Form Rencana Ki nerja 'f ahunan f. Rl
t.u11pJr..tr, ;'en~tlmran Kh,cr_jl'I (?l<) 2015
l
•
BABI PENOAHULUAN A. Gambaran Umum SabJan Polis• Pamong Praja
Kabupaten
Banyuasin dillentuk llerdasari
Peraturan Oaerah Nomor-3 Tahun 2005. Sebagai salah safu lemhaga pemerin!ah yang mempunyai 1ugas pokok msnyslenggarakan ketenlraman dan ketertiban umum dan menegakksn peraluran daeran dan keputusan kepala daerah. Didalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja harus mengaClJ kepada prinsi~prinsip goOd governance yar,g merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masvarakat dan mencapal tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Sabagai salah sat11 lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelanggarakan ketenlraman dan keternban umum can menegakkan peta!l,ran daera.h dan keputusan kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya Saluan Palisi Pamoog PraJa nares mangacu kepada prinsip-priosip good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita baogsa dan Negara. Setlap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin .harus memenuni asas akuntabilitas oien karna itu didalam
Kegiatan
Operasi Yusijsi Asas aKuorabilitas tr.enuntut setiap kegiatan dan /iasil akhir dari kegiatan harus <:!apat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. laporan ini disusun guna menem,1hi lnttukSi Presider. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas K,nerja lnstansi Pemerintall, yang antara lain menyatal
239/IX/61812003umtang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparator Nesara Nomor
PER:091M.PANi512007
'
tentang Pedoman Umum Panetapan lndikator Kinelja Utama di lingkungan
lns!ansi
Pemalintah. Penyusunan
Laporan Akuntabililas Kioerja tnstensl
Pemerinlah (LAPKJN) Saluan
Polisl Pan,ong Praja Tahun 2015 dimaksudkan sebagai peJWJjudankewajiban Satuan Po!isl Pamoog Praja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dslam mencapai tujuan dan sasaran yang teiah ditetapkandan juga ssbagai umpan balik untuk memicu pert,a.ikan kinerja di Satvan Polisi Pamong Praja. B. Kewonangan, Tugas Pokok dan Slruktur Organlsasl "' Kewenangan
Kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dilaksanakan s~i dengan Peraturan Oaerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2005 te:1tang Pembentukaa Organisas.i Satuan Polisi Pamong Pra.ja Kabupaten Banyuasin,
sebaga.i rnana telah menga!ami
perubahan
dengan Peraturan Oaerah Nomor 4 Tahun 2014. dimana Saluan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yang merupakar> Satuan Perangkat Pemerlntah dae1alt ya/lg dipimpin
cien
seorang Kepala Saluan yang
eerada
dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupa!i melalui Se~;etaris Daerah sekaranq ini tidak hanya menyelenggarakan ketenlfaman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daarah, telapi juga s"jak berlakunya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 20·14, Sal Pol PP Kabupaten juga Menaung, Pertir.dungan Masyarakat
( Linmas ) yang
sebelnmnya berada dibawah naungan Kesat11an Bangsa can Pclitik ( BPBD Kesbangpol .. Tugas Pokok Satuan Pollsi pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibenruk. 3 Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Oaerah Kabupatcn Banyuasin Nomor tentang Pembentukan
Organisa::.t Satuan Polfsi Pamong Praja Kabupaten Banyussm. Satuan Palisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok yairu membanlu Bupali catam mesyelenggarakan pemerintahan daeraf d.i bidang ketertiban umum oan ketentraman rnasyarakat serta 2
m8negakkan peraturan daerah dan ke,putusan kepala daerah dan Perlindungan
Masyarakat . Unt~k melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praj;i Kabupaten Banyuasln mempunyai fungsl: 1. Pelaksanaan
perumusan
kebijal
ketentraman masyarakat. 2. Pe!aksanaan layanan penunjang dalam pBnye!enggaraan pemetintah oaeran cti
bidang ketertibao umurn, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan kepunisan kepala daarah. 3. Palaksar.aan
penyusunan
rsncana
dan
program, monitoring,
evatuasi,
dan
pelaporan di bidang ketertiban umum. ketrentraman masyarakat. peraturan daerah dan keputusen kepala daerah. 4. Pelaksanan kebij.akan pemeliharaan dan peoyelenggaraan .ketertiban umum dan ketentraman rnasyaraket. 5. Pelaksa1:aan
koordinasi dan
fasililasi
pemaliharaan dalatn penyejenggaraan
ketertiban umum, kstentraman masyarakat penegaJ
«>
Struktur Organisasi Mangacu paca Tugas Pokok dan Fungsinya maka struktur Organi$tJ$/ Sa!u&n
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin sebagaimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2014 , tersusun da.n terstruktur dalam beberapa jenjan9 jabatnn Struktural yang dapat dilingkas secara secerhana dalam bagan sebagai berikut:
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SA TUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN (Betd&sarkan PE RDA Nomor 4 Tahun 2014}
aerdasarkan bagan struktur orgamsasi di atas seiat. Bulan Agustus 2012 sampa, dengan 31 Desember 2015 jabatan Kasi Pembinaan Umum
Satua~ Polisi Pamong
Praja belum terisl ~eh Pejaoat definitif. Pengisian jaba1antersebut sementara masih
dijatankan sebagai Pataksana Tugas (Pit). Berdasarkan perubahan Nomeklalur SatPol-PP Tahun 2014.
ada penambahan seksi Penindungao Masyrakat pada struktur organisasi
SAT POL PP. namun untuk keglatan Perllndungan Masyrakat ( LINMAS) ?aOa tahun 2014 belum bi&a diiaksanakan olen SAT-POL -PP Kab. Banyuasin. hal ini dikarenakan
•
anggarannya masih berada di RKA Badan Penanggulangan BPBD KESBANGPOL ) Kabupaten Banyuasin Perllndungan
sencana Alam dan Poltk (
, sehlngga pada tahun 2015
Masyra~at { Linmas) baru capat dianggart.an
Kegiatan
Program dan Kegiatan-
kegiatannya pada Kantor Sat Pol-PP Kabupaten Banyuasin sehingga pada awal 2015
di tetapkanlah
Perlindungan
PL T.Kasi Perlindungan
Masyarakat untuk melaksanakan
tahun
Kegiatan
Masy,akat ( UNMAS } dan pada langggal 23 Januari 2015 telah didifini!kan
manjadi Kasi Perliodungan LINMAS.
«i
Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Peraturan Pemerimah Rebuplik lnctonesia Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Saruan Poiisi Pamong Praja Bab IV Tenlang Pengangkatan dan Pemberhentlan, Pasal 16
Petsyaratar- untuk dapat diangkat menjadi Anggota Saluan
Palisi Pamong Praja yaitu; a. Peg.awai Negeri Sipi1; b. Berijasah sekurang - kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya t>erpangkat Pengatur Muda (II/a): c. Tinggi Sadan sekurang - ku,angnya 160 cm untuk laki - laki dan 155 cm untuk
perempuan; d. Umur sekurang - kurangnya 21 tahun; e. Sehat jasmani dan rohanl: f.
Lulus Pendid.,kao dan Pelauhan Dasar Saluan Pous! Pamong Praja. Sehubungan deogan nai diatas. maka pengelolaan pengembangan kua.iitas Sumber
Daya Manusia harus rems (fiupaya.kan secara terencana dan sistematis agar kapasnas personil ba.ik individu maupun, ketika benada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan otganisasi Satuan Polisi Pamoo; Praja. Kapasaas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaatt Sumber Daya. Manus:iaantara lain mencakup !ima aspek mas.ing-masing: 1. Kapasitas untuk be.rkreasi alau berproduksi; 2. Pemerataan distribusi kompisisi pcrsonil sasuai k.apasitas dan kualifiko.sinya; s
3. Pemberian keleluas;ian dan wewenang;
4. Kesempatan uotuk berkembang (sustainable); 5. Kesadatan akan ,nierdej)eflsi. Lima aspek pengelolaao Somber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap pentiog untuk di~embangkan, menginga1 unsur dominan dalam manajemen
yang
bef'fungsi menggerakkan sumber daya
yang
ada serta oapat berperan
caiam mengalola can mendukung kinerja sebuah organisasi,'l<elembagaan, yailu faktor Sumber Daya Manusia ( SOM), karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan handal. 1en1unya akan menjadl modal dasar potenslal sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam rnenentukan dan rnenggerakkan segenap potensi y·ang ada dalam rangka pencapaian lujuan organisasi. O!eh karena itu, maka Satuan Pelisi Patnoog Praja Kabupaten Banyuasin sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten 8an~1uas(n, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi
mengesampingkan peran penting dari va,iabel lni, terutama datam pencapsian target
Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan caiam Renslra unit ke1anya. Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pe~gembangan sumber Daya Manusia µads Satuan PoJisi Parriung Praja, setain d1upayakan: mela!ui 1ekruitmen yang selekrif
didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan ,atar belakang pendidikan, yanQ pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melaiui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjejangan maupun Dik!at
Fungsional Kl>usus Sat Po~PP Namum pada kenyala.an tatar belakang tingkat pendidikan pegawai Sa.t•Jan Polisi Pamong Praja Kabupalen Banyuasin masih bslum sesual yang diharapkan ( PP Nomor 32 Tahun 2004, Bab IV Pasal 13 ) hal ioi masih banyaknya pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yang becijasah SMAISLTA atae yang sederaiat . Untuk mer.getahui komposisi Sumber Daya Manusia { SOM ) PNS
Sal Po~PP Kabupayen
B.>nyuasin dapa1 dilihat paoa tabol dibawal> iri :
--------
'
3.1 Bordasarkan Golongan can Tingkat Pendldlkan
Pendidikan Umum
No. T
Go1.
Jml
2 IV.a IV.b I
so
3
4
-
-
SMP
SLTA 6
5
- I ! 1 2. 1111-.d -···-..--I - ---. . - i ii 111-c 111.b 4 I Ill-a .' )D .L, 10 - . -T":"·-··~ , 3. 11-d - . - _.., 11-c 12 12 ' ll·b 3 3 - !-·- .. --··· 3 3 II·• " I :- 4. l·d .- - - I I 5. t-c - I 1.
i
! Jumlah i
I
i
Sumber
I data:
33
:--
~
-.
03
8
-.
-·· .
.
-
Dlklat Struktural PIM PIM PIM II
S2
S1
7
-
Pendidikan PenieJangan
9
I .
IV
Ill
10
11
1 1
-
-
1
--.. .-"1·-: . '·--- ---1
1
- ' - - - I - II -
I I
'
3 I
2
- . - ' - •' ··-- - - ' I - ' - ' ''
'' . --·-- ~·-··-- i
12
.
- -···
- i
.--
·-1'
... . - -- ··-
I
-
l
I .. L._ --
DaftarU11ttan Kepangk111an (DUK) Sat Pol PP 2015
---·--·-· ----
Berdasar1
pegawai Saluan Polisi Pamong Pra!.a didominasi oleh personil yang certatar belakang pendidikan Sl TA sejumlah 12 oran9 (36,J %} y,mg rata-rara berpangkat gotonqan 11.c. Sedangkan untuk. 51 sejum,ah 10 f*!gawai ( 30.33%) dengan golongan 3.a, 51 dengan goiongan 3.b yang rnanduduki jabatan skseion IV.a sebanyak 1 pegawai (3,03 %) dan S2 sejumlah 4 pegawa,, 1 Pegawai dengan Jabatan ekselon 111.b masih sangal minim mengingat Saluan Po!isi Pamong Praja sebagai pelaksana Penegak Peraturan Oa.erah
dituntut untuk dapat menguasai Peral\Jran Oaerah/ Peraturan Perundang - Undangan dalam melaksanakan tugas·tugas operasioeatyang sangat identik dengan identilas Satuan Polls! Famong Praja dan masih sangal
'
belak.9ng .kualilikasi dan ke,erampilan sesuai bicang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPO lain.
3.2 Ber
Nirmala Sari, SE. M.MM
--e'2.
... - --·---------'-'=~ KASI
DIDIKISTADI, SH, M.Si
j 3. ] ASRUL SANI , S.Os
PEMBINAAN OPERA SI KASI P~::~.;;:N
IV-a
(Gol.lll.b
i
I
j
JUMLAH JENIS JENJANGESELON 4 ~I .--s-u_m_b-erbata: Oaftar Urut Ke-pai1gka_ta_n_(_O_U_K_) _S_A_T_P_o_l·-P-P TahJn 2015 - -1
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupalen Banyuasin Nomor 4 Tahun 2014 !entang Pembentukan Organisasi Saluan Polisi Pamong Praja, susunan ·organisasi Saluan Polisi Pamong Praja Kabcpate~ Bar.yuasin t2rdili dari : 1. Kepala Kantor 2. Svb Bagian Tata Usaha 3. Seksi Pembinaan Operasi 4. Seksi Pembinaan Tranlib 5. Seksi Pembinaan Umum 6. Seksi Perlinoungan Masyarakat 7. Kerompok Jsbatan Fungsional
•
-------·· ------C. IS\J Strat~is Dalam mewujudkan mer.jadi Kawasa~ Mandiri dan Berdaya Saing 2015. Kabupaten telah rnene!apkan beberaoa kellijai<ari yaitu Tar'Jet Pertumbullan Ekonomi sebesar 6%. Ke1a~arian Pangan melalui pen,ngka,an produksi gabahdengan targat.sebesar914.893,36 Ton, Menurunkan Ar.gka Kemiskinan seoesar 12%, Menlngkatkan kualitas kenidupan sosta: dalam rnasyarakat dan Memantapkan Jalannya penyelenggaraan pamerimah tingkat Desa/KelurahanlKecamatan dengan
pembangunan
100 Unit
gedung
perangkat
desalkelurahanlkecamatan. Na.mun untuk mewujudkan target tersebut pastinya akan menemul berbagal perrnasalahan dan tantangan yang oapat diidentifikasi isu s)rategis yang meliputi: 1,
Kondisi keamanao dan kenyamanan lingkungan
Kabupaten Banyuasin memiliki penduduk yang terdiri dari bermacam-macam suku, f8S
dan agama sehingga rentan konfik dan perselisinan. lni menjadi tanggung jawab
Pemelintah Kabupaten Banyuasio untuk. mern;ip1akan keamanan dan ketentraman lingkungan yang kondusif. Selain itu juga upaya-upaya unl!Jk meninglalklklnerja dimasa yang akan datang.