INFORMASI
APBD 2017
KATA PENGANTAR
INFORMASI APBD 2017 MEMBANGUN MANUSIA UNGGUL JAKARTA
dokumen dapat diakses melalui: ppid.jakarta.go.id ppid.jakarta.go.id data.jakarta.go.id data.jakarta.go.id apbd.jakarta.go.id
Januari 2017
2
3
INFORMASI
APBD 2017
ARAH KEBIJAKAN
ASUMSI MAKRO
PEMBANGUNAN DKI JAKARTA 2017
otak penuh
perut penuh
dompet penuh
MEMBANGUN MANUSIA UNGGUL JAKARTA Arah kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2017 ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat dan memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 guna memastikan perubahan serta akselerasi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Tren Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (DKI Jakarta & Nasional 2012 – TW III 2016)
Nilai PDRB DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun/rupiah)
:
4
Prioritas Pembangunan DKI Jakarta 2017
5
INFORMASI
APBD 2017
6
PROSES PENYUSUNAN APBD 2017
7
INFORMASI
RINGKASAN APBD 2017
APBD 2017
(Dalam Triliun Rupiah)
62,47
63,61
PEMBIAYAAN
PENDAPATAN 41,49
PENDAPATAN ASLI DAERAH 35,23 0,68
18,77
7,72
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran
Pajak Daerah
6,58 Pembiayaan
Retribusi Daerah
0,45
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
5,13
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN 3,15
BELANJA Belanja Pegawai
20,14
Belanja Subsidi
3,23
Belanja Hibah
1,46
Belanja Bantuan Sosial
2,50
Belanja Bunga
0,05
Belanja Bantuan Keuangan
0,35
Belanja Tidak Terduga
0,32
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
BELANJA LANGSUNG 15,62 2,21
Dana Bagi Hasil
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 2,21
BALAIKOTA DKI JAKARTA
Belanja Pegawai
3,07
Belanja Barang dan Jasa
16,61
Belanja Modal
15,88
35,56
Pendapatan Hibah
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 62,47 trilliun, meningkat 9,28 persen atau naik Rp 5,3 triliun dibandingkan APBDP 2016.
8
28,05
Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 63,61 trilliun, naik 10,89 persen atau meningkat Rp 6,2 triliun dibandingkan APBDP 2016.
Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah yang mencapai sebesar Rp 1,14 Triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka selisih pendapatan dengan belanja pada APBDP 2016 yang sebesar Rp 203,9 Miliar.
7 1 0 2 D B P A L A T O T
h a i p u r n u i l i r t 9 1 , 70
penerimaan pembiayaan sebagian besar berasal dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan Pinjaman Daerah untuk proyek MRT. Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk Pembayaran Utang Pokok dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PT Patungan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
9
INFORMASI
APBD 2017
10
PENDAPATAN DAERAH
KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH
11
INFORMASI
APBD 2017
12
KOMPONEN PAJAK DAERAH
13
INFORMASI
APBD 2017
14
15
INFORMASI
APBD 2017
16
10 SKPD DENGAN BELANJA TERBESAR
17
INFORMASI
APBD 2017
KOMPONEN BELANJA DAERAH APBD 2017 APBD-P 2016 REALISASI 2015
0,05v3,23 20,14
2,50 0,32 3,07 1,46
1,33
16,61
0,35
2,50 0,10 1,56 16,81
19,91 0.65
2,25 2,08 1,44
1,71
10,24
0,37
1,46 2,13
REALISASI 2014
10,47
REALISASI 2013
10,04
REALISASI 2012
9,68
12,62
10,41
12,64
10,69
1,04 1,93 1,39 8,78
0,01 BELANJA PEGAWAI (belanja tidak langsung) BELANJA HIBAH BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA MODAL
BELANJA BUNGA BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA PEGAWAI (belanja langsung)
57,36 T
43,01 T
37,79 T
0,68 1,99 1,81
9,70
12,62
0,21 10,63
15,86
63,61 T
15,88
38,30 T
31,55 T BELANJA SUBSIDI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BARANG DAN JASA
KOMPOSISI BELANJA DAN PEMBIAYAAN TERBESAR
18
19
INFORMASI
APBD 2017
BOS
SEKOLAH NEGERI - 889,83 M SEKOLAH SWASTA - 727,48 M
PENDIDIKAN
KESEHATAN
17,49 T
8,27 T
309,42 M SKY HOSPITAL
Konsep rumah sakit di atas jalan dan sungai untuk mengatasi keterbatasan lahan. Sky Hospital rencananya akan dibangun sebagai pengembangan RSUD Tarakan.
BOP
SEKOLAH NEGERI - 1.569,23 M MADRASAH NEGERI - 120,54 M PAUD SWASTA - 80,81 M
KJP
2.440,22 M 610.658 - PESERTA DIDIK
KETUK PINTU LAYANI DENGAN HATI
Penanggulangan masalah kesehatan melalui mekanisme pendekatan keluarga antara lain melalui, kunjungan rumah, motivasi perilaku hidup bersih dan sehat, home care, home surveilance, dan melakukan rujukan kasus sesuai ketentuan dan prosedur.
621 M PREMI BPJS - PBI
KJMU
56,09 M 3.116 - PESERTA DIDIK
SUBSIDI PANGAN KJP 402,79 M
Dalam rangka universal health coverage, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan premi BPJS bagi penerima bantuan iuran daerah (PBI) yang ber-KTP dan KK DKI dan menerima layanan kesehatan kelas III. Pada tahun 2017 telah teranggarkan bagi 3 juta PBI.
257,64 M REHAB & PEMBANGUNAN PUSKESMAS Terdiri dari 6 lokasi pembangunan dan 23 lokasi rehab total
REHAB SARPRAS
REHAB 129 SEKOLAH 1.819,12 M PEMAGARAN 14 SEKOLAH 9,5 M 20
246,17 M PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN RSUK
Terdiri dari 2 lokasi pembangunan dan 3 lokasi pengembangan 21
INFORMASI
APBD 2017
22
KESEMPATAN KERJA DAN USAHA
23
APBD 2017
RUSUNAWA
Rumah Susun Sederhana Sewa
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN TAMAN RTH, MAKAM & HUTAN KOTA
TARGET PEMBANGUNAN & ANGGARAN
TARGET PEMBANGUNAN & ANGGARAN
Anggaran pembangunan rusun dan sarana prasarana pendukung
4,66 T
5491 unit
0,85 T
1154 unit 4272 unit
Target pembangunan
118 unit
Meliputi: - Pengadaan Tanah - Penataan - Pemeliharaan - Pembangunan
11.105 unit
tersebar di 4 (empat) wilayah
PPSU
Pengadaan Tanah
0,25 T
0,16 T
Pengelolaan RPTRA
0,09 T
24
3.603 4.707
Pembangunan RPTRA
1.886 2.714
3.030 3.968
TARGET PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN RPTRA
Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan
2.101 3.413
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
240 378
RPTRA
3.929 5.010
INFORMASI
Total Alokasi Anggaran PPSU 6 Wilayah
1,07 T
25
INFORMASI
APBD 2017
PENANGGULANGAN KEMACETAN & LALU LINTAS MRT
LRT
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT MRT JAKARTA
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT JAKARTA PROPERTINDO
1.200 M
4.442,45 M
DIANTARANYA UNTUK PEMBANGUNAN LRT
PROGRESS PEMBANGUNAN MRT
62,22 % PROYEKSI 2017 - 85-90 % REALISASI 2016 -
KORIDOR SELATAN-UTARA FASE I RUTE Lebak Bulus - Bundaran HI TARGET OPERASI Awal 2019 KAPASITAS 173.400 orang/hari HEADWAY 5 menit WAKTU TEMPUH 30 menit
BRT JUMLAH ARMADA
1.957 BUS 2017 - 3.414 BUS 2016 -
12,73 T
Public Service Obligation PT Transjakarta
2.831,33 M Penanaman Modal Daerah kepada PT Transjakarta
420 M
PEDESTRIAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PEDESTRIAN
512,85 M
ERP
adalah penerapan jalan berbayar secara elektronik pada kawasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya. 2016 - Tahap Lelang 2017 - Pengawasan Pembangunan Sistem ERP 26
INFRASTRUKTUR
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, FLY OVER, UNDER PASS
3.746,48 M
Jakarta Pusat 115,04 M Jakarta Utara 72,28 M Jakarta Barat 57,78 M Jakarta Selatan 70,57 M Jakarta Timur 72,10 M
Pengadaan Tanah 600,24 M FO, UP, Perlintasan Tidak Sebidang 852,98 M Jalan dan Jembatan 2.293,26 M 27
INFORMASI
APBD 2017
PROGRAM DI TINGKAT RT/RW/KOMUNITAS
PENGUATAN RT/RW/LMK
POSYANDU
JUMANTIK
KEGIATAN KELURAHAN LAINNYA
Rp
PKK
PUSKESMAS
HIBAH PPMK
Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,88 T untuk pelaksanaan beberapa program di level RT/RW/Komunitas. Secara rerata, anggaran penguatan RW dengan anggaran per RW di tahun 2017 sebesar Rp 1,055 milyar. Pada tahun 2017, secara rerata di setiap RW di Provinsi DKI Jakarta, telah teralokasi anggaran Posyandu sebesar Rp 32,80 juta, Jumantik sebesar Rp 83,46 juta, Operasional RW sebesar Rp 1,2 juta/bulan, Operasional RT sebesar Rp 975 ribu/bulan.
PPSU
PEMBINAAN ROHANI, AKHLAK, DAN PEMBENTUKAN KARAKTER Pelaksanaan pembinaan rohani, akhlak, dan karakter selain melalui pendidikan formal juga dilakukan melalui pendidikan non formal dan informal. Untuk itu telah dialokasikan program beserta anggaran sebesar Rp 305,78 Milyar yang antara lain untuk :
LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR’AN (LPTQ)
DEWAN MESJID INDONESIA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH (LPPD)
GEREJA PANTEKOSTA JEMAAT GIDEON
PEMBERANGKATAN UMROH 154 ORANG MARBOT
PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBUDAYA
Program Pro Rakyat Lainnya
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Jakarta yang berbudaya multikultur, pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 205,35 M yang antara lain untuk :
HIBAH UNTUK DEWAN KESENIAN JAKARTA
PELATIHAN SENI BUDAYA BAGI GURU TK DAN SD
PEMILIHAN & PEMBERDAYAAN PELAKSANAAN LEBARAN ABANG DAN NONE DAN GEBYAR BUDAYA JAKARTA 2017 BETAWI PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA DKI JAKARTA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
28
PELATIHAN SENI BUDAYA SERTA PEMBINAAN UNTUK SANGGAR-SANGGAR
PENYELENGGARA PELATIHAN & PEMBINAAN KESENIAN TRADISIONAL BETAWI
LEMBAGA PEMBINAAN SEKRETARIAT PUSAT PELAYANAN JAMAAH KEAGAMAAN BUDHA PENGKAJIAN PENGEMBANGAN HAJI PROV DKI JAKARTA (LPKB) ISLAM JAKARTA
JAMBORE PEMUDA DAERAH (JPD) JAKARTA
GAJI TENAGA PENDIDIK DI MADRASAH
HIBAH MASJID DAN MUSHOLLA
PEMBINAAN SENI BUDAYA APRESIASI DAN LOMBA DI RUMAH SUSUN DAN KESENIAN NUANSA RELIGI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)
PENGEMBANGAN PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI, SETU BABAKAN
29
INFORMASI
APBD 2017
GLOSSARY Pendapatan Daerah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran bersangkutan. Pembiayaan Daerah Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pajak Daerah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Public Service Obligation (PSO) Biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas atau perbedaan harga pokok penjualan BUMN/ Swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/ jasa tetap terjamin atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik). Penyertaan Modal Daerah Bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Electronic Road Pricing (ERP) Penerapan jalan berbayar secara elektronik pada kawasan dan/atau ruas jalan tertentu bagi kendaraan yang melewatinya. Mass Rapit Transit (MRT) Angkutan umum massal cepat dengan menggunakan kereta berat. Light Rail Transit (LRT) atau Kereta Api Ringan Angkutan massal yang berbasis pada jalan rel dengan sistem Kereta Api Ringan/Light Rail Transit. Bus Rapid Transit (BRT) Angkutan umum massal cepat dengan menggunakan bus pada jalur khusus.
30
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PROVINSI DKI JAKARTA
Pelayanaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pemberian BOS dimaksudkan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik di sekolah negeri maupun swasta serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Kartu yang disediakan pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang terdaftar aktif di PTN. Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI) Warga yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Jakarta yang menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD. Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) Pendekatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif yang diawali dengan pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sampai dengan pemenuhan hak-hak kesehatan dasarnya, pemantauan status kesehatan keluarga hingga evaluasi hasilnya, termasuk kewajiban keluarga menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Program pemberdayaan masyarakat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan menggangu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan, dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/ asset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.
31
