KAPITA SELEKTA PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN DI PROVINSI DKI JAKARTA
Dra.Ava W Kantaatmadja,MM Plh.KaSubdin Renbiakes Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
SEDERHANA :
1. SAKIT JAMINAN MENDAPAT YANKES Sistem Pembiayaan Yankes “GAKIN “
2. SEHAT LIMITASI JANGAN SAKIT Alokasi Anggaran : Promotif & Preventif
ALOKASI ANGGARAN TEPAT SASARAN
KEWAJIBAN PEMERINTAH PERGESERAN ANGGARAN DARI KURATIF KE
PREVENTIF & PROMOTIF
KUALITAS PELAYANAN RS :
MENJAMIN SETIAP WARGANYA MENDAPAT YANKES YG LAYAK
~ Padat • KARYA, • TEKNOLOGI • MODAL
BIAYA TINGGI
DANA PEMERINTAH TERBATAS EFESIEN & EFEKTIF, TEPAT SASARAN
Syarat Pokok Pembiayaan Kesehatan Jumlah Harus Memadai untuk Menyelenggarakan Yankes dan Tidak Menyulitkan Masya Yang Memanfaatkan
Penyebaran Harus Sesuai Dengan Kebutuhan untuk Penyelenggaraan Yankes dan Masya
Pemanfaatan Harus Diatur Setepat Mungkin Agar Tercapai Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan
LATAR BELAKANG PELAYANAN KELUARGA MISKIN
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2002-2007 1.RESPON PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP AMANDEMEN Psl 34 Ayat 2, TENTANG JAMINAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH. • 2. ARAH KEBIJAKAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PERORANGAN ADALAH MELALUI ASURANSI ( SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL ) 3. PEMDA DKI JAKARTA MENGAWALI UJI COBA JPK GAKIN SEJAK TAHUN 2002. DAN DITUNJUK SEBAGAI DAERAH UJI COBA NASIONAL TAHUN 2003. 4. JPK GAKIN MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS, MASUK DALAM DEDICATED PROGRAM DAN DIJABARKAN SECARA OPERASIONAL DALAM REPETADA 5. ADANYA KEBIJAKAN NASIONAL JPK GAKIN TAHUN 2005: SK MENKES 1241/ 2004 TENTANG PENUNJUKAN PT.ASKES. SEHINGGA UJI COBA JPK GAKIN DKI JAKARTA TAHUN 2005 – 2006 DALAM MASA TRANSISI MENUNGGU KEPUTUSAN DPRD PROV. DKI JAKARTA. 6. SESUAI ARAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN APBD DKI JAKARTA TAHUN 2007 SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN TAHUN 2007 MAKA PENGELOLA JPK GAKIN DISERAHKAN KEPADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA.
JPKM
JPK-GAKIN
PEMDA DKI JAKARTA DINAS KESEHATAN SUDIN KESEHATAN
REGULATOR
BAPEL
P.P.K
PESERTA
TAHAPAN UJI COBA ( 5 TAHUN) TH. I 2002
Design System Uji Coba 5 Kec Sistem Pelayanan
TH.II 2003
Uji Coba diseluruh PKM & RSUD Sistem Pelayanan Kecamatan Cost Sistem Kepesertaan Pelayanan & Cost Finalisasi Sist Kepesertaan &Pelayanan SK Menkes 1241/ 2004 penunjukan PT Askes Finalisasi Sistem Pembiayaan
TH.III 2004 TH IV 2005
TH V 2006
PELAKSANAAN UJI COBA (LEARNING PROCESS) • PEMDA DKI JAKARTA • DINAS KESEHATAN • SUDIN KESEHATAN
PENGELOLA Pengamatan Proses & Hasil (action research) FKM UI
PPK
PENGAWASAN INDEPENDEN: -LSM --PERS
PSRT
SISTEM JPK GAKIN YANG LEBIH TERPERCAYA Dunia Usaha
Dana-2 Masyarakat
DISTRIBUSI TINGKAT SOSIAL PENDUDUK DKI JAKARTA
Lower
Low
JPK GAKIN
SKTM
Medium
DIREKTUR RS MERINGANKAN/ MEMBEBASKAN
High
Higher
PERMASALAHAN SAAT INI : 1. Dana yang tersedia tidak pernah cukup di sebabkan : a. Biaya Kesehatan Yang Makin Meningkat karena: •Inflasi •Meningkatnya Permintaan (demand) •Kemajuan Iptek Kedokteran / Kes •Perubahan Pola Penyakit •Perubahan Pola Pelayanan Kes •Perubahan Pola Hubungan Dokter – Pasien atau Dokter dengan Farmasi. •Lemahnya Mekanisme Pengendalian Biaya •Penyalahgunaan Asuransi Kesehatan
2. Penyebaran Dana Yang Tidak Sesuai Kebutuhan ( Peserta dg Kartu Gakin < SKTM ) 3. Pemanfaatan Yang Tidak Tepat (Penggunaan Tindakan Penunjang Secara Berlebihan) 4. Pengelolaan Dana Yang Belum Sempurna 5.
Perlunya Supporting Sistem
Perbaikan Kebijakan JPK Gakin : 1. Pembiayaan Hanya Diperuntukkan Bagi Mereka Yang Masuk Dalam Data BPS. 2. Diluar Data Tersebut Ikut Dalam Sistem Asuransi Sosial Yang Dikelola Oleh Pemda. 3. Pembayaran Klaim Mengacu PPE 4. Perlu Adanya Kebijakan Khusus Bagi Pasien di ICU Dengan Prognosa Baik. 5. Perlu Adanya Batasan Biaya Maximal
6. Katastropik Ditiadakan 7. Perlu Adanya Daftar Obat / Formularium Yang Digunakan Dalam Yankes Gakin 8. Perlu Adanya Pembatasan / Limitasi Kunjungan atau Biaya Dalam 1 tahun 9. Penambahan Fasilitas TT di Klas III di RSUD 10. Perlu adanya Kebijakan dlm Menyikapi Masalah : - Orang Terlantar - KTP baru - Pasien Kabur - Pddk daerah tdk terstruktur 11. Perlu Adanya Auditor Independen 12. Perlu Adanya Sistem Keuangan Khusus utk Pembayaran Gakin 13. Dikelola oleh Unit Teknis Pemda 14. Perlu Komitmen Bersama antara DPRD dalam hal anggaran turun tepat waktu, PPK dalam hal pelayanannya dan Dinkes dalam kebijakannya.
Peserta Dengan SKTM: 1. Wajib ikut serta dalam Asuransi Sosial dg Membayar sejumlah Premi yg disesuaikan dengan Penghasilan per bulan. 2. Benefit disesuaikan dg besaran Premi spt misalnya: JPK disaat aktif bekerja JPK disaat usia pensiun JPK disaat melahirkan dll. 3. RS yang ditunjuk terbatas sesuai dengan IKS ( Penawaran Program kepd RS ) 4. Perlu adanya bantuan pendanaan dari Pemda 5. Dikelola oleh Unit Teknis Pemda
JPK Gakin 2007 Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran Dibayarkan th 2008 Total Biaya Pely 2007
250 M 249.998.699.621 122.669.817.913 372.668.517.534
Jumlah Pasien Yang terlayani : 1.689.961
JPK GAKIN 2008 Alokasi Anggaran ABT Realisasi s/d Sept Proses Verifikasi s/d Juli Prediksi klaim Agst s/d Okt Kekurangan Anggaran s/d Okt
250 M 30 M 211.972.433.188 103.700.212.472 75.000.000.000 100 M
