KATA PENGANTAR. Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA dan RPJMD Provinsi Riau. Diharapkan nantinya LKj ini dapat memberikan informasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau selama Tahun 2015 guna memberikan rekomendasi yang tepat dalam rangka memicu perubahan atau perbaikan kinerja yang diperlukan dan usulan penganggaran periode berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, Desember 2015 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk. I NIP. 19650916 199303 1 002

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………..

i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………………………………...

iii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………………………..

1

A. Umum …………………………………………………….…………..

1

B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau………………………………….

3

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA ………...……………

6

A. Rencana Strategis………….……………………………............................

6

B. Perjanjian Kinerja ………………….…………….………………………………..

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ………………………..……..………………………....

18

A. Capaian Kinerja SKPD............... …………….………………….…….………

18

B. Realisasi Keuangan……….………………………………………………………..

57

BAB IV

PENUTUP ………………………………………………………….……………………….

60

LAMPIRAN

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF Pengukuran kinerja dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2015 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Disamping itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, juga dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikators) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut, dapat dilihat bahwa dari 3 sasaran strategis, sasaran I yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi memperoleh capaian 0% ini disebabkan batalnya tim e-‐government Provinsi Riau berangkat untuk mengikuti pemeringkatan e-‐government di Bogor karena faktor bencana kabut asap, sedangkan sasaran II yaitu Meningkatnya nilai keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau naik menjadi 30,569 % namun hal ini tidak dapat dibandingkan karena perbedaan metode penilaian.

iii

Dan terakhir untuk sasaran III yaitu Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika memperoleh capaian 84 %. Ini tak lain karena Dinas Kominfo Provinsi Riau telah melakukan berbagai pelatihan/workshop/sosialisasi kepada masyarakat. Adanya 2 keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/stake holders (kepala daerah dan unsur pimpinan di daerah, dinas/instansi terkait, dan masyarakat di Propinsi Riau, termasuk tentunya seluruh komponen internal di Diskominfo Provinsi Riau.

_______ oOo __

iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum Pesatnya kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mendorong perluasan jaringan akses informasi dan komunikasi dalam lingkup global, sehingga komunikasi dan lalu lintas informasi menjadi seolah-‐olah tanpa batas kewilayahan, tanpa batas negara, tanpa batas jarak dan waktu. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat tersebut telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan. Berbagai potensi keunggulan lokal seperti keindahan alam, Iklim, sumber daya hayati baik perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan serta keragaman budaya dan bahasa jika dikemas sebagai produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan berdaya saing tinggi. Keunggulan khas tersebut dapat menjadi information database yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Proses komunikasi dan penyebaran informasi yang dipercepat menjadi ciri masyarakat baru ini menyebabkan keberadaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi bersifat mutlak. Perkembangan dan kemajuan tersebut secara mendasar telah mengubah dan mentransformasikan pola hidup dan cara dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk di bidang pemerintahan.

1

Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “electronik government (e-‐Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik. Saat ini, kemampuan daerah dalam mengembangkan, memanfaatkan dan menerapkan pengetahuan termasuk teknologi akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya, pengembangan inovasi daerah yang sistematis menjadi sangat penting dan penentu keberhasilan menuju era ekonomi (knowledge economy) dan masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola Komunikasi dan Informasi di Provinsi Riau, serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2

B. Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Riau

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang diserahi wewenang tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-‐tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi. Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-‐Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terdiri atas : a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Bidang Informasi Publik d. Bidang Komunikasi

3

e. Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi f. Bidang Aplikasi dan Informatika g. Bidang Pos dan Telekomunikasi h. Unit Pelaksana Teknis Media Center i.

Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau

BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU SESUAI PERDA NO. 2 TAHUN 2014

KEPALA DINAS SUBBAGIAN KEUANGAN SUAN KEUANGAN SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

BIDANG INFORMASI PUBLIK

SEKSI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SEKSI PENYIARAN

SEKSI MEDIA INFORMASI

BIDANG KOMUNIKASI

BIDANG DATA DAN PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI

SEKSI KOMUNIKASI SOSIAL

SEKSI PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI

SEKSI KEMITRAAN MEDIA KOMUNIKASI

UPT

BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN KEAMANAN INFORMATIKA

SEKSI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

SEKSI PEMBERDAYAAN APLIKASI DAN EVALUASI E-‐ GOVERMENT

SEKSI KOMUNIKASI PEMERINTAH

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI PIRANTI TEKNOLOGI INFORMATIKA

SEKSI JARINGAN KOMUNIKASI

SUBBAGIAN UMUM

BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI STANDARISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI PENGAWASAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

4

UPT MEDIA CENTER

UPT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU

5

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2014-‐ 2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan adanya Rencana Strategis 2014 – 2019 diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat.

6

VISI DAN MISI DINAS KOMINFO PROVINSI RIAU 2014 – 2019 VISI PROVINSI RIAU “Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur”

VISI Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal Dan

TUJUAN 1. Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan

Berdaya Saing

pemerintahan yang baik;

MISI

1. Memperluas jangkauan layanan

2. Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel;

teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau 2. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan akuntabel; 3. Meningkatkan kecukupan informasi

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan

masyarakat dengan karakteristik

publik berbasis teknologi infomasi

komunikasi lancar dan informasi

2. Meningkatnya keterbukaan informasi

benar.

publik di Provinsi Riau 3. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika

7

SASARAN I

Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Indikator

NILAI E-GOVERNMENT PROVINSI RIAU

Untuk mengukur keberhasilan sasaran I, diperlukan alat ukur / indikator untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut tercapai, indikator sasaran I adalah : Nilai e-‐Government Provinsi Riau yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-‐government yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan TIK.

8

5 Dimensi Penilaian E-Government :

Nilai e-Government Provinsi Riau Sub indikator

1. 2. 3. 4. 5.

Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan

• Jumlah desa online • Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau • Jumlah SKPD yang menerapkan eGovernment secara terintegrasi, aman dan handal

Dimensi Pemeringkatan e-‐Government Indonesia : a) Kebijakan Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK, terdiri dari: - Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan. - Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.

9

- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya. - Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-‐bidang tertentu. - Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK. - Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK. - Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan. - Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan. b) Kelembagaan Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator: - Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik. - Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). - Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-‐hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.

10

- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian. - Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana. c) Infrastruktur Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari: - Data center dan aplikasi pendukungnya. - Jaringan Data (LAN, WAN, Internet). - Keamanan yang terencana dan terevaluasi. - Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya. - Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem. - Pemeliharaan infrastruktur TIK. - Inventarisasi peralatan TIK. d) Aplikasi Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain: - Adanya situs web (homepage). - Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik). - Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).

11

- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi). - Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan). - Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan). - Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian). - Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki. - Inventarisasi seluruh aplikasi TIK. - Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan. Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain: - Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-‐lain. - Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-‐lain. - Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-‐lain. - Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

12

- Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-‐lain. - Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-‐lain. e) Perencanaan Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain: - Adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK - Adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata - Adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat - Adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

13

SASARAN II

Meningkatnya keterbukaan informasi publiK di provinsi riau

Indikator

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI RIAU

Untuk mengukur keberhasilan sasaran II, diperlukan alat ukur / indikator untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut tercapai, indikator sasaran II adalah : Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang dimanatkan Undang-‐Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire) ke seluruh Badan Publik.

14

4 Tahapan Penilaian:

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau

1. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire) 2. Verifikasi Situs/Portal dan

Sub indikator

Softfile Data Dukung 3. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) 4. Visitasi Badan Publik

• Jumlah SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai

keterbukaan informasi publik > 50

• Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Dinas

Kominfo Provinsi Riau

15

SASARAN III

Meningkatnya KUALITAS SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator

JUMLAH PESERTA PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERSERTIFIKAT

Untuk mengukur keberhasilan sasaran III, diperlukan alat ukur / indikator untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut tercapai, indikator sasaran III adalah : Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat yaitu peserta yang diberikan pelatihan bidang komunikasi dan informatika dan berhasil lulus post test sebagai tanda menguasai materi pelatihan dan di akhir pelatihan diberi sertifikat. JUMLAH PESERTA PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERSERTIFIKAT

Dasar Penilaian Peserta Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bersertifikat: Nilai post test > 70

16

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian

Kinerja

adalah

pernyataan

komitmen

pimpinan

yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Perjanjian Kinerja Tahun 2015 merupakan tahun kedua Renstra Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau terlampir pada lampiran-‐4. Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2015 didukung dengan anggaran Rp. 15.101.125.475,-‐ dengan rincian sebagai berikut : No SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau 3. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika JUMLAH

ANGGARAN (Rp.) 8.638.000.000,-‐ 6.313.125.475,-‐ 150.000.000,-‐ 15.101.125.475,-‐

17

BAB AKUNTABILITAS KINERJA III

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFO RIAU Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikators) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya.

18

TUJUAN 1 : Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik

SASARAN STRATEGIS 1.1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya adalah nilai e-‐ government Provinsi Riau. Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Nilai e-‐government Provinsi Riau

Target

Realisasi

Capaian (%)

2.45

0

0%

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam kegiatan Pemeringkatan e-‐Government tingkat Provinsi tahun 2015. Namun Provinsi Riau tidak dapat mengikuti kegiatan pemeringkatan tersebut karena kegiatan dilaksanakan di kota Bogor pada tanggal 16-‐17 September 2015 yang mana pada waktu tersebut Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru sedang mengalami bencana kabut asap sehingga akses transportasi untuk ke luar kota ditutup.

19

Tiap Provinsi mengirim minimal dua orang wakilnya (1 pejabat dan 1 staf teknis) yang membidangi/mengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang dapat menjelaskan kondisi penggunaan dan pengembangan TIK di lingkungan instansinya. Peserta diharapkan membawa data inventarisasi SDM, daftar kebijakan terkait TI (peraturan, keputusan, pedoman dll), data inventarisasi aplikasi, data inventarisasi Peralatan TI/Infrastruktur, Topologi Jaringan dan struktur organisasi pengelola TI sebagai pendukung informasi TIK yang akan disampaikan kepada asesor. Pemeringkatan e-‐Government 2015 tingkat Provinsi ini hanya diikuti oleh 20 dari 34 Provinsi di Indonesia. METODOLOGI PENILAIAN E-‐GOVERNMENT Dalam pelaksanaannya, tahapan yang dilakukan dapat dilihat pada diagram alir berikut :

20

Penjelasan tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Calon peserta dijelaskan proses pelaksanaan dari awal sampai akhir berikut penjelasan mengenai semua kebutuhan informasi yang mendukung proses penilaian. Dengan demikian, calon peserta mendapatkan informasi tentang tata cara pemeringkatan, dimensi dan indikator yang dievaluasi serta cara mengisi kuesioner. 2. Peserta mengisi kuesioner dan melengkapi dengan informasi pendukung. Setelah peserta mengerti dan memahami tata cara pemeringkatan, peserta dipersilakan mengisi kuesioner dan melengkapinya dengan berbagai informasi pendukung yang diperlukan. 3. Setelah kuesioner terisi semua dan dilengkapi dengan informasi pendukung, asesor melakukan pemeriksaan untuk memastikan keabsahan hasil jawaban dari tiap-‐tiap peserta. 4. Bila diperlukan, asesor dapat melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, e-‐mail atau dengan melihat ke lokasi. 5. Asesor melakukan asesmen dan memberikan rating per peserta. Rating yang diberikan meliputi rating per dimensi tiap-‐tiap peserta dan secara rata-‐rata keseluruhan peserta. 6. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi. 7. Penentuan hasil akhir pemeringkatan ditentukan melalui sidang asesor.

21

8. Hasil pemeringkatan yang telah ditetapkan dipublikasikan melalui berbagai media, situs web dan juga seminar-‐seminar agar hasilnya diketahui masyarakat umum. Dari hasil kompilasi di tingkat nasional selanjutnya dilakukan normalisasi. Adapun pemberian peringkat di masing-‐masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 3,60 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00 2,60 ≤ BAIK < 3,60 1,60 ≤ KURANG < 2,60 1,00 ≤ SANGAT KURANG < 1,60 PENGUKURAN NILAI E-‐GOVERNMENT PROVINSI RIAU TAHUN 2014 TIAP DIMENSI :

Dimensi: KEBIJAKAN Catatan No

Sub-‐dimensi

Indikator

Nilai* (1-‐4)

(harap diisi karena akan diperlukan untuk laporan akhir)

1

2

3

4

5

1

Proses Kebijakan

2

Visi dan Misi berkaitan dengan TIK Strategi penerapan Adanya dokumen yang kebijakan memuat strategi penerapan kebijakan TIK

3

Adanya manajemen/proses terkait kebijakan Adanya Visi dan Misi berkaitan dengan TIK

22

1

2

4

Pedoman

5

Peraturan

6

Keputusan Instansi

7

Skala Prioritas

8

Manajemen Risiko/EvaluasiTIK

3 Adanya acuan-‐acuan untuk penerapan kebijakan TIK Adanya regulasi dan aturan lain yang berlaku terkait dengan TIK Adanya keputusan ketetapan dari Pejabat Instansi Adanya penentuan prioritas dalam kebijakan TIK Adanya evaluasi internal dan independen

Total (Provinsi Riau)

4

5

0

23

Dimensi: KELEMBAGAAN Catatan No 1

2

3

4

5

Sub-‐dimensi

Indikator

Keberadaan Adanya bagan organisasi Struktur Organisasi yang sudah beroperasi yang efektif secara resmi Tugas dan fungsi Dokumen yang menunjukkan tugas dan fungsi dari organisasi dan unit unit kerja di dalamnya Ketersediaan Dokumen yang Sistem dan menunjukkan sistem dan Prosedur Kerja prosedur, tata cara kerja yang Lengkap dan dan pengaturan Terdokumentasi pelaksanaan tugas/kegiatan TIK Ketersediaan SDM Inventarisasi / pendataan dan jumlah dan tenaga kerja yang lengkap tingkat kompetensi yang sesuai Pengembangan Keberadaan program SDM TIK pengembangan SDM bidang TIK



Nilai* (1-‐4)

0

24

Dimensi: INFRASTUKTUR Catatan

No

Sub-‐dimensi

Indikator

Nilai* (1-‐4)


1

2

3

4

5

1

Data Center

2

Jaringan Data

-‐ Ketersediaan Data Center dan DRC (Disaster Recovery Center): colocation, self manage,cloud -‐ Peranti keras server, sistem operasi, aplikasi pendukung -‐ Fasilitas pendukung : HVAC, power supply, bandwidth, lokasi yang aman, ruang yangmemadai, ruang pendukung, tatakelola, budget -‐ Pemeliharaan, pengelolaan (ruang, bandwidth, infrastruktur, organisasi) dan keamanan Datacenter. -‐ Ketersediaan jaringan komputer : UTP, Coax, Fibre, Wireless -‐ Cakupan jaringan dalam organisasi -‐ Ketersediaan perangkat keras dan lunak -‐ Ketersediaan akses internet (bandwidth) -‐ Service delivery channel : web, email, telepon / mobile phone / smart phone (mobileinternet), sms , dan lain-‐lain

25

3

Keamanan

4

Fasilitas pendukung

5

Disaster Recovery

6

Pemeliharaan TIK

-‐ Peranti keras dan peranti lunak pengamanan sistem informasi -‐ Ketersediaan kebijakan / prosedur pengamanan sistem informasi -‐ Internet sehat dan internet aman (dns nawala, trust+) -‐ Menjaga keamanan fisik : access control, diteksi asap dan api/panas, sistem pemadam api,camera/cctv dll. -‐ Ketersediaan listrik : sistem panel, backup, ups, grounding, interferensi dll. -‐ HVAC : suhu, kelembaban, raised floor, etc -‐ Mitigasi dan rencana/prosedur penanggulangan insiden (disaster recovery planning) -‐ Fasilitas DRC -‐ Proses replikasi -‐ Adanya pemeliharaan khusus terkait infrastruktur (h/w, s/w, telcom, fasilitas pendukung,dll) -‐ Memiliki prosedur perawatan dan jadwal perawatan -‐ Ketersediaan ‘redundant sistem’ pada saat perawatan

26

1 7

2 Inventaris Peralatan TIK

3 -‐ Inventarisasi dan managemen aset (risk management) -‐Pemahaman tentang inventarisasi -‐ Pemahaman tentang asset life cycle -‐ Kebijakan inventarisasi dan managemen aset -‐ Ditunjang SOP: pencatatan, lokasi, tipe, penggunaan, prioritas penggunaan, pengguna,disposal (green ICT)


4

5

0

27

Dimensi: APLIKASI Catatan No 1 2

Sub-‐dimensi

Indikator

Situs web (homepage) Aplikasi fungsional utama 1*

Penyediaan informasi, interaksi dengan publik Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi pelayanan publik Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi dan manajemen umum Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi administrasi legislasi Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen pembangunan Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen keuangan Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi manajemen kepegawaian Adanya dokumentasi aplikasi yang digunakan(kode sumber, buku panduan, dokumen arsitektur atau desain, dokumen teknis, dokumen kebutuhan perangkat lunak, struktur data) Adanya dokumentasi mengenai inventaris aplikasi Adanya kemampuan bertukar data/informasi diantara beberapa aplikasi

3

Aplikasi fungsional utama 2*

4


5


6


7


8

Dokumentasi

9

Inventarisasi aplikasi TIK

10 Interoperabilitas Aplikasi



Nilai* (1-‐4)

0

28

Dimensi: PERENCANAAN Catatan No

Sub-‐dimensi

Indikator

1

Pengorganiasian / Fungsi

2

Sistem Perencanaan

3

Dokumentasi

4

Implementasi

5

Pembiayaan

-‐ Adanya unit/elemen dalam Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan Rencana Induk TIK -‐ Evaluasi terhadap Rencana Induk -‐ Mekanisme penyusunan Rencana TIK yang baku (sesuai dengan ketentuan Pemerintahan) -‐ Kepatuhan terhadap mekanisme -‐ Keterlibatan stake holders -‐ Adanya dokumen Master Plan yang lengkap -‐ Pelaksanaan Master Plan -‐ Digunakan sebagai acuan implementasi TIK -‐ Master Plan dijabarkan dalam rencana kerja yang lebih detil -‐ Dokumentasi rencana kerja detil -‐ Evaluasi dan revisi rencana kerja Master Plan -‐ Unsur pembiayaan dalam dokumen RPJMD atau RKPD -‐ Kesesuaian jumlah pembiayaan -‐ Penyerapan anggaran pembiayaan


Nilai* (1-‐4)


0

29

Hasil pemeringkatan keseluruhan :

PERBANDINGAN NILAI E-‐GOVERNMENT PROVINSI RIAU TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014 DIMENSI

2014

2015

KEBIJAKAN

2,21

0

KELEMBAGAAN

2,53

0

INFRASTRUKTUR

2,14

0

APLIKASI

2,17

0

PERENCANAAN

1,93

0

2,20 (KURANG)

0 (TIDAK MENGIKUTI PEMERINGKATAN)

RATA -‐ RATA

30

RANGKUMAN ASESMEN PROVINSI RIAU Hasil asesmen keseluruhan dimensi untuk Provinsi Riau adalah TIDAK ADA, karena Provinsi Riau tidak mengikuti kegiatan Pemeringkatan e-‐Government tingkat Provinsi tahun 2015. Dilihat dari nilai e-‐Government Provinsi Riau tahun lalu yang masih jauh dari ideal memang disebabkan karena masih kurangnya beberapa kriteria penilaian. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan nilai e-‐Government Provinsi Riau tahun berikutnya : -‐

Adanya komitmen dari stake holder dan jajarannya tentang pentingnya percepatan pelaksanaan e-‐government untuk meningkatkan peringkat e-‐ government Provinsi Riau.

-‐

Jika komitmen sudah ada, indikator-‐indikator yang ada pada setiap dimensi penilaian dapat diperkuat

-‐

Menyiapkan dengan serius kalau perlu dibentuk tim khusus untuk menyiapkan bahan-‐bahan yang akan menjadi dasar penilaian dan tim yang berangkat untuk mengikuti pemeringkatan yang memahami betul seluk beluk e-‐Government Provinsi Riau.

31

SUB INDIKATOR NILAI E-‐GOVERNMENT NO.

SUB INDIKATOR

1

Jumlah desa online

2

Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau

3

Jumlah SKPD yang menerapkan e-‐government secara terintegrasi, aman dan handal

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

desa

4

0

0 %

jaringan

54

51

94,4 %

SKPD

30

11

36,7 %

Rincian Capaian Sub Indikator selengkapnya sebagai berikut : 1) Jumlah desa online Target : 4 desa Realisasi : 0 desa Pada awal tahun anggaran di targetkan akan memasang jaringan komunikasi dan informatika di 4 desa yaitu desa sentra produktif di Kabupaten Rokan Hilir (desa Raja Bejamu dan desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sinaboi) dan di Kabupaten Bengkalis (desa Teluk Letak dan desa Prapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis), namun karena ada kesalahan kode rekening, sehingga direvisi pada anggaran APBD-‐P 2015 dan targetnya hanya 2 desa saja. Akan tetapi APBD-‐P baru disahkan pada pertengahan Desember 2015 sehingga pekerjaan baru sampai tahap mensurvey, sedangkan pemasangan alat baru bisa dilanjutkan pada tahun 2016.

32

2) Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau Target : 54 jaringan Realisasi : 51 jaringan Berikut Daftar Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau :

DAFTAR PEMASANGAN PERANGKAT No

NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO

BIRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PERANGKAT WIRELE SS

FIBER OPTIC

2

3

1 Biro Administrasi Pemerintahan Umum

WIRE / UTP 4

Biro Hukum dan HAM

Biro Hubungan Masyarakat

Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Biro Umum

Biro Administrasi Kemasyarakatan

Biro Organisasi

DINAS

1 2 3 4

Dinas Bina Marga

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan SDA

Dinas Kehutanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

33

2

1

5 6 7 8

Dinas Kesehatan

Dinas Pendapatan

Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

9 Dinas Perhubungan 10 Dinas Komunikasi dan Informatika 11 Dinas Perikanan dan Kelautan 12

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

13 14 15 16 17 18

Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Energi dan Sumber daya Mineral

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pertanian dan Peternakan

Dinas Perkebunan BADAN Badan Perencanaan Pembangunan 1 Daerah

2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Lingkungan Hidup

Badan Ketahanan Pangan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

11

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

12

Badan Penghubung

34

2

1

4

3

13

Badan Penelitian dan Pengembangan

14

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

15 Badan Penanggulangan Bencana Daerah SKPD LAINNYA 1 Inspektorat 2 Satpol PP

3

RSUD Arifin Achmad

4

RSJ Tampan

5

RSUD Petala Bumi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

7

Sekretariat DPRD

8

Sekretariat Korpri Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

6

9

LAINNYA 1 GEDUNG DAERAH

2

RUANG GUBERNUR

3

RUANG WAGUB

4

RUANG SEKRETARIS DAERAH

5

RUANG MELATI

6

RUANG KENANGA

7

KOMISI INFORMASI

8

RUANG VIDEO CONFERENCE

9

RUANG RAPAT PARIPURNA

Keterangan : Perangkat Wireless Fiber Optic Kabel / UTP / Wire

35

3) Jumlah SKPD yang menerapkan e-‐government secara terintegrasi, aman dan handal Target : 30 SKPD Realisasi : 11 SKPD Dalam hal ini kriteria SKPD yang telah menerapkan e-‐government adalah SKPD yang telah memiliki website (aktif), aplikasi e-‐office (aktif) atau pun memiliki aplikasi lain (aktif) yang berhubungan dengan tupoksi kerja SKPD tersebut. Begitu pula dengan infrastruktur dan sumber daya manusianya sudah bisa dikatakan cukup memadai. Namun ini baru sebatas SKPD yang telah ditinjau langsung ke lapanngan oleh tim percepatan e-‐government Provinsi Riau. Berikut beberapa SKPD tersebut : NO. 1

NAMA SKPD 2 -‐

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

2

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Riau

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐

3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

-‐ -‐ -‐

4

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau

-‐ -‐

KETERANGAN 3 Memiliki website bappeda.riau.go.id e-‐office ada memiliki aplikasi berbasis web yaitu e-‐planning dan simonev memiliki e-‐office memiliki forum bedah buku online memiliki website bpkad.riau.go.id memiliki e-‐office memiliki aplikasi berbasis web SIPKD dan aplikasi berbasis desktop ASET memiliki website bp2t.riau.go.id memiliki e-‐office memiliki aplikasi berbasis web Layanan Perizinan Online

36

1

2 -‐

5

Dinas Bina Marga

-‐ -‐ -‐

6

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

-‐ -‐ -‐

7

Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau

8

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau

9

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau

10 Dinas Kesehatan Provinsi Riau

11

RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

3 memiliki website binamarga.riau.go.id memiliki e-‐office memiliki aplikasi kerusakan jalan memiliki website disdik.riau.go.id memiliki aplikasi DAPODIK dan aplikasi guru bantu memiliki e-‐office memiliki website diskominfo.riau.go.id memiliki e-‐office memiliki aplikasi SDDKD, riau drive, mail, data hosting memiliki website dipenda.riau.go.id memiliki aplikasi pajak kendaraan memiliki website memiliki aplikasi DB Olahraga memiliki website dinkes.riau.go.id memiliki e-‐office memiliki aplikasi memiliki website rsud-‐ arifinachmad.riau.go.id memiliki aplikasi SIM RS

37

TUJUAN 2 : Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS 2.1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau

\

Dengan meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya adalah Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau. Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau

39,36

30,569

77,67 %

Penilaian dilakukan oleh tim dari Komisi Informasi Pusat dalam kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang terdiri dari Komisoner KI Pusat sebagai pengarah, Tenaga Ahli dan Asisten Ahli serta Staf Administrasi sebagai pelaksana teknis lapangan. Kegiatan ini secara keseluruhan berlangsung dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015. Pemeringkatan keterbukaan informasi kategori Badan Publik Provinsi tahun 2015 ini hanya diikuti oleh 15 dari 34 Provinsi di Indonesia, ini disebabkan Provinsi lainnya tidak mengisi/mengembalikan kuesioner yang telah disebarkan oleh tim penilai.

38

METODOLOGI PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik ini menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionaire) ke seluruh Badan Publik, yang kemudian dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Badan Publik itu sendiri dilakukan verifikasi dan visitasi setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website badan Publik dan/atau hard copy/soft copy yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner. Penggunaan metode self-‐assessment ini dipilih oleh KI Pusat atas dasar pertimbangan sebagai mekanisme atau cara untuk mendorong perbaikan Badan Publik dalam mengelola informasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, dengan harapan akan terjadi refleksi atas kinerja kelembagaan dan munculnya pemahaman dalam mengelola informasi publik. Pada tahun ini penilaian lebih ditekankan pada indikator pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik mengingat pelaksanaan UU KIP telah berjalan 5 tahun. Dengan melaksanakan indikator ini diharapkan Badan Publik akan dapat memulai pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang telah diumumkan dan disediakan pada tahun-‐tahun sebelumnya. Dengan demikian implementasi UU KIP tidak hanya sekedar sebagai formalitas semata, namun benar-‐ benar dapat menjadi andalan mewujudkan keterbukaan informasi yang selaras dengan nawa cita.

39

Komisi Informasi melakukan 4 (empat) tahapan penilaian, yaitu : 1. Tahap Pengiriman Kuesioner Kuesioner yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Publik telah dikirimkan pada tanggal 21 Oktober 2015. Proses pengembalian kuesioner ke Tim Penilai Komisi Informasi Pusat ditutup pada tanggal 23 November 2015. Kuesioner yang telah dikirim ke Badan Publik terdiri atas pertanyaan-‐pertanyaan untuk dapat dilakukan penilaian secara mandiri, dengan bobot penilaian per indikator sebagai berikut : -‐

Indikator Mengumumkan Informasi Publik, bobot nilai 25%

-‐

Indikator Menyediakan Informasi Publik, bobot nilai 20%

-‐

Indikator Pelayanan Informasi Publik, bobot nilai 25%

-‐

Indikator Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi publik, bobot nilai 30%

2.

Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung Verifikasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh Badan Publik dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Komisi Informasi Pusat melalui media situs/portal dan softfile data dukung yang dilampirkan oleh Badan Publik. Verifikasi situs/portal ditekankan untuk melihat informasi berkala yang diatur pada pasal 9 UU KIP.

3.

Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) VLA dilakukan oleh Tim Penilai KI Pusat dengan mengirimkan permintaan data dukung secara acak yang bersumber dari jawaban kuesioner yang telah diisi

40

oleh Badan Publik. VLA dikirimkan melalui surat elektronik (email) kepada 20 Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk kategori masing-‐masing badan Publik. 4.

Tahap Visitasi Badan Publik Tahap ini dilakukan terhadap 10 Badan Publik dengan nilai tertinggi per kategori. Visitasi ditekankan untuk menilai informasi setiap saat, pelayanan informasi publik serta pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan pada awal bulan Desember 2015.

PENGUKURAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI RIAU TAHUN 2014 : 1.

Tahap Pengiriman/Pengisian Kuesioner Kuesioner yang telah diisi oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau terdapat pada lampiran-‐5. Kuesioner yang telah diisi telah dikirimkan kembali ke Komisi Informasi Pusat melalui email.

2.

Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung Kuesioner yang telah diterima oleh KI Pusat, dinilai dengan memverifikasi kuesioner tersebut melalui media situs/portal dan soft file data dukung yang telah dilampirkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau. Sampai pada tahap ini Dinas Kominfo mendapat nilai 30,569.

3.

Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) Karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kominfo Provinsi Riau dan KI Pusat, Provinsi Riau gagal mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

41

4.

Tahap Visitasi Badan Publik Karena tahap 3 yaitu verifikasi Lanjutan Acak batal diikuti, maka secara otomatis Provinsi Riau juga tidak mengikuti tahap 4 (Visitasi badan Publik) sehingga nilai 30,569 menjadi nilai akhir keterbukaan informasi publik Provinsi Riau tahun 2015. Ini sesuai dengan surat dari PPID Komisi Informasi Pusat tentang permintaan infomasi mengenai nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau tahun 2015 (lampiran-‐6).

Hasil penilaian : Self Assessment Questioner (SAQ) dan Verifikasi

Verifikasi Lanjutan

Website serta Softfile Data

Acak (VLA)

Dukung 1

2

Visitasi

TOTAL NILAI

Badan

KESELURUHAN

Publik

(1 + 2 + 3)

3

4

2

30,569

0

0

30,569

Hasil Pemeringkatan Kategori Badan Publik Provinsi tahun 2015 secara keseluruhan (10 besar) : Peringkat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Provinsi Aceh Jawa Timur Kalimantan Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Jawa Barat Kalimantan Barat Banten Sumatera Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta

Nilai Keterbukaan Informasi 94,111 88,639 81,188 80,417 74,861 72,994 71,623 71,172 70,397 61,206

42

Penilaian Provinsi Riau secara kuantitatif : BADAN PUBLIK

NILAI

Provinsi Riau

30,569

Rata-‐Rata Keterbukaan Informasi Kategori Badan Publik Provinsi (15 Provinsi)

49,946

Grafik perbandingan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau dengan nilai rata-‐rata Badan Publik Provinsi :

43

PERBANDINGAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI RIAU TAHUN 2015 DENGAN TAHUN 2014 Terdapat perbedaan metode pengukuran nilai keterbukaan informasi publik tahun 2014 dengan tahun 2015, pada tahun 2015 ada tambahan tahap penilaian yaitu tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA). Namun hanya untuk diketahui berikut nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau tahun 2015 bila disandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) : BADAN PUBLIK

2014

2015

PROVINSI RIAU

17,4

30,569

Rata-‐Rata Keterbukaan Informasi Kategori Badan Publik Provinsi

50,64

49,946

Dengan Skala Nilai Keterbukaan Informasi = 0 -‐ 100, semakin besar nilai yang diperoleh, maka tingkat kepatuhan Badan Publik terhadap UU No. 14 Tahun 2008 semakin tinggi. Secara umum hasil penilaian self assessment, verifikasi website/portal, softfile data dukung, verifikasi acak lanjutan dan visitasi, nilai rata-‐ rata keterbukaan informasi Badan Publik kategori Badan Publik Provinsi adalah : 49,946. Dilihat dari nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau yang masih jauh dari ideal memang disebabkan karena masih kurangnya beberapa kriteria penilaian.

44

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan nilai keterbukaan Provinsi Riau tahun berikutnya : ü Adanya komitmen dari stake holder serta jajaran terkait untuk mengikuti pemeringkatan (melakukan persiapan yang matang, kalau perlu dibentuk tim khusus untuk mempersiapkan bahan-‐bahan yang akan menjadi dasar penilaian) ü Memperhatikan lagi surat-‐surat perjanjian dengan pihak ke-‐3, DIP (Daftar Informasi Publik) serta ketersediaan dokumen pendukung dari peraturan perundang-‐undangan, keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan perlu diperhatikan lagi untuk laporan keuangan yang sudah diaudit karena ini semua adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik (Saran dari Komisi Informasi Pusat). SUB INDIKATOR NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : NO.

SUB INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

PERSENTASE

1.

Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai keterbukaan informasi publik > 50

SKPD

10

3

30 %

2.

Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau

Orang

260.000

429.271

165 %

45

Rincian selengkapnya untuk setiap sub indikator adalah sebagai berikut : 1) Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai keterbukaan informasi publik > 50 Target : 10 SKPD Realisasi : 3 SKPD Yaitu : Dinas Kominfo Provinsi Riau, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Pada tahun 2015 ini tidak dilaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi, oleh karena itu penilaian berdasarkan hasil pemeringkatan tahun lalu. No SKPD NILAI 1 Dinas Kominfo Provinsi Riau 2 Dinas Pendapatan Daerah 60 3 Biro Keuangan Setdaprov Riau 59 *Dinas Kominfo Provinsi Riau sebagai pelopor keterbukaan informasi Provinsi Riau 2) Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau Target : 260.000 pengunjung Realisasi : 429.271 pengunjung

46

Jumlah tersebut berasal dari 3 website yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau yaitu : - www.riau.go.id

: 169.877

- www.diskominfo.riau.go.id : 14.852 - www.mediacenter.riau.go.id : 244.542 + 429.271 pengunjung *) www.riau.go.id merupakan website resmi Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau . *) www.diskominfo.riau.go.id merupakan website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau *) www.mediacenter.riau.go.id merupakan website resmi media center Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Riau yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

47

REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2015 www.riau.go.id

No

Bulan

Jumlah Pengunjung Web http://riau.go.id 9910 11228 13635 13903 13931 12532 10369 16288 16336 20141 17108 14496 169877

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

48

REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2015 http://diskominfo.riau.go.id

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER TOTAL

Jumlah Pengunjung http://diskominfo.riau.go.id

596 578 503 929 1968 2265 630 1381 1198 1835 1495 1474 14852

49

REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2015 http://mediacenter.riau.go.id

No Bulan

Jumlah Pengunjung Web http://mediacenter.riau.go.id

1

Januari

14215

2

Februari

12132

3

Maret

15057

4

April

16263

5

Mei

16482

6

Juni

18002

7

Juli

15408

8

Agustus

20500

9

September

21452

10 Oktober

27369

11 Nopember

25515

12 Desember

42147

Total

244542

50

SASARAN STRATEGIS 2.2: Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

TUJUAN 2 : Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

Dengan meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya adalah Jumlah Peserta Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bersertifikat. Gambaran capaian sasaran Meningkatnya Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah peserta pelatihan bidang

75

63

komunikasi dan informatika yang

orang

orang

84 %

bersertifikat

51

METODOLOGI PENGUKURAN JUMLAH PESERTA PELATIHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERSERTIFIKAT Pengukuran dilakukan dengan teknik pemberian skor (scoring) yaitu proses pengubahan jawaban-‐jawaban soal tes menjadi angka-‐angka yang pasti atau dengan kata lain pemberian skor merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-‐ jawaban yang diberikan tester ke dalam suatu tes. Angka-‐angka hasil penilaian selanjutnya diubah menjadi nilai-‐nilai melalui proses-‐proses tertentu. Dalam hal pengukuran jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat adalah dengan memberikan 45 soal berbentuk obyektif (pilihan ganda) dengan 4 pilihan jawaban tanpa denda. Soal-‐soal dapat dilihat pada lampiran-‐7 dan diberikan setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab selesai. Rumusnya : S = R x Wt S = skor R = jumlah jawaban benar Wt = bobot yang diberikan tester pada setiap soal

52

Berikut hasil scoring seluruh peserta pelatihan : Bersertifikat > 70 No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Nama 2 Morpin Rusli M. Ali Zarmait Teguh saputra Azhar S.IP Azri Tambusai T.Trijono M.Haris M.Harmaini Khoirul Azhar Rifki Brian Rudi Lebra Yeni Puspita Dewi Wahyu Rianto Yustierman S.Sos M.Tamyus Endri Yunus Aspan Ritonga Salmiati BS Asmidar Aishah Dewi S.Kom Zaimah Siti Jumairoh Ruslita Neneng Turiana Rosalia Junias Tarigan Riska Apriandewa Sri Rahayu.S Mirnawati Husaini Pian Restumen Kasih Hulu Wendri Yansah Muhammad Dian Galang Aprilando Casinda Rio Andriawan Astri Putri Lestari

R Wt (BOBOT) 3 4 36 2 43 2 34 2 44 2 44 2 40 2 36 2 35 2 39 2 41 2 23 2 38 2 42 2 41 2 37 2 37 2 27 2 36 2 34 2 44 2 35 2 43 2 37 2 30 2 30 2 35 2 37 2 41 2 37 2 38 2 38 2 37 2 36 2 36 2 44 2 43 2

Skor 5 72 86 68 88 88 80 72 70 78 82 46 76 84 82 74 74 54 72 68 88 70 86 74 60 60 70 74 82 74 76 76 74 72 72 88 86

Keterangan 6 Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat -‐ -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat

53

1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

2 3 Kusumawati Johan 34 Rizki Anggara 36 Harry Kurniawan 37 Al Hafis 36 Iman Priyadi 43 Syaifullah AR 41 Rendy Guntara 41 Edy Suhendri 37 Efraim Manasye N 37 M. Syukri Ernawan 38 Sony Farino 35 Amrizal 33 Jamilawati 44 Hamrullah 39 Amrizal 40 Wendy Adhitia Dicken 41 Ali Supian Syahputra 42 Dedi Permana 43 Rizky Pratama 38 M.Jundi Alfaruqi 37 Annur Zuhri 44 Ahmad Iqbal 44 Vinsensius Hartanto 17 Febrino Hidayat 37 Rosi Yanti, S.Psi 37 Wahyudi 43 Zulkifli 38 Hendri Putra 35 Rusdianto 33 Muhammad Rais 40 Bhayu Kartika 39 Gustiar Gultom 15 Melati Gadis Medta 45 Zulfikar 43 Eriyanto 27 Purnawan 35 Suharto 36 Anto Suratman 36 Desi Kumalasari 40 TOTAL BERSERTIFIKAT

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 68 72 74 72 86 82 82 74 74 76 70 66 88 78 80 82 84 86 76 74 88 88 34 74 74 86 76 70 66 80 78 30 90 86 54 70 72 72 80

6 -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat -‐ Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat 63 ORANG

54

PENGUKURAN KINERJA SKPD Tahun Anggaran

SASARAN

: DINAS KOMUNIKASI DAN I NFORMATIKA PROVINSI RIAU : 2015 REALISASI INDIKATOR KINERJA TARGET

%

STRATEGIS (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

(3) (4) Nilai 2,45 0 e-‐government (Tidak mengikuti Provinsi Riau pemeringkatan) Sub indikator : - Jumlah desa online 4 desa 0 desa -‐ Jumlah jaringan 54 jaringan 51 jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau - Jumlah SKPD yang 30 11 menerapkan e-‐ SKPD SKPD government secara terintegrasi, aman dan handal (2)

(5) 0 % 0% 94,4 % 36,7 %

55

(1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika

(2) Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Sub indikator : -‐ Jumlah SKPD di lingkungan Pemprov Riau dengan nilai keterbukaan informasi publik > 50

(3)

(5)

30,569 3 SKPD

39,36 10 SKPD

- Jumlah Pengunjung 260.000 website resmi dan pengunjung media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat

(4)

75 orang

77,67 % 30 %

429.271 pengunjung

165%

63 orang

84 %

56

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2015 yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung. Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang dialokasikan pada ABPD Propinsi Riau Tahun 2015 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 25.482.239.956,-‐ (dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 19.320.418.015,-‐ (sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima belas rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

57

Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2015 KODE REK. 5.1

URAIAN

BELANJA

JUMLAH DANA (RP.)

TIDAK

LANGSUNG

REALISASI KEUANGAN (RP.)

FISIK (%)

10.631.932.536,-‐

7.339.605.473,-‐

100

5.2

BELANJA LANGSUNG

14.850.307.420,-‐

11.980.812.542,-‐

91,99

JUMLAH

25.482.239.956,-‐

19.320.418.015,-‐

92,20

Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 100 % dan Belanja Langsung sebesar 91,99 %. Sedangkan realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.339.605.473-‐ (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 69,03%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.292.327.063,-‐ (tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (accress). Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.980.812.542,-‐ (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.869.494.878,-‐ (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah. Sisa anggaran tersebut pada umumnya merupakan sisa

58

pagu pelelangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan dan sisa perjalanan dinas luar daerah. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Riau tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran-‐8.

59

P E N U T U P Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2015 ini telah menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2015 baik itu melalui pengukuran capaian kinerja kegiatan dan sasaran strategis maupun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators). Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfo Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah: 1. Komitmen yang kuat dari stake holder serta jajaran terkait untuk meningkatkan nilai e-‐government Provinsi Riau dan nilai keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau 2. Persiapan yang matang sebelum mengikuti pemeringkatan e-‐government dan keterbukaan informasi publik. 3. Adanya konsistensi metode pengukuran dari pihak penilai sehingga nilai tahun ini dapat dibandingkan dengan data tahun lalu.

60

Lampiran-‐1

TABEL RENCANA STRATEGIS DINAS KOMINFO DAN PDE PROVINSI RIAU 2014 -‐ 2019

NO

TUJUAN

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-‐

INDIKATOR SASARAN 1

1.

Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Indikator : Nilai e-‐government Provinsi Riau

2,6

4

5

2,75

2,9

-‐ Jumlah desa online

0

4 desa

0

0

0

-‐ Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau

40 Jaringan

54 Jaringan

0

0

0

0

0

148 Jaringan

0

0

6 SKPD

30 SKPD

35 SKPD

42 SKPD

51 SKPD

-‐ Jumlah SKPD yang menerapkan e-‐ government secara terintegrasi, aman dan handal

2,45

3

Sub Indikator :

-‐ Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang

2,3

2

Lampiran-‐1

NO

2.

TUJUAN

Terselenggarana pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

SASARAN

-‐ Jumlah SKPD di Meningkatnya lingkungan Pemerintah keterbukaan Provinsi Riau dengan informasi publik nilai keterbukaan di Provinsi Riau

-‐ Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau

-‐ Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau

1

2

3

4

5

3 SKPD

10 SKPD

0

0

0

informasi publik > 50

-‐ Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD


INDIKATOR SASARAN

27,66%

0

0

26,19 %

26,98%

230.000

260.000

280.000

300.000

320.000

orang

orang

Orang

Orang

Orang

0

0

35.000 orang

40.000 orang

45.000 orang

Lampiran-‐1

NO

TUJUAN

Terselenggarana pelayanan publik yang transparan dan akuntabel

SASARAN

Meningkatnya -‐ kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika


INDIKATOR SASARAN

Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat

1

2

3

4

5

0

75

0

0

0

Orang

Lampiran-‐3

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU

NO

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya ketersediaan

NO

INDIKATOR

1. Nilai e-‐government Provinsi

teknologi informasi yang

Riau

terintegrasi dalam pelayanan

sub indikator :

publik

TARGET

2,45

1.a Jumlah desa online 1.b Jumlah jaringan

54 Jaringan

komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau Riau 1.c Jumlah SKPD yang menerapkan

30 SKPD

e-‐government secara terintegrasi, aman dan handal

2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau

2. Nilai Keterbukaan Informasi

39,36

Provinsi Riau sub indikator : 2.a Jumlah SKPD di lingkungan

10 SKPD

Pemprov Riau dengan nilai keterbukaan informasi publik > 50 2.b Jumlah Pengunjung website resmi

260.000 pengunjung

dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau 3. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan

3. Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika yang

75 orang

informatika

bersertifikat

Pekanbaru, Mei 2015 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk. I NIP. 19650916 199303 1 002

Lampiran-‐2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU NO

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya ketersediaan

teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik 2. Meningkatnya keterbukaan

informasi publik di Provinsi Riau

3. Meningkatnya kualitas SDM

bidang komunikasi dan informatika

NO

INDIKATOR

ALASAN/SUMBER DATA

1. Nilai e-‐government Provinsi Riau

Kementerian Kominfo RI

2. Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau

Komisi Informasi Pusat

3. Jumlah peserta pelatihan

Diskominfo Riau

bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat

Pekanbaru, Mei 2015 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk. I NIP. 19650916 199303 1 002

Lampiran-‐4

PERJANJIAN KINERJA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU TAHUN : 2015

SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau

INDIKATOR KINERJA Nilai e-‐government Provinsi Riau

(2)

Sub indikator :

- Jumlah desa online -‐ Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau - Jumlah SKPD yang menerapkan e-‐government secara terintegrasi, aman dan handal Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau Sub indikator : -‐ Jumlah SKPD di lingkungan Pemprov Riau dengan nilai keterbukaan informasi publik > 50

TARGET (3) 2,45

4 desa

54 jaringan

30 SKPD 39,36

10 SKPD

- Jumlah Pengunjung website resmi dan media online 260.000 yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau pengunjung Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika

Jumlah peserta pelatihan bidang komunikasi dan informatika yang bersertifikat

75 orang

Lampiran-‐5 KOMISI INFORMASI PUSAT INDIKATOR MENGUMUMKAN Indikator ini memiliki bobot nilai 25% Berikan tanda "X" pada salah satu kolom jawaban dengan kriteria sebagai berikut: LENGKAP = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 50% + 1 dari Indikator Lengkap LENGKAP SEBAGIAN = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 20% s/d 50% dari Indikator Lengkap TIDAK LENGKAP = Apabila jawaban Sdr memenuhi kurang dari 20% dari Indikator Lengkap "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan dilampiri dengan data dukung" Jawaban

No. 1

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)

Keterangan Data Dukung* (Sebutkan alamat situs/portal dan/atau nama softfile sebagai data dukung yang dilampirkan)

Lengkap Sebagian (20% Tidak Lengkap ( < 20% ) s/d 50%)

Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik Situs/Portal :www. riau.go.id

a

Apakah Badan Publik Sdr Yang dimaksud lengkap terdiri atas: 1. nama mengumumkan informasi terkait jalan, 2. nomor, 3. kota/kab, 4. provinsi, 5. kode X alamat lengkap Badan Publik?

pos, dan 6. no.tlp/fax Situs/Portal : www.riau.go.id

Apakah Badan Publik Sdr

Yang dimaksud lengkap terdiri atas: 1. ruang X

b

mengumumkan informasi terkait lingkup kegiatan dan 2.maksud tujuan dari Softfile visi-misi Badan Publik?

Badan Publik. Situs/Portal : www.riau.go.id


X Yang dimaksud lengkap terdiri dari adanya 1.

c

mengumumkan informasi terkait tugas dan 2.fungsi Badan Publik tugas dan fungsi Badan Publik?

Softfile

Yang dimaksud lengkap memuat: struktur dari pimpinan tertinggi Badan Publik sampai dengan Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait 3 level ke bawah.

Situs/Portal : www.riau.go.id X

d

e.

struktur organisasi Badan Publik?

Softfile

Apakah Badan Publik Sdr Yang dimaksud lengkap memuat 1. tugas dan 2. mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi satuan kerja atau fungsi satuan kerja atau kantor unit Badan kantor unit Badan Publik. Publik

Situs/Portal : www.riau.go.id X

Softfile

Lampiran-‐5

KUESIONER PENILAIAN MANDIRI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2015

1/13


No. 2

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)

Informasi yang Berkaitan dengan Profil Badan Publik Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama, 2. jabatan, 3. nomor telepon unit kerja, 4. alamat Apakah Badan Publik Sdr unit/satker pejabat, 5. latar belakang mengumumkan informasi terkait pendidikan, dan 6.penghargaan yang pernah profil singkat pimpinan dan/atau diterima. pejabat struktural Badan Publik ?

3

Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Badan Publik

a

Yang dimaksud lengkap terdiri dari : 1.nama Apakah Badan Publik Sdr program/kegiatan, 2. penanggung jawab / mengumumkan informasi tentang pelaksana program, 3. jadwal kegiatan/program, program/kegiatan yang sedang 4. target capain, dan 5.anggaran.



Situs/Portal : www.riau.go.id X Softfile

Situs/Portal :www.riau.go.id

X Softfile

dijalankan Badan Publik di Tahun 2015? Yang dimaksud lengkap adalah memuat agenda kegiatan yang telah, sedang, atau akan

Situs/Portal : www.riau.go.id

Apakah Badan Publik Sdr dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan ke mengumumkan informasi tentang b

belakang sampai dengan 1 bulan ke depan agenda terkait pelaksanaan tugas terhitung dari Oktober 2015. Badan Publik Tahun 2015?

X Softfile

Lampiran-‐5


2/13


No.

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)



Situs/Portal : www.riau.go.id, bp2t.riau.go.id, www.rsudpekanbaru.com Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi c

Yang dimaksud lengkap memuat: 1. jenis layanan yang Badan Publik Sdr berikan kepada

X

layanan terkait hak-hak

Softfile masyarakat dan 2. tata cara layanan

masyarakat Tahun 2015? Situs/Portal :www.riau.go.id, bkd.riau.go.id Apakah Badan Publik Sdr Yang dimaksud lengkap terdiri dari: 1.tahun mengumumkan informasi tentang d

X penerimaan, 2.kuota, 3.formasi jabatan dan

penerimaan calon pegawai?

Softfile 4.jadwal tahapan.

(tahun penerimaan terakhir) Yang dimaksud lengkap memuat: 1.rencana dan capaian kinerja Badan Publik , 2.dukungan e

Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi terkait SDM serta 3.realisasi anggaran tahun 2014.

Situs/Portal : www.riau.go.id, bappeda.riau.go.id X

Laporan Akuntabilitas Kinerja Softfile Tahun 2014? 4

Informasi Mengenai Keuangan Badan Publik Situs/Portal :www.riau.go.id, http://e-keuangan.riau.go.id Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi Tahun 2014?

Yang dimaksud lengkap memuat: 1.laporan realisasi anggaran Tahun 2014, 2.neraca keuangan Badan Publik Tahun 2014, 3.laporan 2014, dan 4.dafter aset dan investasi Tahun 2014.

X

Lampiran-‐5 KUESIONER PENILAIAN MANDIRI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2015

3/13


No.

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)



Situs/Portal : www.riau.go.id

b

5

Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015?

X Softfile

Informasi mengenai Laporan Akses Informasi Badan Publik Yang dimaksud lengkap adalah laporan yang memuat: 1.jumlah permohonan informasi publik yang diterima, 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, Apakah Badan Publik Sdr 3.jumlah permohonan informasi publik yang mengumumkan ringkasan permohonan & keberatan informasi publik tahun 2015?

6

Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama kegiatan dan 2. jumlah anggaran.

Situs/Portal : diskominfo.riau.go.id

x

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan 4.alasan penolakan permohonan informasi publik.

Softfile

Informasi mengenai Laporan mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik Badan Publik Yang dimaksud lengkap terdiri dari: 1.informasi mengenai tata cara memperoleh informasi publik, 2.tata cara mengajukan keberatan atas Apakah Badan Publik Sdr permohonan informasi publik, dan 3.upaya atas mengumumkan informasi tidak ditanggapinya/tidak puasnya jawaban mengenai Tata Cara Permohonan keberatan terhadap permohonan informasi Informasi Publik? publik.

Situs/Portal : www.riau.go.id, diskominfo.riau.go.id

X Softfile


4/13


No. 7

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)



Informasi mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Badan Publik Yang dimaksud lengkap memuat: 1. nama/jabatan dan 2. saluran komunikasi ke Apakah Badan Publik Sdr


mengumumkan informasi tentang pejabat yang berwenang menerima pengaduan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Badan Publik? 8

x

penyalahgunaan wewenang pejabat Badan

Publik.

Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama lelang, 2.tanggal pembuatan, 3. lingkup pekerjaan, 4. tahap lelang saat ini, 5. satuan kerja, 6. kategori, 7. Metode Pengadaan. 8. Apakah Badan Publik Sdr Metode dokumen, 9. Tahun anggaran, 10. Nilai mengumumkan informasi tentang Pagu Paket dan HPS 11. Jenis Kontrak, 12. pengadaan barang dan jasa Lokasi Pekerjaan 13. Syarat Kualifikasi dan 14. Badan Publik tahun 2015? Peserta Lelang.

Softfile

Situs/Portal : www.riau.go.id, www.lpse.riau.go.id

X Softfile


5/13

Lampiran-‐5 KOMISI INFORMASI PUSAT INDIKATOR MENNYEDIAKAN Indikator ini memiliki bobot nilai 20% Berikan tanda "X" pada salah satu kolom jawaban dengan kriteria sebagai berikut: LENGKAP = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 50% + 1 dari Indikator Lengkap LENGKAP SEBAGIAN = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 20% s/d 50% dari Indikator Lengkap TIDAK LENGKAP = Apabila jawaban Sdr memenuhi kurang dari 20% dari Indikator Lengkap "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan dilampiri dengan data dukung" Jawaban

No. 9

Pertanyaan

Lengkap (50%+1)



Informasi mengenai Regulasi Badan Publik Apakah Badan Publik Sdr mengumumkan informasi mengenai Regulasi yang sedang diproses dan regulasi yang telah disahkan/ditetapkan oleh Badan Publik Sdr?

10

Indikator Lengkap

Yang dimaksud lengkap terdiri dari: 1.daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Badan Publik dan 2.daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik Sdr.

Situs/Portal :www.riau.go.id, jdih.riau.go.id

X Softfile

Informasi mengenai Daftar Informasi Publik Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada dibawah penguasaan Badan Publik?

yang dimaksud lengkap memuat: 1.ringkasan isi informasi, 2.pejabat/unit kerja yang menguasai informasi, 3.penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi, 4.waktu dan tempat pembuatan informasi, 5.bentuk informasi yang tersedia, 6.jangka waktu penyimpanan/retensi waktu, 7.tanda tangan PPID dan 8.terdapat bukti pemuktahiran dari pimpinan masing-masing unit/satker.


X Softfile


6/13

Lampiran-‐5 KOMISI INFORMASI PUSAT INDIKATOR MENYEDIAKAN Indikator ini memiliki bobot nilai 20% Berikan tanda "X" pada salah satu kolom jawaban dengan kriteria sebagai berikut: LENGKAP = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 50% + 1 dari Indikator Lengkap LENGKAP SEBAGIAN = Apabila Jawaban Sdr memenuhi 20% s/d 50% dari Indikator Lengkap TIDAK LENGKAP = Apabila jawaban Sdr memenuhi kurang dari 20% dari Indikator Lengkap "Penilaian mandiri terhadap semua jawaban adalah obyektif/sesuai dengan kondisi sebenarnya dari Badan Publik dan dilampiri dengan data dukung" Jawaban

No.

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)



11 Informasi mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Publik Sdr? a

Yang dimaksud lengkap adalah menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh Badan Publik Sdr dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 dapat menyesuaikan)


X Softfile

b

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Publik Sdr?

Yang dimaksud lengkap meliputi: 1.naskah akademis/kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, 2.masukan dari berbagai pihak, 3.risalah rapat, rancangan peraturan, dan 4.tahap perumusan peraturan.

Situs/Portal : www.riau.go.id, jdih.riau.go.id

X

Softfile


7/13


No. 12

Pertanyaan

Lengkap (50%+1)



Informasi mengenai Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Informasi tentang Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya?

13

Indikator Lengkap

Lengkap memuat: 1.para pihak, 2.judul perjanjian, 3.ruang lingkup perjanjian, 4.hak dan kewajiban para pihak, 5.jangka waktu perjanjian, 6.tentang pembiayaan, dan 7.hasil rapat-rapat terkait. Dengan rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. (bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 dapat menyesuaikan).

Situs/Portal :

Softfile

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Situs/Portal :diskominfo.riau.go.id

a

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi mengenai pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil, dan keuangan?

Yang dimaksud lengkap tersedianya dokumen tentang regulasi/kebijakan Badan Publik mengenai 1. pedoman pengelolaan organisasi, 2. pedoman pengelolaan administrasi, 3. pedoman personil, dan 4. pedoman keuangan.

X Softfile

Situs/Portal : www.riau.go.id b

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan profil lengkap pimpinan dan pegawai?

Yang dimaksud lengkap memuat: 1.nama, 2.sejarah karir atau posisi, 3.sejarah pendidikan, 4.penghargaan, dan 5.sanksi berat yang pernah diterima.

x Softfile


8/13


No.

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)

Lengkap Sebagian (20% s/d 50%)


Tidak Lengkap ( < 20% )

Situs/Portal :www.riau.go.id, http://e-keuangan.riau.go.id Apakah Badan Publik Sdr menyediakan informasi mengenai Yang dimaksud lengkap tersedianya 1.dokumen c

anggaran secara umum dan

laporan keuangan Badan Publik termasuk unit pelaksana teknis tahun 2015?

x Softfile

anggaran secara umum dan 2. dokumen laporan keuangan.

Situs/Portal Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Data Statistik yang Yang dimaksud dengan lengkap tersedianya d

14

dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tahun 2015 atau tahun terakhir?

X

dokumen data statistik mengenai: 1. organisasi,

2. administrasi, 3. kepegawaian, dan 4. keuangan.

Softfile

Yang dimaksud lengkap adalah tersedianya dokumen surat menyurat pimpinan Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. (bagi Badan Publik

Situs/Portal : www.riau.go.id, e-office.riau.go.id

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan dokumen Surat Menyurat pimpinan atau pejabat yang keberadaannya setelah tahun 2010 dapat Badan Publik dalam rangka menyesuaikan). pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya?

X Softfile


9/13


No.

Pertanyaan

Indikator Lengkap

Lengkap (50%+1)

Lengkap

Sebagian (20%

s/d 50%)


Tidak Lengkap ( < 20% )

Situs/Portal : www.riau.go.id, bappeda.riau.go.id Apakah Badan Publik Sdr 15

Yang dimaksud lengkap menyediakan dokumen

menyediakan dokumen rencana

1. rencana strategis dan 2. renja yang masih strategis dan rencana kerja Badan berlaku. Publik?

X Softfile Situs/Portal :bkd.riau.go.id

16

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan Informasi tentang prosedur kerja pegawai Badan Publik berkaitan dengan pelayanan masyarakat?

Yang dimaksud lengkap tersedianya dokumen yang menyebutkan jenis layanan sesuai dengan jawaban pertanyaan nomor 3.C. berikut dokumen SOP Pegawai Badan Publik untuk setiap jenis pelayanan.


Yang dimaksud lengkap adalah menyediakan dokumen daftar penelitian yang dilakukan

X

Softfile

Situs/Portal : balibang.riau.go.id

17

menyediakan Informasi tentang Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun daftar penelitian yang dilakukan 2010 sampai dengan tahun 2015. (bagi Badan Badan Publik? Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 dapat menyesuaikan).

X Softfile

Situs/Portal : balitbang.riau.go.id Apakah Badan Publik Sdr 18

menyediakan Informasi tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik?

Yang dimaksud lengkap adalah menyediakan dokumen hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik Sdr dalam rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. ((bagi Badan Publik yang keberadaannya setelah tahun 2010 dapat menyesuaikan)

X

Softfile


10/13

Lampiran-‐5 KOMISI INFORMASI PUSAT INDIKATOR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Indikator ini memiliki bobot nilai 25% No.

Pertanyaan

19

Apakah Badan Publik Sdr menyediakan loket/ruang khusus layanan informasi

Jawaban* (Isi salah satu) Ya Tidak

Data Dukung Verifikasi (dapat berupa foto atau screenshoot pada Situs/Portal)

Contoh: foto yang dapat menunjukkan adanya ruang khusus layanan atau sarana lainnya a

Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)

X

b

Formulir Permohonan Informasi

X

c

Daftar Register Permohonan

x

Apakah Badan Publik Sdr menyampaikan laporan layanan Informasi Publik 20

x

tahun 2014 ke Komisi Informasi Pusat?

21

Apakah Badan Publik Sdr mengembangkan sistem layanan informasi untuk memudahkan masyarakat mengakses Informasi Publik?

a.

Akses layanan terhadap Informasi Publik

b.

Akses layanan terhadap Permohonan Informasi Publik

22

Apakah Badan Publik Sdr memiliki maklumat pelayanan informasi publik?

contoh: Screenshoot kanal-kanal yang memuat informasi publik di Situs/Portal Badan Publik Sdr

X Contoh: Screenshoot formulir/aplikasi online untuk permohonan informasi publik pada Situs/Portal

X Contoh: foto atau screenshot maklumat pelayanan

X


11/13

Lampiran-‐5 INFORMASI PUSAT

INDIKATOR PENGELOLAAN & PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK Indikator ini memiliki bobot nilai 30%

Pertanyaan

No.


Data Dukung Verifikasi (dapat berupa foto atau screenshoot pada Situs/Portal) SK atau surat penunjukan/penugasan

Apakah Badan Publik Sdr telah menunjuk PPID atau Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola informasi publik yang

X

23 tertuang dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang?

Bagan/struktur PPID

X

24

Apakah Badan Publik Sdr telah memiliki struktur PPID di Badan Publik?

25

Apakah dalam melaksanakan tugas, PPID di Badan Publik Sdr dibantu oleh pejabat fungsional (Arsiparis/Pranata Humas/Pranata Komputer/Petugas yang khusus menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi)?

26

Bagaimana pola koordinasi PPID dengan Satuan/Unit Kerja di Badan Publik Sdr?

a.

Rapat koordinasi yang secara rutin terjadwal

b

Surat menyurat

c

Bentuk komunikasi lainnya yang dapat dibuktikan

SK atau surat penunjukan/penugasan

X

Undangan, daftar hadir rapat, dan notulen rapat

X Dokumen surat dari PPID dan/atau dokumen surat dari satuan/unit kerja

X Konsultasi datang langsung, via telp dan membuat acara FGD

X 27

Apakah Badan Publik Sdr telah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam:

a.

Pengujian konsekuensi?

b

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik?

Lampirkan dokumen SK Penetapan PPID mengenai Pengujian Konsekuensi

X Lampirkan dokumen pertimbangan tertulis X


12/13

Lampiran-‐5 KOMISI INFORMASI PUSAT INDIKATOR PENGELOLAAN & PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK Indikator ini memiliki bobot nilai 30%

Pertanyaan

No.


Data Dukung Verifikasi (dapat berupa foto atau screenshoot pada Situs/Portal)

28

Dalam bentuk apakah Badan Publik Sdr melakukan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik?

a

Manual

b

Digital

Lampirkan foto bentuk penyimpanan dokumen misalnya folder, box file, ordner dll)

X Lampirkan foto bentuk penyimpanan dokumen misalnya keping cakram, micro film, encrypt dll)

X


13/13

Lampiran-‐5

Lampiran-‐8

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau s.d 31 Desember 2015

TOTAL PAGU ANGGARAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) : REALISASI KEUANGAN (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) : REALISASI FISIK (TIDAK LANGSUNG & LANGSUNG) : REALISASI FISIK TERTIMBANG (%)

25,482,239,956 19,320,418,015 92.72 % #REF! %

BELANJA TIDAK LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : REALISASI FISIK : REALISASI FISIK TERTIMBANG (%) :

7,339,605,473 95.83 % 96.22 %

69.03 %

BELANJA LANGSUNG : REALISASI KEUANGAN (Rp.)/ (%) : REALISASI FISIK : REALISASI FISIK TERTIMBANG (%) :

11,980,812,542 89.61 % 91.99 %

80.68 %

No

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

75.82 %

Bobot (%)

Keuangan Rp

Realisasi s/d Bulan Fisik % % Tertimbang

Ket

BELANJA (TIDAK LANGSUNG DAN LANGSUNG)

25,482,239,956

100.00

19,320,418,015

75.82

92.72

#REF!

89

I

BELANJA TIDAK LANGSUNG

10,631,932,536

100.00

7,339,605,473

69.03

95.83

96.22

96.22

1

Gaji dan Tunjangan

5,815,018,750

54.69

3,572,581,210

61.44

100.00

54.69

54.69

2

Tambahan Penghasilan PNS

4,816,913,786

45.31

3,767,024,263

78.20

91.67

41.53

41.53

II

BELANJA LANGSUNG

14,850,307,420

100.00

11,980,812,542

80.68

89.61

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,278,252,200

15.34

1,804,115,964

79.19

6,500,000

0.04

5,966,455

91.79

100.00

0.04

91.99

14.57

82.07 14.52

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

1.2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

31,500,000

0.21

4,119,844

13.08

100.00

0.21

0.21

1.3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

92,736,000

0.62

34,287,817

36.97

100.00

0.62

0.62

1.4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

15,000,000

0.10

14,970,000

99.80

100.00

0.10

0.10

1.5

Penyediaan alat tulis kantor

82,016,300

0.55

81,918,000

99.88

100.00

0.55

0.55

1.6

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

184,649,900

1.24

119,703,000

64.83

100.00

1.24

1.24

1.7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

90,000,000

0.61

28,330,000

31.48

100.00

0.61

0.61

1.8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

994,750,000

6.70

807,078,000

81.13

88.44

5.92

5.92

1.9

57,000,000

0.38

53,360,000

93.61

100.00

0.38

0.38

1.10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-‐ undangan Penyediaan makanan dan minuman

100,000,000

0.67

91,289,000

91.29

100.00

0.67

0.67

1.11

Rapat-‐rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

448,500,000

3.02

411,750,448

91.81

100.00

3.02

3.02

1.12

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

45,600,000

0.31

45,600,000

100.00

100.00

0.31

0.31

1.13

Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD

130,000,000

0.88

105,743,400

81.34

100.00

0.88

0.88

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

445,584,500

3.00

307,900,650.00

69.10

3.00

3.00

2.1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

270,584,500

1.82

221,500,000

81.86

100.00

1.82

1.82

2.2

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

100,000,000

0.67

40,750,650

40.75

100.00

0.67

0.67

2.3

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

75,000,000

0.51

45,650,000

60.87

100.00

0.51

0.51

2

1

No 3

Program/Kegiatan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pagu (Rp)

Bobot (%)

220,000,000

1.48

Keuangan Rp 152,705,000

Realisasi s/d Bulan Fisik % % Tertimbang 69.41 1.11

Ket 1.11

3.1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

55,000,000

0.37

53,000,000

96.36

100.00

0.37

0.37

3.2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-‐Hari Tertentu

55,000,000

0.37

0

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Pembinaan fisik dan mental aparatur

110,000,000

0.74

99,705,000

90.64

100.00

0.74

0.74

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

225,000,000

2

142,100,000

63.16

0.98

0

4.1

Pendidikan Dan Pelatihan Formal

100,000,000

0.67

19,000,000.00

19.00

20.00

0.13

4.2

Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau

125,000,000

0.84

123,100,000.00

98.48

100.00

0.84

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

481,414,950

3.24

404,086,625.00

83.94

5.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

76,967,650

0.52

69,334,850

90.08

5.2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

20,000,000

0.13

16,451,000

5.3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

26,000,000

0.18

5.4

Penyusunan rencana kerja SKPD

83,447,300

5.5

Rapat Koordinasi pada setiap SKPD

5.6

Review Rencana Strategis (Renstra) SKPD

4

6

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

3.24

6.73

100.00

0.52

0.52

82.26

100.00

0.13

0.13

19,050,000

73.27

100.00

0.18

0.18

0.56

69,776,950

83.62

100.00

0.56

0.56

225,000,000

1.52

192,846,000

85.71

100.00

1.52

1.52

50,000,000

0.34

36,627,825

73.26

100.00

0.34

1,780,390,500

11.99

1,356,461,209.00

76.19

10.87

5.22

6.1

Diseminasi informasi ke daerah terisolir

200,000,000

1.35

172,861,100

86.43

100.00

1.35

1.35

6.2

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

200,000,000

1.35

149,999,455

75.00

100.00

1.35

1.35

6.3

Pembinaan dan Pemanfaatan IT bagi masyarakat di Daerah

150,000,000

1.01

137,821,300

91.88

100.00

1.01

1.01

6.4

Pembelajaran internet sehat dan CAKAP (Cerdas, Kreatif, Produktif) bagi masyarakat se Provinsi Riau

225,000,000

1.52

207,015,600

92.01

100.00

1.52

1.52

6.5

Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 Kabupaten/Kota

720,124,500

4.85

457,036,804

63.47

77.02

3.73

3.73

6.6

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat terhadap Pemanfaatan Program KPU/USO Khususnya MPLIK

285,266,000

1.92

231,726,950

81.23

100.00

1.92

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

695,246,000

4.68

527,882,800

75.93

7.1

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Provinsi Riau melalui Media Elektronik

400,000,000

2.69

344,568,600

86.14

7.2

Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

295,246,000

1.99

183,314,200

62.09

2,360,750,000

15.90

2,127,325,900

90.11

7

8

Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika

4.02

4.02

100.00

2.69

2.69

66.64

1.32

1.32

15.34

15.34

8.1

Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau

450,000,000

3.03

410,302,600

91.18

100.00

3.03

3.03

8.2

Pengelolaan Bandwidth Internet dan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau

810,750,000

5.46

781,677,700

96.41

100.00

5.46

5.46

8.3

Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika di Desa Sentra Produktif

150,000,000

1.01

50,176,100

33.45

44.80

0.45

0.45

8.4

Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Riau

950,000,000

6.40

885,169,500

93.18

100.00

6.40

6.40

2

No 9

Program/Kegiatan Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Pagu (Rp)

Bobot (%)

1,208,799,945

8.14

Keuangan Rp 1,040,897,498

Realisasi s/d Bulan Fisik % % Tertimbang 86.11 7.46

Ket 7.46

9.1

Pengembangan E-‐Government Provinsi Riau

613,954,675

4.13

494,122,598

80.48

83.61

3.46

3.46

9.2

Pola Kesisteman Pengelola E-‐Government Provinsi Riau, Kota Pekanbaru Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

594,845,270

4.01

546,774,900

91.92

100.00

4.01

4.01

4,604,869,325

31.01

3,641,931,849

79.09

27.69

27.69

10

10.1

Pengelolaan website riau.go.id

165,000,000

1.11

162,711,450

98.61

100.00

1.11

1.11

10.2

Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau

200,000,000

1.35

193,070,000

96.54

100.00

1.35

1.35

10.3

Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau

150,000,000

1.01

145,044,850

96.70

100.00

1.01

1.01

10.4

Pengembangan TV Streaming Dinas Kominfo Provinsi Riau

220,000,000

1.48

207,021,100

94.10

100.00

1.48

1.48

10.5

Layanan Informasi melalui media center

289,000,000

1.95

247,465,900

85.63

100.00

1.95

1.95

10.6

Newsroom pemerintah provinsi riau

458,000,000

3.08

447,624,800

97.73

100.00

3.08

3.08

10.7

Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau

249,000,000

1.68

223,683,200

89.83

100.00

1.68

1.68

10.8

Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional

207,839,050

1.40

133,989,005

64.47

100.00

1.40

1.40

10.9

Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau

1,239,286,700

8.35

717,869,974

57.93

73.94

6.17

6.17

10.10 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau

822,758,975

5.54

752,570,508

91.47

100.00

5.54

5.54

10.11 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi /mediasi di luar pekanbaru

341,852,000

2.30

243,016,110

71.09

76.08

1.75

1.75

10.12 Pembinaan dan Peningkatan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / universal service obligation (USO)

262,132,600

1.77

167,864,952

64.04

66.66

1.18

1.18

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

400,000,000

2.69

358,180,660

89.55

2.69

3.70

11.1

Update dan analisa pembangunan Provinsi Riau

250,000,000

1.68

227,766,360

91.11

100.00

1.68

1.68

11.2

Identifikasi, sinkronisasi dan integrasi data dan informasi pembangunan pemerintah daerah se Provinsi Riau

150,000,000

1.01

130,414,300

86.94

100.00

1.01

1.01

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

150,000,000

1

117,224,387

78.15

1.01

0.00

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

150,000,000

1.01

117,224,387

78.15

1.01

1.01

11

12 12.1

100.00

Pekanbaru, 31 Desember 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI RIAU

Ir. H. YOGI GETRI Pembina Tk.I NIP. 19650916 199303 1 002

3

KATA PENGANTAR. Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi

Recommend Documents