Karena dulu ketika Pancasila dipaksakan kan sudah menuai korban. Masa itu mau diulang lagi

[102] Mereka Menolak RUU Ormas dan Asas Tunggal Pancasila Wednesday, 24 April 2013 15:58

Syuhada Bahri, Ketum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

Bisa Mengulang Represif Orde Baru

Tidak, tidak betul Dewan Dakwah turut mendesak RUU Ormas disahkan. Kalau disebutkan di situ kan disebutkan dari LPOI. Yang pertama kita tidak termasuk di LPOI. Kedua, tidak memberikan mandat kepada siapa pun untuk mewakili Dewan Dakwah ke LPOI. Dewan Dakwah justru dalam pasal RUU Ormas itu tidak setuju kalau asas itu Pancasila. Tetapi jangan dimaknai bahwa kita anti Pancasila.

Karena dulu ketika Pancasila dipaksakan kan sudah menuai korban. Masa itu mau diulang lagi.

Kedua, di mana letak demokrasi kalau sudah seperti itu? Jadi biarkan saja ormas dengan asasnya selama ini. Parpol juga boleh kok asasnya tidak Pancasila asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45. Mengapa ormas tidak begitu juga? Apa salahnya ormas mesti dipaksa berasas Pancasila? Apa ada ormas yang anti Pancasila?

Jadi sikap kita itu seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengklaim kalau Dewan Dakwah setuju dengan UU Ormas, pada satu pasal itu kita tidak setuju.

Kalau ini disahkan ujungnya kan akan mengulang represifnya Orde Baru.Nanti dengan seperti itu akan menggunakan ukurannya itu yang setuju (dengan pemerintah, red) itu Pancasilais, kalau yang tidak setuju, anti Pancasila.

Janganlah mengulangi sesuatu yang sudah dilalui dan menuai masalah. []

1 / 14


Maman Abdurrahman, Ketum Persatuan Islam (Persis)

Ormas Keagamaan, Bukan Pancasila

Pengaturan terhadap keormasan itu silakan saja, itu hak negara. RUU Ormas ini sebenarnya bila hanya harus dengan Pancasila adalah setback. Jadi yang benar menurut Persis adalah yang tidak bertentangan dengan Pancasila, tapi Pancasila jangan dijadikan satu-satunya asas. Misalnya, berdasarkan dengan agama itu boleh dalam hal ini agama Islam.

Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu menurut saya kalau ormas sudah mencantumkan asas Islam tidak perlu lagi mencantumkan asas Pancasila. Kalau asasnya komunis, baru itu tidak boleh karena berlawanan dengan Pancasila.

Jika DPR mengharuskan ormas berasas Pancasila, Persis menolak! Mengapa? Menolaknya karena ini kan alam demokrasi. Dan kebetulan lagi sesuai dengan TAP MPR. Karena kita ini ormas keagamaan bukan ormas Pancasila. Ormas yang mengisi nilai-nilai Pancasila dengan Islam. Kalau tidak diisi namanya melamun. Dan menurut saya yang pas untuk mengisi Pancasila hanya Islam.

RUU Ormas disahkan OK, tetapi Persis meminta supaya di situ agama Islam tetap menjadi bagian keormasan Islam. Persis juga akan mengirimkan surat ke DPR supaya Ormas Islam itu harus dibiarkan (dengan asas Islamnya, red). Kalau tidak, ini namanya setback. Kembali ke rezim represif Orde baru. Itu tidak benar itu, di dunia demokrasi tidak boleh seperti itu. []

Mahmud Yunus, Sekjen Gema PITI

Ngomong Pancasila, Kerjaan Korupsi

2 / 14


Secara pribadi maupun secara organisasi tetap harus pakai asas Islam. Saya tidak setuju dengan RUU Ormas Pasal 2 yang mengharuskan setiap ormas berasas Pancasila. Kalau pun mau berasas Pancasila tidak boleh bertentangan. Misal Ketuhanan Yang Maha Esa, jangan Tuhannya doang hukumnya tidak dipakai. Jadi kan ini namanya omdo, omong doang. Orang yang seperti itu namanya munafik, orang munafik itu di nerakanya paling bawah, neraka jahannam.

Saya juga tidak setuju RUU Ormas ini diberlakukan kalau nantinya juga mengurangi dakwah Islam. Karena Islam kan rahmatan lil alamin, kenapa harus ditakutin. Iya, sekarang kita bicara apa? Pancasila, Pancasila, kerjaan pada korupsi! Rakyat bukan tambah sejahtera malah tambah miskin. Para penyelenggara negara yang ngakunya pancasilais cekcok doang kerjaannya.

Jadi kita Ormas Islam ya harus berasas Islam. Hai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kaaffaah.[]

Bachtiar Chamsyah, Ketum Parmusi

Tidak Boleh Dipaksa

Kenyataan yang ada bangsa ini tidak bisa dipaksa agar semua berasas Pancasila, maka kita dulu membicarakan di MPR, itu solusi terbaik. Asas dikembalikan ke organisasi masing-masing lah. PPP partai Islam, asasnya Islam. Parmusi Ormas Islam, asasnya Islam. Tidak usah dikembalikan ke asas tunggal lagi lah, sudah masa lalu itu.

Tetapi asas negara tetap Pancasila. Tidak usah mempertentangkan agama dengan Pancasila lagi. Kita final, Pancasila dasar negara, itu kesepakatan kita sebagai bangsa.

Ada hal-hal yang perlu diatur. Setidak-tidaknya begini, dicarilah solusi betapa banyaknya ormas yang menerima bantuan dari luar negeri. Saya tidak setuju. Karena jangan sampai NGO luar negeri mengatur negeri ini. Maka perlu ada pertanggungjawaban itu. Kan banyak sekali organisasi itu yang menerima bantuan dari luar negeri. Harus dipertanggungjawabkan dong,

3 / 14


jangan sampai merusak bangsa kita.[]

Muhammad Mufti, Ketua Syarikat Islam Indonesia

Mereka Tak Paham Pancasila

Syarikat Islam Indonesia (SII) yang beras dinul Islam sejak Indonesia belum merdeka. Lalu SII berjuang sampai 1945 dan SII pun berperan dalam piagam Jakarta. Maka kami pun tetap melanjutkan perjuangan atas dasar asas Islam.

RUU Ormas yang akan mengembalikan kembali rezim represif, saya kira penguasa saat ini tidak paham Pancasila. Mereka belajar itu Pancasila dari mana? Kalau belajar dari Orde Baru maka pengertiannya akan menjadi asas tunggal yang represif sedangkan kalau belajar di zaman reformasi sekarang maka pengertiannya akan jadi bingung.

Bukan hanya sekadar menolak, seharusnya asas Dinul Islam harus diperbolehkan. Malah sebenarnya mereka tidak paham Pancasila. Pancasila lahir karena adanya Islam maka jadi tidak mungkin Pancasila dipertentangkan dengan Islam.

Abdul Hakim, Sekretaris Fraksi PKSI DPR-RI

Pemerintah Jangan Semena-Mena

Kami sejak awal tegas menolak terhadap penerapan asas tunggal dalam RUU Ormas ini. Dan dari usulan pemerintah kami pun tidak bersependapat.

Kami bisa memahami keinginan pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembinaan itu harus dilakukan secara komprehensif, kemudian tidak boleh pemerintah semena-mena dengan

4 / 14


kepentingan subyektifnya.

Dalam bab sanksi, ada pemberhentian sementara. Kami berupaya berjuang agar putusan putusannya akan diproses dalam sebuah proses peradilan.

Yang kami inginkan, saat ada ormas melakukan pelanggaran pemerintah semestinya melakukan pembinaan, peringatan 1 sampai 3 dan mencabut subsidi yang ormas itu terima, lalu diberikan pemberhentian sementara itu pun dengan proses pengadilan.

Kami memahami adanya kekhawatiran lahirnya kembali rezim represif, sebagian besar kader PKS pun aktivis. Tentunya jika hal itu terjadi maka sangat-sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara di mana potensi anak bangsa tidak aakn bisa berkembang jika ada sikap represif pemerintah.

Athian Ali M Dai, Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia

Itu Ngawur

Seharusnya negara menjamin hak setiap warga negara yang paling esensinya adalah tentang beragama. Seharusnya bisa dilindungi oleh negara untuk memiliki keyakinan prinsip dan ideologi agama. Negara harusnya tidak mengatur sedemikian rupa hingga ormas itu meninggalkan warna prinsip keyakinannya. Apa sih yang ditakutkan negara kalau ormas memegang prinsip keyakinannya selama agama tersebut diakui negara.

Kenapa harus berasas Pancasila, kenapa bukan tidak dibiarkan ormas itu berdasarkan dengan apa yang diyakininya selama tidak ateis. Alasan pemerintah yang dikatakan Menteri Dalam Negeri bahwa tidak ada larangan ormas menempatkan ideologi mereka selama tidak bertentangan dengan Pancasila, menurut saya itu ngawur. Bagaimana agama bisa tidak bertentangan dengan Pancasila, yang seharusnya Pancasila di bawah agama. Aturan apa pun itu buatan manusia harus sesuai dengan agama.

5 / 14


Itu sama saja dengan merendahkan dan melecehkan agama. Biarkan ormas itu berdasarkan agamanya, agama yang diakui negara.

Dalam RUU ini pemerintah ingin mengendalikan ormas agar tidak memiliki warna lain selain dari Pancasila. Mereka tidak menginginkan organisasi berkembang berdasarkan agama. RUU ini pun lahir dari orang-orang yang tak paham agama.

Saya tegas menolak RUU ini dan tidak ada alasan saya untuk menerima dan menyetujui RUU ini. Yang ada negara tidak menghargai warga negara untuk memiliki organisasi.

Ahmad Sadli Karim, Ketua Mathlaul Anwar

Tidak Asas Tunggal

LPOI akan rapat dan merumuskan putusan bersama ormas-ormas untuk menanggapi RUU Ormas. RUU Ormas harus kita kawal hingga akhir pembahasan agar tidak kembali pada zaman represif. Kita akan ikuti terus tiap perubahan revisi RUU ini.

Kita tidak menolak RUU ini, walau masing orang-orang punya pendapat yang berbeda. Yang terpenting juga tidak asas tunggal.

Randi Muchariman, Ketua PB PII

Pasti Represif

Kami menolak RUU Ormas, sebab, pertama, terkait asas ganda di RUU Ormas ini yang mewajibkan Pancasila dan membolehkan ciri ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut kami logika yang dipakai sangat keliru, karena Pancasila itu bukan

6 / 14


kesepakatan ormas, tapi itu kesepakatan negara. Sedangan, negara dan ormas berbeda. Maka logika negara tidak bisa dipakai dan dipaksakan menjadi asas ormas.

Kedua, berpeluang korupsi sebab pengurusan birokrasi yang begitu riwet dan perizinan pendirian ormas yang sangat rumit tentu saja akan memungkinkan birokrasi melakukan korupsi. Kita tahu sendiri bagaimana sikap birokrasi di Indonesia.

Lalu ketiga, sanksi bisa disalahgunakan pemerintah. Kami melihat RUU ini secara sosiologis dan tinjauan filosofis sangat lemah, karena tidak melihat satu sisi hubungan antara masyarakat dan negara. Kita memerlukan UU yang berkualitas tidak seperti ini.

Ketika RUU ini disahkan pasti sudah represif karena logika negara yang dipaksakan dan ormas tidak bisa menghadirkan argumen untuk meyakinkan. Istilahnya satu-nol.

Cholil Ridwan, Ketua Majelis Ulama Indonesia

Bebaskan Asas Ormas

Jika RUU Ormas asasnya itu asas tunggal berarti kita telah mundur ke belakang ke zaman Orba. Mestinya tidak dengan asas tunggal. Kita sudah reformasi, ormas diberi kebebasan untuk berasas sesuai dengan keyakinannya yang terpenting tidak komunisme dan atheisme.

Untuk memberikan hak rakyat untuk berserikat negara seharusnya memberikan kebebasan berasas.

Menurut saya ada upaya untuk mengekang kembali ormas-ormas dengan asas tunggal. Bisa Orba lagi dan represif. Jika tidak asa Pancasila bisa dibubarkan dan dipenjarakan.

7 / 14


Zaman Orba dulu, ormas sampai yayasan harus Pancasila kalau tidak Pancasila melanggar. UU ini akan kembali jika RUU Ormas ini diterapkan. Ormas Islam ideologis akan dibubarkan.

Achmad Michdan, Presidium Tim Pengacara Muslim

Astung Final Tak Diterapkan

TPM menolak penerapan asas tunggal. Bagi kami asas tunggal itu sudah final untuk tidak diterapkan.

RUU Ormas ini menurut saya kembali ke belakang di jaman Orba. Mestiya dalam RUU ini tidak harus menempatkan asa Pancasila dan UUD 45 sebagai asas tunggal, ini sama saja melahirkan kembali rezim represif.

Harusnya rakyat diberikan kesempatan untuk berkontribusi mengawasi penyelenggara negara. Mulai dari moralitas pejabat hingga bagaimana mereka menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Bukan malah mengekang umat dengan RUU ini.

Dan semestinya penyelenggara negara bisa dikontrol bukan malah rakyat yang dibungkam, ini agar penyelenggara negara bisa mengoreksi diri.

Ahmad Yani, Komisi III DPR RI Fraksi PPP

Tidak Aspiratif

RUU Ormas ini tidak aspiratif dengan suasana kebatinan di tengah-tengah masyarakat. Karena kita sama-sama tahu hampir semua ormas besar menolak kehadiran RUU ini. Karena secara substansi tidak beda jauh dengan UU yang dibuat 1985. Dan ini menegaskan kembali,

8 / 14


mengembalikan, mengasastunggalkan Pancasila itu sendiri. Ini menurut saya tidak profesional.

Karena Pancasila itu adalah dasar negara, ya harus diletakkan secara proporsional sebagai dasar negara. Pasal 2 ini bisa muncul karena saya kira masih ada di sebagian kita juga yang masih tidak memahami konteks Pancasila.

Jadi dalam konteks berormas atau berorganisasi biarkanlah keanekaragaman muncul, jangan diasastunggalkan. Masalahnya bolehkah ormas-ormas berasaskan Pancasila? Boleh saja. Tetapi tidak diwajibkan, kalau diwajibkan jadi asas tunggal namanya.

Dalam RUU Ormas ini juga ada pasal-pasal represif. Tetapi seharusnya yang kita atur dalam RUU Ormas ini bagaimana LSM menurut saya, atau ormas-ormas yang diduga menjadi alat kepanjangan tangan asing, menerima dana dari asing, sehingga dia mengobok-obok negara kita. Di situlah RUU Ormas ini harus dipertajam.

Itu yang harus diatur, pendanaan mereka itu dari mana? Itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dia mendapat dana dari asing untuk mengobrak-abrik bangsa ini.

LSM yang dimaksud banyaklah, di antaranya adalah LSM-LSM pemerhati masalah korupsi, LSM-LSM pemerhati masalah HAM, ada LSM-LSM pemerhati masalah lingkungan lainnya.

Di DPR juga masih terpecah terhadap Pasal 2 ini. Tetapi kalau Pancasila tidak ditempatkan sebagai syarat mutlak asas Ormas, ya tidak masalah. Tetapi kalau dijadikan wajib atau syarat untuk ormas, saya kira tidak pada tempatnya.

Menurut saya, kalau masih ada kontradiktif di tengah masyarakat, maka pengesahan RUU ini harus ditunda. Supaya UU ini betul-betul menjadi leading law, mencerminkan suasana kebatinan yang hidup di tengah masyarakat.[]

Mahladi, Humas PP Hidayatullah

9 / 14


Islam tak Perlu Dikhawatirkan

Kami ormas Islam Hidayatullah menyatakan tidak setuju (menolak) RUU tersebut. Ada dua hal mendasar penolakan kami.

Pertama, bunyi Pasal 2 draf RUU Ormas tersebut seolah-olah mempertentangkan antara Pancasila, UUD 45, dan agama-agama yang ada di Indonesia, khususnya Islam. Padahal, Pancasila dan UUD 45 bisa ditafsirkan sehingga menjadi tidak bertentangan dengan Islam.

Lagi pula, sudah sejak lama negara ini mengakui Islam sebagai salah satu agama yang boleh berkembang di Indonesia. Itu berarti negara juga mengakui bahwa Pancasila, UUD 45, dan Islam tidak saling bertentangan.

Jika demikian mengapa Ormas Islam masih dipaksa mencantumkan kedua asas negara itu sebagai asas mereka?

Kedua, pada masa lalu para tokoh di negara ini telah bersepakat untuk tidak memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal. Sejak saat itu sampai sekarang tak ada masalah dengan negara ini. Jadi, apa yang perlu dikhawatirkan?[]

Muhammad Rahmat Kurnia, Ketua DPP HTI

Kita menolak RUU Ormas karena ada pasal-pasal yang akan membuka pintu kembalinya rezim represif ala Orde Baru misalnya tentang asas. Di situ ada pemaksaan asas bagi seluruh ormas-ormas. Pengalaman kesejarahan di Indonesia bahwa pemaksaan asas seperti itu menyebabkan ormas-ormas Islam dicurigai dan disikapi dengan represif.

Oleh karena itu dengan adanya pasal-pasal sepeti itu maka ada pintu besar bagi rezim

10 / 14


manapun untuk berperilaku represif terhadap ormas-ormas Islam. Contoh lain, seperti pasal-pasal yang mengatur tidak boleh melakukan kegiatan yang membahayakan NKRI. Yang mengancam keutuhan Indonesia dan sebagainya pasal ini tidak jelas apa maksudnya?

Nah, sementara yang kita lihat sekarang seruan syariat Islam yang dikumandangkan di berbagai daerah sekali pun dalam bentuk Perda itu dicurigai bahkan ada yang dibatalkan, dituntut untuk dihentikan dengan alasan bertentangan dengan UU di atasnya dan membahayakan kehidupan NKRI. Jadi kalau masalah ini dibiarkan maka umat Islam yang akan menyerukan syariat Islam akan menjadi korban.

Kedua, di RUU Ormas ada diskriminasi. Kalau ormas diharuskan mengikuti peraturan semuanya itu terutama asas dan sebagainya, sementara ormas sebagai sayap partai politik tidak terikat dengan RUU itu. Bukankah ini diskriminasi?

Di dalam RUU ormas tidak dicantumkan ormas boleh berkegiatan politik, tentu bukan dalam arti politik kekuasaan tetapi politik amar makruf nahi munkar sedangkan ini tidak berlaku bagi ormas yang merupakan sayap partai politik. Jadi, nanti kalau nanti ada kemunkaran yang dilakukan penguasa dan ormas-ormas melawannya atau menghentikan kezaliman yang dilakukan itu, ini akan dilarang karena dianggap itu masalah politik.

Maka akan mengangap amal makruf nahi mungkar yang dilakukan ormas sebagai satu hal yang terlarang. Jadi ada diskriminatif antara ormas dan ormas sayap partai politik.

Justru itu seakan-akan ada kecurigaan, kenapa ormas Islam dipaksa berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta dapat mencantumkan asas lain yang tidak bertentangan. Sedangkan, ormas sayap partai politik tidak diwajibkan, apa mereka tidak patut dicurigai. Hal serupa juga tidak dikenakan pada partai politik. Bukankah kalau ada upaya memastikan sikap ormas karena katakan biar tidak ada perlu dicurigai lagi, apa tuduhan yang sama kita tidak bisa sampaikan pada partai politik?

Joserizal Jurnalis, Presidium Mer-C

11 / 14


Memukul Ormas

Kami tidak setuju kalau Pancasila kembali menjadi asas tunggal, tidak boleh menjadi asas satu-satunya. Kita tidak setuju kalau itu, karena kita persoalan kembali lagi pada sebelum masa reformasi. Secara konsep Pancasila bagus cuma break down-nya jadi persoalan perumus dan penguasa akan suka-suka hatinya mengartikan Pancasila, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila. Kan repot urusannya.

Apa pemimpin sekarang menggambarkan Pancasila, tentu tidak, itu yang saya katakan ini RUU dalam rangka untuk memukul ormas, tapi pemimpin dan pejabat-pejabat ini tidak menghormati apa yang terkandung dalam Pancasila itu, misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Yang menggambarkan musyawarah mufakat, namun di sana voting. Keadilan yang beradab, bagaimana mau beradab kalau Densus 88 melakukan pembantaian?

RUU ini mau dipakai untuk pemukulan politik terhadap ormas-ormas. Bukan untuk memakai yang sebenarnya. Ini hanya tipu-tipu namanya. Jangan digunakan sebagai alat pemukul, tapi kita hormati prinsip itu. Pak Gamawan Fauzi ini problem karena tidak paham tentang reformasi, interprestasi dan break down ini menjadi problem juga.

Arifin Ilham, Pimpinan Majelis Adz-Dzikra

Siapa bilang asas Az-Dzikra Pancasila. Adz-Dzikra asasnya Syariah Islam, dan bagi kami Islam harga mati. Kami akan perjuangkan sampai kapan pun dan kami akan kawal sampai kapaun pun. Adanya nama Adz-Dzikra itu karena dicatut. Kami mendukung Hizbut Tahrir dengan apa yang dilakukan menolak RUU Ormas.

Zulkifli, Sekjen DPP Al-Ittihadiyah

Tak Boleh Rugikan Umat

12 / 14


Sebetulnya bukan dicatut, sewaktu itu al-Ittihadiyah tidak ikut bertemu dengan Presiden. Cuma kan sebagai anggota LPOI kebutulan Pak Nazri sebagai ketua dewan penasihat LPOI maka dicantumkanlah al-Ittihadiyah.

Tapi kami memang menolak komentar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang seolah-olah pertemuan dengan Presiden dikait-kaitkan dengan RUU keormasan. Padahal itu hanya pertemuan biasa saja, itu tidak bagus menurut saya. Di sinilah kami DPP menolak itu.

Kita pantau terus RUU ini hingga tidak merugikan umat Islam, khususnya tentang pasal asas yang sangat krusial. Dan kami menolak asas tunggal.[] Fatih Mujahid- Joko Prasetyo

13 / 14


14 / 14

Karena dulu ketika Pancasila dipaksakan kan sudah menuai korban. Masa itu mau diulang lagi

Recommend Documents