KARSU PNS

16) PROSEDUR PENGUSULAN KARIS/KARSU PNS A. DESKRIPSI SINGKAT  Karis/Karsu merupakan bagian dari syarat administrasi bagi setiap isteri dan atau suami dari seorang PNS. Hal tersebut berkaitan dengan hak-hak dari suami dan atau isteri untuk mendapat tunjangan suami dan isteri. Dan atau dapat diartikan sebagai bukti keabsahan pemberian tunjangan. B. ISTILAH  Karis adalah kartu identitas diri dari isteri seorang pegawai negeri sipil.  Karsu adalah kartu identitas diri dari suami seorang pegawai negeri sipil. C. REFERENSI  Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  Undang –undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undangundang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 30 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor : 0197/O/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana;  Keputusan Mendiknas. Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. D. PERSIAPAN  Menyiapkan data kepegawaian yang berkaitan dengan data diri dari PNS yang hendak diusulkan permintaan Karis/ Karsunya di lingkungan Universitas Nusa Cendana. E.

PELAKSANAAN  Menerima, meneliti dan kelengkapan berkas usul dari unit kerja PNS yang mengajukan permohonan/permintaan Karis/Karsu;  Memroses pengusulaan permintaan kartu isteri dan atau kartu suami ke BKN Regional X Bali;  Menerima Kartu isteri dan atau kartu suami dari BKN Regional X dan mendistribusikannya kapada PNS yang bersangkutan dan mengarsipkannya.

F.

RINGKASAN KEGIATAN

Tujuan Ukuran Keberhasilan

Ruang Lingkup

Pihak yang terlibat

Acuan

Penanggung jawab utama Dokumen yang digunakan

Penjelasan Prosedur pengusulan permintaan kartu isteri dan kartu suami bagi setiap PNS Terlaksananya Proses Pengusulan permintaan kartu isteri dan atau kartu suami yang dibuktikan dengan terbitnya Kartu Isteri dan Kartu Suami dari PNS. Mulai dari melakukan koordinasi, Pengusulan Bahan Usul pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS menerima SK Pemberhentian 1. Rektor 2. Pembantu Rektor II 3. Kepala BAUK 4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 5. Biro Kepeg Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 6. Badan Kepegawain Negara 7. Bagian Kepegawain Undana 8. Subag. Keuangan dan Kepegawaian Fakultas/ Unit kerja  Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  Undang-undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 TAhun 1980 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2010 tentang Disipilin Pegawai Negeri Sipil;  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan bagi PNS  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  Keputusan Mendikbud. Republik Indonesia Nomor: 0180/0/1995 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Nusa Cendana;  Keputusan mendiknas. Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. Rektor Keputusan Kepala BAKN Nomor: 1158a Tahun 1983, tentang dasar Penetapan KARIS/KARSU bagi PNS

No 1

2

3

Penjelasan

Output

Bagian Kepegawaian Universitas menerima serta meneliti kelengkapan berkas usul permintaan KARIS/KARSU dari Unit kerja masing-masing di lingkungan Universitas Nusa Cendana; Membuat surat pengantar ususl permintaan KARIS/KARSU, setelah kelengkapan dinyatakan lengkap Menerima KARIS/KARSU dari BKN Regional X Bali, mencatat, menggandakan dan mendistribusikannya kepada setiap PNS

Kelengkapan bahan usul yang siap diproses

Bahan usul permintaan KARIS/KARSU dikirim ke BKN KARIS/KARSU

G. Diagram Alir. Prosedur Pengusulan Permintaan KARIS/KARSU bagi PNS

BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS

PNS

SUB.BAG. KEUANGAN & KEPEGAWAIAN FAKULTAS

Mulai

Menyampaikan Laporan Perkawinan

Mulai 1

Dokumen Pendukung Mengajukan permohonan kepada Unit kerja

Bahan usul Dokumen pendukung

Mempersiapkan kelengkapan bahan usul

Tidak 1

YA Membuat konsep surat usul KARIS/KARSU

Konsep surat usul KARIS/KARSU

Mengirimkan ke BKN Regional X Bali

Melakukan Verifikasi Kelengakapan dokumen

Dokumen pendukung

Melakukan Verifikasi dokumen

Lengkap

Kelengkapan Bahan Usul

Memroses usulan KARIS/KARSU ke Bag. Kepegawain Universitas

Bahan Usul

Ditandatangani KARO AUK

PNS Menerima KARIS/KARSU

Selesai

Dokumen Pendukung

1

PENJELASAN 1. PNS menyampaikan Laporan Perkawinan Pertama dengan dilengkapi dokumen pendukung kepada Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Unit Kerja/ Fakultas untuk dapat di proses ; 2. Petugas menerima dan menliti kelengkapan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dan selanjutnya dan mengusulkannya kepada Rektor Cq. Bagian Kepegawaian Universitas untuk diproses lebih; 3. Bagian Kepegawian Universitas menerima dan meneliti kelengkapan berkas usul dan bila belum lengkap segera diminta untuk melengkapinya ; 4. Bila sudah lengkap melanjutkan proses pengusulan dengan membuat konsep surat usul permintaan KARIS/KARSU; 5. Mengajukan konsep surat pengantar kepada pimpinan untuk dikoreksi dan selanjutnya mengetik sesuai hasil koreksi pimpinan dan mengandakannya; 6. Konsep surat pengantar usul disampaikan pada pimpinan untuk diparaf dan menyerahkannya kepada petugas untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Pejabat berwenang; 7. Menerima kembali surat pengatar yang telah ditanda tangai oleh pejabat berwenang, melakukan pemberkasan dan mengirimkan bahan usul kepada BKN Regional X di BALI; 8. Tembusan disampaikan kepada pihak terkait dan yang bersangkutan untuk maklum; 9. Menerima KARIS/KARSU, meneliti dan mendistribusikan kepada pihak terkait dan kepada yang PNS yang bersangkutan; 10. Mengarsipkan dokumen.

H. LAMPIRAN 1.

SYARAT –SYARAT PENERBITAN KARIS/KARSU BAGI PNS A. Syarat-syarat 1. Laporan Perkawinan Pertama 2. Akta perkawinan 3. SK CPNS dan PNS dan SK Pangkat Terakhir bila ada bagi yang telah mendapat kenaikan Pangkat. 4. Pas photo 3x4 3 lembar( dari suami dan atau isteri dari PNS) B. Waktu pengajuan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS  Waktu bersifat tentif sangat bergantung pada ada Laporan Perkawinan dari setiap PNS dan permintaan untuk diterbitkan KARIS/KARSU.