KATA PENGANTAR. Bismillahirrohmanirrohim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim Puji Syukur ke hadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas limpahan rahmatNya kita senantiasa sehat dan dapat menyelesaikan Buku Pintar Panduan Layanan KPPN Semarang I Seperti hasil dari Kuesioner yang dibagikan kepada para Petugas satker yang datang ke KPPN semarang I, sebagian besar masih menyatakan kurang puas atasketersediaan informasi atas layanan KPPN Semarang I. Semoga dengan hadirnya Buku Pintar Panduan Layanan sedikit banyak dapat menjawab keinginan para Petugas satker untuk mendapat informasi atas layanan KPPN. Semoga Buku ini dapat bermanfaat serta kritik saran perbaikan senantiasa kami tunggu untuk penyempurnaan Buku ini. Sebagai penutup teriring do,a semoga Bapak/Ibu senantiasa sukses, murah rejeki dan lancar dalam kariernya. Amiin YRA

Salam hormat Kepala Kantor KPPN Semarang I

KPPN Semarang I

Melayani dengan hati

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………….........................................

i

DAFTAR ISI …………………………………………………................................

ii

PENDAHULUAN …………………………………………….............................

iv

INFORMASI-INFORMASI PENTING ................................................

1

BAB I

TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA ….................. 1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana …………….......... 2) Persyaratan Administrasi Untuk Pengajuan SPM Awal Tahun ……………………….............................. 3) Proses Pembukaan dan Penutupan Rekening ..........

5

MEKANISME PENCAIRAN DANA ……………....... 1) Mekanisme Pencairan Dana ……………………..... 2) Rencana Pencairan Dana ………………………..... 3) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan …..... 4) Kelengkapan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai ………… 5) Syarat Pengajuan Penebitan SP2D Non Belanja Pegawai ……………………………... 6) Pembayaran Tagihan Bersumber dana Pendapatan Belanja Bukan Pajak (PNBP) …………………….. 7) Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri …………... 8) Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang dan Uang .. 9) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum ……………………...........

11

BAB II

KPPN Semarang I


5 6 9 11 13 14 16 17 18 20 21 26 ii

BAB III

BAB IV

10) Cara Penulisan Uraian Pembayaran ………………. PERTANGGUNGJAWABAN ………………………. . 1) Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan ………………………………………….. 2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ……….. LAIN-LAIN …………………………………………... 1) Retur SP2D ………………………..……………... 2) Koreksi Data Keuangan ………………................... 3) Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara ........ 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ……… 5) Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara................................................. 6) Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA pada KPPN dan Satker atas setoran Pengembalian Belanja........ 7) Sekilas tentang SPAN............................................... 8) Sekilas tentang Layanan MPN G2 ........................... 9) Sarana Pengaduan ................................................. 10) SOP ( Satandar Operasional Prosedur) Batas Waktu Penyelesaian Layanan pada KPPN ...........................

KPPN Semarang I


28 38 38 41 44 44 47 52 55

57 59 60 63 64 65

iii

PENDAHULUAN

Pencairan dana merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan APBN. Tanpa proses pencairan dana, APBN hanya sebatas angka yang tidak berdampak apapun pada pembangunan dan perekonomian. Percepatan pencairan dana APBN memberi gambaran tingginya kegiatan pemerintah dalam penyediaan fasilitas fisik maupun non fisik untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, semakin cepat dana APBN dicairkan semakin besar efek pengganda APBN terhadap perekonomian regional. Pencairan dana pada KPPN Semarang I, khususnya belanja modal, cenderung tidak merata pada sepanjang tahun anggaran. Dari data realisasi APBN TA 2013 maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Pada TA 2013, besaran pencairan belanja modal pada bulan Nopember - Desember 2013 mencapai 45 persen dari total belanja modal selama tahun 2013. Penumpukan pencairan semacam ini jelas tidak menguntungkan bagi kegiatan perekonomian regional Jawa Tengah. Berdasar hasil kuesioner mengenai kendala pencairan dana terhadap beberapa satker di wilayah KPPN Semarang I, banyaknya pertanyaan melalui CSO, serta tingginya tingkat pengembalian SPM dapat disimpulkan bahwa masih banyak satker yang belum memahami proses pencairan dana dengan baik. Penyusunan buku ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pemahaman satker terhadap proses pencairan dana dan mampu menaikkan tingkat penyerapan dana.

KPPN Semarang I


iv

DI DEDIKASIKAN UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK MARI KITA DUKUNG BERSAMA DENGAN SINERGI DAN KOMITMEN

GO LIVE SPAN

KPPN Semarang I


1

LOKET-LOKET LAYANAN KPPN SEMARANG I NO

LOKET

LAYANAN

SEKSI

1

CUSTOMER SERVICE (CSO) (LOKET 1I)

 BIMBINGAN DAN KONSULTASI TERKAIT KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGOPERASIAN APLIKASI  PENERBITAN/PENOLAKAN SURAT PERSETUJUAN TUP

MANAJEMEN SATKER & KEPATUHAN INTERNAL (MSKI)

2

PENERIMAAN SPM ( LOKET 2-6)

 PENERIMAAN SPM  PENERIMAAN ADK DATA KONTRAK  PENERIMAAN ADK PERUBAHAN DATA PEGAWAI

3

KONFIRMASI SETORAN ( LOKET 7 )

4

REKONSILIASI ( LOKET 8-11 )

5

6

PENGAMBILAN SP2D ( LOKET 12 )

 KONFIRMASI SETORAN SSP/SSBP/SSPB  PENERIMAAN ADK & LHP BANK/POS PERSEPSI  LAYANAN PENERBITAN BPN (Bukti Penerimaan Negara) ATAS POTONGAN SPM  LAYANAN REKONSILIASI DATA  LAYANAN PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA  LAYANAN TATACARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LPJ BENDAHARA  PENGAMBILAN SP2D LEMBAR KE-2  PENERIMAAN SURAT-SURAT MASUK  PENERIMAAN/PENYERAHAN SKPP  PENERIMAAN SURAT RALAT SP2D RETUR

RUANG TLC (TREASURY LEARNING CENTER)

RUANG YANG DISEDIAKAN BAGI PETUGAS SATKER YANG INGIN MENDAPATKAN BIMBINGAN TEKNIK SECARA LEBIH MENDALAM OLEH PARA PENYULUH PERBENDAHARAAN KPPN SEMARANG I TERKAIT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN MAUPUN CARA PENGOPERASIAN APLIKASI

PENCAIRAN DANA ( PD )

BANK

VERIFIKASI & AKUNTANSI ( VERAK) SUB BAGIAN UMUM

PENYULUH PERBENDAHARAAN

@)) SEMUA LOKET LAYANAN BEBAS BIAYA ALIAS GRATISSSSSS....@))

KPPN Semarang I


2

AWAS PENIPUAN  Akhir-akhir ini marak muncul Modus penipuan yang dilakukan melalui penyampaian surat palsu dengan mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan/ Direktur Jenderal Perbendaharaan, antara lain:

a. Permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan Direktur Jenderal

Perbendaharaan

ataupun

pejabat

Ditjen

Pebendaharaan lainnya. b. Undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2014. c. Penyampaian register dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014. d. Undangan untuk mengikuti kegiatan workshop perjalanan dinas bagi PNS.

 Penyampaian surat palsu tersebut dimaksudkan untuk meminta menerima surat agar mentransfer sejumlah uang kepada oknum yang mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan.

 Segera konfirmasi kebenaran surat undangan ke KPPN terdekat atau ke Kanwil DJPBN Propinsi Jawa Tengah apabila menerima surat undangan yang dirasa mencurigakan/palsu

KPPN Semarang I


3

BAB I TAHAP AWAL PROSES PENCAIRAN DANA Pada awal tahun anggaran atau setelah satker menerima DIPA, PPK berkewajiban menyusun : 1) Rencana pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada tupoksi satker dan ditetapkan oleh PA/KPA; 2) Rencana pelaksanaan pengadaan barang yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan kontrak; serta 3) Rencana pencairan dana selama satu tahun anggaran. Rencana-rencana ini ditetapkan PA/KPA sebagai alat untuk memproyeksikan kegiatan beserta penyerapan dana satker selama satu tahun anggaran. Di samping itu, perencanaan dapat digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan dan keuangan satker pada tahun bersangkutan.

KPPN Semarang I


4

1) Pihak Dalam Proses Pencairan Dana Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (KBUN-D) adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan, dalam hal ini Kepala KPPN Semarang 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN. Pihak Ketiga adalah suatu badan atau perorangan yang berhak menerima pembayaran dari pemerintah atas prestasi yang diberikan kepada negara dan atau atas bantuan tertentu yang diberikan pemerintah berdasar Surat Keputusan ataupun Kontrak/SPK. Bank Operasional adalah bank operasional mitra kerja KBUN-D yang menyalurkan dana APBN kepada Pihak Ketiga melalui bank/kantor pos penerima. Bank/Kantor Pos Penerima adalah bank umum/kantor pos yang ditunjuk Pihak Ketiga untuk menerima pembayaran sesuai yang tercantum pada SP2D.

KPPN Semarang I


5

2) Persyaratan Administrasi Untuk Pengajuan SPM Awal Tahun Langkah adminsitratif yang diperlukan setiap satker sebelum pengajuan SPM awal tahun dan atau SPM pertama adalah :

KPPN Semarang I


6

KPPN Semarang I


7

KPPN Semarang I


8

3) Persetujuan Pembukaan dan Penutupan Rekening Dasar : Pedirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2010 Masing-masing Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan memiliki satu rekening. Persetujuan pembukaan rekening diberikan Kepala KPPN, sedangkan untuk Rekening Lainnya harus mendapat ijin dari Dirjen Perbendaharaan ( c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara) Pemberian ijin pembukaan rekening memperhatikan tupoksi satker bersangkutan. Rekening yang dibuka harus atas nama jabatan : “Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor ……… /Rekening Bendahara Penerimaan Kantor …..

Permohonan pembukaan rekening disampaikan kepada Kepala KPPN sebagai KBUN-D dengan dilampiri : a) Copy dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA). b) Surat pernyataan tentang pengunaan rekening ( format terlampir)

c) Bukti Penutupan Rekening Bendahara yang lama, apabila akan membuka rekening Bendahara yang baru dan sebelumnya sudah ada rekening Bendahara yang telah mendapat persetujuan KPPN  Berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN, Satker dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan  Setelah melakukan pembukaan rekening, KPA harus melaporkan pembukaan rekening tersebut kepada Kepala KPPN ( format terlampir)

KPPN Semarang I


9

Catatan Penting Rekening Kementerian/ Lembaga/Kantor/Satker  



BUN/Kuasa BUN dapat memerintahkan penutupan dana atau pemindahan sebagian atau seluruh dana pada rekening. Rekening yang tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan saldonya dipindah ke Rekening Kas Umum Negara. Penutupan dan atau pemindahbukuan harus dilaporkan kepada BUN/KBUN.

Satker wajib menyajikan Rekening Koran sebagai lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga/Kantor/ Satker dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) Rekening Badan Layanan Umum (BLU) Rekening yang dikelola oleh satker BLU termasuk ke dalam Rekening Lainnya terdiri dari :  Rekening Pengelolaan Kas BLU untuk penempatan idle cash pada bank Umum yang terkait pengelolaan kas BLU;  Rekening Operasional BLU untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya berasal dari PNBP BLU pada Bank Umum;  Rekening Dana Kelolaan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Pengelolaan Kas BLU dan Rekening Operasional BLU pada bank Umum, untuk menampung dana a.l :  Dana Bergulir; dan/atau  Dana yang belum menjadi hak BLU Persoalannya bukan berapa kali kesempatan itu datang, tetapi bagaimana kesiapan kita untuk meraih dan menyikapinya.

KPPN Semarang I


10

BAB II PROSES PENCAIRAN DANA Mekanisme Pencairan Dana LS Pihak Ketiga

2

3 SPM

SPP

4

1 Kontrak/SK

S P 2 D

Tagihan

1

6

KPPN Semarang I

Transfer 5


11

UP, TUP, GUP Dan LS Bendahara

SPP

3

4 SPM

2 Perintah Bayar

5

1 Kontrak/SK Tagihan

S P 2 D

8

1 7

Transfer 6

berdo’alah sebelum melakukan aktivitas KPPN Semarang I


12

Rencana Pencairan Dana Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 32 ayat (4)

Satker harus menyampaikan rencana pencairan dana ke KPPN Semarang 1 atas pencairan dana dengan nilai minimal Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per SPM. Ketentuan atas hal ini adalah sebagai berikut : 1) Rencana pencairan dana harus sudah diterima KPPN Semarang I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pencairan dana. 2) Apabila terjadi pembatalan pencairan dana, satker harus menyampaikan kembali rencana kas untuk penjadwalan kembali penyediaan dananya. 3) Untuk efektfitas perencanaan kas, sebaiknya perencanaan dikirimkan pada awal bulan dan dipastikan 5 (lima) hari kerja sebelum pencairan. Kepastian apakah perlu dikurang, ditambah, atau dibatalkan. 4) Rencana pencairan menggunakan Aplikasi Perencanaan Kas Satker Generasi ke-2 (APS G2) yang dapat diunduh melalui website KPPN Semarang 1 yaitu kppnsemarang1.net atau langsung ke CSO KPPN Semarang 1. 5) ADK rencana pencairan disampaikan ke KPPN Semarang 1 melalui email dengan alamat [email protected] atau disampaikan langsung ke CSO KPPN Semarang 1.

KPPN Semarang I


13

1)

Uang Persediaan Dan Tambahan Uang Persediaan Pada prinsipnya, Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).

Uang Persediaan 

Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.



Pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp 50.000.000,-.



Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp 50.000.000,-.



Untuk pengeluaran Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Lain-lain.



Penggantian UP dengan penerbitan SPM-GUP dapat dilakukan setelah UP dipergunakan paling sedikit 50%.



Dalam 2 bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika satker tidak mengajukan penggantian UP maka Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA (sesuai format).



Dalam 1 bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, maka Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% .

KPPN Semarang I


14

Tambahan Uang Persediaan 

TUP dapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, sedang dana UP pada bendahara tidak mencukupi.



Syarat penggunaan TUP, yaitu : a. Dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan . b. Tidak untuk pembayaran LS.



Pengajukan permintaan TUP ( berapapun besarannya) diajukan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai : a. rincian rencana penggunaan TUP. b. surat yang memuat syarat penggunaan TUP (sesuai format).



TUP dapat dimintakan lagi, walaupun TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.



Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA apabila selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP.



Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu masa pertanggungjawaban TUP.



Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.



Kepala KPPN memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP dengan pertimbangan: a. Pertanggungjawaban TUP yang telah dipergunakan. b. Pernyataan kesanggupan dari KPA untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya (sesuai format).

KPPN Semarang I


15

2) Kelengkapan Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Pegawai

Gaji Induk 1) 2) 3) 4) 5)

ADK SPM. ADK Kirim Perubahan Pegawai dan Lembar Perubahan. ADK Kirim GPP. Daftar Rekening Pegawai. SSP (Surat Setoran Pajak).

Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/UDW/UDT/Gaji Susulan 1) ADK SPM. 2) ADK Kirim Perubahan Data Pegawai Pegawai ( misal : SK Kenaikan Pangkat, SK KGB, SK Kematian/Akta Kematian, SK Mutasi, Surat Pembatalan SK Pensiun, Surat Keterangan pembatalan SKPP dll). 3) Daftar Rekening Pegawai. 4) SSP (Surat Setoran Pajak). Gaji Lainnya

Uang Makan Dan Lembur. 1) ADK SPM. 2) Daftar Rekening Pegawai. 3) SSP (Surat Setoran Pajak). Catatan Penting Belanja Pegawai : Apabila terjadi perubahan data pegawai, maka daftar perubahan tersebut harus disampaikan ke KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai ybs.

KPPN Semarang I


16

3) Syarat Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Non Belanja Pegawai : Kelengkapan Pengajuan SPM Non Belanja Pegawai SPM-UP SPM-TUP

: :

SPM GUP/GUP Nihil SPM-LS

: :

SPM-LS Pembayaran Uang Muka

:

SPM beban Pinjaman/Hibah Luar Negeri SPM KP/IB/KBC/KBM/KPBB

: :

Surat Pernyataan dari KPA Surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN/Kepala Kanwil DJPBN Tanpa lampiran SSP, dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari 1(satu) penerima a. Asli surat jaminan uang muka b. Asli surat kuasa bermaterai dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka d. Jaminan Uang Muka harus unconditional ( tidak boleh bersyarat) Faktur pajak. Tambahan lampiran berupa Surat Jawaban atas Permintaan Konfirmasi dari KPPN

 Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah penandatanganan kontrak, data kontrak beserta ADK harus disampaikan ke KPPN secara langsung maupun melalui email dengan alamat [email protected].  Pencatatan data kontrak oleh KPPN akan mengunci pagu sebesar dana kontrak sebagai cadangan dana untuk keperluan pembayaran kontrak bersangkutan.

KPPN Semarang I


17

4)

Pembayaran Tagihan Bersumber dana Pendapatan Belanja Bukan Pajak (PNBP) Dasar

: Perdirjen Perbendaharaan No. PER-17/PB/2011 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran PNBP Atas Beban APBN

Belanja Negara yang bersumber dari dana PNBP hanya dapat dibiayai dari dana PNBP TA bersangkutan, kecuali PNBP di bidang pendidikan yang dapat melampaui satu TA sesuai satu tahun masa pendidikan. Dana PNBP dapat digunakan sesuai jenis PNBP paling tinggi sebesar pagu PNBP dalam DIPA dan atau Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP. Pagu PNBP dalam DIPA merupakan batas tertinggi yang dapat dipergunakan, sedangkan MP merupakan dasar besaran dana PNBP dengan rumus : MP = (PPP x JS) – JPS MP PPP JS JPS

: : : :

Maksimum Pencairan Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan Jumlah setoran Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir diterbitkan

If you fail to plan, you plan to fail

KPPN Semarang I


18

Penetapan MP

Satker ber-PNBP terpusat yang belum memperoleh penetapan besaran PNBP, maupun satker ber-PNBP tidak terpusat yang MP-nya belum mencapai 1/12 pagu DIPA PNBP, dapat memperolah UP sebesar 1/12 pagu DIPA PNBP. Satker ber-PNBP berhak mendapat UP PNBP sebesar 20 persen dari realisasi PNBP maksimal Rp 500.000.000.-. Khusus PNBP Polri : 1) Satker Polri di kewilayahan/daerah dan satker di Mabes Polri, pencairan dana PNBP sebesar 1/12 setiap bulan dari pagu DIPA PNBP sesuai surat persetujuan pencairan dana dari Dirjen Perbendaharan 2) Khusus satker korlantas Polri, pencairan dana PNBP sesuai MP. KPPN Semarang I


19

Kelengkapan pengajuan SPM ke KPPN 1. PNBP tidak terpusat a. b. c. d.

SPM Bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN Daftar Perhitungan Jumlah MP Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012

2. PNBP secara terpusat a. SPM a. Dokumen Lain sesuai PMK 190/PMK.02/2012

5)

Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri Ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date serta persetujuan pembayaran dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri sesuai petunjuk pelaksanaan oleh Dirjen Perbendaharaan. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah dan pembayarannya melalui KPPN Khusus Pinjaman Dan Hibah. UP/TUP diberikan dengan beban dana Rupiah Murni, GUP menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan.

KPPN Semarang I


20

6)

Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang dan Uang Dasar

: Perdirjen Perbendaharaan No. PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang

Hibah Dalam Bentuk Uang harus melalui proses revisi DIPA dan dananya harus dicantumkan pada DIPA satker bersangkutan, sedangkan Hibah Dalam Bentuk Barang tidak perlu proses revisi DIPA.

Tahapan Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang

3

KPPN Semarang I


21

Surat Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) merupakan dokumen yang diterbitkan KPA untuk mengesahkan pendapatan dan belanja hibah langsung dalam bentuk uang.

Atas SP2HL ini, KPPN Semarang I menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sebagai pengesahan pendapatan hibah langsung dan atau belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Sisa uang yang tidak digunakan dapat dikembalikan kepada pemberi hibah. Dalam hal ini, Satker menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) sebagai pengesahan pengembalian saldo pendapatan hibah.

KPPN Semarang I


Disampaikan Ke KPPN Semarang I

Pengesahan pendapatan dan belanja hibah

SP4HL disampaikan ke KPPN Semarang I

22

KPPN mengesahkan pengembalian pendapatan hibah dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).

Pengesahan Pengembalian Pendapatan

Menyesali suatu tindakan salah adalah baik, dan mengupayakan untuk tidak bertindak salah adalah lebih baik

KPPN Semarang I


23

Mekanisme Pertanggungjawaban Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

Penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya

Permohonan Nomor Register ke DJPU

Pengesahan Pendapatan Hibah ke DJPU (SP3HLBJS)

Memo Pencatatan ke KPPN (MPHL-BJS)

KPPN Semarang I


5 4

24

KPPN Semarang I


25

7)

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum

KPPN Semarang I


26

KPPN Semarang I


27

8)

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Dasar : PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara



Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai

Gaji Induk

Gaji Susulan

Pembayaran belanja pegawai gaji induk bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Pembayaran belanja pegawai gaji susulan bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Kekurangan Gaji

Pembayaran belanja pegawai kekurangan gaji bulan … tahun … untuk … pegawai … jiwa

Gaji Terusan

Pembayaran belanja pegawai gaji terusan ke …. a.n. … (…. Pegawai …. jiwa)

KPPN Semarang I


28

Uang Duka Wafat



Pembayaran belanja pegawai uang duka wafat a.n. … (…. Pegawai …. jiwa) meninggal tanggal ….

Uang Duka Tewas

Pembayaran belanja pegawai uang duka tewas a.n. … (…. Pegawai …. jiwa) meninggal tanggal ….

Uang Muka Gaji

Pembayaran belanja pegawai uang muka gaji/persekot gaji untuk …. Pegawai …. jiwa

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Pegawai Lainnya

Uang Makan

KPPN Semarang I

Pembayaran belanja pegawai bulan….untuk….pegawai


29

Uang Lembur

Uang Vakasi

Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SPK Lembur nomor … tanggal … untuk … pegawai

Pembayaran belanja pegawai sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Sertifikasi/ Tunjangan Profesi

Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

Tunjangan Lain-Lain (akun 51)

“Pembayaran belanja pegawai bulan … sesuai SK nomor … tanggal … untuk … pegawai

KPPN Semarang I


30

Perjalanan Dinas

Honorarium (Bulanan)

Honor Insidentil



Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD) /dokumen sejenis nomor … .tanggal ….

Pembayaran belanja barang bulan …. sesuai SK nomor …. tanggal ….

Pembayaran belanja barang sesuai SK nomor …. tanggal ….

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM SPM LS Belanja Barang Kepada Ketiga

Sekali Bayar/ Sekaligus

KPPN Semarang I

Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor …. tanggal …., BAST nomor …. tanggal …., BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..


31

Uang Muka Kerja

Bertahap

Tahap Terakhir

Belanja Barang Lainnya (52)

KPPN Semarang I

Pembayaran belanja barang sesuai kontrak nomor …. tanggal …. SPMK nomor …. tanggal …. jaminan uang muka nomor …. tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran belanja barang tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran belanja barang tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp………..

Pembayaran belanja barang sesuai (dokumen yang menjadi dasar pembayaran) nomor… tanggal …


32



Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM Belanja Modal

Perjalanan Dinas dalam rangka perolehan Aset

Honor Untuk Perolehan Aset



Pembayaran belanja modal sesuai Surat Tugas (ST)/Surat Perjalanan Dinas (SPD)/ dokumen sejenis nomor …. tanggal ….

Pembayaran belanja modal sesuai SK nomor….tanggal ….

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM LS Belanja Modal Kepada Pihak Ketiga

Sekali Bayar/ Sekaligus

KPPN Semarang I

Pembayaran lunas belanja modal sesuai kontrak nomor …. tanggal … BAST nomor …. tanggal … BAP nomor …. tanggal …. nilai kontrak Rp ………..


33

Uang Muka Kerja

Bertahap

Tahap Akhir

Tahap Akhir Dan Retensi

KPPN Semarang I

Pembayaran Uang Muka belanja modal sesuai kontrak nomor…. Tanggal …. SPMK nomor …. Tanggal ….Jaminan UM nomor …. Tanggal ….BAP nomor….tanggal…. nilai kontrak Rp………..

Pembayaran fisik …..% belanja modal tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. Tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran fisik 100% belanja modal tahap …. sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. tanggal …. BAP nomor….tanggal …. nilai kontrak Rp ………..

Pembayaran fisik 100% dan retensi belanja modal sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. Tanggal … Jaminan pemeliharaan nomor …. Tanggal …. BAP nomor …. Tanggal …. nilai kontrak Rp ………..


34

Retensi



Pembayaran retensi belanja modal sesuai kontrak nomor …. Tanggal …. BAST I nomor …. Tanggal …. jaminan pemeliharaan nomor ….tanggal….BAP nomor….tanggal …. nilai kontrak Rp………..

Cara Penulisan Uraian Pembayaran Pada SPM UP/TUP/GUP

SPM Uang Persediaan

SPM Tambahan Uang Persediaan

SPM GUP

KPPN Semarang I

Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri Satker …………. TA 2014

Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni/PNP/Pinjaman/Hibah Luar Negeri*) Satker …………. TA 2013

Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/lain-lain*)


35

SPM GUP Nihil

SPM GU TUP



Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/modal/ lain-lain*) senilai Rp ……….

“Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp……….”

Untuk pertanggungjawaban UP/TUP setelah tahun anggaran berakhir maka penulisan uraian pembayarannya sebagai berikut :

SPM GUP

Pertanggungjawaban Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp………. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2014

SPM GU TUP

Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja barang/Modal/lain-lain*) senilai Rp………. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP tahun anggaran 2014

KPPN Semarang I


36

Di samping penulisan uraian pembayaran, hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan di SPM adalah NPWP, NIP, penulisan Nama dan Nomor Rekening. Dalam sistem Pengelolaan Anggaran Negara ( SPAN), penulisan NPWP, NIP, penulisan Nama dan Nomor Rekening calon penerima pembayaran ( supplier) harus terlebih dahulu dikirim ke KPPN Semarang I. NPWP, NIP, penulisan Nama dan Nomor Rekening akan menjadi alat uji setiap SPM yang disampaikan ke KPPN apakah data calon penerima dana sudah benar sesuai data supplier yang ada di KPPN. Perbedaan penulisan, walau hanya spasi, akan mengakibatkan penolakan sistem aplikasi terhadap SPM yang diajukan, misalnya pengiriman awal menggunakan nama Ki Mangunsarkoro, pada SPM yang diajukan menggunakan nama Ki Mangun Sarkoro.

KPPN Semarang I


37

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN

1) Rekonsiliasi Dan Penyampaian Laporan Keuangan Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan

Lingkup

Bendahara

Umum

Negara

dan

Kementerian/Lembaga

KPPN Semarang I


38

Data yang direkon ....

Pagu Belanja Estimasi Pendapatan Realisasi Pendapatan :  Pajak  PNBP  Hibah Pengembalian Pendapatan Realisasi Belanja Pengembalian Belanja Pembiayaan Neraca :  Kas di Bendahara Pengeluaran  Kas Lainnya dan Setara Kas  Kas pada Badan Layanan Umum

Periode Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan  Dilaksanakan setiap bulan dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ( LPj Bendahara). Proses rekonsiliasi samapai dengan penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. Apabila tanggal 10 (sepuluh) hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari sebelumnya.

Hasil Rekonsiliasi 

Apabila Data Hasil Rekonsiliasi antara data KPPN (SAU) dan UAKPA/Satker (SAI) telah sama maka dibuatkan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi).  BAR yang ditandatangani Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi atas nama Kuasa BUN dengan Pejabat Penangungjawab Rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.  BAR dan Laporan Hasil Rekonsiliasi dibuat 2 (dua) rangkap.

KPPN Semarang I


39

Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan

           

ADK Register KPPN Register pengiriman bulan sebelumnya ke UAPPA-W/E1 Neraca SAKPA Neraca SIMAK BMN Laporan Realisasi Belanja Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Laporan Realisasi Pendapatan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Neraca Percobaan (Semester dan Tahunan) Laporan Realisasi Anggaran (Semester dan Tahunan) CALK (Semester dan Tahunan) Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual ( Semester dan Tahunan)  Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ( LPJ)

Kelengkapan Laporan Keuangan yang harus disampaikan satker BLU, selain kelengkapan di atas a. Paling lambat tanggal 5 hari kerja, Satker BLU mengirimkan semua rekening koran yang dimiliki. b. Menyajikan laporan rekonsiliasi bank yang memperlihatkan penyesuaian terhadap saldo kas, baik menurut Rekening Koran Bank maupun menurut saldo buku KPPN (daftar penjelasan selisih) c. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap penyebab terjadinya selisih maka jumlah saldo kas menurut Rekening Koran Bank harus sama dengan jumlah saldo kas menurut saldo Buku Bank KPPN (Saldo Kas Penyesuaian menjadi Saldo Akhir Kas BLU). KPPN Semarang I


40

Sanksi jika satker terlambat/lalai melaksanakan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan a. Bagi satuan kerja yang tidak/terlambat melakukan rekonsiliasi maka akan dikenakan SANKSI berupa Pengembalian SPM yang diajukan oleh UAKPA/Satker ke KPPN. Dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawaia, SPM-LS kepada pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. b. Pengenaan sanksi dilakukan dengan menerbitkan SP2S (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi) c. Dalam hal UAKPA/Satker telah melaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN, maka KPPN menerbitkan SP3S (Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi) bersamaan dengan penerbitan BAR

UNTUK MEMPERCEPAT REKONSILIASI, KPPN MEMFASILITASI REKONSILIASI ELEKTRONIK LEWAT E-MAIL Alamat email untuk Rekonsiliasi :

[email protected] 2)

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara) Dasar : *) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, *) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharan Nomor Per-3/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

KPPN Semarang I


41

KPPN Semarang I


42

KPPN Semarang I


43

BAB IV LAIN-LAIN 1) Retur SP2D Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2012 tentang Perubahan Atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-74/PB/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) SP2D ……0 Pengembalian

(Retur)

SP2D

adalah

penolakan

atau

pengembalian pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan dana APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank Operasional I/II/III mitra kerja KPPN Semarang I. Pada dasarnya, terjadinya pengembalian SP2D karena Bank/ Kantor Pos Penerima tidak mengenali nomor dan/atau nama rekening pihak penerima yang tercantum atau terlampir pada SP2D. Dari evaluasi retur SP2D selama ini, dapat diidentifikasikan beberapa penyebab terjadinya retur SP2D adalah sebagai berikut :

KPPN Semarang I


44

PENYEBAB TERJADINYA RETUR SP2D :

Untuk menampung dana retur SP2D tersebut, KPPN membuka Rekening Retur ( rekening rr) di tiap Bank Operasional. Pembayaran kembali dana Retur kepada pihak yang berhak menggunakan Surat Ralat SP2D dan merupakan transaksi non anggaran, artinya tidak lagi membebani DIPA.

KPPN Semarang I


45

Adapun tata cara permintaan dana Retur SP2D adalah sebagai berikut : Penyelesaian Retur SP2D yang dananya masih di rekening rr



Berdasar Surat Pemberitahuan Retur SP2D dari KPPN, KPA/PP-SPM meneliti, memperbaiki kesalahan penyebab retur SP2D, dan menyampaikan surat ralat yang dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (sesuai format) ke KPPN Semarang I.



Dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Retur SP2D belum mengajukan surat ralat/koreksi, KPA/PP-SPM (an. KPA) harus memberitahukan secara tertulis alasan keterlambatan kepada KPPN



Penyampaian surat ralat dilakukan oleh Petugas Pengantar SPM satker atau melalui jasa pengiriman surat resmi.

Penyelesaian Retur SP2D yang dananya Sudah Disetor Ke Kas Negara 

Satker menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran Kembali (SPPK, sesuai format) atas dana retur SP2D yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Petugas Pengantar SPM atau jasa pengiriman surat, dengan dilampiri : a) Koreksi resume kontrak, apabila perubahan data menyebabkan kontrak berubah. b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (sesuai format).

KPPN Semarang I


46

Penyelesaian Retur SP2D yang Dananya Tidak akan Dimintakan Pembayarannya Lagi  KPA menyampaikan Surat Permohonan ke KPPN Semarang I untuk menyetorkan ke Kas Negara dana retur SP2D yang ada pada Rekening rr , dengan dilampiri :  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari KPA (sesuai format) yang menyatakan bahwa dana retur SP2D yang disetor ke Kas Negara tersebut tidak akan dimintakan pembayarannya lagi

2) Koreksi Data Keuangan Dasar hukum :  

PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan APBN Perdirjen Perbendaharaan No. PER-89/PB/2011 tentang Mekanisme Pengiriman dan Koreksi Data pada KPPN  SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP  SE Dirjen Perbendaharaan No. SE-7/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Perdirjen Perbendaharaan No. PER89/PB/2011  Perdirjen Perbendaharaan PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja BLU Apakah yang dimaksud dengan koreksi data? Koreksi data merupakan proses perbaikan data transaksi tanpa mengubah data awal, dimana data tersebut membentuk data history.

KPPN Semarang I


47

Adapun koreksi dapat dilakukan terhadap data sebagai berikut : 

Data setoran penerimaan Negara;



Data pada SPM;



Data Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B-BLU).

Koreksi Data Setoran Penerimaan Negara Merupakan koreksi pembukuan setoran dilakukan atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas. Pihak yang mengajukan permintaan koreksi data ke KPPN adalah :

1) Bank/PosPersepsi, KPP, KPBC atau Kantor Pusat DJP/DJBC/Ditjen PBN/KPPN terkait dengan penerimaan perpajakan. 2) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/PosPersepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN terkait dengan PNBP. 3) Satker/Kementerian/Lembaga, Bank/Pos Persepsi, Kantor Pusat Ditjen PBN/KPPN atau Pihak Ketiga (PT. Taspen, PT. Askes, Bapertarum danpihak ketiga lainnya) terkait dengan penerimaan non-anggaran.

KPPN Semarang I


48

4) Khusus untuk koreksi data yang diajukan oleh WP, maka pengajuan koreksinya harus melalui KPP/KPBC tempat WP terdaftar, untuk diteruskan ke KPPN. Pada prinsipnya seluruh data pada setoran penerimaan dapat dikoreksi (kecuali NTPN) , bahkan satu bukti setor pun dapat dipecah menjadi beberapa bukti setor dengan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) yang sama, sepanjang koreksi tersebut tidak berpengaruh pada perubahan nilai total dan kode NPWP.

Prosedur koreksi data setoran penerimaan negara

KPA/Kepala Bank/Kantor Pos/ Kepala KPP/KPBC menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi penerimaan Negara (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri : 1. Copy

SSBP/SSPB

yang

ber-

NTPN. 2. Daftar rincian koreksi transaksi

penerimaan format).

negara

(sesuai

3. Surat Pernyataan Tanggung

Jawab Mutlak (sesuai format).

KPPN Semarang I


49

Koreksi Data Pengeluaran Negara Koreksi/ralat SPM dan SP2D dapat dilakukan sepanjang tidak berakibat pada :  Perubahan jumlah uang yang tercantum pada kolom jumlah kotor, potongan, maupun jumlah netto pada SPP, SPM dan SP2D;  Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus;  Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker.

Bagaimana jika koreksi/ralat terkait kode BA, ES1, dan Satker?

Prosedur koreksi data SPP, SPM, dan SP2D

Koreksi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Satker menyampaikan surat permohonan koreksi data transaksi data SPM (sesuai format) kepada KPPN Semarang I, dilampiri : 1. Copy SPM dan SP2D sebelum dikoreksi. 2. SPM yang telah dikoreksi. 3. ADK SPM yang telah dikoreksi dan telah diinjeksi PIN PP SPM. 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sesuai format).

KPPN Semarang I


50

Koreksi Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3-BLU) Merupakan koreksi data pengeluaran atas kesalahan pembukuan penerimaan yang tidak mempengaruhi kas.

Kesalahan SP3B BLU dapat berupa : Bentuk Kesalahan ?

 kesalahan administrasi (pencantuman kode kegiatan, output, jenis belanja, dan akun).  kesalahan pencantuman jumlah nominal pendapatan dan atau belanja BLU.

Satker BLU dapat mengajukan ralat SP3B BLU ke KPPN dengan melampiri: 

Copy SP3B BLU yang akan diralat;



Surat

Pernyataan

Tanggung

Jawab

(SPTJ)

yang

ditandatangani oleh KPA/Pemimpin BLU (sesuai format); 

ADK dan hard copy ralat SP3B BLU yang dihasilkan dari aplikasi SPM;



Penjelasan penyebab terjadinya kesalahan yang ditandatangani KPA/Pimpinan BLU (sesuai format).

KPPN Semarang I


51

3) Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Dasar hukum : 

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2013 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara adalah suatu

kegiatan untuk memastikan bahwa setoran penerimaan Negara telah diterima di Kas Negara. Setiap surat setoran penerimaan Negara yang akan digunakan sebagai lampiran kelengkapan tagihan kepada Negara harus telah dikonfirmasi kebenarannya. Proses konfirmasi penerimaan Negara harus menggunakan aplikasi yang terdiri atas 1) Aplikasi Konfirmasi pada Satker; dan 2) Aplikasi Konfirmasi pada KPPN.

Bagaimana cara satker menjalankan Aplikasi Konfirmasi? 1) Satker merekam data setoran penerimaan pada Aplikasi Konfirmasi Satker yang meliputi : NTPN, NTB/NTP, Akun, dan Nilai Setoran; 2) Mencetak daftar setoran yang akan dikonfirmasi serta membentuk ke dalam ADK.

KPPN Semarang I


52

Bagaimana proses pada KPPN Semarang I? 1) Melakukan upload data ADK dari satker pada Aplikasi Konfirmasi. 2) Melakukan proses konfirmasi dan mencocokkannya dengan hardcopy surat setoran apabila terjadi perbedaan data konfirmasi. 3) Mencetak daftar hasil konfirmasi. Bagaimana jika permintaan konfirmasi setoran penerimaan Negara oleh pihak lain selain Bendaharaproses pada KPPN Semarang I? Bisa dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan konfirmasi kepada KPPN. Kapan konfirmasi penerimaan Negara dapat dikonfirmasi di KPPN Semarang I? 1) H+1 setelah Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Hasil Penerimaan dan telah divalidasi oleh KPPN. 2) H+2 setelah data Laporan Kas Posisi (LKP) KPPN divalidasi oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila penyetorannya melalui Bank/Pos Persepsi bukan mitra kerja KPPN). Disamping Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara, KPPN juga melayani pencetakan Bukti Penerimaan Negara ( BPN) berupa NTPN yang berasal dari potongan SPM apabila diminta oleh Satker atau pihak yang berkepentingan misal Kantor Pelayanan pajak.

KPPN Semarang I


53

Bank /Pos Persepsi adalah Bank Umum atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN untuk menerima setoran penerimaan negara bukan pajak bukan dalam rangka ekspor dan impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. Adapun daftar bank/kantor pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang 1 adalah sebagai berikut : Daftar Bank/Kantor Pos Persepsi Lingkup KPPN Semarang I Bank Mandiri Cabang Semarang Pemuda

Bank BRI Cabang Kendal Bank BRI Semarang Patimura

Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang

Bank BRI Semarang Pandaran Bank BRI Cabang Ungaran

Bank Mandiri Cabang Semarang Pandaran

Bank BTN Cabang Semarang

Bank Mandiri Cabang Semarang Bangkong Plaza Bank Mandiri Cabang Semarang Kariadi

Bank Jabar Banten Cabang Semarang Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Niaga

Bank Mandiri Cabang Semarang Pahlawan Bank BNI Cabang MT Haryono Semarang Bank BNI cabang Undip Semarang

Cimb Niaga Semarang Pemuda ex Lippo Bank Jateng Cabang Semarang Bank Jateng Cabang Utama Semarang

Bank BNI Cabang Karangayu Semarang

KPPN Semarang I

Bank Syari’ah Cabang Semarang

Kantor Pos Semarang


54

4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

Dasar hukum : 



Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan Administrasi Belanja PNS Pusat Kepada Satker Kementerian Negara/ Lembaga Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat

Keterangan

Penghentian

Pembayaran

(SKPP)

merupakan Surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji mulai bulan tertentu yang diterbitkan dan ditandatangani PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan pejabat berwenang dan diketahui oleh KPPN.

Kapan SKPP terbit?

KPPN Semarang I

 

Saat Pegawai pindah ke satker lain (KPPN pembayar berubah maupun tetap); atau Pegawai pensiun.


55

SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 4 (empat) disertai SK Mutasi/Pindah, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN asal. SKPP Pegawai Pindah

SKPP Pegawai Pensiun

KPPN Semarang I

Selanjutnya didistribusikan : Lembar 1 untuk pegawai sangkutan, untuk pengajuan gaji I di tempat baru. Lembar 2 untuk satker baru, dilampiri dosir kepegawaian dan ADK pegawai pindah. Lembar 3 untuk pertinggal KPPN. Lembar 4 untuk pertinggal satker.

SKPP disampaikan ke KPPN dalam rangkap 5 (empat) disertai SK Pensiun, untuk disahkan dan diberi keterangan bahwa data pegawai bersangkutan telah dinonaktifkan dari database pegawai pada KPPN asal. Lembar 1 dan lembar 2 untuk PT. Taspen/Asabri. Lembar 3 untuk pegawai bersangkutan. Lembar 4 untuk pertinggal KPPN. Lembar 5 untuk pertinggal satker.


56

5) Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara  Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Berjalan ( TAB)

Dasar : Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Berjalan pada KPPN Pengembalian penerimaan negara yang dimaksud adalah pengembalian atas penerimaan negara yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan melalui kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN. Pengembalian atas penerimaan negara tahun anggaran berjalan meliputi : 1. Pengembalian PNBP dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh : a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran b. Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada SPM c. Setoran ganda d. Ikatan perjanjian 2. Pengembalian penerimaan tersebut tidak termasuk restitusi pajak, restitusi bea cukai, pemabayaran kembali retur SP2D dan pengembalian PFK. Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan dengan cara PA/KPA satuan kerja/penyetor mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan :  Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/KPPN;  Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan;  Surat Ketetapan Pengembalian;  Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ( sesuai format)  Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

KPPN Semarang I


57

Dasar hukum : 

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Pelaksanaan pembayaran pengembalian penerimaan negara atas beban SiLPA merupakan pengembalian atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya melalui Kas Negara dan /atau SUBRKUN KPPN. Pengembalian atas penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya meliputi : 1. Pengembalian PNBP dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh : a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran b. Setoran ganda c. Ikatan perjanjian d. Sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan 2. Pengembalian penerimaan tersebut tidak termasuk restitusi pajak, restitusi bea cukai, pemabayaran kembali retur SP2D dan pengembalian PFK. Prosedur pembayaran pengembalian penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya dengan cara PA/KPA satuan kerja/penyetor mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya dengan melampirkan :  Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi oleh BUN/KPPN;  Surat Ketetapan Pengembalian;  Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ( sesuai format)

KPPN Semarang I


58

6) Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada KPPN dan Satuan Kerja atas Setoran Pengembalian Belanja Setoran Pengembalian Belanja yang dapat digunakan kembali setelah dilakukan penyesuaian sisa pagu DIPA adalah : 1. Pengembalian Belanja karena Kelebihan pembayaran belanja atas beban APBN; 2. Pengembalian Belanja karena Kesalahan pembebanan pembayaran belanja; 3. Pengembalian Belanja karena Pembatalan pembayaran atas beban APBN; 4. Pengembalian Belanja karena Sesuai dengan peraturan perundangan harus dikembalikan kepada negara sebagai pengembalian belanja; 5. Setoran pengembalian belanja tersebut menggunakan SSPB; 6. Setoran pengembalian belanja tersebut disetorkan ke Kas Negara dalam Tahun Anggaran Berjalan. Prosedur penyesuaian sisa pagu DIPA karena adanya pengembalian belanja dengan cara : 1. PPK menyampaikan Surat Pernyataan Penyesuaian Pagu ( sesuai format) kepada KPPN dengan melampirkan : a. SSPB yang telah dikonfirmasi oleh KPPN beserta ADK; b. Copy SPM lembar ke-2 copy SP2D lembar ke-2 dalam hal pengembalian belanja dilakukan melalui pemotongan pada SPM beserta ADK. 2. Atas dasar surat pernyataan dari PPK, KPPN melakukan verifikasi dan menerbitkan Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA; 3. Atas dasar Berita Acara Penyesuaian Sisa Pagu DIPA dari KPPN; KPA memberitahukan kepada PPK dan PP-SPM untuk melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA pada aplikasi SPM sesuai petunjuk pada Aplikasi SPM

KPPN Semarang I


59

SPAN SUDAH DI DEPAN MATA MARI KITA BERSIAP UNTUK KEDATANGANNYA PERSIAPAN UNTUK IMPLEMENTASI SPAN DI KPPN SEMARANG I : 

Bergembira dan bersenang hati ......



Penulisan Data Supplier yang benar, lengkap dan Valid pada SPM agar SPM tidak ditolak oleh sistem : a.

b.

c.

d.

e.



Supplier terdiri dari : Bendahara, Pegawai, Penyedia Barang/Jasa, Lain-lain ( misal : Pengembalian Pajak/PBB/BPHTB/BM-C/PNBP) Data Supplier berupa : Nama Pegawai/Pemilik Rekening, NIP Pegawai, NPWP, Nomor Rekening, Nama Bank harus lengkap, benar dan valid. Terkait Kontrak, data Supplier harus terlebih dahulu didaftarkan pada KPPN untuk mendapat Nomor Register Supplier (NRS) Pastikan Konsisten dalam Penulisan Nama Supplier, apabila Nama Supplier sudah pernah mendapatkan NRS ( Nomor Register Supplier ) pembuatan SPM selanjutnya agar berdasarkan Nama Supplier tersebut dan tidak berubah ; Pastikan pada saat melakukan input Nomor Rekening Supplier tidak terdapat tanda baca I spasi

Pelaksanaan penerimaan SPM s.d penerbitan SP2D/Daftar SP2D dengan aplikasi SPAN dilakukan dengan ketentuan sbb : a.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja negara, kPPN menerima dokumen tagihan dari Satker, baik dengan mekanisme UP maupun LS ( kontraktual/non kontraktual) yang berupa : 1. SPM beserta ADK SPM: dan 2. Dokumen pendukung SPM sesuai ketentuan mengenai pelaksanaan APBN.

KPPN Semarang I


60

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Dalam hal tagihan untuk LS Kontraktual, SPM juga harus dilengkapi ADK Kontrak apabila : 1. Satker mengajukan SPM pertama kali; 2. Satker belum melakukan pendaftaran data kontrak ke KPPN atau; 3. Terdapat perubahan data kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN. Dalam pengajuan tagihan yang terkait dengan pembayaran Gaji Induk, SPM juga dilengkapi dengan : 1. ADK belanja Pegawai; dan/atau 2. ADK Pegawai Baru, dalam hal terdapat penambahan pegawai, baik pengangkatan pegawai maupun yang dipindahkan dari Satker lain. Setelah menerima SPM beserta dokumen pendukung dari satker, KPPN melakukan pencairan dana melalui penerbitan SP2D/Daftar SP2D dengan menggunakan aplikasi SPAN, setelah dilakukan : 1. Konversi ADK SPM dan/atau ADK Kontrak; 2. Validasi/pengujian atas data supplier, data kontrak, dan/atau data tagihan (resume tagihan) Dalam rangka validasi/pengujian data supplier/data kontrak pada SPAN, supplier/data kontrak harus sudah tercatat dalam database SPAN Apabila pada saat menerima SPM dari Satker, data supplier/data kontrakbelum tercatat dalam database SPAN maka KPPN melakukan proses pendaftaran data supplier/data kontrak ke dalam database SPAN Proses pendaftaran data supplier/data kontrak ke dalam database SPAN dilakukan dengan cara menggugah ADK supplier ke dalam aplikasi SPAN, yang dihasilkan dari : 1. Proses konversi ADK SPM atas tagihan dengan mekanisme UP/LS Non Kontraktual atau 2. Proses konversi ADK Kontrak atas tagihan dengan mekanisme LS-Kontraktual

KPPN Semarang I


61

h.

i.

  

Pastikan telah menggunakan Aplikasi Versi terakhir Pastikan pengisian Elemen Data pada SPM lengkap dan benar PENYAMPAIAN ALAMAT EMAIL SATKER YANG BENAR, LENGKAP DAN VALID : 1. 2. 3.

4. 5.



Proses pendaftaran data kontrak ke dalam database SPAN dilakukan dengan cara menggugah ADK Kontrak ke dalam aplikasi SPAN, yang dihasilkan dari proses konversi ADSK Kontrak. Satker dapat melakukan pendaftaran data kontrak ke KPPN untuk dicatatkan dalam database SPAN, yang tidak bersamaan dengan pengajuan SPM dalam hal : 1. Setelah ditandatanganinya perjanjian kontrak; atau 2. Terdapat perubahan data kontrak yang telah dicatatkan dalam database SPAN.

Pengisian alamat email Satker yang valid di isian “ EMAIL SATKER” pada Form “ Referensi Satker” aplikasi SPP/SPM. Email yang diiskan adalah email satker yang bersangkutan bukan email rekanan/pihak ketiga. Dimanfaatkan sebagai tujuan pengiriman notifikasi mengenai persetujuan atau penolakan kontrak, persetujuan/Penolakan bank register, Persetujuan/Penolakan supplier register, persetujuan dan penolakan tagihan, daftar Surat Perintah Pencairan Dana. Pastikan bahwa isian “Email Satker” di seluruh data Suplier adalah email satker yang bersangkutan. Sebaiknya menggunakan alamat email yang sudah cukup familiar ( disarankan memakai gmail.com)

JANGAN SUNGKAN SELALU BERTANYA KE TEMAN-TEMAN KPPN APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU PENJELASAN TENTANG SPAN

SPAN UNTUK PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA LEBIH BAIK

KPPN Semarang I


62

SISTEM LAYANAN MPN GENERASI KEDUA( SISTEM LAYANAN MPN G-2 )

Dengan SISTEM MPN G2, melakukan setoran Penerimaan ke Kas Negara menjadi : 1. Mudah 2. Simpel 3. Dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja (24 jam sehari-07 hari dalam seminggu) serta 4. GRATIS SYARAT – SYARAT UTAMA MENGGUNAKAN SISTEM LAYANAN MPN G-2  

TERHUBUNG DENGAN INTERNET MEMPUNYAI AKUN EMAIL

LANGKAH-LANGKAH PENGGUNAAN SISTEM LAYANAN MPN G-2 : I. PENDAFTARAN/REGISTRASI ( SEKALI SEUMUR HIDUP) UNTUK MENDAPAT USER ID DAN PIN II. PEMBUATAN/CREATE BILLING ( DILAKUKAN PADA SAAT AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK/PNBP/BEA CUKAI UNTUK MENDAPATKAN ID-BILLING) III. PEMBAYARAN, DILAKUKAN MENDAPATKAN ID-BILLING

UNTUK SETORAN PAJAK :  MASUK PORTAL BILING PAJAK DENGAN ALAMAT : sse.pajak.go.id UNTUK PNBP/PENGEMBALIAN BELANJA DAN NON ANGGARAN :  MASUK PORTAL BILING PNBP DENGAN ALAMAT : www.simponi.kemenkeu.go.id

SETELAH

IV. RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN : 1. BULAN APRIL 2014

BISA LEWAT :    

TELLER BANK/POS PERSEPSI INTERNET BANKING EDC ( ELECTRONIC DATA CAPTURE) ATM

BANK BRI MELALUI FASILITAS :    

ATM BRI INTERNET BANKING BRI EDC Mulai Minggu ke-2 April TELLER

2. MULAI AWAL MEI 2014

BANK BNI, BANK MANDIRI, BANK CIMB NIAGA, PT POS INDONESIA

3. MULAI AWAL JUNI 2014

BANK PERSEPSI LAINNYA SESUAI KESIAPAN MASING2

KPPN Semarang I


63

SARANA PENGADUAN I.

II.

III.

Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kantor Pusat DJPBN  Surat

:

   

: : : :

Email SMS Telepon Aplikasi

UKI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jl. Lapangan banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat [email protected] 0878 8080 2080 021 381 4411 Whistleblowingsystem (wise) Inspektorat Jenderal Kemenkeu : www.wise.depkeu.go.id

Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kantor Wilayah DJPB Propinsi Jawa Tengah  Surat

:

 Email  Telepon  Faksmili

: : :

UKI Kanwil DJPBN Prop. Jawa Tengah Jl. Pemuda No. 2 Semarang [email protected] 024 7016 1555 024 354 5877

Unit Kepatuhan Internal (UKI) KPPN Semarang I  Surat

:

   

: : : :

Website Email Telepon Faksmili

UKI KPPN Semarang I Jl. Ki Mangunsarkoro No.34 Semarang http://kppnsemarang1.net

[email protected] 024 841 1089 024 831 2987

Untuk saran/masukan/keluhan/pengaduan dapat juga dimasukkan pada KOTAK SARAN/PENGADUAN YANG ADA DI RUANG LAYANAN KPPN SEMARANG I

KPPN Semarang I


64

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP) BATAS WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN PADA KPPN

NO

URAIAN

BATAS WAKTU

1

Penyampaian data Pengawasan Kontrak dari Satker

1 Jam

persyaratan lengkap & benar

NIHIL

2

Penerbitan SP2D Non Belanja Pegawai, Vakasi, Lembur, Uang Makan, Honor, Bel. Barang, Bel. Modal, Bel. Bansos, Bel. Lain-Lain

1 Jam


NIHIL

3

Penerbitan SP2D gaji Induk/Susulan/kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Uang Duka Tewas/Terusan Penghasilan gaji/uang Muka Gaji.

5 HK sebelum tanggal pembayaran Gaji


NIHIL

4

Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP/GUP NIHIL

1 Jam


NIHIL

5

Penerbitan SP2D SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM KPBB

2 HK


NIHIL

6

Penerbitan SP2D Pengembalian Pendapatan

1 Jam

NIHIL

7

Penerbitan SP2D dana Bagi Hasil PBB

1 Jam

NIHIL

8

Pengembalian SPM

1 HK

NIHIL

9

Penerbitan Surat Pemberitahuan Ralat SP2D

1 HK

NIHIL

10

Penatausahaan Dokumen DIPA/Dokumen Lain yang dipersamakan/dan transfer pagu DIPA Awal Tahun Anggaran dan Pengamanan Data Base

11

Pengesahan SKPA

12

SKPP Mutasi/Pensiun dengan Aplikasi GPP

KETERANGAN

BIAYA

NIHIL 1 HK

8 rangkap, ADK SKPA, ADK Revisi POK ( kalau ada)

NIHIL

1 HK

persyaratan lengkap & benar, mutasi 4 rangkap, pensiun 5 rangkap

NIHIL

NIHIL

13

SKPP Mutasi NON Aplikasi GPP

3 HK

persyaratan lengkap & benar, mutasi 4 rangkap beserta dokumen pendukung

14

SKPP Pensiun NON Aplikasi GPP

3 HK

persyaratan lengkap & benar, 6 rangkap beserta dokumen pendukung

NIHIL

15

Persetujuan/Penolakan TUP

1 HK


NIHIL

16

Teguran keterlambatan GU TUP

1 HK

NIHIL

17

Penerbitan SP2B BLU

2 HK

NIHIL

18

Penerbitan Surat Ralat SP2B BLU

5 HK

NIHIL

19

Penerbitan Surat Pengembalian SP3B BLU

NIHIL 65

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP) BATAS WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN PADA KPPN

NO

URAIAN

BATAS WAKTU

KETERANGAN

BIAYA

Sejak diterima surat retur dari BO

NIHIL

20

Penerbitan Surat Pemberitahuan Retur

2 HK

21

Penerbitan Surat ralat Retur

2 HK

NIHIL

22

Rekonsiliasi Eksternal dan Penerbitan BAR

7 HK

NIHIL

23

Rekonsiliasi Eksternal Elektronik dan Penerbitan BAR

7 HK

NIHIL

24

Penerbitan Konfirmasi Surat Setoran/Pelimpahan

5 HK SEJAK TANGGAL SETOR

NIHIL

25

Persetujuan/Penolakan Pembukaan Rekening

1 HK

NIHIL

26

Penerbitan Surat Keteranga Telah Dibukukan (SKTB)

5 HK

NIHIL

27

Penerbitan Nota Perbaikan Transaksi

1 HK

NIHIL

28

Penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan ( SKP4)

1 HK SEJAK DITERBITKAN SKTB

NIHIL

66

KATA PENGANTAR. Bismillahirrohmanirrohim

Recommend Documents