1
KATA PENGANTAR Sesungguhnya oleh karena anugerah dan rahmadnya , Kongres ke IV Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB GARTEKS SBSI) dapat berlangsung dengan penuh kedamaian, ketertiban serta berlandaskan asas keadilan dan demokrasi. Dalam menjalankan Amanah Kongres sebagai kedaulatan tertinggi Organisasi, Federasi Garmen Kerajinan Tekstil dan Sentra Industri berketetapan memutuskan dan menerbitkan AD/ART sebagai acuan dan sumber tertib hukum Organisasi kepada seluruh anggota yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri. Pada ahirnya Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen Tekstil Kerajinan Kulit dan Sentra Industri (FSB GARTEKS) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya buku AD/ART, GBHO beserta segala keputusanya. Semoga dengan telah terbitnya buku ini dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan profesionalitas kerja dan pelayanan yan lebih baik kepada seluruh anggota yang tergabung dalam keluarga besar Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil Kerajinan, Kulit dan Sentra Industri. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman utama sebuah organisasi dalam melaksanakan perjuangan organisasinya. Semua unsur yang terlibat dalam organisasi harus memahaminya, baik anggota maupun pimpinan diharapkan mampu memahami dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam menjalankan roda organisasi. Dengan selalu berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sejalan terbitnya Keputusan- Keputusan Kongres ke IV FSB GARTEKS SBSI diharapkan roda kepemimpinan akan berjalan dengan lancar dan organisasinya pun berkembang dan tertata dengan baik. Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi beserta keputusan keputusan lain yang dimuat dalam buku ini adalah hasil Keputusan Kongres Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 10-12 Desember 2011. Dengan diterbitkannya buku ini, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rurnah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi beserta Keputusan-keputusan Kongres III yang terbit sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Buku ini diharapkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh semua anggota dan pimpinan Serikat Buruh Federasi GARTEKS SBSI sebagai pedoman dan pegangan dalam memimpin dan mengelola organisasi. Jakarta, 11 Desember 2011 DPP FSB GARTEKS SBSI
DAFTAR ISI : Kata pengantar .....………………………………………………………………………… i Anggaran Dasar ………………………………………………………………………. 1-10 Anggaran Rumah Tangga ……………………………………………………… 11-14 Garis-garis Besar Haluan Organisasi………………………………………. 15-18 Resolusi-resolusi Kongres …………………………………………………….. 19-20 Keputusan-keputusan ………………………………………………………….. 21-45 Dewan Pengurus Pusat….......…………………………………………………….. 46 Pembagian tugas DPP SB GARTEKS SBSI......................................47 Mars SBSI……….....………………………………………………………………….…. 121
2
ANGGARAN DASAR FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI BAB I NAMA KEDUDUKAN BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia disingkat FSB GARTEKS SBSI. Pasal 2 KEDUDUKAN Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 3 STATUS Organisasi ini adalah Organisasi buruh yang berdaulat, demokratis, independent, dan mandiri Pasal 4 BENTUK Serikat ini Berbentuk Federasi Serikat Buruh Pasal 5 KEDAULATAN Kedaulatan Federasi Serikat Buruh ini berada di tangan anggota dan dilakukan sepenuhnya oleh kongres. BAB II ASAS, LANDASAN, PRINSIP, TUJUAN DAN USAHA Pasal 6 ASAS Federasi Serikat Buruh ini berasaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3 Pasal 7 LANDASAN Landasan konstitusional organisasi adalah: a. Anggaran Dasar b. Anggaran Rumah Tangga c. Keputusan Kongres Pasal 8 PRINSIP 1. Organisasi ini memperjuangkan keadilan Sosial, ekonomi dan politik. 2. Menjunjung tinggi HAM dan kedaulatan anggota serta menolak segala bentuk eksploitasi 3. Berpegang teguh pada prinsip demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan. 4. Efektifitas dan efisiensi menjadi dasar di dalam menjalankan roda organisasi. 5. Organisasi ini berdasarkan pada kekuatan dan sumber dayanya sendiri. 6. Aset milik organisasi merupakan amanat anggota dan di gunakan untuk kepentingan anggota. Pasal 9 TUJUAN Organisasi ini memiliki tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Menegakkan dan membela hak-hak buruh hingga tercapainya perjanjian kerja Bersama (PKB). 3. Memupuk persatuan persaudaraan dan solidaritas. 4. Mewakili kepentingan kaum buruh baik dalam forum-forum nasional maupun internaisonal. Pasal 10 USAHA Untuk mencapai tujuan organisasi ini melakukan usaha-usaha: 1. 2. 3.
Berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemrintah di bidang perburuhan. Melakukan pembelaan dan penyadaran hokum demi tercapainya kesejahteraan anggota. Menyelenggarakan pendidikan secara sistematis, berkesinambungan dan terpadu. BAB III BENDERA LAMBANG DAN LAGU Pasal 11 BENDERA
Bendera organisasi ini adalah dasar warna putih dan lambang ada di tengah Pasal 12 LAMBANG 1. 2. 3. 4.
Roda digi warna hitam terdiri dari 14 (empat belas) gerigi. Tangan warna biru. Bola dunia warna hitam dengan 4 (empat) kotak biru didalam. Pita warna merah dengan tulisan garteks warna putih.
4
Pasal 13 LAGU Lagu organisasi ini adalah Mars SBSI BAB IV KEANGGOTAAN ORGANISASI Pasal 14 ANGGOTA 1.
2. 3.
Keanggotaan Federasi Serikat Buruh GARTEKS SBSI ini tanpa memandang, suku, jenis kelamin, asal usul, dan agama yang bekerja di ruang lingkup sektor Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri. Anggota adalah buruh dan simpatisan yang menerima dan mentaati Anggaran Dasar Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan organisasi lainya. Anggota terdiri dari: a. Anggota biasa. b. Anggota kehormatan. Pasal 15 HAK ANGGOTA
1.
2.
Anggota biasa : a. Mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih. b. Memperoleh pelayanan yang dilakukan organisasi. c. Menikmati hasil usaha organisasi. d. Memperoleh pendidikan. e. Memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap permasalahan perburuhan yang di hadapi. f. Menikmati hasil usaha organisasi. Anggota kehormatan mempunyai hak bicara. Pasal 16 KEWAJIBAN ANGGOTA
1.
2.
Anggota biasa: a. Menaati AD/ART dan keputusan organisasi. b. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. c. Turut aktif melaksanakan keputusan organisasi. d. Membayar iuran anggota setiap bulan. e. Tidak menjadi anggota organisasi yang sejenis. Anggota kehormatan: a. Mentaati AD/ART dan keputusan organisasi. b. Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
5
Pasal 17 IURAN ANGGOTA 1. Semua anggota biasa organisasi ini harus membayar iuran bulanan sebanyak 1 % (satu persen) dari upah pokok. 2. pembagian iuran di tetapkan dengan persentase dan ketentuan sebagai berikut : a. Pengurus Komisariat (PK) 40 % b. Dewan Pengurus Cabang (DPC) 30 % c. Dewan Pengurus Pusat Federasi (DPP Federasi) 30 % 3. Iuran anggota yang termasuk pada ayat 2 point b dan c wajib dikirimkan oleh setiap Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau Pengurus Komisariat (PK) perbulan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Konfederasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penarikan iuran dari anggota atau pengurus komisariat melalui rekening Organisasi Pasal 18 SANKSI Sanksi adalah tindakan hukum kepada semua anggota dan pengurus yang melanggar aturan organisasi di semua tingkatan berupa: 1. Peringatan. 2. Pembebas tugasan. 3. Pemberhentian sementara sebagai anggota/ pengurus berupa skorsing 4. Pemecatan. BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 19 KEPUTUSAN 1. Keputusan pesidangan atau rapat organisasi pada semua jajaran dan tingkatan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak tercapai mufakat selanjutnya ditempuh pemungutan suara (Voting). Pasal 20 TINGKAT KEPUTUSAN 1. Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan yang hirarkis: a. Keputusan Kongres. b. Keputusan Musyawarah Nasional. c. Keputusan Rapat Kerja Nasional. d. Keputusan Dewan Pengurus Pusat. e. Keputusan Konferensi Cabang. f. Keputusan Dewan Pengurus Cabang. g. Keputusan Rapat Anggota. h. Keputusan Pengurus Komisariat. 2. Keputusan yang lebih rendah tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi, sesuai dengan tingkat keputusan organisasi.
6
1. 2. 3.
4.
1. 2. 3.
1. 2.
1. 2.
1. 2.
BAB VI KONGRES, KONGRES LUAR BIASA, MUSYAWARAH NASIONAL, RAPAT KERJA NASIONAL DAN RAPAT PLENO Pasal 21 KONGRES Kongres adalah forum tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. Kongres berlangsung 1 (satu) kali dalam $ (empat) tahun. Kongres dilaksanakan untuk: a. Menilai laporan pertanggung jawaban dewan pengurus pusat. b. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. c. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Organisasi. d. Memilih Majelis Pertimbangan Organisasi. e. Memilih Dewan Pengurus Pusat Organisasi. f. Memilih Badan Pemeriksa Keuangan. g. Membuat Keputusan lainnya. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah seluruh utusan yang telah ditentukan. Pasal 22 KONGRES LUAR BIASA Kongres Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika Dewan Pengurus Pusat Federasi dinilai telah menyimpang dan tidak melaksanakan amanah Kongres. Kongres Luar Biasa dapat dilakukan atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari seluruh cabang. Kongres Luar Biasa dilaksanakan oleh Dewan Pengurus pusat Federasi. Apabila Dewan Pengurus Pusat Federasi menolak Kongres Luar Biasa, maka dapat dilaksanakan oleh majelis pertimbangan Organisasi. Pasal 23 MUSYAWARAH NASIONAL Musyawarah Nasional diselanggarakan bila dianggap pelu. Musyawarah Nasional mempunyai tugas dan wewenang : a. Membahas persoalan yang belum diatur pada Kongres. b. Membahas persoalan yang besifat regional, nasional, internasional, internasional yang sedang berkembang. c. Mendindaklanjuti keputusan-keputusan yang belum diatur oleh AD/ART Federasi. Pasal 24 RAPAT KERJA NASIONAL Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan untuk: a. Evaluasi tahunan. b. Menyusun Program Kerja tahunan organisasi. Pasal 25 RAPAT PLENO TINGKAT DPP Rapat Pleno diadakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Rapat Pleno dilaksanakan untuk : a. Evaluasi bulanan. b. Menyusun program kerja bulanan organisasi. c. Membahas masalah-masalah internal dan eksternal yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia.
7 BAB VII KONFERENSI CABANG DAN KONFERENSI CABANG LUAR BIASA Pasal 26 KONFERENSI CABANG 1. Konferensi Cabang adalah forum pengambil keputusan tertinggi di tingkat cabang. 2. Konferensi Cabang berlangsung 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 3. Konferensi Cabang dilaksanakan untuk : a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Cabang. b. Menyusun Program Kerja Cabang. c. Memilih Dewan Pengurus Cabang 4. Konferennsi Cabang dinyatakan sah apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) delegasi jumlah seluruh delegasi yang telah ditentukan. Pasal 27 KONFERENSI CABANG LUAR BIASA Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan jika : 1. DPC dinilai telah menyimpang dari AD/ART dan amanat Federasi Cabang. 2. Atas permintaan minimal 2/3 dari seluruh Pengurus Komisariat (PK). BAB VIII RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT Pasal 28 RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT 1. Rapat Anggota Komisariat adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Komisariat. 2. Rapat Anggota Komisariat berlangsung 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun. 3. Rapat Anggota Komisariat dilaksanakan untuk : a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pengurus Komisariat. b. Menyusun Program Kerja Komisariat. c. Memilih Pengurus Komisariat. 4. Rapat Anggota Komisariat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) perwakilan dari jumlah seluruh perwakilan yang telah ditentukan. BAB IX ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 29 ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI Organisasi memiliki perangkat kelengkapan organisasi yang terdiri dari : 1. Majelis Pertimbangan Organisasi. 2. Dewan Pengurus Pusat Federasi. 3. Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Dewan Pengurus Cabang Federasi. 5. Pengurus Komisariat. Pasal 30 MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI 1. Majelis Pertimbangan Organisasi adalah badan yang bertugas mengawasi Dewan Pengurus Pusat Federasi, member pertimbangan terhadap program Dewan Pengurus Pusat Federasi. 2. Majelis Pertimbangan Organisasi dapat mengeluarkan memorandum kepada Dewan Pengurus Pusat, apabila diliat telah menyimpang dari AD/ART organisasi dan keputusan Kongres. 3. Setelah, memorandum I dan II disampaikan, Dewan Pengurus Pusat Federasi tetap menyimpang dari AD/ART Organisasi dan keputusan Kongres Luar Biasa yang disetujui minimal 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Dewan Pengurus Cabang.
8
1.
2. 3. 4. 5.
1. 2.
1. 2. 3. 4.
1. 2.
Pasal 31 DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI Dewan Pengurus Pusat Federasi merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di lingkungan Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sepatu yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi. Dewan Pengurus Pusat Federasi dipilih melalui Kongres untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Dewan Pengurus Pusat Federasi yang telah dipilih untuk 2 (dua) periode, dapat dipilih l1 (satu) kali lagi atas permintaan 50% + 1 peserta kongres. Dewan Pengurus Pusat Federasi dapat membentuk lembaga, departemen dan atau pembantu lain. Dewan Pengurus Pusat Federasi terdiri dari : a. Ketua Umum b. Sekretaris Jendral c. Ketua Bidang Program d. Wakil Ketua Bidang Program e. Ketua Bidang Konsolidasi f. Wakil Ketua Bidang Konsolidasi g. Bendahara Pasal 32 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Badan Pemerikasa Keuangan dibentuk oleh Kongres Badan Pemerikasa Keuangan bertugas memeriksa keuangan Dewan Pengurus Pusat Federasi minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun, dan dilaporkan pada musyawarah Nasional dan atau Kongres. Pasal 33 DEWAN PENGURUS CABANG Dewan Pengurus Cabang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Organisasi pada tingkat cabang yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi Dewan Pengurus Cabang Federasi dipilih melalui Konferensi Cabang untuk masa bakti 4 (empat) tahun. Dewan Pengurus Cabang Federasi yang telah dipilih untuk 2 (dua) periode dapat 1 ( satu ) kali lagi atas permintaan 50% + 1 peserta konfercab Pembentukan Pengurus Cabang ditetapkan atas potensi cabang masing-masing Pasal 34 PENGURUS KOMISARIAT Pengurus Komisariat merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi pada tingkat komisariat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi. Pengurus Komisariat yang telah dipilih untuk 2 (dua) periode t dapat dipilih lagi atas permintaan 50% + 1 Perwakilan anggota. BAB X RAPAT PENGURUS FEDERASI Pasal 35 RAPAT PENGURUS FEDERASI Rapat Pengurus Federasi terdiri dari : 1. Rapat Pengurus Harian 2. Rapat Pleno Federasi
9 BAB XI KEUANGAN ORGANISASI Pasal 36 SUMBER-SUMBER DANA Organisasi memiliki sumber-sumber dana terdiri dari : a. Iuran Anggota. b. Jasa Pelayanan. c. Hasil dari kegiatan-kegiiatan pencarian dana dan investasi. d. Sumbangan yang tidak mengikat Pasal 37 PENGGUNAAN DANA 1. Keuangan organisasi digunakan untuk : a. Pengelolaan dan pengembangan organisasi. b. Pelaksanaan program organisasi. c. Iuran kepada induk organisasi dan afiliasi. 2. Keuangan Organisasi tidak diperolehkan untuk : a. Kepentingan pribadi b. Diluar kepentingan organisasi Pasal 38 KOPERASI Federasi membentuk atau berpartisipasi didalam semua kegiatan bisnis pada basis koperasi yang berfaedah bagi anggotanya. Pasal 39 TAHUN BUKU Tahun buku dari federasi ini berlangsung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dari setiap tahun kalender Pasal 40 PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN 1. Dewan Pengurus Pusat mempertanggung jawabkan keuangan kepada kongres. 2. Dewan Pengurus Cabang mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan kepada Komfercab dan melaporkannya ke Dewan Pengurus Pusat Federasi 3. Pengurus Komisariat mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan kepada Rapat Anggota dan melaporkannya ke Dewan Pengurus Pusat Federasi dan Dewan Pengurus Cabang. BAB XII AFILIASI Pasal 41 AFILIASI NASIONAL Organisasi ini berafiliasi ditingkat nasional dengan KonFederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang disingkat KSBSI. Pasal 42 AFFILIASI INTERNASIONAL Organisasi ini beraffiliasi ditingkat Internasional dengan International Tekstil Garment Leather and Workers Federation (ITGLWF)
10
BAB XIII PEMBUBARAN DAN ATURAN PERALIHAN Pasal 43 PEMBUBARAN Organisasi ini dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres yang di usulkan sekurangkurangnya 2/3 jumlah dari cabang. Dewan Pengurus Pusat memberikan usulan di seluruh Indonesia dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum Kongres. Harta kekayaan Organisasi akan di sumbangkan untuk serikat-serikat buruh yang independen. Pasal 44 ATURAN PERALIHAN Apabila timbul perbedaan penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam anggaran dasar ini, maka penafsiran akan dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi dan dipertanggung jawabkan kepada Kongres. Pasal 45 PENUTUP 1. Anggaran dasar ini merupakan sumber tertib dan acuan hukum untuk Federasi Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri. 2. Anggaran Dasar ini diberi nama Anggaran Dasar Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri yang berlaku sejak ditetapkan. Dengan demikian Anggaran Dasar sebelumnya tidak berlaku.
11 ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN, KERAJINAN, TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Pasal 1 MACAM-MACAM KEANGGOTAAN 1. Anggota biasa : Buruh yang bekerja disektor Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri atau sejenisnya dan telah mengikuti prosedur tentang cara keanggotaan. 2. Anggota Kehormatan : Setiap orang yang diangkat Dewan Pengurus Pusat Federasi berdasarkan usulan DPC – DPC karena berjasa terhadap Organisasi Pasal 2 PENERIMAAN ANGGOTA 1. Untuk menjadi anggota, calon anggota wajib mengisi formulir, dan di ajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang atau Dewan Pengurus Pusat. 2. Dalam hal Dewan Pengrus Cabang belum terbentuk diwilayah tersebut, proses administrasi dan pembinaan anggota dibawah tanggung jawab Dewan Pengurus Pusat Federasi. 3. Kepada setiap anggota diberikan kartu tanda anggota oleh Dewan Pengurus Cabang atau Dewan Pengurus Federasi. Pasal 3 HAK ANGGOTA 1. Anggota biasa : a. Memiliki hak bicara, hak dipilih dan hak memilih b. Memperoleh pelayanan dari Organisasi c. Memperoleh pendidikan d. Memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap permasalahan perburuhan yang dihadapi 2. Anggota kehormatan : a. Mempunyai hak bicara b. Memperoleh pendidikan c. Memperoleh perlindungan hukum terhadap permasalahan perburuhan yang dihadapi. Pasal 4 KEWAJIBAN ANGGOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mematuhi AD/ART serta keputusan Organisasi Membela dan menjunjung tinggi nama Organisasi Membayar iuran setiap bulan Berperan aktif melaksanakan keputusan organisasi Aktif dalam setiap pengambilan keputusan organisasi Tidak menjadi/pengurus organisasi lain yang sejenis Pasal 5 BERAHIRNYA KEANGGOTAAN Keanggotaan berahir dikarenakan : a. Permintaan sendiri b. Meninggal dunia c. Diberhentikan
12
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
1.
2. 3. 4. 5.
1. 2.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2.
3.
Pasal 6 SYARAT-SYARAT MENJADI PENGURUS Untuk menjadi pengurus ditingkat komisariat harus bersedia dicalonkan dan disahkan oleh rapat anggota Untuk menjadi pengurus ditingkat Cabang minimal menjadi anggota 2 tahun kecuali DPC Federasi baru berbentuk Untuk menjadi Dewan pengurus pusat, telah menjadi anggota minimal 4 tahun Untuk Menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi telah menjadi anggota minimal 4 tahun Pasal 7 MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI Majelis Pertimbangan Organisasi dipilih oleh Kongres Anggota Majalis Pertimbangan Organisasi Berjumlah 2 (dua) orang Masa bhakti Majelis Pertimbangan Organisasi berahir bersamaan dengan masa bakti Dewan Pengurus Pusat Pasal 8 DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sepatu merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Organisasi dan dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 4 (empat) tahun Untuk melaksanakan tugas Organisasi Dewan Pengurus Pusat Federasi dapat membentuk lembaga, Departemen atau badan pembantu lainya. Masa bakti Dewan Pengurus Pusat satu periode adalah 4 tahun. Susunan Dewan Pengurus Pusat Federasi Garteks adalah 7 orang terdiri dari seorang ketua Umum, seorang Sekertaris Jenderal, seorang bendahara dan ditambah wakil-wakilnya. Dewan Pengurus Pusat dapat mengganti anggota yang tidak aktif lagi melalui rapat DPP F. Pasal 9 BADAN PEMERIKASA KEUANGAN FEDERASI Badan Pemeriksa Federasi dibentuk di Kongres Badan Pemerikas Keuangan bertugas memeriksa Keuangan Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 10 DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI Dewan Pengurus Cabang Federasi merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi ditingkat Cabang dan berwenang untuk dan atas nama Organisasi ditingkat Cabang. Dewan Pengurus Cabang Federasi terdiri dari sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Masa bakti Dewan Pengurus Cabang Federasi dalam 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun Dewan Pengurus Cabang Federasi dapat mengganti pengurus yang tidak aktif melalui rapat Pengurus DPC. Dewan Pengurus Cabang Federasi dapat membentuk dan dapat membubarkan badan pembantu yang berbentuk divisi untuk melancarkan tugas Organisasi. Pasal 11 PEMBENTUKAN CABANG FEDERASI Yang dimaksud dengan Cabang Federasi adalah suatu tingkat kepengurusan yang berada didaerah tingkat I dan II atau gabungan dari beberapa daerah tingkat I dan II. Sebelum Cabang Federasi dibentuk melalui Konferensi Cabang, Dewan Pengurus Pusat Federasi dapat mengangkat Dewan Pengurus Cabang sementara dengan tugas : a. Konsolidasi dan advokasi Organisasi b. Rekrutmen Anggota c. Membentuk Pengurus Komisariat Federasi d. Menyelenggarakan Konferensi Cabang Federasi.
13
1.
2. 3. 4.
1. 2.
1. 2. 3.
1. 2.
1.
2.
3.
4.
Pasal 12 PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI Pengurus Komisariat Federasi merupakan pemegang kekuasaan Eksekutif tertinggi ditingkat Komisariat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi di tingkat Komisariat. Pengurus Komisariat Federasi dapat membentuk badan pembantu untuk melancarkan kinerjanya. Masa bakti Pengurus Komisariat Federasi dalam 1 (satu) periode adalah 4 (empat) tahun dari 7 (tujuh) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Pengurus Komisariat Federasi dapat mengganti anggotanya yang tidak lagi aktif melalui rapat pengurus Komisariat, Pasal 13 PEMBENTUKAN KOMISARIAT FEDERASI Yang dimaksud dengan pengurus Komisariat Federasi adalah suatu kepengurusan yang berada disuatu perusahaan atau diarea industri Komisariat Federasi dapat dibentuk jika ada permintaan tertulis dari 10 (sepuluh) orang anggota dari suatu perusahaan atau area industry yang diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang Federasi dan atau Dewan Pengurus Pusat Federasi. Pasal 14 KONGRES Kongres Federasi adalah forum tertinggi pengambilah keputusan dalah Organisasi Kongres Federasi berlangsung satu kali dalah 4 (empat) tahun. Kongres Federasi dilaksanakan untuk : a. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat Federasi b. Menetapkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Organisasi c. Menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi d. Memilih Dewan Pengurus Pusat Federasi e. Kongres Federasi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah Cabang. Pasal 15 KONGRES LUAR BIASA FEDERASI Kongres luar biasa dapat dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh cabang yang ada. Kongres luar biasa dilaksanakan untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat yang dinilai telah menyimpang dari amanat Kongres. Pasal 16 PESERTA KONGRES FEDERASI Yang menghadiri kongres adalah : a. Delegasi b. Peninjau c. Undangan Delegasi Kongres Federasi : a. Utusan Majelis Pertimbangan Organisasi b. Utusan Badan Pemeriksaan Keuangan c. Utusan Dewan pengurus Pusat d. Utusan Dewan Pengurus Cabang Peninjau a. Anggota b. Lembaga dan Departemen Undangan a. Dewan Eksekutif Nasional KSBSI b. Undangan lain yang telah ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat Federasi
14 Pasal 17 HAK SUARA 1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3.
4.
1. 2. 3. 4.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1. 2.
200 – 500 501 – 1000 1001 – 5000 5001 – 10.000 10001 – dst
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
= 1 suara = 2 suara = 3 suara = 4 suara = 5 suara
Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL FEDERASI Musyawarah Nasional Federasi diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun Musyawarah Nasional Federasi dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Cabang Musyawarah Nasional Federasi dilaksanakan untuk : a. Hal-hal yang belum diatur dalam Kongres Federasi b. Mambahas persoalan-persoalan yang bersifat nasional dan regional yang sedang berkembang Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Federasi. Pasal 19 RAPAT KERJA NASIONAL FEDERASI Rapat Kerja Nasional Federasi dilaksanakan sekurang-kurangya 1 (satu) kali dalam 4 tahun. Rapat Kerja Nasional Federasi oleh Dewan Pengurus Pusat Federasi Pengurus Cabang, Departemen serta lembaga Otonom Rapat Kerja Nasional Federasi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Federasi Rapat Kerja Nasional Federasi dilaksanakan untuk : a. Menyusun program kerja Organisasi b. Musyawarah kebijaksanaan operasional Organisasi. Pasal 20 KONFERENSI CABANG FEDERASI Konferensi Cabang Federasi adalah forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat Cabang Federasi Konferensi Cabang Federasi dilakukan satu kali dalam empat tahun Konferensi Cabang Federasi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) jumlah pengurus Komisariat. Pasal 21 RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT FEDERASI Rapat Komisariat Federasi adalah forum pengambilan keputusan tertinggi ditingkat Komisariat Federasi. Rapat anggota Komisariat Federasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam empat tahun Rapat anggota Komisariat Federasi dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota. Pasal 22 PEMBUBARAN Pembubaran Serikat Buruh Federasi ini dilakukan apabila diminta oleh seluruh Cabang Federasi Pembubaran Serikat Buruh Federasi ini dilakukan melalui Kongres. Pasal 23 PENUTUP Apabila dalam Anggaran Rumah Tangga ini ada hal-hal yang belum diatur maka akan diatur lebih lanjut dalam musyawarah nasional Federasi.
15 GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, tekstil, Kulit dan Sentra Industri 1. Dasar pemikiran Bahwa sesungguhnya setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam berbangsa dan bernegara. Buruh adalah bagian dari integral yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainya, demikian halnya dengan kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dijamin oleh pasal 28 undang-undang dasar 1945. Dengan demikian, keberadaan buruh dengan peranan pentingnya yang dimainkan dalam proses produksi, telah secara mutlak harus dilindungi dalam rangka mewujudkan perlindungan hak-haknya. Perlindungna tersebut dapat dilihat dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/1999-2004 tentang GBHN, 8 konvensi Dasar ILO dan Undang-undang pada bidang perburuhan yang mengatur tentang pokok-pokok ketenagakerjaan. Namun dalam kenyataan, perwujudan hak-hak tersebut seakan terlepas dari berbagai hal yang menyakut pola hubungan antar buruh dan majikan yang belum bersifat partnership. kepentingan pihak penguasa dan pengusaha yang sering menjadi hambatan bagi terwujudnya hak-hak buruh tersebut. Kelebihan tenaga kerja atas permintaan lapangan kerja menyebabkan buruh berada pada posisi lemah. Kuatnya posisi para majikan mengakibatkan lemahnya posisi dan daya tawar buruh. Kelemahan itu dapat disaksikan melalui system pengupahan yang dipraktekkan dalam pelita I – saat ini 2011. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang selalu masih dijadikan dasar sebagai dasar system pengupahan bagi buruh. Dengan demikian kebijakan tersebut tidak memberikan kehidupan yang layak bagi buruh. Pada sisi lain, dampak dan akibat dari kebijakan politik pemerintah tidak membawa buruh pada posisi yang menguntungkan. Berdasarkan pemikiran diatas, untuk empat tahun kedepan FSB Garteks memandang perlu adanya strategi perjuangan idealis,filosifis, fundamental dan realitis berdasarkan pancasila dan UUD 45 Dengan demikian rumusan strategi perjuangan F Garteks dibangun dari kesadaran akan potensi yang menyeluruh yang dimiliki serta berbagai persoalan yang menjadi hambatan bagi perjuangan tersebut.dengan tetap berpegang pada perjuangan secara damai, tertib menunju kesejahteraan tanpa kekerasan. 2. Bidang Politik FSB Garteks SBSI selalu berjuang untuk memberi kesadaran dan pemahaman politik bagi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya. FSB Garteks SBSI berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkwalitas adalah manusia Indonesia yang tahu hak-hak politiknya. Untuk itu perlu terus dibangun instrumen-instrumen yang mendukung proses pembangunan dan demokratisasi dan politik yang baik. FSB Garteks SBSI terus berjuang sampai hak-hak dasar manusiawi terwujud, terutama untuk ikut berpatisipasi dalam area politik yang selama masa Orde Baru hilang karena dirampas oleh penguasa dengan strategi politik/depolitisasinya dapat benar-benar ditegakan. Untuk itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang lingkup kelompok/golongan masyarakat, buruh, pemuda pemudi, mahasiswa dan lain-lainya untuk berserikat secara bebas dan mandiri agar dapat mereka dapat berekpresi dengan leluasa dan kesatria.
16 FSB Garteks SBSI berpendirian bahwa strategi politik konfrontasi pada masa lalu, dimana kekuatan kelompok-kelompok social masyarakat dipaksakan untuk mendeklarasikan ideologi pancasila sebagi asas tunggal yang bukan saja membuat masyarakat Indonesia menjadi kerdil, tetapi juga telah menyebabkan masyarakat sipil Indonesia tidak berkembang dan tidak mampu mengimbangi kekerasan Negara, baik dalam hal perkembangan ekonomi maupun perubahan dalam masyarakat. FSB Garteks SBSI harus tetap berjuang agar kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat melalui saluransaluran politik alternatif yang tidak konfrontasi dengan sistem kekuasaan. FSB Garteks SBSI selalu memposisikan diri sebagai gerakan demokratis yang terus berjuang membangun sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan mendesak aparatur Negara agar bekerja secara jujur, bersih dan bertakwa, efisien dan efektif yang dilandasi oleh sikap pengabdian kepada masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintah yang bertanggung jawab. Semangat otonomi daerah yang tidak ditujukan untuk pecahnya Negara kesatuan Republik Indonesia mempertahankan keutuhan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 45 dengan mengemban semangat Federasi dalam Negara kesatuan, serta mengamandemen bagian-bagian tertentu dalam UUD 45 yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Bidang Ekonomi Perekonomian nasional dewasa ini sudah menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang jauh lebih baik, tingkat kepercayaan investasi juga semakin tinggi sehingga akan berdampak kepada terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih baik. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang semakin baik belum dapat di imbangi dengan pemerintah yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme yang merupakan bagian system pemerintah yang berkolaborasi dengan partai politik saat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, FSB Garteks SBSI secara aktif ikut serta dalam menata kebijakan ekonomi nasional kearah kondusif, sehingga terbuka ruang menuju kesejahteraan. Secara umum FSB Garteks SBSI berjuang untuk hal-hal sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Merupayakan pengurangan bahkan penghentian pinjaman luar negri Mengupayakan terwujudnya good government di Indonesia Merupayakan ekonomi seluas-luasnya pada pemerintah di tingkat kodya dan kabupaten. Memperjuangkan agar hasil revenue (pendapat kotor) diserahkan kepada rakyat dari sumber-sumber daya alam sesuai dengan Undang-undang Otonomi Daerah. Mewujudkan agar 20% dari keuntungan bersih setiap perusahaan diserahkan kepada buruh untuk menjadi bonus kolektif dalam bentuk saham Mengkonsentrasikan agrobisnis dan maritim sebagai roda ekonomi kerakyatan, sedangkan pertambangan dan kehutanan menjadi sumber devisa Negara Memperjuangkan dibangunanya sarana transportasi yang murah, efektif dan efisien serta tepat guna seperti kereta api dan ferry Terus memperjuangkan agar 25% dana APBD dan APBN dialokasikan untuk pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi Mendesak pemerintah dengan semangat otonomi daerah meciptakan proyek-proyek padat karya disemua sektor dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran.
17 3. Bidang Hukum FSB Garteks SBSI terus berjuang mewujudkan reformasi hukum perburuhan yang memberikan jaminan kebebasan berserikat, member jaminan atas penyelesaian perselisihan yang murah, cepat, tepat dan adil. Memberikan jaminan atas kepastian hukum didasarkan atas tidak ada keputusan hubungan kerja (PHK) hingga ada keputusan pengadilan perburuhan mem-PHK buruh. Karena hal ini bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM). Jika terpaksa PHK karena bangkrut, hak-hak buruh didahulukan (privilege) baru kewajiban perusahaan lainnya. Pengangguran akibat PHK menjadi tanggung jawab Negara demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang layak. F Garteks terus berjuang atas tegaknya peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan. F Garteks senantiasa berjuang dilakukannya peninjau serta pencabut terhadap setiap produk perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat pancasila dan UUD’45 yang menghambat proses demokrasi politik, ekonomi dan sosial budaya serta penegakan perlindungan HAM, untuk itu F Garteks mendesak perlunya ratifikasi berbagai konversi ILO dan instrument HAM dan PBB. FSB Garteks SBSI berjuang agar pemerintah, melaksanakan peningkatan penegak hukum terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. FSB Garteks SBSI mendorong tegaknya hukum dan keadilan dengan mendesak pemerintah agar sungguh-sungguh meningkatkan kwalitas aparat penegak hukum dan pelaksana hukum. 4. Bidang Budaya Solidaritas merupakan platform perjuangan FSB Garteks SBSI. Solidaritas ini hendaknya tidak semata-mata retoratika perjuangan sesaat untuk menarik simpati rakyat. Tetapi solidaritas diwujudkan pada tataran pelaksan dalam kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. FSB Garteks SBSI berpendirian bahwa manusia yang berkwalitas adalah manusia yang memiliki kesadaran budaya dalam rangka pengembangan dan peningkatan budaya bangsa Indonesia. FSB Garteks SBSI terus mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber dari ajaran etnik, moral dan spiritual agama di kalangan masyarakat luas serta mengembangkan seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai kemanusian yang adil dan beradab di bidang agama. Sebaliknya FSB Garteks SBSI terus berupaya mencegah tumbuh suburnya perilaku tindak kekerasan, baik yang dating dari pengaruh budaya asing maupun bersumber dari nilai-nilai negative budaya sendiri. 5. Bidang Kesejahteraan Sosial FSB Garteks SBSI memandang bahwa hasil-hasil pembangunan ekonomi sampai saat ini masih dinikmati oleh segelintir orang. Kenyataan ini dapat dibuktikan oleh tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang terus mendera kehidupan masyarakat. Berangkat dari fakta tersebut FSB Garteks SBSI merasa terpanggil untuk terus menerus mengupayakan usaha-usaha kesejahteraan sosial dengan di bentuk koprasi dan lembagalembaga otonom di bawah F Garteks yang bertujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
18 FSB Garteks SBSI terus mendesak dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah untuk membentuk lapangan kerja sebagai upaya mengurangi angka pengangguran. Bagi buruh yang masih bekerja, FSB Garteks SBSI mendesak pemerintah agar tidak terjadi PHK, kecuali karena tindakan kriminal atau karena perusahaan bangkrut. Hal ini perlu untuk memberikan jaminan ketenangan atau rasa aman kepada buruh saat bekerja di perusahaan. Sementara terhadap buruh yang di PHK karena perusahaan bangkrut, FSB Garteks SBSI terus berjuang agar hidup mereka ditanggung oleh Negara sampai mereka memperoleh pekerjaan kembali. F Garteks tetap berjuang agar fasilitas pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan serta fasilitas-fasilitas sosial lainnya diperbanyak dan tersebar merata secara proposional di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian mereka yang tinggal didaerah-daerah yang jauh dari perkotaan dapat menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. FSB Garteks SBSI terus berjuang mengembangkan dan mengkampanyekan sikap solidaritas kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh dan berkembang kesadaran kesetiakawanan sosial, yang terwujud dalam penerapan subsidi silang, yang kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah, dengan penerapan sistem pajak progresif, dan kondisi ini diharapkan akan lahir suasana kekeluargaan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat.
19
RESOLUSI-RESOLUSI KONGRES FEDERASI GARMEN, KERAJINAN, TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1. Resolusi tentang Hari Buruh 1 Mei adalah hari yang diperingati hari buruh di seluruh dunia sebagai hari buruh tersebut, para buruh diberikan kebebasan untuk berkspresi, berkreatifitas dan buruh diliburkan dari segala pekerjaan. Untuk itu di Indonesia perlu, menghargai jasa-jasa buruh dalam membangun perekonomian bangsa dengan menetapkan sebagai hari buruh Nasional dan libur Nasional. 2. Resolusi Tentang Pahlawan Buruh Marsinah dah Rusli berjuang memperbaiki nasibnya dan nasib para buruh pada umumnya, hingga dibunuh dan meninggalkan perjuangannya. Pengorbanannya member inspirasi yang kuat bagi para buruh pada umumnya untuk berani berorganisasi dan berani menyuara pendapat. Oleh karena itu Marsinah dan Rusli harus pantas diangkat menjadi pahlawan nasional. 3. Resolusi Tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mendesak pemerintah agar melaksanakan undangundang No. 31 Tahun 1999 dan membatalkan relaese and discharge kepada konglomerat-konglomerat hitam yang membuat Negara terpuruk dan rakyak menderita. TAP MPR No. III Tahun 2000 secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan amanat reformasi. 4. Resolusi Tentang Pencabutan Pasal 160 KUHP Mengingat pasal 160 KUHP sering dipergunakan untuk menekan kebebasan berserikat dan kebebasan berekspresi, salah satu diantaranya adalah mengeluarkan pendapat di muka umum, karena itu diminta agar pasal 160 dicabut dari KUHP. 5. Resolusi Tentang Utang Luar Negara dan Badan Keuangan Internasional Peran badan internasional, seperti IMF dan World Bank pada kenyataanya lebih membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Oleh karena itu diminta agar : a. IMF dan World Bank menghapus utang luar negri yang di korupsi rejim Soeharto dan pemerintah sekarang. b. Pemerintah Indonesia menghentikan penambahan utang baru. c. Menolak pengalihan hutang swasta menjadi hutang Negara. d. Pemerintah membuka skedul, sampai kapan Indonesia terlepas dari ketergantungan hutang. e. Menghentikan program IMF di Indonesia. f. Melibatkan Serikat Buruh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program lembaga keuangan Internasional di Indonesia 6. Resolusi Tentang Jaminan Kebebasan Berserikat Kenyataan sampai saat ini kebebasan berserikat di tinggkat basis masih tergangu karena sikap Disnaker, aparat keamanan, dan pemilik perusahaan sendiri. Masih acap kali terjadi, pengurus serikat buruh di PHK dan dimutasi dan berganti dalih. Oleh karena itu diminta agar pemerintah menjamin kebebasan berserikat bagi para buruh dan menghentikan campur tangan lembaga di luar tripartite perburuhan dalam hubungan perburuhan, dan segera melaksanakan UU No. 21 Tahun 2000 khususnya efektifitas pengawas Depnaker. Secara khusus pegawai negri sipil pemerintah dan DPR mengeluarkan UU sesuai dengan pasal 43 UU No. Tahun 2000.
20
7. Resolusi Tentang Penolakan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. Undang-undang tersebut banyak pasal-pasal yang merugikan buruh contohnya tentang sistem pemegangan, perjanjian kerja, mogok, lockout dan lain-lain. Kondisi buruh kontrak sangat memprihatinkan seperti upahnya sangat rendah, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada pensiun dan tidak ada ketenangan dalam bekerja. Untuk itu segera dibuat UU yang melarang labour supplier dan buruh kontrak terhadap buruh yang permanen dan ada ketegasan mengenai pelaksanaan dan pengawasan terhadap undangundang yang berlaku dan segera dihapus labour supplier. 8. Resolusi Tentang Lembaga Kerja sama Tripartit. Di bentuk lembaga atau mengoptimalkan kerja LKS Tri Partit Daerah untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang perburuhan. 9. Resolusi Tentang Kepastian Hukum Untuk Kenyamanan Berusaha Kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi investor luar yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. 10. Resolusi Tentang Penjualan Aset-aset Negara Pemerintah agar segera menghentikan penjualan aset-aset Negara yang akan berdampak buruk bagi para buruh dan perekonomian Negara. B. Resolusi Internal 1. Resolusi Tentang Struktur Kepengurusan, Delegasi dan Pengambilan Keputusan Harus Perempuan. Selama ini posisi perempuan hanya bias pelengkap demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik interen maupun eksteren. Demi terciptanya demokrasi yang berkeadilan, dan struktur kepengurusan dari tingkat pusat sampai daerah diupayakan perempuan 30%
21 KEPUTUSAN KONGRES IV FSB GARMEN, KERAJINAN, TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: I/SK/KONGRES IV/FSBGARTEKS/SBSI/XII/2011 TENTANG AGENDA KONGRES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI GARMEN, KERAJINAN, TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Menimbang
:
a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa dalam rangka memperlancar rapat-rapat dan persidangan kongres, diperlukan susunan agenda kongres IV FSB Garteks SBSI sebagai jadwal untuk menjadi pedoman. c. Bahwa oleh karena jadwal rapat dan persidangan kongres sangat penting, maka ditetapkanlah agenda kongres melalui pleno.
Mengingat
: a. Pasal 21 Anggaran Dasar FSB Garteks SBSI b. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga FSB Garteks SBSI c. Pasal 2 Tata Tertib FSB Garteks SBSI
Memperhatikan :
Putusan Rapat Pleno Kongres IV FSB Garteks SBSI pada tanggal 24-25 Nopember 2011 yang membahas tentang Agenda Kongres MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN
KONGRES IV FSB GARTEKS SBSI AGENDA KONGRES Pasal 1
Agenda kongres merupakan acuan / pedoman dalam mengatur segala rapat maupun persidangan selama kongres IV FSB Garteks SBSI berlangsung. Pasal 2 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 11 Desember 2011
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR PRIYANTO,SH
YANTO SURYADINATA
SLAMET RIYADI
ANGGOTA
KETUA
ANGGOTA
22 KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEAHTERA INDONSIA NOMOR: II/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG JUMLAH DELEGASI DAN KUORUM KONGRES DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FSB GARTEKS SBSI Menimbang
:
a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi organisasi, kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya ½ ( setengah ) ditambah 1 ( satu ) dari jumlah Delegasi yang telah ditentukan. c. Bahwa untuk menjamin keabsahan kongres agar sesuai dengan persyaratan dan kuorum yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan satu keputusan tentang jumlah Delegasi dan Kuorum kongres. Mengingat : a. Pasal 21 Anggaran Dasar FSB Garteks SBSI b. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga FSB Garteks SBSI Memperhatikan : a. Laporan panitia pelaksana tentang jumlah Delegasi sesuai dengan daftar hadir yang ada b. Hasil verifikasi Sekretaris Sidang terhadap laporan panitia pelaksana tentang jumlah Delegasi dan daftar hadir yang ada. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEAHTERA INDONESIA TENTANG JUMLAH DELEGASI DAN KUORUM KONGRES Pasal 1
1. Jumlah Delegasi kongres yang ditetapkan adalah sebanyak. 23 orang 2. Perincian jumlah Delegasi terdiri dari utusan : a. DPP F GARTEKS : 1 orang b. DPC F GARTEKS : 20 orang c. MPO : 1 orang d. BPK : 1 orang
23 pasal 2 1. Jumlah Delegasi kongres yang hadir pada saat penentuan jumlah Delegasi dan kuorum kongres adalah sebanyak. 23 orang, dari unsur DPP F GARTEKS SBSI, MPO,BPK dan DPC 2. Perincian jumlah Delegasi terdiri dari utusan : a. DPP FSB GARTEKS SBSI b. MPO FSB GARTEKS SBSI c. BPK FSB GARTEKS SBSI b. DPC FSB GARTEKS SBSI Pasal 3 Berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka jumlah Delegasi kongres IV FSB GARTEKS SBSI yang hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ( dua ) keputusan ini adalah telah memenuhi persyaratan kuorum kongres yaitu sekurang-kurangnya ½ ( setengah ) ditambah 1 ( satu ) dari jumlah seluruh Delegasi yang telah ditetapkan Pasal 4 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Desember 2011 KONGRES IV FEDERASI SERIKATBURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
.TRISNUR P ANGGOTA
YANTO SURYADINATA KETUA
.
SLAMET RIYADI ANGGOTA
24 KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN, TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: III/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS /SBSI/XII/2011 TENTANG MAJELIS PIMPINAN SIDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
Mengingat
:
:
Memperhatikan :
a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan serta jalannya rapat - rapat dan persidangan. Kongres IV Federasi Serikat Buruh Garmen,Kerainan,Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dipimpin oleh 3 ( tiga ) orang Majelis Pimpinan Sidang yang terdiri dari 1( satu ) orang unsur DPP F GARTEKS-SBSI, 1 (satu ) orang unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Jawa barat dan jawa tengah dan 1 ( satu ) orang unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Banten dan DKI. a. Pasal 21 Anggaran Dasar Federasi Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia b. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia c. Pasal 8 Tata Tertib Kongres IV Federasi Konstruksi, Umum dan Informal a. Putusan Rapat DPP F GARTEKS-SBSI pada tanggal 23 Nopember 2011 tentang anggota Majelis Pimpinan Sidang dari unsur DPP FSB GARTEKS b. Putusan dalam permusyawaratan lintas DPC F GARTEKS-SBSI pada tanggal 25 Nopember 2011 tentang anggota Majelis Pimpinan Sidang dari unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN, TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG MAJELIS PIMPINAN SIDANG
5 Pasal 1 Mengangkat dan menetapkan 3 ( tiga ) orang anggota Majelis Pimpinan Sidang yang terdiri dari 1 ( satu ) orang unsur DPP F GARTEKS-SBSI, 1 (satu ) orang unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dan 1 ( satu ) orang unsur DPC FSB GARTEKS-SBSI wilayah Banten.
25 Pasal 2 Komposisi dan personalia Majelis Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada pasal keputusan ini adalah sebagai berikut : a. YANTO SURYADINATA b. SLAMET RIYADI c. TRISNUR P
: Mewakili DPP F GARTEKS : Mewakili DPC F GARTEKS SBSI Jawa Barat dan Jawa Tengah : Mewakili DPC F GARTEKS SBSI Wilayah Banten dan DKI Jakarta Pasal 3
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Desember 2011 KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA DPP FSB GARTEKS SBSI
Elly Rosita Presiden
Ary Joko Sulistyo Sekretaris Jenderal
Martua Raja Deputy Program
Yanto suryadinata Deputy Konsolidasi
Sukarniningsih Bendahara
1
( satu )
26
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: IV/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG TIM NOMINASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
:
a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan serta jalannya rapat-rapat dan persidangan. Kongres IV Federasi Konstruksi,Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dipimpin oleh 3 ( tiga ) orang Majelis Pimpinan Sidang yang terdiri dari 1( satu ) orang unsur DPP F GARTEKS-SBSI, 1 (satu ) orang unsur DPC F GARTEKS - SBSI wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dan 1 ( satu ) orang unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Banten dan DKI Jakarta. Mengingat : a. Pasal 21 Anggaran Dasar Federasi Serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia b. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia c. Pasal 4 Tata Tertib Kongres IV Federasi Serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Memperhatikan : a. Putusan Rapat DPP F GARTEKS - SBSI pada tanggal 23 Nopember 2011 tentang anggota Majelis Pimpinan Sidang dari unsur DPP F GARTEKS b. Putusan dalam permusyawaratan lintas DPC F GARTEKS-SBSI pada tanggal 24 Nopember 2011 tentang anggota Tim nominasi dari unsur DPC F GARTEKS -SBSI wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat ,DKI Jakarta dan Banten. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG TIM NOMINASI Pasal 1 Mengangkat dan menetapkan 3 ( tiga ) orang anggota Tim Nominasi yang terdiri dari 1 ( satu ) orang unsur DPP F GARTEKS-SBSI, 1 (satu ) orang unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah dan 1 ( satu ) orang unsur DPC F GARTEKS-SBSI wilayah Banten dan DKI Jakarta.
27 Pasal 2 Komposisi dan personalia Tim Nominasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ( satu ) keputusan ini adalah sebagai berikut : a. AGUS SAEFUDIN ( Ketua ) : Mewakili DPC FSB GARTEKS wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah b.AMIR SANUSI ( anggota ) : Mewakili DPC FSB GARTEKS wilayah Banten dan DKI Jakarta c.SUKARNINGSIH ( anggota ) : Mewakili DPP FSB GARTEKS Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Desember 2011 KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
28
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: V/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2007 - 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
: a. Bahwa Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Kerajinan, Tekstil,kulit dan sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indoensia yang dipilih dan ditetapkan oleh kongres, pada akhir masa bhaktinya wajib memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Garis-Garis Besar Haluan Organisasi yang telah ditetapkan oleh kongres, maupun keputusan kongres lainnya sebagai amanat yang harus dilaksanakan dalam proses penyelenggaraan organisasi b. Bahwa Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,dan Sentra Industri Serikat Buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2007-2011 telah menyampaikan pertanggungjawaban. c. Bahwa kongres IV Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia perlu menanggapi dan mengambil keputusan terhadap laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indoensia periode 2007- 2011.
Mengingat
:
a. Pasal 21 Anggaran Dasar Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia b. Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia c. Pasal 2 Tata Tertib Kongres IV F GARTEKS-SBSI
Memperhatikan : a. Tanggapan/pandangan umum yang disampaikan pleh peserta kongres atas laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2007-2011 b. Jawaban / tangpan yang disampaikan oleh pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera I ndonesia atas tanggapan/pandangan umum peserta kongres pada tanggal 11 Desember 2011 c. Penilaian akhir yang disampaikan oleh peserta kongres atas laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat dalam kongres IV Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Menetapkan :
MEMUTUSKAN
29
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2007 - 2011 Pasal 1 Menerima /menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2007-2011 yang disampaikan dalam rapat pleno kongres pada tanggal 11 Desember 2011 Pasal 2 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SEPATU SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA ketua
SLAMET RIYADI Anggota
30
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: VI /SK/KONGRES IV/F GARTEKS SBSI/III/2011 TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
: a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa adalah menjadi tugas dan kewenangan kongres menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai hukum dasar ( groundnorm ) organisasi didalam setiap gerak dan langkahnya c. Bahwa berdasarkan berbagai macam pertimbangan dan setelah melalui pembahasan mendalam, teliti dan cermat, kongres IV Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri menilai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga saat ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi internal dan eksternal organisasi d. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan kemantapan penyelenggaraan organisasi, kongres memandang perlu untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ada sesuai kebutuhan yang ada dimasa kini maupun berdasarkan berbagai kemungkinan pekembangan – perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang
Mengingat
: a.Pasal 21 Anggaran Dasar Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia b.Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia c.Pasal 2 Tata Tertib
Memperhatikan :
a. Pendapat dalam rapat - rapat kongres IV yang membahas rancangan keputusan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sepatu. b. Putusan Rapat Pleno kongres IV Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri pada tanggal 11 Desember 2011 yang membahas tentang Amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MEMUTUSKAN
Menetapkan :
31
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Pasal 1 Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 2 1. Naskah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen.kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu ) keputusan ini, berlaku untuk jangka waktu hingga tahun 2015 2. Apabila dikemudian hari ada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang pada saat itu, kongres dapat melakukan perubahan ( amandemen ) terhadap naskah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ( satu ) Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta, : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN,KERAJINAN,TEKSTIL,KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
.YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
32
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: VII/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKSSBSI/XII/2011 TENTANG NOMINASI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
: a. Bahwa kongres pada organisasi.
adalah
badan tertinggi pengambilan
keputusan
b.Bahwa adalah menjadi tugas dan kewenangan kongres untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. c.Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, kongres telah melakukan penyaringan Nominasi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Tekstil,kerajinan,kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indoensia Mengingat
:
a.Pasal 21 Anggaran Dasar Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil, ,kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia b.Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga Federasi Garmen, kerajinan, Tekstil, ,kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia c.Pasal 2 Tata Tertib
Memperhatikan :
Hasil penyaringan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2011 MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
33
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG NOMINASI KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Pasal 1 Menetapkan Nominasi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Pasal 2 Sesuai dengan pasal 1 ( satu ), ditetapkan nama Nominasi Ketua Umum sebagai berikut : 1. ELLY ROSITA Pasal 3 Menetapkan Nominasi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
Pasal 4 Sesuai dengan pasal 3 ( tiga ), ditetapkan nama Nominasi Sekretaris Jenderal sebagai berikut : 1. ARY JOKO SULISTYO Pasal 5 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tangga l : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
34
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: VIII/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG PENGANGKATAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
: a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan organisasi. b.Bahwa untuk menyelenggarakan roda organisasi menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan perjuangan organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, Struktur Job Discription Organisasi, sebagaimana telah ditetapkan kongres perlu untuk memilih dan mengangkat seorang Ketua Umum. c. Bahwa Saudari ELLY ROSITA telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh kongres untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. d.Bahwa dalam pencalonan Saudari ELLY ROSITA telah dipilih oleh kongres untuk menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melalui pemungutan suara pada kongres IV Federasi Garmen, Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Mengingat
:
Memperhatikan :
Pasal 2 Tata Tertib a. Putusan dalam permusyawaratan dalam kongres IV Federasi Garmen, Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tanggal 11 Desember 2011 b. Putusan Rapat Pleno kongres IV Federasi Garmen, Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tanggal 14 Maret 2010 MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
35
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011-2015 Pasal 1 Mengangkat Saudara/Saudari ELLY ROSITA menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Garmen, Kerajinan,Tekstil,Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 20112015. Pasal 2 Menugaskan kepada Ketua Umum terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ( satu ) untuk menyelenggarakan organisasi bersama segenap fungsionaris organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan Perjuangan Organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, serta Struktur dan Job Discription, sebagaimana telah ditetapkan kongres. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
36
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: IX/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011 – 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
: a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa untuk menyelenggarakan roda organisasi menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan perjuangan organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, Struktur Job Discription Organisasi, sebagaimana telah ditetapkan kongres perlu untuk memilih dan mengangkat seorang Sekretaris Jenderal. c. Bahwa Saudara ARY JOKO SULISTYO telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh kongres untuk menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. d. Bahwa dalam pencalonan saudara ARY JOKO SULISTYO telah dipilih oleh kongres untuk menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia melalui melalui Aklamasi pada kongres IV Federasi Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Mengingat
:
Pasal 2 Tata Tertib
Memperhatikan : a. Putusan
dalam
permusyawaratan
dalam
kongres IV
Federasi
serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesi tanggal 11 Desember 2011 b. Putusan Rapat Pleno kongres IV Federasi serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tanggal 11 Desember 2011
37
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011-2015 Pasal 1 Mengangkat Saudara/Saudari ARY JOKO SULISTYO menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat serikat Buruh Garmen,Kerajinan,Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011-2015 Pasal 2 Menugaskan kepada Sekretaris Jenderal terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ( satu ) untuk Memimpin organisasi bersama segenap fungsionaris organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan Perjuangan Organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, serta Struktur dan Job Discription, sebagaimana telah ditetapkan kongres. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
38 KEPUTUSAN KONGRES IV
FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: X/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG TIM FORMATEUR
FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH
GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Menimbang
:
a.Bahwa kongres organisasi.
adalah
badan
tertinggi
pengambilan
keputusan
pada
d. Bahwa adalah menjadi tugas dan kewenangan kongres untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan dan Majelis Pertimbangan Organisasi. c. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, kongres memiliki dan membentuk alat bantu d. Bahwa untuk melaksanakan proses pemilihan anggota Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia,Badan Pemeriksa Keuangan dan Majelis Pertimbangan Organisasi perlu membentuk Tim Formateur Mengingat
: Pasal 22 Tata Tertib
Memperhatikan :
a.Putusan dalam permusyawaratan penentuan Delegasi pada tanggal 11 Desember 2011
anggota
Tim
Formateur dari
b.Putusan Rapat Pleno kongres IV Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tanggal 11 Desember 2011
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
39 KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH
GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG TIM FORMATEUR Pasal 1 Mengangkat dan menetapkan anggota Tim Formateur yang telah memenuhi persyaratan Pasal 2 Sesuai dengan pasal 1 (satu), ditetapkan nama-nama Tim Formateur sebagai berikut: 1. Ketua : ELLY ROSITA ( Ketua Umum DPP FSB GARTEKS-SBSI terpilih ) 3. Anggota : AGUS S ( Perwakilan DPC FSB GARTEKS SBSI Wilayah Jawa barat dan jawa tengah ) 4. Anggota : AMIR SANUSI ( Perwakilan DPC FSB GARTEKS SBSI Wilayah Banten dan DKI Jakarta) Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH
GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
40 KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: XI/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011-2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa adalah menjadi tugas dan kewenangan kongres untuk memilih dan menetapkan Personalia Dewan Pengurus Pusatl Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia c. Bahwa proses pemilihan Personalia Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dilakukan dengan semi formateur, dengan ketentuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih langsung melalui suara terbanyak, dan untuk melengkapi Personalia Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dilakukan oleh Tim Formateur yang dibentuk oleh kongres d. Bahwa kongres telah memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan telah melengkapi personalia Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 – 2015 melalui Formateur. : Pasal 17 Tata Tertib
Memperhatikan :
Menetapkan
:
a. Surat keputusan kongres Nomor VIII/Kongres IV/FSB GARTEKS/2011 Tentang Pengangkatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 – 2015 b. Surat keputusan kongres Nomor IX/Kongres IV/F GARTEKS/SBSI/2011 Tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 – 2015 c. Permusyawaratan Tim Formateur Tentang Pesonalia Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 – 2015 d. Putusan Rapat Pleno kongres IV Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tentang penetapan Personalia Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 – 2015 pada tanggal 11 Desember 2011
41
MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011 – 2015. Pasal 1 Mengangkat dan menetapkan nama-nama dibawah ini menjadi personalia Dewan Pengurus Personalia Federasi Serikat Buruh Garmen,Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 – 2015 sebagai berikut : Ketua Umum
: ELLY ROSITA S
Sekretaris Jenderal
: ARY JOKO SULISTYO
Wkl.Ketua Umum Bid Program Wkl. Ketua Bid Program
: MARTUA RAJA SIREGAR : SUKARNINIGSIH
Wkl Ketua Umum Bid Konsolidasi Wkl. Ketua Bid Konsolidasi
: TRISNUR P : TOBIAS HEGO
Bendahara
: YANTO SURYADINATA
Departemen Advokasi
: AMIR SANUSI Pasal 2
Menugaskan kepada Personalia terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ( satu ) untuk menyelenggarakan organisasi bersama segenap fungsionaris organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan Perjuangan Organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, serta Struktur dan Job Discription, sebagaimana telah ditetapkan kongres. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Desember 2011 KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
42 KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: XII/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS/SBSI/XII/2011 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011 - 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa adalah menjadi tugas dan kewenangan kongres untuk memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan Organisasi c. Bahwa proses pemilihan Majelis Pertimbangan Organisasi dilakukan melalui pemilihan langsung pada kongres :
Pasal 2 Tata Tertib
Memperhatikan : Putusan Rapat Pleno kongres IV Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia tentang penetapan Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada tanggal 11 Desember 2011 MEMUTUSKAN Menetapkan
:
43 KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011-2015 Pasal 1 Mengangkat dan menetapkan nama-nama dibawah ini menjadi Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011-2015 sebagai berikiut : 1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota
: REKSON SILABAN : SAUT PANGARIBUAN : SUMANTRI Pasal 2
Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ( satu ) untuk memberikan pertimbangan kepada organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan Perjuangan Organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, serta Struktur dan Job Discription, sebagaimana telah ditetapkan kongres.
Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 11 Desember 2011
KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
44
KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA NOMOR: XIII/SK/KONGRES IV/FSB GARTEKS SBSI/XII/2011 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011 - 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa kongres adalah badan tertinggi pengambilan keputusan pada organisasi. b. Bahwa adalah menjadi tugas dan kewenangan kongres untuk memilih dan menetapkan Badan Pemeriksa Keuangan c. Bahwa proses pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan dilakukan melalui pemilihan langsung pada kongres : Pasal 2 Tata Tertib
Memperhatikan : MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PERIODE 2011-2015
Pasal 1 Mengangkat dan menetapkan nama-nama dibawah ini menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri serikat Buruh Sejahtera Indoensia periode 2010-2014 sebagai berikiut : 1. Ketua 2. Anggota
: DARYONO : AGUS SAEFUDIN.
45 Pasal 2 Menugaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ( satu ) untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan pada Tri Dharma dan Perjuangan Organisasi, serta menjalankan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Strategi Perjuangan, serta Struktur dan Job Discription, sebagaimana telah ditetapkan kongres. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Desember 2011 KONGRES IV FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MAJELIS PIMPINAN SIDANG
TRISNUR P Anggota
YANTO SURYADINATA Ketua
SLAMET RIYADI Anggota
46
STRUKTUR DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN KERAJINAN TEKSTIL KULIT DAN SENTRA INDUSTRI DPP FSB GARTEKS SBSI PERIODE 2011 – 2015
KETUA UMUM SEKRETARIS JENDRAL BENDAHARA
: ELLY ROSITA SILABAN : ARY JOKO SULISTYO : YANTO SURYADINATA
KETUA BIDANG PROGRAM WAKIL KETUA BIDANG PROGRAM
: MARTUA RAJA SIREGAR : SUKARNININGSIH
KETUA BIDANG KONSOLIDASI : TRISNUR PRIYANTO WAKIL KETUA BIDANG KONSOLIDASI : TOBIAS HEGO DEPARTEMEN ADVOKASI DAN HUKUM
: AMIR SANUSI
MAJELIS PENASEHAT ORGANISASI
: REKSON SILABAN SAUT PANGARIBUAN SUMANTRI
BADAN PEMERIKASA KEUANGAN
: DARYONO AGUS SAEFUDIN
47
PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN Ketua Umum 1. Penanggung Jawab tertinggi Organisasi 2. Bersama Bendahara membuka dan menandatangani rekening atas nama organisasi 3. Bersama Sekretaris Jenderal menandatangani surat-surat penting Organisasi 4. Menjalin Kerja sama dengan mitra-mitra dari dalam dan luar negri Sekretaris Jenderal 1. Penanggung jawab administrasi Organisasi 2. Mewakili ketua umum bila berhalangan hadir 3. Koordinator harian seluruh Program Dewan Pengurus Pusat 4. Mempersiapkan dan menandatangani surat-surat Organisasi 5. Membuat dan mengatur rencana anggaran Ketua dan Wakil Ketua Bidang Konsolidasi 1. Mewakili ketua umum bila berhalangan hadir 2. Membuat jadwal kegiatan konsolidasi organisasi 3. Membuat pemetaan wilayah yang potensial untuk pengembangan organisasi 4. Mengkoordinir cabang-cabang organisasi Ketua dan Wakil Ketua Bidang Program 1. Mewakili ketua umum bila berhalangan hadir. 2. Sebagai penanggung jawab program-program organisasi 3. Membuat jadwal kegiatan dan program organisasi Bendahara 1. Bertanggung jawab atas kebijakan keuangan, mendata sumber-sumber pemasukan dan pengeluaran organisasi. 2. Mencari sumber-sumber keuangan organisasi. 3. Memeriksa bukti-bukti pembayaran. 4. Menyusun anggaran tahunan organisasi Majelis Pertimbangan Organisasi 1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada organisasi 2. Mengusulkan pelaksanaan Kongres Luar Biasa bila mana DPP telah melakukan pelanggaran. 3. Melaksanakan Kongres Luar Biasa Jika DPP tidak bersedia melaksanakannya. Badan Pemeriksa Keuangan 1. Memeriksa Pembukuan Keuangan organisasi 2. Memberikan saran tentang pengeluaran dan pencarian dana organisasi. Departemen Advokasi 1. Koordinator Wilayah dibidang Advokasi dan hukum 2. Memberikan pembinaan dibidang Advokasi dan hukum 3. Melakukan Advokasi
