AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( Study Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska. ) Oleh : Rosiana Dewi (13100087) Universitas Slamet Riyadi Surakarta
ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akta notaris sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perbuatan melawan hukum di persidangan. Latar belakang penelitian ini menganalisa kekuatan akta notaris sebagai alat bukti di dalam perkara perbuatan melawan hukum dan menitik beratkan pada putusan perkara nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian dapat disimpulkan kekuatan pembuktian Akta Notaris yaitu Akta Jual Beli Nomor 166 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1617 yang dijadikan alat bukti dalam Perkara Register Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN. Ska., yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht), sehingga tidak terbantahkan oleh kedua belah pihak. Adapun pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN. Ska. adalah : bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Akta Jual Beli Nomor 166 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Sertifikat Hak MIlik No.1617 dan terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena merupakan suatu kajian terhadap asas-asas hukum atau dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Sifat penelitian deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kata kunci : Pembuktian, Perbuatan Melawan Hukum, Akta Notaris.
1
A. Latar Belakang
Dalam Hukum Acara Perdata bukti yang tertulis didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan, bukti tertulis tersebut dinamakan akta. Dalam praktek kehidupan masyarakat khususnya lingkup hukum perdata, banyak kita temukan akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini mempunyai arti bahwa hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan akta notaris harus menganggapi isi akta tersebut benar sepanjang tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran isi akta notaris tersebut, apabila ada pihak yang meyangkal kebenaran isi akta notaris tersebut didalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dan menuntut pembatalan terhadap akta notaris tersebut, maka disinilah hakim mempunyai wewenang untuk menilai kemudian memutuskan suatu akta notaris dapat dibatalkan atau tidak. Seperti halnya study kasus putusan nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska. Bahwa penggugat menggugat tergugat karena tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau memecah sertifikat sesuai dengan bagian masing-masing, untuk membuktikan
di
persidangan
penggugat
melampirkan
Akta
Jual-beli
No.
166/Banjarsari/1998 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Maria Theresia Budiana, SH. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana kekuatan akta notaris sebagai alat bukti di dalam persidangan dan menitik beratkan pada putusan perkara nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska dan mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. B. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kekuatan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam perkara nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini ?
2
C. Tujuan Penelitan 1. Diketahui kekuatan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam perkara nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. 2. Diketahui
pertimbangan
hakim
dalam
memutus
perkara
nomor
:
35/Pdt.G/2014/PN.Ska. D. LANDASAN TEORI Hukum Acara Perdata yang juga dinamakan Hukum Perdata Formal berfungsi untuk mempertahankan dan melaksanakan Hukum Perdata Material apabila dilanggar. Hukum Acara Perdata adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara seseorang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya melalui pemeriksaan hakim di pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Membuktikan dalam hukum acara perdata mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Dalam Hukum Acara Perdata bukti yang tertulis didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam hubungan keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan, bukti tertulis tersebut dinamakan akta. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Hal ini mempunyai arti bahwa hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan akta notaris harus menganggapi isi akta tersebut benar sepanjang tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran isi akta notaris tersebut, apabila ada pihak yang meyangkal kebenaran isi akta notaris tersebut didalam proses pemeriksaan perkara di persidangan dan menuntut pembatalan terhadap akta notaris tersebut, maka disinilah hakim mempunyai wewenang untuk menilai kemudian memutuskan suatu akta notaris dapat dibatalkan atau tidak.
3
Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Buku III
Pasal 1365-1380 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, yang termasuk ke dalam Perikatan yang timbul dari undang-undang. R. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkataan “perbuatan melawan hukum” adalah istilah “technis yuridis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan ( Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata )1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan secara tegas bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Notaris adalah pejabat umum, karena diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. E. METODE PENELITIAN
Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena merupakan suatu kajian terhadap asas-asas hukum, atau dasar-dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor : 35/Pdt.G/2014/PN.Ska. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena penulis ingin meperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang kekuatan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam perbuatan melawan hukum study kasus putusan nomor :35/Pdt.G/2014/PN.Ska. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer: 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ Burgelijk Wetboek 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata/ HIR (Herzien Indonesis Reglement) 3) RBg 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 6) Yurisprudensi 7) Berkas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Ska; b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari pendapat ilmiah para sarjana, dan buku literatur yang ada kaitannya dengan kekuatan pembuktian akta notaris. 1
M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1979, hal. 13.
4
c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus-kamus yang ada kaitannya dengan akta notaris yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum.2 a. Bahan Hukum Primer Bahan
hukum
primer
diperoleh
dengan
cara
mengumpulkan
dan
menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengkaji tentang kekuatan pembuktian akta notaris. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literature, dokumen artikel dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, dengan menggunakan pendekatan analitis dengan tujuan melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisa yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.3 F. HASIL PENELITIAN 1. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Otentik dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN. Skt. Dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwaperistiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-
2
Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, 2010, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 160 3 Ibid.., hlm. 187
Dualisme Penelitian Hukum Normatif danEmpiris.
5
peristiwa itu.”4Di dalam pembuktian tersebut, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama, asas ini lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem”5 sehingga Majelis Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Kekuatan alat bukti yang diperoleh oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memberikan putusannya berdasarkan seberapa kuat bukti-bukti surat yang diajukan berupa fotocopy, syarat-syarat yang diberi materai dilegalisasi dan bukti tersebut akan di kroscek kebenarannya dengan alat bukti surat. Bukti surat Akta Otentik yang sudah dibuktikan kebenarannya di pengadilan sesuai dengan aslinya, bukti itu dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam upaya mempertahankan hak kebendaannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis. Alat bukti yang diajukan tersebut salah satunya adalah Akta Notaris yang termasuk kedalam Akta Otentik. Dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PN. Ska. yang dijadikan alat bukti surat dalam bentuk Akta Otentik oleh Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa
di
dalam
persidangan
adalah
fotocopy
Akta
Jual-Beli
Nomor
166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli Tahun 1998 Notaris di Solo, Maria Theresia Budi Santoso, SH. dan fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah No.1617, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Milka Tantri Aliyani, Bachelor of Arts dan Susana Tantri Aliyeni Tandyo, yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai
alat
bukti
yang
sah
dan
dapat
membantu
Majelis
Hakim
dalam
mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Sehingga dapat disebut alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ( volledig en bindende bewijkracht ), maka Penggugat menggunakannya sebagai salah satu dasar posita dalam gugatan ini dan tidak dapat terbantahkan oleh pihak tergugat. Nilai kekuatan pembuktian ( bewijskracht ) sebuah Akta Otentik diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :
“Suatu akta otentik
memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.” Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, menurut pasal 285 RBg : Nilai kekuatan 4
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hal. 177 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hal. 14
5
6
pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah sempurna ( volledig bewijkracht ), dan mengikat ( bindende bewijkracht ). Apabila alat bukti Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan Tergugat tidak mengurangi keberadaannya, maka pada Akta Otentik ini sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( volledig en bindende bewijskracht ), sehingga kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta, juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan. Oleh karena kuatnya alat bukti tertulis yang dilampirkan dan tidak ada sanggahan dari pihak lawan, maka dengan alat bukti Akta Jual-Beli No. 166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli Tahun 1998 Notaris di Solo Maria Theresia Budi Santoso, SH. dan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.1617 tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada perkara Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN. Skt. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang merupakan fakta-fakta di persidangan tersebut, serta dikaitkan dengan aspek hukum/argumentasi hukumnya maka Majelis Hakim mempertimbangkan, menyatakan hukumnya, dan akhirnya menjatuhkan putusannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Ska, adalah sebagai berikut : Pada awalnya yang menjadi persoalan pokok gugatan ini yaitu Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah obyek sengketa yaitu SHM No. 1617 atas nama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan batas-batas : Sebelah Utara
: Jalan Bekisar
Sebelah Timur
: Selokan
Sebelah Selatan : H. Gatot Sasmiaji Sebelah Barat
: H. Ali Mashyuri
7
Tergugat tidak bersedia untuk membagi atau memecah sertifikat tersebut menjadi masing-masing dan dijual kemudian hasilnya penjualan dibagi dua diantara Penggugat dan Tergugat adapun sertifikat yang dimaksud sekarang dibawa oleh Tergugat. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat juga dapat membuktikan sangkalannya. Dalam membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, juga Tergugat mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T-3. Terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : 1. Secara Hukum apakah tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya tersebut dalam SHM No. 1617 atas nama Milka Tantri Aliany Bachelor of Arts dan Susana Tantri Aliyeni Tandyo,
Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, yang sekarang dijadikan obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mempunyai hak atas separo bagian yang sama. 2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan kerugian pada tergugat? Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat : P-1 = Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011 atas nama Milka jalan Bekisar IIA, Manahan Rt.001 Rw.005, Banjarsari, Surakarta. P-2 = Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 atas nama Milka jalan Bekisar IIA, Manahan, Banjarsari, Surakarta. P-3 = Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 atas nama Milka jalan Bekisar IIA, Manahan, Banjarsari, Surakarta. P-4 = Fotocopy Akta Jual Beli No.166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli 1998 Notaris di Solo Maria Theresia Budi Santoso, SH.
8
P-5 = Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1617 Manahan, Banjarsari, Surakarta atas nama Nona Milka Tantri Aliany, Bachelor of Arts dan Nona Susana Tantri Aliyeni Keterangan P-1, P-5 tersebut, obyek sengketa Penggugat dan Tergugat. P-6 = Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2005 atas nama Milka jalan Bekisar IIA, Manahan, Banjarsari, Surakarta. P-7 = Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006 atas nama Milka jalan Bekisar IIA, Manahan, Banjarsari, Surakarta. Keterangan : P-6, P-7 merupakan beban Penggugat sejak Tergugat pindah. Tergugat di persidangan juga mengajukan bukti surat : T-1 = Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 1617 Manahan, Banjarsari, Surakarta atas nama Milka Tantri Aliany, Bachelor of Arts dan Nona Susana Tantri Aliyeni Tandyo. T-2 = Akta Pergantian nama keluarga Thomas Tandyo dari nama Cina menjadi WNI dengan nama Indonesia. T-3 = Turunan Akta Notaris di Surakarta Ninoek Poernomo, SH. No. 36 tanggal 27 Juli 1998 tentang pernyataan janji penggugat. Masing-masing
Penggugat
dan
Tergugat
telah
mengajukan
saksi-saksi
sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan putusan ini. Majelis Hakim menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban dapat ditarik kesimpulan adanya hal-hal sebagai berikut : Menurut pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : “Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat akan menimbulkan kerugian pada orang lain”. Menurut Keterangan Saksi Tergugat yaitu Tjan Tiong Wan yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa obyek sengketa tersebut yang membeli adalah orang tua Penggugat dan Tergugat, dimana saksi tidak mengetahui tentang jual belinya, karena hanya diberitahu oleh ibu Penggugat dan Tergugat, dan menurut saksi Penggugat Joko Setiadi yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bukti surat P-4,P-5,T-1,T-3 Akta Jual Beli 9
No.166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Maria Theresia Budi Santoso, SH sesuai dengan Sertifikat Hak Mlik No. 1617, Manahan, Banjarsari, Surakarta luas 160 m2 sebagai pemegang terakhir adalah Nona Milka Tantri Aliany Bachelor of Arts dan Nona Susana Tantri Aliyeni Tandyo. Atas hal tersebut pihak tergugat berdalih sebagaimana dalam Posita ke 4 Jawabannya menyatakan tidak benar hak atas rumah itu hanya untuk keduanama yangtercantum di dalam sertifikat, yang benar adalah diwariskan untuk keempat anak anak dari orang tua Penggugat dan Tergugat, yaitu : 1) Milka Tantri Aliany, 2) Esther Tantri Asiany, 3) David Tandyo Nugroho, 4) Susana Tantri Aliyeni, Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Akta Jual Beli No.166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Maria Theresia
Budi
Santoso,
SH
sesuai
dengan
Sertifikat
Hak
Milik
No.1617
Manahan,Banjarsari, Surakarta luas + 160 m2 yang menyatakan bahwa pemegang terakhir hak kepemilikan atas obyek tersebut adalah Nona MilkaTantri Aliany, Bachelor of Arts dan Nona Susana Tantri Aliyeni dan didalam Sertifikat Hak Milik No. 1617 tersebut juga membuktikan bahwa tanah dan bangunan sengketa hanya dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sehingga dapat disimpulkan bukan milik Ahli Waris dan bukan pula merupakan Harta Warisan yang belum dibagi waris, hal tersebut juga sesuai dengan bukti P-5 Copy Sertifikat Hak Milik Atas tanah No. 1617 Manahan, Banjarsari, Surakarta adalah sesuai dengan aslinya yang dibawa, ditunjukkan, dbacakan oleh saksi tersebut dipersidangan. Bahwa karena obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, maka masing-masing mempunyai hak atas separo bagian yang sama hingga secara hukum menurut Majelis Hakim Sertifikat Hak Milik No. 1617 yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah sah merupakan bukti kepemilikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum 2 dapat dikabulkan. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat adalah : 10
Sejak semula sertifikat obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat dimana Sertifikat Hak Milik No.1617 atas nama Pengugat dan Tergugat dikuasai/dibawa Tergugat, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap Penggugat bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik karena telah menyalahgunakan sertifikat tanah dan bangunan sengketa untuk kepentingannya sendiri tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak bersedia memecah Sertifikat Hak Milik No. 1617 atas nama Milka Tantri Aliany, Bachelor of Arts dan Susana Tantri Aliyeni Tandyo, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menjadi atas nama masing-masing Penggugat separo bagian dan Tergugat separo bagian, dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan begitu petitum ke- 3 yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik N0. 1617 kepada Penggugat untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi masing-masing separo bagian yang sama, jika tidak bersedia maka putusan dapat dijadikan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk memecah Sertifikat Hak Milik No. 1617 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat adalah beralasan dan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian petitum ke-4 Penggugat dikabulkan. Oleh karena petitum ke- 5 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1617 tersebut agar dipecah menjadi 2 yaitu dengan cara separo bagian sebelah Timur menjadi atas nama Penggugat serta separo bagian sebelah barat menjadi atas nama Tergugat. Oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum 4, maka beralasan pula jika dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata Penggugat dalam konpensi dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum gugatan Penggugat dalam konpensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya. G. KESIMPULAN Setelah Penulis melakukan penelitian dan menganalisa pokok bahasan pada Putusan Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN. Skt., maka dapat disimpulkan bahwa: 11
1. Kekuatan pembuktian akta otentik dalam perkara tersebut sangat mengikat dan sempurna, berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna ( volledig ) tentang apa yang termuat di dalamnya, sehingga para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya mendapatkan kembali hak-haknya. Dengan alat bukti Akta Jual Beli No. 166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli tahun 1998 Notaris di Solo Maria Theresia Budi Santoso, SH. dan Sertifikat Hak Milik atas tanah No.1617 Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atas nama Milka Tantri Aliyani, Bachelor of Arts dan Susana Tantri Aliyeni dan tidak ada bantahan dari pihak lawan, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2014/PN. Ska. Didasari oleh adanya Akta Jual Beli No.166/Banjarsari/1998 tanggal 25 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Maria Theresia Budi Santoso, SH sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1617 Manahan, Banjarsari, Surakarta luas tanah 160 m2 yang menyatakan bahwa pemegang terakhir hak kepemilikan atas obyek tersebut adalah Nona MilkaTantri Aliany, Bachelor of Arts dan Nona Susana Tantri Aliyeni. Atas hal tersebut Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1617 secara sepihak tanpa mau memecahnya untuk dibagi menjadi dua bagian dengan Penggugat.
12
DAFTAR PUSTAKA Buku Adjie, Habib, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung : PT. Refika Aditama. Bachtiar Effendie, Masdari Tasmin dan A.Chodari,1991,Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Fajar, Mukti N.D. dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Harahap, M. Yahya, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika ,2007, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta : Sinar Grafika. Mertokusumo, Sudikno, 2010, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya. Muhammad, Abdulkadir, 1992, Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Mulyadi, Lilik, 2015, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya. Notodisuryo, Soegondo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Pitoyo, RPH Whimbo, 2012, Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan, Jakarta :Transmedia Pustaka. S, Bambang Sugeng A. dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi. Jakarta :Kencana Soekanto, Soerjono, 2010, Penelitian Ilmu Hukum, Jakarta : Penerbit UI Press. Subekti, R., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita. ., 1992, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : PT. Intermasa.
13
Peraturan Perundang-undangan : HIR, 1983, Semarang : Seksi Hukum Perdata Universitas Diponegoro. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ Burgelijk Wetboek, 2006, Yogyakarta : Pustaka Yustisia. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, 2015, Jakarta : Visimedia. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman MA tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K / SIP / 1969; MA tanggal 16 Desember 1970 No. 492 / K / SIP / 1970 MA tanggal 01 September 1971 No 372 K / SIP / 1970 Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Jakarta : Balai Pustaka
Media : e-journal.uajy.ac.id-kekuatan-alat-bukti-otentik-yang-dibuat-oleh-Notaris/
diunduh
Sabtu, 1 Oktober 2016 Pukul 16.00 WIB. http://hukum-area.blogspot.com/2009/11/alat-bukti-surat-tulisan.html/diunduh Senin 3 Oktober 2016 Pukul 12.00 WIB. syukran-lubis.blogspot.co.id/diunduh Rabu,5 Oktober 2016 Pukul 20.00 WIB. http://pengacarajawatimur.wordpress.com/2012/10/30/alat-bukti-surattulisan-dalamperkara-perdata/diunduh Minggu, 13 November 2016 Pukul 15.00 WIB. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7fbf57efb8/mengenai-eksekusiputusan-perdata-oleh-pihak-yang-kalah / diunduh Senin 28 November 2016 Pukul 10.00 WIB
14
