0
SISTEM SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN PS 33 UUD 1945 OLEH
SUWARDI Abstrak Kepemilikan hak atas tanah merupakan mutlak diperlukan sehingga patut kita dukung sepenuhnya atas program Pemerintah tersebut agar hak-hak sebagai warga negara Indone sia mampu diraihkan dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkesinam bungan bagi Warga Negara Indonesia seutuhnya bisa terwujud. Dalam program tersebut merupakan implementasi dari mandat UU Nomor 24 Tahun 1997 UUPA dan disempurnakan kembali pada UU N0. 20 tahun 2000 UUPA dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum atas kepemilikan tanah kepada rakyat tidak pandang bulu sehingga dengan UUD 1945 Ps 33 seyogyanya mampu diwujudkan dengan tidak mengurangi kepentingan-kepentingan pembangunan secara makro.
Kata kunci : Arti pentingnya hak kepemilikan tanah
0
1 A. PENDAHULUAN Kebijakan Pemerintahan dalam keagarariaan di Indonesia sepertinya selalu terjadi persoalan pelik dimana terjadi kontradiksi kepntingan umum dan rakyat kecil yang tidak tercipta sinergis diantara dua kepentingan namun terdapat juga prestasi yang pantas dibanggakan. BPN ketika masih bernama Direktorat Jenderal Agraria dalam Depertemen Dalam Negeri sejak tahun 1981 (melalui SK Mendagri No. 189 dan 220 Tahun 1981 meluncurkan suatu proyek administrasi/pensertifikatan secara massal bernama Proyek Operasi Nasional Agrari (Prona). Memang tingkat keberhasilannya masih terlalu rendah. Dalam
masa empat tahun pertama yang (1981-1985) misalnya, Prona yang
mentargetkan 795.000 sertifikat pertahun ternyata realisasinya hanya mencapai rata-rata 250.000 sertifikat pertahun atau sekitar 30% atau bahkan hanya setara 1,5 kali prestasi pendaftaran tanah konvensional/sporadic pada masa itu yakni 168.000 sertifikat pertahun. Bandingkan misalnya dengan kinerja Proyek Ajudikasi sejak dimulainya yaitu tahun 1994 hingga menjelang akhir tahun 2000. Proyek ini berhasil melampaui terget untuk kurun waktu tersebut dan prestasi produktivitasnya mencapai lima hingga enam kali lipat pendaftaran tanah konvensional/sporadic. Prestasi kelembagaan pendaftaran tanah lainnya yang pantas kita catat terletak pada tataran kebijakan menjelang akhir abad 20, yaitu diakomodasikannya kehendak masyarakat pemilik tanah untuk lebih memperoleh kepastian dalam perlindungan hukum dengan telah diperolehnya sertifikat tanah oleh pemegang hak. Prestasi tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 dan UU N0. 20 tahun 2009 tentang Pendaftaran Tanah. Isi peraturan pokok pendaftaran tanah yang baru itu hemat penulis memang jauh lebih baik daripada Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 sebelumnya yang digantikannya. Disempurnakan kembali peraturan tersebut UU N0. 20 tahun 2000 dan KEPRES N0. 34 tahu 2003 dengan KEPRES N0. 34 tahun 2003 dibarengi PERPRES N0. 10 tahun
1
2 2006, mengatur pelaksanaan dilapangan bagi
penanganan Pertanahan oleh Badan
Pertanahan Nasional. Kini pemilik sertifikat tanah sebagai pemegang hak milik atas tanah tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun setelah sertifikat tersebut “berusia” lima tahun. Hanya pada usia sertifikat dibawah lima tahun (balita) sejalan pihak lain diberikan kesempatan untuk menggugat kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah si pemegang sertifikat bilamana memang mempunyai bukti yang juga berkekuatan hukum sama derajatnya. Penegasan tersebut bilamana kita baca dari bunyi Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997: (1) Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hokum yang memperoleh tanah tersebut dengan etikad baik dan secara nayata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penertbitan sertifikat tersebut.
Jadi jelasnya sekali bidang tanah milik kita sudah disertifikatkan maka, tidak mudah bagi orang lain atau pihak manapun untuk merebutnya dari tangan kita, bahkan bunyi Putusan MA tanggal 3 Nopember 1971 Nomor 383/K/Sip/1971 adalah Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan Administrasi.
2
3
B. Metode Penelitian Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan penelitian ini adalah memberikan sedikit sumbangan pemikiran serta gambaran singkat kepada semua pihak yang memiliki perhatian dan kepentingan yang sama dengan materi penelitian ini. Bagi diri penulis sendiri penelitian ini ingin mencermati terhadap tingkat kepuasan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari hak-haknya terkait dengan kepemilikan tanah sebagai akibat keibjakan Pemrerintah selama ini menyangkut sertifikasi tanah yang diberikan pada masyarakat secara umum.
C. Pendekatan Masalah Penulis menggunakan pendekatan Yuridis normatif dalam membahas Penelitian
ini.
Memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam problemati ka sertifikasi hak-hak atas tanah bagi masyarakat serta solusinya. 1. Sumber Bahan Hukum a. Sumber Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer berasal dari hasil wawancara dengan Instasi BPN sebagai pelayan publik serta Notaris dan warga / masyarakat pencari sertifikasi tanah dalam proses mendapatkan haknya. b. Sumber Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berasal dari membaca dan mempelajari buku literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan ilmiah dan berita-berita di koran dan majalah yang memiliki topik sejenis dengan pembahasan penelitian ini.
3
4 2. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data Prosedur pengumpulan data primer di lakukan dengan cara melakukan studi lapangan yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Pegawai BPN, Notaris dan Masyarakat umum. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian mengolah data dengan cara mengumpulkan, memilih dan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Analisis Data Data yang telah tersusun selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode des kriptis analitis, yaitu menguraikan permasalahan, menyatakan pandangan dan pen dapat dan akhirnya memecahkan permasalahan yang terdapat pada data tersebut.
D. Pembahasan Perjalanan Panjang UUPA di Indonesia memang pemikiran agrarian reform sempat dijadikan agenda oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada politik Indonesia menganut system multi partai (1958-1985). Namun sayangnya PKI ketika itu dengan ambisinya ingin merangkul lapisan masa tergemuk yaitu petani-petani di daerah-daerah pedesaan, hanya menjadikan isu agrarian reform sebatas jargon politik belaka dan bahkan mendang kalkan makna mulia dari konsep agrarian reform menjadi hanya sebatas “janji bagi-bagi tanah”. PKI dan ormas-ormasnya ketika itu dengan isu “bagi-bagi tanah pertanian”nya memang sempat membakar emosi rakyat pedesaan di beberapa daerah seperti pada tiga peristiwa Banda Bathi peristiwa Boyolali di Jawa Tengah dan di Jawa Timur yang terkenala dengan peristiwa Jengkol dimana rakyat tani perdesaan ramai-ramai menduduki tanah-tanah negara secara
emosional, dan sejak itulah sempat santer beredar isu
(tepatnya fitnah) bahwa UUPA adalah produk PKI dan pemikiran agrarian reform yang
4
5 sesungguhnya mulia itupun di Indonesia menjadi “mati dalam kadungan”. Mendiang professor Imam Sutiknjo, pakar keagrarian dari UGM, pernah mengatakan bahwa akibat dari fitnah terhadap UUPA tersebut telah menyebabkan terjadinya keyakinan dalam pengembangan pranata keagrariaan/[ertanahan )termasuk produk-produk hukum yang dibutuhkan untuk mengoperasionalkan UUPA). Pada periode 1965-1978. Peristiwaperistiwa tersebut terkenal dan tercatat dengan “tinta merah” dalam sejarah keagrariaan Indonesia.1.Herman Hermit, Menyambut Hari Agaria 24 Sept. Masalah Tanah dan Jantung Hati Rakyat dalam Pikiran Rakyat edisi 24 Sept. 1984 Dunia praktek keagrariaan dan kebijakan-kebijakan pertanahan, termasuk pendaf taran tanah didalamnya memang bukanlah fungsi yang terisolasi dari kebijakan dan pengaruh politik nasionalnya atau bukan berada pada ruang vakum budaya para elit birokrasi pemerintahannya. Kegagalan politik dan kegagalan birokrasi pemerintah pun terjadi pada kelemba gaan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia yang terutama dirasakan oleh para pengembang swasta berupa ekonomi biaya tinggi (high cost economy) akibat biaya perizinan penggunaan tanah (ijin lokasi) yang relatif tinggi dan terlebih dalam prakteknya pungutan tidak resminya bisa mencapai sepuluh kali lipat biaya resmi. Celakanya, beban ekonomi biaya tinggi ini biasanya kemudian dijalankan oleh para pengembang perumahan kepada masyarakat konsumen rumah dalam bentuk harga jual unit rumah atau kaveling yang kemahalan atau lebih mahal daripada harga seharusnya, dan akhirnya secara ekonomi tentu saja bermuara menjadi social costs atau social loss yang terpaksa harus ditanggugn oleh masyarakat secara kesleuruhan, ini suatu contoh eksternalitas ekonomi (market failures) akibat birokrasi dan prakteknya pada bidang pertanahan/keagrarian yang distortif (government failures) di Indone sia.1.Hernan Hemit, Analisis Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembnagunan Peruma
5
6 han dan Permukiman dalam Jurnal Studi Pembnagunan, Institut Teknologi Bandung. Vol. 1 No. 1 Tahun 1998. Secara terselubung juga di Indonesia telah biasa terjadi monopoli penguasaan tanah oleh para pengembang perumahan berkat dukungan keperpihakan birokrasi lemba ga perijinan penggunaan tanah atau yang dikenal juga dengan ijin lokasi itu. Contohnya hingga pertengahan tahun 1995 untuk daerah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) menurut Kepala BPN telah diterbitkan 1.157 pucuk Surat Keputusan Ijin Lokasi perumahan untuk pembebasan tanah yang meliputi 81.203 hektar, yang menurut beliau sebenarnya sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi pembangunan perumahan hingga 20 tahun kedepan. Suatu praktek monopoli penguasaan tanah yang sesungguh nya’diharamkan” oleh Undang-Undang Pokok Agraria tetapi malah didukung oleh prak tek birokrasi dan kebijakannya yang terdistorasi. 3 Herman Hemit, Sistem Penerbitan Izin Lokasi Perlu Dibenahi Dalam Pikiran Rakyat edisi 10 Okt 1995. Kebiasaan kegagalan birokrasi pemerintah pada bidang kelembagaan pertanahan pun tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi berlanjut terus kepada dukungan praktek pembebasan tanah yang dilakukan para pengembang pasca penerbitan ijin lokasi. Hingga pertengahan tahun 1990-an hal itu bisa menimbulkan jurang yang panjang dan lebar antara idealisasi dan praktek pembebasan tanah antara kepentingan pemilik tanah dengan pihak pembebas tanah yang didukung aparatur pemerintah. Praktek kegagalan birokrasi dan nafsu monopolistic dari para pengembang seolah berkolaborasi dalam mengahapi kekurangberdayaan para pemilik tanah dalam pelaksnaan pembebasan tanah. Jadi tidaklah mengherankan apabila baik konsep maupun praktek pendaftaran tanah sebagai bagian tak terpisahkan dari fungsi keagrarian di Indonesia mengalami perkembangan yang lamban terutama pada fase perkembangan. Denyut kemajuan dalam tataran konsep maupun strategi pada pendaftaran tanah di Indonesia sepertinya baru dirasakan sejak tahun 1994 yakni ketika mulai diluncurkannya system ajudikasi melalui
6
7 Proyek Administrasi Pertanahan atau yang lebih popular dengan sebutan Proyek Ajudi kasi dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah sistematak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 UUPA (UU N0. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria). Begitulah praktek pendaftaran tanah dan keagarariaan pada umumnya di Indone sia yang terjadi terutama hingga beberapa tahun menjelang runtuhnya kekuasaan pemim pin tertnggi Orde Baru Soeharto, laksana proyek-proyek pengurusan hak social dan hak ekonomik pemilik tanah yang seharusnya dilindungi menurut UUPA. 4 Herman Hermit, Renungan Untuk Hari Ulang Tahun UUPA, Hak Sosial dan Hak Ekonomik Pemilik Tanah Dalam Pikiran Rakyat edisi 24 Sep 1996.
E. Proses Guna Mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah Setiap macam hak atas tanah wajib didaftarkan pada dan disertifikatkan oleh Kantor Pertanahan alias Badan Pertanahan Nasional/BPN yang berkantor disetiap daerah Kabu paten dan daerah Kota, demikian lebih kurang pesan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
5.
Pasal 19 UUPA yang nama formulirnya adalah UU RI N0. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria tentu saja masih berlaku Hukum positip. Dan banyak peraturan perundangan lainnya. 6. PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN N0. 3 Tahun 1997 yang kedua-duanya tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi dasar hukum operasi onal pelaksanaan Pendaftaran Tanah (termasuk penerbitan sertifikat hak hak atas tanah) di Indonesia baik cara Sporadik maupun cara Sistematik. PP N0. 24 Th. 1997 tersebut adalah pengganti PP No. 10 Th 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sudah dianggap “tidak laik zaman”. Macam-macam hak atas tanah tersebut antara lain : Hak Milik, Hak Pakai, Hak Sewa, dan masih banyak lagi. Tips cara mudah untuk memperoleh sertifikat tanah hak milik dari kantor Pertanahan atau biasa disebut dengan “Kantor BPN Kabupaten/Kotamadya”.
7
8 Untuk beberapa daerah Kabupaten/Kota ada yang sudah mengganti nama “Kantor Pertanahan” menjadi Dinas Pertanahan” setelah berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang N0. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi kita tidaklah menjadi persoalan mengenai nama-nama tersebut, toh misi dan tugas serta fungsinya tetaplah sama. Buktinya hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diterbit kan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), menurut Keputusan Presiden Ri No. 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan, masih berlaku. Hak milik atas tanah, sudah pasti merupakan macam atau status hak atas tanah yang paling tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan macam atau status hak lainnya. Hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara dan karenanya ia mempunyai harga atau nilai yang paling tanah lainnya untuk bidang tanah yang sama kualitasnya. Sungguhpun demikian paling kuat dan tinggi status social-ekonominya tanah hak milik juga rawan terhadap tangan-tanagn jahil beritikad buruk dari pihak lain, buktinya tak jarang kita dengan kasus dimana tanah milik seseorang yang belum disertifi katkan oleh orang etrsebut tiba-tiba telah disertifikatkan oleh orang lain secara “aspal” (asli tapi palsu)atau secara 10% palsu. Bahkan tak jarang pula kita dengan beredarnya sertifikat atas nama pemiliknya yang kita kenal dengan istilah “sertifikat dobel” atau “sertifikat ganda”. Oleh karena itu, penulis menganjurkan dengan sangat agar segeralah sertifikatkan tanah milik anda, agar kepemilikan anda terhadap tanah tersebut dijamin kepastian dan perlindungan hukumnya dari tangan-tangan jahat atau etikad buruk pihak lain. Apalagi kalau “umur” sertifikat hak milik atas tanah anda itu telah mencapai lima tahun, maka orang atau pihak lain tidak akan bisa menggugat atau nerbutnya dari tangan anda alasannya cukup panjang.
8
9
F. Sistem di Negara-negara maju Pendaftaran tanah atau dalam literature sering disebut land record atau juga cadastral merupakan bagian dari masalah keagrarian (agrarian). Masalah keagrarian memang tidak hanya terdiri dari pendaftaran tanah, malainkan juga meliputi : pengaturan hak-hak atas tanah (rights on land atau land ownership), penatagunaan tanah (lend use control), dan pengaturan penguasaan tanah (land renure atau land accupation). Dari keempat fungsi keagrariaan tersebut pendaftaran tanah memang yang paling menonjol, baik di negaranegara belum maju maupun di negara-negara sudah maju, karena ia merupakan institusi negara satu-satunya yang mempunyai otoritas untuk memberikan legalitas bagi setiap pemilikan/penguasaan tanah. Terdapat kecenderungan bahwa semakin maju bidang ekonomi suatu bangsa, semakin luas spekttrum macam hak-hak atas tanah, karena ia harus menyesuaikan dengan semakin terdiferensiasi dan terspesialisasinya kegiatan-kegiatan perewkonomian masyara katnya. Implikasinya adalah semakin banyak macam hak-hak atas tanah maka tentu semakin tinggi keberartian peran pendaftaran tanah dan umumnya peran keagrariaan mereka. Oleh karena itu pula mengapa di negara-negara maju peran institusi pendaftaran tanah sudah melebar ke arah palyaan yang jauh lebih luas daripada pendaftaran tanah konvensional. Data dan informasi yang dikelola oleh lembaga pendaftaran tanah tidak lagi terbatas pada data fisik dan data yuridis dalam rangka pendaftaran tanah hukum dan penerbitan sertifikat, akan tetapi juga data dan informasi pertanahan untuk kepentingankepentingan sektoral dengan kedalaman data yang berlapis-lapis (multilevel). Biasanya praktek pendaftaran tanah yang sudah melebar dan mendalam cakupan layanannya ini dikenal dengan nama system pendaftaran tanah multiguna (the multipurpose cadastrah). Salah satu negara yang tetap mempunyai pengalaman sukses cukup lama dalam pendaf taran tanah multiguna adalah Kanada, Peter F. Dale dan John D. Managemen (Clarendon
9
10 Press Oxford, 1988) menampilkan antara laun studi kasus mereka yang menarik untuk kita simpulkan dan sajikan disini adlah pendaftaran tanah multiguna dalam perkemba ngannya selalu menuju intergrasinya yang lebih besar adalah berkat:
Dukungan politik dan finansial dari pemerintahan
terutama pada fase-fase
pertama perkembangannya,
Dukungan dunia swasta yang bersedia menjadi pembeli atau user data/informasi tanah sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan masing-masing;
Kemajuan teknologi alat-alat survey dan pemetaan yang memungkinkan meningkatnya kepastian pengumpulan data lapangan dan tingkat ketelitian/ reso lusi data yang dikumpulkan.
Kemajuan teknologi kumputer dan teknologi kumunikasi yang memungkinkan pengelolaan basis data (database management system) dan penghantaran data kepada konsumen semakin cepat dan murah atau efisiensi melalui system jaringan (network area);
Meningkatkan eksplorasi dan eksplotasi serta reklamasi sumber-sumber sumber daya alam;
Kian kompleksnya ekonomi mikro perkotaan, yang didalamnya terdapat pasar tanah yang dinamis.
Kisah sukses negara-negara maju pada pendaftaran tanah multiguna bisa terlalu panjang bila dipaparkan namun kita bisa menarik suatu gambaran umum dari mereka yang mung kin bisa kita petik sebagai pelajaran berharga kelak, yaitu : >Peran pengembangan kelembagaan
(institusional development) yang meliputi
aspek keorganisasian dan kepranataan merupakan kunci pertama, mencakup lain pengembangan dan pelatihan sumberdaya manusia didalamnya
10
amtara
11 >Kunci yang kedua adalah keberanian dan kesabaran kantor pertanahan (land office) untuk memulai dan belajar terus sepanjang waktu terutama pada fasefase awal sekitar lima tahun, sebab di Australia atau Jepang misalnya yang memasukkan system informasi sumberdaya alam dan wilayah kendala system membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk bisa running well.
G. Sistem Negara-negara belum maju Berbeda dengan di negara-negara maju seperti negara-negara industri di Eropa dan Amerika Serikat atau Jepang dan Australia, dinegara-negara Dunia Ketiga terutama di belahan Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara, dimana propinsi terbesar rakyatnya masih mengadalkan dunia pertanian tradisional, pendaftaran tanah khususnya dan keagra riaan umumnya masih lebih bekonsentrasi kepada masalah pengaturan system alokasi dan distribusi tanah-tanah pertanian atau apa yang biasa disebut dengan kebijakan restribusi tanah (land reform), bahkan lebih mundur l agi dari itu yaitu berkutat pada tuntutan perlu nya reformasi keagrariaan (agrarian reform). Ketimpangan distribusi pendapatan dan akses kepada sumberdaya ekonomi antara kaum kaya (the hevel) dan kaum miskis (the have no) yang masih cukup menonjol agaknya yang menyebabkan negara – negara ini harus memikirkan maslaah pemerataan (eguity) ditengah keharusannya dalam memacu perekonomiannya (economic growth). Contoh yang popular mengenai lahirnya gerakan Zapatista di Mexico dimana para organisasi rakyat tani berjuang dan mengangkat senjata secara berilya hingga sekarang untuk menuntut hak-hak aksesibilitas mereka terhadap penguasaan dan pemilikan tanah-tanah perkebunan-perkebunan besar yang dimiliki oleh para elit ekonomi mereka. Kondisi Jepanag pada pasca Perang Dunia Kedua hingga akhir tahun 1950-an sebetulnya tidak jauh keadaan keagrariaan atau maslaah pertanahannya dengan negara-negara belum maju saat ini. Hanya saja Jepang dengan cepat memulai
11
12 agrarian deform melalui perombakan stelsel pemilikan dan penguasaan tanah sehingga masalah-masalah seperti alokasi dan distribusi tanah pertanian bagi pada petaninya yang juga masalah mayoritas ketika itu, dan isu-isu mengenai ketidakadilan atau ketimpangan dalam penguasaan tanah di antara petaninya sudah tidak muncul lagi sejak 1960-an. Begitupun dengan Cina, dimana agrarian reform masuk dalam agenda revolusi sosialnya Sun Yat Sen, dimulai dan relatif sukses dengan waktu yang cepat. Mungkin karena dukungan budaya kedua negara ini yang relatif homogen.7.Herman Hermit, Penghapusan Hak Milik Atas Tanah Perlu Pendekatan Sosial dalam Pikiran Rakyat edisi 22 Februari 1984
Tetapi sebaliknya di beberapa negara lainnya seperti Indonesia dinilai terlambat untuk memulai agrarian reform, bahkan pemerintahan Indonesia pada tahun 1983 malah sempat mencetuskan gagasan yang “aneh-aneh” seperti niat pemerintah untuk menghapuskan jenis hak milik atas tanah tanpa didahului oleh pemikiran dan konsep agrarian reform yang terosialisasi dengan baik. Sebagai bagian dari negara berkembang maka Pemerintah telah mencanangkan beberapa program dan kebijakan dalam rangka peningkatan status kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat yang dilakaukan secara masal yaitu yang kita kenal dengan Pensertifikatan Tanah melalui Prona. Proyek Operasional Nasional Agraria atau yang lebih popular dengan singkatan yaitu PRONA pernah menjadi kebanggaan BPN (dahulu Ditjen Agraria Depdagri) pada awal decade 1980-an. Proyek ini dianggap langkah terobosan kratif pada zamannya yang diluncurkan dengan paket kebijakan berupa tiga Keputusan Menteri Dalam Negeri N0. 189 Tahun 1981, No. 220 Tahun 1981 dan No. 256 Tahun 1982. Setelah lama hampir tenggelam, Prona muncul lagi kepermukaan dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 20IV-2000 Tahun 2000 mengenai petunjuk operasional Prona.
12
13 Maksud dan tujuan Prona dalam paket kebijakan lama maupun baru lebih kurang adalah sama yaitu a). Memberikan kepastian hokum bagi para pemegang hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah, b). Mengurangi kerawanan/kepekaan social di bidang pertanahan, c). Mengadakan pelaksanaan lendreform, dan d). Menumbuhkan kesadaran hokum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai upaya partisipatif dalam Catur Tertib Pertanahan.8
Catur Tertib Pertanahan dimaksud adalah Tertib Administrasi pertanahan, tertib Hukum
pertanahan, Tertib Penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan sumberdaya lingkungan.
Prioritas lokasi Prona wajah baru a). Desa-desa tertinggal dalam rangka pengentasan kemiskinan, b). Bidang-bidang tanah milik masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah, dan c). Lokasi yang pernah dilakukan proyek-proyek administrasi pertanahan lainnya. Dengan memperhatikan prioritas yang paling akhir disebut diatas, maka bidangbidang tanah yang terlewat didatangi oleh Prona. Asal saja sifatnya massal (dua atau lebih bidang tanah), caranya boleh pendaftaran tanah sistematik ataupun sporadic.
Organisasi Prona Pimpinan Bagian Proyek Skretaris
Bendahara
Satgas
Satgas
Satgas
Satgas
PGT
P2T
HHT
PPT
Anggota *Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan -Meneliti kebenaran Daftar isian Proyek (DIP) dan Petunjuk Operasional (PO). -Melakukan pengaturan dan kordinasi atas pelaksanaan kegiatan semua Satgas; -Bertanggungjawab atas target fisik dan keuangan
13
14 -Bertanggungjawab atas terget eaktu penyelesaian proyek. =Tugas dan tanggungjawab Pimpinan Satgas Penatagunaan Tanah (PGT). -Mengidentifikasi tanah-tanah obyek landreform/redistribusi tanah; -Melaksanakan kegiatan penatagunaann tanah. =Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Satgas Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (P2T). -Menangai dan memimpin pekerjaan-pekerjaan pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-surat ukur; -Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah; -Menangani pembukuan tanah; -Menangai penerbitan sertifikat; -Melaksanakan koordinasi dengan pamong desa dalam halidentifikasi dan penetapan batas bidang-bidang tanah.
=Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Satgas Hak-hak Atas Tanah (THT). -Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan-bdan hokum serta instansi pemerintah yang memerlukan tanah; -Mengadakan pengawasan, terhadap pemindahan-pemindahan hak-hak atas tanah; -Melaksanakan proses pengusulan surat-surat keputusan pemberian hak dan penegasan hak atas tanah kepada Kepala Kontor Pertanahan atau Kepala Kanwil BPN Propinsi. =Tugas dan Tanggungjawab Pimpinan Satgas Pengaturan Penguasaan Tanah (PPT). -Melaksanakan ketentuan mengenai pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah (landreform).
14
15 -Melaksanakan ketentuan mengenai larangan –larangan pemilikan tanah secara
gun
tai /absentee dan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah petani menjadi bagian-bagian yang berlaku kecil; -Menetapkan tanah-tanah kelebihan yang menjadi obyek landreform kepada Kepala Kantor Pertanahan; -Penyerahan sertifikat tanah hak milik hasil landreform/redistribusi tanah kepada penerima “tanah redis”. =Tugas dan tanggungjawab bendaharawan. -Bertanggungjawa atas keselamatan kas. -Melaksanakan pembukuan dengan tertib dan rapi -Atas persetujuan Pimpinan Proyek melaksanakan penyediaan anggaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan proyek sesuai dengan jadwal kegiatan. -Menyiapkan daftar kredit anggaran dari kas pembangunan serta laporan kas pembangunan.
=Keistimewaan Sertifikasi Massal Prona *.Luwes caranya bisa sertifikasi massal cara sporadic ataupun cara sistematik *Memberikan Fasilitas kemudahan dan kecepatan bagi permohonan hak milik atas tanah negara. *Memberikan kemudahan bagi pemohon tanah pertanian hak milik yang berasal dari tanah negara obyek landrefrom (tanah redis). *Bisa dilaksanakan pada lokasi proyek ajudikasi *Luwes untuk memasuki desa-desa tertinggal.
15
16 =Sistem Mendapatkan Hak Atas Tanah Pertama :
Cara Sporadik Inisiatip datang dari pemohon sertifikat dating ke Kantor Pertanahan
Kedua :
Cara Sistematik Inisiatip berasal dari Kantor Pertanahan dating mengunjungi lokasinya.
1. Cara Sporadik Bila kita sebagai pemilik tanah dengan status Hak Milik bermaksud memohon serti fikat kepada Kantor Pertanahan daerah Kabupaten/Kota8 Sejak berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak dikenai lagi istilah “Kotamadya” melainkan menjadi “Kota”. Dan menurut Pasal 11 UU ini juga Administrasi pertanahan merupakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota maka oleh sebab itu dibeberapa daerah ada yang sudah mengganti nama “Kantor Pertanahan” menajdi “Dinas Pertanahan”. Namun hingga buku ini disusun (Mei 2002), diperkirakan masih lebih banyak daerah yang tetap menggunakan nama “Kantor Pertanahan” daripada yang sudah menggunakan nama “Dinas Pertanahan”. tempat lokasi tanah berada, maka kita bisa menempuh langkah-langkah: 1. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik,pipil atau kekitir 2. Akta yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat atau Kepala Desa berisi pernyataan pemindahan hak dari si X kepada kita yang dibuat “dibawah tangan”. 3. Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berisikan pernyataan pemindahan hak atas tanah dari si X kepada kita. 4. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan PBB. 5. Groose akta hak Eigendom, 9 Hak Eigendom adalah semacam “Hak Milik” atas tanah yang keluarkan oleh kantor agraria pada zaman penjajahan Hindia Belanda berdasarkan peraturan perundangan Agrarische Wet dan Agrarische Besluit.
16
17 berisikan pernyataan pejabat keagrariaan yang berwenang bahwa tanah eigen dom tersebut telah dikonversi menjadi Hak Milik. 6. Surat Keputusan pejabat keagrariaan yang berwenang yang berisikan pernyataan pemberian hak milik dari negara/pemerintah kepada kita. 7. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang berisikan pernya taan bahwa Kita telah memanangkan lelang atas sebidang tanah pada kesempatan acara lelang yang diselenggarakan oleh Badan Utang Piutang Negara/BUPN. 8. Surat penunjukkan kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Apabila tidak ada satu macam pun dokumen yang kita punyai dari banyak kemung kinan tadi diatas, maka kita harus menguusahakan suatu dokumen apapun namanya yang penting berisikan pernyataan kita bahwa nama kita sebagai pemilik tanah tersebut, dan didelengkapi oleh keterangan/pernyataan yang meyakinkan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Misalnya surat pernyataan kita menganai hilangnya bukti transaksi jual beli. Atau surat pernyataan kita mengenai hilangnya Girik/Kkikitir/Kohir atau surat pernyataan Waris dari para ahli waris lain selain kita seandainya dokumen pernyataan seperti itu tidak berhasil maka masih tersedia pilihan terkahir untuk kita yang mungkin bisa kita tempuh yaitu dua buah dokumen sekaligus yaitu :
1. Surat pernyataan dari kita selaku pemilik yang menyatakan a. Bahwa kita telah menguasai secara actual tanah sekurang-kurangnya selama 20 tahun secara berturut-turut, atau telah memperoleh hak penguasaan tersebut dari pihak-pihak lain. b. Bahwa penguasaan kita atas tanah tersebut telah dilakukan dengan etikad baik.
17
18 c. Bahwa penguasaan kita atas tanah tersebut tidak pernah diganggu gugat oleh pihak lain. d. Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam keadaan sengketa. e. Bahwa apabila pernyataan-pernyataan kita di atas tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka kita bersedia dituntut di muka hakim baik secara perdata maupun secara pidana sebagai akibat dari keterangan palsu. 2. Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah dan sekurang-kurangnya dua orang saksi yang dapat dipercaya karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bermukim di desa/kelurahan di mana lokasi bidang tanah kita berada dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Dokumen-dokumen yang disebutkan diatas merupakan alat pembuktian data yuridis dan data fisik bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah (termasuk penerbitan serti fikat). Apabila dokumen-dokumen tersebut telah digunakan untuk dasar pendaftarab tanah atau penerbitan sertifikat maka dokumen-dokumen tersebut dinamakan warkah, yang disimpan dan diperlihara dengan baik oleh Kantor Pertanahan.
3. Cara Sistematik Melalui cara Pendaftaran Tanah Sistematik kita sebagai pemilik tanah dengan Hak Milik cukup dengan pertama-tama menandatangani ( umumnya malah ditanda tangani) panitia Ajudikasi di sekretariatnya di daerah desa/kelurahan tempat lokasi tanah kita berada. Panitia Ajudikasi akan berada dilokasi selama lebih kurang dela pan bulan. Pada cara ini kita bisa menempuh jalan mudah dengan tujuh langkah berikut : Langkah 1 Memastikan bahwa kita mempunyai sekurang-kurangnya salah satu dokumen asli dari tempat kemungkinan macam dokumen.
18
19 Langkah 2 Kita menghadiri acara penyuluhan dan penjelasan dari Panitia Ajudikasi dilokasi (se cretariat panitia atau dikantor desa). Setelah usai acara lebih baik kita langsung beri kan dokumen hasil langkah 1 kepada panitia. Yang perlu diingat, pada cara pendaftaran tanah sistematik ini kita tidak dipungut biaya sama sekali sebab biaya pengukuran tanah dan biaya lain-lain disubsidi 10% oleh Pemerintah. Langkah 3 Kita memasangi tanda-tanda batas tanah dilapangan paling tidak dengan patok kayu pada setiap pojokan bidang tanah. Langkah 4 Kita menunjukkan batas-batas bidang tanah milik kita dilapangan kepada petugas Panitia Ajudikasi setelah kita menerima surat atau pemberitahuan permintaan dari Panitia Ajudikasi. Langkah 5 Kita mengisi dan menandatangani Berita Acara mengenai data fisik dan data yuridis hasil pengukuran dan pemeriksaan petugas Kantor Pertanahan di hadapan petugas Kantor Pertanahan. Langkah 6 Kita menunggu terbitnya Sertifikat Hak Milik tanah sekurang-kurangnya selama 30 hari sejak berakhirnya langkah ke-5 diatas. Langkah 7 Kita menerima Serfikat Hak Milik tanah disekretaria Panitia Ajudikasi dari Kepala Kantor Pertanahan atau Ketua Penitia Ajudikasi setelah kita sebelumnya menerima surat panggilan atau pemberitahuan dalam bentuk lain dari Kantor Pertanahan. Tarif Biaya Pengukuran
19
20 Tabel 1-1 Biaya Pekerjaan Pengukuran untuk Daerah Kabupaten Kota dalam rangka Permohonan Sertifikat cara Pendaftaran Tanah Sporadik, Tahun 2000: No.
Kelas Luas Tanah M2
Total biaya pengukuran Rp
1.
1 s/d 500
2.
1.001 s/d
1.000
136.250,-
3.
1.501 s/d
1.500
164.800,-
4.
1.501 s/d 2.000
191.550,-
5.
2.001 s/d 2.500
217.000,-
6.
2.501 s/d 3. 000
241.700,-
7.
3.001 s/d 3. 500
265.750,-
8.
3.501 s/d 4.000
289.200,-
9.
4.001 s/d 4.500
312.350,-
10
4.501 s/d 5.000
335.100,-
11.
5.001 s/d 5.500
357.600,-
12..
5.501 s/d 6.000
379.750,-
104.400,-
Dan seterusnya Sumbar data Kantor Kota Bandung 2000-2003
Tujuan Ajudikasi. Proyek Administrasi Pertanahan yaitu mempercepat proses pendaftaran
bidang-
bidang tanah diseluruh wailayah Republik Indonesia diselenggarakannya proyek ajudi kasi maka cara pendafataran tanah sistematik menjdai pilihan “kendaraan”. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional memperkirakan bahwa selama 35 tahun (sejak berlakunya PP 10/1961 tentang Pendaftaran Tenah hingga bulan Juli Tahun 1997 (lahirnya PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah serta UU N0. 20 tahun 2000 yang menggantikan PP 24/1997 pemerintah baru mampu mendaftar 16.3 juta bidang tanah atau 30% dari 55 juta bidang tanah di wilayah RI yang memenuhi syarat untuk didaftar/disetifikatkan. Artinya prestasi Kementerian Agraria atau Badan Pertana han Nasional dalam bidang pendaftaran tanah adalah 465 ribu bidang tanah pertahunnya. Padahal masih menurut keterangan pemerintah, bahwa sejak 1997 hingga sekitar tahun 2020 diperkirakan dari jumlah bidang tanah yang belum berhasil didaftarkan itu yakni 38,7 juta bidang akan menggelembung angkanya menjadi 75 juta bidang tanah
20
21 yang harus didaftarkan. Mengapa demikian? Bukankah luas daratan wilayah RI akan tetap, bukankah seharusnya makin sedikit jumlah bidang tanah yang akan telah didaftarkan? Ini memang bukan persoalan matematik. Alasannnya adalah pembekakan angka tersebut besar kemungkinan disebabkan oleh terjadinya pemisahan/ pemecahan/ fragmentasi bidang-bidang tanah dan pemberian hak-hak baru. Fragmentasi bidangbidang tanah bisa terjadi karena misalnya pewarisan atau karena perkembangan pesat pembangunan perumahan (diatas puluhan bidang tanah darat ditangan oleh seorang pengembang perumahan bisa menajdi ribuan kaveling/bidang tanah).
Produktifitas Proyek Proyek Ajudikasi sebagai Proyek Administrasi Pertanahan diharapkan menjadi andalan BPN. Hasil pemerkiraan dalam suatu penelitian pemula, harapan itu cukup berala san. Untuk Jawa Barat misalnya, dalam tujuh tahun anggaran yaitu sejak 1994/1995 (uji coba pertama) sampai dengan tanggal 15 September 200, Sub Bagian Proyek Ajudikasi mencatat bahwa Proyek Ajudikasi di Jawa Barat telah berhasil mendaftar 800.322 bidang tanah dari target 785.400 bidang tanah, artinya rat-rata sekitar 114.333 bidang tanah pertahun. Dengan asumsi bahwa Proyek –proyek Ajudikasi diseluruh propinsi lebih kurang sama dengan prestasi Jawa Barat, maka itu akan berarti sekitar tiga juta bidang tanah per tahunnya atau lebih dari enam kali prestasi pendaftaran tanah cara “konvensional” Juli 1997-2000. Perkiraan Produktifitas Proyek Ajudikasi : Pendaftaran Tanah Sporadik pertahun secara Nasional. S 4.500.000 E 5.000.000 R 6500.000 T 3.000.000 I 2.500.000 F 2.000.000 I 700.000 K A
T
Proyek Ajudikasi = Pendaftaran Tanah Sporadik.
21
22 Hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2001 rata-rata pertahun proyek Ajudikasi pada kurun waku tahun 1994-2000 adalah enam kali produktifitas pendaftaran tanah sporadic pada tahun waktu tahun 1961-1997 yang diamatinya. Selama tujuh tahun anggaran yaitu sejak dimulainya uji coba proyek ajudikasi di Depok pada tahun anggaran 1994/1995 yang dilaksanakan oleh Management Support Unit of Pusat (MSIP) proyek Pusat/BPN sampai dengan 15 September 2000, Proyek Ajudikasi di Jawa Barat telah berhasil mensertifikatkan 800.332 bidang tanah dari terget 765.400 sertifikat atau realisasinya mencapai 101,90%. Tercatat telah diterjunkan 163 Ajudikasi. Dari Tabel bisa mempelajari bahw biaya rata-rata perbidang persertifikat tanah berkisar antara Rp 96.000 hingga Rp 140.000 atau rata-rata Rp. 118.000. Diperkirakan bahwa untuk selama tujuh tahun anggaran tersebut Proyek Ajudikasi yang bersumber dari pinjaman Bank Dunia (IBRD Loan) dengan proporsi 80 % dan sisanya 20 % dari Dana Pendampingan Pemerintah (APBN). Setiap Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaannya dibantu oleh konsultan/kontraktor untuk pekerjaan pengkuran dan pemetaan bidang –bidang tanah. Waktu yang dipunyai setiappaket/Tim Ajudikasi paling lama sepuluh bulan. Sebab paling tidak dibutuhkan waktu dua bulan untuk melalukan
persiapan, termasuk untuk memberi kesempatan
kepada kontraktor pengukuran dan pemetaan mengikuti prakualifikasi dari lelang peker jaan pada Proyek Administrasi Pertanahan tingkat Propinsi atau Kantor Wilayah BPN Propinsi.
22
23 Tabel : Target dan Realisasi Proyek Administrasi Pertanahan di Jawa Barat periode 16 September 1997 - tahun 2003 No. Th.Anggaran Jumlah Target Hasil % Fisik Anggaran Realisasi Lokasi ProyekTIM Bidang Sertifikat (Ribuan Rp) Keuangan 1994-1995 Depok 2. 1995-1996 Karawang 1.
JUMLAH
1
2.000
2.022
202.20
3
3.200
3.313
42
5. 400
5.236
Gol. 1. 150.000 IBRD 5. 215 408 202.27 6.365 408
Jumlah Ket. Lembar Peta 6 Uji Coba 1
104.984 `104 984.647
1996-1997 Kota Bandung 6 70.000 70.792 Kab. Tangerang 1 6.000 6.095 Kab. Bekasi 12 70.000 70.478 Kab.Karawang 13 75.000 74.867 Kab. Bogor 4 50.000 59.713 Gol. 4.289.423 4.803.096 Kota.Tangerang 1 7.000 7.148 IBRD 29.603.887 1.5.957.859 JUMLAH 37 185.000 186.093 33.793.310 19.760.947 2.287 4. 1997/1998 Kota Bandung 7 35.000 38.342 Kab. Tangerang 8 20.000 21.764 Kab. Bekasi 12 50.000 60.478 Kab.Karawang 13 65.000 66.047 Kab..Bogor 5 25.000 25.892 Gol. 4.570.642 5.939.878 Kota.Tangerang 1 5.000 4.180 IBRD 31.569.490 30.137.887 JUMLAH 42 210.000 222.495 35.793.310 34.077.765 5. 1998/1999 Kota Bandung 7 45.000 47.000 Kab.Tangerang 7 45.000 46.000 Kab.Bekasi 8 50.000 52.133 Kab.Karawang 13 75.000 77.512 Kab.Bogor 5 35.000 37.086 Kota Tangerang 1 7.000 7.521 Gol. 4.404.468 4.170.496 Kota Bekasi 4 30.000 6.010 IBRD 28.798.613 27.709.146 JUM LAH 45 425.000 3236.642 205.95 35.203.481 40.879.643 6. 1999/2000 Kab. Serang 1 7.000 7.048 Kab. Lebak 1 7.000 7.622 Kab.Pendegelang 1 7.000 7.064 Kab.Tangerang 2 12.000 12.367 Kab. Bekasi 3 17.000 17.056 Kab.Karawang 4 29.000 29.307 Kab.Subang 1 7.000 7.022 Kab.Kab. Bogor 3 17.000 18.208 Kab.Cianjur 1 7.000 .2387 Kota bandung 4 25.000 25.839 Kab.Sumedang 1 7.000 7.263 Kota Tangerang 1 7.000 7.211 Gol. 7.720.000 6.729.105 Kota Bekasi 3 17.000 18.298 IBRD 10.461.851 9.631.685 JUMLAH 26 180.000 170.543 18.181.651 16.360791 Kab. Serang 1 6.000 4.022 Kab. Lebak 1 6.000 630 Kab. Pendeglang 1 7.000 756 Kab.Tangerang 1 6.000 502 Kab. Karawang 1 7.000 1.165 Kab. Subang 1 7.000 618 Kab.Bogor 1 7.000 2.028 Kab. Cianjur 1 7.000 2.067 Kota..Bandung 1 7.000 370 Gol. 1.357.000 914.427 Kab. Sumedang 1 7.000 743 IBRD 4.550.095 2.096.735 JUMLAH 10 65.000 9.302 31.0 5.907.995 3.011.164 TOTAL 163 785.400 800.332
Uji Coba 2 72 Biaya per Bidang Rp 155.000,-
3.
23
Biaya perbi dang Rp180. 000,- Reali sasi Keu.83. 05 %
Biaya ser tifikat per bidang Rp. 224.000,Realiasasi Keu.93,27 % Biaya Serti fikat perbi bidang Rp 139.000,- Rea lisasi Keu. 99.44%
Biaya Sertifi kat perbidang Rp.240.000 ` Realisasi Keu. 89.99%
Laporan sam pai dengan Tgl 15 September 2003
24
Paket Proyek Dari table tersebut kita bisa memberikan perhatian khusus kepada lokasi proyek ajudikasi Kabupaten Subang pada tahun anggaran 1999/2000 sebagai contoh pada lokasi dari tahun anggaran tersebut hanya diturunkan satu tim/Panitia Ajudikasi dengan Nomor 1008-01 dan proyeknya dikenal dengan sebutan Paket XIII Kabupaten Subang. Dapat kita amati dalam table bahwa target paket proyek ini adalah 5000 bidang/sertifikat tanah dan realisasinya 5.022 bidang sertifikat (melampaui terget). Lokasi paket proyek tersebut persisnya berada dalam Wilayah Kecamatan Cikaum, meliputi tiga Wilayah Desa yaitu Desa Mekarasri, Desa Gandasari dan Desa Tanjungsari Timur. Diluar jumlah 5.022 bidang tanah tersebut, pada lokasi proyek sudah terdapat sejumlah 1.500 bidang tanah yang telah didaftar sebelumnya. Sekretarit atau Base Camp Panitia Ajudikasi 1008-01 menempati suatu rumah di pinggir jalan desa. Dusun Tanjung Kerta, Desa Gandasari Penyelesaian paket proyek ini memerlukan waktu delapan bulan. Dari Tabel ini tampak seluruh kegiatan proyek dapat dibedakan menjadi kegiatan tim Ajudikasi dan tim pengukuran dan pemetaan. Siklus proyek (the project cycle) dapat dipecah menjadi tiga tahap yaitu : Tahap I
:
Pra-Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik selama 2 bulan;
Tahap II
:
Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik selama 3 bulan;
Tahap III
:
Pasca Pengumpulan Data Yuridis dan Data Fisik selama 3 bulan.
Pada tahap II yaitu tahap pengumpulan data yuridis inilah dilakukan secara berangsur publikasi atau pengumuman selama 30 hari untuk bidang-bidang tanah yang telah lengkap datanya untuk menampung berbagai keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan data tersebut, dalam rangka memenuhi asas terbuka dan pelaksanaan system publikasi negatif dengan unsur-unsur positip sebagaimana menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pandaftaran tanah di Indonesia.
24
25 Tabel : Realiasasi Kegiatan Proyek Ajudikasi Paket XIII Kabupaten Subang 2000/2003 KEGIATAN TAHAP
WAKTU
Tim Ajudikasi
Tim Pengukuran
I. 1A. Informasi Bidang Tanah 1B. Penjelasan Umum 1C. Penyuluhan
1a. Persiapan 1b. Orentasi lapangan 1c. Pemasangan Tugu
2 bulan
II.2A. Pengumpulan dokumen asli Alat bukti dan keterangan Tambahan 2B. Penyelesaian sengketa
2a. Pengukuran kadastral dan Bidang-bidang tanah 2b. Pengolahan data 2c. Penghitungan luas dan Penggambaran 3a. Pembuatan Surat Ukur
3 bulan
TOTAL
8 bulan
III3A. Pembuatan Sertifikat 3B. Pendokumentasian
3 bulan
Peran Konsultan /Kontraktor Pengukuran – Pemetaan. Mengenai proyek ajudikasi di Jawa Barat dan
paket proyek ajudikasi di
Kabupaten Subang, kita bisa memperoleh informasi empirik maupun teoritik mengenal adanya dan keberartian kontraktor/konsultan teknik pengukuran dan pemetaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengukuran dan penggambaran bidang-bidang tanah, dan bahkan dalam banyak kasus lain termasuk menyiapkan bahan untuk pembuatan Surat Ukur dari Tabel dapat dipelajari kegiatan-kegiatan tim pengukuran yang hampir berlangsung sepanjang siklus proyek ajudikasi. Keberanian peran kontraktor/konsultan tersebut akan semkain tinggi lagi manakala lokasi-lokasi proyek ajudikasi tersebut belum mempunyai Peta Pendaftaran, sebab menurut ketentuan dalam PP 24/1997 dan Peraturan Kepala BPN N0. 3 Tahun 1997 yang selanjutnya disempurnakan UU N0. 20 tahun 2000 tentang Pendaftaran Tanah, secara jelas mengharuskan lokasi-lokasi tersebut untuk dibuatkan Peta Pendaftaran Tanahnya secara simultan dengan pelaksanaan pekerjaan proyek ajudikasi. Pekerjaan “extra” ini tentunya juga akan secara jelas disebutkan pada dokumen lelang ataupun TOR
25
26 proyek. Pekerjaan “extra” tersebut akan lebih panjang lagi manakala pada lokasilokasi proyek ajudikasi yang belum mempunyai Peta Pendaftaran Tanah dimaksud ternyata tidak mempunyai jumlah maupun distribusi titik-titik dasar teknik orde tiga dan orde empat yang memadai sebagai titik-titik ikat bagi pengukuran Peta Pendaftaran dan pengukuran bidang-bidang tanah. Bagi kita yang kebetulan kontraktor atao konsultan pengukuran dan pemetaan (survey and mapping) dan berminat untuk berpartisipasi pada proyek-proyek ajudikasi berikut pekerjaan lapangan pendukungnya, maka tentunya jangan lupa bahwa pada dua bulan pertama awal tahun anggaran diadakan prakualifikasi dan lelang pekerjaan di Proyek Administrasi Pertanahan Tingkat Propinsi yang “dapurnya” ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Pada Gambar ini dapat dipelajari urutan kegiatan yang biasa dilakukan oleh konsultan/kontraktor pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan paket- paket proyek ajudikasi. Uraian kegiatan-kegiatan tersebut biasanya terdapat pada dokumen TOR (Term of Reference) pekerjaan.
26
27
Gambar Skema Kegiatan Pengukuran Pemetaan pada paket Proyek Ajudikasi yang biasa dilakukan oleh Kontraktyor/konsultan Sumber : Asep Didin 2001 Studi kasus paket proyek ajudikasi kabupaten Subang 1999/2000
Pesiapan
Persiapan umum, Pengumpulan Data, Orientasi Lapangan, Pembuatan Rencana Kerja, dan Persiapan base camp Laporan Pendahuluan Identifikasi Lapangan Persiapan posisi Titik-titik dasar Teknik, Penentuan jalur Poligon dan Pembuatan Peta Indeks Pembuatan dan Pemasangan Tugu Pembuatan Tugu, Pemasangan Tugu, dan Pembuatan Buku Tugu Pengukuran Kadastral Poligon utama, Poligon cabang, Bidang tanah dan Pembuatan gambar Ukur, dan Bidang Tanah Terdaftar Perhitungan Titik-titik Dasar Teknik Orde IV, Hitungan Poligon Utama dan Poligon Cabang, Hitungan Detail, dan Gambar Ukur PENGGABARAN DAN DAFTAR LUAS Pembuatan Peta Bidang Tanah,Pembuatan Daftar Luas, Pembuatan Peta dasar Teknik, dan Pembuatan Peta Pendaftaran Tanah Tidak Apakah peta bidang tanah dan daftar luas untuk pengumuman sudah betul/sesuai ? Ya
PEMBUATAN SURAT UKUR Pengertian Surat Ukur dan Penggambaran Surat Ukur
LAPORAN Laporan Dua Mingguan dan Laporan Akhir
SELESAI
27
28 Kesimpulan Bercermin dari persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat masalah tanah, maka penyelesaian terhadap masalah keberadaan obyek tanah tidak pernah ada habis-habisnya, dengan demikian Pemerintah tidak akan mampu secara maksimal tanpa peran publik ikut serta membantu menyelsaikannya dengan didukung adanya pelaksanaan otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 maka Pemerintah Daerah memiliki kepntingan
yang besar terhadap pelaksanaan program Pensertifiaktan
keberadaan tanah di seluruh Indonesia ini. Sehingga diharapkan dengan pro aktifnya segala lapisan masyarakat demi terwujudnya kepemilikian terhadap obyek tanah tersebut akan berjalan lancar dan udah tercapai apa yang diamatkan pada UUD 1945 Ps 33 bisa terwujud.
Saran Guna menciptakan rasa keadilan sudah saatnya Pemerintah memberikan layanan terbaik bagi warganya dalam rangka mendapatkan hak kepemilikan bagi tanah miliknya dengan memberikan segala kemudahan dan layanan terbaik untuk mendapatkan data yang akurat secara administratif sehingga ada kekuatan hukum yang menjadi pegangan bagi semua warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia tidak terkecuali yang lebih kuat terhadap kepemilikan tanah bagi warga negara yang tinggal lebih dari 15 tahun sehingga ada kejelasan status kemepilikan.
28
29
Daftar Rujukan Herman Hermit, Menyambut hari Agraria 24 Sept Masalah dan Jantung Hati Rakyat dalam Pikiran Rakyat edisi 24 Sept 1984 Herman Hermit, Analisis Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan dan Pemukiman dalam Jurnal Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung, Vol. 1 No. 1 Tahun 1998 Herman Hermit, Sistem Penerbitan Izin Lokasi Perlu dibenahi dalam Pikiran Rakyat edisi 10 Okt. 1995 Mieke K. Kataatmadja Penelitian singkat Hukum dan Pembangunan, Program Magister Tehnik Studi Pembangunan PPs ITB
29
