KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.
“Buku
Profil Perijinan”
ini disusun oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Sidoarjo sebagai sarana informasi & promosi yang didalamnya memuat berbagai hal seperti : Visi, Misi, Standar Pelayanan ( SPP dan
SMM ISO 9001 : 2008 ), Jenis
Pelayanan, Jangka Waktu, Tarif Retribusi, Kumpulan Data Perkembangan Izin,
Nilai
Investasi serta data penunjang lainnya, yang kami rangkum dalam bentuk tabel dari tahun ke tahun dengan maksud untuk memberikan gambaran secara umum tentang proses dan kinerja pelayanan perijinan di Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo
sebagai penyelenggara Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Dengan buku ini diharapkan dapat membantu investor/dunia usaha/masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam memperoleh legalitas izinnya di Kabupaten Sidoarjo. Kami menyadari bahwa Buku Profil Perijinan ini belum sempurna, maka kami mengharap segala kritik & saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Wassalammu’alaikum Wr.Wb
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
Drs. JOKO SANTOSA, MM Pembina Tk. I NIP. 19650923 199103 1 007
1
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar ………............................................................................................
1
Daftar isi………………….............................................................................. ..........
2
A. Sekilas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo....................
3
B. Dasar Hukum.................……………………………............................................
4
C. Struktur Organisasi ...........................................................................................
5
D. Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008................................................................................................
5
E. Jenis Pelayanan, Jangka Waktu dan Tarif Retribusi…………................... .......
9
F. Manfaat Memiliki Izin Usaha......................…………………................ ..............
12
G. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Perijinan................................................
12
H. Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Perijinan ………................................
13
I. Tahapan Pengurusan Izin...........….................................................................... 14 J. Data Perkembangan Izin.......…………………………..….................................... 17 K. Perkembangan Investasi ................................................................................
19
L. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)..................................................................
21
M. Target dan Realisasi Retribusi............................................................................ 21 N. Penghargaan yang diterima BPPT....................................................................
23
2
A. Sekilas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Tahun 1995 Kabupaten Sidoarjo ditunjuk sebagai daerah percontohan otonomi daerah mewakili Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik sebagai upaya perwujudan esensi otonomi daerah itu sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ) sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 310 Tahun 1997, sebagai wadah koordinasi pola pelayanan terpadu antara instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan disatu tempat/lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing–masing instansi. Instansi pemerintah yang terlibat adalah dinas teknis pengeluaran izin yang berkaitan dengan aktifitas usaha. Jumlah perijinan usaha yang dikelola 11 ( sebelas ) jenis izin. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) hanya sebatas koordinasi sebagai pelayanan terpadu, sehingga proses pelayanan perijinan masih mengalami kendala, yaitu : birokrasi menjadi panjang, tidak ada kejelasan waktu penyelesaian dan kurangnya transparansi biaya. Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang ada dan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi setiap produk izin yang dikeluarkan maka dibentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2001 dan SK Bupati Nomor 16 Tahun 2001 dengan memberikan kewenangan secara langsung kepada Kepala Dinas Perijinan
dan
Penanaman
Modal
Kabupaten
Sidoarjo
untuk
menangani
dan
menandatangani 15 jenis izin. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara baik dan profesional sebagai esensi pelaksanaan Otonomi Daerah. Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan sesuai Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka ada perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Dan sesuai Perbup. Nomor 57 Tahun 2008 jo Perbup. Nomor 18 Tahun 2011 jo Perbup. Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan. Jumlah perijinan yang ditangani menjadi 37 jenis izin, hal ini menunjukan konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perijinan. Visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah : “Terwujudnya Pelayanan Satu Pintu Yang Prima“ Yakni memberikan pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal secara terpadu dalam satu tempat yang berorientasi kepada konsumen dan dapat mencerminkan bentuk pelayanan prima memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yaitu : 1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan di selenggarakan secara mudah, cepat dan tidak berbelit – belit.
3
2. Kejelasan dan kepastian, prosedur pelayanan, rincian biaya dan jadwal waktu penyelesaian memiliki kepastian. 3. Keamanan, proses dan hasil pelayanan memilki kepastian hukum dan rasa aman. 4. Keterbukaan, masyarakat mudah memahami proses pelayanan, 5. Efisiensi, biaya pelayanan di terapkan secara wajar dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pengguna jasa. 6. Keadilan yang merata, jangkauan pelayanan diusahakan seluas dan seadil mungkin. 7. Ketepatan waktu, pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat.
Misi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah : Untuk mewujudkan visi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan misi sebagai berikut : 1.
Mewujudkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor sesuai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008;
2.
Mewujudkan citra aparatur pemerintah di bidang pelayanan sesuai prinsip-prinsip pelayanan prima
dengan memberikan pelayanan sederhana, mudah, jelas & pasti,
terbuka, efisien, adil, cepat dan tepat waktu; 3.
Mewujudkan kompetensi Aparatur pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi tenaga trampil dalam bidangnya (profesional);
4.
Mewujudkan sosialisasi, informasi dan monev pelayanan perijinan, serta promosi potensi dan peluang investasi, sehingga kesadaran masyarakat, pelaku usaha atau investor semakin meningkat dalam memperoleh legalitas ijin atau usahanya.
B. Dasar Hukum Dasar Hukum terbentuknya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah: 1. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten. 3.
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2008 Jo Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Jo Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang rincian, tugas, fungsi dan tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo.
4
C. Struktur Organisasi Sesuai Perbup No. 57 Tahun 2008 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PERIJINAN TERTENTU
SUB BAGIAN PERENCANAAN & PELAPORAN
BIDANG PERIJINAN USAHA
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENANAMAN MODAL
SUB BIDANG PENGEMBANGAN & PROMOSI
SUB BIDANG MONITORING & EVALUASI
D. Standar Pelayanan Publik dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Standar Pelayanan Publik adalah pedoman yang dipakai oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, yang telah ditetapkan. Adapun Standar Pelayanan Publik meliputi sebagai berikut : 1.
Dasar Hukum;
2.
Persyaratan;
3.
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
4.
Jangka Waktu Penyelesaian;
5.
Biaya / Tarif;
6.
Produk Pelayanan;
7.
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas;
8.
Kompetensi Pelaksana;
5
9.
Pengawasan Internal;
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
11.
Jumlah Pelaksana;
12.
Jaminan Pelayanan;
13.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Dalam Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dari Bahaya, dan Resiko Keragu-raguan dan;
14.
Evaluasi Kinerja Pelaksana.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 sejak tahun 2003 dan pada tahun 2010 telah di upgrade menjadi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha. Adapun manfaat penerapan ISO 9001 : 2008 adalah : 1. Adanya pedoman kerja yang berstandar, sehingga lebih efektif dan efisien. 2. Senantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik. 3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 4. Meningkatkan image organisasi serta meningkatkan investasi daerah. Dalam pelaksanaan Sistem Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengacu pada Pedoman ISO 9001 : 2008 yang dipakai sebagai arah kegiatan pelayanan proses perijinan, yang di dalamnya memuat : 1. Kebijakan Mutu bertekad untuk senantiasa memenuhi kepuasan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan prima melalui pengembangan SDM, peningkatan proses mutu pelayanan serta teknologi informasi sesuai dengan harapan pelanggan dan perundangundangan yang berlaku. 2. Sasaran Mutu
Jenis dan jangka waktu penyelesaian izin : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
JENIS IJIN Izin Lokasi *) Persetujuan Pemanfaatan Ruang *) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan (HO) Izin Perubahan Status Tanah Sawah Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Izin Reklame Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Usaha Industri (IUI) Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ( IUKS ) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Izin Pendirian Rumah Sakit ( Milik Pemerintah dan Swasta ) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ) Izin Usaha Toko Modern ( IUTM )
WAKTU PENYELESAIAN (Hari Kerja) 14 14 7 7 7 7 4-14 1 6 3 7 7 7 7 7 7 7 7
6
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Hotel Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Pondok Wisata/Pemondokan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Restoran/Rumah Makan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Boga Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Biro Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Cabang Biro Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Agen Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Angkutan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Impresariat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Kawasan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konvensi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Sarana Wisata Tirta
1 1 4 1 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6
Keterangan : *) Tidak termasuk interval waktu yang dibutuhkan untuk proses ke Bupati Jumlah izin yang terlambat waktu penyelesaiannya (dari waktu penyelesaian yang telah ditetapkan) maksimal 2,5 % yang akan dicapai s/d bulan Desember 2013. Mempertahankan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semua jenis izin, yakni 82,37 (Baik) yang dilaksanakan setahun sekali.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 1. Melakukan rekapitulasi proses pelayanan perijinan terhadap 37 jenis izin paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya; 2. Melaporkan hasil rekapitulasi jumlah perijinan kepada SKPD/Instansi terkait paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya; 3. Memberikan Respon dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai waktu yang telah ditetapkan, yaitu : a). Pengaduan langsung
: 2 hari kerja;
b). Pengaduan melalui situs Perijinan
: 3 Hari Kerja;
c). Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M)
: 7 Hari Kerja.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Usulan & Penyelesaian Kenaikan gaji berkala dilakukan tepat waktu; 2. Usulan & Penyelesaian Kenaikan pangkat pegawai dilakukan tepat waktu; 3. Peningkatan Kualitas SDM Pegawai dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
7
4. Melaporkan hasil Rekapitulasi penerima, penyimpan dan pengurus barang pakai habis & Inventaris sesuai permintaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
( DPPKA ) Kab. Sidoarjo;
5. Melaporkan hasil rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai permintaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA ) Kab. Sidoarjo; 6. Penyelesaian permohonan legalisir : a). Legalisir IMB Pemecahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; b). Lagalisir selain IMB Pemecahan paling lambat 1 (satu) hari kerja; 7. Pendistribusian surat masuk, disposisi dari Kepala Badan ke bidang-bidang maksimal 1(satu) hari kerja.
Sub Bagian Keuangan 1. Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TU paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang BUD); 2. Pengajuan SPP-SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat tanggal 30 bulan berjalan ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang BUD); 3. Laporan pertanggungjawaban Penerimaan Retribusi (PAD) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang Akuntansi). 4. Laporan Pertanggung jawaban Pengeluaran (Belanja tidak langsung dan Belanja langsung) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya ke DPPKA Kabupaten Sidoarjo (Bidang Akuntansi). 5. Penyelesaian pemeriksaan berkas LS adalah 2 hari/berkas
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi 1. Melaksanakan Monitoring Evaluasi PMA & PMDN 4 (empat) kali dalam sebulan; 2. Melaporkan hasil Monitoring Evaluasi Kepada Bupati, BPM Provinsi & BKPM pertribulan, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya; 3. Pelaksanaan Tim Sisir Perijinan minimal 3 (tiga) – 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan; 4. Melaporkan hasil Tim Sisir Perijinan kepada Bupati pertribulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 5. Melaporkan rekapitulasi nilai investasi Kepada Bupati, BPM Provinsi dan BKPM pertribulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
Sub Bidang Pengembangan dan Promosi 1. Keikutsertaan dalam pameran promosi Investasi & Pelayanan Publik minimal 2 (dua) kali setahun;
2. Melaporkan kegiatan operasional SIPP & SPIPISE kepada Bupati pertribulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
8
E.
Jenis Pelayanan, Jangka Waktu, Masa berlaku dan Tarif Retribusi Bagi dunia usaha apabila akan menanamankan modalnya di Kabupaten Sidoarjo bisa mengurus 37 ( tiga puluh tujuh ) jenis layanan izin pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo melalui “ Proses Pelayanan Satu Pintu yang Prima” dengan prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, terbuka, efisien, adil dan tepat waktu. Dalam pengurusan 37 ( tiga puluh tujuh ) izin bisa di proses secara reguler dan paket. Reguler : Pemrosesannya per masing – masing izin ( 37 izin ) Paket I
: Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO, SIUP, TDI, TDP ( 14 hari kerja )
Paket II
: Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO ( 10 hari kerja )
Adapun jenis pelayanan dan waktu penyelesaian serta retribusi yang ada pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut ini :
JENIS PELAYANAN, JANGKA WAKTU DAN TARIF RETRIBUSI DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SIDOARJO No 1
2
Jenis Izin Izin Lokasi Luas s/d 25 Ha Luas > 25 Ha s/d 50 Ha Luas > 50 Ha Persetujuan Pemanfaatan Ruang
3
IMB
4
- Izin Ganggguan / HO - PUP / Daftar Ulang
5
Izin Perubahan Status Tanah Sawah
6
Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Izin Reklame
7
- Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Ukuran > 6M²
8
- Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap Ukuran < 6M² dan Reklame Terbatas SIUP
9
IUI
10
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Ketenaga Listrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) Izin Usaha Ketenaga Listrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU)
11 12 13
Masa Berlaku Izin 1 tahun 2 tahun 3 tahun 3 bulan Selama banguna n tidak berubah fisik & fungsi
Penyelesaian ( Hari Kerja )
Besarnya Retribusi ( Rp. )
Keterangan
14
-
Perda No. 6 / 2009 Perbup No. 20 Th. 2009
14
-
Perda No. 6 / 2009 Perbup No. 20 Th. 2009 Perda No. 4 / 2012
R = L x It x I x TB (Bang. Gedung) 7
3 tahun
7
-
7
R = V x Ip x I x TB (Bang. Non Gedung) Retribusi Balik Nama = 10 % x R RUUG = TL x IK x IG x LRTU x 100 % RUUG = TL x IK x IG x LRTU x 50 % -
Perbup No. 30 / 2012
3 tahun
7
-
14
Perda No. 7 / 2007
Perda No. 5 Th. 2012 Perbup No. 32 Th. 2012 Perda No. 3 / 2004 Perda No. 6 / 2009 Perda No. 4 / 1999
5 tahun
1
Sesuai Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No.07 / 2007 Sesuai Lampiran Perda Kab. Sidoarjo No.07 / 2007 -
-
6
-
Perda No. 30 / 2010
5 tahun
3
-
Perbup No.18 / 2011
-
7
-
Perbup No.18 / 2011
-
7
-
Perbup No.14 / 2008
-
7
-
Perbup No.14 / 2008
1 tahun 4
Perbup No. 11 Th. 2009 Perbup No. 9 / 2010 Perda No. 30 / 2010
9
14 15 16
Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik ( IUPTL) Izin Pendirian Rumah Sakit ( Milik Pemerintah dan Swasta ) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP )
-
7
-
-
7
-
5 tahun
7
-
Perbup No.14 / 2008 -
17
Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T )
5 tahun
7
-
18
Izin Usaha Toko Modern
5 tahun
7
-
19
TDI
-
1
-
Perpres RI No. 112/2007 Permendagri No.53/M/DAG/ PER/12/2008 Perbup No. 20 /2011 Perpres RI No. 112/2007 Permendagri No.53/M/DAG /PER/12/2008 Perbup No. 20 /2011 Perpres RI No. 112/2007 Permendagri No.53/M/DAG/ PER/12/2008 Perbup No. 20 /2011 Perda No. 30 / 2010
20
TDP
5 tahun
1
-
Perda No. 30 / 2010
21
TDG
5 tahun
4
-
Perda No. 30 / 2010
22
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Hotel
1
-
Perbup No.18 / 2011
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Pondok Wisata/Pemondokan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Restoran/Rumah Makan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Boga
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
27
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Biro Perjalanan Wisata
3 tahun
7
-
Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009
28
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Cabang Biro Perjalanan Wisata
3 tahun
7
-
Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009
29
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Agen Perjalanan Wisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Angkutan Wisata
3 tahun
7
-
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009 Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Impresariat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Informasi Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Kawasan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konvensi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Sarana Wisata Tirta
3 tahun
7
-
3 tahun
7
-
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
3 tahun
7
-
Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009
3 tahun
7
-
3 tahun
7
-
3 tahun
6
-
Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009 Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009 Perda No. 10 / 2008, Perbup No. 32 / 2009
23 24
25
26
30 31 32
33
34
35 36 37
Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009 Perda No. 10 / 2008 Perbup No. 32 / 2009
10
WAKTU PENYELESAIAN IZIN 1 (SATU) PAKET
No. 1.
Jenis Paket / Izin
Waktu Penyelesaian
Paket I : 14 Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO, SIUP, TDP dan TDI (IMB, HO, SIUP, TDP dan TDI)
2
Paket II : Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, dan HO, (IMB dan HO)
10
Tarif Retribusi Retribusi IMB : R = L x It x I x TB (Bang. Gedung) R = V x Ip x I x TB (Bang. Non Gedung) Retribusi Balik Nama = 10 % x R Retribusi HO : RUUG = TL x IK x IG x LRTU x 100 % RUUG = TL x IK x IG x LRTU x 50 % Retribusi IMB : R = L x It x I x TB (Bang. Gedung) R = V x Ip x I x TB (Bang. Non Gedung) Retribusi Balik Nama = 10 % x R Retribusi HO : RUUG = TL x IK x IG x LRTU x 100 % RUUG = TL x IK x IG x LRTU x 50 %
Keterangan
Sesuai Perbup No. 39 / 2011
Sesuai Perbup No. 39 / 2011
F. Manfaat Memiliki Izin Usaha 1.
Memudahkan akses ke lembaga keuangan.
2.
Memudahkan bersinergi dengan program pemerintah dan bantuan.
3.
Mengembangkan hubungan rekanan dengan perusahaan/pembeli besar.
4.
Memudahkan kegiatan ekspor.
5.
Berhak mengikuti tender pengadaan di instansi pemerintah.
6.
Adanya kepastian badan hukum dan perlindungan hukum.
7.
Pencitraan merek, merek dagang, paten (Hak Kekayaan Intelektual).
8.
Kepastian lokasi.
9.
Persetujuan/standar produk.
10. Perluasan dan pengembangan usaha.
G. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan Perijinan Secara singkat prosedur penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo mulai dari proses permohonan masuk s/d pengambilan surat keputusan di Customer Service (satu pintu) adalah sebagai berikut :
11
BISNIS PROSES
CUSTOMER SERVICE 1. Menerima berkas permohonan 2. Menyerahkan SK
PEMOHON
1. 2. 3. 4.
PEMBAYARAN RETRIBUSI BANK JATIM
5. 6.
KEPALA BIDANG Meneliti keabsahan berkas ( validasi ) Peninjauan Lapangan Koordinasi dengan SKPD / Instansi terkait Perhitungan, penetapan dan pemungutan retribusi Pembuatan & tandatangan BAP Pembuatan draft SK
KABAN BPPT Tandatangan SK
* Dalam pengambilan SK izin, sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menunjukkan SSRD ( Surat Setoran Retribusi Daerah ) sebagai tanda bukti resmi pembayaran retribusi.
H. Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Perijinan Sesuai dengan Kebijakan Mutu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo adalah pengembangan SDM, teknologi informasi dan senantiasa melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Inovasi yang dilakukan antara lain :
1.
2.
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, yaitu : -
Surveilance Audit (Audit Eksternal) oleh PT. SUCOFINDO unit SICS Jakarta
-
Audit internal
-
Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan Terpadu (SIPPADU) secara online dan tracking system.
3.
Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
4.
Sistem aplikasi kearsipan yang berbasis komputer.
5.
Pelaksanaan perijinan 1 ( satu ) paket ( Paket I : Perubahan Status Tanah Sawah, IMB, HO, SIUP, TDP, TDI dan Paket II : Perubahan Status Tanah Sawah, IMB dan HO ) secara elektronik dan online.
6.
Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
12
7.
New Mobile Service ( Pelayanan perijinan usaha ).
8.
LKPM ( Laporan Kegiatan Penanaman Modal ) secara online di website : http://lkpmonline.bkpm.go.id
9.
Promosi melalui media elektronik (internet, radio) dan surat kabar serta pameran investasi.
10. Sosialisasi pelayanan perijinan di tingkat kecamatan ( program jemput bola ) yaitu pelaksanaan workshop & klinik pelayanan satu hari jadi (one day service) khususnya NPWP, SIUP dan TDP. 11. Mekanisme & Penanganan Pengaduan: a) Pengaduan langsung : Datang langsung ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo, selanjutnya akan dilayani petugas pengaduan, dengan waktu penyelesaian 2 (dua) hari kerja. b)
Pengaduan tidak langsung : - Melalui surat menyurat atau mengisi form saran yang selanjutnya dimasukkan kotak saran yang tersedia di depan pintu masuk customer service atau mengisi buku pengaduan serta melalui : Website BPPT Kabupaten Sidoarjo : http://www.perijinan.sidoarjokab.go.id Email :
[email protected] dan perijinan
[email protected] Telepon
: 031-8052090
Fax
: 031-8953472
dengan waktu penyelesaian 3 hari kerja - Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) melalui website : http//p3m-intrasidoarjo.net, dengan waktu penyelesaian 7 tujuh hari kerja
12. Pembayaran Retribusi Pelayanan Perijinan kerjasama dengan Bank Jatim di loket BPPT. Untuk mempercepat proses pelayanan, pembayaran retribusi 3 ( tiga ) jenis izin meliputi Retribusi IMB, izin Gangguan (HO), Pemakaian Kekayaan Daerah (reklame), dengan cara pembayaran secara transparan membayar langsung di loket pembayaran Bank Jatim untuk pembayaran secara tunai (BG/Giro/Cek/transfer).
I.
Tahapan Pengurusan Izin 1. Tahapan izin yang tidak melalui Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Lokasi (khusus pemohon perorangan dan UKM non polutan)
IMB RUMAH TINGGAL
PEMOHON
SIUP SEKTOR PERDAGANGAN
TDP
PERUBAHAN STATUS TANAH SAWAH ( RUMAH TINGGAL )
13
2.
Tahapan izin melalui Persetujuan Pemanfaatan Ruang (PPR)/Lokasi (izin yang mempunyai dampak lingkungan). SIUP
TDP
TDG
TDI IUI / IU PMDN IUKS IUKU IUPTL SIPA
PEMOHON
PPR (DIBAWAH 1 Ha) IJIN LOKASI (DIATAS 1 Ha)
PERUBAHAN STATUS TANAH SAWAH
TDP
IUPP
IMB
HO
IUP2T Izin Pendirian Rumah Sakit Izin Usaha Toko Modern TDUP Usaha Hotel TDUP Usaha Pondok Wisata TDUP Usaha Restoran / Rumah Makan TDUP Usaha Jasa Boga TDUP Usaha Jasa Angkutan Wisata
- SP / PP - PENDAFTARAN PERUSAHAAN PMDN - IZIN PRINSIP PMDN
TDUP Usaha Jasa Sarana Wisata Tirta TDUP Usaha Jasa Kawasan Pariwisata TDUP Biro Perjalanan Wisata TDUP Cabang Biro Perjalanan Wisata TDUP Agen Perjalanan Wisata TDUP Jasa Pramuwisata TDUP Jasa Konvensi TDUP Usaha Jasa Impresariat TDUP Usaha Jasa Konsultan Pariwisata TDUP Usaha Jasa Informasi Pariwisata
14
3.
Tahapan Perijinan 1 (satu) Paket
PAKET I ( PSTS, IMB, HO, SIUP, TDI, TDP )
•
Waktu Penyelesaian : 14 hari kerja
No.
MEKANISME
1.
Pengajuan Berkas Pengisian Form ( Online / Tidak Online ) Verifikasi Tinjau Lapangan Proses ( back office) Penyerahan SK Jumlah
2. 3. 4. 5.
PELAKSANA Customer Service Kabid / Kasubid Tim Tim Customer Service
PENYELESAIAN WAKTU 1 hari 1 hari 5 hari 6 hari 1 hari 14 hari
PAKET II ( PSTS, IMB, HO )
•
Waktu Penyelesaian Paket II selama 10 hari kerja
No.
MEKANISME
1.
Pengajuan Berkas Pengisian Form ( Online / Tidak Online ) Verifikasi Tinjau Lapangan Proses ( back office) Penyerahan SK Jumlah
2. 3. 4. 5.
PELAKSANA Customer Service Kabid / Kasubid Tim Tim Customer Service
PENYELESAIAN WAKTU 1 hari 1 hari 4 hari 3 hari 1 hari 10 hari
15
J. Data Perkembangan Izin Tahun 2009 – 2012 2009 No
Jenis Izin Jml izin
2010
Tepat waktu
Terlambat
%
Jml izin Tepat waktu
2011 Terlambat
%
Jml izin
Tepat waktu
Terlambat
%
1
Persetujuan Pemanfaatan Ruang
336
336
0
0
503
503
0
0
522
519
3
0,57
2
Perubahan Status Tanah Sawah
72
72
0
0
84
84
0
0
73
73
0
0
3
IMB
761
697
64
8,41
1.036
1.012
24
2,32
1.093
1.071
22
2,01
4
Izin Gangguan (HO)
816
816
0
0
809
809
0
0
838
838
0
0
5
IUI
70
70
0
0
86
86
0
0
82
82
0
0
6
SIUP
2.610
2.596
0
0,54
3.945
3.831
114
2,89
4.511
4.400
111
2,46
7
TDP
2.275
2.260
14
0,66
3.736
3.700
36
0,96
4.504
4.469
35
0,77
8
TDI
48
48
15
0
74
73
1
1,35
92
91
1
1,08
9
SIPA
65
65
0
0
24
24
0
0
157
157
0
0
9
9
0
0
10
10
0
0
11
11
0
0
12
12
0
0
18
18
0
0
11
11
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
10
Izin Hotel
11
Izin Restoran / Rumah Makan
12
Izin Pondok Wisata / Pemondokan
13
Tanda Daftar Gudang
10
10
0
0
26
26
0
0
34
34
0
0
14
Izin Lokasi
22
22
0
0
65
65
0
0
63
63
0
0
15
Izin Reklame
1.429
1.380
49
0,34
2.447
2.447
0
0
1.573
1.573
0
0
16
Izin Usaha Jasa Boga
0
0
0
0
2
2
0
0
3
3
0
0
17
Izin Usaha Angkutan Wisata
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Izin Usaha Sarana Wisata Tirta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Izin Usaha Kawasan Pariwisata
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
20
Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri
21
Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
22
Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) Izin Usaha Ketenaga Listrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrikan (IUPTL)
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.536
8.396
142
1,66
12.865
12.690
175
1,36
13.573
13.401
172
1,27
23 24 25
TOTAL
16
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2012
Jenis Izin Izin Lokasi Persetujuan Pemanfaatan Ruang IMB Izin Gangguan (HO) Perubahan Status Tanah Sawah SIPA Izin Reklame SIUP IUI Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ( IUKS ) Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum ( IUKU ) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Izin Pendirian Rumah Sakit ( Milik Pemerintah dan Swasta ) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan ( IUPP ) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUP2T ) Izin Usaha Toko Modern TDI TDP TDG Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri TDUP Usaha Hotel TDUP Usaha Restoran / Rumah Makan TDUP Usaha Pondok Wisata / Pemondokan TDUP Usaha Jasa Boga TDUP Usaha Angkutan Wisata TDUP Usaha Sarana Wisata Tirta TDUP Usaha Kawasan Pariwisata TDUP Biro Perjalanan Wisata TDUP Cabang Biro Perjalanan Wisata TDUP Agen Perjalanan Wisata TDUP Pramuwisata TDUP Konvensi, Pertemuan dan Pameran TDUP Impresariat TDUP Konsultan Pariwisata TDUP Informasi Pariwisata TOTAL
Jml izin Tepat waktu Terlambat 62 62 0 638 638 0 1.268 1.252 16 1.118 1.118 0 71 71 0 176 176 0 1.662 1.662 0 4.424 4.382 42 112 112 0
% 0 0 1,26 0 0 0 0 0,95 0
14
14
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 79 3.895 36
61 78 3.872 36
0 1 23 0
0 1,27 0,59 0
0
0
0
0
20 12 2 7 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
20 12 2 7 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.680
13.598
82
0,60
17
REKAPITULASI JUMLAH IZIN DAN WAKTU PENYELESAIAN TAHUN 2009 S/D 2012
K. Perkembangan Investasi DATA PERKEMBANGAN INVESTASI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 s/d 2012 (dalam rupiah)
NO.
SEKTOR USAHA
2010
2011
1.
Industri Pengolahan
2.
Jasa
3.
Perdagangan
4.
Perumahan
5.
Pertambangan
6.
Pariwisata
7.
Pertanian
8.
Perikanan
9.
Kesehatan
10.
Lain - lain
-
TOTAL
4.843.061.501.448,00
2012
251.054.373.804,00
4.188.455.571.208,00
2.880.047.323.041,00
22.354.723.210,00
1.339.243.552.093,00
1.632.297.245.481,00
3.830.295.579.357,00
3.082.673.012.706,00
9.920.664.052.705,00
686.820.402.033,00
425.054.781.620,00
1.043.769.397.661,00
15.500.000.000,00
-
-
5.795.000.000,00
44.957.000.000,00
55.776.750.599,88
2.150.000.000,00
-
-
25.000.000.000,00
8.000.000.000,00
9.700.000.000,00
4.091.423.044,00
220.986.000.000,00
135.947.000.000,00
7.700.000.000,00
-
9.317.069.917.627,00
15.678.201.769.488,00
18
JUMLAH INVESTASI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 – 2012
GRAFIK JUMLAH INVESTASI DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 – 2012
19
L.
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Untuk mengukur seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo maka dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh lembaga independen dari unsur perguruan tinggi, konsultan dan LSM yang dilaksanakan setahun sekali, sesuai Kepmenpan Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 dengan 14 indikator pelayanan. DATA HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2009 – 2012 TAHUN DAN NILAI
KETERANGAN
1. TAHUN 2009 : 80,62 %
CV. MITRA AGUNG CONSULTANT BUSSINESS MANAGEMENT SURABAYA
2. TAHUN 2010 : 80,80 %
PT. SURVEYOR CABANG SURABAYA
3. TAHUN 2011 : 79,06 %
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO (BERDASARKAN 5 IZIN YAITU IMB, IZIN REKLAME, SIUP, TDI, HO)
4. TAHUN 2012 : 82,37 %
CV. ENER 31 SURABAYA
M. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Target dan realisasi retribusi izin di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo terlihat pada tabel berikut :
20
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2009 – 2012 TAHUN 2009
TAHUN 2010
Jenis Retribusi Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
Izin Mendirikan Bangunan
7.567.000.000,00
8.890.952.720,00
117,49
16.000.000.000,00
19.262.454.500,00
120,39
Izin Gangguan / HO
3.055.000.000,00
3.181.878.215,00
104,15
2.500.000.000,00
2.599.512.652,00
103,98
499.000.000,00
601.197.500,00
105,07
550.000,00
550.000,00
100,00
11.121.000.000,00 12.674.028.435,00
113,96
18.501.450.000,00
21.862.517.152,00
118,17
Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah
TAHUN 2011
TAHUN 2012
Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan / HO Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah
Target
Realisasi
%
Target
Realisasi
%
21.834.000.000,00
25.434.780.385,00
116,49
22.129.500.000,00
25.560.624.140,00
115,50
3.360.500.000,00
4.419.298.378,00
131,50
8.060.500.000,00
9.196.500.620,00
114,09
305.500.000,00
358.008.000,00
117,18
310.000.000,00
421.901.400,00
136,10
25.500.000.000,00
30.212.086.763,00
118,47
30.500.000.000,00
35.179.026.160,00
115,34
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH (2009 – 2012)
21
N. Penghargaan yang Diterima Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
NAMA PENGHARGAAN 1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
KETERANGAN a. Sucofindo International Certification Services Jakarta, tanggal 15 Januari 2003 s/d 14 Januari 2006. b. Renewal I Sertifikasi SICS Jakarta, tanggal 15 Januari 2006 s/d 14 Januari 2009 c. Renewal II Sertifikasi SICS Jakarta, tanggal 10 Pebruari 2009 s/d 9 Pebruari 2012 d. Renewal III Sertifikasi SICS Jakarta, tanggal 22 Pebruari 2012 s/d 21 Pebruari 2015 Ucapan Selamat atas Penghargaan ISO 9001:2000 SNI 19-9001:2001, tanggal 07 April 2003.
3. Bupati Sidoarjo
Ucapan Selamat atas memperoleh Sertifikat ISO 9001:2000 dari PT. SUCOFINDO Jakarta, tanggal 30 Januari 2003.
4. Otonomi Award Grand Category 2005(Jawa Pos Institute of Pro Otonomi)
Region in a Leading Breakthrough on Public Service, tanggal 4 Mei 2005.
5. Pelopor Inovasi Pelayanan Prima
Piala Presiden RI tanggal 22 Desember 2006 sebagai pelopor pembentukan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal yang pertama di Indonesia
6. Piala dan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yang diserahkan oleh Presiden RI
Piala dan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri yang diserahkan oleh Presiden RI ( tanggal 27 Agustus 2007 ) kepada Drs. H. Win Hendrarso/Bupati Sidoarjo, sebagai Contoh Terbaik Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Piala dan Piagam Penghargaan “INVESMENT AWARD” dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2007
Piala dan Piagam Penghargaan “INVESMENT AWARD” dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diserahkan oleh Presiden RI (tanggal 18 Desember 2007), sebagai Nominasi Kabupaten Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) Terbaik Tahun 2007.
8. Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tahun 2008
Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima oleh Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara atas prestasinya dalam peningkatan pelayanan prima di Bidang Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal tanggal 31 Oktober 2008.
9. Piala dan Piagam Investment Award Tahun 2009 dari BKPM
Piala dan Piagam Penghargaan “Invesment Award” dari Kepala BKPM yang diserahkan oleh Menko Perekonomian pada tanggal 9 Desember 2009 sebagai Nominasi Kota/Kabupaten Terbaik di Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
10. Piagam Penghargaan Inovator Pelayanana Perijinan Satu Pintu 2010
Piagam Penghargaan Inovator Pelayanan Perijinan Satu Pintu diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Tanggal 8 April 2010 Tingkat Nasional di Jakarta tanggal 4 November 2010
11. PTSP terbaik di Bidang Penanaman Modal Tahun 2010
22
12. Investment Award 2010 Propinsi Jawa Timur
Juara Umum Investment Award Prov Jatim dan Pemenang Terbaik I Katagori Promosi Investasi tanggal 15 Oktober 2010
13. Investment Award 2011 Propinsi Jawa Timur
• Juara Umum • Pemenang Terbaik I Kategori Aspek Kelembagaan • Pemenang Terbaik I Kategori Aspek Pelayanan Perijinan pada Investment Award Prov. Jatim 2011 tanggal 12 Desember 2011
14. Investment Award 2012 Propinsi Jawa Timur
Juara Umum di bidang kelembagaan, promosi investasi dan pelayanan perizinan Pemerintah Kabupaten / Kota pada Investment Award Prov Jatim 2012 tanggal 26 Desember 2012
23
