KATA PENGANTAR
Assalamua’alaikum Wr.Wb Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Inspektorat Badan POM menyusun Rencana Strategis 2015 – 2019 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Inspektorat 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif atas kinerja yang akan dilaksanakan Inspektorat selama periode lima tahun yang akan datang dalam rangka mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government), akuntabilitas kinerja, serta pelayananan publik prima di lingkungan Badan POM Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat telah menentukan sasaran strategis yaitu terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien. Sasaran strategis tersebut akan dijabarkan dalam kegiatan prioritas yang hendak dilaksanakan dalam lima tahun kedepan. Tantangan pengawasan internal yangdihadapiInspektorat semakin berat dan kompleks. Namun demikian kami percaya dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh auditor dan staf Inspektorat serta adanya dukungan dari seluruh jajaran manajemen Badan POM maka pengawasan internal yang efektif dan efisien akan tercapai. Semoga upaya kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan ridho Allah SWT. POM Satu! Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 7 April 2015 Inspektur Badan POM
Dra.Zulaimah, Apt., M.Si.
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.06.02.6.04.15.0646 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019...........................................iii BAB I PENDAHULUAN A.
Kondisi Umum...................................................................................................................................1
B.
Potensi dan Permasalahan...........................................................................................................7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN A.
Visi .........................................................................................................................................................19
B.
Misi ........................................................................................................................................................20
C.
Tujuan ..................................................................................................................................................21
D.
Sasaran .................................................................................................................................................21
E.
Budaya Organisasi ...........................................................................................................................22
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A.
Arah Kebijakan dan Strategi........................................................................................................25
B.
Kerangka Regulasi ...........................................................................................................................26
C.
Kerangka Kelembagaan ................................................................................................................27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A.
Target Kinerja ...................................................................................................................................29
B.
Kerangka Pendanaan .....................................................................................................................29
BAB V PENUTUP.....................................................................................................................................................31 LAMPIRAN
ii
BAB I PENDAHULUAN A.
Kondisi Umum
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPNK, maka dibentuklah Inspektorat sebagai unit pengawasan internal berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.4231 tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM No.02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 pasal 309. Upaya Badan POM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif.Sebagai bagian integral dari Badan POM, Inspektorat Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran stratejiknya, melalui implementasi core business Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal. Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan POM, maka Inspektorat Badan POM menyusun Rencana Strategis 2015 sampai dengan 2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana diatur dalam SK Kepala Badan POM No. 02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Renstra Inspektorat 2015 sampai dengan 2019 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan stratejik Badan POM 2015 sampai dengan 2019 menuju Good Government and Clean Governance. Diharapkan melalui ditetapkannya Renstra Inspektorat Badan POM 2015 sampai dengan 2019, kebijakan dan perencanaan pengawasan tahunan
1
Inspektorat Badan POM menjadi sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Diharapkan pula Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Badan POM dapat diimplementasikan sebagaimana amanah Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999. Atas dasar hal tersebut di atas maka Inspektorat menyusun Rencana Strategis Inspektorat Badan POM tahun 2015 sampai dengan 2019. Kondisi umum Inspektorat Badan POM pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi, dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut: 1. Peran Inspektorat Badan POM berdasarkan Peraturan Perundangundangan Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Badan POM 1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4) Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5) Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2005 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); 6) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 4 Tahun 2015; 7) Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara; 8) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; 9) Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIPI) No. KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia; 10) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
2
2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004, Inspektorat Badan POM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibina oleh Sekretaris Utama Badan POM. Struktur organisasi Inspektorat Badan POMterdiri dari Inspektur, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Badan POM digambarkan sebagai berikut : Kepala Badan POM
Sekretariat Utama
Inspektorat
Deputi I
PPOMN
Deputi II
PPOM
PROM
PIOM
Deputi III
Balai Besar/BalaiPOM Bagan 1. Struktur Organisasi Badan POM
Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat Badan POM
3
Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.SDM Inspektorat Badan POM pada tahun 2014 terdiri dari 28 orang pegawai. Adapun profil pegawai Inspektorat Badan POM berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 1 SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan PENDIDIKAN Magister Apoteker Ekonomi Hukum Komputer Akuntansi (akademi) Arsiparis SLTA Umum SLTA Kejuruan Jumlah
STRATA S2 Profesi S1 S1 S1 D3 D3 -
: : : : : : : : : :
JUMLAH 2 orang 11 orang 5 orang 3 orang 2 orang 1 orang 1 orang 2 orang 1 orang 28 orang
Dari komposisi SDM Inspektorat Badan POM sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan tabel di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan semakin tingginya harapan stakeholder terhadap kinerja Inspektorat, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Inspektorat Badan POM agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan. 3. Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Badan POM periode 2010-2014 Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Inspektorat Badan POM mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.Dalam rangkamenjalankan tugas tersebut, maka Inspektorat Badan POM telah melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat periode 2010–2014sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan aparatur negara; 2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi hasil pengawasan; 3) Penyelenggaraan evaluasi penerapan quality policy satuan kerja; 4) Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pengawas internal pemerintah.
4
Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Badan POM tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2010–2014 INDIKATOR 1.
2.
3.
2010
2011
2012
2013
2014
CAPAIAN
CAPAIAN
CAPAIAN
CAPAIAN
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
103.90%
122.40%
138.82%
100%
90%
79.52%
88.36%
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
−
−
114.01%
132.17%
85%
87.41%
102.84%
Jumlah laporan hasil penerapan SPIP
−
−
100%
55.56%
40
35
87.50%
4. Isu-isu Strategis Sesuai Inspektorat Badan POM
Dengan
Tupoksi
dan
Kewenangan
Selama periode 2010–2014, pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan stakeholder, penyebabnya antara lain:
Adanya penambahan peran Inspektorat dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM seperti program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Koordinator Auditor Internal QMS, dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Adanya gap antara hasil penilaian LAKIP oleh Inspektorat dengan hasil evaluasi oleh MenPAN dan RB kepada Badan POM, dimana ratarata hasil penilaian/evaluasi Inspektorat lebih tinggi daripada nilai yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB. Hal ini karena metode evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat hanya dilakukan terhadap aspek-aspek kaidah dan dokumen dari hasil implementasi SAKIP, namun belum sampai pada evaluasi ke data sumber maupun verifikasi langsung kepada pelaksana kegiatan dari unit yang dievaluasi. Oleh karenanya, untuk periode berikutnya perlu dilakukan pembenahan untuk peningkatan kualitas dan efektifitas
5
implementasi AKIP pada unit/satuan kerja di lingkungan Badan POM selanjutnya.
Jumlah sumber daya manusia yang belum memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan di seluruh satuan kerja Badan POM dan untuk melaksanakan seluruh peran tersebut di atas, merupakan tantangan bagi segenap personil Inspektorat Badan POM guna mencapai target kinerja dan memenuhi tuntutan peran tersebut di atas, antara lain melalui pembagian tugas pada masing-masing kegiatan, peningkatan kapasitas, optimalisasi peran personil dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas.
Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, perlu dilakukan penguatan kapasitas Inspektorat Badan POM sebagai aparat pengawas internal pemerintah, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya agar pencapaian kinerja di masa yang akan datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya pengawasan internal yang efektif dan efisien. Langkah–langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Badan POM, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah: 1. Perubahan paradigma pengawasan intern dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya. Perubahan peran pengawasan dilakukan dengan menitikberatkan pada 4 (empat) hal yaitu: 1) Memberikan fungsi assurance (penjaminan mutu). Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti reviu, evaluasi dan pemantauan; 2) Fungsi consulting (konsultasi) kepada manajemen. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum; 3) Mengintensifkan upaya sosialisasi dan edukasi terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh aparatur negara; dan 4) Memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. 2. Melakukan adaptasi, perbaikan, perencanaan kinerja pengawasan.
penyesuaian
terhadap
rumusan
6
3. Monitoring secara berkala terhadap pencapaian kinerja sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja serta pembagian dan pengelompokan Sumber Daya Manusia sebagai penanggung jawab dalam pencapaian target kinerja. 4. Melakukan kajian mengenai batas waktu (timeline) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan. 5. Melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Mutu (QMS) Inspektorat Badan POM dengan berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang tersedia melalui partisipasi seluruh personil yang terlibat untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 6. Peningkatan kualitas dan penambahan kuantitas Sumber Daya Manusia melalui: 1) Peningkatan kualitas dengan perbaikan sistem pengembangan pegawai disertai evaluasi kompetensi pegawai; 2) Penambahan kuantitas sesuai dengan analisis beban kerja Pengawasan Internal. B.
Potensi dan Permasalahan
Analisis SWOT Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (controllable) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (uncontrollable) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) telah memberikan pandangan bagi Inspektorat Badan POM bahwa permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel yang berisikan kata-kata kunci berikut ini:
7
Tabel 3 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman 1. 2. 3. 4.
Kekuatan (Strengths - S) Auditor dengan Sertifikasi JFA Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2008 dan pedoman pengawasan lainnya Komitmen pimpinan Kewenangan yang telah dimiliki Inspektorat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Peluang (Opportunities – O) 1. Political will pemerintah untuk mewujudkan good governance yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam system manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3. Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai consultant partner. 4. Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) 5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan meningkat.
Kelemahan (Weaknesses –W) Jumlah SDM kurang memadai Kompetensi teknis belum memadai Kedudukan Inspektorat sebatas Eselon II dan miskin struktur Sumber dana kurang memadai Belum adanya sistem informasi pengawasan. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada level 1
Ancaman (Threats – T ) 1. Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI 2. Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal. 3. Belum adanya perundangundangan terkait pengawasan internal. 4. Dinamika perubahan dalam sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek sistem pengawasan masih tertinggal. 5. Penerapan SPIP belum optimal dalam pelaksanaanya.
Kekuatan (Strengths - S) Auditor dengan Sertifikasi JFA Pencapaian kinerja dan keberhasilan organisasi pengawasan internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional dibidangnya. SDM yang kompeten dan profesional akan mengatur serta menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar profesi pengawasan internal yang berlaku, sedangkan SDM yang profesional
8
adalah SDM yang mampu melaksanakan penugasan dengan baik dan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya.
Pedoman operasi baku/ISO 9001:2008 dan pedoman pengawasan lainnya Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2008. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaanya yang diatur dalam berbagai peraturan. Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, evaluasi LAKIP telah tersedia standar pengawasannya, petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknisnya. Tersedianya pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan teknis pengawasan akan menjamin konsistensi dan kualitas penyajian laporan hasil pengawasan sehingga rekomendasi, saran dan masukan Inspektorat akan memperoleh pijakan argumentasi yang cukup kuat untuk dapat dipertimbangkan oleh stakeholder.
Komitmen pimpinan Komitmen pimpinan Inspektorat merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat atas pencapaian visi, misi dan tujuan Inspektorat. Komitmen yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas yang selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terkait dengan adanya perubahan peranan Inspektorat, maka pimpinan juga diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan komunikasi dan menyemangati proses transformasi tersebut.
Kewenangan yang telah dimiliki Inspektorat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal melalui audit, evaluasi, analisis, review dan fungsi konsultasi atas seluruh aktifitas dan program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Pengawasan yang dilaksanakan akan menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
9
Kelemahan (Weaknesses –W) Jumlah SDM kurang memadai Meningkatnya tuntutan akan good governance dan clean government dengan peran aktifdan beban kerja Inspektorat yang semakin meningkat, maka pengawasan yang dilaksanakan tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan pada auditor sejumlah 19 (sembilan belas) orang. Penambahan jumlah auditor sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan segera.
Kompetensi teknis belum memadai Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor maupun harus memenuhi standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Namun, efektifitas pelaksanaan pengawasan dapat terhambat apabila auditor tidak memiliki kompetensi teknis ataupun minim pengetahuan dan pengalaman akan bidang penugasannya.
Kedudukan Inspektorat sebatas Eselon II dan miskin struktur Organisasi dan tata laksana Inspektorat hanya dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II. Hambatan struktural ini semakin terasa, saat penyusunan program, peraturan terkait pengawasan dan koordinasi dengan auditee. Inspektorat minim struktur dengan hanya memiliki 2 (dua) orang pejabat struktural juga menjadi kendala. Rentang kendali pengawasan yang bersifat langsung dari Inspektur kepada seluruh auditor menjadi masalah tersendiri terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan.
Sumber dana kurang memadai Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran tersebut belum mampu utuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan.
Belum adanya sistem informasi pengawasan. Pelaksanaan pengawasan internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Masih terdapat peluang untuk membangun sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal.
10
Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik. Kebijakan pengawasan berperan penting dalam mengarahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan berbagai aparat pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang berkualitas dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan pembenahan manajemen pemerintahan. Aparat pengawasan yang ada pada berbagai level pemerintahan dapat dioptimalkan dengan adanya sinkronisasi arah kegiatan pengawasan dan koordinasi antara aparat pengawasan sehingga dapat dihasilkan sinergitas pengawasan.
Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 1 Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai areas of improvement dari masing-masing APIP. Berdasarkan hasil survei BPKP perihal kapabilitas Inspektorat POM, Inspektorat Badan POM masih berada pada level 1 dari kapabilitas APIP. Untuk itu areas of improvementwajib diidentifikasiagar dapat menyusun roadmap/rencana peningkatan kapabilitas menuju ke level 2.
Badan 5 level untuk tindak
Peluang ( Opportunities – O) Political will pemerintah untuk mewujudkan good governance yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi Tata kepemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi
11
publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja kepemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bersih dibuktikan dengan terbitnya berbagai perangkat hukum dan dan serangkaian program seperti Reformasi Birokrasi, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Program Pengendalian Gratifikasi dan program Whistleblowing System.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pengembangan SPIP juga merupakan implementasi atas ketentuan dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP yang hendak dikembangkan Badan POM mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.
Perubahan paradigma pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai consultant partner. Penguatan Inspektorat Badan POM sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi menjadi efektif dan dapat diandalkan. Auditor intern menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dapat dituntut pula memberikan early warning system sebelum terjadinya penyimpangan. Perkembangan ini selaras dengan paradigma pengawasan intern APIP yang baru dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi assurance (penjaminan mutu) dan consulting (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan
12
memperluasnya dengan kegiatan assurance seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi. APIP yang kuat memberikan kontribusi positif pada implementasi SPIP dengan efektifnya aspek SPIP berupa monitoring dan evaluasi. APIP yang profesional pada gilirannya akan berkontribusi pada laporan keuangan Badan POM yang handal. APIP harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.
Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK) Pembentukan satgas SPIP dan satgas LK mengacu kepada best practices konsep three lines of defense pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari: - Lini pertama merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Satgas SPIP dansatgas LK diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep three lines of defense; - Lini kedua dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktuwaktu yang ditentukan; dan - Lini ketiga adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah fungsi pengawasan. Kapabilitas sistem informasi memberi dukungan kepada para pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai produk/jasa yang diberikan. Sistem informasi yang baik adalah sebuah persyaratan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi umpan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
13
tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan meningkat. Partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi dan memonitor pelaksanaan program dan anggaran kementerian dan lembaga perlu diakomodasi dengan cara yang tepat dan benar. Pembentukan whistleblowing system dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa merupakan potensi keterlibatan masyarakat dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
Ancaman ( Threats – T ) Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI Opini atas Laporan Keuangan Badan POM tahun 2012 yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan BPK Nomor 8.1/HP/XIX/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini TMP ini diberikan setelah sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut. Penurunan opini atas laporan keuangan tersebut telah menurunkan kredibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM. Kejadian serupa dengan pemberian opini TMP dapat kembali terulang apabila tidak terdapat komitmen danpengelolaan serta pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntasi Pemerintah.
Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal Mitra kerja Inspektorat masih memahami bahwa pengawasan internal merupakan wahana untuk mencari-cari kesalahan. Mitra kerja belum mengetahui dan belum memandang fungsi inspektorat sebagai mitra manajemen untuk memperbaiki kinerja manajemen.
Belum adanya perundang-undangan terkait pengawasan internal Pembahasan undang-undang sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berlarut-larut berimbas pada ketidakpastian atas kelembagaan organisasi pengawas internal dantidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas diantaraaparat pengawas internal tersebut. Sebagai dampak dari ketiadaan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan internal berakibat pada belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
14
Penerapan SPIP belum optimal dalam pelaksanaanya Tahun 2014 merupakan tahun keempat pelaksanaan implementasi SPIP Badan POM, meskipun demikian, masih banyak keraguan, kekurangpahaman dan ketidaktahuan akan manfaat dan kegunaan SPIP. Kendala implementasi SPIP yang setengah hati inilah yang menyebabkan masing-masing unit Badan POM mengalami kegagalan untuk mendeteksi secara dini ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang akhirnya berimbas ke laporan keuangan Badan POM. Implementasi SPIP Badan POM memerlukan revitalisasi dalam pelaksanaannya. Konsep pengendalian (SPIP) dengan menitikberatkan pada unsur pemantauan melalui 3 (tiga) lapis pertahanan (three lines of defense) merupakan salah satu peluang untuk akselerasi implementasi SPIP. Unit Kepatuhan Internal (UKI) sebagai lapis pertahanan tingkat kedua pada setiap satuan kerja menjadi isu yang sangat penting bagi keberhasilan implementasi SPIP. Pembentukan Unit Kepatuhan Internalakanbertugas untuk melakukan pemantauan atas pengendalian intern pada tingkat satuan kerja. Unit inilah yang akan melakukan Operasionalisasi Kepatuhan Internal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
15
Tabel 4 Matriks strategi SWOT Inspektorat Badan POM Analisis Lingkungan Internal (A L I)
Analisis Lingkungan Eksternal (A L E)
1.
Kekuatan (Strengths - S) Auditor dengan Sertifikasi JFA
Kelemahan (Weaknesses –W) 1. Jumlah SDM kurang memadai
2.
Pedoman Operasi Baku/ISO 9001:2008 dan pedoman pengawasan lainnya
2.
Kompetensi teknis belum memadai
3.
Komitmen pimpinan
3.
Kedudukan Inspektorat sebatas Eselon II dan miskin struktur
4.
Kewenangan yang dimiliki Inspektorat
4.
Sumber memadai
5.
Belum adanya sistem informasi pengawasan.
6.
Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik.
telah
dana
kurang
7.
Peluang ( Opportunities – O) 1. Political will pemerintah untuk mewujudkan good governance yang mempunyai peran pengawasan dan posisi strategis dalam system manajemen pembangunan nasional yang cukup tinggi 2.
3.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perubahan paradigm pengawasan internal dimana APIP sebagai mitra auditee menjadikan APIP berperan sebagai consultant partner. Adanya satgas SPIP Pusat dan satgas Laporan Keuangan (LK)
Strategi S + O 1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah. 2. Laksanakan kebijakan stratejik dengan dukungan pimpinan dan bekerjasama dengan pihak lain yang terkait. 3. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan by report, by system dan by audit. 4. Manfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan.
Kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) pada level 1 Strategi W + O 1. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan risk base audit. 2. Manfaatkan anggaran secara optimal dalam melaksanakan pengawasan. 3. Tingkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan. 4. Lakukan kajian terutama dalam memenuhi jumlah sumber daya manusia pengawasan. 5. Manfaatkan sistem informasi pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja pengawasan. 6. Lakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik.
16
5.
Pemanfaatan infotmasi mempermudah pengawasan.
teknologi untuk fungsi
7. Terapkan pemberian sanksi dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.
Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan meningkat.
8. PeningkatanKapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM).
1.
2.
Ancaman ( Threats – T ) Penurunan opini atas Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK Mitra kerja yang kurang memahami peran pengawasan internal.
3.
Belum adanya perundangundangan terkait pengawasan internal.
4.
Dinamika perubahan dalams sistem manajemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, sementara aspek system pengawasan masih tertinggal.
5.
Penerapan SPIP optimal pelaksanaanya.
Strategi S + T 1. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan.
Strategi W + T 1. Bekerjasama dengan kementerian/ lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan.
2. Komunikasikan peran dan fungsi pengawasan internal dalam menunjang keberhasilan organisasi.
2. Mengusulkan perubahan struktur Inspektorat.
3. Kontribusi aktif auditor dalam forum asosiasi auditor internal pemerintah Indonesia untuk ikut mendorong pembahasan draft undang-undang pengawasan internal.
3. Merintis pembelajaran melalui e-learning. 4. Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas LK sebagai bagian dari three lines of defense
4. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP.
belum dalam
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor- faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat. Strategi tersebut sebagai berikut : 1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan; 2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan; 3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas LK sebagai bagian dari three lines of defense; 4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan;
17
5. Maksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah; 6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada riskbased audit; 7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM); 9. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan by report, by system dan by audit; dan 10. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan.
18
BAB II VISI, MISI,TUJUAN, DAN SASARAN A. Visi Visi Inspektorat Badan POM adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Badan POM pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Badan POM. Sesuai Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM No. HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan POM No. 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM; tugas pokok Inspektorat Badan POM adalah melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan fungsi Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional. 2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 4. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat. Inspektorat Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (consulting) dan sebagai quality assurance. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat sebagai berikut:
19
B. Misi Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Badan POM. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip good governance dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas. Inspektorat secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.
20
C. Tujuan Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:
D. Sasaran Sasaran Inspektorat Badan POM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Tujuan
Sasaran
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien.
21
Inspektorat memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM Inspektorat Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi agent of change bagi organisasi Badan POM. E. Budaya Organisasi Budaya kerja Inspektorat mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.
BUDAYA KERJA INSPEKTORAT
PROFESIONAL, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi. INTEGRITAS, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. KREDIBILITAS, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
22
KERJASAMA TIM, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik. INOVATIF, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini. RESPONSIF/CEPAT TANGGAP, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah. Di samping budaya kerja, Inspektorat Badan POM sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal memiliki sloganyang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan penugasan. Slogan Inspektorat : PASTI
PASTI 1. Profesional, auditor harus : - Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan. - Mampu mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan profesionalisme audit (professional judgement). 2. Aktif, auditor harus berperan aktif dalam pencapaian kinerja. 3. Setia, auditor harus setia terhadap bukti audit dan kebenaran. - Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas. - Mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
23
- Menguji bukti audit yang dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran. - Pengambilan keputusan berdasarkan atas bukti audit yang rekucuma (setia terhadap bukti). 4. Talenta, auditor harus memiliki pengetahuan (knowledge), keahlian (expert), pengalaman dan keterampilan (skill) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Talenta/kompetensi dibangun dengan upaya sistemik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pola karir dan kompetensi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan penugasan. 5. Independen, auditor memperhatikan aspek - Tidak memihak, independen dalam kenyataan dan dalam penampilan - Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit. - Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan negara atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.
24
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. Arah Kebijakan dan Strategi Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat, Inspektorat Badan POM telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kebijakan Badan POM yaitu “Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan OM melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien” sebagai berikut: a. Optimalisasi kegiatan pengawasan internal di lingkungan Badan POM; b. Implementasi program anti korupsi dan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja Badan POM; c. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah/Inspektorat Badan POM. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut maka Inspektorat Badan POM menyusun strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus bagi Inspektorat yaitu: 1. Memanfaatkan tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan/stakeholders terhadap peranan Inspektorat dalam pengawasan; 2. Bekerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah lainnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan; 3. Melibatkan peran aktif manajemen dalam Implementasi SPIP dan Pemberdayaan satgas SPIP dan satgas LK sebagai bagian dari three lines of defense; 4. Melibatkan auditor dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan keuangan; 5. Maksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pemerintah; 6. Melaksanakan prioritas pengawasan dengan berdasarkan pada riskbased audit; 7. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal; 8. Meningkatkan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM); 9. Mengoptimalkan teknologi dan sistem informasi untuk mengembangkan mekanisme pengawasan by report, by system dan by audit; dan
25
10. Meningkatkan kompetensi para auditor melalui pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan berkesinambungan. Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Badan POM dirangkum dalam Program yaitu: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program diselenggarakan untuk mencapai sasaran Badan POM yang menjadi tujuan Inspektorat, yaitu: Meningkatnya Pengawalan APIP terhadap Pengelolaan Sumber Daya Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaranInspektorat, yaitu Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien Inspektorat telah merumuskan strategi ke dalam bentuk yang lebih operasional dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Inspektorat berupa kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari komponen: 1) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Aparatur Negara; 2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan; 3) Implementasi SPIP dan Program Anti Korupsi Badan POM;dan 4) Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM.
B. Kerangka Regulasi Regulasi yang ada saat ini dirasa sudah cukup memadai untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Badan POM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal melalui audit, evaluasi, analisis, review dan fungsi konsultasi atas seluruh aktifitas dan program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
26
Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat pun telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2008. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaanya yang diatur dalam berbagai peraturan. Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, evaluasiAKIP telah tersedia standar pengawasannya, serta petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknisnya.
C. Kerangka Kelembagaan Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM. Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM), Inspektorat Badan POM masih berada pada level 1 dari 5 level kapabilitas APIP. Untuk itu areas of improvement wajib untuk diidentifikasi Inspektorat agar dapat menyusun road map/rencana tindak peningkatan kapabilitas menuju ke level 2.
27
Untuk mencapai level 2, perbaikan yang perlu dilakukan mencakup sepuluh key process area (KPA), yaitu: No 1 2
3
4
5 6
Elemen KPA Level 2 Peran dan Layanan APIP Audit Ketaatan (Compliance Auditing) Pengelolaan SDM Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten (Skilled People Identified and Recruited) Pengembangan profesi individu (Individual Professional Development) Praktik Profesional Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan (Audit Plan Based on Management/Stakeholder Priorities) Kerangka kerja praktik professional dan prosesnya (Professional Practices and Processes Framework) Akuntabilitas dan Perencanaan kegiatan APIP (IA Business Plan) Manajemen Kinerja Anggaran operasional kegiatan APIP (IA Operating Budget) Budaya dan Hubungan Pengelolaan Organisasi APIP (Managing within Organisasi the IA Activity) Struktur Tata Kelola Hubungan pelaporan telah terbangun (Reporting Relationships Established) Akses penuh terhadap informasi oganisasi, asset dan SDM (Full Access to the Organization’s Information, Assets, and People)
28
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja Untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat Badan POM, maka ditetapkan indikator sasaran kegiatan berupa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu dengan target selama 5 (lima) tahun sebagai berikut: Program
Tujuan
Sasaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Meningkatnya Pengawalan APIP Terhadap Pengelolaan Sumber Daya
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
Indikator Sasaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Tepat Waktu
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 28 31 33 36 36
Indikator keberhasilan kinerja Inspektorat tersebut dihitung dari sub komponen sebagai berikut: Indikator dihitung dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Audit Operasional Laporan SPIP Reviu Laporan Keuangan Badan POM Reviu RKAK/L Evaluasi LAKIP Monev Tindak Lanjut Total
2015 21
Target (laporan) 2016 2017 2018 24 26 29
2019 29
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
28
31
33
36
36
B. Kerangka Pendanaan Sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Badan POM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
29
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien. 1. Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
Alokasi (dalam miliar rupiah) 2015
2016
2017
2018
2019
Unit Organisasi Pelaksana
5,7
6,0
6,0
7,0
7,0
Inspektorat
Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.
30
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat tahun 2015 – 2019 merupakan pedoman dan panduan bagi Inspektorat Badan POM dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Rencana Strategis ini kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Badan POM 2015– 2019 ini, kebijakan dan perencanaan tahunan Inspektorat Badan POM akan mengacu pada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama dan diharapkan lebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Organisasi. Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja), yang kemudian menjadi input dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Badan POM. Rencana Strategis Inspektorat Badan POM 2015–2019 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi dan stakeholder terkait agar seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Inspektorat Badan POM.
31
KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.06.02.6.04.15.0646 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019 INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Menimbang
:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Startegis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019; 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah di ubah
dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN INSPEKTUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019.
Pertama
: Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2015-2019 berisi gambaran umum pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Kedua
: Rencana Strategis Inspektorat Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan peran pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk masa tahun 2015-2019;
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 7 April 2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan Inspektur
Dra. Zulaimah, Apt., M.Si. NIP. 19611011 199101 2 001
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga
Program/Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Target Lokasi
Alokasi (dalam miliar rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dan efisien. 1.
Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu
28
31
33
36
36
2015
2016
2017
2018
2019
Unit Organisasi Pelaksana
5,7
6,0
6,0
7,0
7,0 Inspektorat
5,7
6,0
6,0
7,0
7,0
5,7
6,0
6,0
7,0
7,0
K/L-N-B-NS-BS
KL
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2015-2019 No.
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
1.
Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2.
Nota Kesepahaman Kerjasama tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
3.
Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara
4.
Peraturan Kepala Badan tentang Pengendalian Gratifikasi
5.
Keputusan Kepala Badan tentang revisi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan penelitian Implementasi SPIP memerlukan panduan untuk pelaksanaan dan pemantauan SPIP Nota Kesepahaman Kerjasama tentang Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik sebagai upaya kerjasama pengawasan intern antara Badann POM dan BPKP; Peningkatan pengawasan penggunaan anggaran dan upaya untuk menyelesaikan kerugian Negara atas Barang Milik Negara (BMN) Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya pengendalian gratifikasi Pelaksanaan evaluasi SAKIP memerlukan penyesuaian, terutama pada peraturan Kemenpan dan RB tentang pedoman evaluasi SAKIP
Unit Terkait/Institusi
Unit Penanggungjawab
Inspektorat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Inspektorat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
BPKP Kementerian Keuangan
BPKP
Inspektorat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Biro Umum Inspektorat Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
-
KPK
Inspektorat Biro Perencanaan dan Keuangan
Kementerian PAN dan RB
