Ibrochim Jumlah

31 Desember 2015 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

370,046,838 218,982,148 41,110,000 1,322,786,826 11,970,537 64,098,635 18,914,697 10,458,704 5,935,053 568,134,979 33,391,744 2,665,830,161

31 Desember 2014 Rp

-

Daftar rincian piutang jangka panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Halaman - 65 -


Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya No

1

2

Satker

Debitur

Pustekroket

PT. Cilungup Indah Serasi

Macet

370,046,838

CV. Surya Fadilah

Macet

218,982,148

Biro Umum

Kualitas

Nilai Piutang (Rp)

PT. Centra Macet Block PT. Idee Murni Macet Pratama

41,110,000 1,322,786,826

PT. Karya Putri Krg Lancar Bungsu

11,970,537 64,098,635

3

Pusfatja

CV. Kurnia Abadi

4

Pustekbang

PT. Ina Intitara Krg Lancar Bahtera

18,914,697

PT. Ina Intitara Krg Lancar Bahtera

10,458,704

Macet

PT. Karya Putri Krg Lancar Bungsu PT. Ferdian Krg Lancar Putra Sejati PT. Kartatang

5,935,053 568,134,979

Krg Lancar

33,391,744

Total

2,665,830,161

Sedangkan mutasi untuk piutang jangka panjang lainnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini. Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014

Rp

-

Mutasi tambah: - masuk ke piutang jangka panjang lainnya

Rp

2,665,830,161

Rp

2,665,830,161

Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang Rp2.114.198.469

C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp2.114.198.469 dan Rp1.984.022.716. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :


Halaman - 66 -


Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Nilai Piutang Jk Panjang

Kualitas Piutang

% Penyisihan

Nilai Penyisihan

Tagihan TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah

64,586,900 64,586,900

0.50% 10% 50% 100%

32,293,450 32,293,450

648,805,714 2,017,024,447 2,665,830,161 2,730,417,061

0.50% 10% 50% 100%

64,880,572 2,017,024,447 2,081,905,019 2,114,198,469

Piutang Jangka Panjang Lainnya Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Jumlah

Penyisihan Piutang

C.14.1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan

tak Tertagih -

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan Perbendaharaan

Saldo

Penyisihan

Piutang

tak

Tertagih

Tagihan

Tuntutan

Rp32.293.450

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp32.293.450 dan Rp1.984.022.716, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur : Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) No

Satker

Debitur

Kualitas

a.n Malik Ibrochim Diragukan Total

Nilai Piutang (Rp) Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp)

64,586,900

50.0%

32,293,450

64,586,900

32,293,450

Penjelasan kualitas piutang TP/TGR adalah sebagai berikut : -

TGR a.n Malik Ibrochim,ST dimasukkan kedalam kategori diragukan karena tercantum pada SKTJM bahwa akan mulai mencicil dalam waktu 24 bulan terhitung mulai Desember 2014 sampai dengan November 2016. Namun sampai dengan 31 Desember 2015 baru membayar 3 (tiga) kali cicilan.


Halaman - 67 -


Penyisihan Piutang Tak Tertagih —

C.14.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya Rp2.081.905.019

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2015

dan 31 Desember 2014 adalah

masing-masing sebesar Rp2.081.905.019 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang lainnya untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang Lainnya No

1

2

Satker

Debitur

Pustekroket

PT. Cilungup Indah Serasi

Macet

370,046,838

100%

370,046,838

CV. Surya Fadilah

Macet

218,982,148

100%

218,982,148

41,110,000

100%

41,110,000

Biro Umum

Kualitas

PT. Centra Macet Block PT. Idee Murni Macet Pratama

Penyisihan

Nilai Penyisihan (Rp)

1,322,786,826

100%

1,322,786,826

PT. Karya Putri Kurang lancar Bungsu

11,970,537

10%

1,197,054

64,098,635

100%

64,098,635

3

Pusfatja

CV. Kurnia Abadi

4

Pustekbang

PT. Ina Intitara Kurang lancar Bahtera

18,914,697

10%

1,891,470

PT. Ina Intitara Kurang lancar Bahtera

10,458,704

10%

1,045,870

Macet

PT. Karya Putri Kurang lancar Bungsu PT. Ferdian Kurang lancar Putra Sejati PT. Kartatang

5,935,053

10%

593,505

568,134,979

10%

56,813,498

33,391,744

10%

3,339,175

Kurang lancar

Total

Tanah

Nilai Piutang (Rp)

2,665,830,161

2,081,905,019

C.15 Tanah

Rp277.038.353.942

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) per 31 Desember 2015 31

Desember

2014

adalah

masing-masing

dan sebesar

Rp277.038.353.942 dan Rp275.246.835.716. Kuantitas tanah yang dimiliki LAPAN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing seluas 3.821.407 m2 dan 3.825.691 m2.


Halaman - 68 -


Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - saldo awal - penyelesaian pembangunan dengan KDP

Rp

275,246,835,716

Rp Rp

1,978,944,760 1,796,330,000

Mutasi kurang: - koreksi pencatatan - transfer keluar

Rp Rp

(1,978,944,760) (4,811,774)

Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp Rp Rp

277,038,353,942 277,038,353,942

Mutasi transaksi penambahan tanah berupa: a. Penambahan dari saldo awal sebesar Rp1.978.944.760 dengan luas 111.217 m2 merupakan koreksi saldo awal pada satker BPPR Pameungpeuk. b. Penambahan melalui penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp1.796.330.000 dengan luas 10.306 m2 pada satker Biro Umum.

Mutasi transaksi pengurangan tanah berupa: a. Pengurangan melalui koreksi pencatatan sebesar Rp1.978.944.760 dengan luas 111.217 m2 merupakan koreksi pencatatan pada satker BPPR Pameungpeuk. b. Pengurangan melalui transfer keluar sebesar Rp4.811.774 dengan luas 14.590 m2 merupakan transfer keluar dari satker LPA Kototabang ke Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Terdapat permasalahan berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu: Rincian Permasalahan Tanah No.

Uraian

1

Sengketa

2

Dikuasai pihak lain Jumlah


Kuantitas (m2)

Nilai

500

tidak diketahui

16,611

tidak diketahui

17,111

Halaman - 69 -


Sengketa Tanah seluas 500 m2 yang berlokasi di Jl.Cisadane sedang dalam proses pengajuan PK (Peninjauan Kembali) dan kajian ruislag dalam rangka pemutusan kontrak dengan PT. MSU.

Dikuasai pihak lain Tanah seluas ± 16.611 m2 (dari luas seluruhnya 55.370 m2) yang berlokasi di Desa Mancagahar Kecamatan Pameungpeuk sudah dilakukan inventarisasi terhadap bangunan pihak ketiga yang menguasai sebagian Pulau Santolo dan telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Pemda setempat, TNI AU, POLRI, dan Pejabat daerah setempat.

Peralatan dan Mesin

C.16 Peralatan dan Mesin

Rp840.023.949.891

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan

31

Desember

2014

adalah

Rp840.023.949.891

dan

Rp775.288.769.083. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - saldo awal - pembelian - transfer masuk - penyelesaian pemb dengan KDP - reklasifikasi masuk - reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap - pengembangan nilai aset - koreksi pencatatan nilai/kuantitas - penerimaan aset tetap renovasi - pengembangan melalui KDP

Rp

775,288,769,083

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25,371,456,070 47,512,550,917 8,190,689,200 117,437,042,325 67,212,468,368 2,124,859,174 6,570,809,300 221,700,544 1,942,930,000 703,950,000

Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai/kuantitas - koreksi pencatatan - transfer keluar - reklasifikasi keluar - penghentian aset dari penggunaan

Rp Rp Rp Rp Rp

(20,826,800) (34,986,351,017) (8,129,394,200) (164,563,398,721) (4,853,304,352)


Rp Rp Rp

840,023,949,891 (429,340,336,654) 410,683,613,237

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

a. Penambahan

dari

saldo

awal

sebesar

Rp25.371.456.070

merupakan koreksi saldo awal yang terdiri dari satker Pusteksat sebesar

Rp25.057.905.070,

satker

Pustekbang

sebesar

Rp.204.265.000, satker Pustekroket sebesar Rp. 21.725.000, satker


Halaman - 70 -


Biro Umum sebesar Rp54.810.000, satker PSTA sebesar Rp19.586.000 dan satker BPD Pontianak sebesar Rp13.165.000.

b. Penambahan dari pembelian Rp47.512.550.917 terdiri dari satker Biro Renor sebesar

Rp373.474.432,

satker Pusteksat sebesar

Rp6.351.961.000, satker Inspektorat sebesar Rp518.128.900, satker

Pusfatja sebesar Rp2.002.931.427, satker Pustekdata

sebesar

Rp9.083.001.709,

satker

Pustekbang

sebesar

Rp2.492.561.000, satker Pustekroket sebesar Rp7.605.848.050, satker Pusjigan sebesar Rp328.900.000, satker Biro Umum sebesar Rp2.766.506.900, satker

Biro KSH sebesar Rp1.650.743.939,

satker PSTA sebesar Rp2.791.337.323 satker BPD Pemeungpeuk sebesar

Rp821.310.000,

satker

Pussainsa

sebesar

Rp7.508.586.000, satker LPD Sumedang sebesar Rp273.550.000, satker BPD Watukosek sebesar Rp298.350.000, satker LPA Kototabang sebesar Rp705.537.787, satker sebesar

Rp96.700.000,

Rp1.083.727.450

dan

satker satker

BPD Pontianak

BPJ

Parepare

BPKWA

Biak

sebesar sebesar

Rp759.395.000.

c. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp8.190.689.200 terdiri dari satker Pusteksat sebesar Rp172.490.000 dari satker Pustekroket dan satker Biro Umum, satker Inspektorat sebesar Rp326.801.000 dari satker Biro Umum, satker Pusfatja sebesar Rp79.395.000 dari satker Pustekdata dan Pusfatekgan, satker Pustekdata sebesar Rp776.681.900 dari satker Biro Umum, Pusfatekgan, Pusfatja dan BPJ Pare-pare,

satker Biro Umum

sebesar Rp38.400.000 dari satker Pusteksat dan Inspektorat, satker Biro KSH sebesar Rp67.563.800 dari satker Biro Renor, satker PSTA sebesar Rp700.000 dari satker LPA kototabang, satker BPPR Pameungpeuk sebesar Rp149.700.000 dari satker Pusteksat, satker LPA Kototabang sebesar Rp125.360.000 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan satker BPJ Parepare sebesar Rp6.453.597.500 dari satker Pustekdata.


Halaman - 71 -


d. Penambahan melalui penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp117.437.042.325 terdiri dari satker Pustekroket Rp74.763.327.273, satker Pustekdata sebesar Rp6.053.280.000, satker Pustekbang sebesar Rp35.208.015.052, satker BPJ Parepare sebesar Rp1.412.420.000.

e. Penambahan

melalui

Rp67.212.468.368

reklasifikasi

terdiri

dari

satker

masuk

sebesar

Pusteksat

sebesar

Rp65.442.364.568, satker Biro Renor sebesar Rp67.563.800, satker PSTA sebesar Rp.30.850.000, satker BPJ parepare sebesar Rp1.662.120.000 dan satker BPKWA Biak sebesar Rp9.570.000.

f. Penambahan melalui reklasifikasi dari AL ke AT sebesar Rp2.124.859.174

terdiri

dari

satker

Pusfatja

sebesar

Rp2.120.014.174, satker Pustekbang sebesar Rp877.000 dan satker BPJ Parepare sebesar Rp3.968.000.

g. Penambahan

melalui

pengembangan

nilai

aset

sebesar

Rp6.570.809.300 terdiri dari pengembangan nilai aset pada satker Inspektorat

sebesar

Rp5.600.000,

satker

Pusfatja

sebesar

Rp132.000.000, satker Pustekdata sebesar Rp516.005.000, satker Pustekbang sebesar Rp2.288.410.000, satker Pustekroket sebesar Rp1.667.082.000, satker Biro KSH sebesar Rp185.100.000, satker PSTA

sebesar

Rp474.116.600,

Rp.1.294.485.700,00

dan

satker

satker

Pussainsa

sebesar

BPJ

Parepare

sebesar

Rp8.010.000. h. Penambahan melalui koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp.221.700.544 terdiri dari koreksi nilai/aset pada satker Pusfatja sebesar Rp.199.173.744, satker Biro KSH sebesar Rp1.700.000, dan satker BPD Watukosek sebesar Rp20.826.800. i. Penambahan melalui penerimaan aset tetap renovasi sebesar Rp1.942.930.000 pada satker BPJ Parepare. j. Penambahan melalui pengembangan melalui KDP sebesar Rp703.950.000 terdiri dari pengembangan melalui KDP dari satker Pustekdata Rp.687.240.000, satker PSTA sebesar Rp.13.950.000, satker BPJ Parepare sebesar Rp2.760.000.


Halaman - 72 -


Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa : a. Pengurangan

melalui

koreksi

pencatatan

sebesar

Rp34.986.351.017 yang terdiri dari satker Pustekroket sebesar Rp.34.787.177.273 dan satker Pusfatja sebesar Rp.199.173.744. b. Pengurangan melalui transfer keluar sebesar Rp8.269.594.200 terdiri dari transfer keluar pada satker Biro Renor sebesar Rp67.563.800 ke satker Pustekdata, satker Pusteksat sebesar Rp178.150.000 ke satker BPPR Pameungpeuk dan Biro Umum, satker Inspektorat sebesar Rp9.950.000 ke Biro Umum, satker Pusfatja Rp196.216.900 ke satker Pustekdata, satker Pustekdata Rp6.468.342.500 ke satker Pusfatja dan BPJ Parepare, satker Pustekbang Rp.204.265.000,00 ke Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) dan satker Pustekroket sebesar Rp160.000.000 ke satker Pusteksat, satker Pusfatekgan sebesar Rp140.200.000 ke satker Pustekdata dan satker Pusfatja, satker Biro Umum sebesar Rp525.491.000 ke satker Inspektorat, satker Pustekdata dan satker Pusteksat, satker LPA Kototabang sebesar Rp700.000 ke satker PSTA dan satker BPJ Parepare sebesar Rp318.715.000 ke satker Pustekdata.

c. Pengurangan

melalui

reklasifikasi

keluar

sebesar

Rp164.563.398.721 merupakan reklasifikasi keluar pada satker Biro Renor sebesar Rp67.563.800, satker Pusteksat sebesar Rp162.793.294.921, satker PSTA sebesar Rp30.850.000, satker BPJ Parepare sebesar Rp1.662.120.000 dan satker BPKWA Biak sebesar Rp9.570.000.

d. Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp4.853.304.352 pada satker Inspektorat sebesar Rp238.647.452, satker Pustekdata sebesar Rp30.076.200, satker Pustekbang Rp1.292.113.900, satker Pustekroket sebesar Rp564.642.000, satker Biro Umum Rp206.591.292, satker PSTA sebesar Rp233.412.000, BPPR Pameungpeuk sebesar Rp1.835.605.578, BPD Pontianak sebesar Rp133.409.800 dan satker BPJ Parepare sebesar Rp318.806.130.


Halaman - 73 -


e. Pengurangan melalui koreksi nilai/kuantitas sebesar Rp20.826.800 pada satker BPD Watukosek. Nilai dan Perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam tabel (terlampir) Peralatan dan

C.17 Peralatan dan Mesin BLU

Mesin BLU Rp2.426.290.176

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp2.426.290.176 dan Rp2.355.485.911. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin BLU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - pembelian - pengembangan nilai aset

Rp

2,355,485,911

Rp Rp

298,968,893 18,175,000

Mutasi Kurang - transfer keluar - penghentian aset dari penggunaan

Rp Rp

(140,200,000) (106,139,628)

Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku 31 Desember 2015

Rp Rp Rp

2,426,290,176 (1,635,624,977) 790,665,199

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin BLU adalah berupa: a.

Penambahan melalui pembelian sebesar Rp298.968.893.

b.

Penambahan

melalui

pengembangan

nilai

aset

sebesar

Rp18.175.000. c.

Pengurangan dari transfer keluar sebesar Rp140.200.000 merupakan

transfer

Rp64.650.000

terdiri

keluar dari

ke

satker

laptop

Pusfatja

sebesar

sebesar

Rp50.900.000

External/Portable Hardisk sebesar Rp8.000.000, Printer sebesar Rp4.400.000,

DVD Writer sebesar Rp1.350.000 dan transfer

keluar ke satker Pustekdata sebesar Rp75.550.000 terdiri dari server sebesar Rp56.800.000 dan laptop sebesar Rp18.750.000. d.

Pengurangan dari penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp106.139.628.


Halaman - 74 -


Gedung dan Bangunan

C.18 Gedung dan Bangunan

Rp227.028.505.154

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp227.028.505.154 dan Rp206.161.942.268. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - saldo awal - pembelian - transfer masuk - penyelesaian pembangunan dengan KDP - reklasifikasi masuk - pengembangan nilai aset - penerimaan aset tetap renovasi - pengembangan melalui KDP - koreksi pencatatan nilai/kuantitas

Rp

206,161,942,268

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

19,640,500 243,690,000 361,333,500 6,901,968,414 1,615,166,429 2,997,648,042 99,100,000 10,723,903,950 1,609,990,742

Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai/kuantitas - transfer keluar - reklasifikasi keluar

Rp Rp Rp

(1,771,822,262) (318,890,000) (1,615,166,429)


Rp Rp Rp

227,028,505,154 (46,081,863,674) 180,946,641,480

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Penambahan melalui Saldo awal sebesar Rp19.640.500 merupakan koreksi saldo awal pada satker Biro Umum. b. Penambahan melalui pembelian sebesar Rp243.690.000 terdiri dari satker Pusteksat sebesar Rp98.350.000 dan satker Pustekbang sebesar Rp145.340.000. c. Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp361.333.500 terdiri dari satker Pustekdata sebesar Rp318.890.000 dari satker Pustekroket dan satker LPA Kototabang Rp42.443.500 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). d. Penambahan melalui penyelesaian pembangunan dengan KDP sebesar Rp6.901.968.414 terdiri dari satker Pustekroket sebesar Rp4.711.950.000, satker Biro Umum sebesar Rp1.047.743.414 dan satker Pussainsa sebesar Rp1.142.275.000. e. Penambahan Rp1.615.166.429

melalui terdiri

reklasifikasi dari

satker

masuk

sebesar

Pusteksat

sebesar

Rp1.444.828.429, satker LPD Sumedang sebesar Rp44.410.000 dan satker LPA Kototabang sebesar Rp125.928.000.


Halaman - 75 -


f. Penambahan

melalui

Rp2.997.648.042

pengembangan

terdiri

dari

nilai

satker

aset

sebesar

Pusteksat

sebesar

Rp725.898.195, satker Pustekdata sebesar Rp693.277.747, satker Pustekbang sebesar Rp774.293.100, satker Pustekroket sebesar Rp287.313.000, satker Pusjigan sebesar

Rp90.350.000, satker

Pussainsa sebesar Rp188.215.000, satker LPA Kototabang sebesar Rp159.300.000 dan satker BPD Pontianak sebesar Rp79.001.000. g. Penambahan

melalui

penerimaan

aset

tetap

renovasi

sebesar Rp99.100.000 pada satker Pustekdata. h. Penambahan melalui pengembangan melalui KDP sebesar Rp10.723.903.950

terdiri

dari

satker

Pustekdata

sebesar

Rp2.801.389.000, satker Pustekbang sebesar Rp1.307.457.000, satker Pustekroket sebesar Rp5.335.574.000, satker Biro Umum sebesar Rp318.068.500 dan satker BPJ Parepare

sebesar

Rp961.415.450. i. Penambahan

melalui

Rp1.609.990.742

terdiri

Rp1.560.531.242

dan

pencatatan

nilai/kuantitas

sebesar

dari

satker

Pustekdata

sebesar

satker

BPD

Pontianak

sebesar

Rp49.459.500.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan

dijelaskan

sebagai berikut : a. Pengurangan melalui koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp1.771.822.262

terdiri

dari

satker

Pustekdata

sebesar

Rp1.560.790.401 dan, satker Biro Umum sebesar Rp2.589.400, satker Pussainsa sebesar Rp44.769.539, satker BPJ Parepare sebesar Rp163.672.922. b. Pengurangan melalui transfer keluar sebesar Rp318.890.000 pada satker Pustekroket ke satker Pustekbang. c. Pengurangan Rp1.615.166.429

melalui terdiri

reklasifikasi dari

satker

keluar

sebesar

Pusteksat

sebesar

Rp1.444.828.429, satker LPD Sumedang sebesar Rp.44.410.000 dan satker LPA Kototabang sebesar Rp125.928.000.


Halaman - 76 -


Nilai dan Perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam tabel (terlampir).

Jalan, Irigasi dan

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jaringan Rp42.945.005.231

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015

dan

31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp42.945.005.231 dan Rp40.640.386.532. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - transfer masuk - reklas masuk - reklas dari aset lainnya ke aset tetap - pengembangan nilai aset - penghentian melalui KDP

Rp

40,640,386,532

Rp Rp Rp Rp Rp

671,788,211 451,579,800 315,000,000 197,297,000 1,256,792,988

Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai/kuantitas - penghentian aset dari penggunaan

Rp Rp

(501,039,300) (86,800,000)

Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku 31 Desember 2015

Rp Rp Rp

42,945,005,231 (22,427,760,881) 20,517,244,350

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Penambahan melalui transfer masuk sebesar Rp671.788.211 pada satker LPA Kototabang dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

b.

Penambahan melalui reklasifikasi masuk sebesar Rp451.579.800 pada satker BPD Pontianak.

c.

Penambahan melalui reklas dari aset lainnya ke aset tetap sebesar Rp315.000.000 pada satker Pontianak.

d.

Penambahan

melalui

pengembangan

nilai

aset

sebesar

Rp197.297.000 pada satker Pustekroket.

e.

Penambahan

melalui

Rp1.256.792.988 Rp174.526.088

terdiri dan

pengembangan dari satker

KDP

sebesar

satker

Pustekdata

sebesar

BPD

Pontianak

sebesar

Rp1.082.266.900.

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut :


Halaman - 77 -


a. Pengurangan melalui koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp501.039.300 pada satker BPD Pontianak. b. Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp86.800.000 terdiri dari satker Pustekbang sebesar Rp1.500.000 dan satker BPPR Pameungpeuk sebesar Rp85.300.000 Nilai dan Perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan dalam tabel (terlampir). Aset Tetap Lainnya

C.20

Aset Tetap Lainnya

Rp11.084.550.578

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp11.084.550.578 dan Rp26.229.186.179. Aset tetap tersebut berupa alat musik modern dan koleksi buku perpustakaan. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - saldo awal - pembelian ATR - pembelian - penyelesaian pembangunan dengan KDP (ATR) - pengembangan nilai aset - koreksi pencatatan nilai/kuantitas

Rp

26,229,186,179

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

87,455,000 1,079,476,350 1,266,283,557 3,305,265,812 200,000 150,000

Mutasi kurang: - transfer keluar ATR - penghentian aset dari penggunaan - koreksi pencatatan - reklas keluar - penghentian aset dari penggunaan

Rp Rp Rp Rp Rp

(2,042,030,000) (10,000) (150,000) (18,813,321,520) (27,954,800)


Rp Rp Rp

11,084,550,578 (5,000,000) 11,079,550,578

Mutasi transaksi penambahan Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Penambahan melalui saldo awal sebesar Rp87.455.000 terdiri dari satker Pusfatja sebesar Rp16.880.000 dan satker Pustekroket sebesar Rp70.575.000.

b.

Penambahan melalui pembelian ATR sebesar Rp1.079.476.350 terdiri dari satker Pusfatja sebesar Rp99.100.000, satker Pustekdata sebesar Rp187.230.000, satker Biro Umum sebesar


Halaman - 78 -


Rp700.807.950 satker PSTA sebesar Rp92.338.400. c.

Penambahan melalui pembelian sebesar Rp1.266.283.557 terdiri dari satker Pusteksat sebesar Rp35.212.000, satker Pusfatja sebesar

Rp368.060.000,

satker

Pustekdata

sebesar

Rp196.265.730, satker Pustekbang sebesar Rp575.327, satker Pusjigan sebesar Rp357.445.000, satker Biro KSH sebesar Rp282.382.500 dan satker PSTA sebesar Rp26.343.000. d.

Penambahan melalui penyelesaian pembangunan dengan KDPATR sebesar Rp3.305.265.812 terdiri dari satker Pustekdata sebesar Rp1.755.700.000 dan satker Biro Umum sebesar Rp1.549.565.812.

e.

Penambahan

melalui

pengembangan

nilai

aset

sebesar

Rp200.000 pada satker Biro Umum. f.

Penambahan melalui koreksi pencatatan nilai/kuantitas sebesar Rp150.000 pada satker Pusfatja.

Mutasi transaksi pengurangan Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut : a. Pengurangan

melalui

transfer

keluar

-

ATR

sebesar

Rp2.042.030.000 terdiri dari satker pusfatja sebesar Rp99.100.000 ke

satker

Pustekdata

dan

satker

Pustekdata

sebesar

Rp1.942.930.000 ke satker BPJ Parepare. b. Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp10.000 pada satker BPPR Pameungpeuk. c. Pengurangan melalui koreksi pencatatan sebesar Rp150.000 pada satker Pusfatja. d. Pengurangan melalui reklas keluar sebesar Rp18.813.321.520 pada satker Pustekdata. e. Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp27.954.800 pada satker Pustekdata. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.


Halaman - 79 -


Aset Tetap Lainnya BLU Rp1.045.500

C.21 Aset Tetap Lainnya BLU Saldo Aset Tetap Lainnya BLU per 31 Desember 2015 Desember 2014

dan 31

adalah Rp1.045.500 dan Rp1.045.500 yang

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigas dan jaringan BLU. Tidak terdapat Mutasi Aset Tetap Lainnya BLU per tanggal pelaporan. Konstruksi dalam

C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Pengerjaan Rp196.983.172.774

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp297.329.036.178 dan Rp85.053.012.196

yang proses pengerjaannya belum selesai

sampai dengan tanggal neraca. Rincian nilai KDP dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Rincian KDP per satker No

satker

1

Biro Umum

2 3

Pusfatja Pussainsa

4

Pustekbang

5

Pusteksat

Uraian Pembangunan gedung pusfatja (74.409%) Renovasi gedung pusat arsip Pembangunan gedung lab. pusat pemantauan bumi Pembangunan gedung lab. antariksa dan atmosfer Pembangunan gedung lab. mekanik dan layanan informasi Pekerjaan peralatan mesin berupa flight test I pesawat N219 Pekerjaan peralatan mesin berupa flight test II pesawat N219 Pekerjaan peralatan mesin berupa ground test I pesawat N219 Pekerjaan peralatan mesin berupa ground test II psawat N219 Pekerjaan komponen static test Pekerjaan renovasi lab. Aerostruktur Perkerjaan renovasi hanggar propulsi Pekerjaan renovasi kantin Pekerjaan renovasi bangunan gedung parkir TU Pekerjaan renovasi terowongan angin subsonik (gedung design center N219) Pekerjaan bangunan parkir gedung avionik Perencanaan renovasi landasan UAV Pekerjaan komponen OBDAS Satelit A3 Satelit A4

Nilai KDP 3,066,790,624 1,553,417,985 9,465,148,973 374,362,000 377,860,000 75,494,569,527 70,896,719,527 14,126,009,519 14,126,009,519 774,870,000 175,200,000 1,242,379,000 441,443,202 510,552,315 1,057,391,500 286,731,083 12,908,000 3,000,810,000 77,411,435,529 22,934,427,875 297,329,036,178

Akumulasi Penyusutan

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap Rp499.490.586.186

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp499.490.586.186 dan Rp450.097.991.067. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.


Halaman - 80 -


Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No.

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Nilai Buku

1

Tanah

277,038,353,942

2

Peralatan dan Mesin

840,023,949,891

429,340,336,654

3

Peralatan dan Mesin BLU

2,426,290,176

1,635,624,977

790,665,199

4

Gedung dan Bangunan

227,028,505,154

46,081,863,674

180,946,641,480

5

Jalan, Irigasi dan Jaringan

42,945,005,231

22,427,760,881

20,517,244,350

6

Aset Tetap Lainnya

11,084,550,578

5,000,000

11,079,550,578

7

Aset Tetap Lainnya BLU

8

Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah

Aset Tak Berwujud

Akm. Penyusutan

277,038,353,942

-

410,683,613,237

1,045,500

-

1,045,500

297,329,036,178

-

297,329,036,178

1,697,876,736,650

499,490,586,186

1,198,386,150,464

C.24 Aset Tak Berwujud

Rp90.191.330.216

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2015

dan

31 Desember 2014 adalah Rp90.191.330.216 dan Rp55.475.114.093. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada LAPAN berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - pembelian - pengembangan nilai aset - pengembangan dengan KDP - reklas masuk

55,475,114,093 4,010,664,950 30,392,500 11,947,937,153 18,813,321,520

Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai kuantitas - penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

(50,000) (86,050,000) 90,191,330,216 0 90,191,330,216

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Penambahan melalui pembelian sebesar Rp4.010.664.950 terdiri dari satker Pusteksat sebesar Rp575.304.350, satker Pusfatja sebesar

Rp273.230.000,

satker

Pustekdata

sebesar

Rp184.065.000, satker Pusjigan sebesar Rp156.600.000, satker Biro KSH sebesar Rp791.241.000, satker PSTA sebesar


Halaman - 81 -


Rp1.915.250.000, LPA Kototabang sebesar Rp102.999.600 dan satker BPJ Parepare sebesar Rp11.975.000. b. Penambahan

melalui

pengembangan

nilai

aset

sebesar

Rp30.392.500 pada satker Biro Renor. c. Penambahan melalui pengembangan melalui KDP sebesar Rp11.947.937.153

terdiri

Rp8.712.837.153

dan

dari

satker

satker

Pustekdata

Pustekroket

sebesar sebesar

Rp3.235.100.000. d. Penambahan

melalui

reklasifikasi

masuk

sebesar

Rp18.813.321.520 pada satker Pustekdata.

Mutasi transaksi pengurangan Aset Tak Berwujud dijelaskan sebagai berikut : a. Pengurangan

melalui

koreksi

pencatatan

nilai

sebesar

Rp50.000 pada satker Biro Renor. b. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp86.050.000 terdiri dari satker Pustekbang sebesar Rp74.930.000 dan satker Pussainsa sebesar Rp11.120.000. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Aset Tak Berwujud 1

Biro Renor

355,174,400 paten software atb lainnya

2

Biro KSH

3

Pustekdata

973,185,000 software atb lainnya 67,340,126,912 software lisensi ATB Lainnya

4

Pusfatja

2,103,979,107

6

BPJ Parepare

2,105,375,292

6

Pussainsa

7

PSTA

software lisensi software lisensi 160,930,000 software atb lainnya

8 9 10 11

Pusjigan BPD Watukosek LPA Kototabang Pustekroket

12

Pustekbang

2,363,720,000 software lisensi atb lainnya 216,136,000 software 970,000 software 110,999,600 software 12,724,896,587 software hasil kajian/penelitian 890,400,000 software

13

Pusteksat

845,437,318 software hasil kajian/penelitian 90,191,330,216


355,174,400 82,662,500 170,123,900 102,388,000 973,185,000 662,310,000 310,875,000 67,340,126,912 48,103,423,717 423,381,675 18,813,321,520 2,103,979,107 1,603,479,107 500,500,000 2,105,375,292 1,951,914,500 153,460,792 160,930,000 140,930,000 20,000,000 2,363,720,000 2,231,770,000 27,500,000 104,450,000 216,136,000 970,000 110,999,600 12,724,896,587 6,312,523,860 6,412,372,727 890,400,000 890,400,000 845,437,318 819,147,318 26,290,000 90,191,330,216

Halaman - 82 -


Aset Tak Berwujud BLU Rp200.499.000

C.25 Aset Tak Berwujud BLU Saldo aset tak berwujud (ATB) BLU per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp200.499.000 dan Rp4.361.000. Aset Tak Berwujud BLU merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud BLU pada lingkup Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud BLU selama tahun 2015 adalah sebagai berikut : Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - pembelian Mutasi kurang: - penghentian aset dari penggunaan Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

Aset Tak Berwujud Dalam Pekerjaan Rp96.115.463.700

C.26

4,361,000 199,500,000 (3,362,000) 200,499,000 0 200,499,000


Saldo aset tak berwujud dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 31

Desember

2014

adalah

Rp96.115.463.700

dan

Rp84.980.513.700 Aset Tak Berwujud Dalam Pekerjaan merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik berupa Hak Intelektual (Haki). Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - pembelian - pengembangan KDP Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

84,980,513,700 5,800,000 11,129,150,000

96,115,463,700 0 96,115,463,700

Rincian ATB dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Rincian Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan No 1 2

satker Biro Renor Pustekbang


nilai di neraca keuangan

uraian

18,150,000 Pendaftaran HAKI 96,097,313,700 Dokumen design N219 96,115,463,700

Halaman - 83 -


Aset Lain-lain

C.27 Aset Lain-Lain

Rp8.686.749.284

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp8.686.749.284 dan Rp10.315.284.029. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklas dari AT ke AL Mutasi kurang: - transaksi normalisasi BMN - penghapusan - usulan barang rusak berat ke pengelola - penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

10,315,284,029

Rp

5,054,119,152

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(45,500,000) (2,239,969,064) (1,957,325,659) (2,439,859,174) 8,686,749,284 (8,153,834,352) 532,914,932

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.

Penambahan

melalui

reklas dari AT ke AL sebesar

Rp5.054.119.152 berupa Peralatan dan Mesin yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor sebesar Rp4.968.069.152 yang terdiri dari satker Pustekdata sebesar Rp58.031.000, satker Pustekbang sebesar Rp1.293.613.900, satker Biro Umum sebesar Rp206.591.292, Satker BPJ Parepare sebesar Rp318.806.130, satker Inspektorat sebesar Rp238.647.452, satker Pustekroket sebesar Rp564.642.000, satker PSTA sebesar Rp233.412.000, satker BPPR Pameungpeuk sebesar Rp1.920.915.578, BPD Pontianak sebesar Rp133.409.800 dan Aset Tak Berwujud yang tidak

lagi

digunakan

dalam operasional

kantor

sebesar

Rp86.050.000 yang terdiri dari satker Pustekbang sebesar Rp74.930.000 dan satker Pussainsa sebesar Rp11.120.000.

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut : a.

Pengurangan

melalui

transaksi

normaliasi

BMN

sebesar

Rp45.500.000 pada satker Pussainsa.


Halaman - 84 -


b.

Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp2.239.969.064 terdiri dari satker Inspektorat sebesar Rp319,053,486 dan satker BPPR Pameungpeuk sebesar Rp1.920.915.578.

c.

Pengurangan melalui usulan barang rusak berat ke pengelola sebesar Rp1.957.325.659 terdiri dari satker Pustekbang sebesar Rp1.317.604.900, satker Biro Umum sebesar

Rp207.278.792,

satker Pustekdata sebesar Rp235.875.997 dan satker Pussainsa sebesar Rp196.565.970. d.

Pengurangan

melalui

penggunaan kembali BMN yang

dihentikan sebesar Rp2.439.859.174 terdiri dari satker Pusfatja sebesar

Rp.2.120.014.174,00,

satker

Pustekbang

sebesar

Rp877.000, satker BPJ Parepare sebesar Rp3.968.000 dan BPD Pontianak sebesar Rp315.000.000. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Lain-lain BLU

C.28 Aset Lain-Lain BLU

Rp109.501.628

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp109.501.628 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lainlain adalah sebagai berikut: Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklas dari AT ke AL Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015 Ak. Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015

Rp

-

Rp

109,501,628

Rp Rp Rp

109,501,628 (104,642,736) 4,858,892

Mutasi transaksi penambahan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.

Penambahan Rp109.501.628

melalui reklas dari AT ke AL sebesar berupa

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp106.139.628 dan Aset Tak Berwujud sebesar Rp3.362.000 yang tidak lagi digunakan dalam operasional kantor.


Halaman - 85 -


Mutasi transaksi pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut : Rincian Aset Lain-lain BLU berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan

C.29 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

dan Amortisasi Aset Lainnya Rp8.258.477.088

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp8.258.477.088 dan Rp9.823.890.622. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya No.

Aset Tetap

Nilai Perolehan

1

Aset Tak Berwujud

2

Aset Tak Berwujud BLU

3


4

Aset Lain-lain

5

Aset Lain-lain BLU

C.30

Nilai Buku

-

90,191,330,216

200,499,000

-

200,499,000

-

96,115,463,700

96,115,463,700 8,686,749,284

8,258,477,088

109,501,628

Jumlah

Uang Muka dari KPPN

Akm. Penyusutan

90,191,330,216

195,303,543,828

8,258,477,088

428,272,196 109,501,628 187,045,066,740

Uang Muka dari KPPN

Rp140.563.729

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 Desember

2014

masing-masing

sebesar

dan 31

Rp140.563.729

dan

Rp94.072.431 merupakan UP/TUP diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Utang Kepada Pihak

C.31 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp123.617.427.702

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp123.617.427.702 dan


Halaman - 86 -


Rp932.929.874. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada LAPAN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

Jumlah

Penjelasan

1

Belanja Pegawai yang Masih Harus Rp Dibayar

Belanja pegawai berupa tukin, tunj 121,439,686 fungsional dan berkala yang belum dibagikan

2

Belanja barang yang masih harus dibayar

365,283,537

3 4 5 6

Rp

Belanja modal yang masih harus dibayar Utang pengembalian PPN Belanja yang belum disahkan Kelebihan penerimaan Total

Belanja Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan, dan perjadin yang belum dibagikan ke pegawai

Sisa Pekerjaan 20% yang belum dibayar 18,806,458 utang pengembalian PPN 98,407,685,640 24,613,592,381 123,617,427,702

Rp

90,620,000

Rp Rp Rp Rp

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Rincian Belanja Pegawai No

Satker

Kode

Penjelasan

Saldo (Rp)

1 BPKWA Biak

450401

2 BPD Watukosek Total

526394

Uraian

41,556,096 Gaji kelebihan estimasi tunjangan kinerja 79,883,590 tunjangan kinerja 121,439,686

Nominal (Rp) 44,438,812 -2,882,716 79,883,590 121,439,686

Rincian Belanja barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Rincian Belanja Barang No

Satker

Kode

Saldo (Rp)

1

Inspektorat

650172

5,614,537

2

Pustekdata

652669

95,613,804

3 4

Biro KSH BPJ Parepare

666121 560600

1,995,000 77,432,602

Uraian Listrik Telp Listrik Telp honor Listrik

Penjelasan Nominal (Rp) 5,058,519 556,018 91,215,856 4,397,948 1,995,000 53,882,319

Telp Internet 5

BPKWA Biak

450401

6

Pussainsa

662731

7 9

PSTA BPD Watukosek

450397 526394

21,081,503 Internet Listrik 64,449,982 Listrik Telp Air 74,548 Listrik 14,933,043 Listrik

650168

Telp 1,133,639 Listrik

11 BPD Pontianak

552734

Telp 2,103,500 Air

13 Pustekroket

652680

10 LPA Kototabang

Total


80,851,379 Listrik Telp 365,283,537

928,337 22,621,946 20,308,810 772,693 62,286,315 1,985,167 178,500 74,548 14,524,207 408,836 737,270 396,369 2,103,500 80,446,139 405,240 365,283,537

Halaman - 87 -


Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 belum dibayarkan sebesar 20% dari nilai kontrak pekerjaan. Hal ini dikarenakan LAPAN menerapkan peraturan pembayaran pekerjaan perencanaan jasa konsultasi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 Tanggal 27 Desember 2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Bab IV Bagian C Nomer 3 huruf (f) yang menjelaskan mengenai pembayaran biaya perencanaan

didasarkan

pada

pencapaian

prestasi/kemajuan

perencanaan setiap tahapannya, dimana 5% akan dibayarkan pada tahap pelelangan dan 15% pada tahap pengawasan berkala. Pekerjaan jasa konsultasi tersebut terdapat dibeberapa satuan kerja di LAPAN sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini : Rincian Belanja modal (Pekerjaan Jasa Konsultansi) No.

Satker

1

Pusfatja

2

Pusfatja

Pekerjaan Jasa Konsultasi

No. SPK

Tgl SPK

Nilai Kontrak

Perencanaan Renovasi Pengembangan Gedung Laboratorium Pusat Pemantauan Bumi (P2B) Paket 2 Perencanaan Renovasi/Pengam bangan Gedung Laboratorium Pusat Pemantauan Bumi

SPKLS/24.0/PF J/X/14

10-Oct-14

Rp

199,100,000 Rp

159,280,000 Rp

39,820,000

SPKLS/12.0/PF J/V/14

14-May-14

Rp

254,000,000 Rp

203,200,000 Rp

50,800,000

453,100,000 Rp

362,480,000 Rp

90,620,000

Rp

Jumlah

Nilai Yang Dibayarkan Tahun 2014

Sisa Pekerjaan Belum Dibayarkan (Utang)

Rincian utang pengembalian PPN dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Rincian Utang Pengembalian PPN No

Satker

Kode

Penjelasan Nominal (Rp) 18,806,458 Utang 18,651,958 pengembalian atas penarikan PPN

Saldo (Rp)

Uraian

1

Pusfatekgan

672817

utang setor pajak Total


18,806,458

154,500 18,806,458

Halaman - 88 -


Rincian belanja yang belum disahkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Rincian Belanja yang belum Disahkan No 1

Satker

Kode

Pusfatekgan

Saldo (Rp) Uraian 98,407,685,640 pelaksanaan Bimtek utang kpd PT. Amerthis Indego Prakarsa

672817

Penjelasan Nominal (Rp) 14,850,000 64,715,132,245

Utang kpd PT. Bumi Prasaja Kegiatan kerjasama BP2HP Total

33,462,681,287 215,022,108

98,407,685,640

98,407,685,640

Rincian kelebihan penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Rincian kelebihan penerimaan No 1

Satker

Kode

Pusfatekgan

672817

Penjelasan Uraian 24,613,592,381 kelebihan penerimaan pengadaan data citra satelit dari BIG (Termin I)

Saldo (Rp)

Nominal (Rp) 11,053,294,834

kelebihan penerimaan pengadaan data citra satelit dari BIG (termin II) Total

Pendapatan Yang

13,560,297,547

24,613,592,381

24,613,592,381

C.32 Pendapatan yang belum Ditangguhkan

Ditangguhkan Rp0

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014

masing-masing

sebesar

Rp0

dan

Rp434.440.

Dalam

Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, pendapatan yang ditangguhkan tahun 2014 di reklas ke Ekuitas. Utang Jangka Pendek

C.33

Utang Jangka Pendek Lainnya

Lainnya Rp70.747.365

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp70.747.365 dan Rp231.050 merupakan pajak bendahara yang belum disetor. Rincian Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Satker

31 Desember 2015

31 Desember 2014

BPPR Pameungpeuk

Rp

9,395,443

Rp

Pustekbang

Rp

61,351,922

Rp

-

Kototabang

Rp

-

Rp

231,050

Rp

70,747,365

Rp

231,050

Jumlah


-

Halaman - 89 -


Pendapatan Diterima

C.34 Pendapatan Diterima di Muka

di Muka Rp3.967.792

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp3.967.792 dan Rp3.967.792. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. kepada pihak ketiga. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari penjualan data uang muka pembelian data alos oleh PT. Sapta Adhi Pratama pada Tahun 2012. Ekuitas Dana Lancar

C.35

Ekuitas Dana Lancar

Rp0

Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp60.991.534.993.

Dalam

Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, Ekuitas Dana Lancar di reklas ke Ekuitas. Ekuitas Dana Investasi

C.36


Rp0

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.102.742.748.863.

Dalam

Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, Ekuitas Dana Investasi di reklas ke Ekuitas. Ekuitas

C.37

Ekuitas

Rp1.450.772.879.991

Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masingmasing sebesar Rp1.449.358.619.281 dan Rp1.163.734.718.296. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Terdapat perbedaan pada neraca Audited TA 2014 dengan Saldo Awal pada TA 2015 terkait Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp434.440 yang merupakan setoran jasa giro pada satker Pusjigan dan LPA Kototabang. Perbedaan tersebut dikarenakan pada Neraca TA 2015 masuk dalam pos Ekuitas.


Halaman - 90 -


D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan PNBP

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp180.265.744.521

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp180.265.744.521 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN

TA 2015

TA 2014

%

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Jasa Pendapatan jasa giro Jumlah Pendapatan Jasa Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum Jumlah Pendapatan BLU Jumlah

Beban Pegawai

8.452.455

100%

8.452.455 100% 2.477.577 2.477.577

100% 100%

16.419.606.743 16.419.606.743

100% 100%

9.584.333 650.587.150 660.171.483 17.090.708.258 163.175.036.263 163.175.036.263 180.265.744.521

100% 100% 100% 100%

Rp

100% 100% 100%

-

D.2 Beban Pegawai

Rp128.027.637.521

Beban Pegawai untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp128.027.637.521 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut : Rincian Beban Pegawai TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Gaji dan Tunjangan PNS Beban Lembur Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito Jumlah

Beban Persediaan

D.3

TA 2015 Rp Rp

NAIK (TURUN)

TA 2014

%

83.127.665.711 553.693.300

Rp Rp

-

100% 100%

Rp

44.346.278.510

Rp

-

100%

Rp

128.027.637.521

Rp

-

100%

Beban Persediaan

Rp17.545.378.636

Beban Persediaan pada Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp17.545.378.636 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut :


Halaman - 91 -


Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN

Beban Barang dan

D.4

TA 2015

TA 2014

NAIK (TURUN) %

Beban Persediaan Konsumsi

Rp

13.059.813.811

Rp

- 100%

Beban Persediaan Pita Cukai. Materai dan Leges

Rp

16.150.000

Rp

- 100%

Beban Persediaan bahan baku

Rp

3.006.356.265

Rp

- 100%

Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Beban Persediaan Lainnya

Rp

21.332.010

Rp

- 100%

Rp

1.441.726.550

Rp

- 100%

Jumlah Beban Persediaan

Rp

17.545.378.636

Rp

- 100%

Beban Barang dan Jasa

Jasa Rp291.814.044.633

Beban Barang dan Jasa Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp291.814.044.633 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN

TA 2015 Rp

18.267.080.340

Rp

-

100%

Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan

Rp

108.976.510

Rp

-

100%

Rp

171.053.298

Rp

-

100%

Rp

3.006.700.000

Rp

-

100%

Rp

36.194.707.496

Rp

-

100%

Rp Rp

9.311.559.916 5.951.220.500

Rp Rp

-

100% 100%

Beban Barang Non Operasional Lainnya Beban Langganan Daya dan Jasa Beban Sewa Beban Jasa Konsultan Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya Beban Barang Beban Jasa beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Beban Aset Ekstrakomptabel PM

Rp

15.085.555.652

Rp

-

100%

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

12.736.522.610 2.723.829.449 1.213.078.094 9.210.552.730 14.866.153.541 428.373.330 68.052.307 162.461.485.847

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rp

8.883.013

Rp

-

100%

Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya

Rp

260.000

Rp

-

Jumlah

Beban Pemeliharaan

D.5

NAIK (TURUN) %

TA 2014

Beban Keperluan Perkantoran

Rp

291.814.044.633

Rp

100%

-

100%

Beban Pemeliharaan

Rp22.997.197.460

Beban Pemeliharaan Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp22.997.197.460 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut : Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Pem eliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pem eliharaan Peralatandan Mesin Beban Pem eliharaan Jalan dan Jem batan Beban Persediaan Suku Cadang Beban persediaan Bahan untuk pem eliharaan Jumlah


TA 2015

NAIK (TURUN)

TA 2014

%

Rp

6.346.115.003

Rp

-

100%

Rp

8.010.118.014

Rp

-

100%

Rp Rp

99.955.000 7.252.302.002

Rp Rp

-

100% 100%

Rp Rp

1.288.707.441 22.997.197.460

Rp Rp

-

100% 100%

Halaman - 92 -


Beban Perjalanan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Dinas Rp29.366.458.281

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp29.366.458.281 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri Beban Perjalanan - BLU

TA 2015

Rp

NAIK (TURUN) %

1.068.764.000

Rp

-

100%

Rp

3.796.898.265

Rp

-

100%

Rp

20.588.875.666

Rp

-

100%

Rp Rp

3.788.300.350 123.620.000

Rp

-

100%

Rp

-

100%

Jumlah

Beban Barang Untuk

TA 2014

Rp

29.366.458.281

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Diserahkan Kepada Masyarakat Rp3.423.091.243

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp3.423.091.243 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut : Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Beban Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Jumlah

-

TA 2015

TA 2014

NAIK (TURUN) %

Rp

947.656.000 Rp

-

100%

Rp

225.535.000 Rp

-

100%

Rp

490.500 Rp

-

100%

Rp

2.214.083.243 Rp

-

100%

Rp

35.326.500 Rp

-

100%

-

100%

Rp

3.423.091.243

Rp

Beban tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berupa renovasi Tomohon.

-

Beban peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda berupa Clinostat, Pemeliharaan, Paket Teleskop, pisau mesin potong rumput mobil.

-

Beban barang fisik berupa pupuk, Herbisida dan Insektisida.

-

Beban

barang

lainnya

untuk

diserahkan

kepada

masyarakat/Pemda berupa Jaket, Tas, Seminar Kit, Kalender, Tas, Kaos, Banner.


Halaman - 93 -


-

Beban

persediaan

lainnya

untuk

dijual/diserahkan

ke

Masyarakat berupa Sepatu, Pakaian, Jaket. Beban Penyusutan

D.8

Beban Penyusutan dan Amortisasi

dan Amortisasi Rp106.256.781.283

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp106.256.781.283 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2015 dan TA 2014 URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

TA 2015

Beban Penyusutan Paralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan, trigasi, Jaringan

92.889.409.922

Rp

-

100%

Rp

7.979.170.145

Rp

-

100%

Rp

3.257.824.572

Rp

-

100%

Rp

2.042.030.000

Rp

-

100%

Beban Penyusutan Aset Lainnya

Rp

Rp

-

100%

0%

88.346.644

Rp

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Jumlah Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9

Rp

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumlah Penyusutan

Beban Penyisihan

NAIK (TURUN) %

TA 2014

106.256.781.283

Rp

- Rp

-

Rp

-

Rp

-

0%

Rp

106.256.781.283

Rp

-

100%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak Tertagih Rp129.622.441

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar Rp129.622.441 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN Beban Penyisihan Piutang PNBP Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional BLU Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang Jumlah

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp88.173.848.978

TA 2015

TA 2014

NAIK (TURUN) %

Rp

2.493.868 Rp

-

100%

Rp

672.820 Rp

-

100%

Rp

126.455.753 Rp

-

100%

Rp

129.622.441

-

100%

Rp

D.10 Kegiatan Non Operasional Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:


Halaman - 94 -


Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Pos Luar Biasa Rp0

TA 2015

TA 2014

NAIK (TURUN) %

Rp

123.378.075 Rp

-

100%

Rp

380.366.990 Rp

-

100%

Rp

89.391.284.324 Rp

-

100%

Rp

960.446.431 Rp

-

100%

-

100%

Rp

88.173.848.978

Rp

D.11 Pos Luar Biasa Rincian Surplus/Defisit Pos Luar Biasa untuk Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut. Perbandingan Rincian Pos Luar Biasa TA 2015 dan TA 2014 URAIAN Pendapatan PNBP Beban Perjalanan Dinas Beban Persediaan Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

TA 2015

TA 2014

NAIK (TURUN) %

Rp Rp Rp

- Rp - Rp - Rp

-

Rp

-

-

Rp

-

Pada LO tidak ada pos luar biasa sampai dengan 31 Desember 2015.


Halaman - 95 -


E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1. Ekuitas Awal Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-

Rp1.163.734.718.296

masing sebesar Rp1.163.734.718.296 dan Rp0. Dalam Implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 Januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun-akun neraca sebagai berikut : Jenis Akun

Nilai

Pendapatan Yang Ditangguhkan

434.440

Ekuitas Dana Lancar

Defisit LO

60.991.534.993


1.102.742.748.863

Nilai Ekuitas per 1 Januari 2015

1.163.734.718.296

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp331.120.617.999

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp331.120.617.999 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara Defisit dari kegiatan Operasional sebesar Rp419.294.466.977 dengan Surplus dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp88.173.848.978. Penyesuaian Nilai Aset

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Rp(489.077.904)

Jumlah penyesuaian nilai aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp(489.077.904) dan Rp0. Penyesuaian nilai aset sebesar Rp(489.077.904) terdiri dari Biro Renor Rp652.500, PSTA Rp(26.839.895), Biak Rp13.367.500, Pusteksat Rp(3.652.431), Pameungpeuk Rp3.031.900, Watukosek Rp3.320.889, Pontianak Rp(2.046.750), Parepare Rp4.033.100, Kototabang

Rp(681.800),

Rp(6.297.268), Rp(301.509.621),

Inspektorat

Pustekdata Pustekroket

Rp29.635.385,

Rp1.923.674.947,

Pusfatja

Pustekbang

Rp(1.997.146.716),

Pusjigan

Rp2.265.500, Biro Umum Rp12.936.567, Pussainsa Rp(163.811.850),


Halaman - 96 -


Biro KSH Rp12.641.530, Pusfatekgan Rp8.210.995 dan Sumedang Rp(862.386). Koreksi Nilai

E.4

Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp79.286.982

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember

2015

Rp79.286.982

dan

dan

2014

Rp0.

adalah

Koreksi

masing-masing nilai

persediaan

sebesar sebesar

Rp79.286.982 terdiri dari koreksi nilai persediaan pada Satker Biak sebesar Rp(33.033.000), Pusfatja sebesar Rp113.725.500, Pustekdata Rp1, Pustekroket sebesar Rp(1.405.521) dan Inspektorat Rp2. Koreksi Nilai Aset

E.5

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Tetap Non Revaluasi Rp91.176.372.866

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp91.176.372.866 dan Rp0. Koreksi Nilai koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp38.870.113.514 Rp33.731.900,

terdiri

PSTA

dari

sebesar

Satker

Biro

Rp18.361.875,

Renor

sebesar

Biak

sebesar

Rp2.392.500, Pusteksat sebesar Rp52.424.475.348, Pontianak sebesar Rp508.890.950, Parepare sebesar Rp(296.838.260), Kototabang Rp19.126.225, Pusfatja sebesar Rp9.558.146, Pustekdata sebesar Rp(14.542.871), Pustekbang sebesar Rp33.020.370.977, Pustekroket sebesar Rp5.450.548.700, Biro Umum Rp4.517.315, Pussainsa sebesar Rp(7.947.039), Biro KSH Rp1.062.500, Sumedang sebesar Rp2.664.600.

Lain-lain Rp37.018.403

E.6 Lain-Lain Nilai Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp37.018.403 dan Rp0. Nilai Lain-Lain sebesar Rp37.018.403


terdiri

dari

Pusteksat

Rp(964.084),

Pustekdata

Halaman - 97 -


Rp9.240.000, Pustekbang Rp69.118, Biro Umum Rp9.560.000 dan Pusfatekgan Rp19.113.369. Ekuitas Akhir

E.7 Ekuitas Akhir

Rp1.449.358.619.281

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp1.449.358.619.281 dan Rp0.


Halaman - 98 -


F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 1. Satker Pustekbang : -

Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan sarana parkir

dan

kantin,

pembangunan

gedung

Hanggar

dan

pembangunan gedung terowongan angin untuk desain center sebesar Rp476.287.400,00 yang belum bisa diselesaikan per 31 Desember 2015. Atas piutang tersebut telah dilakukan penyetoran di bulan Januari 2016 (bukti setor terlampir). -

Terdapat denda keterlambatan atas pembangunan sarana parkir dan

kantin dengan

pembangunan

nilai

gedung

sebesar

hanggar

Rp9.857.193, pekerjaan

sebesar

Rp2.243.636,

dan

pekerjaan terowongan angin sebesar Rp10.385.313, atas denda keterlambatan tersebut diakui sebagai piutang pada TA 2015. 2. Satker Pusfatja Terdapat pengesahan hibah dan telah terbit SPHL dari KPPN dengan nilai sebesar Rp650.960.419 (dokumen terlampir). Dan masih terdapat sisa kas atas hibah yang belum disahkan sebesar Rp3.143.698 (Rp654.104.117-Rp650.960.419). Sisa hibah tersebut akan digunakan kembali pada Tahun 2016. 3. Satker Pusteksat Terdapat belanja dibayar dimuka sebesar Rp 13.436.748.600,- yang merupakan jasa peluncuran Satelit LAPAN A2 dan A3. Pada tanggal 29 September 2015 telah dilakukan peluncuran atas Satelit A2 maka atas biaya peluncuran Satelit A2 tersebut dikeluarkan dari Neraca. Pengurangan pada neraca diperhitungkan berdasarkan perbandingan berat satelit (berat satelit A2 : 68 kg dan A3 : 70 kg, sehingga pengurangan menjadi 68/138 * Rp 13.436.748.600=6.621.006.557).

F.2 Pengungkapan Lain-Lain 1.

Telah dilakukan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran antara LAPAN dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB pada tanggal 11 Februari 2016. (BA Rekon terlampir).

2.

Pada periode Semester II Tahun 2015, Pusat Pemanfaatan


Halaman - 99 -


Teknologi Dirgantara telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai Data Untuk Gerakan Desa 2015 dan Kawasan Tertinggal dengan nilai kontrak sebesar Rp67.383.511.727,- dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Data Citra Satelit Optis Resolusi Sangat Tinggi sebagai data dasar untuk pembuatan peta dasar Rencana Detail Tata Ruang dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 114.136.357.640,-. Berkaitan dengan hal ini, maka Pusfatekgan telah membuat surat pengajuan revisi pagu belanja diatas ambang batas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER9/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Revisi Anggaran Badan Layanan Umum Tahun 2015. Kementerian Keuangan telah menyetujui revisi Belanja melebihi Pagu Ambang Batas pada tanggal 30 Desember 2015 dengan dikeluarkannya Revisi DIPA keempat dengan Digital Stamp No. 2137-4289-1880-9505. 3.

Pusfatekgan memiliki utang jangka pendek kepada penyedia data (vendor) sebesar Rp98.177.813.532 dengan rincian sebagai berikut :  PT. Amethis Indegeo Prakarsa senilai Rp64.715.132.245.  PT. Bhumi Prasaja senilai Rp33.462.681.287 Utang kepada pihak ketiga BLU ini akan dilunasi setelah revisi penggunaan Saldo awal BLU disetujui oleh Kementerian Keuangan di Tahun Anggaran 2016.

4.

Terdapat perbedaan antara Saldo Kas pada Badan Layanan Umum yang ada di Bendahara Penerimaan dengan yang ada di Neraca SAIBA. Hal ini disebabkan adanya beberapa transaksi yang belum dilakukan pengesahan di KPPN Jakarta III atau transaksi yang belum diselesaikan pembayarannya, antara lain :


Halaman - 100 -


5.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 telah menggunakan aplikasi SAIBA, aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan versi akrual.

6.

Terdapat selisih nilai pada transaksi transfer masuk dan transfer keluar Peralatan Mesin sebesar Rp61.295.000 yang terdiri dari transfer masuk dari Pusfatekgan ke Pusfatja dan Pustekdata sebesar Rp140.200.000 berupa 5 (lima) buah laptop, 4 (empat) buah eksternal/portable hardisk, 1 (satu) buah printer, 1 (satu) buah DVD Writer dan 1 (satu) buah server, transfer masuk dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke LPA Kototabang sebesar Rp125.360.000 berupa 12 (dua belas) buah rambu cermin dan transfer keluar ke Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) dari satker Pustekbang sebesar Rp204.265.000 berupa 1 (satu) buah Pesawat Tak Berawak.

7.

Terdapat selisih nilai pada transaksi transfer masuk dan transfer keluar Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.443.500 karena adanya transfer masuk dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ke satker LPA Kototabang berupa 1 (satu) buah Gedung


Halaman - 101 -


Pos Jaga Permanen. 8.

Terdapat kesalahan akun selama tahun 2015 antara lain :

No

SATUAN KERJA

NILAI

1

KSH

2

Pustekroket

273,340,000.00

3

Pustekbang

215,985,000.00

4

Pusteksat

5

BLU

6

Pustekdata

361,756,088.00

7

Pusfatja

195,452,973.00

8

PSTA TOTAL

9.

91,400,000

18,022,000.00

528,000.00

92,338,400 1,248,822,461

KETERANGAN 5,200,000 Pembelian PM menggunakan belanja 52 82,600,000 pembelian ATL menggunakan belanja 532 3,600,000 pembelian PM menggunakan belanja 536 273,340,000 Pengembangan PM menggunakan belanja 536 15,750,000 Pembelian PM menggunakan belanja 533 197,975,000 Pembelian PM menggunakan belanja 533 2,260,000 Pengembangan ATB menggunakan belanja 532 1,450,000 Pembelian PM menggunakan belanja 52 1,770,000 Pembelian PM menggunakan belanja 52 14,802,000 pembelian ATL menggunakan belanja 532 528,000 pembelian PM menggunakan belanja 52 187,230,000 pembelian ATL menggunakan belanja 532 6,363,500 perolehan KDP JIJ menggunakan belanja 533 168,162,588 pengembangan KDP JIJ menggunakan belanja 533 96,352,973 pengembangan KDP GB menggunakan belanja 532 99,100,000 pembelian ATL menggunakan belanja 533 92,338,400 pembelian ATL menggunakan belanja 533 1,248,822,461

Pada Tahun 2015 penyusunan LK menggunakan basis akrual sesuai dengan PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan PMK nomor 270/PMK.05/2015 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

10.

Terdapat perbedaan antara Neraca Percobaan pada SAIBA dengan Neraca BMN yaitu :


Halaman - 102 -


Rincian Persediaan : Kode

Uraian

Neraca Percobaan

117111

Barang Konsumsi

Rp

117113


117114

Suku Cadang

117124

Neraca BMN

2.430.008.717

Rp

Rp

186.513.770

Rp

9.307.407.629

PM untuk dijual/diserahkan

Rp

117127

Aset lain-lain untuk diserahkan

117128


117131 117199 117219

Selisih

2.818.560.329

Rp

(388.551.612)

Rp

187.583.470

Rp

(1.069.700)

Rp

9.307.407.629

Rp

-

2.364.750

Rp

-

Rp

2.364.750

Rp

57.902.500

Rp

-

Rp

57.902.500

Rp

17.317.014

Rp

126.200.094

Rp

(108.883.080)

Bahan Baku

Rp

36.623.198.765

Rp

36.629.198.765

Rp

(6.000.000)

Persediaan lainnya

Rp

1.269.505.274

Rp

1.268.945.274

Rp

560.000

Persediaan BLU penyedia barang dan jasa lainnya

Rp

443.677.142

Rp

-

Rp

443.677.142

Rp

50.337.895.561

Rp

50.337.895.561

Rp

-

Jumlah

Rincian ATB : Kode

Uraian

Neraca Percobaan

Neraca BMN

Selisih

162141

Paten

Rp

82.662.500

Rp

82.662.500

Rp

162151

Software

Rp

62.751.608.048

Rp

63.414.627.002

Rp

(663.018.954)

162161

Lisensi

Rp

1.099.315.792

Rp

1.104.842.467

Rp

(5.526.675)

162171

Hasil Kajian

Rp

6.438.662.727

Rp

6.438.662.727

Rp

-

162191

ATB Lainnya

Rp

1.005.759.629

Rp

537.713.000

Rp

468.046.629

162291

ATB Lainnya BLU

Rp

200.499.000

Rp

-

Rp

200.499.000

162311

ATB dalam pekerjaan

Rp

96.115.463.700

Rp

96.115.463.700

Rp

-

Rp

167.693.971.396

Rp

167.693.971.396

Rp

-

Jumlah

-

Perbedaan tersebut dikarenakan belum terdapat kodefikasi khusus untuk penamaan rincian persediaan dan ATB BLU pada SIMAK BMN dan pada SAIBA kodefikasi tersebut dibuat manual dengan memasukkan untuk persediaan ke dalam persediaan BLU penyedia barang dan jasa lainnya dan untuk ATB kedalam ATB lainnya BLU. 11.

Pada tanggal 1 September 2015 ada penerimaan hibah dari Asia – Pacific Network For Global Change Research yang masuk ke rekening hibah sebesar USD 46.999,6. kurs tengah valas sebesar Rp12.952 jumlah yang diterima Rp608.738.430.

12.

Terdapat barang berupa Equatorial Atmosphere Radar (EAR) dan beberapa bangunan yang berada di kota Kototabang Padang. Peralatan dan bangunan tersebut digunakan untuk pengamatan


Halaman - 103 -


ketidakstabilan lapisan ionosfer dan kecepatan angin. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara LAPAN dengan RISH Kyoto University tahun 2015 bahwa kepemilikan serta biaya pemeliharaan disediakan oleh RISH dan LAPAN hanya melakukan instalasi. Pada perjanjian juga disebutkan bahwa kepemilikan EAR akan ditentukan kemudian setelah perjanjian ini berakhir. 13.

Terdapat perjanjian kerjasama antara LAPAN dengan Indian Space Research Organization (ISRO) tanggal 25 April 1997 untuk kerjasama pembangunan Telemetri, Tracking and Command (TT&C) Station for Satellite and Launch Vehicle dan tanggal 3 April 2002 untuk kerjasama pembangunan Satellite and Launch Station Vehicle milik ISRO di Biak. Atas kerjasama tersebut LAPAN mendapatkan manfaat antara lain : a.

Mensupport permintaan penggunaan Ground Station (GS) untuk kepentingan LAPAN jika dibutuhkan

b.

Melakukan Trining di ISRO India yang akan diikuti pada Engineer LAPAN selama beberapa kali

c.

Melakukan Training Onsite GS di Biak yang mana ini adalah Training Komprehensif TT&C

d.

Menyediakan pelayanan downlink data satelit LAPAN, yang saat ini sudah berjalan 2 kali perhari

e.

Membantu peralatan dan alat ukur jika pihak LAPAN membutuhkan Peningkatan kemampuan (Capacity Building) bagi para Peneliti/Perekayasa LAPAN dalam penguasaan teknologi

stasiun

bumi

untuk

pengendalian

satelit,

diantaranya : -

RF (Radio Frequency)

-

Safety Features Ground Station (GS)

-

Construction of Ground Station (GS)

-

Control Movement of Ground Station (GS)

-

Networking Coordinattion GS to GS

-

Ground Station (GS) Trouble Shooting

-

Software Engineering in data and interaktif


Halaman - 104 -


-

Installation of Redundancy Power by UPS n Battery Switch Hold

-

Installation of Lightning System

f. Transfer of Technology by Short Workshop or Theory Lesson of Satelit and Ground Station (GS) g.

Memberikan harga yang sangat murah dalam proses peluncuran satelit

14.

Terdapat pengadaan berupa komponen dan materiil untuk system engineering test tools yang disediakan oleh TU Berlin untuk para periset LAPAN antara lain: Hardware-in-the-Loop-(HIL)-Flight Simulator, Flight Control Computer plus Data Acquisition and Recording capabilities dan Actuator test stand yang merupakan proyek pengembangan pesawat LSA-02 hasil kerjasama LAPAN dengan TU Berlin. Komponen tersebut telah dibayar dimuka sebesar

€

310.000

namun

komponen

yang

sudah

dapat

direalisasikan sebesar € 76.233,25 sehingga masih terdapat komponen yang belum direalisasi sebesar € 233.766,75 atau setara dengan Rp 3.711.378.525. LAPAN akan mencatat ke dalam aset setelah diketahui bahwa aset tersebut telah menjadi aset definitif dan dapat dimanfaatkan. Dan atas belanja dibayar dimuka, LAPAN mencatat ke dalam Neraca LAPAN sebagai Belanja Dibayar Dimuka dan ada kewajiban dari TU Berlin untuk menyerahkan atas komponen yang belum datang tersebut. 15.

Terdapat pengadaan bahan komponen Satelit A1, A2, A3, dan A4 pada Satker Pusat Teknologi Satelit yang masih tercatat ke dalam SIMAK BMN periode Unaudited 2015 sebagai komponen yang terpisah dan belum dilakukan penggabungan menjadi sebuah satelit. Pada Audited 2015 LAPAN telah melakukan reklas atas komponen tersebut menjadi sebuah aset dengan nama Satelit A1, A2, A3 dan A4 serta menghitung penyusutan tiap satelit. Satelit A1 dan A2 telah menjadi aset definitif sedangkan satelit A3 dan A4 masih berbentuk KDP karena masih dalam proses pengerjaan. Perhitungan


kapitalisasi

untuk

masing-masing

satelit

dan

Halaman - 105 -


penyusutannya sebagaimana terlampir. 16.

Telah dilakukan reklas pada Audited 2015 dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tak Berwujud atas barang berupa Citra Satelit dengan nilai sebesar Rp 18.813.321.520.

17.

Terdapat permasalahan terkait penatausahaan persediaan yang belum tertib. LAPAN akan melakukan penertiban terhadap penatausahaan barang persediaan pada tahun 2016.

18.

Terdapat koreksi atas barang persediaan pada Satker Pustekroket atas barang persediaan yang telah digunakan dalam rangka uji terbang roket, barang usang dan rusak sebagaimana terlampir.

F.3 Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan Dan Nilai Buku Aset Tetap Daftar rincian nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap disajikan sebagaimana dalam lampiran A1.

F.4 Tabel Konstruksi Dalam Pengerjaan Daftar informasi Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagaimana dalam lampiran A2.

F.5 Rekening Pemerintah Daftar Rekening Pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.6 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.7 Perubahan Unaudited ke Audited Berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak (tripartit) antara LAPAN, Kemenkeu, dan BPK disepakati beberapa koreksian terkait angka pada Laporan Keuangan Unaudited (Jurnal Koreksi sebagaimana terlampir).


Halaman - 106 -

KATA PENGANTAR. Jakarta, 29 April 2016 Kepala LAPAN. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Recommend Documents